KEMANDEGAN HAK INISIATIF DPRI) KOTAPALANGKARAYA - 2006) (ANALISIS TAIIUN 2OO4 Abdul Khair' KataKunci : Mandeg,Hak Idsiatif, DPRDKotaPalangka Raya. Abstraksi Penelitian ini bedudul "KemandeganHak lnisiatif DPRD Kota PalangkaRaya" (Analisistabun20'04- 2006).Adapunyangmenjadilararb€lakangdari penelitianini adalahs€menjakDPRD pertamaterbentuksampaisekamngDPRD Kota PalangkaRaya tidak pemahmengajukanbak inisiatif k€padaeksekutif,padahalhak inisiatif ini sangat penting karena nelalui hak inisiatif ini DPRD dapat memp€rjuangkanaspnasi masyarakatyang diwakilinya. PadakenyataannyaDPRD Kota PalangkaRaya hanya menungguRan€anganPeratwanDaerahdari €ksekutif, setDnggalidak berlebih.n jika DPRD Kola PalangkaRaya masih disebut sebagai"Tukang Stempel"arau"L€mbaga Stempef' dari keinginanets€kutif. Pcnelitian ini dilakuk n terhadapDPRD hasil pemilu talun 2004 denganalasan bahwa DPRDhsil pemilu tahlrn2004 dipilih olehmasyarakat secaralangsungsehingga orang-orsng yang duduk pada lembaga DPRD ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat,disanping itu juga anggotaDPRD Kota PalangkaRayatahun2004 adalah mayoniassaqima, Beranjak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahandalan penelitian ini adalahseba9i berikut I l) MengapaDPRD Kora PalangkaRayabelum dapat mengimpl€mentasikan hak inisiatilnya i d6n 2) Apa solusi ysng harusditempuh olehDPRD Kota PalangkaRayaagardapatmengimplementasikan hakinisialit Penulis adalahdosenJorusanSyari'ah STAIN PalangkaR"y4 menyelesaikanProgram PascaSarjanaJurusanllmu Hukum pada Universitrs Isbm IndonesiaYogyakanatahun 2007.
Jtmal StudiAAaha dan Mast'rt kot, yolune 4, Nonor I Juni 2007
t27
Jenispenel'tianyang digunakanadaldhnormatifempiris,dalamhal ini penrlis menelitipemndangundangan danpcnerapannya dilapangan denganm€ngambil sumber datadari bihan hukun primer sekunder dantersierTeknikpengunpulan dataadalah deDgan wawancara, angketdandokumentasi. Metodependekatan yangdipakaiadulah penelirian hukumnormalifdengan mctodependekatao teornes, yurjdisdanpolilis. Setelahdilakukananalisisakiirnya pennlismenemukan beberapa sebabsehingga hakinisiatifDPRDKotaPalangka yalIukendaLa Rayamengalami kemandegan, rnternal dankendalaekstemal.Kendrla inleroal, Yaitu : l) PemahmananggotiDPRDKota Palangka RayatentangLegalDraftingmasihrendah,hal ini disebabkan olehlem.rhnya selekicalegolehparpoldantidakadakcsiapancaleguntukmenjadianggotaD p€ndidikan. Tingkatdanbtar b€lakang 3) AdanyaanggolaDPRDKota Palangka Raya yangrangkapjabatan. K€ndalaekstcrnal,yallu I l) Banyaknya Rancangan Peraturan Daerahyangdiajukanolehekekutifsehing$ anggotaDPRDKotaPalangka Rayatidak termotivasi Raperda.2)Eksckulifmempunyai laSiuntukmembuat aparatyanSlengkap sedangkan DPRDtidakmempunyai aparalyangIengkap.
A. Pendahuluan l. LatarBelakang Padasistem pemcrintahan demokrasi,lembagaperwakilanrakyat merupakanunsurpaling pentingdisampingunsur-unsur lajnnya,seperti: sistem pemilihan umum, persamaandi depan hukum, kebebasan pendapat, mengeluarkan kebebasan bersyarikat dansebagainya. Setiapsistem demokasi adalahide bahwawargaNegaraseharusnya terlibatdala hal tertentudibidangpembuatan keputusan merekadi lembaga pemasyarakatan.' Di Indonesialembagaperwakilanrakyat ini diberi namaDewan PerwakilanRakyat atau (DPR). PengadaanDPR dimaksudkanuntuk memenuhi yangdimulaisejakabadke 19.Dalan hal unsurnegarademokrasi ini Logemanberpendapat bahwaunsurNegaraRepublikIndonesiasudah memenuhilegitimasisuatuNegaraDemokrasidalamsistempemerintahan Negara-berdasarkan UUD 1945,yaitu dcnganadanyaDewanPerwakilan Rakyat.' 'DahlanThaib,DPRrdlatnststemKetataneaaraanlntlanesiu,Libeiy,Yolyakana,Edisi ll,2000,hal.l.
128
Juna I Stu.liASantadah Marank
, yalune 4 Nonat I Juri 2007
K,na,.tlIai Hu* In sntif Dt::,:r:;:;,j:w :;i:,
LembagaPerwakilanRakyatadayangterdiridarisatukamardanada juga dua kamar(6r'.caneral). Adayangdisebutparlemenataulegislatifdan namanyapun bermacam-macam sepertiadayangmenyeb'utCongress,House Buneslag.Apapunsebutan nalnun ofcom ons,Diet,Knesset, dannamanya, yangpokokadalahkeberadaan LembagaPcrwakilanRakyatmerupakan hal yang sangatessensialkarenaia berfungsiuntuk mewakili kepentingankepentingan rakyat,LewatLembagaPerwakilanRakaatinilahaspirasirakyat ditampungkemudiantertuangdalamberbagaimacamkebijakanumumyang sesuaidenganaspirasirakyat.' Parapakarilmu politik yakin bahwasistcmperwakilanmerupakan cara terbaik untuk membenfuk"Representave Government".Cara ini menjaminrakyattetapikut sertadalamprosesitu. Duduknyaseseorang di perwakilan, pengangkatan pemilihan lembaga maupunmelalui baik karena timbulnyahubungan si wakildenganyangdiwakili. umummengakibatkan Ik-timpolitiksaatini memangsudahlebihbaikdarimasa-masa lampau, perkembangan tetapi secamkeseluruhanmasihbelum kondusifterhadap mekanisme demokrasi yang diharapkan. Masih ada kecenderungan pada semantarapihak pemegang menampilkansikap menang-menangan, pejabatkekuasaanmasih adanyasikaphanyanrengabdipadakekuasaan pejabat p€laksanaNegara, budaya ewuh pakewuh yang mengaburkan kemampuanberfikir jemih, obyektif dan progresif.Semuaitu berbaurke dalamsystemdanoltprtnya adalahiklim politik yangtidakmenguntungkan politik yangmendorcngsemuakomponen mekanisme brgi berkembangnya berfungsidenganbaiktermasuk DPR. Akibatnyaakhir-akhirini pers, mahasiswadan masyarakatsering menyorotidan menilai kedudukan,fungsi dan tugasDPR hanya sebaga '
Logemnn dilutifdariA. HamidS.Att^mimi,PerananKetutusanPrcsidenN Pendapat lulan PenyelenAga.aan PenenntuhanNegaru,DesertasipadaFak. Hukum lJI. Jakana, | 990,hal.| 09 'DthlnThalb.DPRdalanSistenKetatanegaruanhdonesia,Llbefty,Yog!^kana,EdisiII, 2000,hal.1
JurnalStudi Asana dan Mastarakat, volune 4. Nonot I Juhi2AAT
t29
"TukangStempel"atau"LembagaStempel"ataskeinginankehendak politik pernerintabatau pihak eksekutillScpintaslalu, bagi merekayang kurang mengertidan memilikidata,pengalaman sertapengetahuan tentangcarakerja DPRsecaralengkap,pcnilaianiniscakan-akanbenar. Kalau ditelusuri pada undang-undang, sebenamyaada beberapa yang ketentuan mengaturtentanghak inisiatif, sepcrtipada UUD 1945 terdapatpadapasal2l (l) yaitu "AnggotaDPR berhakmengajukan usul rancangan undang-undang". Sedangkan secarakhususmengenai hakinisiatif DPRDdiaturdalaml) UU No. 22 tahun2003pasal80,2) PPNo. 25 Tahun 2004pasal28,3)1ruN0.32 Tahun2004 pasal44( 1)dansecara khususuntuk DPRD Kota Palangka Raya diatur dalam Tata Tertib No.I 88.4.43lI6/DPRD/2005 Pasal28. Selamaini pelaksanaan hak-hakDPRDsebagaimana yangditetapkan oleh peraturanperundang-undangan, terasa belum sepenuhnyadapat dilaksanakan. Dalampen),usunan Rancangan Peraturan Daerah(RPD),DPRD dikatakanmasihbanyaktergantung kepadaeksekuti|hal manamenunjukkan bahwahak inisiatifbelumdapatdiimplementasikan, demikianjuga dengan DPRDKotaPalangka Raya. Berdasarkan pcngamatanpenulis saat mengadakan observasiada faktoryangmenyebabkan beberapa DPRDKotaPalangka Raya belumdapat mengimplementasikan hak inisiatifnya, bahkan hak ini belum dapat direalisasikan sejakberdirinyakotaPalangkaRaya,faktortersebutadayang berupafaktor intemaldanjugaberupal'aktoreksternal. Berdasarkanpermasalahan di atas penulis merasatertarik untuk menelitinya, dandenganadanyapenelitianini diharapkan dapatmemecahkan masalahsehinggaDPRD Kota PalangkaRayatidak lagi dianggapsebagai "TukangStempel"atauyang lebih tragisoleh politikusRiswandaImawan dikenaldengan istilah5D,yaknidatang, daftar,duduk,diam,duit,' '
Riswanda lmawandalambunganmpai.rPR danFun4siLegislatddatam sitten Potitik /rdrrerid, EditorMiriamBudiddjodanlberahimAmbong,RajawaliPress, Jakana,l99l hal.l3.
130
.IurnrlSndi AFa+a drn Mdt)dakat
yalurft a t"ao, I Juni )0A
KenandeganHdk InisiatifDPB,D Kota Palan4kaRaya (Aha|isisTohuh2001- 20A6)
2. RumusanMasalah Adapunyangmenjadirumusanmasalahdalampenelitianini adalah sebagai berikut: I. MengapaDPRDKotaPalangka Rayabelumdapatmengimplementasikan hakinisiatifnya? 2. Bagaimana solusiyangharusditempuholeh DPRDKota PalangkaRaya agardapatmengimplementasikan hakinisiatifnya? 3. Ttrj uan Penelitian Adapun yang menjaditujuan dalampenelitianini adalahsebagai berikut: l. Untuk mengetahuimengapaDPRD Kota PalangkaRaya belum dapat mengimplementasikan hakinisiatifuya? 2. Untuk mengetahuibagaimanasolusi yang harus ditempuh oleh DPRD KotaPalangka Rayaagardapatmengimplementasikan hakinisiatifnya? 4. KerangkaTeori Padadasamyagagasan pembentukan sistemperwakilandalamsuatu penyeleflggaraanNegara dilatarbelakangioleh teori mengenaidemokasi. Teori ini menjelaskanbahwa anggotamasyarakatmengambil bagian atau berpartisipasi di dalamprosespenenruan kebijaksanaan.5 Dalam perkembangankehidupan penyelenggaraanNegara pada dewasa ini, perwujudar keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijaksanaantersebut dilakukan melalui sistem per,vakilan. Maksudnya adalah rakyat menunjuk wakil-wakilnya di dalam pemerintahan.Praktek kehidupan pemerintahanseperti ini sering diistilahtan demokasi dengan sistemperwakilan.o
ArbiSanit,Pe^,akilan Politik Indonesia,RajawaliPress,Jakana,I 985,hal.203. Joniarro,DenokrasidanSistenPene nt.thanNegara,BinaAlsara, Jakarta,I982, hat.22.
Jumal Stu.liAgdna dan Masyarakot,Yoluhe 4, Nanor I Juni 2007
13t
Dalamtradisimasyarakat lndonesia,konsepsistemperwakilanatau badan penvakilan sebenamyadipraktekkan,klususnya dalam tradisi masyarakat desa.Hal ini tercennindcnganadanyasistemrembugdesadalam pemerintahan prosespenyelenggaraan desa. desa dapat disamakan dengansebuahbadanperwakilan. Rembug Bedanyadalamrcmbugdesatidak terdapatpembagiankomisi, fraksi dan pcmilu-Rembugdesamerupakan sebuah keanggotaannya tidakmelaluiproses terdiriatas forum musyawarah bagi masyarakat dgsayangkeanggotaannya yangdianggapsebagai tokohmasyarakat, tokohadatdantokoh orang-orang oemuda. Untuk dapat memahamibagaimanamodel PerwakilanRakyatdi pendekatan dari sudutpandang lndonesia,makaharuslahmempergunakan denganpendekatan tenebutkita tidakbennimpiuntuk UUD 1945.Sehingga berharapagarlembagaperwakilandi Indonesiayang bemamaDPR sama LembagaPerwakilanRakyatdi sebenamya sepertidi Barat.Lalu bagaimana ini, makasecarateoritikkita perlu lndonesia? Untuk menjawabpertanyaan 1945merumuskannya. melihatbagaimanaUUD Perwakilansecarahakiki adalahorangyang berdiri dan berbicara untuk oranglair. Dengandemikian,jikalau anggotalegislatiftidak bebas berbicam,kapasitasmerekauntuk mewakili kebutuhandan pandangan konstituenakanbegitusajadiremehkan. Perwakilanadalahsalahsatudari konsep-konsep terpentingdalam dikutip oleh MenurutBums sebagaimafla itmu politik dan pemerintahan. pemahaman empatbatasan yangmembantu tentang Napitupulu,memberikan perwakilan.' Perlama, penrakilan formal (formal rcpresentalion) adalah kekuasaan untukbertindakatasnamaoranglainyangdiperolehmelaluiproses kelembagaan ataupengaturan sepertipemilihanyangbebasdanterbuka. perwakllan Kedua, deskriptif atau derJi,ogr^fr(descriptive or demographic represetltation)adalah seberapabesar seorang wakil '
DPR, Kajidn di DPRD Pmpinsl DKI PaiminNapitupulu,PeranonPertanggungjawaban Jri@rd,Alumni,Bandung,2005,hal.266.
Jurhal StudtAtdhd dra U^)a'aAa!
ttnluh.4 Nonot l Juh, )'tt'
Kpil /wteI anHak In.,totiI y;ff :;i :, i ::i [i:Li: menceminkanmasyarakat. Menurutpemakaianistilah ini, sebuahbadan legislatif perwakilanseharusnyamenjadi gambaranyang tepat, dalam miniaturdari masyarakat. Keliga, perwakilansimbolis,adalahsebempa besarbadaDlegislatif dapatdipercayadansebagaisalahsatudarimilik merekasendiriolehdaerah pemilihanasalnyaKeelrpdt,perwakilansubstantif adalahkepekaan anggota legislatifterhadapkonstituen.Apakahkebijakandal1pandangananggota legislalif sesuai dengan kehendak dankonsriruen. Perwakilanadalahdasardari konseoteori demokrasi.Masvarakat demokatismenyerahlMkebebasan pribadimerekakepadapem;rinralr. Dalamsuatupemerintahan yangdemokratis, partisipasi terjadimelaluiproses p€rwakilan.Kebanyakan orang yangdiwakiliolehanggotaDPR-/DPRD yang peke.Jaannya adalahmengatikulasikan keprihatinan merekadanmelindungi kepentingan merekaketikakebijakan publicdibuat. 5. MetodePenelitian Jenis penelitian ini adalah normatif empiris yaitu dengancara mempelajari perundang-undangan kemudian membandingkandengan kenyataanyang ada di lapangan.Sumbe.datadidapatdari bahanhukum p met bahanhukumsekunderdanbahanhukumtersier SubyekpenelitianadalahDPRDKotaPalangka Rayayangberalamat di JI. Tjilik fuwut KM. 5,5 danyangmenjadisubyekpenelitianadalahhak inisiatifDPRD Kota PalangkaRaya.Teknikpengumpulandataadalahmelalui wawancara,angketdandokumentasi,sedangkanpendekatanyang digumkan dalampenelitianini adalahpendekatan secarateoritis, pridis danpolitis. B. LembagaPerwakilandi Indonesia Menurut Miriam Budiardjo' Perwakilan (representation) adalah konsepbahwanegan atau suafukelompokmempunyaikemampuanatau "MirianBudiardjo,dsar-DasatllnuPolitik,PT.cramediaPustakaUrama,Jakarta.cet. 2 7 T a h u n 2 0 0 5 . h all7. s .
Junal Studi,4gana dan Masratakot, yolune 4, Nohor I Jmi 2007
131
Abdul Khair
kewajibanuotuli bicaradan b€rtindakatasnamasuatukelomlrok yang lebih b€sar. Dewasa ini atggota Dewan Perwakilan Rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui panai politik. Hal ini dinamakanperwakilan yang beNifatpolitik /portt:caI represenration) . Kalau diikuti secaraseksamapasal-pasalyang menganr DpR dalam UUD 1945,dapatdikatakanDPRmempunyaitugasyangsa[gatpentingdalam kehidupanketatanegaraan Indonesia.Tugasitu secaragarisbesardapatdibagi menjadi 3, yaitu fungsi legislatif (legislativefunction), fr)rgsi pengawasan (conl,o IIi ngfu nc tion) danfungsibudgedata\!anqgar3;r' Au dgeti ngfu nction). UUD I 945yangmenganutajaranteori kedaulatanrakyatdengandasar darl bentuk Degaiakerakyatan,menginginkaoadalya Dewan perwakilao RakyEt,walatputrPresidentidak bertanggungjawabkepadaDPR, akantetapi DPR mempunyaikeku.saanuntuk senantiasamengontrolatau mengawasi tindakan-thdakanpresiden. Kekuasaan DPR untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahandiatur dalam UUD 1945 Pasal20A ayat (l), yang berbunyi sebagaiberikut i "DewanPerwakilanRakyatmemiliki fungsilegisiasi,fungii anggarar\ dan fimgsi pengawasan".SedangkanPasal28 berbunyi sebagai berikut: "Arggota DPR mempunyai hak mengajukanrancanganuodangundang". Dalam kaitannyadenganfungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat tertait pula di dalannya mengenai fungsi legislatif. Menurut teori ketatsnegaraan Indonesiafrmgsimembuatundang-undang yaDglazim disebut fungsi legislatif dilaksanakanbenama-sarnaoleh Presid€ndan DpR. Untuk menghasilkansuatu perundang-undargantersebut,maka firngsi legislatif (mengajukanusul RULD dan fungsi amandemen(membahasdan membah Rlru) untuk ditetapkanmenjadiUndang-Undang. Ketentuandi atasdapatditemukanpadaPasal5 ayat (l) UUD 1945 yang berbunyi : "Presiden berhak mengajukatrrancanganundang-undang " UUD1945Pasal2oA
134
Juml Stu.liAsano dan Maqotukat, yolune 1, Nonor I Juni 2007
K..],,,il.r,s4rnr* htstattf " i:JI t{i:,i,,i:,;;,fil:#; kepadaDewan PerwakilanRakyat", scdangkanpada Pasal2l ayat (l) berbunyi: "Anggota DewanPerwakilanRakyatberhakmengajukanusul rancangan undang-undang". SelainfuDgsilegislatifDPRjuga berfungsiuntukmewakilirakyat, menjadipenghubung antararakyatdenganpemerintah. AnggotaDPRdipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat dalammemperjuangkan dan membela kepentingan rakyat,sehinggatidak berlebihanapabilamerekajuga disebut BadanPerwakilanRakyatatauDewanPcrwakilanRakyat.Sesuaidengan namanya,Dewan PerwakilanRakyatbukanwakil partai,pemerintahatau wakildarisuatulembaga tertentu. C. LembagaPerwakilandi Daerah Dengan lahimya IJU No.22 tahun 2003, keanggotaanDPRD mcogalamiperubahan, kalaupadaUU sebclumnya anggotaDPRDitu terdiri (l) anggotapartaipolitik pesenapemilihanumumyangdipilih berdasarkan pemilihanumum,dan(2) anggotaDPRDhasilpengangkatan dariTNI/PolriAnggotaDPRDpadahasilpemilihanumum2004ini hanyaanggotapeserta perniluyangdipilihberdasarkan PemilihanUmum,sedangkan anggotaDPRD yangdiangkar darifNI/Polritidakada lagr. Mengenaisusunan padaLru dankeanggotaan DPRDKota,/Kabupaten No.22tahud2003diatursecara rincipadababVI bagianpertama yaituPasal68 sampaiPasal72, Untuk lebih jelasnyaberikut ini akan penulissajikan pasal-pasal mengenai tersebut: Pasal68: DPRD Kabupaten/Kota terdiri atasanggotapartaipolitik pesenapemilihanumum yangdipilihberdasarkanhasilpemilihanumum. Pasal 68 sebagaimanadisebutkan di atas mengatur tantang keanggotaanDPRD hanya berasaldari anggotapartai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkanhasil pemilu, sedangkan pengangkatan anggotaDPRDyargberasal dariTNl/Polritidakadalagi. jumlahanggotaDPRDKota-/Kabupaten Sedangkan mengenai adalah sekurang-kurangnya duapuluhorangdansebanyak-banyaknya adalahempat hnal
Stu.liAqada dat Maryatakat. llalune 4, Nomot I Jni 2007
135
I puluhlimaorang, halinidapat dilihatpadaPasal 69,yaitusebagaiberikut:r Pasal69 (l) AnggotaDPRD Kabupater/Kota berjumlahsekurangkurangnya duapuluhorangdansebanyak-banyaknya empatpuluhlimaorang. (2) KeanggotaanDPRD Kabupaten/Kota diresmikandengan keputusan Gubernur atasnamaPresiden. (3) AnggotaDPRDKabupaten/Kota berdomisilidi Kabupaten/Kota yangbersangkutan. jumlah Berdasarkan penjelasanUU No.22 Tahun2003 ponentuan anggotaDPRDKabupatcr/Kota padajurnlah untuksetiappropinsididasarkan pendudukkabupaten/kota yangbersangkutan sebagaimana diaturdalamPasal 50 ayat(2) uU No.l2 Tahun2003 tentangPemilihanUmum. Untuk masa jabatananggotaDPRDKabupaten/Kota samadengan lamamasajabatan DPR yanglainyaituselamalimatahun,kstentuan initerdapatpada Pasal70. Selanjutnya menurutUU No.22Tahun2003 inijugadijelaskanbahwa PemerintahDaerahadalahKepalaDaerahdan DewanPerwakilanRakyat Daerah.Ketentuanini dapatdilihatpadaPasal76 yangberbunyi: "DPRD Kabupaten/Kotamerupakanlembaga perwakilan rakyat daerah yang pemerintahan sebagai lembaga berkedudukan daemhKabupaten/ Kota"." Dengan demikian DPRD adalah unsur pemerintahdaerahyang samatinggidenganKepalaDaerah.KepalaDae.ahmemimpin berkedudukan bidangeksekutifdanDPRD bergerakdalambidanglegislatif.Selainsebagai unsur pemerintahdaerah,DPRD juga melaksanakan fungsi mengontrol pemerintahan yangdijalankan pelaksanaan olehKepalaDaerah. Dalam menjalankanfungsinyamaka DPRD diberi hak-hak sebagaimana diaturdalamUU No.22Tahun2003 maupunjugayangdiatur dalam UU No.32 tahun 2004. PadaUU No.22 Tahun2003 hak DPRD diaturdalamPasal79 danPasal80.Adapunbunyi Pasal79 Kabupaten/Kota '" Ibid.,Pzsl69. ' UUNo.22Tahun200SientangSusdukMPR,DPR,DPD,DPRD,PasalT6.
136
Jut,al Stu.ltAtdua dda Mdnanl
. vol h'e 4. Nuaot I Judi 2007
Kenaa.tesa' Hakhishtif DpRDKoto #,#rtf
H"1
'' adalahsebagaiberikut: DPRDmempunyaihak: a.interplasi,b. argket; danc. menyatakanpeldapat. Pasal80 berbunl :" AnggotaDPR.Dmeopunyaihak : a. mengajukan rancaoganper&$ran daerah,b. mengajuka! p€rtanyasn,c. menyampaikan usul dsn pcndapst,d. memilih dan dipilih, c. membeladiri, f. imunitas, g. protokoleridanh. keuangaD danadministratif. Kedudukan fungsi dan h8k-h8k yang melekrt pada DPRD, secara formal telah menempatkanDPRD sebagaiinstansip€ntingdalammekatrisme penyelenggaraanpemerintahandaerah. Sebagaiunsur pemerintahdaerah, DPRD menjalankan tugas-tugasdibidang legislatil Sebagai badan perwakil8n,DPRDbe*ewajiban menampungaspirasirakyatdanmemajukan kesejahteraan rakyat Kcdudukanini bebatrkepadaDPRD untukmemeliharakeseimbangan dan keserasianhubungananta6 kepentinganpemerintahdengankepentingan rakyat yang di*,akilinya- Idealnya DPRD barus mampu t8mpil sebagai penyalur aspirasi kcpada eksekutif dan mampu memelihara keselarasan kepentingankeduapihak. Uffuk dapatmenjadi calon anggotaDPRD Kabupaten/Kot, sesuai denganaturandalamuU No.12 Tahun20O3te arg PemilihanUmurn, pada Pasal60 dis€butkaDbahwas€s€oranghsrus memeruhi persyarttan s€bagai berikut:rl
WargaNegar.RI y8!gb€rumur2l tahun8taulebih; b. Bertakwakepada TubanYargMahaEsa;
Berdomisilidi wilayahN€garaKesatuso RI; d. Cakapbsbicara,membaca, Indonesia; danmenulisdalambahssa
Berpendidikan serendah-rcndabnya SLfAdaoatausedeEjat; f. Setiakcpa&Pancasila s€bagai dasarNegar4daotruD 1945,dancita-cita ProklamasiI TAgustus1945; '' Libat UU No.22Tshun2003Pasal79. '' ,6rd, Passl80. '' LihatUU No.| 2Tahun2m3Prsal60. Junal Sttdi,lgana dan Mttyarul@t, yohn 1, Nont
I Juni 2N7
t31
g. Bukan bekasanggotaorganisasiterlarangPartaiKomunis Indonesia, tennasukorganisasi massanya, ataubukanorangyangterlibatlangsung dalamG.30S/PKlatauorganisasi terlaradg lainnya; h. Tidak sedangdicabuthaknyaberdasarkan keputusanpengadilanyang telahmemperoleh hukumtetap; kckuatan i. Tidaksedangmenjalanipidanapenjaraberdasarkan pengadilan keputusan yang telahmempunyaikekuatanhukumtetapkarenamelakukantindak pidanayang diancamdenganpidanapenjara 5 (lima)tahunataulebih; j. Sellatjasmanidanrobaniberdasarkan hasilpemeriksaan kesehatan dari dokteryangberkornpeteq dan k. Terdaftarsebagai pemilih. Demikianlah persyaratanuntuk menjadi calon anggota DPRI) Kabupater/Kotayang diatur dalam UU. 12 Tahun2003. Denganadanya ketentuanini diharapkananggotaDPRD yang terpilihmempunyaikualitas yangbaikdanmampumempeduangkan aspirasimasyamkat. D. PeraturanDaerah PadaKetentuanUmum PasalI angka l0 UU No.32 Tahun2004 disebutkanbahwa PeraturanDaerah selanjutnyadisebut Perda adalah pemturandaenh provinsi dan/alauperaturandaerah Kabupaten/Kota. SedangkanRosjidi Ranggawidjaja'' berpendapat bahwaperatuEndaemh peraturan yang pemerintah adalah semua dibuat oleh setempatuntuk melaksanakan penturan-pemturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karenaitu materiPerdasecaraumummemuat: l) Hal-halyangberkaitan denganrumahtanggadaerahdan hal-halyang berkaitandenganorganisasi pemerintah daerah,2)Hal-halyangberkaitan dengantugas danpembantuan. ''
Rosjidi Ranesawidjaja,Pensantartl"tu Pennt.tans-U lansdn kdo"esiu, MandarMafu, Bandung.l998,hal.15.
138
J
not tudiAgdmd Jdr Mtstoratat
volunt 4 Nomot lJunt )oAa
KPnandeEanHakr tstaIr " i:;* :: ;:x::';;if
ffi ;
JadiPerdamerupaka[produkhukumdari Peme ntahDaerahdalam rargka melaksanakanotonomi daerah,yaitu melaksanakanhak dan kewenangan untukmengaturdanmenguusrumahtanggasendirisekaligus juga Perda merupakanlegalitasuntuk mendukungpemerintahpropinsi/ kabupaten&ota dantugaspembantuansebagai daerahotonom.Ketentuan ini sesuaidenganUUNo.32Tahun2004Pasall36ayat(2)yangberbunyi: "Perda dibentukdalamrangkapenyelenggaraan otonomidaerahprovinsi4(abupater/ kotadantugas pembantuan".'o MenurutBagir Manan,padaUU No.22Tahun1999adamengatur prinsipmengenai beberapa Peraturan Daerah.yaitu : I ) Perdadiletapkanoleh Kepala Daerah dengan persetujuanDPRD,2) Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi,tugaspembantuan dan penjabaranlebih lanjut peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi, 3) Perdatidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 4) Perdadapatmemuatketentuan bebanbiayapakaan penegakan hukumataupidanakurunganpaling lama enambulanataudendasebanyak-banyaknya limajuta rupiah,5) Keputusan KepalaDaerahditetapkan untukmelaksanakan Perda,6)PerdadanKeputusan KepalaDaerahyangbersifatmengaturdimuatdalamLembaranDaerah.Dan 7) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagaipejabat penyidik pelanggaran Perda. E. Asas-asas PeraturanDaerah Mengenaiasas-asas pembentukan PerdadapatditemukandalamUU No.32 Tahun2004 Pasal137,yangberbunyi: Perdadibentukberdasarkan padaasaspembentukan peratuanperundang-undangan yang meliputi:'"1) UUNo.32Tahun2004 Pasal136ayat(2) Bagn Manan,MeryongsonaFajar OtonomiDaerch,PusatStudiHukrm. FakHukum UIl, Yoeyakarta, 2002,hal.I 36. UU No.32Tahun2004Pasal137.
Jutrol Studi Agaha .1ahMasyanka.
Volune 4. Nodor I Jrhi 2007
139
kejelasantriuan; 2) kelembagaan atau organ pembentukyang tepat; 3) kesesuaianantarajenis dan materi muatan;4) dapat dilaksanakan;5) rumusan; danketerbukaan. kedaycgunaan dankehasilgunaan;dan 6) kejelasan F. l\lateri MuatanPeraturanDaerah Berdasarkan UU No.32Tahun2004 Pasal138.bahwamaterimuatan yaitu:'" l) pengayonan;2) Perdaharusmengandulg asas, kcmanusiaan;3) kebangsaan; 4) kekeluargaan; 5) kenusantaraan; 6) bhinekatunggaleka; 7) keadilan;8) kcsamaan kedudukarr dalamhukum dan pemerintahan;9) keserasian dan ketertibandan kepastianhukum;dan l0) kescimbangan, keselamsanPada UU No.l0 Tahun 2004 ieDtang PembentukanPeraturan Perundang-undangan. Pasal12 ditcgaskanbirhwamatcrimuatanPeraturan otonomi Daerahadalahseluruhmatcrimuatandalamrangkapenyelcnggaman daerahdafltugaspembantuan, danmenampulgkondisikiususdaerahserta penjabaran perundang-undangan yanglebihtinggi. lcbihlanjutperaturan G. Kedudukan Perrturan Daerah dalam Tata urutan Peraturan Peruddang-Undangan Pada UU No.10 Tahun 2004, tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwaPancasila merupakan sumberdari segalasumberhuL-umnegara.UUD 1945mempakanhukumdasardalam perafu ranperundang-undangan. Pada Pasal 7 UU No.l0 Tahun 2004 ditegaskanbahwa hirarki peratumn perundang-undangan adalahsebagai berikut: l) IruD NegarazuTahun1945; 2) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndalg; 3) PeraturanPemerintah; 4) PeraturanPresiden; ''
UU No.32Tahun 2004tentan!Pemcrintahan DaerahPasalllS
140
hn'al Sxuli,4san'a dar \lastarakat. I'olu e4.Nomor I Juri 1007
^cmaut.sahndt r,,isioIt/ D,ii?,{i:i
::,i;rr!: !#;
5) PeraturanDaerah: a. PerdaProvinsi b. PerdaKabupaten/Kota; c. Perdes Peraruran yangseringkat. pembuatannya. perdaini, barkperda sudahsemcstinya yun...9' -, . provlnst perdatlngkalKabupatetuKota. ungKal rnaupun dapatdiliharselera oenganUndang-Undang dalamarll semala_mata merupakan produkhukum remDaga tegrslatrt. Namun.dari segiisinya.sudahseharusnya kedudukan yang-mengarur materi dalam ruang lingkr-rp daerah-berlaku P:Tturan vane 'tt,n yang lebih rendahiiki .t.-0" dranggapmempunyaikedudukan denganperaruran denganruanglingkupwitayahberlakuyang lJ;il,X,ff-"" lebih tinggi kedudukannya _ -DengandemikianUndang_Undang dari PerdaProvinsi,danperdaKabupaten/KotaiK.""" ;t":'r";;;;;;;;;i;r#; peraturan perundang-undangan. peraturan yangIebihrendahiru ridakboleh oenentan€an denganperaturan yanglebihtinggiderajatnya. M"'1ury,Jimly Asshiddiqie.," seUagiikoniek-uensi . dari peneuasan pnnsrp.pemrsahan kekursaan eksekutif. legislatif. danyrdikatifdalimniskah perlDahanpeftamaUUD 1945.maka produk DpRD ini daDalsara oenenrangan pusal. dengan produkpemerintah Mrsalnya. apabila sruiurn",.'ri PerdaringkarProvinsiataupunperdarrngkarKabu;aren/Kota uu"n ;;i;; secara sahremyalaberlenlangan rsinyadenganmatefipe;aturan ::rerapKan lwenrenot llngkatpusat.makapengadilanharuslah menenfukan bahwaperda rtulah yangberlaku sepanjang untukdaerahnya. bahwj perda yang dibuatoleh satuan . Bagir Mananmengingatkan, (oronom). dengan lingkungan wewenang mandrri !:I.lllill,fl"Clnandiri
P;tJf;tr#lT:it fttfr ffi fffitB:t5#{:H: ['li*,:::ilH ffi:: i
Jimly Asshiddiqi€, rp.C/t ha1.279.
Jutnat Studi Agotud daa Mosrituk4t.
yoluc
4. Non@ t Juni 2(j0Z
l4t
AbdulKhrir
juga pada "lingkungan wewenangnya".Perda yang bertentangandelgan p€raturanpenmdatrg-udangar tingkat lebib tinggi (kecuali UUD) belum tcntu salah, kalau temyata peraturanperundalg-undangantingkat tinggi mchoggarhak dankewajibandaerahyangdijamin UUD atauUU pemerintah daerah." PadaUU No.22Tahun1999ayat(2) menegaskan : "DaerahPropinsi, DaerahlGbupaten/Kota,masing-masingberdiri sendiridantidak mempunyai hubunganhierarki satusamalain". Maksudnyaadalah,dacrahprovinsi tidak membawahkandaerah Kabupaten/kota. Tetapi dalam praktek penyelenggarnn pemerintah terdapat hubungan koordinasi, kerja sama, dar/ataukemitrdandengandaerahKabupaten/Kotadalamkedudukanmasingmasing sebagaidaer:ahotonom. Sementaraitu, dalam kedudukansebagai wilayrh administratif, gubemur selaku wakil pemerintah melakukan hubunganpembinaandarlpengawasan terhadapdaerahkabupatendandaerah kota. H. Fungri P€raturrn Drerah Maria Farida" dalam bukunya llmu Perundang-IJndangan, menyatakan:FungsiPeraturanDaerahmerupakanfungsiyangbenifat atribusi yang b€rdasarkanUndang-UndangNo.5 Tahun 1974terutamaPasal39, dan juga merupakanfungsi delegasiandanKeputusanPresiden.FungsiP€raturan Daerahini dirumuskansecaranegatif oleh Pasal39 Undang-UndangNo.5 TahunI 974sebagaiberikut: a. Menyelenggarakanpengaturanhal-hal yang tidak bedeltangan dengan kepentinganumum; pengatunrnhal-hal yang tidak bertentargaDdengan b, Menyelenggarakan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksuddisini " Bagnruan,I, Teondan PolitikKonstitrlti,Cc..ll, UIIPerss,Yogyalana,2004,hal.l42. " Ms.is Farida Irdrrti Socpr.pto, Ilmu Perundang-Undangan (Dosar-Dasar dan Penb.n^*aMta),I
142
Jurral Studllgana.lon M6laruta1, yolune I, Nohor I Juni 2007
K.,,m'd.su' IhIkt"nidtir 1i#,{ i:,; ::,;;:r"i:!il; denganpcmlumn perundang-undangan di adalahtidak bertentangan TingkatPusat. pengatumn c- Menyelenggarakan hal-halyang tidak bertentangan dengan Peraturan Perdayang lebihtinggi.Ketenruan ini merupakan syamtbagi pembentukan Peraturan DaerahTingkatllpengaturan hal-halyangbelun diaturolehperaturan d. Menyelenggarakan yang lebih tinggi. Dalam hal ini suatuPeraturan perundang-undangan yangbelumdiatur DaerahTingkatI itu bolehmengatur masalah-masalah oleh peraturan-peraturan di Tingkat Pusatsaja, tetapi bagi Peraturan DaerahTingkatIl hal-halyangbolehdiaturbukansajamasalah-masalah yangbelumdiaturolehperaturan diTingkatPusat,tetapijugahal-halyang oleh Peraturan Daerah TingkatI dan Keputusan Gubemur belumdiatur KepalaDaerahTingkatL pengaturan e. Menyelenggarakan hal-halyangbelumdiaturolehPeraturan Daerahyang lebih tinggi. Ketentuanini diperuntukkan bagi Penturan DaerahTingkatII. pengaturan f Menyelenggarakan hal-halyangtidakmengatur rumahtangga ini daerahbawahannya. Ketentuan diperuntukkan bagi Peraturan Daerah Tingkat I. Dalam hal ini PeraturanDaerahTingkat I tidak mcngatur yang sebenamyamerupakankewenanganDaerah masalah-masalah TingkatII. Sedangkan fungsi Keputusan Kepala Daerah adalah untuk pengaturan menyelenggarakan dalamrangkapelaksanaan PeratwanDaerah yangbersangkutan pemerintahan. atautugas Dan fimgsi Keputusan Kepala Daerahini merupakan fungsidelegasian dari Peraturan Daerahnya, ataudari padapasal45 Undang-Undang suatuKeputusanPresidendan berdasarkan No.5Tahun1974. I. KemandeganHak InisiatifDPRDKota PalangkaRaya Ada beberapafaktor yang menjadikendalasehinggaDPRD Kota PalangkaRayasampaisaatini belumdapatmelaksanakan hak inisiatiftrya,
Jurnal StudiAgona dan M6tatukal
vohne 4. NMor I Juni2007
143
kendala tersebut adayangberupaintcmaldanadajugakendala ekstemal. l. Kendalalnternal a. Pemahaman AnggotaDPRDtentangLegalDrafting Kesulitanyang paling mendasaruntuk merealisasik^n hak inisiatif bagiDPRDKotaPalangka Rayaadalahmasilrrendahnya pemahaman mereka terhadap LegalDrafting,fbktorpenyebabnya adalah: l) Lemahnyaseleksicalon anggotaDPRD. Padaumumnyapartaipolitik yang ada di PalangkaRayatidak nenentukanpersyamtan yang ketat, untuk calonnomorurut I dan 2 seringkalidibe.ikankepadayang lama menjadipenguruspartaidan ataumampumembiayaikampanycpartai yang bersangkutan. Sedangkan untuk calonanggotartomorurut 3 dan seterusDya padaumumnyaorangtidaktertarik,sehilggapimpinanpartai senngkalimencaridanmengajak oranglainagarmaumenjadicalegpartai tersebut. ,\ Kurangnyapengetahuan anggotaDPRDatastugasyangdiembannya. Bobotmoralyanglonggar,malasdankumngintcgritas. 4) Tidakadausahauntukbersiap-siap ataudipersiapkan untukmengemban tugas sebagaianggotaDPRD. Persiapandisini maksudnyaadalah menyangkut pemahaman tentMgapayangmenjaditugas DPRDdanatau anggotaDPRD,dankesiapan sikapsertamentaluntukmenjalankan tugas dimaksr-rd. b. Tingkrt danlatar belakangpendidikan Tingkatdan latarbelakangpendidikandapatberpengaruh terhadap kinerjaseseorang, jugadengananggota demikian DPRDKotapalangkaRaya. AnggotaDPRDKota PalangkaRayaPeriode2004- 2009,masihadayang berpendidikan SLTAjumlahnya 07 (tujuh)orangatau(28 %).Walaupun yang berpendidikan SLIA inijurirlahnyatidakterlalubanyakdandibenarkan oleh undang-undang,akan tetapi dapat mempengaruhiDpRD dalam nrengimplementasikan hakinisiatifnya. Jurnol \'udt Atnau J.n Mot\a,aktt. yotunp 4. yon
t Juh )00'
Ko'ui.h!,
Hak tr6i.tiI DPRD Kota pIlrngka Rarr
Latar belakangpendidikanjuga dapatberpengaruh terhadapkinerja DPRDdalamhakinisiatif,temyataanggotaDPRDKotapalangkaRayayang berpendidikan SarjanaHukumhanya3 (tiga)orangatau(12 %) sedangkan yangberpendidikan Non Hukumada22 (duapuluhdua)orangatau(88 %). Denganbanyaknya anggotaDPRD yangberpendidikan NonHukurninisudah b a r a n g t e n t u d a p a t m e m p e n g a r u h ik i n e r j a m e r e k a d a l a m mengimplementasikan hak inisiatif,sebabbagi yangberpendidikan hukr,rm saja namun masih berpredikatShata I (Sl) belum tentu pahamdalam membuatRancangan Perafuran Daerah.apalagrbagi yang SarjanaNon Hukum. c. RangkapJabatao BerdasarkanpenelitianpenulispadaDPRD Kota palangkaRaya temyataadaanggotaDPRDyangpunyajabatan rangkap.Ilaliniterjadikarcna sebelummenjadianggotaDPRD merekasudahmemiliki pekerjaanyang cukupbaik sepeniBadanHukum,misalnyaDirekturatauAnggolaCV, pi Jugaadayangpunyausaha,sehinggaketikamenjadianggotaDpRD mereka tidakmaumelepasnya. Akibat anggotaDPRDKotaPalangka Rayamayoritas punyarangkap jabatanselainmenjadianggotaDPRD, sehinggamerekadi.sibukkan lugi denganpekerjaanluartersebut,akhimya pekerjaan menjadianggotaDiRb hanyapekedaan sampingan sedangkan pekerjaan pokokadalahpckerjaandi luarselainsebagai anggota DPRD. WalaupundalamUU No.32Tahun2004pasal54 adadiaturlaransan merangkapjabatan bagianggotaDPRD.akanrelapilarangan rangkapjabaian ini masihsajaterjadi.Adapunpenyebab terjadinyarangkapjabatin iniadalah angeotaDPRD setelahhabis masajabatannyatidak mendapatkan uang pensiun,sehinggapadasaatmerekamenjadianggotaDpRD bagiyangyang sudahpunyausahaberusaha untukmemperluas usahanya, bagiying-Uituri punyausahaberusaha me[ciptakanusahasebagai bekalhiduppasca;enjadi anggotaDPRD. Jrmal &udi AAamala, Mastdrakat. yoluue 4, Nonot I Juni 2007
145
2. Kendalaeksternal a. BanyaknyaRaperdayangdiajukanolehEksekutif. BanyaknyaRancangan PcraturanDacrahyang diajukanoleh pihak eksekutif,akibatnyaDPRDKotaPalMgkaRayahanya disibul
Jurnal ShlJi Agana dan Masfatdlat,
Volot.4.
Nonot I Juni2007
Kpn@,deedn Hakrbtstattri::fl3#::y#
:;i;
mempunyaiaparatselengkap eksekutif.Misalnyauntukmen)rusun Reperda Pendidikanmaka WalikotadapattnemerintahkepadaDinas Pendidikan, dimanaDinasPendidikan pegawaiyangcukupbanyaksampai ini mempunyai keKecamatansebab di Kecamatan adajugaKantorPendidikanNasional. BerbedadenganDPRD Kota PalangkaRaya, untuk mengurus pendidikan ini ditanganioleh Komisi IV yangjumlahanggotanya hanya6 (enam) orang saja, disampingmenguruspendidikanKomisi IV juga menanganimasalahagama,pmmuka,generasimuda,olah raga,keluarga berencana, kebersihan lingkungan, tenagakerja,pariwisata. Jadisangatwajar kalau Komisi IV DPRD Kota PalangkaRaya ini tidak dapatmenlusun ReperdatentangPendidikar. J. Penutup permasalahan Berdasarkan ini makaperludicarikanpemecahamya, dalamhalini penulisberusaha mencarikansolusinya, yaitusebagai berikut: 1. Perlu diadakanPendidikandan PelatihantentangTeori PerundangUndangandan Teknik PembuatanPerundang-Undangan kepadaDPRD Kota PalangkaRaya,walaupunanggotaDPRD Kota PalangkaRaya mayoritassaf,janadan bahkanada satuorangyang sudahMagister,akan tetapi yangberyendidikan Sarjana Hukumhanya3 (tiga)orangataul2 % saja,sedangkan sisanyaterdirida berbagaibidangdisiplinitmu, seperti adayang sarjanaekonomi,sarjanakehutanaqsarjanapertanian,Sarjana pendidikan, sarjana sospol,dansarjanaagama. Disampingitu juga perlu adanyaseleksiyang ketat terhadapCalon Legislatif agar yang tedaring benar-benarmempunyaipengetahuan tentang pen)'usunanRancanganPeraturanDaerah,punya pengetahuan tentangkondisi daerah,bermoralyangbaik danpunyaitikad urtuk belajar tentangtugasdantungsiDPRD. 2. Anggota DPRD Kota PalangkaRayayarg mempunyaipekerjaanrangkap selain menjadi anggotaDPRD haruslahlebih fokus kepadatugas-tugas sebagai anggota DPRD. Hal ini perlu disadari karena tugas sebagai Junal Stu.liAgand don Mostarukat, yolune 4, Nohot l Juni 2007
147
jabatan anggotaDPRD adalahamanatrakyatdan sebelummcrnangku pekerjaanlain selain merekasudahmengucapkan sumpah-Sedangkan sebagaianggotaDPRDhanyalahbersifatpribadi,olehsebabitu anggota DPRD Kota PalangkaRayaharusmementingkan kepentingan umumdi kepentingan pribadi Tertib atas sesuaidenganTata DPRDKota Palangka -2009 RayaPeriodc2004 Pasal36. 3. DPRDKotaPalangka Rayapcrlumeningkatkar kincrjanya sehingga dapat merealisasikan hakinisiatifuntuk memperjuangkan aspimsimasyarakat yangdiembannya. DPRD Kota PalangkaRayajangancumamenunggu Rancangan Perda PeratumnDaerahdari Eksckutif,karenaRancangan yangdatangdari Eksekutiflcbihmcmperhatikan pemerintah. kepcntingan Disampingitu kalauhanyamenungguRaperdadari Eksekutif,berarti DPRD Kota PalangkaRaya hanya menjadi"Tukang Stempel"dari Eksekutii Demikianlahhal-hal yang dapatpenulissampaikanagar anggota DPRD Kota PalangkaRayabenar-benarme[jalankantugasnyasesuaidengan fungsinya untukmemperjuangkan aspirasi rakyatdanmeletxkkan kepentingan umumdiatasdarikepeotinganpribadi. Dengandemikiandapatmeningkatkan kesejahteraan wargamasyarakat Palangka Rayayangkini masihbanyakhidup dipedalaman dengankondisisangatmemprihatinkan baik ekonomimaupun pendidikannya. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Literatur Abdul KadirMuhammad" HukumdanPenelitianHukum,CitraAditya Bakti, Bandung,2004. AfanGaffaf, Politik Indonesia:TransisiMenujuDemokrasi,PustakaPelajat Yogyakarta, 2006. Amin Rais. M' Penganlar Dalant Denrokrasidan ProsesPolitik, LP3ES, Jakarta,1986.
148
JurndI StuJiAgo'aodoa Ma.vorr*at. volune 4. Nonot t Juni 2007
Kzn'ndeson HakrnhiatifDPRD Koto r,;frtf Hr., Amiroeddin Syarif, Perundang-Undangan, Dasar Jenis dan Teknik Menbuathya,Bitr, Aksatu,Bandung,1987. Arbi Sfii\ Petu'akilan PolitikIndonesia,Rtjawali Press,Jakarta,I 985. Alfian danNazaruddinSyamsuddin,Prul EudayaPolitik Indonesia,Pustaka UtamaGraliti, Jakart4 I 98I . BagitrManan,MenyongsongFajar Otoromi Dserar, PusatStudiHukum Fak. Hukum UII, Yogyakarta,2003. ,Teo dan Politik Konsrifi6r',LIII Press,Yogyakana,2004. Banbang Cipto, Dewan Pet'wqkilan RalVat, Dalam Era Pemerintahan ModemIndusti, PT-RajacraftndoPersad4Jakarta,1995. Dahlan Thaib, DPR Dalam SistemKetatanegaraanIndonesia, Liberty, Yogyaksrta,edisitr, 2000. Hasto Cipto H8ndoyo. B., ,tfr&rnr TataNegara, Kewarganegaroan& Hak Asasi Ma nusia, UD.ivercitasAtnajaya"Yogyakarta,2003. kwaasff;jito, MembuotUndang-Undang,Liberty,Yogyakarta,I 998. Ismail Sunny,MetdrrJrl eDemoloasiPancasila,AksaraBaru,Jakarta,1997. Jimly Asshiddiqie,KozstitusidanKonslitusionalrsze,Kerja samaMahkamab KonstitusiRI danPusatStudiFak.Hukunul, Jakarta,2004. JoefiaJio,Demobasi don SistemPemeintohanNegara,Bna ltksta,lak,tr4 t982. Maftun. 8.N., DPR-N Pertumbuhandan Cara Keianls, P'1. Grame.dia PustskaUtama-Jakarta, DPRDDaerah,Pertumbuhan,masalahdanMasoDeponnya, Ghalialndonesia,Jakarta,I 983. Maria Farida Indrati Soeprapto,Ilmu Perundang-Undangan(Dasar-Dasar danPembentukannryKamsius,Yogyakart42006. Muchtar Pskpqhan,DPR-M SemasoOtde Baru, Pustaka Sinar harapaq Jakarta,I 994. Miriam Budiardjo,Darar-Dasarllmu Politik,Ctranedia Jakana,I 99I Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, Fazgsi Izgalatif Dqlq.n Sistem PolitikIndonesia,RajawaliPress,Jakarta,1993. Janal Studi,l8a^a dan Matlamkat, rolune 4, No6ot I Juni 2M7
t49
AHulKl'ai.
Ni'matul Huda, Negara Hukum, demokrasi& Judicial Revieur,Ull Prcss, Yogyakarta,2005. PaiminNapitupulu,Perandan PertanggungiababanDPR (Kajian di DPRD PrcpinsiDKI Jakana),Alumni,Bandung, 2005. RannySautamaHotma Bako, PengantarPembentukanUndang-UndangRI, PT.CitraAdityaBakti,Bandung,1991. Roben A.Dahl, Perihal Denokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Secara Srzgkal,diterjemahkan oleh A. RahmanZainuddin,YayasanObor Indonesia. Jakarta. 2001. Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantarllmu Perundang-Undanganlndonesia, MandarMaju,Bandung.I 998. SamuelP Huntingan, Demokrasi Gelombang Keliga,Graliti,Jakana,1997. SatjiptoRahardjo,Llrzu Hukum.PT.Citta AdityaBakti, Bandung,2000. Sri Soemanfi, TentangLembaga-LembagaNegara Menurut UUD 1945, AlumniBandung,1986. SyahdaGuruh,LS, MenimbangOtonomi:Federal,Mengembangkan Wacana Fedefalisme dan otonomi Luas Menuju Masyarokat Madani I ndonesia, RemajaRosdakarya, Bandung,2000. Sukana, SirtenPoltl(, Alumni,Bandung,1979. Sorjono Soekalto, Sri mamq| PenelitianHukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta.Cet.8.2004. Perrturrn Perundang-Undangan UUD 1945danAmandemen, KaryaUtama, Sunbaya,2004. UU No.22Tahun2003tentangSusunan danKedudukonMPR, DPR,DPAdan DPRD,CV TamitaUtama,t^karta,2oos. lru No. I 0 Tahu[ 2004tentaogTataUrutanPerundang-Undangan RI. tru No.32Tahun2004tentangPemerintahahDaerar, UII Press,Yogyakana, 2004. UU No.34Tahun2004tentangPajakdaoRetriblsi Daerah.
150
Jumal Stu.liAsono dan Maryaratol rolu4e 4. Nono, I Juni 2N7
Kenudegai Hak Inisiatif DPBD Kota Polangka Rara
PP No. 25 Tahun2004 tentangPedomanPenyusunanPeraturanTaraTertib DPRD. KeputusanDPRD Kota PalangkaRayaNo..188.4.43/l6lDPRD/2005Tentang PeratuanTatsTertibDPRDKotaPalangkaRayaPeriode2004- 2009. Himpunan Peratuan Perundang-UndanganI Protokoler Keuangan dan Pera,uran Tata Terti b DPRD,Fokusmedia,Bandung,2005. Hasil Penelitirn Ilamid S.Attmimi, PerananKeputusanPresidenRepublikIndonesiaDalam PenyelenggorcqnPeDreinrahan,Vegara,(Disertasi) Dipertahankan Tanggal12 Desember1990padaFak. Hukum UniversitasIndonesia, Jakarta,l990. Makrleh Satjipto Rahsrdjo, Peranan dan Kenudukan ,$as-t4sas Hukum Dalam KerangkaHuhtm Nasronal,(makalah)Fak.Hulum UI, Jakarta,2000.
Jurul Sn/diAgM.16
Matyatuka. volun I, Nonot I Jni 2n7
r5l
