REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN REFORMASI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK ATAS PELAKSANAAN KERJA SAMA EKONOMI
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut "Para Pihak");
Berharap untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia - Tiongkok
ke tingkat yang lebih tinggi sesuai hasil The First High Level Economic Dialogue yang telah dilaksanakan di Beijing pada tanggal 26 Januari 2015;
Berkeinginan untuk mempererat kerja sama ekonomi antara
kedua negara
mencakup namun tidak terbatas pada infrastruktur, energi, industri dan bidang lainnya terkait ekonomi.
Merujuk pada Pernyataan Bersama mengenai Kemitraan 8trategis antara
Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 April 2005;
Mempertimbangkan Rencana Aksi untuk lmplementasi Pernyataan Bersama
antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok atas Pernyataan Bersama yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Februari 201 O;
Mengingat Kesepakatan Expanding and Deepening Bilateral Economic and
Trade Cooperation antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok atas yang disepakati di Jakarta pada tanggal 29 April 2011 ;
Sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH MENCAPAI kesepahaman sebagai berikut:
Tujuan
Pasal 1 Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk membuat kerangka koordinasi kebijakan kerja sama ekonomi dan implementasi praktis terkait industri, investasi, keuangan, pertanian, energi, teknologi, pembangunan Kawasan Ekonomi dan lnfrastruktur untuk mencapai keharmonisan pembangunan ekonomi dan sosial di kedua negara.
Focal Point
Pasal2
Terkait implementasi Nota Kesepahaman ini, koordinasi akan dilakukan oleh Deputi Kerja Sama Ekonomi lnternasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Wakil ketua Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok.
Para Pihak sepakat untuk mendirikan sekretariat bersama yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan serta mengerjakan tugas-tugas yang terkait Nota Kesepahaman ini. Sekretariat dari Pihak Tiongkok adalah Departemen Kerja Sama lnternasional National Development and
Reformation Commission, dan sekretariat dari Pihak Indonesia berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
lmplementasi Pasal 3 Para Pihak akan berkoordinasi melalui konsultasi di bidang ekonomi untuk mengeksplorasi
kesempatan
kerja
sama
yang
lebih
luas serta akan
mendiskusikan tantangan ekonomi dan pembangunan.
Pasal4 Para pihak sepakat untuk bertemu setiap tahun secara bergantian di kedua negara
pada
mengidentifikasi
saat
yang
berbagai
telah bidang
disepakati dan
bersama,
proyek
kerja
dengan
tujuan
sama
utama,
mengembangkan rencana kerja serta menyelesaikan isu-isu utama yang menjadi perhatian bersama. Pertemuan-pertemuan di luar pengaturan dimaksud dapat dilaksanakan melalui kesepakatan bersama.
Pasal 5 Para Pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama energi di bidang industri pembangkit tenaga listrik, industri batu bara, industri minyak dan gas, energi terbarukan dan energi nuklir. Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi menunjuk National Energy Administration Republik Rakyat Tiongkok untuk melaksanakan kerja sama dimaksud bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Forum Energi Indonesia - Tiongkok akan kembali dilaksanakan pada tahun 2015, dipimpin bersama oleh National Energy Administration Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Pasal6 Rincian dari implementasi Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan melalui pengaturan bersama yang disepakati oleh Para Pihak.
Kerahasiaan Pasal 7
1. Setiap Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang dipertukarkan dalam rangka impelemntasi Nota Kesepahaman ini atau kesepakatan lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa pasal-pasal dalam Nota Kesepahaman ini
mengikat
Para Pihak tanpa mengesampingkan terminasi atas Nota
Kesepahaman ini.
3. Ketentuan
Pasal ini tidak akan mengurangi hukum dan peraturan
perundang-undangan dari Para Pihak.
Penyelesaian Persengketaan Pasal8
Persengketaan yang timbul dari perbedaan interpretasi dan/atau implementasi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui negoslasl atau konsultasi antara Para Pihak.
Amandemen Pasal9
Nota Kesepahaman ini dapat diamandemen pada saat yang telah disepakati oleh Para Pihak. Amandemen dimaksud menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
Masa Berlaku dan Pemberhentian Pasal 10
1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh Para Pihak 2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilanjutkan atau dihentikan berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau dihentikan melalui notifikasi tertulis oleh salah satu Pihak 6 (enam) bu Ian terlebih dahulu kepada pihak lain 3. Penghentian Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi masa berlaku proyek yang sedang berjalan atau aktifitas lainnya sampai proyek atau aktifitas dimaksud selesai.
SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan dibawah ini, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini
Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh Para Pihak
di Beijing pada tanggal 26 Maret 2015, dalam 3 (tiga) bahasa, Mandarin, Indonesia dan lnggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal timbul penafsiran yang berbeda, maka yang berlaku adalah versi bahasa lnggris.
UNTUK KEMENTERIAN
UNTUK KOMISI
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN NASIONAL
PEREKONOMIAN REPUBLIK
DAN REFORMASI
INDONESIA
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
SOFYAN DJALIL
XU SHAOSHI
MENTE RI
KETUA
REPUBLIK INDONESIA
~lt~WJE#~OO~*~#$J:at:f$A~#~OOOO*£M~&**l~C~
-r f"1 {$ "J,X.jf") : $~ 1'f ~ 201 5 iJ:- 1 fJ 26 Bft~thU'1t1rat~-)jz~,&;~*JtiiatAJtl ,
fp ft.- cp 00 ~
**-*
tl7t
~ "1- ~ 7J<_ if ;
~- ~~MOO~~~~*%~ . ~g~~~f£~~--
~;;it 2005 iJ:- 4
fJ 25 Bf- Zih11Jt~:W at
tt•.
~~&~~
«fp it~ W3£#~ 00 J:a tf1 $A~ #*11
00*f-~irc5~~1*1f */f WJJt)C,g.. p ~)) ; ;it~ 201
o ff- 2 fJ
21
a fp lt?ti ~ 3£ #*11 00 ,~. fJElj cf1$A~#~00 i. /ffJ f- $)w
~~·~,~~~ir~~1*#*-*Wi~~~~))~ft~tt~ ; tZ .R f- 2011
1
~ # f1J
*
i¥- 4 fJ
29
*
Bft$J'J11lt~::i ~ «fp it~ WJE#;fo 00 .iEj{_Jft~ t:f $A
00 iEj{_ J1f f- f-6 ,/& f1J 1t ~UiL ~ ,W -%- 1"f at t1J iX.)) : il~ W3 00 t§ *1i1$:.f111i1l ; ·~Jt ffejtP l' iff- M:
§ #;
•-*
-k- '~ M ~ -C- £ ( ''I -c k.k :flrt " ~ -C- ~") /f'- 1,'f- Jll't 1111~• -'J'~ J' iBJ 'JIJ' W ,~, -1\-
t:'.. .fr ~ -;S;t:. di, El If.I. 1li[, J )!_ ,
.W. >R "JX. Jl.l ,
A~ '§ fij:t,,
+. di,
/j,\. jr_,
.t..1::, ~li!i
FJt:. '/f,J,,
~~- ~*~*£~-~~~·~-±~*~~~-#~~·~-*~~ . ~~ ~ i1J3
00 ~*;ftl~.±~;ftl1~ £J&o
tll-YMA
•.::.* ~~~*4~~ . ~~~~~Ah : ~~£W~~*m#e~TOO~~*% ~~~•*~~oooo•£M~&$~l~~-00~%ff~~~~o ~~~-~±~f~. ~-8#~-~~R*4~~~~A~-~o ~~~ f~~~~OOOO*£M~&-~ffe~OO~~ff~ . ~~~~f~~ft~~~W~ ~*m#eo
~ii
~=-* ~~*if!tl~*~~~~~*M~~ . V-~~A~~ff~•#S~-*~ jjt~£M~t3~6L
•tm*~~~--·~~~~~~ 8~~~~m oo•tt%~ . v~~tA~~~~ . ~§ , ~~Ifftt~#M*~~#~*~~-*~-o~~~~-~. ~~*~ ~ ~ ~ ~ 4# }JU%iX. o
•.li* ~~~•«*~£~ . ~*· ~~. ~~-~~~~tt~VR~~-~~~ ~tt~~~o ~0000*£•~&-~~~~~~0000*tt~fe'Jfp~~~~~~~
££ w~§.£11f m# ·mnt~ J::.1!%ff ~
*
00 - ~P ~ f1bJ- it tii f-
o
2o15 ~
t
ffifT !§ i}J , ~
00 00 3YUfbl fe'J •
*m••~~~~w~~~~~~•a•*~~~~~Q~~•o
~~*-
*-i- ;$ $ ~ ~ ~ ~ltFr ¥J- if! :i1~fr ~ftl ~ a'9 !ff~~ ~H; lV. ~ ~
o
~P £
£ W~ ~
~~
•-G*1 . ~~ - ~~S~*~~-~*4$~~~M~ . ~~-*~$~ffe~~~
~~ ~ ~MM . A~~~~~·~~~~~~# . ~-~~~--0 2 . ~~~l . ~~*~k~~~ . **•~~~g-~~AftA~~-ho 3 . **•~~~~s~•Aft~m~**~*~o
?ti~JR~
•A*~*~$~~--~ /~~~~ '.'£~~M~~ . A~~~li~%~~~~ - ~ l;J.~1to
~iT
t1t.*~A~~oo~~ . *~$~~~~~~*no~*nS~*4~~~fil~~
!£.~, 1r~:AA*1~Jl:
•+*1 . *~$~El A~~:ii: B~'.'!*xo 2 ,*~$~~~M~~C 5 )~ . *~~~~~~~~M . ~w~~-ftft *~$~~~tt~~AC 6 )~A~~M~~ . ~~ooN~~~~-ft~~*~$ ~o
3 . *~$~~~~~~~A~~ft*~~~M~§~$iJJ~*~tt~~~
M.
1L~~~ El
9X.$iJJ1£ffe.o
-* 4 ;S: =* -f'.::. 0 -
11. if. :: A .::. + 7' B .t£ tj:i 00 ~t ~ t;J, tj:i jc fp k. iii-- ~7.
=~rp
*i~• . ~#~*A*~$~ho~~*~~~~-*~~~~~~ . ~~~
M.*-3940
ED Jlt ~ g§" SIIZ ~ *1 @l
i:p~,A.~~*1~
~~)1H!t~$
@l~:&:Ji~~~~.Di ~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE COORDINATING MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS , OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE NATIONAL DEVELOPMENT AND REFORM COMMISSION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON UNDERTAKING ECONOMIC COOPERATION
The Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, and The National Development and Reform Commission of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the "Parties");
Wishing to increase Indonesia-China economic relations to a higher level as a
result of The First High Level Economic Dialogue held in Beijing on January 26,
2015;
Desiring to enhance the bilateral economy cooperation between two countries
including but not limited to infrastructures, energy, industry and other economical related areas.
REFERRING to the Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Strategic Partnership signed in Jakarta on April 25. 2005;
TAKING INTO ACCOUNT the Plan of Action for the Implementation of Joint
Declaration between the President of the Republic of Indonesia and the President of the People's Republic of China on Strategic Partnership, signed in Jakarta on February 21 , 201 O;
RECALLING the Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation concluded in Jakarta on 29 April 2011 ;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;
HAVE REACHED the following understandings:
Objective Article 1
The purpose of Memorandum of Understanding (hereinafter referred as the MoU) is to establish framework for coordination of policies on economic cooperation and practical implementation with respect to industry, investment, finance, agriculture,
energy, technology,
development of economic zones
and
infrastructure to achieve economic and social harmonious development on both countries.
Focal Points Article 2
For the purposes of the implementation of this MoU, the focal points will be: Deputy Coordinating Minister of International Economic Cooperation of the
Coordinating Ministry For Economic Affairs of the Republic of Indonesia and Vice Chairman in charge of International Cooperation of the National Development and Reform Commission of the People's Republic of China.
The Parties agree to establish a joint Secretariat, responsible for daily communication and coordination and carrying out related tasks under this MoU. The Secretariat of the Chinese side is located in in the Department of International Cooperation of the National Development and Reform Commission, and the Secretariat of the Indonesian side is located in the Coordinating Ministry For Economic Affairs.
Implementation Article 3
The Parties will coordinate through consultation in economic fields in an effort to explore
greater cooperation
opportunities and
address economic and
development challenges.
Article 4
The Parties agree to meet annually on mutually agreed date in each of the two countries alternately, for the purpose of identifying key cooperative areas and projects, develop a working plan and solve major issues of mutual concern. Extra-ordinary meetings at different levels shall be held with mutual consent.
Article 5
The Parties agree to enhance the bilateral energy cooperation in the areas of power generating industry, coal industry, oil & gas industry, new and renewable energy and nuclear energy. The National Development Reform Commission
appoints thG National EnGrgy Administration of P. R. China as thG implGmGnting agency to conduct the above-mentioned cooperation with the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia.
The China-Indonesia Energy Forum will be resumed in 2015, co-chaired by the National Energy Administration of P. R. China and the Coordinating Ministry for Economic Affairs and the Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia.
Article 6
The details of the implementation of this MoU would be carried out through special arrangements to be concluded by the Parties;
Confidentiality Article 7
1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied to the other Party during the period of the implementation of this MoU or any other agreements made pursuant to the MoU.
2. The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.
3. The provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties.
Sottlomont of Disputos Article 8
Any dispute arising out of the interpretation and/or implementation of this MoU shall be settled amicably through negotiations or consultations between the Parties.
Amendment Article 9
This MoU may be amended at any time in writing by the mutual consent of the Parties. Such amendment shall form an integral part of this MoU.
Effectiveness, Valid Term and Termination Article 10
1. This MoU shall entry into force on the date of its signing.
2. This MoU shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be extended by mutual consent of the Parties or terminated at any time by either Parties by giving written notification at lease 6 (six) months prior to the date of the intended termination.
3. The termination of this MoU will not affect the validity and duration of any on-going project or activities until the completion of such project or activities.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU.
DONE in duplicatG at 8Gijing, China, on March 26, 2015, in thG ChinGsG,
Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this MoU, the English text shall prevail.
FOR THE COORDINATING
FOR THE NATIONAL
MINISTRY FOR
DEVELOPMENT AND REFORM
ECONOMIC AFFAIRS OF
COMMISSION OF
THE REPUBLIC OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
INDONESIA
CHINA
SOFYAN DJALIL
XU SHAOSHI
MINISTER
CHAIRMAN
