KEMENTERIA·N PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL JL. MEROEKABARAT 8 JAKARTA 10110
I
.
.
TEL. (021) 3456919
.
3813154 3507656
FAX: (021) 3862371 TLX : 44310 OEPHUB IA FAX
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAl KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Nomor: <;l.c.l4/~e.~($(/tt6~N -'U)" TENTANG PEMBENTUKAN KElOMPOK KERJA EVAlUASI SISTEM PENGENDALIAN INSTAN$I PEMERINTAH' DllINGKUNGAN INPEKTORAT JENDERAl KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
()
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan fungsional. dan menunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi· dan Nepotisme (KKN), maka perlu adanya suatu sistem pengendalian manajemen melalui sistem pengendalian intern;
b.
bahwa Inspektorat Jendreral selciku Aparat Pengawasan Intem Pemerintah (APIP) mempunyai tug as untuk· melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan manajemen yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di Iingkungan Kementerian Per:hubungan;
c.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu' membentuk Kelompok Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Iingkungan ·Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Keplitusan Inspektur Jenderal.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·1974 Nomor 55, Tambahan Lemoa-ran-···Negara Republik indonesia Nomor' 3041);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Repl!blik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3847), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Oisiplin Pegawai Negeri Sipil ; 6. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
r)
"-.
tentang Kedudukari, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi EseJon J.. Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008. MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN INSPEKTUR JENOERAL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA EVALUASI SISTEM PENGENOALIAN INTERN PEMERINTAH OJ L1NGKUNGAN INPEKTORA T JENOERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Membentuk KeJompok Kerja Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Iingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum daJam Lampiran Keputusan ini.
KelomifoR -Keffer EvalUasi Sislem Pengenaalian JnteriYPemerintah sebagaimana tugas:
dimaksud
pada Diktum PERTAMA mempunyai
a. Menyiapkan penyusunan persiapan evaluasi SPJP;
program kegiatan kelompok kerja
b. Penyusunan buku pedoman peJaksana evaluasi SPIP; c. MeJaksanakan Sosialisasi Evaluasi SPIP dengan narasumber dari BPKP; d. Persiapan pembentukan SATGAS SPIP Jnspektorat Jenderal dan Tim Evaluasi SPIP oleh POKJA dan BPKP. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada OIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal31 Desember 2011
Ditetapkan di
:
J A K ART A
Pada Tanggal : <14
1.INSPEKTUR
o
"----1
~t1lJttn'
?-D "
JENDERAL ~
Ir. ISKANDAR ABUBAKAR. MSc Pembina Utama (IV/e) NIP. 19530627197803 1 001 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 2. KepaJaKPPN Jakarta IV; 3. Bendahara PengeJuaran Inspektorat Jenderal; 4. Para Anggota Pokja.
(')
Surat
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal31 Desember 2011
Ditetapkan di
:
Surat
J A K ART A
Pada Tanggal :
o
~
Pembina Utama (IV/e) NIP. 195306271978031 001 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 2. Kepala KPPN Jakarta IV; 3. Bendahara Pengeluaran Inspektorat Jenderal; 4. Para Anggota Pokja.
() 1,_ •...
j
Lampiran Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : g~, l4/l£f ~C>ll no'tN', 2.() 1( <
Tanggal
'Jt.t
banv
tJrl
q..p ((
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA EVALUASI SISTEM PENGENOALIAN INTERN PEMERINTAH 01 L1NGKUNGAN INSPEKTORAT JENOERAl KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
C=)
I.
PEMBINA
II.
PENGARAH
III.
PENANGGUNGJAWAB
IV.
PELAKSANA Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota
1. Direktur Pengawasan Industri dan Distribusi Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP 2. Sekretaris Inspektur Jenderal
Ir. Didik Prasetyo Akhmad Ridwan, SH Meta Haryani, SE 1. Rodny Edward L. Tobing 2. Timotius Tarigan 3. Agus Riyanto 4. Safari Mirza 5. Ir. Gunawan Susilotomo 6. Setiyohadi Subroto, SH 7. Ugan Sugiana, SE, MT 8. Suhardi 9. Meili Erita, SH 10. Haeril Bardan , ST 11. Siti Kustiarsih, S.Kom 12. Dra. Endang Indarwati, M.Si 13. Irwan Fanani, SH 14. Ir. Agoes Pumomo, MM 15. Arif Rahman, ATD t6 . .Drs.._Cbairus_SardJ,_MT 17. Betty Butar-Butar, SE, MM 18. Srirahayu Br. Regar, SE 19. Jumiati, S.Sos 20. Drs. Boedi Prihandono, M.Si 21. Ari Kusmanto, SE 22. Ani Susilaningsih, SE 23. M.Tofan Kurniawan, S.Kom
-
-
-
Inspektorat II Inspektorat II Inspektorat II BPKP BPKP BPKP BPKP Inspektorat II Inspektorat II Inspektorat II Inspektorat II Inspektorat II Inspektorat II Inspektorat II Inspektorat I Inspektorat I Inspektorat III Inspektorat III los.pektoratlV Inspektorat IV Inspektorat V Inspektorat V Kepegawaian dan Hukum Kepegawaian dan hukum Perencanaan Perencanaan
