KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I. (www.tka-online.depnakertrans.go.id)
FILOSOFI PENGGUNAAN TKA
FILOSOFI PENGGUNAAN TKA
ASAS MANFAAT
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ASPEK KEAMANAN
MEKANISME PEGENDALIAN TKA (Termasuk Clearence House)
ASPEK LEGALITAS
MASUKNYA TKA HARUS MENDAPAT IJIN KERJA DARI MENTERI (WORKING PERMIT)
1. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), tiap-tiap Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian dan Pasal 28D ayat (2), Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 2. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan a. Pasal 42 Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk b. Pasal 43 Setiap Pemberi kerja yang menggunakan TKA wajib memiiki RPTKA dari Menteri (dikecualikan instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing) c. Pasal 44 Pemberi kerja wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku d. Pasal 47 Pemberi kerja wajib membayar dana kompensasi (100 USD/orang/bulan berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2012 merupakan PNBP)
3. PERATURAN PEMERINTAH PP 65 tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; PP 97 tahun 2012 tentang Restribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Restribusi Perpanjangan IMTA PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Permenaker No. Per. 16 Tahun 2015 tentang Tata Penggunaan Tenaga Kerja Asing disempurnakan menjadi
TUJUAN PENGENDALIAN TKA 1.
Melindungi pasar kerja Indonesia, agar Tenaga Kerja Indonesia dapat bekerja sesuai dengan bidangnya dengan mendapatkan gaji yang layak.
2.
Melindungi TKI dari arus globalisasi termasuk MEA, maka TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki standar kompetensi dan mengacu pada daftar jabatan yang dapat diduduki oleh TKA
3.
Mencegah TKI Profesional mencari pekerjaan di luar negeri dengan memberikan penghargaan dan gaji yang sesuai keahlian dan profesinya. (tidak ada diskriminasi gaji antara TKA dengan TKI)
4.
Menghemat devisa apabila perusahaan menggunakan dibandingkan dengan menggunakan pekerja asing (TKA).
TKI
Dengan demikian tujuan Pemerintah untuk meningkatkan Kesejahteraan WNI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dapat tercapai.
1
SETIAP PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN TKA HARUS MEMILIKI IZIN DARI MENTERI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK
2
PEMBERI KERJA ORANG PERORANGAN DILARANG MEMPEKERJAKAN TKA
3
TKA DIPEKERJAKAN DALAM HUBUNGAN KERJA UNTUK JABATAN TERTENTU DAN WAKTU TERTENTU
4
PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN TKA WAJIB MEMULANGKAN TKA-NYA KE NEGARA ASALNYA SETELAH HUBUNGAN KERJA BERAKHIR
PEMBERI KERJA TKA 1. Instansi Pemerintah, 2. Badan-badan Internasional, 3. Perwakilan Negara Asing 4. Organisasi Internasional 5. Kantor Perwakilan Dagang Asing, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Kantor Perwakilan Berita Asing 6. Perusahaan Swasta Asing, Badan Usaha Asing yang terdaftar di instansi yang berwenang 7. Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia – PT atau Yayasan 8. Lembaga Sosial, Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan 9. Usaha Jasa Impresariat
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN TKA 1.
2.
3.
4.
5.
Memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk; Menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA untuk alih teknologi dan alih keahlian (tidak berlaku bagi jabatan direksi dan/atau komisaris); Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; Membayar kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakan; Memulangkan TKA ke negara asal setelah hubungan kerja berakhir.
8
Permasalahan: Rekomendasi untuk mendapatkan kawat visa kerja masih memperpanjang proses perijinan Ditjen Imigrasi (Kawat Visa Kerja )
Perusahaan
RPTKA
IMTA
TA.01
Kantor Imigrasi (ITAS/ ITAP)
Solusi: Rekomendasi untuk mendapatkan kawat visa kerja dihilangkan Perusahaan RPTKA
IMTA
Ditjen Imigrasi : 1. Kawat Visa Kerja Kantor Imigrasi Setempat: 1. ITAS/ITAP 2. Perubahan Status Keimigrasian 3. ITAS perairan
BAGAN PROSES PERIJINAN PENGGUNAAN TKA Instansi teknis PEMOHON/ PENGGUNA TKA
(tka-online.depnakertrans.go.id)
IMTA
KEMENAKER
RPTKA
DITJEN IMIGRASI
DPKK KBRI
Instansi teknis: -Kemdiknas -ESDM -BI -OJK -KKS Migas -Kemkeu -Kemsos -Agama - dll.
KANIM
ITTAS
BNI host-to-host RPTKA (proses 3 hari) IMTA (proses 3 hari) 10
1. PENDIDIKAN SESUAI JABATAN YANG AKAN DIDUDUKI TKA 2. COPY IJAZAH SARJANA ATAU KETERANGAN PENGALAMAN KERJA ATAU SERTIFIKAT KOMPETENSI SESUAI DENGAN JABATAN YANG AKAN DIDUDUKI PALING KURANG 5 TAHUN 3. WAJIB MENGALIHKAN KEAHLIAN KEPADA TKI PENDAMPING 4. DAPAT BERKOMUNIKASI DALAM BAHASA INDONESIA
1. PENDIDIKAN SESUAI JABATAN YANG AKAN DIDUDUKI TKA 2. MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI - MEMILIKI PENGALAMAN KERJA 5 TAHUN 3. WAJIB MENGALIHKAN KEAHLIAN KEPADA TKI PENDAMPING 4. NPWP – LEBIH DARI 6 BLN 5. POLIS ASURANSI
6. JAMSOSTEK – LEBIH DARI 6 BLN
PELAYANAN PENGGUNAAN TKA – BERBASIS WEB
www.tka-online.depnakertrans.go.id
Bagan Proses Pelayanan Pengesahan RPTKA Online Pengajuan online oleh Perusahaan
Bukti Pengajuan Online diajukan ke Loket RPTKA untuk Pengecekan dan Uji Kelayakan
Loket Penyerahan
Validasi Dokumen melalui Online system
Instansi Teknis
Validasi oleh Kasi
Validasi oleh Kasubdit Pengesahan Direktur
Hasil dapat dilihat di masing-masing akun Pengguna
Penomoran RPTKA
Bagan Proses IMTA paling lama 3 hari kerja Loket PTA Pengecekan berkas
Perusahaan
Validasi Data oleh petugas Validsasi oleh Kasubdit (persetujuan jk waktu)
Instansi Teknis
Loket Penyerahan
BNI
Validasi Data oleh petugas dk-pta
Hasil bisa dilihat dalam akun Perusahaan dan Ditjen Imigrasi
Validasi oleh Kasi Validsasi oleh Kasubdit (persetujuan jk waktu) Validasi Kasubdit
Pengesahan Direktur
Penomoran
PERMASALAHAN & SOLUSI PERMASALAHAN 1. masih terdapat pemberi kerja yang belum memahami sistem pelayanan online 2. satu perusahaan memiliki lebih dari satu akun sehingga menyulitkan untuk akses berikutnya 3. rekomendasi untuk mendapatkan kawat visa kerja masih memperpanjang proses perijinan.
SOLUSI meningkatkan sosialisasi tata cara perizinan online kepada pemberi kerja
rekomendasi untuk mendapatkan kawat visa kerja dihilangkan
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERKAIT DENGAN JABATAN PADA KATEGORI SEKTOR TERTENTU 1.
2.
Penggunaan TKA tetap dalam hubungan kerja pada waktu tertentu dan pada jabatan tertentu (pasal 42 ayat 4, UU No. 13 Tahun 2003); TKA yang masa kerjanya telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang, dapat digantikan oleh TKA lainnya (pasal 42 ayat 6, UU No. 13 Tahun 2003);
3.
Kepmenaker No. 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 26 Tahun 2015 berlaku akhir tahun 2015, Perpanjangan IMTA bagi TKA yang bekerja pada sektor-sektor di atas, diberikan paling lambat akhir tahun 2016, selanjutnya agar segera digantikan posisinya oleh TKI lokal.
17
