DATA CENTER LINTAS INFORMASI Dan INTEGRASI ANTAR SATKER

DATA CENTER LINTAS INFORMASI Dan INTEGRASI ANTAR SATKER Arief Susanto, ST, MKom Staf pengajar Fakultas Teknik Progdi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus [email protected] ABSTRAK Keberadaan TI di lingkungan pemda telah dimulai beberapa tahun yang lalu. Beberapa tantangan dan hambatan dalam proses penyusunan material baik kebutuhan perangkat keras dan lunak menjadi sedemikian kompleks yang disebabkan luasnya lingkup pekerjaan. Guna mengantisipasi hal tersebut maka dalam penyusunan sistem informasi dilakukan pola moduler yang dikerjakan oleh masingmasing satker dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi masing-masing. Dampak dari hasil pengembangan aplikasi tersebut dapat dikategorikan suatu kumpulan pulau sistem yang berdiri sendiri dengan formula dan format penyajian data tanpa standarisasi. Kecenderungan format mengikuti pola dan aturan perundangan yang ada di masing-masing struktur Vertikal tanpa mempertimbangkan unsur horisontal. Di lingkungan internal satker hambatan dan kendala dalam pengelolaan data dan informasi dapat terantisipasi dan mampu mendukung kinerja yang ada. Tetapi kendala yang timbul di struktur koordinasi vertikal kian kentara dan menjadi semakin sulit dengan adanya duplikasi data yang disajikan dalam pengambilan keputusan. Aspek yang terjadi adalah pola pengambilan keputusan hanya didasarkan pada kebutuhan sesaat. Sehingga dampak penggunaan anggaran menjadi besar dan tidak kena sasaran. Guna mengantisipasi dan mengintegrasikan perlu disusun suatu pola koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain diluar lingkungan yang telah terbelenggu dengan aspek internal. Dalam hal ini diperlukan lembaga institusi yang terlepas dari aspek-aspek tersebut dengan tidak dibebani suatu kepentingan sehingga integrasi data yang diharapkan dapat terwujud secara utuh. 1. Pendahuluan Amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 152 ayat (1) menyebutkan bahwa ”perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan ”. Ada beberapa jenis data yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai yang diamanatkan dalam UU 32 Tahun 2004 : (1) Penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; (3) Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan PNS daerah; (4) Keuangan daerah; (5) Potensi sumber daya daerah; (6) Produk hukum daerah; (7) Kependudukan; (8) Informasi dasar kewilayahan dan (9) Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selama ini perencanaan dan penganggaran pembangunan menggunakan atau mengacu dari data/informasi dari berbagai sumber yang tersebar dari berbagai instansi. Masing-masing instansi jenis kebutuhan dan penyajian data menggunakan format yang berbeda-beda satu sama lain. Disamping ketidaksamaan jenis kebutuhan dan format penyajian data, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan data statistik belum sepenuhnya dapat mendukung perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, antara lain: 1. Tingkat akurasi data yang dipublikasikan belum sepenuhnya dapat diandalkan. 2. Data yang dipublikasikan secara obyektif belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil 3. Munculnya ketidaksamaan (tidak konsisten) antara data yang dikeluarkan BPS dengan data yang dimiliki oleh Dinas/Instansi terkait

323

4. Rendahnya kesadaran aparat untuk selalu meng-update atau menyempurnakan data sesuai dengan perkembangan 5. Pemahaman aparat arti pentingnya data dalam proses perencanan maupun penganggaran pembangunan masih rendah. 6. Belum adanya sistem akses data secara langsung yang dipublikasikan oleh BPS 7. Rendahnya koordinasi antar dinas/instansi untuk melakukan sinkronisasi dan penyelarasan data. 8. Data yang dipublikasikan/disajikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Guna menyusun sajian data diatas, metodologi dan strategi yang digulirkan telah dibangun dengan beberapa versi guna mencapai kesempurnaan dan keakuratan data yang ada. Secara teknis bentuk pengolahan data ini dikategorikan sebagai suatu ‘database’. Beberapa contoh pengembangan yang telah dilakukan adalah sbb : 1. Database kependudukan (KTP, KK, dll); pengolah datanya Bagian Kependudukan. Data ini sudah terkomputerisasi. 2. Database Delta 9 (Informasi GIS) Î BAPPEDA 3. Database pembangunan kota (perencanaan dan pelaksanaan) 4. Database perijinan melalui UPT Satu Pintu Selain database tersebut diatas maka data sektoral yang ada di tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Database PBB Æ pengolah datanya Kantor Pajak Database persil tanah Æ pengolah datanya BPN Data Perbankan Æ pengolah datanya perbankan Investasi di Kota Æ pengolah datanya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Data pengusaha lokal Æ (Sumber data Kadin). Database Utilitas Umum (Telepon, Listrik, penerangan jalan, Air) Æ Pengolah datanya pada PT.Telkom, PLN, PDAM

Salah satu contoh dari beberapa sistem diatas, dalam pengoperasian Sistem Informasi Kependudukan telah difungsikan feature-feature sbb : 1. Merumuskan format informasi yang lebih baik sesuai dengan data yang telah ada. 2. Mendorong agar seluruh Kepala Keluarga untuk mendata anggota keluarganya melalui RT/RW dan bagi yang berhak memperoleh KTP diberikan KTP. Tujuan seluruh Kepala Keluarga didata adalah dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penduduk kota. 3. Mengintegrasikan data yang ada dengan data catatan sipil lainnya seperti: a. Akte Kelahiran Æ sumber informasi Catatan Sipil b. Akte Kematian Æ sumber informasi Kelurahan, c. Pernikahan Æ sumber informasi KUA d. Penceraian Æ sumber informasi KUA, Pengadilan Agama. e. Perpindahan/mutasi Æ sumber informasi Kelurahan, Kecamatan Keunggulan yang ada adalah : a. Sudah tidak terdapat KTP double yang dimiliki warga baik dalam satu wilayah pemerintahan maupun wilayah yang berbeda. Kendala yang masih ada adalah : a. Aspek dari pengurusan formulir sehubungan dengan data kependudukan menggunakan prosedur sama belum memfungsikan data yang telah ada yaitu : Pengisian berkas oleh masyarakat dengan bukti pengesahan dari RT, RW dan Kelurahan untuk beberapa keperluan masih dilakukan secara manual mencakup Keperluan untuk pengurusan : o o o

SKCK (Surat keterangan kelakuan baik) Î Kepolisian Kartu kuning Î Dinas Tenaga Kerja Pengajuan beasiswa Î Pendidikan dan instansi terkait 324

Tindak kriminal Î Kepolisian o Data kesehatan Î Dinas Kesehatan dan RS o Penyaluran dana bantuan Î Dinas Sosial Dinas / instansi terkait tidak mengetahui secara langsung letak dan kondisi sebenarnya hanya berdasarkan berkas mengalir yang dimungkinkan terjadi inkonsistensi data.

o

• FAKTA Lain

Di lingkungan PU Direktorat Cipta Karya, Perumahan Rakyat, Bina Marga telah menyusun strategi, pola pendekatan dan penetapan perundangan dalam mendeklarasikan kebutuhan data sbb : a. Strategi dikelompok dalam aspek-aspek berikut: • • • • •

Aspek Pertanahan dan Tata Ruang Aspek Pembiayaan Aspek Kelembagaan dan Pemberdayaan Daerah Aspek Teknologi Perumahan dan Permukiman Aspek Peraturan Perundang-undangan Umum

b. Pola Pendekatan 1. 2. 3. 4. 5. c.

Pendekatan Locally Based Demand Pendekatan Tridaya Pendekatan Kesetaraan Gender Pendekatan Penataan Ruang Pendekatan Perencanaan yang Terintegrasi

Peraturan Perundangan dan Nota Kesepakatan yang dibentuk sehingga disusun pola kebutuhan data.

Pola kebutuhan dari dasar Strategi dan Pendekatan yang ada. Lokasi

Kependudukan

Kondisi Bangunan

Sarana Prasarana

Kondisi Sosial Ekonomi

• Status “Legalitas” Tanah • Status Penguasaan Bangunan • Frek.Bencana Kebakaran • Frek.Bencana Tanah Longsor • Frek.Bencana

• Tingkat Kepadatan Penduduk • Rata-Rata Anggota Rumah Tangga • Jumlah KK per Rumah • Tingkat Pertambahan Penduduk • Angka Kematian Kasar • Status Gizi Balita • Angka Kesakitan Malaria • Angka Kesakitan Diare • Angka Kesakitan Demam Berdarah • Angka Kesakitan ISPA

• Tingkat Kualitas Struktur Bangunan • Tingkat Kepadatan Bangunan • Tingkat Kesehatan dan Kenyamanan Bangunan • Tingkat Penggunaan Luas Lantai Bangunan

• Tingkat Pelayanan Air Bersih • Kondisi Sanitasi Lingkungan • Kondisi Persampahan • Kondisi Saluran Air Hujan • Kondisi Jalan • Luas Ruang Terbuka

• Tingkat Kemiskinan • Tingkat Pendapatan • Tingkat Pendidikan • Tingkat Kerawanan Keamanan

Kebutuhan data yang seharusnya dapat disupport oleh instansi terkait masih harus dilakukan data ulang dengan aspek pembiayaan yang cukup besar.

2. Data dan Informasi 325

Data yang diharapkan dapat tersaji, selain difungsikan untuk pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan-kebijakan yang ada, juga diharapkan mampu menarik perhatian dengan transparansi bagi pihak external. Sebagai ilustrasi kebutuhan dukungan informasi sangat dibutuhkan jika akan mengambil keputusan menyangkut : 1. Menanggapi permintaan investor yang ingin melakukan investasi Æ membutuhkan dukungan informasi regulasi, karakteristik lingkungan, kualitas sumberdaya manusia, dll. 2. Melakukan perencanaan kegiatan pembangunan Æ membutuhkan informasi Visi/misi dan strategi kota, sumberdaya manusia, keuangan, indikator kinerja. 3. Kegiatan dan kehidupan kota Æ membutuhkan informasi kegiatan ekonomi masyarakat yang sedang berlangsung dengan pelayanan yang telah diberikan pemda dan peluang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Selain manfaat untuk mengambil keputusan dengan terkelolanya informasi maka pemerintah kota dan legislatif akan menjadi lebih professional, responsif dan mampu melayani masyarakat dalam berbagai aspek termasuk penyediaan informasi yang didasarkan dari data yang akurat sehingga berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu solusi Alternatif Metode yang akan diambil sebagai solusi alternatif dalam penanganan data tersebut adalah pengembangan data senter yang terpusat, bersifat tunggal dan mampu diakses segenap dinas / instansi terkait. Basis dari pengelolaan ini didasarkan pada data topografi dengan penggunaan Mapping (foto citra) dengan resolusi 1 : 2000 yang diambil menggunakan foto udara atau foto satelit (Quick bird), sehingga keakuratan data seperti fasilitas umum, jalan dan utilitas kota data penduduk akan lebih jelas dan sangat membantu dalam menyusun rencana Tata Ruang Kota atau pengembangan wilayah Selain perencanaan tersebut Foto citra dengan resolusi diatas dapat menjadi dasar : 1. Citra yang memuat : Persil ; Fasum ; Jalan ; Utilitas kota ; Wilayah Administratif 2. Dari Persil akan memuat : a. Tabel data penduduk yang berisi : • Data KK yang menempati berikut alamat dan ada daftar anggota keluarganya • Berisi data penduduk secara lengkap dari KK • Penggunaan status lahan, bangunan dll • Informasi fasilitas (kendaraan) yang dimiliki, data kesehatan dll 3. Fasum dikelompokkan menjadi : a. Kantor Pemerintah • Kantor Administratif (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan) • Badan Kantor Dinas Instansi lain (Depag, Diknas, Agraria, dll) b. Sekolah • TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi c.

Tempat Ibadah • Masjid / Musholah, • Gereja Kristen, Gereja Protestan • Kuil / Klenteng, Vihara

d. Kesehatan • Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik e. Pasar • Tradisional (pasar terbuka) • Modern (Mall, Pertokoan, Ruko dll) f.

Ruang terbuka • Alun-alun • Lapangan

4. Utilitas Kota 326

a. Jaringan kabel Telkom, b. Jaringan Listrik, penerangan jalan umum c. Air minum 5. Jalan Î Pelacakan data jalan, dan status kondisi a. Jalan Propinsi (Jalan I) b. Jalan Kabupaten (Jalan II) c. Jalan Kecamatan 6. Wilayah Administratif a. Batas Kabupaten b. Batas Kecamatan c. Batas Kelurahan Dengan terbentuknya pola data center yang terintegrasi diharapkan dapat : • Dilakukan penghematan penggunaan anggaran daerah • Penggunaan data bersama • Pengembangan sistem hanya difungsikan menambah feature aplikasi Pemda dari sisi pemanfaatan data dan pengolahan informasi • Data bukan milik salah satu satker tetapi milik pemerintah daerah, masyarakat dan Negara 3. Strategi Pengembangan Atas dasar kompleksitas volume data dan keterbatasan SDM yang dimiliki pemerintah daerah yang khusus untuk menangani kebutuhan data dasar yang terintegrasi, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik masyarakat, LSM dan Institusi pendidikan (perguruan tinggi). Sehingga perlu disusun masterplan pengembangan system yang mengacu pada pola data center yang mampu menyajikan data untuk informasi di lingkungan satker Pemerintah daerah. Keterkaitan perguruan tinggi dengan tridarma yang ada dalam melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi terbentuknya kebutuhan data center yang terintegrasi sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang ada. DAFTAR PUSTAKA Bapenas 2003, Buku Manual Proda 9 “Profil dan Kinerja Pemerintah Daerah”, Jilid 1-4 Bappeda Kab.Semarang 2006, SIPDA (Sistem Informasi Profil Daerah) Kab. Semarang Bappeda Prop. Jawa Tengah 2006, Jawa Tengah dalam angka Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, 2003, Sistem Informasi Geografis, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Husni Iskandar Pohan, 1997, Pengantar Perancangan Sistem, Jakarta, Erlangga. Merle P. Martin, 1991, Analysis And Design Of Business Information Systems, Sydney, Maxwell Macmillan International. Raymond McLeod. Jr, 1996, Sistem Informasi Manajemen Jilid I & II, Jakarta, PT. Prenhallindo.

327