KEKERASAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT PAPUA Studi Terhadap Pembatalan Perda No 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penjualan, Pengedaran, Penyimpanan dan Pengkonsumsian Minuman Keras di Mimika Papua oleh Menteri Dalam Negeri TESIS Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Oleh:
Pale Gwijangge 752011038 Dosen Pembimbing Dr. Pdt. Daniel Nuhamara, Ed.D. Pembimbing I Dr. Pdt. Ebenheazer Nuban Timo, Pembimbing II
PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2013
KEKERASAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT PAPUA Studi Terhadap Pembatalan Perda No 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penjualan, Pengedaran, Penyimpanan dan Pengkonsumsian Minuman Keras di Mimika Papua oleh Menteri Dalam Negeri TESIS Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Oleh:
Pale Gwijangge 752011038 Dosen Pembimbing Dr. Pdt. Daniel Nuhamara, Ed.D. Pembimbing I Dr. Pdt. Ebenheazer Nuban Timo, Pembimbing II
PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2013
ABSTRAK
Kekerasan sudah seusia manusia di bumi. Secara teoritis, kekerasan itu terjadi dalam tiga aspek yaitu pertama, kekerasan langsung yang menyentuh aspek fisik, kedua, kekerasan struktural yang terbentuk dan terpola dalam kehidupan masyarakat, terjadi dan dilakukan melalui sistem, kelompok masyarakat, dan struktur sosial dalam komunitas masyarakat tertentu. Ketiga, kekerasan budaya merupakan kekerasan yang menyentuh aspek kebudayaan seperti simbol-simbol budaya, simbol-simbol agama dan lain sebagainya. Sudah tidak menjadi rahasia umum, jika bagi bangsa West Papua, kekerasan tidak asing lagi. Misalnya sebelum ada misi kekristenan, dalam kehidupan sehari-hari karena berebut wilayah kekuasaan atau lahan, terjadi konflik/perang antar kelompok suku tertentu. Namun, kekerasan yang menyentuh segala aspek kehidupan sosial manusia Papua mulai terjadi sejak penjajahan Belanda, dan ketika Papua dinyatakan sebagai bagian integral melalui Penentuan Pendapat Rakyat ((PEPERA/ act of free Choice 1969). Sejak saat itu, rakyat Papua sudah mengalami kekerasan fisik, psikis yang tak terhingga. Tidaklah heran apabila orang Papua menganggap kekerasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Sebab sejak Papua dinyatakan bergabung dengan NKRI dan Papua ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) hanya karena Perjuangan Papua Merdeka (OPM), menjadi momok yang sangat menakutkan dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi rakyat west Papua. Dalam kaitan dengan hal ini, NKRI menggunakan sistem negara totaliter dengan sungguh-sungguh mengontrol dan mengendalikan semua sistem dan organ kekerasan dengan tujuan dominasi total terhadap bangsa Papua, sumber daya alam (SDA) dengan sangat ketat. Oleh karenanya NKRI melancarkan operasi militer yang tersistem dan terkontrol yang menyentuh beberapa aspek kekerasan tadi dengan menggunakan sistem negara totaliter yang dapat disebut sebagai negara teroris berdasi merupakan kejahatan kekerasan negara yang luar biasa. Merujuk pada hal tersebut, di Papua secara khusus di Timika, timbul berbagai persoalan sosial yang menyentuh berbagai aspek. Akibatnya terjadi berbagai bentuk kekerasan, mulai dari KDRT, konflik, perang, pemerkosaan, pembunuhan, pelecehan seksual, kecelakaan dan lain sebagainya. Persoalan sosial tersebut terjadi lebih karena peredaran minuman keras yang tidak terkendali. Oleh sebab itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mimika merancang dan menetapkan Perda pelarangan miras, dengan tujuan untuk mengurangi berbagai persoalan sosial dimaksud. Namun, sangat disayangkan setelah proses pelaksanaan Perda miras berjalan selama dua tahun, terbit Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri yang membatalkan Perda miras tersebut. Alasan pembatalan Perda tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006. Dengan demikian, untuk tetap menjaga dan melestarikan berbagai kekerasan dan pembodohan negara terhadap rakyat west Papua, maka negara ini melalui Mentri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan yang bernomor: 188.342/1463/SJ untuk membatalkan produk hukum daerah Mimika, yang mana produk hukum atau Perda No 5 Tahun 2007, mengandung pelarangan terhadap penjualan, pengedaran, penyimpanan dan pengkonsumsian minuman keras atau minuman beralkohol di wilayah hukum kabupaten Mimika. Karena miras menjadi alat utama terjadinya berbagai persoalan sosial, mulai dari yang terkecil
hingga konflik/perang yang menyebabkan terciptanya pemiskinan terstrukural maka dengan ini dinyatakan dilarang. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan dengan pendekatan kualitatif, dimensi deskriptif dan opservasi lapangan. Selain itu penulis juga menggunakan studi pustaka sebagai penunjang penelitian ini.
Key Word
: State and drink violence
Kata Pengantar
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas, kasih serta anugrah-Nya, sehingga penulis sampai pada tahap ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Terlepas dari itu penulis mengucap syukur juga karena diberi peluang dan kesempatan untuk belajar di salah satu Universitas Kristen ternama. Berbagai macam tindakan kekerasan baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat di Papua secara umum dan Kabupaten Mimika secara khusus, sering kali terjadi. Bahkan hal tersebut memiliki potensi dan peluang terjadinya konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Mengapa demikian? Ada kemungkinan bahwa konflik dan berbagai persoalan sosial lainnya yang terjadi di Papua (Timika), sumber utamanya adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Karena sering terjadi kekerasan dan konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh pengkonsumsian alkohol yang berlebihan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Mimika membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah No 5 tahun 2007 untuk meredam penyakit masyarakat tersebut. Namun setelah Perda dimaksud dijalankan selama dua (2) tahun, ternyata ada tantangan yang muncul. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari Pemerintah Daerah, tetapi juga berasal dari pemerintahan yang lebih tinggi yakni pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri. Oleh sebab itu bagi penulis, pengajuan pembentukan dan penetapan Perda serta pembatalan Perda No 5 Tahun2007 merupakan kejahatan negara yang sangat nampak dalam kehidupan masyarakat Papua. Oleh karenanya perlu dikritisi kebijakan tersebut. Sehubungan dan pembentukan Perda dan pembatalan Perda dimaksud, penulis berkesempatan menulis sebuah karya ilmiah sederhana dengan judul “KEKERASAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT PAPUA” dengan sub Judul: “Studi Terhadap
Pengajuan Pembatalan Perda No 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Memasokkan, Memproduksi, Menyimpan, Menjual dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di TimikaPapua”. Hal tersebutlah yang membuat penulis tergarak hati untuk mengangkat masalahmasalah sosial ini sebagai sebuah tulisan. Penulis menyadari bahwa dalam pengedaran miras di Papua secara umum dan secara khusus di Timika adalah masalah sosial yang sulit sekali untuk diberantas. Karena berbagai kepentingan serta prospek bisnisnya juga sangat menonjol dan memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dan pebisnis. Namun, yang merasakan dampak dan menjadi korban adalah rakyat kecil. Dalam ketidaktahuannya masyarakat terjebak dalam pengkonsumsian miras dan olehnya timbul berbagai dampak sosial yang kemudian dapat meruntuhkan semua tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Akhirnya pemiskinan struktural atau permanen menjadi dampak yang sangat nyata dan untuk mengurangi serta meniadakan persoalan sosial, solusi akhir adalah hanya Perda No 5 Tahun 2007, yang bertujuan menekan serta menyelamatkan masyarakat dari bahaya kehancuran. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, seperti sistematika penulisan, penajian materi dan, penggunaan bahasa yang tidak proporsional membuat tesis ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati mau menerima kritik, saran serta masukan yang bersifat memperbaiki, menambah, untuk memperkaya tesis ini terlebih bagi penulis sendiri agar lebih jeli dan teliti serta efektif dalam menulis. Akhirnya, pada kesempatan ini penulis berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu penulis dalam penulisan Tesis ini. Oleh sebab itu, Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dari bantuan dari banyak pihak. Karena itu, ucapan
terima kasih patut diberikan kepada mereka yang berjasa dalam penyelesaian penulisan Tesis serta selama proses studi di Universitas Kristen Satya Wacana. 1. Prof. Pdt. John. A. Titaley, Th.D., selaku Rektor UKSW beserta seluruh pihak rektorat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di tempat ini. Dan terimakasih atas tersedianya berbagai fasilitas serta sarana pembelajaran yang mendukung berjalannya proses pendidikan di tempat ini untuk membantu penulis dalam mengembangkan dari. 2. Dr. Pdt. Daniel Nuhamara, E.DE selaku pembimbing I dan Dr. Pdt. Ebenheazer Timo,
selaku pembimbing II. Terima kasih atas semua bantuan, dukungan, dan
bimbingan yang diberikan kepada Penulis. Semoga Tuhan memberkati keluarga, tugas dan tanggung jawab serta pengabdian di UKSW. 3. Dr. David Samyono M.TS, sebagai penguji, terima kasih untuk kebaikan dan kesediaan untuk menguji penulis dalam ujian tesis. Juga selaku Kaprogdi PPS Magister Sosiologi Agama beserta seluruh staff dosen dan karyawan PPS Magister Sosiologi Agama UKSW, terima kasih karena telah membantu penulis selama proses perkuliahan berlangsung. Kerendahan hati dan ketulusan melayaninya menjadi insprirasi berharga bagi penulis. 4. Bapak Pdt. Yulas Gwijangge dan Ibu Oritkwe Nirigi, orang tua penulis yang sangat luar biasa, memiliki kekuatan hati yang sangat dasyat yang memberikan dorongan, motivasi serta doa yang menjadi kekuatan bagi penulis selama belajar, terimakasih untuk kasih sayang yang amat dalam dan dukungan doa serta materi dalam proses perkuliahan. 5. Kakak-kakak terbaik, Karel Gwijangge, terimakasih untuk dukungan penuh dalam pembiayaan, Innah Gwijangge, Helena Gwijangge, Piana Gwijangge perempuanperempuan kuat (strong woman) dan adikku Andreanto Iben Gwijangge serta semua
keponakanku, Arnold, Arief, Denisye, Roy LeeRoy, Joice, Andre, Imanuel, Briquita, Vander, Peter, Gracia, Karenina, dan Bapa Ade Pelas Gwijangge, ucapan terimakasih yang teramat dalam bagi semua keluarga. Keluarga paman Benyamin Nirigi, Keluarga Ayub Nirigi, Keluarga Simon Nirigi dan semua keluarga besar Gwijangge-Nirigi di Timika, terimakasih untuk dukungan doa bagi penulis. Hidup bersama semua keluarga merupakan satu anugrah terindah bagi penulis. 6. Terimakasih kepada Bapak Bupati Ndugama dan Pemerintah Daerah Nduga yang telah membantu biaya siswa bagi penulis selama proses pendidikan di UKSW. 7. Terimakasih kepada, Drs. Yoseph Yopy Kilangin, Pdt. Sofyan Socrates Yoman, Karel Gwijangge, Anastasia Tekege, S.Ag, Fabianus Jamadu, Jimmy Erelak, Janes Natkime, Pdt. Agus Santoso, M.Th, Pdt. Abdiel Tinal, Pdt. Henok Bagau, M.Th, Pdt. Ishak Onowame, Ev. Frediel Pigay, M.Th yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berharga bagi situasi dan kondisi di Papua secara khusus kabupaten Timika, kiranya diberkati oleh Tuhan dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat dan sebagai para pelayan umat Tuhan. 8. Terimakasih kepada guru penulis SD YPPGI Mapnduma dan YPPGI Pyramid, Marthen Kogoya dan Simias Kogoya yang menjadi motivator bagi penulis serta Ir. Charles S. Prayoga, M.Th, yang menjadi mentor motivator bagi penulis selama menempuh pendidikan S-1 di Insitut Filsafat Theologi dan Kepemimpinan Jaffray Jakarta. 9. Terimakasih kepada semua sahabat Magister Sosiologi Agama angkatan 2011 secara khusus Pdt. Hans Lura, Charis Talahatu, Yudi Noya yang selalu berbagi hidup bersama penulis, belajar bersama kalian adalah suatu anugrah dan kesempatan yang yang tidak dapat dilupakan penulis.
10. Terimakasih buat adik-adik Papua di Semarang-Salatiga King Iriantinus Murib, Theodora Magai, Otis Tabuni, Naki Lokbere, Remon Nirigi, Napianus Kerepea, Jaferinus Elas, Ross Akiripa, Ugedi Nawipa, Natson, Derman Telenggen, Gasper Tabuni serta semua adikku yang tidak disebutkan nama kalian satu persatu. 11. Terimakasih kepada Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se-Indonesia (IPMNI) dan seluruh anggota IPMNI yang selalu berbagai informasi dan kebersamaan. 12. Dan semua orang yang berjasa dalam proses pendidikan maupun proses penyelesaian penulisan tesis di UKSW, ucapan terimakasih yang teramat dalam dan iklas penulis sampaikan, wa....wa......wa.... (dalam bahasa ibu penulis terimakasih banyak). Tuhan memberkati.
Penulis
Pale Gwijangge
“Saya memiliki keberanian untuk percaya bahwa orang di mana mereka berada dapat makan tiga kali sehari untuk tubuh mereka, pendidikan dan kebudayaan untuk pikiran mereka, dan martabat, kualitas, dan kebebasan untuk jiwa mereka. Saya percaya bahwa apa yang dihancurkan oleh orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dapat dibangun kembali oleh orang-orang yang memikirkan orang lain”
LEMBARAN PERSEMBAHAN
TULISAN INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:
Keluargaku tercinta Bapa, Mama, Kakak-kakak, Adik serta Semua Keponakanku serta Special Buat: Seluruh Masyarakat Papua dan generasi West Papua yang menjadi korban kekerasan negara, bagi yang sudah tiada maupun bagi yang sedang berjuang untuk mempertahankan jati diri dan keberadaannya sebagai bangsa Papua
Daftar Tabel
1. Bagan Kekerasan Potensial dan Aktual Menurut Johan Galtung ............................... 36 2. Bagan Segitiga Kekerasan Menurut Johan Galtung ................................................... 38 3. Bagan Anatomi Kekerasan Menurut Johan Galtung .................................................. 39 4. Bagan Peta Kabupaten Mimika ................................................................................. 60 5. Bagan Jumlah Penduduk Menurut Distrik ................................................................. 63 6. Bagan Pengaruh Kedatangan Berbagai Masyarakat di Mimika ................................. 73 7. Bagan Kekerasan Negara ........................................................................................ 110 8. Bagan Pembatalan Perda No 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Miras ................... 116
DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................................... i Motto .......................................................................................................................... vi Lembar Motivasi ......................................................................................................... vii Lembar Persembahan ................................................................................................. viii Abstrak ........................................................................................................................ ix Daftar Tabel ................................................................................................................. xi Daftar Isi ..................................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
1. Pengantar ................................................................................................................ 1 2. Latar Belakang Masalah .......................................................................................... 2 3. Rumusan Masalah ................................................................................................. 11 4. Tujuan Penelitian .................................................................................................. 12 5. Signifikansi Penelitian ........................................................................................... 12 6. Metodologi Penelitian ........................................................................................... 13 6.1. Tipe Penelitian ............................................................................................. 13 6.2. Batasan Masalah ........................................................................................... 13 6.3. Lokasi Penelitian .......................................................................................... 14 6.4. Sasaran dan informan di Timika ................................................................... 14 6.5.Teknik Pengumpulan Data............................................................................. 14 6.5.1. Wawancara atau interview ............................................................... 15 6.5.2. Observasi lapangan .......................................................................... 15 6.6. Teknik Analisis Data ...................................................................................... 16
6.7. Hipotesa Kerja Tahapan Penelitian ................................................................. 16 7. Sistematika Penulisan ............................................................................................ 16
BAB II LANDASAN TEORI (JENJANG PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TEORI KEKERASAN) ........................... 18 1. Sistem Jenjang Perundang-undangan ..................................................................... 18 1.1. Teori Negara ....................................................................................................... 1.2. Sistem/Tata Pemerintahan ............................................................................... 19 1.3. Pembagian Wilayah/Daerah dan Kekuasaan.................................................... 21 2. Teori Kekerasan .................................................................................................... 23 2.1. Teori Kekerasan Secara Umum ....................................................................... 27 2.2. Teori Kekerasan Menurut Johan Galtung ........................................................ 34 2.2.1. Biografi Singkat Johan Galtung............................................................ 34 2.2.2. Teori Segitiga Kekerasan ..................................................................... 35 2.2.3. Kekerasan Langung.............................................................................. 38 2.2.4. Kekerasan Struktural (Structural violence) ........................................... 39 2.2.5. Kekerasan Budaya (Cultural Violence) ................................................ 40 2.3. Teori Kekerasan Menurut Hannah Arendt ....................................................... 42 2.3.1. Biografi Singkat Hannah Arendt .......................................................... 42 2.3.2. Kekerasan Menurut Perspektif Hannah Arendt ..................................... 44 2.4. Dimensi-dimensi Kekerasan ........................................................................... 52 2.5.Kesimpulan ..................................................................................................... 54
BAB III PEMBENTUKAN PERDA TENTANG MIRAS DAN PEMBATALANNYA OLEH MENDAGRI.................................................................................................... 58 1. Selayang Pandang Tentang Kota Timika ............................................................... 58
2. Kondisi Umum dan Jumlah Serta Kepadatan Penduduk ......................................... 61 2.1. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Mimika ............................................ 61 2.2. Mata Pencaharian dan Perekonomian .............................................................. 64 2.3. Pendidikan ...................................................................................................... 66 2.4. Agama ............................................................................................................ 68 3. Latar Belakang Kondisi Sosial Masyarakat Sebelum Peredaran Minuman Keras ... 69 4. Latar Belakang Kondisi Masyarakat Sebelum Pembentukan Perda ........................ 71 5. Pembentukan Perda No 5 Tahun 2007 ................................................................... 75 6. Tantangan Perda No 5 Tahun 2007 ........................................................................ 82 6.1.Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri ......................................................... 83 6.2.Pemerintah Daerah ........................................................................................ 83 6.3.Aparat Keamanan .......................................................................................... 84 7. Kondisi Masyarakat Setelah Pembentukan Perda dan Terbitnya SK Mendagri....... 92 8. Kesimpulan ........................................................................................................... 97
BAB IV ANALISIS: SURAT KEPUTUSAN MENDAGRI TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2007 DAN PEREDARAN MINUMAN KERAS SEBAGAI BENTUK KEKERASAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT PAPUA ................................................................................................................................. 101 1. Negara dan Kekuasaan ........................................................................................ 102 2. Kekerasan Negara Secara Langsung, Struktural dan Budaya Terhadap Masyarakat Papua ............................................................................................................................ 109 2.1.Kekerasan Melalui Undang-undang, Peraturan dan Surat Keputusan Mentri... .................................................................................................................. 112 2.2. Operasi Militer ......................................................................................... 120 2.3. Pemekaran-pemekaran ............................................................................. 128 2.4. Melalui Pembiaran ................................................................................... 132 2.5. Kekerasan dalam Bidang Pendidikan. ....................................................... 138
2.6. Kekerasan dalam Bidang Kesehatan. ........................................................ 143 2.7. Kekerasan Budaya .................................................................................... 145 2.8. Kekerasan Ekonomi ................................................................................. 147 2.9. Kekerasan Media...................................................................................... 151 3. Pembatalan Perda No 5 Sebagai Upaya Pemeliharaan Konflik dan Kekerasan oleh Negara di Timika-Papua ................................................................................ 54 4. Minuman Keras: Sebagai Alat Pembunuh Utama Orang Asli Papua .................... 158 5. Bahaya Alkohol................................................................................................... 162 5.1.Bahaya Minuman Keras Bagi Kehidupan Sosial .......................................... 162 5.2.Bahaya Minuma Keras Bagi Kesehatan ...................................................... 167 6. Peran Lembaga Gereja ........................................................................................ 170 7. Apakah Pembatalan Perda No 5 oleh Mendagri Merupakan Kekerasan Negara? ............................................................................................................................ 177 8. Kesimpulan ......................................................................................................... 187
BAB V PENUTUP.................................................................................................... 192 1. Kesimpulan ......................................................................................................... 192 2. Saran/Rekomendasi ............................................................................................. 197 2.1.Pemerintah Daerah......................................................................................... 198 2.2.Pemerintah Pusat ........................................................................................... 199 2.3.Gereja dan Lembaga-lembaga Pemerhati ....................................................... 199 2.4.Seluruh Rakyat West Papua ........................................................................... 200 Daftar Pustata............................................................................................................. xvi Daftar Lampiran ........................................................................................................ xxii
