KEKUASAAN KEHAKIMAN
SEJARAH: UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1970 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Mahkamah Agung Badan peradilan di bawahnya: ◦ ◦ ◦ ◦
peradilan umum peradilan agama peradilan militer peradilan tata usaha negara
Mahkamah Konstitusi
MAHKAMAH AGUNG Merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan Kewenangan: ◦ mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung; ◦ menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan ◦ kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undangundang.
MAHKAMAH KONSTITUSI Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. memutus pembubaran partai politik; dan 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
4 LINGKUNGAN PERADILAN
◦Peradilan umum ◦Peradilan agama ◦Peradilan militer ◦Peradilan tata usaha negara
PERADILAN UMUM UU NO. 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM UU NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM UU NO. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM
PENGERTIAN Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN PERADILAN UMUM: Pengadilan Negeri: ◦ Pengadilan Tingkat Pertama ◦ Kedudukan di Kota atau Kabupaten, ◦ Wilayah hukum: kota dan kabupaten
Pengadilan Tinggi: ◦ Pengadilan Tingkat Banding ◦ Kedudukan di ibu kota propinsi ◦ Wilayah: propinsi
Mahkamah Agung ◦ Pengadilan tertinggi: kasasi
KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PERADILAN UMUM Pengadilan umum: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama Pengadilan tinggi: ◦ mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding ◦ Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya
Pemeriksaan perkara perkara:: Harus berdasar nomor urut, kecuali: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Korupsi Terorisme Narkotika/psikotropika Pencucian uang Perkara tindak pidana lain yang ditentukan UU Perkara yang terdakwanya dalam rumah tahanan negara
PERADILAN AGAMA UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA UU NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA UU NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA
PENGERTIAN Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini
PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN PERADILAN AGAMA: Pengadilan Agama: ◦ Pengadilan Agama Tingkat Pertama ◦ Kedudukan di Kota atau Kabupaten, ◦ Wilayah hukum: kota dan kabupaten
Pengadilan Tinggi Agama ◦ Pengadilan Tingkat Banding ◦ Kedudukan di ibu kota propinsi ◦ Wilayah: propinsi
Mahkamah Agung ◦ Pengadilan tertinggi: kasasi
KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA Pengadilan agama: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.
Dalam sengketa hak milik, objek sengketa harus diputus lebih dahulu dalam lingkungan peradilan umum Memberikan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah
Pengadilan tinggi agama ◦ mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di tingkat banding ◦ Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya
PERADILAN MILITER UU NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER
PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi: ◦ ◦ ◦ ◦
Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
KEKUASAAN PERADILAN MILITER Pengadilan Militer: ◦ Pengadilan tingkat pertama perkara pidana ◦ Terdakwa berpangkat kapten ke bawah
Pengadilan MiliterTinggi ◦ Pengadilan militer tinggi tingkat pertama perkara pidana Terdakwa berpangkat mayor ke atas Ditentukan harus diadili oleh pengadilan militer tinggi
Sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata ◦ Pengadilan militer tingkat banding yang telah diputus pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding ◦ Sengketa kewenangan antar pengadilan militer
Pengadilan Militer Utama: ◦ Kedudukan: ibu kota negara ◦ daerah hukum: seluruh wilayah Indonesia ◦ memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yangdiputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding
Pengadilan Militer Pertempuran ◦ Bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran ◦ memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana
PERADILAN TATA USAHA NEGARA UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA UU NO. 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGERTIAN Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
KEKUASAAN DAN KEDUDUKAN Pengadilan Tata Usaha Negara, ◦ kedudukan dan wilayah hukum di kota/kab, ◦ peradilan tingkat pertama
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ◦ kedudukan dan wilayah hukum propinsi, ◦ peradilan tingkat banding
Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi
PERADILAN KHUSUS Dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan: ◦ pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) ◦ merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum)
KOMISI YUDISIAL Komisi Yudisial bersifat mandiri Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
