KEMAKMURAN, PENYELAMATAN SDA UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA: PRAKTIK BAIK DAN AKSI KOLEKTIF Oleh Dirjen Mineral dan Batubara DISAMPAIKAN DALAM INTERNATIONAL BUSINESS INTEGRITY CONFERENCE 2016
Jakarta, 17 November 2016 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
OUTLINE 1. PENDAHULUAN
POTENSI MINERAL DAN BATUBARA CAPAIAN KINERJA 2016 KONTRIBUSI PERTAMBANGAN TAHUN 2016 GOOD MINING PRATICE
2. KONSERVASI
REGULASI PRINSIP KONSERVASI EKSPLORASI DAN KONSERVASI ALUR PIKIR KONSERVASI KRONOLOGIS PENATAAN IUP KLASIFIKASI PENATAAN IUP
3. TANTANGAN DAN STRATEGI 4. PENUTUP
2
RPIIT
1.1 POTENSI MINERAL DAN BATUBARA Kualitas Kalori Rendah Kalori Sedang Kalori Tinggi Kalori Sangat Tinggi Total
No
Komoditas
Hipotetik 1.978,83 16.882,22 889,19 13,61 19.763,85
Sumberdaya (Juta Ton) Tereka Tertunjuk Terukur 9.650,04 10.432,15 12.258,65 22.413,42 17.441,12 24.286,35 2.804,47 2.186,22 3.243,11 1.276,46 394,02 459,49 36.144,39 30.453,51 40.247,60
Sumberdaya (Juta Ton) Bijih
Sumber: Badan Geologi (2015)
Cadangan (Juta Ton)
Logam
Bijih
Logam
18.284
108,7
2.719
25
Nikel
3.711
54,4
1.155
21
3
Perak
14.468
0,8
15.11
1.949
4
Bauksit
1.347
648,5
585
239
5
Bijih Besi
712
401,8
65,5
39,8
6
Pasir Besi
2.121
443,7
173,8
25,4
7
Mangan
15
6,3
4,4
2,8
8
Seng
670
7,5
19,8
2,2
9
Timah
3.945
2,3
1.322
0,284
10
Emas Primer
8.357
0,007
2.807
0,0025
1
Tembaga
2
Total 34.319,67 81.023,11 9.122,99 2.143,58 126.609,35
Cadangan (Juta Ton) Terkira Terbukti Total 6.203,69 3.271,78 9.475,47 16.485,65 3.858,21 20.343,86 545,20 974,33 1.519,53 761,51 163,31 924,82 23.996,05 8.267,63 32.263,68
KETERANGAN Perlu adanya eksplorasi yang lebih intensif Peningkatan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik terutama sebagai sumber energi (listrik) Potensi mineral tersebar namun dengan jumlah yang terbatas Perlu strategi peningkatan nilai tambah
1.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 PNBP Target : Rp 13 T Realisasi : Rp 16 T
Target : frekuensi 0,49 Realisasi : frekuensi 0,24
Target : Rp 30,1 T Realisasi : Rp 21,64 T
DBH Investasi
Kekerapan Kecelakaan Tambang
Target : 6.509 Juta USD Realisasi : 5.527,53 Juta USD
Produksi Batubara
Target : 419 Juta Ton Realisasi : 253,04 Juta Ton
CAPAIAN KINERJA DJMB Target : 6.700 Ha Realisasi : 3.438Ha
Reklamasi Lahan
DMO
Dana Comdev Target : Rp 1.507 Miliar Realisasi : Rp 644,51 Miliar PKP2B/ IUP/ IUP OPK TKA : 165 orang (sesuai rekomendasi) TARGET : 307 orang
Target : 4 Unit Realisasi : 1 Unit
Peningkatan Nilai Tambah
KK/ IUP/ IUP OPK TKA : 157 orang (sesuai rekomendasi) TARGET : 832
Produksi Mineral
Target : 86 Juta Ton Realisasi : 69,54 Juta Ton
KOMODITAS
TARGET
REALISASI
Tembaga (Ton)
310.000
102.000
Emas (Ton)
75
36
Perak (Ton)
231
139
Timah (Ton)
50.000
29.000
Produk Olahan Nikel (Ton)
651.000
327.829
Nikel Matte
80.000
36.822
5
1.3 KONTRIBUSI PERTAMBANGAN TAHUN 2016 PNBP Mineral dan Batubara Terhadap PNBP SDA Non Migas 1,95%
1,78% 0,15% Mineral dan Batubara
11,21%
Kehutanan
84,92%
Perikanan
Panas Bumi 6 K/L Lain
15.07%
BATUBARA 84.93%
MINERAL
PNBP Mineral dan Batubara
6
1.3 KONTRIBUSI PERTAMBANGAN TAHUN 2016 PDB (Milyar Rupiah) PDB Lapangan Usaha
Pertambangan dan Penggalian
Triwulan I 201.689,00
Harga Berlaku 2016 Triwulan II 210.746,10
223.175,80
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi
81.286,30
90.895,70
95.494,60
2. Pertambangan Batubara dan Lignit
43.117,90
40.019,90
43.988,20
3. Pertambangan Bijih Logam
16.941,10
18.421,50
21.313,30
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya
60.343,70
61.409,00
62.379,70
Industri Pengolahan
614.139,60
631.682,00
640.054,20
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas
71.232,40
66.206,30
66.787,30
2.941.771,30
3.084.775,50
3.216.799,00
PRODUK DOMESTIK BRUTO
Triwulan III
Sumber: BPS (2016)
Dari data BPS PDB Harga Berlaku berdasarkan Lapangan Usaha (status 8 Nov 2016) ada 17 jenis klasifikasi lapangan usaha sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya
7
REGULASI
Tahapan Penambangan : 1. Penentuan Sumberdaya dan Cadangan 2. Kajian Kelayakan 3. Konstruksi 4. Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan 5. Penutupan Tambang 6. Pasca Tambang dan PPM
Lindungan Lingkungan
K3 Good Mining Practice
Implementasi Prinsip Konservasi
Nilai Tambah
Optimalisasi Manfaat Tambang untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat 8
STANDARDISASI
1.4 TATA KELOLA PERTAMBANGAN YANG BAIK (GOOD MINING PRACTICE)
RPIIT
2.1 KRONOLOGIS REGULASI KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA 2000
2009
2010
2000 KEPMEN ESDM NO. 1453K/2000 Pasal 9 lampiran 2009 UU NO. 4 TAHUN 2009 Pasal 2) asas pertambangan yaitu manfaat,kepentingan bangsa, akuntabilitas, berkelanjutan Pasal 6) kebijakan konservasi Pasal 39) IUP Operasi Produksi harus ada upaya konservasi Pasal 96) salah satu kriteria Good Mining Practice IUP dan IUPK harus ada upaya konservasi Pasal 141) pengawasan pemerintah harus mencakup konservasi 2010 PP NO. 22 TAHUN 2010 Pasal 22) Penetapan WIUP dalam WUP harus memenuhi kaidah konservasi PP NO 23/24 TAHUN 2010 Pasal 89) Pengendalian Produksi untuk konservasi minerba PP NO. 55 TAHUN 2010 Pasal 25) lingkup pengawasan konservasi oleh Inspektur Tambang PP NO. 78 TAHUN 2010 Pasal 4) Prinsip-Prinsip Konservasi
DRAFT PERMEN 2016
2.2 PRINSIP-PRINSIP KONSERVASI 1. Pendataan sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara sesuai ketentuan yang berlaku 2. Penambangan yang optimum dan sesuai Good Mining Practice 3. Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien
4. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah 5. Pendataan sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian
2.3 EKSPLORASI DAN KONSERVASI PROGRAM EKSPLORASI
Biaya eksplorasi besar, sumberdaya terdata dengan baik
BIAYA ?
Strategi Pengusahaan Neraca Sumberdaya-Cadangan
SUMBERDAYA STRATEGI PENGUSAHAAN
CADANGAN
PRODUKSI
PRODUKSI
Produksi besar, pendapatan besar, umur cadangan pendek Produksi kecil, pendapatan kecil, umur cadangan panjang, potensi kehilangan momentum.
PENDAPATAN (PAD, PAJAK, dll)
KONSERVASI
STRATEGI PEMERINTAH
2.4 ALUR PIKIR KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA (TATANAN MAKRO)
Penetapan WIUP dalam WUP • Mempertimbangkan kaidah konservasi Penetapan WIUPK dalam WUPK
Penetapan WPN sebagai daerah konservasi
• WPN yang ditetapkan untuk konservasi dapat diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu dan berubah statusnya menjadi WUPK
2.5 KRONOLOGIS PENATAAN IUP NASIONAL 2011
2014
2012 - 2013
Mei
Juli
Per 1 Juli 2011
Proses penataan IUP
IUP C&C
3.778
IUP C&C
6.004
IUP NON C&C
5.884
IUP NON C&C
4.913
Total
9.662
1 Mei 2011 Rekonsiliasi Tahap I (evaluasi dok. perizinan)
Total (Des 2013)
10.917
Rekonsiliasi Tahap II OktNov 2012 (evaluasi perizinan, wilayah, kewajiban keuangan, lingkungan Sertifikat C&C)
Apr
Feb-Jun
Per 15 Apr 2014 Penyerahan IUP Non C&C Kab/Kota ke Pem. Prov di Bali
Korsupwas KPK 12 Provinsi
2015
Mar-Okt Korsupwas KPK 19 Provinsi
IUP C&C (I-XVII)
6.374
IUP C&C
6.042
IUP NON C&C
4.880
IUP NON C&C
3.948
Total
10.922
Total
10.332
2016
Nov
IUP C&C (I-XIX)
6.496
IUP NON C&C
3.603
Total
10.099
Keterangan : 12 Provinsi : Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Maluku Utara, Sulawesi Tanggara dan Sulawesi Selatan 19 Provnsi : Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Banten, Maluku, Papua, Papua Barat, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, NTT, NTB, Sulut, Sulbar dan Gorontalo
2.6 KLASIFIKASI STATUS IUP MINERBA
SK HABIS *) 6.708 IUP 10.099 IUP SK AKTIF 3.391 IUP
C&C 3.827 IUP NON C&C 2.881 IUP C&C 2.668 IUP NON C&C 723 IUP
Keterangan: *)SK habis masa berlaku dihitung sampai dengan Desember 2016.
15
2.7 ALUR PIKIR KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA (TATANAN MIKRO)
Tabel Pengawasan Konservasi (Pasal 25 PP 55 Tahun 2010) No 1 2 3
Perusahaan
Sumberdaya (I/I/M)
Cadangan (Pb/Pr)
Rencana Produksi
Stockpile
Produk
Penjualan
Rm
Rp
Rt
Tak Tertambang
Sisa Pengolahan
Mineral Ikutan
Mineral kadar rendah
Btbara kalori rendah
Mineral marginal
Tebal Min
SR
CoG
RPIIT
3. TANTANGAN DAN STRATEGI 3.1 TANTANGAN
1. Tumpang tindih dengan wilayah status hutan 2. Penetapan Batas Wilayah Administrasi Provinsi dan Kabupaten 3. Tumpang tindih perijinan komoditas yang sama 4. Kurangnya infrastruktur pendukung Pertambangan dan ketersediaan Energi
3. TANTANGAN DAN STRATEGI 3.2 STRATEGI
1. Koordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait penyelesaian status hutan 2. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyelesaian Batas Administrasi 3. Penyelesaian Penataan IUP dalam rangka Penyiapan WIUP 4. Implementasi Prorgam 35 ribu MW sd 2019
JENIS PELAYANAN DI BKPM 1. IUP Eksplorasi 2. IUP OP dan perpanjangannya 3. Pengakhiran IUP karena pengembalian 4. IUP OP K Pengangkutan/Penjualan dan perpanjangannya 5. IUP OP K Pengolahan/Pemurnian dan perpanjangannya 6. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan 7. IUP OP untuk penjualan 8. Izin Prinsip Pengolahan/Pemunian 9. IUJP dan perpanjangannya 10. Perubahan Status PMDN menjadi PMA 11. Perubahan Status PMA menjadi PMDN
USULAN 1. IUP HULU 2. IUP HILIR 3. IUP PENUNJANG
KEGUNAAN MOMI ANALISA TUMPANG TINDIH
MONITORING MELALUI CITRA SATELIT INTEGRASI PETA DENGAN K/L MONITORING KEGIATAN PASCATAMBANG (REKLAMASI) PENATAAN LAHAN
REBOISASI
ANALISA DATA STATISTIK
MONITORING PEMBANGUNAN SMELTER
RPIIT
4. PENUTUP 1. Aspek-aspek yang perlu dilakukan guna menjawab tantangan penerapan konsep-konsep konservasi di industri pertambangan antara lain: a.
Melaksanakan kegiatan penambangan yang optimum dan sesuai Good Mining Practice
b.
Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien
c.
Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah
d.
Pendataan sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian
2. Pemerintah berupaya untuk membuat kebijakan nasional pertambangan minerba yang melibatkan sektor lain, mengingat permasalahan pertambangan yang muncul selama ini dan menjadi hambatan investasi adalah terkait peraturan keuangan, tata ruang, status lahan dan kehutanan, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga iklim investasi yang kondusif serta kepastian berusaha mengingat industri pertambangan mineral dan batubara merupakan bidang usaha padat modal dan berisiko tinggi sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah.
www.minerba.esdm.go.id
25
