KONSTITUSI DAN DEMOKRASI (KODE) INISIATIF

KONSTITUSI DAN DEMOKRASI (KODE) INISIATIF

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG ISU KEPEMILUAN (2003 – 2016)

Oleh: Veri Junaidi Adelline Syahda Adam Mulya B Mayang

Konstitusi dan Demokrsi (KODE) Inisiatif Jakarta 2016

1. Profile Putusan tentang UU Isu Kepemiluan Putusan mahkamah konstitusi terhadap pengujian UU mengenai Kepemiluan Nasional baik itu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif melingkupi pengujian terhadap UU Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD atau disebut pemilu legislatif yaitu UU No UU No 10/2008, 12/2003, UU No 17/2009 dan UU Nomor 08/2012 dan UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu UU Nomor 23/2003, UU Nomor 42/2008 dan UU Nomor 18/2012 serta UU Penyelenggaraan Pemilu (UU 15 /2011 dan UU 22/2007). Pengujian delapan Undang-Undang ini telah diputus dalam 110 putusan. Putusan ini terhitung dari permohonan yang telah diregistrasi di Mahkamah dan diputus sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Agustus tahun 2016. Jika dilihat dari jumlahnya Pengujian terhadap UU Pemilu (baik eksekutif legislatif dan penyelenggara pemilu) merupakan pengujian UU terbanyak dari total seluruh pengujian UU yang ada di MK. Apalagi ketiga UU isu Kepemiluan saat ini tengah disatukan dalam bentuk simplifikasi RUU Penyelenggaraan pemilu oleh para pembentuk UU. Maka semakin urgent untuk kembali melacak keberadaan pasal-pasal inkonstitusional sebagaimana diputus MK. Jangan sampai pasal-pasal ini kemudian hidup kembali dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu nanti. Besarnya jumlah pengujian sekaligus menjadi parameter untuk melihat sejauh mana kualitas substansial suatu UU yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Karena asumsi dasar menunjukkan bahwa semakin banyak pengujian yang masuk ke MK berarti sebanding dengan jumlah hak konstitusional dari subjek hukum yang terlanggar akibat pemberlakuan normal dalam UU tersebut. Mengingat MK merupakan satu- satu nya lembaga yang bertindak untuk menafsir konstitusionalitas suatu norma dalam UU terhadap UUD 1945. Penafsiran tersebut tak lain adalah untuk menjamin terselenggaranya negara hukum (rechtstaat) yang demokratis yang melindungi hak asasi warga negaranya. Kehadiran MK sebagai lembaga Judicial review pun bisa mengindikasikan pembatasan terhadap kuatnya kekuasaan pembentuk UU, terlebih jika dikuasi oleh suara mayoritas. Maka bisa disimpulkan peran judisial review dimaksudkan untuk mengatasi “abuse” dari produk hukum ( UU). Terlebih lagi karena Pemilu merupakan agenda rutin 5 tahunan sebagai sarana untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Baik jabatan di tingkat Pusat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sebagai wakil rakyat atau di tingkat Daerah

wakil rakyat daerah hingga pimpinan didaerah. Semua diselenggrakan dalam suatu mekanisme yang disebut pemilihan dengan mengusung asas- asas langsung umum bersih rahasia jujur dan adil sebagai mana amanat Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu. Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah perkara disertai nomor perkara dan pengujian UU yang masuk ke MK. Tabel 1. Putusan MK mengenai Pengujian UU Kepemiluan

No

No Putusan

tentang UU

Pemohon

1

7/PUU-I2003

Pemilu Legislatif

1 perorangan

2

17/PUUI-2003

Pemilu Legislatif

28 perorangan

UU diuji

Jumla h Pemoh on

identitas pemohon

kerugian konstitusi onal

Isu Pengujian

12/2003

1

warga negara

tidak dicantumk an

12/2003

28

warga negara

Pasal yang diuji

Putusan

tidak dicantumkan

tidak dicantumkan

Ketetapan

langsung

syarat caleg bukan berasal dari organisasi terlarang PKI dan ormas lainnya

Pasal 60 huruf (g)

Dikabulkan sebagian

pasal 60 huruf (g)

Dikabulkan sebagian

3

11/PUUI-2003

Pemilu Legislatif

28 perorangan

12/2003

28

warga negara

tidak langsung

syarat caleg bukan berasal dari organisasi terlarang PKI dan ormas lainnya

4

2/PUU-II2004

Pemilu Legislatif

6 perorangan

12/2003

6

caleg DPR

langsung

calon yang tidak memenuhi BPP

Pasal 107 ayat (2) huruf (b)

Tidak dapat diterima

5

55/PUUII-2004

Pemilu Legislatif

1 perorangan

1

anggota DPRD

langsung

ancaman pidana dan kewenagan PN mengadili pertama dan terakhir

pasal 133 ayat (2)

Ditolak

6

16/PUUV-2007

Pemilu Legislatif

13 Badan Hukum Privat

13

partai politik

langsung dan tidak langsung

perolehan suara minimal partai politik untuk pemilu berikutnya

pasal 9 ayat (1),(2)

Ditolak

12/2003

12/2003

50 + 1

Anggota DPD, DPD dan Masyarak at sipil

langsung

kelengkapan syarat calon

7

10/PUUVI-2008

Pemilu Legislatif

50 perorangan, 1 lembaga negara

8

12/PUUVI-2008

Pemilu Legislatif

7 badan hukum privat

10/2008

7

partai politik


frasa "memiliki kursi di DPR RI hasil pemilu 2004"

9

15/PUUVI-2008

Pemilu Legislatif

1 perorangan

10/2008

1

caleg DPR

langsung

10

11

22/PUUVI-2008

24/PUUVI-2008

Pemilu Legislatif

Pemilu Legislatif

1 perorangan

3 perorangan

10/2008

10/2008

10/2008

1

3

caleg DPRD

warga negara

pasal 12, 67

Tidak dapat diterima dan ditolak

pasal 316 huruf (d)

Dikabulkan

persyaratan menjadi bakal calon anggota DPR,DPD, dan DPRD

Pasal 50 ayat (1) huruf (g)

Ditolak

langsung

penetapan calon terpilih anggoat DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dari parpol/gabungan parpol didasarkan pada perolehan kursi parpol/gabungan parpol peserta pemilu disuatu daerah pemilihan

Pasal 55 (2), 214 huruf (a,b,c,d,e)

Dikabulkan sebagian


penetapan calon terpilih anggoat DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dari parpol/gabungan parpol didasarkan pada perolehan kursi parpol/gabungan parpol peserta pemilu disuatu daerah pemilihan

Pasal 55 (2), 214 huruf (a,b,c,d,e)

Dikabulkan sebagian

12

32/PUUVI-2008

Pemilu Legislatif

8 perorangan

10/2008

8

warganeg ara


soal penjatuhan sanksi yang diberikan oleh KPI atau Dewan Pers atas pelanggaran berdasarkan ketentuan pasal

13

4/PUUVII-2009

Pemilu Legislatif

1 perorangan

10/2008

1

mantan terpidana

langsung

tentang persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara

Pasal 12 huruf (g), 51 ayat (1) huruf (g)

Dikabulkan sebagian

14

107/PUUVII-2009

Pemilu Legislatif

3 perorangan

3

anggota DPR dan swasta

langsung

penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR parpol peserta pemilu

Pasal 205 ayat (1)

Tidak Dapat Diterima

Pasal 50 ayat (1) huruf (k)


10/2008

Pasal 98 (2,3,4), 99 (1,2)

Dikabulkan

15

132/PUUVII-2009

Pemilu Legislatif

1 perorangan

10/2008

1

swasta

langsung

syarat mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI , Polri, pengurus BUMN/D serta badan lainnya yg anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagai calon anggota DPR

16

119/PUUVII-2009

Pemilu Legislatif

4 perorangan

10/2008

4

caleg DPR

langsung

sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP

pasal 206


17

130/PUUVII-2009

Pemilu Legislatif

1 perorangan

10/2008

1

swasta

langsung

penetapan kursi tahap kedua yaitu 50% suara BPP untuk DPR

Pasal 2111, 205

Ditolak

18

114/PUUVII-2009

Pemilu Legislatif

3 perorangan

10/2008

3

19

131/PUUVII-2009

Pemilu Legislatif

3 perorangan

10/2008

3

20

100/PUUVII-2009

Pemilu Legislatif

3 perorangan

10/2008

3

caleg DPRD, swasta dan mahasisw a Dosen,Sw asta dan Anggota DPR RI warga negara dan caleg DPRD

langsung

syarat mencalonkan hanya di 1 lembaga perwakilan

langsung

UU No 10/2008 keseluruhan

langsung

laporan pelanggaran pemilu dan hasil penyidikan

Pasal 12 huruf (n), 51 ayat (1) huruf (o)


uji matril UU 10/2008


pasal 247 ayat (4), 253 ayat (1)


Pasal 245 (2),(3),(5), 282, 307

Dikabulkan sebagian

Pasal 29 ayat (4),(5)


pasal 12 huruf (k), (n)

Ditolak

21

9/PUUVII-2009

Pemilu Legislatif


10/2008

2

lembaga riset

langsung

pengumuman hasil penghitungan suara cepat hanya dibolehkan paling cepat satu hari setelah pemilihan

22

15/PUUVIII-2010

Pemilu Legislatif

5 perorangan

10/2008

5

anggota parpol

langsung

penataan daerah pemilihan

23

45/PUUVIII-2010

Pemilu Legislatif

1 perorangan

17/2009

1

Caleg DPD

langsung

surat pengunduran diri

24

55/PUUX-2012

Pemilu Legislatif

2 Badan Hukum privat

08/2012

2

Ketua dan Sekjen Partai Nasdem

langsung

Ambang batas perolehan suara

Pasal 8 (1),(2)


25

52/PUUX-2012

Pemilu Legislatif

08/2012

17

Parpol

langsung

Ambang batas perolehan suara

Pasal 8 (1)

Dikabulkan sebagian

26

54/PUUX-2012

Pemilu Legislatif

08/2012

1

Parpol

langsung

UU No 8/2012 keseluruhan

uji formil UU No 8/2012

Ditolak

17 Badan Hukum privat 1 badan hukum privat

2

Badan Hukum Privat dan peroranga n


ambang batas perolehan suara parpol

tidak dicantumkan

27

51/PUUX-2012

Pemilu Legislatif

1 Badan hukum privat, 8 perorangan

28

106/PUUX-2012

Pemilu Legislatif


08/2012

5

Parpol

tidak dicantumk an

29

109/PUUX-2012

Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012

1

caleg DPRD

tidak langsung

tentang alokasi kursi pemilihan anggota DPRD Provinsi

Pasal 24 (4), 27 (4)


tidak langsung

kesetian pada pancasila, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus.

Pasal 12 huruf (m)


tidak langsung

kesetian pada pancasila, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus.

Pasal 5 huruf (m)


langsung

persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 51 (a-p)

Ditolak

langsung

syarat dukungan calon minimal untuk anggota DPD dan ketentuan pengunduran diri

Pasal 12 huruf (k), 68 ayat (2)

Ditolak

30

31

32

33

89/PUUX-2012

89/PUUX-2012

108/PUUX-2012

12/PUUXI-2013

Pemilu Legislatif

Pemilu Pres dan Wapres

Pemilu Legislatif

Pemilu Legislatif

1 perorangan

1 perorangan

2 perorangan

2 perorangan

08/2012

08/2012

42/2008

08/2012

08/2012

1

1

2

2

Anggota DPR

Anggota DPR

Caleg DPR dan DPRD

caleg DPD

Pasal 208


Ketetapan

1

Kepala Daerah

langsung

frasa"kepala daerah dan wakil kepala daerah" pada ketentuan pengunduran diri

08/2012

2

mantan terpidana

langsung

syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 thn

2 perorangan

08/2012

2

warga negara

langsung

syarat parpol peserta pemilu

Pasal 8 (2) huruf (b,cd)

Ditolak

Pemilu Legislatif

3 perorangan

08/2012

3

caleg dan Mahasisw a

langsung

syarat dicalonkan hanya pada 1 lembaga perwakilan

Pasal 12 huruf (n), 51 ayat (1) huruf (o)


22/PUUXI-2013

Pemilu Legislatif


08/2012

1

parpol

langsung

kepengurusan 50% di jumlah kecamatan di kabupaten/Kota

Pasal 8 (2) huruf (d)


39

51/PUUXI-2013

Pemilu Legislatif

08/2012

2

parpol

langsung

partai politik yang tidak memenuhi abang batas

Pasal 8 (2), 15,16, 17 (2,3)


40

96/PUUX-2012

Pemilu Legislatif

08/2012

2

Perludem, IPC

tidak langsung

Penentuan dapil anggota DPR

Pasal 22 (4)

Ditolak

41

6/PUUXI-2013

Pemilu Legislatif

9 perorangan

08/2012

9

warganeg ara

tidak langsung

daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi

Pasal 22 (5)

Ditolak

42

2/PUUXI-2013

Pemilu Legislatif

31 perorangan

08/2012

31

warganeg ara

langsung

daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi

Pasal 22 (1, 5)

Ditolak

34

15/PUUXI-2013

Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012

35

79/PUUX-2012

Pemilu Legislatif

2 perorangan

36

94/PUUX-2012

Pemilu Legislatif

37

114/PUUXII-2014

38

2 Badan Hukum Privat 2 Badan Hukum Privat

Pasal 12 huruf (k), 51 (1) huruf (k), 51 (2) huruf (h) , 68 (2) huruf (h).

Ditolak

Pasal 12 huruf (g), 51 ayat (1) huruf (g)

Ditolak

43

44

57/PUUXI-2013

59/PUUXI-2013

Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012

1

Caleg DPRD

tidak langsung

syarat mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI , Polri, pengurus BUMN/D serta badan lainnya yg anggarannya bersumber dari keuangan negara

Pasal 51 (1) huruf (k)

Ditolak

Pasal 51 (1) huruf (k)


Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012

1

warga negara

tidak langsung

syarat mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI , Polri, pengurus BUMN/D serta badan lainnya yg anggarannya bersumber dari keuangan negara

08/2012

21

LSM dan warga negara

tidak langsung

penempatan urutan bakal calon perempuan

Pasal 56 (2)

Dikabulkan

tidak langsung

pengumamn hasil survey ataujajak pendapat pada masa tenang

Pasal 247 (2),(5),(6), 291, 317 (1,2)

Dikabulkan

45

20/PUUXI-2013

Pemilu Legislatif

21 badan hukum Privat dan 9 perorangan

46

24/PUUXII-2014

Pemilu Legislatif


08/2012

4

Badan Hukum Privat

47

56/PUUXI-2013

Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012

1

warga negara

tidak langsung

Batas perolehan suara parpol peserta pemilu , hak parpol,

pasal 208

Ditolak

48

56/PUUXI-2013


1 perorangan

42/2008

1

warga negara

tidak langsung

pelaksanaan Pemilu Presiden setalah legislatif

Pasal 208

Ditolak

49

50 51

52

62/PUUXII-2014

Pemilu Legislatif

5 Badan Hukum Privat dan1 Perorangan

39/PUUXII-2014 39/PUUXII-2014

Pemilu Legislatif Pemilu Pres dan Wapres

1 perorangan 1 perorangan

43/PUUXII-2014

Pemilu Legislatif

2 perorangan

08/2012

5

08/2012

1

42/2008

1

08/2012

Organisas i Tuna Netra dan warga negara

langsung

perlengkapan pemungutan suara

warga negara warga negara

tidak langsung tidak langsung

hak pilih dan penggunaannya hak pilih dan penggunaannya

dosen dan warga negara


dosen dan warga negara

Pasal 142 (2)

Tidak dapat diterima dan ditolak

pasal 19 (1)

Ditolak

Pasal 28

Ditolak

syarat sebagai pemilih, kewajiban penghitungan suara, jumlah surat suara

Pasal 40 (5), 151 (2), 173 (1)



sanksi pidana bagi orang yang sengaja merusak sistem informasi penghitungan suara pemilu dan tentang hak pilih , dfatar pemilih dan KPU

Pasal 248


tentang pengunduran diri sebagai kepala daerah

53

43/PUUXII-2014


2 perorangan

42/2008

54

14/PUUXIII-2015

Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012

1

warga negara

tidak dicantumk an

55

31/PUUXII-2014

Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012

1

anggota DPR

langsung

cara memberikan suara pada pemilu legislatif

1

bakal calon anggota DPRD Toli- Toli dan mantan narapidan a

langsung

persyaratan bagi calon yang telah menjalankan pidannya

56

29/PUUXII-2014

Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012

Ketetapan

pasal 154

Ditolak

Pasal 51 (1) huruf (g)



57

29/PUUXII-2014

Pemilu Legislatif

58

1/PUU-II2004


59

8/PUU-II2004


60

7/PUU-II2004


1 perorangan

61

57/PUUII-2004


1 Perorangan

62

54/PUUII-2004


8 perorangan

63

24/PUUIV-2006


5 Badan Hukum Privat dan 1 Perorangan 2 perorangan dan 2 badan hukum privat

1 perorangan

langsung

sistem proposional terbuka, penetapan calon berdasarkan perolehan kursi parpol

08/2012

2

Ketua dan Sekretaris DPP PKB

23/2003

5

LSM dan warga negara

tidak langsung

2

warga negara dan Parpol

1

Capres Independ en

23/2003

23/2003

23/2003

23/2003

23/2003

Pasal 5 , 215


syarat calon Presiden dan wakil Presiden

5 (4,3)


langsung

persyaratan calon presiden

Pasal 6



calon presiden dan wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan

pasal 25


2

Capres Independ en

langsung

usul pasangan calon presiden dan wapres serta pelaksanaan oleh KPU

pasal 5, 9 (1), 10


8

Capres Independ en

langsung

pendaftaran capres dan cawapres dari non-politik

Pasal 50


tidak langsung

larangan anggota TNI dan Polri menggunakna hak pilih dalam Pilpres 2004

pasal 102


pasal 145


Pasal 6 huruf (t)

Ditolak

1

Anggota DPD

64

24/PUUIV-2006

Pemilu Legislatif

1 perorangan

12/2003

1

Anggota DPD

tidak langsung

larangan anggota TNI dan Polri menggunakna hak pilih dalam Pilpres 2004

65

1417/PUUV-2007


1 perorangan

23/2003

1

Anggota DPRD

langsung

calon Presiden dan Wapres tidak pernah dihukum penjara

tidak dicantumk an

tidak dicantumkan

langsung

penetapan calon presiden dan wakil setelah memenuhi persyaratan

LSM riset

langsung

hasil survey atau jajak pendapat tidak boleh disebarluaskan pada masa tenang

7

warga negara

langsung

42/2008

1

warga negara

langsung

1 perorangan

42/2008

1

warga negara

langsung

capres dan cawapres diusulkan parpol atau gabungan parpol

3 perorangan

42/2008

3

warga negara

tidak langsung

syarat capres dan cawapres berkaitan dengan NPWP

66

23/PUUVI-2008


3 perorangan

67

56/PUUVI-2008


3 perorangan

68

98/PUUVII-2009


1 badan hukum privat

42/2008

1

69

99/PUUVII-2009


7 perorangan

42/2008

70

102/PUUVII-2009


1 perorangan

71

26/PUUVII-2009


72

104/PUUVII-2009


23/2003

42/2008

3

warga negara

3

warga negara

73

101/PUUX-2012


1 perorangan

42/2008

1

warga negara

tidak dicantumk an

74

25/PUUX-2012


5 perorangan

42/2008

5

warga negara

langsung

tentang media masa dan lembaga penyiaran Daftar pemilih tetap pemilu

persyaratan pengusulan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik perolehan suara

Ketetapan

Pasal 1 (4), 8,9, 13 (1)

Ditolak

Pasal 188 (2),(3),(5), 228, 255

Dikabulkan sebagian

Pasal 47 (5), 56 (2,3,4)

Dikabulkan

Pasal 28, 111

Dikabulkan sebagian

Pasal 1 (2),8,9,10 (1,2,3,4), 14 (2)

Ditolak

Pasal 2 hurf (k)


tidak dicantumkan

Ketetapan

Pasal 159 (1,2,3,4,5), 176

Ditolak

75

118/PUUX-2012


3 perorangan

76

89/PUUX-2012


1 perorangan

77

4/PUUXI-2013



78

46/PUUXI-2013


2 perorangan

42/2008

42/2008

42/2008

42/2008

3

warga negara

tidak dicantumk an

syarat bagi pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol

tidak dicantumkan

Ketetapan

Pasal 5 huruf (m)


Pasal 1 (2),9, 10 (1), 14 (2)


Pasal 1,4,8,9 13

Ditolak

1

anggota DPR

tidak langsung

tentang kesetian pada pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi

1

warga negara

tidak langsung

susunan keanggotaan parpol sebagai pengusul pasangan Capres&cawapres

langsung

pengusulan Capres melalui koalisi dan syarat perolehan suara

Pasal 3 (5), 9, 12 (1,2), 14 (2), 112

Dikabulkan sebagian

Pasal 27 (1), 28

Ditolak

2

Advokat

79

14/PUUXI-2013


1 perorangan

42/2008

1

warga negara

langsung

Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilu DPR, DPRD Provinis, Kabupaten/Kota dan DPD karena Presiden/Wakil dilantik oleh MPR.

80

61/PUUXI-2013


1 perorangan

42/2008

1

warga negara

langsung

warga negara yang punya hak pilih

1

warga negara

langsung

pelaksanaan Pemilu legislatif, syarat perolehan kursi paling sedikit, masa pendaftaran dan jadwal pemilu presiden dan wapres setelah pemilu legislatif

42/2008

1

warga negara

tidak langsung

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, usulan parpol

1 perorangan

42/2008

1

langsung

asas pemilu

Pasal 2

Ditolak

perorangan

08/2012

1

langsung

asas pemilu

pasal 1 (1)

Ditolak

Advokat

tidak langsung

anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilih pada pemilu 2009

Pasal 260

Dikabulkan

warga negara

langsung

syarat pencalonan

pasal 5 huruf (o)

Gugur

Pasal 1 (2,3,4),5 huruf (p), 6 (1,2,3), 7 (1,2), 8,, 9, 10 (1,2,3), 15 huruf (a,b,c,d)


81

108/PUUXI-2013


1 perorangan

82

13/PUUXII-2014


1 perorangan

17/PUUXII-2014 17/PUUXII-2014

Pemilu Pres dan Wapres Pemilu Legislatif

85

22/PUUXII-2014


2 perorangan

42/2008

2

86

48/PUUXII-2014


1 perorangan

42/2008

1

83 84

87

49/PUUXII-2014


1 perorangan

42/2008

42/2008

1

warga negara warga negara

warga negara

langsung

pasangan calon yang diusulkan oleh parpol

Pasal 3 (5),9,14 (2), 112


Ketetapan

88

50/PUUXII-2014


15 perorangan

42/2008

15

warga negara

tidak langsung

pasangan calon yang terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu Pres/Wapres dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia

pasal 159 (1)

Dikabulkan

Pasal 159 (1)


pasal 159 (1)


Pasal 19 (1), 20

Ditolak

Pasal 6 ayat (1), 7 (1,2)

Ditolak

89

51/PUUXII-2014


2 Badan hukum privat dan1 perorangan

42/2008

2

Perludem, warga negara

tidak langsung

pasangan calon yang terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu Pres/Wapres dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia

90

53/PUUXII-2014


2 perorangan

42/2008

2

warga negara

tidak langsung

pasangan calon yang terpilih

91

39/PUUXII-2014

Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012

1

warga negara

tidak langsung

hak pilih dan penggunaannya

tidak langsung

tentang pejabat negara yang dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden

92

52/PUUXII-2014


2 perorangan

42/2008

2

warga negara

Tidak Dapat Diterima Tidak Dapat Diterima

93

78/PUUXII-2014


11 perorangan

42/2008

11

warga negara

tidak langsung

keberatan ke MK terhadap hasil pemilu

Pasal 201 (1,2)

94

69/PUUXII-2014


12 perorangan

42/2008

12

warga negara

tidak langsung

rekapitulasi berjenjang

Pasal 141,156

95

51-5259/PUUVI-2008


3 badan hukum publik dan 1 perorangan

42/2008

3

warga negara


syarat pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

Pasal 3 (5), 9

Ditolak

96

110-111112113/PUUVII-2009

Pemilu Legislatif

11 perorangan

10/2008

11

warga negara

langsung

penentuan sisa kursi tahap dua

205 (4)

Dikabulkan sebagian

97

48/PUUXIV-2016

Penyelenggara Pemilu

1 Perorangan

1

peroranga n

langsung

mengenai ketentuan umum dan asas penyelengaraan pemilu

Pasal 1 (1,3,4,5,6,7,22) Pasal 2


98

16/PUUVII-2009


3 Perorangan

3

peroranga n

tidak langsung

kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan

Pasal 30 ayat (1) huruf d


langsung

anggota panwaslu provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang sebagai Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

pasal 93,94,95)

Dikabulkan sebagian

99

11/PUUVIII-2010


5 perorangan

15/2011

22/2007

22/2007

5

peroranga n

100

101

102

103

104

24/PUUVII-2009

76/PUUIX-2011

81/PUUIX-2011

80/PUUIX-2011

8/PUU-X2012


3 Badan Hukum privat


1 perorangan


23 Badan Hukum Privat, 113 perorangan


1 perorangan


3 perorangan 1 Badan Hukum Privat

22/2007

22/1007

15/2011

15/2011

15/2011

3

Badan Hukum publik

1

peroranga n

136

Badan hukum privat dan peroranga n

pasal 12, 14-18, 22,23,27-29, 39,40,41,43,50,56,5 7,58,59,89,90,91,10 5,106,107,122


tidak dicantumk an

frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, …. Pada saat mendaftar sebgai calon" serta PAW anggota DKPP

pasal 85 huruf (i)

Ketetapan

tidak langsung

frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, …. Pada saat mendaftar sebgai calon" serta PAW anggota DKPP

Pasal 14 ayat (1) huruf (i)

Dikabulkan sebagian

Pasal 27 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 27 ayat (3)

Dikabulkan

Pasal 13 ayta (5)

Ditolak

tidak langsung

tentang tim seleksi calon anggota KPU

1

peroranga n

langsung

anggota KPU mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan dikenakan sanksi denda 2x lipat

4

peroranga n dan Badan Hukum Privat

tidak langsung

tim sel melaporkan hasil pelaksanaan tiap seleksi ke DPR

105

10/PUUXI-2013


1 perorangan

106

45/PUUXI-2013


12 perorangan

107

74/PUUXI-2013


1 perorangan

108

31/PUUXI-2013


1 perorangan

109

36/PUUXII-2014



110

101/PUUXIII-2015


2 perorangan

15/2011

15/2011

15/2011

1

peroranga n

tidak dicantumk an

terkait dengan rapat Pleno DKPP

28 ayat (3,4)

Ketetapan

12

peroranga n

tidak langsung

tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggara pemilu legislatif

pasal 8 ayat (1) huruf c,

Ditolak

langsung

komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memeprhatikan keterwakilab perempuan sekurangkurangnya 30%

Pasal 6 ayat (5)

Ditolak

tentang rapat pleno pengembilan keputusan yang sifatnya final dan mengikat.

Pasal 112 ayat (12)

Dikabulkan sebagian

tentang Kepala daerah dan wakil yang dipilih dalam satu pasangan sesuai asas pemilu

tidak dicantumkan

Ketetapan

peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP

Pasal 119 (40, 120 (4), 121 (3)


1

peroranga n

1

peroranga n

langsung

15/2011

1

Badan Hukum Privat

tidak dicantumk an

15/2011

2

peroranga n

tidak langsung

15/2011

Grand Total : 469 Perorangan Warga Negara Indonesia, 137 Badan Hukum Privat dan 1 Lembaga Negara. 58 Kerugian langsung, 36 Kerugian tidak langsung, 9 Langsung dan tidak langsung, serta 9 tidak dicantumkan

2. Jumlah pengujian UU Kepemiluan Dari data kuantitatif berupa tabeldibawah ini, Putusan Mahkamah konstitusi terhadap pengujiam UU isu Kepemiluan telah dipetakan berdasarkan pengelompokkan UU yang diuji. Total UU Pemilu legislative/ Pemilihan anggota DPR,DPD dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota diujikan sebanyak 57 kali dalam empat kali perubahan UU sejak tahun 2003, 2008 dan 2009 dan 2012. Pengujian ini adalah terhadap UU No 12/2003 jo UU No 10/2008 jo UU No 17/2009 jo UU No 08/2012. Lalu UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diujikan sebanyak 39 kali dalam 2 kali perubahan UU yaitu tahun 2003 dan 2008. Perubaan tersebut adalah UU No 23/2003 jo UU No 42 /2008. Dan UU Penyelenggara Pemilu mengalami 2 kali perubahan yaitu UU No 22/ 2007 dan UU No 15/2011 sebanyak 14 kali pengujian. Dari tabel dibawah terlihat bahwa pengujian paling banyak itu terhadap UU Pemilu legislative serta UU Pemilu legislative adalah UU yang paling sering direvisi setiap kali tahun pemilihan. Tabel 2. Tentang UU Isu Kepemiluan yang diujikan

UU yang di Uji Pemilu Legislatif 08/2012 10/2008 12/2003 17/2009 Pemilu Pres dan Wapres 23/2003 42/2008 Penyelenggara pemilu UU 22/2007 UU 15/2011 Grand Total

Jumlah Pengujian 57 31 18 7 1 39 8 31 14 4 10 110

Dari tabel menunjukkan bahwa UU Pemilu legislative merupakan UU yang paling sering mengalami perubahan setiap masanya. Tercatat pada masa pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 2003 mengalami pengujian sebanyak 7 kali, saat perubahan menjadi UU 10 Tahun 2008 mengalami pengujian sebanyak 18 kali. Kemudian UU 17 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2009 sebagai pengganti UU No 19 Tahun 2008 diujikan hanya sebanyak 1 kali. Jika

dilihat masa pemberlakuannya UU ini berlaku lebih kurang dalam kurun waktu 3 tahun namun hanya mengalami pengujian 1 kali, berbeda dengan UU 10 Tahun 2008 yang masa pemberlakuanya kurang dari 1 tahun namun mengalami 18 kali pengujian. Namun pada pengujian ini pula lah yang permohonannya paling banyak diputus dengan amar dikabulkan, dari 18 kali permohonan pengujian, 8 diantaranya atau sekitar 44 % diputusan dikabulkan oleh Mahkamah. Kemudian yang terakhir adalah pada pemberlakuan UU 8 Tahun 2012 yang mengalami pengujian sebanyak 32 kali. Pada masa pemberlakuan UU No 8 Tahun 2012 ini lah yang paling sering diujikan, sebanding dengan masa pemberlakuan UU nya yang lama. Namun jika dibandingkan dnegan amar, 15 permohonan atau sekitar 46% nya ditolak oleh mahkamah. Baru disusul kemudian oleh UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya mengalami dua kali perubahan. Yaitu UU No 23 Tahun 2003 yang diujikan sebanyak 8 kali, dan UU No 42 Tahun 2008 yang mengalami pengujian sebanyak 31 kali. Untuk UU Pilpres yang paling banyak dikabul oleh Mahkamah adalah pada pengujian UU UU 42 Tahun 2008. 6 putusan dikabulkan dari 31 permohonan. Ini artinya sekitar 19%. Untuk UU penyelenggara pemilu yang paling banyak diuji adalah pada masa pemberlakuan UU No 15 Tahun 2011 sebanyak 10 kali. 3 dari 10 permohonan dikabulkan pada pengujian UU No 15 Tahun 2011. Diagram 1. Persentase pengujian UU Kepemiluan

Total Penyelenggar a Pemilu 13% Pemilu Pres dan Wapres 35%

Pemilu Legislatif 52%

Pemilu Legislatif Pemilu Pres dan Wapres Penyelenggara Pemilu

Terdapat trend fluktuatif yang tidak beraturan dari jumlah pengujian UU isu kepemiluan dari tiap masa periode UU nya. Dan Putusan Mahkamah pun bervariasi selama pemberlakuan UU tersebut. Lebih lanjut dalam kajian kualitatif kedepannya

perlu diteliti apa yang menyebabkan pengujian suatau UU Legislatif yang satu lebih sering diujikan ke MK dibanding dengan UU Legislatif lainnya dengan disandingkan dengan rentang waktu masa pemberlakuan UU tersebut. Begitu juga dengan UU Pemilu Presiden dan UU Penyelenggara pemilu. Sehingga akan didapat latar belakang perbedaan trend pengujian suatu UU. 3. Putusan dan UU Yang di Uji Adapun trend putusan dalam pengujian UU yang berhubungan dengan kepemiluan ini sesuai dengan tabel 1 diatas. Dari 110 permohonan yang diputus oleh Mahkamah, komposisi putusannya adalah sebagai berikut : 23 dikabulkan (baik seluruhnya atau sebahagian), 35 ditolak,1 gugur, 9 Ketetapan, 40 tidak diterima dan 2 tidak dapat diterima dan ditolak. Jika dilihat komposisi tersebut permohonan yang dikabulkan hanya sekitar 20% dari total pengujian UU. Namun dari keseluruhan yang dikabulkan tersebut tentu akan berdampak pada pendefinisian norma hukum pasca putusan MK tersebut. Setidaknya implikasi bunyi/makna pasal yang mengalami perubahan inilah yang kemudian akan berdampak pada proses legislasi atau perumusan norma baru sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah yang sifatnya final dan mengikat. Analisi kualitatif akan menyigi tindak lanjut tersebut, apakah dalam bentuk kebijakan yang sama yaitu revisi UU, ataukah kebijakan lainnya . Begitu juga dengan RUU Pneyelenggaraan Pemilu yang saat ini telah diajukan oleh Pemerintah. Sebagai draft awal, RUU ini patut dibongkar untuk mensinkronkan kembali pasal-pasal yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi terhadap isu Kepemiluan.Idealnya RUU tersebut telah mengakomodir Putusan MK terdahulu sebagai bentuk ketertiban dalam proses legislasi dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tabel 2. Putusan dan UU yang diuji

Row Grand Labels 08/12 10/08 12/03 12/03 15/11 17/09 22/07 23/03 42/08 Total Dikabulkan 2 2 1 3 Dikabulkan sebagian Ditolak Gugur Ketetapan Tidak dapat diterima

1 15

6 2

1

11

6

2 2

2 3

1

2

1

1

2

1 1

1

3 10 1 3

15 35 1 9

6

11

40

1 1

2

8

Tidak dapat diterima dan ditolak Grand Total

1

1

31

17

2 6

1

10

1

4

8

31

110

4. Legal Standing Pemohon Pada dasarnya pengertian legal standing adalah hak yang dipunyai oleh subjek hukum tertentu untuk berperkara di lembaga peradilan. Lebih lanjut menurut Maruarar Siahaan secara khusu berpendapat tentang legal standing atas pengujian suatu UU bahwa pemohon yang memiliki legal standing (hak gugat) untuk mengajukan review UU terhadap UUD 1945 harus secara jelas menguraikan hak atau kewenangan konstitusional nya yang dirugikan oleh berlakunya suatu UU. Secara normatif legal standing menjadi bagian dari hak masyarakat untuk berperan serta. Menurut pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi, ada 5 subjek yang dapat mengajukan diri sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk melakukan juidsial review di Mhakamah Konstitusi. Kelima subjek itu adalah perseorangan warga Negara Indonesia, Badan Hukum Privat, dan Badan Hukum Publik, Lembaga Negara dan kesatuan Masyarakat Hukum adat. Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara pengujian UndnagUndnag, ketentuan pasal 3 disebutkan pemohon yang dimaksud itu adalah merujuk pada ketentuan UU MK sebagaimana uraian sebelumnya. Table dibawah memperlihatkan kualifikasi yang paling sering mengajukan pengujian UU mengenai kepemiluan. Dari data Untuk Pemilu Legislatif paling sering diajukan oleh perorangan secara mandiri, sedangkan pemilu Presiden dan wakil Presiden paling banyak diajukan oleh Perorangan juga. Tabel 3 Pemohon dalam pengujian UU Isu Kepemiluan

Pemohon Badan Hukum Privat

Pemilu penyelenggara Pemilu Pres Grand pemilu Legislatif dan Total Wapres 2

7

2

11

Badan hukum privat dan perorangan Badan Hukum publik badan hukum publik dan perorangan perorangan perorangan dan badan hukum public perorangan, lembaga negara Grand Total

2

2

2

3

10

3

1

1

2

42

33

85

1

2

1 14

6

57

1 39

110

Kualifikasi persorangan yang menjadi subjek hukum paling sering mengujikan UU terkait Kepemiluan di MK. Subjek Hukum terbagi 2 yaitu natuurlijkpersoon adalah orang dan rechtspersoon atau badan hukum. Pada dasarnya setiap orang oleh berperkara di pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa/belum cukup umur, orang yang sakit ingatan atu tidak cakap hukum dihadapan pengadilan atau orang yang di bawah pengampuan. Mereka ini tidak boleh berperkara sendiri melainkan harus diwakilkan. Jika diteliti lagi dalam UU MK sendiri tidak memberikan pembatasan umur terhadap perorangan warga negara yang dapat mengajukan permohonan JR di MK. Namun jika merujuk pada aturan yang ada seperti UU Kepemiluan misalnya, maka peroragan warga negara yang dapat memohonkan JR adalah yang sudah berumur 17 tahun / sudah kawin .ini artinya perorangan warga negara yang belum berumur 17 atau belum kawin tidak memiliki hak konstitusional sebagai pemohon meskipun ia secara nyata tetap memiliki hak konstitusional tersebut.Apabila ada hak konstitusional mereka dirugikan, maka dapat bertindak di muka peradilan jika diwakili wali.

Subjek hukum yang terlibat dalam pengujian UU Kepemiluan secara persentase di dominasi dari perseorangan dengan jumlah 86, baru kemudian Badan Hukum Privat sejumlah 11. Jika diuraikan lebih lanjut Perorangan itu 72%, , Perorangan dan Badan Hukum privat = 14% dan Badan Hukum Privat = 14%. Sementara untuk melihat korelasi kerugian yang dialami oleh pemohon adalah 53 % mengalami kerugian secara langsung, 33 % tidak langsung , 8% secara sekaligus dan yang tidak dicantumkan sebanyak 6%. Diagram 2. Kepentingan Pemohon dalam pengujian UU Isu kepemiluan

Badan Hukum Privat Badan hukum privat dan perorangan Badan Hukum publik badan hukum publik dan perorangan perorangan perorangan dan badan hukum public

perorangan, lembaganegara 14% 14% 72%

Diagram 3. Pemohon dalam pengujian UU Isu Kepemiluan

tidak dicantumkan 6%

langsung dan tidak langsung 8% kerugian tidak langsung 33%

kerugian langsung 53%

Terkait dengan kerugian konstitusional merupak salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Selain pemohon menjelaskan kedudukan / legal standingnya, maka pemohon jugaharus menjelaskan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang dideritanya akibat pemeberlakuan suatu norma hukum tersebut. 5. Isu dalam pengujian UU mengenai Kepemiluan Dari gambaran pada tabel 1 diatas isu pengujian UU sangatlah beragam. Namun jika dikategorikan pada isu pengujian dengan amar putusan yang diterima oleh mahkamah, maka isu-isu tersebut adalah sebagai berikut : a. Syarat Caleg yang bukan berasal dari Ormas terlarang, anggota PKI dan ormas lainnya b. Syarat penentuan kursi Parpol yang harus memiliki kursi di DPR-RI hasil pemilu sebelumnya c. Penetapan calon terpilih yang harus didasarkan pada perolehan kursi parpol/gabungan parpol d. Kewenangan KPI dan Dewan Pers memberikan sanksi bagi pelanggar terkait penyiaran e. Syarat Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara f. Pelanggraan yang terkualifikasi dalam tindak pidana pemilu terkait dengan publikasi kampanye atau jajak pendapat yang dilakukan pada masa tenang dan sanksi pidana yang mengikutinya. g. Calon terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota h. Ambang Batas Perolehan suara Parpol

i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t.

Penempatan urutan Bakal calon perempuan dalam daftar Pelanggraan yang terkualifikasi dalam tindak pidana pemilu terkait dengan hasil hitung cepat yang diumumkan pada hari pemilihan dan sanksi pidana yang mengikutinya. Larangan menyiarkan berita , iklan dan kampanye. Daftar pemilih tetap Pemilu Pemilu presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan serentak setealh pemilihan tahun 2014 Hak pilih anggota TNI/Polri Syarat Pasangan Calon Presiden dan Wapres terpilih Pennetuan sisa kursi tahap 2 Mengundurkan diri dari keanggotaan parpol pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Sifat putusan DKPP Final dan mengikat bagi pelanggaran etik penyelenggara pemilu Pengunduran Anggota KPU dnegan alasan yang tidak dapat diterima dan kewajiban memebayar denda 2x lipat Penetapan anggota panwaslu Prov ditetapkan sebanyak 6 orang dengan keputusan Bawasl.

Terhadap isu-isu yang pengujiannya lebih satu kali tersebut mestinya dilihat muatan pasal yang diujikan, apa yang menyebabkan pasal tersebut diujikan lebih dari satu kali. Dan dilihat juga bagaimana konsistensi putusan MK terhadap pasalpasal tersebut apakah dIkabulkan, ditolak atau tidak diterima. Jika putusannya adalah dikabulkan maka harus dilihat implikasi sebagai tindak lanjut dari Putusan mK tersebut. Apakah pembentuk UU kemudian mengadopsi Putusan MK dalam proses legislasi terkait dnegan penyusunan pasal-pasal yang telah di putus MK. 6. Ahli yang diajukan oleh Pemohon Dalam sidang MK memeriksa dan menguji suatu UU yang dimohonkan tidak hanya membaca permohan pemohon, mendengarkan keterangan pemohon, mendengarkan keterangan pihak terkait baik dari Presiden atau DPR selaku pihak dari Pemerintah. Melainkan juga terdapat agenda dalam sidang MK yang membahas tentang pokok permohonan, dalam hal ini baik pemohon dan pemerintah tak jarang menggunakan Ahli untuk menambahkan keterangan yang menguatkan berkaitan dengan posisi nya. Begitu pula dengan pengujian UU Kepemiluan , dari 98 permohonan yang diujikan sebagian besarnya diajukan juga ahli pemohon. Kehadiran Ahli ini tentu menjadi pihak yang akan menguatkan permohonan permohon disatu pihak dan penguatan substansi UU sebagai ahli di Pihak pemerintah ataupun DPR disisi lain. Namun berbanding terbalik dengan jumlah ahli pemohon, justru ahli pemerintah yang diajukan tidak seberapa. Berikut adalah daftar ahli yang diajukan oleh pemohon dalam pengujian UU Kepemiluan. Mayoritas, ahli yang dihadirkan adalah ahli dari pihak pemohon. Gambaran tabel dibawah ini menunjukkan Saldi Isra merupakan ahli pemohon yang paling sering, kemudian diikuti oleh Andi Irman Putra Siddin. Berikut adalah daftar nama ahli pemohon yang digunkan dalam pengujian UU Isu Kepemiluan :

Tabel 4 Ahli yang diajukan oleh Pemohon Pengujian UU Isu Kepemiluan

Ahli Pemohon Abdul Hakim Garuda Nusantara Arbit Sanit August Mellaz Budiman Didi Achdijat Frans Magnisuseno Hafiz Anshary HAS Natabay Hasyim Asyhari Indra Jaya Piliang Irman Putra Sidin Kamsul Hasan Kris Nugroho Laica Marzuki M. Rifqinizamy Karsayuda Margarito Kamis Mudzakir Muhammad Ali Nico Harjono Rocky Gerung Saldi Isra Sribintang Pamungkas Sutanto Supiadhy Sutrisno Rachmadi OC Kaligis Wikrama Iryans Abidin Wahyu Susilo

Jumlah 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1

Agung Wijaya

1

Arman Salam Asep Warlan Yusuf Andrinof Caniago Bernard L Tanya Bima Arya Bambang Eka Cahyadi Chairul Huda Didik Supriyanto Didin Sudirman denny Indrayana Eep Saefullah Fatah Enny Suprapto Fajrul Falakh Hamdi Muluk Harjono Hastu Cipto handoyo Hadar Nafis Gumay Hari Wibowo Indria Samego Ifdal Kasim I Gde Pantja Astawa Justiani John Pieris J Kristiadi Johson Panjaitan Nicolas Teguh Budi Muhammad Qodari

1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Yusril Ihza Yuliandri Zen Zanibar Phipilpus M Hadjon

1 1 1 1

Maruarar Siahaan Sholehuddin Sjamsiah Ahmad Sukamto Satoto Sukardi Surjanto Puspowardoyo Thamrin Amal Tomagola Thomas A Legowo Sri Satia Tjatur Sasangka Topo Santoso Ubaedillah Badrun

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

7. Tabel pengujian UU Kepemiluan dan jangka waktu putusan Dalam tabel berikut dapat dilihat pengujian UU terlama itu adalah dalam rentang waktu 24 bulan dan tersingkat itu 7 hari. Dari tabel dibawah ini terdapat sebaran waktu diputuskan pengujian UU tentang UU Kepemiluan. Mulai dari durasi 7 Hari – 24 Bulan. Sangat bervariatif sekali. Waktu rata- rata ini semestinya menjadi tolak ukur untuk Mahkamah memutuskan suatu permohonanya. Terbanyak permohonan diputuskan dalam durasi bulanan. Tabel 5. Durasi lama waktu pengujian UU Isu Kepemiluan

UU yang di Uji

4

1

10

8

9

dalam bulan 12 13 14 15 2

4

3

08/2012

2

2

10/2008

1

1

12/2003

1

1

3

3

4

5

6

5

4

2

4

1

6

3

3

3

1

2

2

1

17/2009 1

42/2008

22/2007

7

7

32 1

18 6

1

23/2003

15/2011

23 24

dalam hari Grand 10 24 20 21 Total

1 1

2

1

2 2

3

1 1 1 1

2 1

9

1

1

2

2

2 3

1 2

1 1

1

8

1

1

3

31

2

10

1

4

Grand Total

3

4

1

5

6

8

4

4

2

21

2

1

12

9

15

4

1

1

1

3

1

3

110

Grafik 1. Durasi waktu pengujian UU Isu Kepemiluan

Chart Title 3 24

2 1 21 23 24 8 4

1 10 3 4

5 8

2 6 15 14 12 13 9

12

2

2 3

4

5

6

7

8

9 4

4 1

1

15

4

3

4

5

6

1 7

1 7

3 1 21 20

1 10

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 bulan

hari

8. Jumlah Hakim yang hadir dalam RPH dan Putusan Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa, “MK memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang pleno MK dengan 9 orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK.” Meskipun sidang pleno wajib dihadiri oleh 9 hakim, namun faktanya tidak demikian. Lebih dari separuh sidang pleno tidak dihadiri oleh hakim secara lengkap. Adapun data tentang tingkat kehadiran hakim adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kehadiran hakim dalma RPH dan Pleno Putusan

UU yang di

Kehadiran Pleno

Kehadiran RPH

Uji 7

8

9

Grand Total

7

8

Grand 9 Total


4

3

7

14

-

3

11

14

Pemilu Legislatif

6

17

34

57

-

16

41

57


2

13

24

39

2

4

33

39

110

2

Grand Total

12

33 65

23 85

110

Berdasarkan 110 Perkara mengenai UU Kepemiluan,komposisi kehadiran terhadap sidang Pleno Putusan adalah : kehadiran 7 hakim 12 , kehadirab 8 hakim 33 putusan, keharian lengkap 9 hakim konstitusi 65 Putusan. Mayoritas pada sidang pembacaan putusan ini idhadiri lengkap oleh 9 hakim konstitusi. Mengenai kehadiran dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Pengambilan Putusan untuk rapat memutuskan amar putusan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat dilihat komposisi kehadiran hakim konstitusi sebagai berikut : dihadiri 7 hakim dalam 2 kali sidang, dihadiri 8 hakim dalam 23 Putusan dan dihadiri lengkap 9 hakim konstitusi dalam 85 putusan. Dari perbandingan kedua komposisi kehadiran hakim tersebut, terlihat bahwa hakim konstitusi lebih memprioritaskan kehadiran dalam RPH. Hal ini terbukti dari tingkat kehadiran hakim, dimana 86 dari 110 perkara dihadiri lengkap oleh 9 hakim. Bandingkan dengan sidang pleno pembacaan putusan, dari 110 perkara hanya 65 perkara yang lengkap dihadiri oleh 9 orang hakim. 9. Dasar Pengujian Pemohon dan Dasar Pertimbangan Hakim MK Setiap permohonan yang diajukan di MK, mesti menerangkan dan menjelaskan pasal dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai rujukan. Pasal dalam konstitusi ini merupakan tolak ukur untuk mengatakan apakah suatu undang-undang yang diuji

bertentangan dengan UUD atau tidak. Adapun pasal konstitusi yang banyak digunakan baik oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan dan pasal konstitusi yang banyak digunakan MK sebagai pertimbangan dalam putusan adalah sebagai berikut:

Pemohon

Mahkamah

no

dasar pengujian

Jumlah

dasar pertimbangan

jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 (1) 1 (1) 1 (2) 1 (3) 4 (1) 6A 6 (2) 6A (1) 6A (3) 6A (4) 7C 8 (3) 6A (2) 18 (3) 18 (1) 18 (2) 18 (4) 18 (5) 18B (2) 19 (1) 22B 22A 22C(1) 22E (1)

1 2 21 14 4 1 2 7 1 4 1 1 8 1 2 1 1 1 2 7 2 2 1 24

6 6A (5) 6A (3) 6A (2) 6A (1) 6A 6 (1) 28J (2) 28J (1) 28I (4) 28I (3) 28I (2) 28G (2) 28F 28E (3) 28E (2) 28D (3) 28D (3) 28D (2) 28D (1) 28C (2) 28A 27 (2) 27 (1)

1 1 2 8 1 1 1 8 1 1 1 11 1 3 5 1 6 1 2 18 9 1 1 17

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

22E (2) 22E (3) 22E (4) 22E (5) 22E (6) 23 (1) 23A 24C (1) 25E (5) 27 27 (1) 27 (2) 28 28A 28B 28C (2) 28C

13 7 2 1 1 2 1 1 1 2 37 4 4 4 2 22 2

42

28D

2

43

28D (1)

63

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

28D (2) 28D (3) 28E 28E (2) 28E (3) 28F 28G 28G (1) 28H (1) 28H (2) 28H

2 26 2 2 5 8 2 3 2 13 2

23E (1) 23A 22E (6) 22E (5) 22E (4) 22E (2) 22E (1) 22E 22C (1) 22A 18 B (2) 1 (3) 1 (2) 1 (1) 31 28 28 tidak dicantumkan

1 1 5 2 1 1 12 1 1 2 1 2 7 1 1 1 2

nebis in idem

6

38

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

28I 28I (1) 28I (2) 28I (3) 28I (4) 28I (5) 28J (1) 28J (1) 28J (2) 31 (1) 31 (3) 31 (5) 33 (4) Uud 1945

2 4 27 1 11 5 6 4 5 1 1 1 3 5

Dalam pengujian suatu Undang-Undang, Pemohon harus dapat menerangkan ketentuan apa dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar atau Dasar Pengujian, hal ini diperlukan untuk hakim memberikan pertimbangan hukum dalam menentukan batu uji dalam memutus pengujian Undang-Undang. Namun terkadang pasal dasar pengujian yang digunakan oleh Pemohon dan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum dalam memutus berbeda. Sebagaimana dalam tabel diatas jelas terlihat batu uji yang digunakan pemohon paling banyak adalah Pasal 28D ayat (1) yang menerangkan hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebanyak 63 kali, serta urutan kedua yakni Pasal 27 ayat (1) mengenai segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebanyak 37 kali. Lain halnya dengan Mahkamah Konstitusi, dasar pengujian yang digunakan dalam pertimbangan hukum hakim guna memutus suatu perkara pengujian Undang-Undang mengenai Kepemiluan juga mengunakan Pasal 28D (1) “hak untuk pengakuan , jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” sebanyak 18 kali, bahkan mahkamah tak jarang tak mencantumkan pasal dasar pengujiannya, terlihat 38 kali mahkamah tak mencantumkan dasar pengujiannya. Baru posisi berikutnya, menggunakan Pasal 27 (1) ayat (1) seperti keinginan para pemohon sebanyak 17 kali. Terlihat Pasal 28D ayat (1) yang menjadi pasal paling sering digunakan Perkara oleh Pemohon dan juga Mahkamah. Bahkan terdapat perkara yang diputus berdasarkan pasal dasar pengujian oleh hakim yang tidak digunakan oleh Pemohon sebagai dasar pengujian yakni pasal 23E (1) . Artinya pandangan antara para pemohon dengan Mahkamah Konstitusi cenderung sama dalam hal dasar pengujian permohonan dan dasar putusan, bahwa mengenai isu Kepemiluan ini erat kaitannya dengan Pasal 28D (1) dan Pasal 27 (1) UndangUndang Dasar 1945. Sebagaimana yang menjadi dasar pengujian terbanyak digunakan oleh Pemohon dan dasar Pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa pasal 28D ayat (1) ini paling banyak digunakan oleh pemohon dan MK ? Apabila melihat kaitan antara isu pengujian yang diajukan dengan dasar pengujian, maka semestinya pasal yang menjadi sandaran pertama untuk isu- isu kepemiluan ini adalah pasal yang termuat dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum yaitu pasal 22E ayat (1) sampai (6). Pasal – pasal ini tetap digunakan oleh pemohon atau Mahkamah namun tidak menjadi pasal vital bagi keduanya. Hal ini dapat terlihat efektifitas penggunaan Pasal dasar pengujian dan dasar pertimbangan pada Undang-Undang Dasar yang digunakan Pemohon dan Mahkamah dalam isu Kepemiluanini tidak begitu efektif.

KONSTITUSI DAN DEMOKRASI (KODE) INISIATIF

Recommend Documents