KELOMPOK 2
INTEGRASI DATA DAN INFORMASI ANTARA PUSAT DAN DAERAH Hari dan Tanggal Kegiatan : Jumat, 31 Maret 2017 Tempat Kegiatan
: Hotel Kartika Chandra, Hall Kirana 2
Penanggung jawab Kelompok : Supriyatno Ketua Kelompok
: Kosasih, ST (Diknas Prov. Jawa Barat)
Sekretaris Kelompok
: Sumiati, S.Sos (Diknas Kab. Banyuwangi)
Arik Wilujeng, S.Sos, M.Si (Dikpora Kota Probolinggo) Jumlah peserta diskusi
: 139 peserta
Referensi
Manfaat data terintegrasi
Informasi Yang terintegrasi
1. UU 20 tahun 2003 (Sisdiknas) 2. UU 23 tahun 2014 (Pemerintah Daerah) 3. Permendikbud Nomor 79/2015 (Dapodik)
1. 2. 3. 4.
Untuk Perencanaan Terpadu Jelas dan konsisten Bersinergi antara OPD Daerah maupun Pusat Menentukan kebijakan
1. Sebagai sumber data 2. Mudah diakses dari daerah sampai pusat 3. Komitmen dalam memelihara informasi
KONSEP DASAR DAPODIK
EMPAT BAGIAN PENTING KONSEP DASAR DAPODIK
DAPODIK adalah suatu konsep pengelolaan Data Pendidikan yang bersifat Relational dan Longitudinal, sehingga program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermundah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan yang Merata dan Tepat Sasaran.
Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan yaitu: 1. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 2. Satuan Pendidikan 3. Peserta Didik, dan 4. Substansi Pendidikan. Sumber Data yang sama (DAPODIK) Empat Jenis data (Tiga Entitas Data & Substansi Pend.) Program Pembangunan/Pembinaan
Acuan Program Pembangunan/Pembinaan
Didalam implementasinya keempat faktor pendidikan harus tergambarkan atau didukung dengan Data Pokok Pendidikan yang sama sumbernya.
Hasil Diskusi Kelompok 2 NO 1
SUB KONDISI SAAT INI TEMA PD Integrasi data dan informasi antara pusat dan daerah sudah terbangun yaitu dg adanya Dapodik yg input datanya dari sekolah
2
PD
3
PD
4
PD
5
PD
Sub Tema Peserta Didik (PD)
PEMECAHAN REKOMENDASI MASALAH/SOLUSI Dinas pendidikan tidak bisa Ada aplikasi atau tools yg Tim IT PDSPK dengan leluasa menampilkan data mudah dioperasikan yg mengembangkan sistem dan informasi dari Dapodik yg dikembangkan oleh PDSPK aplikasi pelaporan Dapodik sudah dikirmkan oleh lembaga kr unt mengakses dapodik, yg mudah dijalankan untuk datanya langsung masuk ke server tidak hanya rekap saja tapi tingkat kab/kota pusat, misalnya: data siswa by lebih detail name di Dapodik yg menerima PIP Sulitnya mendata siswa peserta Kemenag menggunakan Emis Emis seharusnya dimerger Diusulkan di Kemendikbud UN yang berasal dari madrasah dalam melakukan pendataan dg Dapodik agar merintis penggabugan antara Dapodik dan EMIS Data peserta didik SD, SMP, Data PAUDNI dan Dikmas dan Buat format aplikasi agar SMA dan SMK. Untuk data kebudayaan tidak ditemukan di real time, cepat dan valid PAUDNI dan Dikmas tidak portal PSDPK (apl query) dapat ditemukan di PDSPK Masih dijumpai input data oleh Data siswa tidak sama antara input ada sosialisasi ops dapodik PDSPK melaksanakan bimtek lembaga sekolah masih belum dapodik dengan keadaan riil di tingkat kab oleh PDSPK, ke lembaga sekolah benar ketika digunakan Prov dan Kab sebagai bahan pengambilan keputusan, misalnya BOS Setiap terjadi mutasi masuk dan Dinas pendidikan tidak dapat Tingkatkan fungsi Setiap mutasi masuk dan keluar peserta didik dilakukan informasi langsung atas mutasi pengawasan Dinas keluar peserta didik melalui dengan cara tarik online masuk dan keluar peserta didik Pendidikan tarik online harus mendapat melalui dapodik persetujuan terlebih dahulu dari dinas pendidikan melalui aplikasi PERMASALAHAN
Sub Tema Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) NO 6
7
SUB KONDISI SAAT INI PERMASALAHAN TEMA PTK Data pendidikan berupa Tupoksi pejabat yang menangani Dapodik, data pendidik dan data pendidikan belum tersetruktur tenaga kependidikan PAUD dengan baik dan pendidikan masyarakat PTK Setiap NUPTK melalui aplikasi Setelah pengajuan NUPTK disetujui langsung online, sudah oleh Kemdikbud melalui Dirjen GTK, cukup baik maka secara tdk langsung dinas pendidikan tidak melibatkan informasi terkait penerbitan NUPTK baru.
8
PTK
9
PTK
10
PTK
TK 108 - siswa 4059 SD.... SMP.. SMA...
PEMECAHAN REKOMENDASI MASALAH/SOLUSI Membuat struktur pejabat Struktur pejabat yang bertanggung jawab terhadap pendidikan
Tingkatkan fungsi dan pengawasan dinas pendidikan
Setiap penerbitan NUPTK guru yang bersangkutan agar ditampilkan informasinya melalui VervalPTK dinas pendidikan kab/kota guna memberikan agar ada ops dr PDSP yg pemahaman dan khusus ditugaskan unt ketrampilan bagi ops terus menampung data guru tsb diberikan bimtek unt secepatya divalidasi
Data yg diaplikasi dapodik sudah benar, tapi di infogtk tidak sesuai dg diinputkan diaplikasi dapodik sehingga banyak data guru yg tdk valid. Data guru yg berada di di info ptk tidak valid atau tidak sesuai setiap penarikan data Setiap penarikan oleh server dapodik sdh sesuai valid dengan data di dapodik supaya dapat terintegrasi pusat jangan menunggu dengan data yang ada di antara Dapodik dan info terlalu lama unt cek ke sekolah ptk validan datanya Operator sekolah semakin Dengan kondisi tersebut apalagi Dibuatkan semacam link lama dibebankan dengan banyaknya proses pendataan yang khusus yang mana isinya segudang pendataan online mengaruskan pekerjaan secara hanya berupa link terkait online, menciptakan sebuah pendataan sehungga tidak permasalahn yang bisa dibilang mempersulit pekerjaan kompleks, apalagi khusus Ops yang Operator sekolah terutama mengetahuan IT masih dibawah rata pekerjaan yang menuntut rata karena basic berangkat dari guru berbasis Online
Sub Tema Satuan Pendidikan (SP) NO
11
12
13
14
15
SUB PEMECAHAN KONDISI SAAT INI PERMASALAHAN TEMA MASALAH/SOLUSI SP Dapodik belum terintegrasi sekolah menginput data pokok daerah melalui dinas dengan dinas pendidikan dan pendidikan (Dapodik) langsung ke pendidikan dan kebudayaan pusat kebudayaan dan Kominfo untuk membuat website SP Kondisi ideal yg akan dicapai Integrasi data dan informasi tidak Perlu ada regulasi ditingkat sesuai UU no 20 tahun 2003 bisa dilakukan optimal terkait pemerintah baik tentang Sisdiknas data dan penerapan UU 23 tahun 2014 Prov/Kab/Kota tentang informasi. terjadi perubahan struktur dan Dinas/instansi yg harus pembagian urusan keuangan menangani data dan daerah informasi SP Masih ada lokasi yg belum ada Tarikan data tidak selancar dikoordinasikan dengan jaringan ataupun jaringan tidak dengan sekolah yang jaringan pemerintah daerah terlalu bagus lancar masalah sama internet SP Integrasi data yg masih ada Validasi data tidak selama dengan Dikoordinasikan dengan masalah dalam validasi, karena sekolah yang jaringan internet pemda masalah jaringan internet kurang bagus bagus. penyediaan sarana internet SP Belum terintegrasinya data dan Daerah tidak dapat mengakses adanya validasi data informasi pusat dan daerah langsung data satuan pendidikan antara pusat dan daerah terkait dg sarpras dlm rangka oleh kab/kota terkait data kebijakan penyaluran sarpras anggaran
REKOMENDASI
Masing-masing daerah membuat website Kemendikbud harus segera melakukan RTL guna tercapainya kondisi yg ideal untuk mewujudkan integrasi dan informasi pusat dan daerah
adanya koordinasi pusat dan daerah terkait kebijakan pengalokasian anggaran sarpras
Sub Tema Satuan Pendidikan (SP) NO
16
SUB KONDISI SAAT INI TEMA SP Informasi data dari daerah ke pusat dilakukan secara online langsung dari sekolah
PERMASALAHAN
Banyak persepsi terhadap format
17
SP
Pendataan pendidikan di dinas Data dari kemenag sangat sulit pendidikan dan kemenag untuk didapatkan belum terintegrasi sehingga ada kekurangan data
18
SP
Integrasi data dapodik dalam Banyak sekolah yang seharusnya pembangunan sarpras belum direhap dan ditambah dijadikan acuan oleh Bappeda bangunannya tidak tersentuh
19
SP
20
SP
Integrasi data tentang 8 standar pendidikan belum sinkron antara SD, SMP dan SMA Dapodik belum maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah Daerah, dalam mengambil kebijakan pembanugunan pendiidkan dapodik hanya digunakan oleh kementerian pendiidkan dan kebudayaan
Kurangnya sarana internet di sekolah Belum terintegrasinya dapodik dengan sistem E-goverment lain yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah
PEMECAHAN REKOMENDASI MASALAH/SOLUSI adanya validasi data adanya koordinasi pusat antara pusat dan daerah dan daerah terkait oleh kab/kota terkait data kebijakan pengalokasian sarpras anggaran sarpras data kemenag dan kalau data tendik dikelola kemendikbud disatukan oleh dinas dikbud, data hnya data pusat yg anak didik juga dikelola oleh terintegrasi sedangkan diknas kab/kota data didaerah masih terpisah data dapodik seharusnya agar diatur Permendikbud dijadikan acuan untuk untuk ditetapkan di program perencanaan kab/kota pembangunan sarpras di kab/kota Adanya jaringan internet di masing-masing sekolah Dapodik harus terintegrasi Pemerintah pusat dengan aplikasi Emewajibkan kepada K/L/D/I goverment di daerah seluruh indonesia agar Egoverment di pusat dan daerah bisa terintegrasi
Sub Tema Satuan Pendidikan (SP) NO
21
SUB PEMECAHAN KONDISI SAAT INI PERMASALAHAN TEMA MASALAH/SOLUSI SP Masih adanya beberapa Data tidak bisa/belum bisa Pemasangan daring sekolah tidak mempunyai akses diintegrasikan data baik itu dari internet internet sekolah ke dinas maupun ke pusat
22
SP
23
SP
24
SP
25
SP
Berkaitan dg pendataan Dapodik, sudah berjalan dengan baik karena ops sekolah dibantu ops kecamatan, unt SMA SMK dibantu melalui Sub Bag Pembantuan dibawah Sekretaris Penataan dan Pelaporan
Masih ada data Dapodik yang tidak sinkron antara data di KPAT dengan data dari Kemendikbud
Tidak mengartikan satu pemahaman dalam fitur aplikasi Dapodik Pendanaan Sekolah Belum membuat RKS sehingga RKAS tidak mewujudkan Visi dan Misi Sekolah Sarana dan Prasarana Sekolah Untuk kekeurangan data Sarpras jarang dupdate di Dapodik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
Bappeda, Dinas Pendidikan, Kominfo dan statistik
Sosialisasi yang merata pada satuan pendidikan Membuat RKS Operator Sekkolah dimotivasi agar selalu mengupdate data Sarpras sesuai kebutuhan sekolah
REKOMENDASI
Sub Tema Satuan Pendidikan (SP) NO
26
SUB KONDISI SAAT INI TEMA SP Pengelolaan
27
SP
Pegawasan
28
SP
Pengakreditasian
29
SP
Perizinan
PEMECAHAN MASALAH/SOLUSI Untuk SD tidak ada Tenaga Tata Usaha, Harus ada tenga Tata sehingga guru yang merangkap tugas Usaha fungsi TU sering terlambat laporan/ kurang maksimal Meningkatkan Data Dapodik yang di update oleh pengawasan dan Evaluasi sekolah kurang kontrol Harus lebih ditingkatkan Dari sekolah ke Kabupaten sehingga kontrol monitor dan sering terjadi kesalahan data evaluasi serta membuat berita acara dari sekolah Dibuat ulang secara kolektif dari Dinas terkait SK Pendirian Sekolah hilang serta serta sosialisasi untuk keterlambatan penggurusan Iizin pnerbitan SK Pendirian operasional Sekolah Sekolah dan Izin Operasional Sekolah PERMASALAHAN
REKOMENDASI
Sub Tema Substansi (SUB) NO 30
31
SUB KONDISI SAAT INI TEMA SUB Data kebudayaan yang terdapat didaerah belum terintegrasi dg baik akibat minimnya informasi dan belum terbentuk jaringan dan website SUB Sulitnya mengintegrasikan muatan lokal ke dalam penerapan kurikulum di sekolah
32
SUB
33
SUB
34
SUB
35
SUB
PERMASALAHAN Belum dimiliki data kebudayaan yang valid
PEMECAHAN MASALAH/SOLUSI Membuat sistem aplikasi data kebudayaan
REKOMENDASI Sosialisasi sistem aplikasi kebudayaan
Tidak ada buku penunjang Melalui Dapodik dianalisis Pelatihan khusus bagi guru belajar yang terkait muatan lokal guru-guru yang mengajar muatan lokal/sosial budaya khususnya unt suku dayak atau memiliki background untuk menulis buku lokal/sosial budaya Dapodik unt tingkat SD dan SMP Kurangnya koordinasi antara ops Koordinasi yg baik ant ops data harus benar dan pada prinsipnya tidak ada sekolah dg ops dinas pendidikan, sekolah dg ops dinas akurat terkait dg data siswa, masalah baik itu data siswa, terkait dg data siswa guru, sarana pendidikan dan admin guru, sarpras sehingga aliran data guru, data sarana prasarana sekolah dapodik pusat data dari kab/kota ke pst prasarana sekolah tdk mengalami hambatan Kurangnya pelatihan unt ops tidak adanya pelatihan ops diadakannya pelatihan data sekolah sekolah jadi tidak bisa datanya bagi ops sekolah terintegrasi Data Dapodik sudah dapat Data Dapodik tidak dapat Data dapodik diambil Dibuat aplikasi Dapodik unt dilihat di berbagai portal di web dimanfaatkan secara optimal di secara manual di dinas kab/kota yg milik kemdikbud kab/kota manajemen dapodik kontennya mencakup membutuhkan waktu dan semua lembaga di kab/kota tenaga lama tsb, mudah dikostumisasi Berbagai data dimasing-masing Tidak mampunya daerah unt Dinas pendidikan secara Koordinasi antar admin K/L/M sudah dipublikasikan mengintegrasikan kesemua data manual data ditiap Dapodik dan EMIS, contohnya Dapodik dan EMIS, yg dimaksud terutama antara aplikasi, membutuhkan memberikan akun terbatas serta data kependudukan Dapodik dan EMIS, kr akses yg waktu dan biaya yg mahal. ke kab/kota unt mengambil miliknya Kemendagri diberikan olh pusat terbatas databasenya
KESIMPULAN
Sub Tema Peserta Didik
Data siswa tidak sama antara input dapodik dengan keadaan riil
Dapodik belum terintegrasi dengan data EMIS (Pendataan Kemenag)
Sub Tema Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
Data PTK tidak valid
Kurangnya kemampuan operator
Sub Tema Satuan Pendidikan
Profil Sekolah tidak diperbaharui setiap ada perubahan
Data Sarana Prasarana Sekolah tidak diperbaharui setiap ada perubahan
Belum memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKS)
Sub Tema Subtansi Pendidikan
Belum memiliki data kebudayaan yang valid
Kurikulum yang selalu berubah
SARAN DAN REKOMENDASI
SARAN
Peningkatan Kapasitas Operator Sekolah
Peningkatan Pengawasan Kepala Sekolah terhadap Kebenaran Data
Membuat Pakta Integritas
Melaksanakan Kurikulum secara seragam dan menyeluruh
REKOMENDASI
Pelatihan terhadap Operator
Reward dan Punishment
Komitmen Pemerintah Daerah untuk melahirkan data yang terintegrasi
Terima Kasih
