PERAN NEGARA DALAM UPAYA MENGATASI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

PERAN NEGARA DALAM UPAYA MENGATASI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh: Dhini Sesi Yarrini 1110112000011

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2014 M

ABSTRAK

Dhini Sesi Yarrini Peran Negara dalam Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak Skripsi ini membahas mengenai peran negara dalam upaya tindak kekerasan terhadap anak. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara berperan dalam upaya mengatasi tindak kekerasan terhadap anak. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik analisis data bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka dan wawancara. Penelitian pada skripsi ini menggunakan teori peran negara, dan kebijakan publik. Penelitian ini dilakukan dengan mengungkapkan akar permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa fenomena tindak kekerasan terhadap anak. kemudian dengan mengetahui masalahmasalah tindak kekerasan terhadap anak, diperoleh juga bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang meliputi beberapa faktor terjadinya kekerasan terhadap anak dengan disertai oleh dampak dan akibat dari kekerasan terhadap anak. Temuan dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa negara sudah ikut berperan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak. dan yang dilakukan oleh negara adalah: 1. Perumusan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2. negara Indonesia ikut serta dalam meratifikasi Konvensi hak Anak (KHA) yang diselenggarakan oleh Pererikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 3. melalui keputusan undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak negara telah membentuk lembaga yang mengatur perlindungan anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 4. negara juga telah membuat keputusan untuk terbentuknya Kota layak Anak (KLA) yang terdapat dibeberapa kota dan yang berfungsi untuk mencakup diseluruh Indonesia dalam proses upaya perlindungan anak.

Key Word : Kekerasan, Anak, Negara

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Bachtiar Effendy selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak Dr. Ali Munhanif selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bapak M. Zaki Mubarak, MA selaku Sekretaris Jurusan sekaligus Penasehat Akademik yang telah menjadi walimurid akademis penyusun dengan membimbing dan menasehati sehingga penyusun bias kuliah dengan baik sesuai rencana. 4. Ibu Dr. Haniah Hanafie, M. SI selaku Dosen Pembimbing yang telah rela meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwalnya yang padat untuk mengarahkan dan mengajarkan banyak hal kepada penyusun, sampai skripsi ini selesai.

iii

5. Ibu Suryani, M.Si dan Bapak Drs. Armein Daulay, M.Si selaku dosen penguji dalam sidang skripsi penulis dan telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyempurnaan skripsi penulis. 6. Seluruh Dosen fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. 7. Segenap jajaran pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 8. Kedua orang tua penyusun. Ayahanda tercinta, Samino, yang telah membimbing dan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan terutama untuk tidak takut dengan keadaan apapun. Ibunda tercinta, Umi Abidah. Ucapan Terima Kasih tak terhingga karena kasih sayang dan perjuangan keras yang tak kenal lelah dan tanpa pamrih serta selalu bersedia menjadi tempat bersandar penyusun. Semoga dengan Skripsi ini menjadi kado terindah untuk kedua orangtua penyusun. 9. Adikku tersayang Fairiza Sesiyar Riyanti dan Khalimatus Sa’diyah. Semoga dengan limpahan doa kedua orang tua mempermudah langkah kita menggapai cita-cita yang digariskan Tuhan. 10. Sahabat penyusun semasa kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Syaiful Amri, Desi Purwati dan Maftuhatul Ainiyah. Yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun.

iv

11. Segenap anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang telah melayani dan menerima penyusun dengan baik untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting bagi penyusunan skripsi ini dapat diakses. 12. Keluarga Besar Komite Aksi Mahasiswa Jakarta (KAMJAKARTA). 13. Rekan-rekan Ilmu Politik FISIP UIN Angkatan 2010. Dewi pratiwi, Dinar Annisa, Abudan, Ismet, Aris, Raisya, Aliya, Herman. Dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dengan terbuka penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun guna penyempurnaan penulisan-penulisan lainnya di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca.

Jakarta, 29 September 2014

Dhini Sesi Yarrini

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK ......................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ....................................................................................

iii

DAFTAR ISI ...................................................................................................

vi

DAFTAR TABEL ..........................................................................................

viii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................

viii

BAB I

PENDAHULUAN A. B. C. D. E. F. G.

BAB II

Negara ...................................................................................... Kebijakan Publik ...................................................................... Tindak Kekerasan, Perlindungan Terhadap Anak ................... Hak Asasi Manusia .................................................................. Hak Asasi Anak........................................................................

14 15 18 20 28

MASALAH KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA A. B. C. D.

BAB IV

1 8 9 9 9 11 12

KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL A. B. C. D. E.

BAB III

Pernyataan Masalah.................................................................. Pembatasan Masalah................................................................. Perumusan Penelitian ............................................................... Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................ Tinjauan Pustaka ...................................................................... Metodologi Penelitian .............................................................. Sistematika Penulisan...............................................................

Masalah-Masalah Kekerasan Anak di Indonesia ..................... Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak .............................. Faktor Pemicu Kekerasan Terhadap Anak ............................... Dampak yang Ditimbulkan Akibat Kekerasan Terhadap Anak

31 35 37 42

PERAN NEGARA DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK PERIODE 2002-2013 A. Pembentukan Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) .. 46 B. Ratifikasi Konvensi Hak Anak ................................................ 51 C. Perumusan Undang-Undang Mengenai Perlindungan Anak pada Tahun 2002-2013 ..................................................................... 52 D. Pembentukan Kota Layak Anak .............................................. 55 E. Hambatan Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak . 58

vi

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................. B. Saran .........................................................................................

63 66

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

69

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................

72

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Data tingkat kekerasan terhadap anak pada tahun 2011-2014 ....

6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahap-tahap Perumusan Kebijakan ............................................

18

Gambar 2 Perkembangan HAM di Indonesia ..............................................

27

viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 Tahun dan belum menikah.Agama Islam mengajarkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi Hak Anak, anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya.1 Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan, dimana negara, masyarakat, dan orang tua maupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 1

Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak-anak dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang,1977), h. 13.

1

kebebasan. Anak menjadi salah satu modal dasar dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, hal ini yang menyebabkan keberadaan anak harus mendapatkan pemenuhan dan perlindungan, sehingga perkembangannya dapat menjadi generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Dalam membangun generasi yang berkualitas dan berdaya guna serta dapat menepis kekhawatiran tentang generasi bangsa yang hilang, maka perlunya mendorong anak untuk bersemangat dan berkemauan dalam belajar, mengembangkan dirinya sendiri sebagai pribadi anak seutuhnya. Perlindungan Anak adalah Segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.2 Namun, pada kenyataannya banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan cenderung mendapatkan perlakuan kasar serta disia-siakan oleh orang dewasa terutama kedua orangtuanya. Beberapa contoh kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia: 1. Kasus Pembunuhan Pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk menghilangkan haknya untuk tetap hidup. Di Bandung, telah terjadi kasus pembunuhan terhadap dua anak dan asisten rumah tangga yang jasadnya ditemukan di Soreang, Bandung pada hari Selasa 15 April 2014. Menurut Kepala

2

Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 Ayat 2.

2

Kepolisian Resor Kabupaten Bandung Ajun Komisaris Besar Jamaludin, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah korban, ditemukan bercak darah di tempat tidur kamar dan sandal serta sepatu korban. Berdasarkan pantauan Tempo di Markas Polres Bandung, selain seprai atau bed cover, polisi juga menyita barang bukti berupa selimut, pakaian yang dikenakan para korban saat tewas, serta seutas kabel listrik warna putih.3 2. Kekerasan yang dilakukan oleh orangtua Tindakan keji seorang bapak, Puryanto yang tega menabrakan anaknya ke kereta hingga kakinya putus. pelaku percobaan pembunuhan terhadap anak tirinya di Madiun, Jawa Timur tersebut akhirnya dibekuk polisi setelah sempat buron. Dia mengaku sengaja menabrakan anak tirinya bernama Tegar Kurnia ke kereta api hingga menjadi cacat seumur hidup, sebagai pelampiasan kekesalan pada istrinya. Setelah buron selama dua minggu akhirnya polisi dapat membekuk Puryanto, pelaku penganiayaan terhadap anaknya yang masih balita. Pelaku ditangkap dalam pelariannya ke Pulau Bangka. Akibat tindakan keji ayah tiri ini Tegar Kurniadinata yang baru berusia 3 tahun, terpaksa kehilangan sebelah kakinya setelah ditabrakan ke kereta api oleh tersangka. Sebelumnya korban sempat dicekik oleh pelaku hingga pingsan, kemudian tubuhnya dilempar ke rel kereta hingga tertabrak kereta yang melaju dari arah Madiun. Tersangka Puryanto (27 tahun), mengaku kalap ketika mencoba membunuh Tegar. Tersangka menganggap Tegar membawa sial bagi dirinya. Selain itu pelaku merasa kecewa kepada istrinya dan menganggap istrinya telah berselingkuh hingga melampiaskan 3

Tempo, “Pembunuhan terhadap anak-anak terjadi di Bandung,” Artikel diakses pada 25 November 2014 dari http://www.tempo.co/read/news/2014/04/16/058571090/Pembunuhanterhadap-Anak-anak-Terjadi-di-Bandung

3

kekesalannya kepada anak tirinya tersebut. Tersangka akan dijerat dengan Pasal 53 Junto Pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara.4 3. Kekerasan yang dilakukan oleh orangtua Kekerasan adalah merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Kasus ini terjadi di Depok yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. MH, 8 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya dan memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Saksi yang menemukan korban di sebuah pusat perbelanjaan di Depok, mendapat cerita korban sering dipukul menggunakan bambu oleh ayahnya. Polisi bergerak cepat. Mereka mendatangi rumah korban dan menyita bambu yang diduga digunakan untuk memukul korban. Dari tubuh korban terlihat bekas kekerasan, seperti memar di punggung akibat pukulan dan luka ringan di telinga akibat sering mendapat jeweran. Proses hukum kasus ini masih berjalan. Korban MH kini tinggal di tempat perlindungan kasus kekerasan anak. Bila terbukti bermasalah, kedua orang tua korban terancam pidana tiga setengah tahun karena melanggar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.5

4

Indosiar, “Ayah yang Tabrakan anak kekereta dibekuk,” Artikel diakses 25 November 2014 dari http://www.indosiar.com/patroli/ayah-yang-tabrakan-anak-ke-keretadibekuk_81306.html. 5 Tempo, “Kekerasan pada Anak 8 tahun di Depok,” Artikel diakses pada 4 September 2014 dari http://www.twmpo.co/read/news/2013/08/26/214507499/kekerasan-Pada-Anak-8Tahun-di-Depok.

4

4. Kekerasan di Tempat Penitipan Anak Tempat penitipan anak Pertamina, RAN anak 14 bulan yang dititipkan oleh ibunya dipenitipan Pertamina dikarenakan sang ibu harus bekerja pada 29 Agustus 2014. Setelah sang ibu kembali ketempat tersebut telah mendapati adanya luka memar kemerahan pada pipi kiri anaknya. Sang ibu curiga dan langsung melapor kepada polisi diduga kuat telah terjadi kekerasan terhadap RAN yang dilakukan oleh pengasuh yang bekerja dipenitipan tersebut. 6 Kekerasan merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Berdasarkan data yang dimiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan terhadap anak selama kurun waktu 2011-2014 jumlahnya melonjak drastis. Pada tahun 2011 hanya terjadi 2178 kasus, tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi 3512 kasus, pada tahun 2013 kasus tindak kekerasan terhadap anak menjadi 4311 kasus. tetapi pada tahun 2014 (sepanjang Januari-Juni) jumlah 1622 kasus. Dapat dilihat pada tabel 1 dari data tersebut.7

6

“Kekerasan Pada Anak Pipi Anak Memar di Tempat Penitipan,” Kompas, 5 September 2014, h. 27. 7 Wawancara Pribadi dengan Retno Adji Prastiaju Kepala Sekretariat KPAI, Jakarta 27 Agustus 2014.

5

Tabel : 1 Data tingkat kekerasan terhadap anak pada tahun 2011-2014 Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) No.

Tahun

Kasus

1

2011

2178

2

2012

3512

3

2013

4311

4

2014

1622 (Januari - Juni)

Sumber: Data Sekunder dari KPAI Melihat kasus-kasus diatas, maka negara perlu turun tangan melakukan pencegahan dan mengatasi tindak kekerasan terhadap anak karena tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia. Membahas mengenai HAM berarti membahas dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan dari martabatnya sebagai manusia.8 Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif. Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.9 8

Franz magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 121. 9 A Ubaedillah, dkk., demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 252.

6

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.10 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. dijelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”11 Hak-hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.12 Maka kita tidak boleh mengecualikan kelompok-kelompok manusia tertentu. Sudah melekat pada pengertian hak-hak manusia itu sendiri, bahwa hak-hak asasi manusia harus difahami dan dimengerti secara universal. Memerangi atau menentang universalitas hak-hak asasi manusia berarti memerangi dan menentang hak-hak manusia.

10

220.

Franz Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.

11

A Ubaedillah, dkk., demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 252. 12 Gunawan Setiardja, hak-hak asasi manusia berdasarkan ideologi pancasila (Yogyakarta: Kanisius (anggota IKAPI), 1993), h. 73.

7

Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya tugas orangtua dan masyarakat tetapi negara ikut andil dalam hal tersebut. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.13 Tujuan Negara Menurut Roger H. Soltau,14 adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin dan menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Kata Harold J. Laski.15 Melihat kasus-kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya, maka pemerintah diharapkan bisa mengatasi dan mencegah tindak kekerasan terhadap anak dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan, lembaga-lembaga pemerintah yang menangani perlindungan anak. Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan.

B. Pembatasan Masalah Pembatasan masalah penelitian ini hanya mengenai pembatasan tahun dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak, diawali dengan adanya UndangUndang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari tahun 2011 hingga tahun 2014.

13

Mirrian Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 17. 14 Ibid,. h. 55. 15 Ibid,. h. 56.

8

C. Rumusan Masalah Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran negara dalam upaya mengatasi tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian D. 1. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk: Untuk mengetahui bagaimana peran negara dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak D. 2. Manfaat dari Penelitian ini adalah untuk: a) Manfaat Praktis Adapun manfaat dari penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia. b) Manfaat Akademis Manfaat secara akademik, diharapkan dapat menambah informasi dan bahan

kajian

penelitian.Memberikan

kontribusi

literatur

keilmuan

serta

menjadikan penulisan ini sebagai literatur dalam bidang Ilmu Politik.

E. Tinjauan Pustaka (Literatur Review) Peneliti menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti. Namun terdapat pembahasan yang berbeda dengan judul skripsi yang akan

9

peneliti ajukan, sehingga dalam penelitian skripsi ini nantinya tidak akan timbul kecurigaan. Pertama, “Peranan Komisi Perlindungan Anak indonesia dalam mengatasi Kekerasan terhadap Anak” dengan nama peneliti Siti Chodijah. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012. Dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana upaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam hal melindungi anak-anak dari kekerasan yang masih banyak terjadi dimasyarakat. Sedangkan yang membedakan dalam skripsi yang akan peneliti buat adalah bagaimana peran negara dalam upaya mengatasi tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia. Kedua, “Kontribusi hukum Islam dalam menanggulangi tindakan Kekerasan terhadap anak” dangan nama peneliti Miskah Halimah. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2007. Dalam skripsi ini peneliti membahas hukum-hukum Islam dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang terjadi pada anak. Hukum Islam menjadi patokan peneliti dalam meneliti upaya perlindungan anak dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang terjadi pada anak serta sumbangan hukum Islam dalam memecahkan permasalahan tindakan kekerasan yang terjadi pada anak. Sedangkan yang membedakan dalam skripsi yang peneliti akan buat adalah lebih menekankan kepada bagaimana peran negara dalam upaya mengatasi tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia.

10

F. Metodologi Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dari dibuatnya penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian dengan cara: 1) Pendekatan Penelitian Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.16penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang sampel serta sumber datanya belum mantap dan rinci, masih fleksibel sehingga masih adanya kemungkinan terjadi perubahan.17 2) Tempat dan waktu penelitian Penelitian dilakukan di Lembaga yang mengatur masalah perlindungan anak. Yaitu: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). sedangkan waktu penelitian dilakukan secara bertahap hingga selesai penelitian tersebut. 3) Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang antara lain: a) Studi Literatur Pengumpulan data yang lain dilakukan melalui studi literatur, dimana pada studi literatur ini peneliti melakukan pengambilan data yang berasal dari buku-

16

Nurul zuriah, Metodologi penelitian sosial dan pendidikan: teori dan aplikasi (Jakarta:PT bumi aksara, 2006), h. 92. 17 Suharsini Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 13.

11

buku, jurnal,artikel yang termuat diberbagai media cetak yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. b) Wawancara Sumber data yang didapat memalui wawancara, dimana wawancara merupakan pertemuan antara peneliti dan responden, jawaban responden akan menjadi data mentah yang akan dikembangkan oleh peneliti. Secara khusus wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik penelitian. Wawancara juga merupakan metode untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya.18 Peneliti

melakukan

wawancara

denganKepala

SekretariatKomisi

Perlindungan Anak Indonesia Retno Adji Prasetiadju, SH. Penulis melakuakn wawancara dengan maksud untuk menganalisis serta memproses jawaban atas penelitian permasalahan yang diangkat penulis.

G. Sistematika Penelitian Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyusun pembahasan yang menjadi beberapa bagian dari sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan, pada bab ini penulis akan memaparkan permasalahan yang melatarbelakangi pembahasan dan perumusan masalah serta tujuan terkait dalam penelitian peran negara dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia berdasarkan pada penelitian kualitatif. 18

Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.

104.

12

Bab II : Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori dan konsep yang dipergunakan dalam pendekatan yang menjelaskan pokok permasalahan skripsi ini yaitu peran Negara, formulasi kebijakan-kebijakan publik dan tindak kekerasan terhadap anak serta hak asasi manusia. Bab III : Pada bab ini penulis akan membahas gambaran umum tentang masalah kekerasan di Indonesia, seperti: bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dan dampak dari tindak kekerasan, Bab IV : Pada bab ini merupakan bagian yang berisikan tentang permasalahan yang penulis angkat. Penulis akan menjelaskan solusi-solusi yang diberikan oleh negara dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia. Bab V : Pada bab ini penulis akan berusaha untuk menyimpulkan pembahasan mengenai skripsi ini sekaligus menjadi penutup pada pokok permasalahan mengenai kebijakan-kebijakan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak.

13

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL

Bab kedua dalam penelitian ini menggunakan teori dan penjelasan mengenai pengertian dan peran negara, kebijakan-kebijakan publik serta Hak Asasi Manusia dalam menganalisis upaya pemerintah dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak. Teori ini akan menjelaskan bagaimana pemerintah mengatasi tindak kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Sehingga pada bagian ini peneliti menggunakan teori tersebut untuk menjelaskan peran negara dalam upaya mengatasi tindak kekerasan terhadap anak.

A. Negara Negara dapat dilihat sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Menurut Max Weber (Miriam, 49). Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.19 Dan tujuan negara adalah mencapai kebahagiaan rakyatnya.20 Terdapat beberapa fungsi serta peran negara dalam melaksanakan terwujudnya kebahagiaan bagi rakyatnya, yaitu:21

19

Miriam Budirdjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 49. 20 Ibid, h. 54. 21 Ibid, h. 55-56.

14

1. Melaksanaakan penertiban. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Fungsi negara menurut Charles E. Merriam,22 yaitu : keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan.

B. Kebijakan Publik 1. Pengertian Kebijakan Kebijakan publik ada karena untuk mengatasi permasalahan masyarakat umum dan juga dapat digunakan dengan maksud menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kebijakan publik ada berawal dari sebuah tuntutan untuk memperoleh kebijakan yang lebih baik. Kebijakan publik mempunyai pengertian beberapa versi dari setiap tokoh yang mendefinisikan, kebijakan publik menurut James Anderson bahwa arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.23 Kebijakan publik menurut Anderson lebih tepat digunakan karena konsep anderson memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan bukan kepada apa yang diusulkan.

22

Miriam Budirdjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 56. 23 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Yogyakarta: CAPS, 2011), h. 20.

15

Namun, dalam mendefinisikan kebijakan harus tetap mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal tersebut dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup tahap implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Oleh karena itu pengertian mengenai kebijakan publik lebih tepat bila mencakup arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. 2. Tahap-tahap Kebijakan Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang sangat kompleks karena melibatkan banyak proses yang harus dikaji. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:24 a. Tahap Penyusunan Agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menetapkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya banyak masalah-masalah yang ingin masuk ke dalam agenda kebijakan para perumusan kebijakan. Pada tahap ini banyak masalah yang tertunda dalam jagka waktu yang lama, sementara masalah yang lainnya banyak yang tidak disentuh sama sekali. b. Tahap Formulasi Kebijakan Masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan publik dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut akan dicari dan ditentukan cara

24

William N Dunn, Pengantar Analisi Kebijakan Publik ( Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2003), h. 24-25.

16

memecahkan masalah tersebut dan pemecahan masalah tersebut diambil dari beberapa usulan para pembuat kebijakan. c. Tahap Adopsi Kebijakan Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarka oleh para pembuat kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. d. Tahap Implementasi Kebijakan Kebijakan yang telah diambil dilakanakan oleh unit-unit administrai yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapatkan dukungan dari para pelaksana dan ada beberapa implementasi kebijakan ditentang oleh para pelaksana. e. Tahap Evaluasi Kebijakan Tahap evaluasi kebijakan ini setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan dijalankan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah dalam masyarakat.

17

Gambar 1 : Tahap-tahap Perumusan Kebijakan Perumusan Masalah Peramalan (Formulasi Kebijakan) Rekomendasi (Adopsi Kebijakan) Pemantauan ( Implementasi Kebijakan ) Penilaian ( Evaluasi Kebijakan ) Sumber : William N Dunn, Pengantar Analisi Kebijakan Publik ( Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2003), h. 24-25.

C. Tindak Kekerasan, Perlindungan terhadap anak Untuk menghindari dari pengertian dan penafsiran yang berbeba-beda dalam beberapa istilah, maka peneliti memberikan beberapa pengertian istilah istilah dalam penelitian ini. 1. Pengertian Anak Anak diartikan sebagai keturunan kedua dan setiap orang dibawah usia 18 tahun. Anak pada hakekatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.25 2. Pengertian Tindak Kekerasan Kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan dan tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi kepada anak. 25

Wasty soemanto, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1990), cet ke-3, h. 66.

18

Kekerasan Menurut galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Dalam definisi tersebut kekerasan bukan hanya soal memukul, melukai, menganiaya, sampai membunuh, tetapi lebih luas dari itu. Negara menelantarkan rakyatnya sehingga banyak yang menderita kelaparan sampai mati, itu juga termasuk kekerasan. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, dana dan sumber daya yang lain demi segelintir pejabat, itu juga termasuk kekerasaan.26 3. Pengertian Perlindungan Anak Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.27 Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.28

26

I Warsana Windhu, Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan: Dimensi Kekerasan, Tinjuan Teoritis atas Fenomen Kekerasan(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 13. 27 Undang-undang Republik indonsia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. pasal I Butir 2. 28 Ibid, 15.

19

D. Hak Asasi Manusia 1. Hak Asasi Manusia Perspektif Barat Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia bermula dengan lahirnya Magna Charta di Eropa pada 15 Juni 1215 yang membatasi kekuasaan absolut raja, dengan lahirnya Magna Charta merupakan proses lahirnya monarki konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum terdapat pada pasal 21 Magna Charta bahwa “para pangeran dan baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya”, sedangkan pada pasal 40 dijelaskan bahwa “tidak seorangpun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak dan kewajiban”.29 Kemudian muncul Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Bill of Rights) pada tahun 1689 di Inggris. Pada masa itu muncul equality before the law atau manusia sama dimuka hukum. Menurut Bill of Rights asas persamaan harus diwujudkan betapapun berat rintangan yang dihadapi karena tanpa hak persamaan maka hak kebebasan mustahil dapat terwujud. Untuk mewujudkan kebebasan persamaan hak warga negara maka lahirlah teori sosial yang identik dengan masyarakat Eropa dan Amerika.30 Pertama, teori kontrak sosial. Menurut J.J. Rousseau, teori kontrak sosial adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara penguasa dan rakyat didasari oleh sebuah kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak.

29

A Ubaedillah, dkk., Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 253-254. 30 Ibid, h. 253.

20

Kedua, trias politika. Menurut Montesquieu, trias politika adalah teori sistem politik yang membagi kekuasaan pemerintahan negara dalam tiga bagian: pemerintah (eksekutif), parlemen (legislatif), dan kekuasaan peradilan (yudikatif). Ketiga, teori kodrati. Menurut Jhon Locke di dalam masyarakat ada hak hak manusia yang tidak dapat dilanggar oleh negara dan tidak diserahkan kepada negara. Bagi Locke hak dasar tersebut harus dilindungi oleh negara dan menjadi batasan bagi kekuasaan negara yang mutlak. Hak hak kondrati bagi Locke terdiri dari hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Keempat, hak hak dasar persamaan dan kebebasan. Menurut Thomas Jefferson, semua manusia dilahirkan sama dan merdeka. Manusia dianugerahi beberapa hak yang tidak dapat dipisahkan. Termasuk hak kebebasan dan hak kesenangan.31 Kemudian muncullah Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan warga Negara (Declaratio des Droits de I’Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) di Perancis tahun 1789. Ada lima Hak, yaitu: Hak Kepemilikan Harta, Hak kebebasan, Hak persamaan, Hak keamanan dan hak perlawanan.32 Kemudian lahirlah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diterbitkan oleh PBB dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 10 Desember 1948 yang terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu. Pertama, hak personal (hak jaminan kebutuhan peribadi), kedua, hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), ketiga, hak sipil dan politik,

31

Ibid, h. 254. Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, danBudaya (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 32

21

keempat, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan budaya.33 2. Hak Asasi Manusia Perspektif Islam Agama Islam telah menetapkan sejak beberapa abad yang lalu, beberapa hak perorangan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, yang baru diketahui oleh undang-undang duniawi yang menciptakan manusia. Hak Asasi Manusia tidak dilahirkan oleh revolusi Perancis dan tidak pula oleh PBB. Hak yang dimaksudkan adalah meninggikan derajat manusia dan memungkinkan mereka untuk berserikat, berusaha untuk kebajikan manusia umum dan untuk memelihara kemuliaan kemanusiaan serta menghidupkan bakat yang ada pada diri seseorang dan membantu manusia dalam usaha mereka mempergunakan segala kekuatan akal dan tubuh.34 Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia. Islam meletakkan manusia sebagai posisi yang sangat mulia serta sebagai makhluk yang sangat sempurna dan harus dimuliakan.35 Menurut Abu A’la Al-Maududi, Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat di cabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah bersifat permanen, kekal dan abadi.36

33

A Ubaedillah, dkk., Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 254. 34 Teungku Muhammad hasbi Ash shiddieqy. Islam dan HAM (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 8. 35 Ibid,. 253. 36 Ibid, h. 254.

22

Tonggak sejarah islam sebagai agama yang memiliki komitmen yang sangat tinggi kepada hak asasi manusia secara universal dibuktikan dengan deklarasi Nabi Muhammad di Madinah yang biasa dikenal dengan nama piagam Madinah. Dan deklarasi Kairo. terdapat dua prnsip pokok HAM dalam piagam Madinah: pertama semua pemeluk islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa, kedua hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim di dasarkan pada prinsip-prinsip: 1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga 2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama 3. Membela mereka yang teraniaya 4. Saling menasehati 5. Menghormati kebebasan beragama.37 Ketentuan HAM yang terdapat dalam deklarasi kairo adalah 1: hak persamaan dan kebebasan 2. Hak hidup 3. Hak perlindungan diri 4. Hak kehormatan pribadi 5. Hak berkeluarga 6. Hak kesetaraan wanita dengan pria 7. Hak anak dari orang tua 8. Hak mendapatkan pendidikan 9. Hak kebebasan beragama 10. Hak kebebasan mencari suaka 11. Hak memperoleh pekerjaan 12. Hak memperoleh perlakuan sama 13. Hak kepemilikan 14. Hak ketahanan38 3. Hak Asasi Manusia Perspektif Indonesia Pada awal kemerdekaaan Indonesia melalui sidang BPUPKI, Moehammad Hatta bersama dengan Moehammad yamin gigih memperjuangkan peraturan mengenai HAM dalam konstitusi Indonesia pertama kali. Hatta mengakui bahwa Indonesia didirikan atas asas kekeluargaan, akan tetapi perlindungan atas hak-hak

37

Sukron Kamil, dkk., Syariah Islam dan HAM (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 17. 38 A Ubaedillah, dkk., Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 254.

23

warga negara sebagai individu manusia harus tetap diberikan. Hatta menjelaskan bahwa: “hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan, kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru berdasarkan kepada gotongroyong, usaha bersama, tujuan kita ialah membaharui masyarakat. Tetapi disebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan negara baru itu suatu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara...supaya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hak untuk berkumpul dan besidang atau mensyaratkan dan lain-lain. Formuleringnya atau redaksinya boleh diserahkan kepada panitia kecil. Tetapi tanggungan ini perlu untuk menjaga, supaya negara kita tidak menajadi negara kekuasaan sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakyat.”39

Pada masa 1945-1950, konsekuensi sebagai suatu negara yang baru berdiri, Indonesia lebih memberikan penekanan kepada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan dan hak untuk menyatakan pendapat. Dalam upaya untuk mengimplementasikan hak-hak asasi tersebut, maka pemerintah RI memberikan sarananya melalui Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang partai politik dengan tujuan untuk mengatur segala aliran yang ada dalam masyarakat dan pemerintah berharap partai-partai tersebut telah terbentuk sebelum pemilu DPR pada bulan Januari 1946.40 Kemudian perkembangan HAM di Indonesia cukup mengalami perubahan pada masa 1950-1959. Dimana pada masa itu orientasi terhadap HAM lebih

39

R.M. AB Kusuma, lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: menurut Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan kemerdekaan, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, t.t), h. 299. 40 Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 169.

24

ditekankan pada demokrasi liberal yang menggandeng paham kebebasan individu. Implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain:Partai politik dengan berbagai ideologinya, kebebasan pers yang bersifat liberal, pemilihan umum dengan sistem multipartai, parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah dan wacana pemikiran HAM yang kondusif karena memberikan kebebasan41 Selanjutnya pada periode 1959-1966, yang pada periode ini Indonesia berada di bawah naungan demokrasi terpimpin. Dengan penerapan demokrasi terpimpin ini, pemerintah pada masa itu telah melakukan pemasungan HAM, yaitu hak sipil, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dan tulisan. Sikap pemerintah bersifat retriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara.42 Lalu perkembangan HAM di era Orde Baru 1966-1998. Dalam era orde baru, HAM dapat dilihat dalam tiga kurun waktu yang berbeda. 1. Awal pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1967, berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji materiil (judicial riview) yang diberikan kepada Mahkamah Agung.43 2. 1970-1980 pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sikap bertahan (defensif), kekerasan (refresif) yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat membatasi (retriktif) terhadap HAM. Alasan pemerintah adalah bahwa

41

Muhamad erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 169. 42 Ibid, h. 169. 43 Ibid, h.169.

25

HAM merupakan produk pemikiran barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila.44 3. 1990-an HAM tidak lagi hanya bersifat wacana saja melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM, yaitu KOMNAS HAM berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993, tanggal 7 Juni 1993.45 Perkembangan selanjutnya 1998-sekarang HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Serta keluarnya Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/998 tentang Hak Asasi Manusia.46 Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia semakin pesat. hal tersebut dapat ditunjukkan oleh dengan semakin banyaknya instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak asasi manusia yang diratifikasi oleh peraturan perundang-undangan nasional kita. Artinya bahwa pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, hak keamanan, hak hukum, dan hak pemerintahan.47

44

Ibid, h. 170. Ibid, h. 170. 46 Rozali Abdullah, Syamsir, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 16. 47 Muhamad erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 170. 45

26

Gambar 2: Perkembangan HAM di Indonesia Perkembangan HAM di Indonesia 1945 -1950

Penekanan kepada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan dan hak untuk menyatakan pendapat. Tumbuhnya partai-partai politik dengan beragam ideologinya Kebebasan pers yang bersifat liberal Pemilihan umum dengan sistem multipartai Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah

1966 -1998

Pertam a (1967)

Berusaha melindungi kebebasan dasar manusia Adanya hak uji materiil kepada Mahkamah Agung

Kedua (1970-1980)

Pemasungan HAM dengan sikap represif Produk hukum yang bersifat restriktif

Ketiga (1990-an) 1999 -sekarang

Membe rikan perlindungan HAM

Dibentuknya KOMNAS HAM Hak pemerintah hak sosial, hak politik, hak budaya, hak keamanan, hak hukum, hak ekonomi.

Sumber : Muhamad erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 170.

27

E. Hak Asasi Anak Anak dilahirkan merdeka, dan tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan kemerdekaannya tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya. Sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia beranjak dewasa. Dengan demikian bila anak telah menjadi dewasa maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.48 Hak Asasi Anak adalah Hak Asasi Manusia dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 2, menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan berlandaskan undang-undang tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: a. Non diskriminasi, b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. Penghargaan terhadap pendapat anak.49

48 49

Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK, 2012), h. 10-11. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 2.

28

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari HAM, maka prinsip-prinsip HAM berlaku juga sebagai prinsip hak anak. prinsip-prinsip HAM yang utama meliputi:50 1. Prinsip inalienabilitas (tak terenggutkan). menyatakan bahwa hak asasi manusia bukanlah pemberian dan menyatu dalam harkat dan martabat manusia dan tidak dapat dicabut bahkan oleh pemerintah sekalipun. 2. Prinsip universalitas atau bisa disebut dengan non-diskriminasi. Menyatakan bahwa semua manusia memiliki hak-hak yang sama terlepas dari ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, kebangsaan, dll.berlaku untuk semua anak. 3. Prinsip indivisibilitas (kesatuan hak asasi) dan inter-dependensi (saling tergantung). Prinsip ini menyatakan bahwa semua HAM merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pilahkan. Semua hak asasi saling terkaitantar satu dengan yang lainnya. Oelh karena itu semua hak asasi memilliki nilai yang sama dan semua sama pentingnya. 4. Kepentingan terbaik anak. 5. Menghargai pendapat anak dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kematangannya. Dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 pasal 52 ayat 1 dan 2 tentang hak asasi manusia, menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia

50

Mohammad Farid, Panduan Penggunaan Instrumen Pemantauan (yogyakarta: yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 2010), h. 8.

29

dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.51 Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 21, Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental.52

51

Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 ayat 1 dan 2. 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21.

30

BAB III MASALAH KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Bab ketiga ini peneliti menjelaskan masalah-masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia, dari masalah-masalah tersebut peneliti menjabarkan lebih terperinci dengan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan dari bentuk kekerasan dijelaskan yang menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap anak serta dampak atau akibat dari kekerasan terhadap anak tersebut. Pada bab ketiga ini secara garis besar menjelaskan sebab dan akibat terjadinya kekerasan terhadap anak di Indonesia.

A. Masalah-masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia Berbicara tentang masalah kekerasan sama halnya dengan berbicara macam-macam kekerasan yang terjadi terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekretariat KPAI Retno Adji Prasetiadju.53 KPAI membagi masalah-masalah kekerasan di Indonesia menjadi sembilan kategori, yaitu: 1. Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat Pada masalah ini dapat dikategorikan sebagai: Anak korban bencana alam, anak korban kerusuhan, anak jalanan atau anak terlantar, anak terisolasi, dan anak penyandang disabilitas. 2. Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 53

Wawancara Pribadi dengan Retno Adji Prastiaju Kepala Sekretariat KPAI, Jakarta 27 Agustus 2014.

31

Masalah keluarga adalah faktor utama terjadinya kekerasan. Masalah keluarga ini biasanya mengenai hal Perebutan hak kuasa asuh, akses bertemu anak, anak kabur dari rumah atau melarikan anak, anak hilang, pengangkatan anak (adopsi) domestik, pengangkatan anak (adopsi) mancanegara, anak nakal, penelantaran anak atau ekonomi, pengakuan anak temuan, dan pengasuhan anak bermasalah. 3. Agama dan Budaya Agama menjadi tiangnya iman seseorang jika agama disalahartikan maka dapat menimbulkan kekerasan seperti: Ajaran menyimpang (jihad, terorisme), konflik antar agama (kawin campur atau lintas agama, paksaan agama), tayangan yang tidak layak anak, budaya seks bebas, sarana hiburan rekreasi dan budaya bermasalah atau berbahaya, layanan keagamaan anak (keluarga, panti, lembaga pendidikan), perkawinan sirih anak atau pernikahan anak di bawah umur. 4. Hak Sipil dan Partisipasi Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi

32

perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan.54 Salah satu hak anak yang paling wajib dipenuhi adalah masalah sipil dan kebebasan. Namun, pada kenyataannya banyak temuan yang menunjukkan bahwa rendahnya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terkait hak sipil dan kebebasan anak. Masalah dominan dalam kerangka bidang sipil dan kebebasan yang selama ini terjadi meliputi: hak nama dan kewarganegaraan, hak mempertahankan identitas, hak kebebasan menyatakan pendapat, dan hak akses kepada informasi yang layak, hak akta kelahiran. 5. Kesehatan dan Napza Masalah kekerasan jenis ini biasaya sering ditemui pada kasus Mal praktek, penahanan anak di rumah sakit, gizi buruk, anak penyandang cacat, anak keracunan, penyakit menular dan wabah penyakit (HIV/AIDS), kematiaan anak di rumah sakit, fasilitas dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai, anak pengguna NAPZA (rokok, minuman keras, narkotika, dsb). 6. Pendidikan Tindak kekerasan memang tidak diinginkan oleh siapapun,apalagi di bidang pendidikan yang seharusnya menyelesaikan masalah dengan cara edukatif.kekerasan bukan hal yang wajar apalagi di dunia pendidikan tetapi masih banyak tindak kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan ini bisa terjadi antara

54

“Pemenuhan Hak Anak atas Akta Kelahiran dan hak Sipil,” artikel diakses pada 17 September 2014 dari http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiranmerupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/

33

murid dengan murid atau guru dengan murid.55 Kekerasan dalam dunia pendidikan dapat dijumpai seperti: Tawuran pelajar, diskriminasi pendidikan atau intimidasi, sarana dan prasarana sekolah kurang, bulliying, anak membolos sekolah, anak putus sekolah, tidak lulus ujian sekolah, anak korban kebijakan (pungli di sekolah, penyegelan sekolah, tidak boleh ikut ujian, dsb), media pembelajaran atau buku pelajaran yang tidak mendidik. 7. Pornografi dan Cyber Crime Dengan maraknya Media online yang saat ini menjadi akses semua orang dalam melakukan berbagai kegiatan sangat mudah didapatkan oleh anak-anak yang tak jarang lepas dari pengawasan orangtua. Anak-anak dapat dengan mudahnya mengakses semua hal dalam media online dan pada akhirnya tidak jarang anak-anak menjadi korban dari media online tersebut termasuk: Kekerasan seksual online, anak korban pornografi atau pornoaksi (dari internet, CD, material cetak, perilaku orang lain, sumber lainnya), kepemilikan media pornografi. 8. ABH dan Kekerasan Anak berkonflik dengan hukum. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual (pemerkosaan, sodomi, pencabulan, pedofilia), pembunuhan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, bunuh diri, aborsi, kepemilikan senjata tajam, dan penganiayaan. 9. Trafficking dan Eksploitasi Tindak kekerasan ini sangat banyak ditemui di Indonesia. Banyak anakanak yang menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa yang 55

“Kekerasan dalam Dunia Pendidikan,” artikel diakses pada 17 September 2014 dari http://edukasi.kompasiana.com/2014/08/26/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan-683168.html

34

menjadikan anak sebagai: Eksploitasi seks komersil anak, eksploitasi ekonomi dan pekerja anak, perdagangan anak (trafficking), dan prostitusi anak online. Berdasarkan penjelasan mengenai masalah kekerasan diatas, dapat dikatakan bahwa masih banyak masalah kekerasan dalam bentuk apapun yang ditemui di sekitar kita. Namun penanganan yang maksimal belum juga diberikan dan didapatkan. lagi-lagi pihak orangtua, masyarakat dan pemerintah lah yang bertanggungjawab atas penanganan dan penyelesaian masalah kekerasan tersebut.

B. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak Untuk mengetahui tindak kekerasan yang terjadi pada anak tidak sulit dan tidak jauh dari pandangan kita. Realitas kekerasan yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Pemberitaan pada media masa mengenai kekerasan terhadap anak dapat dijumpai setiap hari. Beberapa para ahli mengklarifikasikan bahwa tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud dalam empat bentuk, yaitu:56 a. Kekerasan fisik Kekerasan fisik adalah agresi fisik yang diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat dikategorikan sebagai meninju, memukul, mendorong, menggigit, mencekik, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya.

56

Bagong Suyanto, Masalah sosial anak ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 29-30.

35

b. Kekerasan Psikis Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (decision making). c. Kekerasan Seksual Segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau sadis atau meninggalkan seseorang termasuk mereka yang masih tergolong berusia anakanak setelah melakukan hubungan seksualitas. d. Kekerasan Ekonomi Kekerasan jenis ini sering kali dijumpai pada lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran anak-anak, pengemis anak, pengamen jalanan dan lain-lain banyak ditemukan di Indonesia.

36

C. Faktor Pemicu Kekerasan Terhadap Anak Masyarakat banyak yang sulit memahami mengapa seseorang melukai anak-anak. Masyarakat sering beranggapan bahwa orang yang menganiaya anaknya mengalami kelainan jiwa. Tetapi banyak pelaku penganiayaan sebenarnya menyayangi anak-anak namun cenderung bersikap kurang sabar dan kurang dewasa secara pribadi. Menurut mereka hal tersebut sebagai salah satu dari pengajaran kepada seorang anak. Siti

fatimah,

seorang

pemerhati

masalah

anak

dari

Malaysia

mengungkapkan bahwa terdapat enam kondisi yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak.57 1. Faktor ekonomi Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga dengan anggota yang sangat besar. 58Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen) atau meningkat 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 tercatat 28,07 juta orang (11,37 persen).59 Melihat data tersebut dan kenyataan dilapangan,

57

Bagong Suyanto, Masalah sosial anak ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

h. 33. 58

Ibid,. h. 33. “Jumlah penduduk miskin bertambah,” artikel diakses pada 22 Agustus 2014 dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/01/03/mysfdt-jumlah-penduduk-miskinindonesia-bertambah. 59

37

masih banyak masyarakat Indonesia yang miskin, maka faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terjadinya kekerasan terhadap anak selama ini. 2. Faktor Masalah Keluarga Masalah keluarga ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup menganiaya anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya pelepasan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.60 3. Faktor Perceraian Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya.Angka perceraian pasangan di Indonesia terus meningkat drastis. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Dirjen Badilag MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70 %. Pada tahun 2010, terjadi 285.184 perkara berakhir dengan perceraian di seluruh Indonesia.61 4. Faktor kelahiran anak di luar nikah. Kelahiran anak diluar nikah tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran diluar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak. Belum lagi jika

60

WA Gerungan, Psikologi sosial ( Bandung: PT Refika Aditama, 1988), h. 180. “Angka Perceraian Pasangan Indonesia Naik Drastis 70%,” artikel diakses pada 22 Agustus 2014 dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/24/lya2yg-angkaperceraian-pasangan-indonesia-naik-drastis-70-persen. 61

38

melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan. 5. Faktor permasalahan jiwa atau psikologis Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka tang memiliki problem psikologis. Orang tua yang pada waktu kecil mendapat perlakuan salah, depresi, kelaian karakter atau gangguan jiwa. Hal ini akan berpengaruh pada saat mereka telah menjadi orang tua dan berdampak pada anaknya. 6. Faktor pendidikan Terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap anak-anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai. Disamping itu kekerasan pada anak terjadi karena terinspirasi oleh tayangan-tanyangan televisi atau media-media yang tersebar dimasyarakat yang telah membangun dan menciptakan perilaku tindak kekerasan. Menurut Ismail dalam sebuah model “The Abusive Environment Model” menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu:62 1. Faktor kondisi sang anak Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak dapat terjadi karena faktor pada anak, seperti: anak yang mengalami kelahiran prematur, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis 62

Bagong Suyanto, Masalah sosial anak ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 35-36.

39

sehingga mempengaruhi watak sang anak, kehadiran anak yang tidak dikehendaki dan sebagainya. 2. Faktor pada orang tua Pada faktor orang tua ini lebih kepada pernah atau tidaknya orang tua tersebut mengalami kekerasan atau penganiayaan sewaktu kecil, sering kalimengalami gangguan kepribadia, berusia terlalu muda, sehingga belum matang, terutama sekali mereka yang mendapatkan anak sebelum berusia 20 tahun. Kebanyakan orang tua yang seperti ini kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah. 3. Faktor Lingkungan Sosial Kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adlah milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, sistem keluarga patriakat, nilai masyarakat yang terlalu individualistis dan sebagainya. Namun, berbeda dengan pendapat Retno Adji Prasetiadju,63 faktor terjadinya kekerasan terhadap anak dibagi berdasarkan faktor dari anak itu sendiri, faktor orangtua, situasi keluarga, faktor budaya, dan faktor lainnya. 1. Faktor anak Kepribadian serta prilaku anak itu sendiri yang dapat menimbulkan kekerasan seperti: Anakbandel, anak yang bermasalah di sekolah dan

63

Wawancara Pribadi dengan Retno Adji Prastiaju Kepala Sekretariat KPAI, Jakarta 27 Agustus 2014.

40

lingkungannya, anak yang mudah dan sering nangis, anak yang mengganggu, dan anak yang berisik. 2. Faktor orangtua Banyakorang tua yang menyalahkan anaknya dan menjadikambing hitam bila menerima kegagalan baik dalam kehidupanrumahtangga, pekerjaan, usaha, sehingga ada istilah anak pembawa sial. 3. Situasi keluarga Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, pernikahan siri, sampai kepada upaya pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak dalam berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak

anak

dalam

keluarga.Hubungan

dalam

keluarga

yang

tidak

harmonis,Banyak anak,baby sitter atau pembantu (untuk mengurus anak diperlukan bantuan dari mereka dan apabila ada permasalahan dengan mereka maka anak menjadi korbannya),keluarga terisolasi,Sosial -ekonomi -politik: miskin, padat lingkungan, pengangguran. Masalah interaksi dengan lingkungan juga termasuk dalam permasalahan yang dapat memicu terjadinya kekerasan. 4. Faktor budaya Kepercayaan atau adat tentang pola asuh anak, Hak orangtua atas anak, pergeseran budaya, media massa merupakan salah satu dari beberapa faktor yang dapat terjadinya kekerasan.

41

5. Umum Biasanya faktor lain yang dapat dijumpai dilihat dari Struktur masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki,Pandangan masyarakat tentang kedudukan anak (anak merupakan aset keluarga),Preferensi anak laki-laki (mengutamakan anak laki-laki, sehingga terjadi diskriminasi antara anak laki-laki dan

anak

perempuan;

dan

anak

perempuan

sering

menjadi

korban

kekerasan),Persepsi masyarakat tentang kekerasan.

D.

Dampak yang ditimbulkan Akibat Kekerasan Terhadap Anak Kekerasan terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak

pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. anak yang mendapat kekerasan akan mengalami mimpi-mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tesebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.64 Dampak kekerasan yang terjadi terhadap anak secara fisik, psikis, dan seksual dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Kekerasan Fisik dapat mengakibatkan luka memar, patah tulang, pingsan, luka ringan dan luka berat sehingga dapat mengalami kematian.

64

“Dampak Buruk Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” artikel diakses pada 22 Agustus 2014 dari http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/13/01/16/mgpam4-ini-dampakburuk-kekerasan-seksual-terhadap-anak.

42

2. Kekerasan Psikis dapat mengakibatkan kecemasan yang berlebihan, rasa takut, tidak percaya diri, trauma, emosi dan depresi yang mendalam. 3. Kekerasan Seksual dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, kerusakan pada organ reproduksi, hilangnya virginitas, serta mengalami gangguan jiwa hingga dapat melakukan bunuh diri. Menurut Pinky Saptandari, dampak kekerasan pada anak dalam masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:65 1. Pewarisan lingkaran kekerasan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi. 2. Tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk melakukan kekerasan. 3. Kualitas hidup semua masyarakat merosot, sebab anak yang dianiaya tak mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan kemasyarakatan. Dilihat dari penjelasan diatas, apapun bentuk kekerasan yang dialami oleh anak, adanya saling keterkaitan dari satu dampak dengan dampak yang lainnya. Seperti halnya seorang anak yang mengalami kekerasan fisik sudah pasti akan mengalami kekerasan psikis dan seorang yang mengalami kekerasan seksual akan berdampak pada fisik dan psikis anak tersebut. Kekerasan terhadap anak adalah perilaku tindak penganiayaan terhadap anak-anak. Bentuk kekerasan terhadap anak diklasifikasikan kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Suatu permasalahan anak-anak di Indonesia semakin hari semakin 65

Bagong Suyanto, Masalah sosial anak ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 102-103.

43

memprihatinkan. Segala bentuk penderitaan yang dialami oleh anak-anak Indonesia telah menunjukkan bahwa hak hidup anak sebagai integrasi dari suatu hak asasi manusia telah dibiarkan terancam tanpa penanganan dan solusi. Dengan adanya suatu bentuk-bentuk kekerasan yang telah dijelaskan diatas, maka masyarakat dan pemerintah harus lebih memperhatikan bagaimana menangani masalah kekerasan anak yang ada di Indonesia agar tidak ada lagi terjadi kekerasan terhadap anak. Sebab pada dasarnya anak adalah titipan dan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan seperti yang tertuang dalam ketentuan konvensi hak-hak anak (KHA) maupun ketentuan umum Undang-Undang Perlindungan Anak N0. 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 Tahun termasuk anak dalam kandungan, maka dari itu setiap orangtua, masyarakat, pemerintah dan Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak agar terhindar dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan.

44

BAB IV PERAN NEGARA DALAM UPAYA MENGATASI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Peneliti menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. peneliti juga menjelaskan dan mencantumkan beberapa perumusan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap anak. serta peneliti akan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hak-hak anak. Anak merupakan aset utama bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan secara menyeluruh. kondisi kehidupan anak diseluruh dunia pada saat ini ternyata tidak menjadi lebih baik. Ancaman terhadap anak pada saat ini baik ancaman fisik, mental maupun sosial lebih serius. Negara telah mengupayakan untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap anak secara sederhana dapat dilihat dari terbentuknya Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Indonesia adalah salah satu negara yang telah ikut merafitikasi Konvensi hak Anak (KHA)66 yang telah ditetapkan oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah telah membentuk ini lembaga Komisi Perlindungan Anak.

66

Distia Aviandari, dkk., Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu ( Yogyakarta: Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 2010), h. 56.

45

Indonesia yang bersifat independen dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 74.67

A. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 1. Sejarah Terbentuknya KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),68 dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan penjelasan pasal 75, ayat 1,2,3 dan 4 dari Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris, dan lima orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh 67

Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 74 “Profil Komisi Perlindungan Anak Indonesia,” artikel diakses pada 15 September 2014 dari www.kpai.go.id 68

46

Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan tiga tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Periode I KPAI dimulai pada tahun 2004-2007.69 2. Tugas Pokok dan Fungsi KPAI Pasal 74 Undang-undang Perlindungan Anak dirumuskan “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”. Selanjutnya dalam Pasal 76 Undang-undang Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut70 : a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak. 69

“Profil Komisi Perlindungan Anak Indonesia,” artikel diakses pada 15 September 2014 dari www.kpai.go.id 70 Ibid,.

47

Bersadarkan hasil wawancara dengan Retno Adji Prasetiadju yang menjabat sebagi Kepala Sekretaris KPAI,71 KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAID bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah. KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan KPAID. 3. Visi, Misi, dan Strategi Komisi Perlindungan Anak Indonesia a. Visi“Terwujudnya Indonesia Ramah Anak.” b. Misi: a) Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, b) Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak. c) Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak,

71

Wawancara Pribadi dengan Retno Adji Prasetiadju, Jakarta, 27 Agustus 2014.

48

d) Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, e) Meningkatkan

kuantitas,

kualitas,

dan

utilitas

laporan

pengawasan

perlindungan anak, f) Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat, g) Meningkatkan kinerja organisasi KPAI. c. Strategi: 1. Penggunaan System Building Approach (SBA) Sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi tiga komponen sistem: (a sistem norma dan kebijakan, meliputi aturan dalam perundang-undangan maupun kebijakan turunannya baik di tingkat pusat maupun daerah, b) struktur dan pelayanan, meliputi bagaimana struktur organisasi, kelembagaan dan tata-laksananya, siapa saja aparatur yang bertanggung jawab dan bagaimana kapasitasnya, c) proses, meliputi bagaimana prosedur, mekanisme kordinasi, dan SOP-nya. 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional, kredibel dan terstruktur, sehingga diharapkan tugas dan fungsi KPAI dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. 3. Penguatan kesadaran masyarakat untuk mendorong tersedianya sarana dan prasarana

pendukung

yang

memberikan

kemudahan

akses

terhadap

penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor. 4. Perspektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif dan bukan parsial dalam merespon masalah atau kasus, karena masalah atau kasus anak tidak

49

pernah berdiri sendiri namun selalu beririsan dengan berbagai aspek kehidupan yang kompleks. 5. Diseminasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada berbagai pemangku kewajiban dan penyelenggara perlindungan anak yang meniscayakan adanya child right mainstreaming dalam segala aspek dan level pembangunan secara berkelanjutan. 6. Penguatan mekanisme sistem rujukan (reveral system) dalam penerimaan pengaduan, sehingga KPAI. Hal ini dipandang penting untuk memantapkan proses penanganan masalah perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan masyarakat. 7. Kemitraan strategis dengan pemerintah dan civil society dalam setiap bidang kerja dan isu agar setiap permasalahan bisa mendapatkan rekomendasi dan solusinya yang tepat, serta terpantau perkembangannya. Dengan tujuh langkah strategis tersebut diharapkan berbagai permasalahan anak Indonesia dapat tertangani secara sistemik, holistik, komprehensif dan berkelanjutan, sehingga penyelenggaraan perlindungan anak menjadi makin efektif.72 Penanganan masalah anak berbasis sistem yang demikian merupakan keniscayaan mengingat dewasa ini permasalahan anak semakin kompleks dan makin bervariasi dengan berbagai dimensinya. Sementara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua belum sepenuhnya menjadi pemangku kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak yang efektif sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang Perlindungan Anak.

72

Wawancara Pribadi dengan Reto Adji Praetiadju. Jakarta, 27 Agustus 2014.

50

B. Ratifikasi Konvensi Hak Anak Konvensi Hak Anak (KHA) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud adalah hak asasi manusia untuk anak. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1989. Meskipun demikian, Indonesia tidak menerima seluruh Pasal KHA (total 54 Pasal). Tujuh Pasal kunci yang direservasi oleh Indonesia, yaitu Pasal 1 “Definisi”, Pasal 14 “hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama”, Pasal 16 “hak privasi”, Pasal 17 “hak anak mendapatkan informasi layak anak”, Pasal 21 “Adopsi”, Pasal 22 “Pengungsi Anak”, dan Pasal 29 “tujuan pendidikan”. Ketujuh Pasal ini ditarik oleh Indonesia (Hasan Wirayuda atau Menlu Kabinet Indonesia Bersatu Pertama atau Kabinet SBY-JK) pada tanggal 11 Januari 2005.73 Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak adalah salah satu peran negara dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak. karena dengan adanya KHA setiap negara yang ikut serta dalam perjanjian yang dibuat oleh PBB ini harus melaksanakan program-program yang telah dibuat dan harus memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

73

“Konvensi Hak Anak”, artikel diakses pada 24 September 2014 dari

http://hukum.kompasiana.com/2014/04/22/konvensi-hak-anak-1989-650042.html 51

C. Perumusan Undang-undang Mengenai Perlindungan Anak pada tahun 2002-2013. Kita ketahui bahwa di Indonesia telah memiliki undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anaktelah disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menekan angka kekerasan yg terjadi pada anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Retno adji Prasetiadju dan dilengkapi

dengan

data

sekunder

dari

Komisi

Perlindungan

Anak

Indonesia,74Peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sudah cukup banyak, diantaranya pemerintah telah menetapkan : 1. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 6. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; terkait pemidanaan terhadap pornografi anak.

74

Wawancara Pribadi dengan Retno Adji Prasetiadju, Jakarta, 27 Agustus 2014.

52

8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 9. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 10. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 11. Amandemen Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 12. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014. Selain yang disebutkan di atas, berbagai upaya perlindungan anak telah dilakukan oleh kementerian/lembaga di tingkat nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat (Ormas, Orsos, LSM, Media, serta individu dan korporasi yang concern pada perlindungan anak).75 Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

Retno

Adji

Prasetiadju,76Keberhasilan pembangunan perlindungan anak dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan kesejahteraan anak ditunjukkan dengan capaian pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan yang semakin baik, serta menurunnya jumlah pekerja anak. Di samping itu, telah disusun pula standar prosedur operasional pemulangan korban perdagangan anak, baik dari dalam wilayah RI maupun lintas batas negara. Peraturan perundang-undangan sebagai basis hukum dalam perlindungan anak juga telah mencatat kemajuan, antara lain, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

75 76

Wawancara Pribadi dengan Retno Adji Prasetiadju. Jakarta, 27 Agustus 2014. Wawancara Pribadi dengan Retno Adji Prasetiadju. Jakarta, 27 Agustus 2014.

53

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya yang terkait pemidanaan terhadap pornografi anak. Kebijakan pemerintah di bidang perlindungan anak diarahkan pada:77 1. peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah

anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan

kelangsungan hidup anak. 2. peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. 3. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak. Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, perlindungan anak dilaksanakan melalui tiga fokus prioritas bertujuan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, serta meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Tiga fokus prioritas dijabarkan melalui:78 1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini, peningkatan kualitas kesehatan anak, dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja. 2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan pelindungan sosial anak, peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja

77 78

Ibid,. Wawancara Pribadi dengan Retno Adji Prasetiadju. Jakarta, 27 Agustus 2014.

54

terburuk anak dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan

dan

harmonisasi

peraturan

perundang-undangan

terkait

perlindungan anak, peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak, peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional. D. Pembentukan Kota Layak Anak Pembangunan perlindungan anak telah dilakukan sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”79Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih lanjut telah menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan mencakup hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan diskriminasi, serta melindungi hak-hak anak untuk didengar pendapatnya. Indonesia juga telah berkomitmen untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak (World Fit For Children). Sebagai implementasi dari komitmen tersebut pemerintah mencanangkan kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak.

79

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2.

55

Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.80 Setiap kabupaten/kota berhak menjadi Kota Layak Anak, untuk mewujudkan KLA terdapat pra-syarat sebagai berikut:81 1. Adanya

Kemauan dan komitmen pimpinan

daerah:membangun

dan

memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dicerminkan dalam dokumen peraturan daerah. 2. Baseline data: tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi. 3. Sosialisasi hak anak: menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa. 4. Produk hukum yang ramah anak: tersusunnya sedia peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. 5. Partisipasi anak: tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan.

80

“Definisi KLA,” artikel diakses pada 16 September 2014 http://kla.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=377&Itemid=95 81 “Kota Layak Anak.” artikel diakses pada 1 September 2014 www.kla.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=134:kota-layakanak&catid=56:artikel&Itemid=77

56

dari dari

6. Pemberdayaan keluarga: adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak. 7. Kemitraan dan jaringan: adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. 8. Institusi Perlindungan Anak: Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.82 Namun, sampai saat ini ide kota layak anak masih belum serius diimplementasikan oleh negara. Karena masih ditemukan beberapa kota yang belum menjadi kota layak anak hanya baru menjadi kota menuju layak anak. padahal konsep kota layak anak ini adalah salah satu solusi bagi negara dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak. Konsep kota layak anak menjadi salah satu solusi yang strategis dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak. Mewujudkan kota yang layak anak merupakan keharusan dan tidak ada kompromi. Salah satunya, anak-anak berhak mendapatkan ruang yang layak untuk berekspresi dan menyampaikan aspirasinya. Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kota atau kabupaten yang mengintegrasikan komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Kota layak anak merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan dan prinsip dasar dari Konvensi Hak Anak. apabila konsep kota layak anak ini telah diimplementasikan akan menjadi salah satu cara dalam mengatasi tindak

82

Wawancara Pribadi dengan Retno Adji Prasetiadju. Jakarta, 27 Agustus 2014.

57

kekerasan terhadap anak dan hanya Negara yang dapat mengimplementasikan konsep kota layak anak serta hanya negara yang berhak mengatur melalui kebijakan-kebijakannya.

E. Hambatan dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak Mengatasi tindak kekerasan terhadap anak bukanlah hal yang mudah, pemerintah telah memberikan undang-undang dan kebijakan-kebijakan untuk menekan angka kekerasan. Namun dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut masih banyak ditemukan permasalahan lain yang menghambat proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekretaris KPAI, Retno Adji Prasetiadju,83Adapun permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan anak secara umum menyangkut dua hal: Pertama,belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, pengasuhan, sosial, agama dan budaya, dan hak-hak sipil. Kedua,belum membutuhkan

optimalnya

perlindungan

perlindungan

khusus

karena

khusus

untuk

menjadi

korban

anak

yang

kekerasan,

diskriminasi, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Berbagai data hasil survey dan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas merupakan ilustrasi sekilas tentang permasalahan yang ada.

83

Wawancara Pribadi dengan Retno Adji Prasetiadju. Jakarta, 27 Agustus 2014.

58

Permasalahan anak di Indonesia pada dasarnya merupakan hilir dari belum efektifnya sistem perlindungan anak yang ada. Dengan pendekatan berbasis sistem, hulu dari persoalan anak di Indonesia bisa diidentifikasi sebagai berikut:84 1. Kebijakan Hambatan yag dihadapi dalam kebijakan ini norma perlindungan anak dalam UUD 1945, UU No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak masih belum maksimal implementasinya. Indikasinya adalah:85 a. Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi hak Anak yang berakibat atau berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak. salah satunya adalah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (1) menegaskan “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pasal 32 ayat (2) : “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”. Sementara, menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1) : “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”. Sementara Pasal 28 ayat (1) menegaskan “Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung

84 85

Ibid,. Wawancara Pribadi dengan Retno Adji Prasetiadju. Jakarta, 27 Agustus 2014.

59

jawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya di selenggarakan serendah– rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.86 b. Untuk tingkat daerah, masih sedikit daerah tingkat I dan II yang memiliki Perda Perlindungan Anak yang menempatkan perlindungan anak sebagai sebuah sistem yang holistik dan terintegrasi. 2. Struktur dan Aparatur Persoalan pada level ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:87 a. Para penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah masih beragam tingkat pemahamannya terhadap hak anak. Aparat penegak hukum pun demikian. UU No 23 tahun 2003 dan Konvensi Hak Anak masih belum menjadi referensi wajib seluruh kepala daerah, para legislator dan aparat penegak hukum di pusat dan daerah. Konsekuensi dari kenyataan ini perlindungan anak belum menjadi program yang diprioritaskan, belum didukung oleh infrastuktur yang memadai, termasuk SDM, kelembagaan dan pembiayaannya, serta belum diselenggarakan secara efektif. Tidak jarang bahkan terjadi pengambil kebijakan atau aparat penegak hukum secara nyata mengambil kebijakan atau melakukan penegakan hukum yang melanggar hak anak, padahal semestinya pengambil kebijakan dan penegak hukum itu adalah pihak yang wajib memberikan perlindungan khusus karena kedudukan strukturalnya. b. Belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah.

86

“Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia,” Artikel diakses pada 28 November 2014 dari http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-diindonesia/ 87 Ibid,.

60

c. Masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya pencapaian pembangunan perlindungan anak yang, antara lain, disebabkan oleh masih lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan. Hingga saat ini, belum ada mekanisme komprehensif yang berlaku dari pusat ke daerah, yang ditujukan untuk melindungi anak. Mekanisme yang ada masih bersifat sektoral dan belum memadai sehingga belum dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, dan belum memberikan wadah bagi setiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak, untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak. Di samping itu, sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah, yang mutakhir dan mudah diakses, juga belum tersedia. 3. Kultur dan realitas di masyarakat Beberapa masalah mendasar pada level ini adalah:88 a. banyak nilai-nilai yang hidup di masyarakat masih membenarkan dan melestarikan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta belum memberikan ruang bagi partisipasi anak. Diskriminasi kepada anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak minoritas dianggap hal wajar. Kekerasan dipandang sebagai hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendidik anak. Eksploitasi ekonomi dan seksual dianggap hal yang boleh dilakukan orang tua atas nama kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua.

88

Wawancara Pribadi dengan Retno Adji Prasetiadju. Jakarta, 27 Agustus 2014.

61

b. Keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan dan media secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi anak untuk melakukan tindak kekerasan dan perbuatan tidak terpuji lainnya. c. Informasi tidak ramah anak yang mudah dan bebas diakses di mana-mana. d. Masyarakat permisif terhadap pelanggaran hak anak yang terjadi di sekelilingnya. Pendek kata, hak-hak anak yang belum sepenuhnya dipahami oleh semua orang dewasa, keluarga, dan masyarakat Indonesia telah mengakibatkan terlanggarnya hak-hak anak, minimnya perlindungan khusus untuk mereka dan terjadinya pembiaran atas pelanggaran hak anak

62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Masalah-masalah kekerasan di Indonesia menjadi sembilan kategori, yaitu: Sosial dan anak dalam situasi darurat, keluarga dan pengasuhan alternatif, agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, kesehatan dan napza, pendidikan, pornografi dan cyber crime, ABH dan kekerasan, trafficking dan eksploitasi. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan, yaitu: Faktor ekonomi, faktor masalah keluarga, faktor perceraian, faktor kelahiran anak di luar nikah, faktor permasalahan jiwa atau psikologis, faktor pendidikan, faktor kondisi sang anak, faktor Lingkungan Sosial dan faktor budaya. Dampak kekerasan yang terjadi terhadap anak secara fisik, psikis, dan seksual dampak kekerasan pada anak dalam masyarakat dapat dilihat sebagai berikut: 1. Pewarisan lingkaran kekerasan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi. 2. Tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk melakukan kekerasan. 3. Kualitas hidup semua masyarakat merosot, sebab anak yang dianiaya tak mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan kemasyarakatan.

63

Kita mengetahui

bahwa konstitusi,

Undang-Undang Dasar 1945

mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidupnya, hak untuk tumbuh dan berkembang serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Sementara itu Undang-Undang juga mengamanatkan empat hak bagi anak-anak. Pertama, hak perawatan dan pengasuhan. kedua hak kesehatan. ketiga, hak pendidikan dan rekreasi dan yang keempat, hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Apa yang menjadi hak anak tentu menjadi tugas dan kewajiban semua untuk memberikannya dengan disertai penuh rasa tanggung jawab. Semua itu menjadi tugas dan kewajiban para orang tua, para guru, dan juga jajaran pemerintah di Indonesia. Banyak penyebab anak menjadi korban tindak kekerasan atau terjerumus melakukan tindak kekerasan. Oleh karena itu anak harus dididik sejak dini untuk melindungi diri dari segala bentuk potensi yang dapat menjadikan anak sebagai korban tindak kekerasan. Sedangkan dari luar diri anak, harus dapat membentuk sistem yang mampu memproteksi anak dari segala bentuk ancaman kekerasan baik di rumah, sekolah dan lingkungan. Peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sudah cukup banyak, diantaranya pemerintah telah menetapkan: 1. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

64

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 6. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; terkait pemidanaan terhadap pornografi anak. 8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 9. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 10. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 11. Amandemen Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 12. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014. Berbagai program dan kebijakan hukum telah digulirkan oleh Pemerintah demi melindungi anak-anak bangsa di seluruh penjuru tanah air dari tindak kekerasan. Pemerintah juga telah menetapkan fasilitas dan pusat pelayanan bagi korban kekerasan anak. Namun kurangnya implementasi, kurangnya pemahaman dan kepedulian aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi persoalan tindak kekerasan terhadap anak masih tetap saja ada. Untuk itu sudah menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat maupun pihak-

65

pihak terkait untuk bersinergi agar kasus kekerasan terhadap anak dapat minimalisir. Perlu adanya tindakan tegas kepada para pelaku kekerasan anak agar adanya efek jera sehingga tindak kekerasan tidak berulang kembali.

B. Saran Dengan mengacu pada undang-undang perlindungan anak, penyelesaian kekerasan terhadap anak memerlukan kehadiran dan campur tangan negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Artinya, state dan non state perlu bekerjasama sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing. Dalam perspektif hak asasi manusia sejatinya negaralah yang menjadi aktor utama pemenuhan penyelenggaraan perlindungan anak. Namun ironisnya negara belum memberikan perlindungan anak yang sistemik untuk mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak. Negara sebagai pemegang kewajiban utama yang harus menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi anak dengan solusi terbaik. Selain institusi-institusi negara yang terkait langsung dalam melaksanakan kewajibannya memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, perhatian Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat penting untuk pencegahan dan penghentian kekerasan terhadap anak secara nasional. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga negara independen

yang

mandat

utamanya

adalah

meningkatkan

efektifitas

penyelenggaraan perlindungan anak berkesimpulan bahwa masalah kekerasan

66

terhadap anak harus diselesaikan secara sistemik, holistik dan menyentuh akar masalah, sehingga bisa memutus mata rantai kekerasan yang ada. Pendekatannya mesti komprehensif, semua pihak pemangku kewajiban perlindungan anak mesti terlibat. Karena masalah kekerasan terhadap anak adalah persoalan bangsa, maka kebijakan nasional perlu dibuat secara partisipatoris, agar kebijakan ini dilaksanakan secara nyata dan efektif oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Paradigma

utama

pencegahan

kekerasan

terhadap

anak

adalah

terintegrasinya prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan program kegiatan secara nasional yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ada 5 prinsip perlindungan anak sebagaimana

dinyatakan

dalam

undang-undang

dasar,

undang-undang

perlindungan anak, dan Konvensi Hak Anak, yakni : tanpa kekerasan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak, menjadi spirit dan jiwa penyelenggaraan program kegiatan perlindungan anak dalam berbagai aspeknya. Agar program perlindungan anak berjalan efektif dan implementatif, kebijakan ini perlu didukung struktur, aparatur, proses, dan program yang jelas, yang berangkat dari paradigma integrasi prinsip-prinsip perlindungan anak. Mekanisme kordinasi pusat dan daerah juga sangat penting menjadi perhatian. Khusus untuk anak pelaku kekerasan yang memiliki tingkat agresivitas tinggi, termasuk yang sudah berhadapan dengan hukum, mereka perlu dibina dan didampingi secara khusus dalam Sekolah Layanan Khusus yang bersifat

67

sementara sesuai kebutuhan, sampai mereka dipandang layak untuk dikembalikan ke sekolah regulernya. Upaya ini perlu ditempuh agar anak pelaku kekerasan mendapatkan kesempatan untuk dibina dan direhabilitasi tanpa kehilangan hak pendidikannya. Di sisi lain, anak-anak yang lain juga terlindungi dari kemungkinan diajak dan dilibatkan dalam aksi kekerasan. Disadari bahwa pergeseran pola pengasuhan orang tua yang menyebabkan anak kurang perhatian di satu sisi dan beban kurikulum yang berat di sekolah di sisi lain menjadikan anak berada dalam kondisi mudah terbujuk melakukan kekerasan untuk mengekspresikan ketertekanannya. Demikian pula masifnya tayangan kekerasan dan media online yang sarat kekerasan menjadikan anak terus dibombardir konten kekerasan di semua lingkungan. Hal ini merupakan tantangan yang mengharuskan negara turun tangan. Tantangan penting yang bersifat struktural adalah Otonomi Daerah yang pada titik tertentu menyebabkan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional tidak serta merta diimplementasikan di tingkat daerah, dan kebijakan di tingkat dinas tidak serta merta diimplementasikan. Keadaan ini memang berpotensi menjadikan solusi menghentikan kekerasan tidak bisa berjalan secepat kebijakan yang bersifat sentralistik. Namun, dengan menjadikan persoalan kekerasan terhadap anak inisebagai hal urgen, diyakini langkah-langkah terobosan bisa ditempuh, khususnya oleh state actors,

untuk mencegah dan menghentikan kekerasan

terhadap anak.

68

DAFTAR PUSTAKA

Buku: Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK, 2012. Ahmad Al barry, Zakariya. Hukum Anak-Anak dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1977. Arikunto, Suharsini. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006. Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Islam dan HAM. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999. AB Kusuma, R.M. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Menurut Salinan Dokumen Otentik Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, tanpa tahun. Aviandari, Distia. dkk. Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu tertentu. Yogyakarta: Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 2010. Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009. Dunn, William N.Pengantar Analisi Kebijakan Publik. Yogyakarta: GadjahMada university Press, 2003. El Muhtaj, Majda. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009. Erwin, Muhammad. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung, PT Refika Aditama, 2013. Farid, Mohammad. Panduan Penggunaan Instrumen Pemantauan. yogyakarta: Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 2010.

Gerungan, WA. Psikologi Sosial. Bandung: PT Refika Aditama, 1988. Harrison, Lisa. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Prenada Media Group, 2007. Kamil, Sukron dkk. Syariah Islam dan HAM. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2007. Moeliono, M Anton. Kamus Besar Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988. Setiardja, Gunawan. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Kanisius, 1993. Soemanto, Wasty. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 1990. Suseno, Franz Magnis. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001. 69

Suseno, Franz Magnis. Etika Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992. Suyanto, Bagong. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Syamsir, Rozali Abdullah. Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, 2004. Ubaedillah, A. dkk.Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Winarno, Budi.Kebijakan Publik: Yogyakarta:CAPS, 2011.

Teori,

Proses,

dan

Studi

Kasus.

Windhu, I Warsana. Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan: Dimensi Kekerasan, Tinjauan Teoritis atas Fenomena Kekerasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. Zuriah, Nurul. Metodologi penelitian sosial dan pendidikan: teori dan aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Undang-undang: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila. Undang-Undang Republik Perlindungan Anak.

Indonesia

Nomor

23

Tahun

2002

Tentang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Internet: “Definisi KLA,” artikel diakses pada 16 September 2014 dari http://kla.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=377&It emid=95 Indosiar, “Ayah yang Tabrakan anak kekereta dibekuk,” Artikel diakses 25 November 2014 dari http://www.indosiar.com/patroli/ayah-yangtabrakan-anak-ke-kereta-dibekuk_81306.html. “Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia,” Artikel diakses pada 28 November 2014 dari http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahanperlindungan-anak-di-indonesia/ “Kekerasan Dalam Dunia pendidikan,” artikel diakses pada 17 September 2014 dari http://edukasi.kompasiana.com/2014/08/26/kekerasan-dalam-duniapendidikan-683168.html “Konvensi

Hak

Anak”,

artikel

diakses

pada

24

September

2014

http://hukum.kompasiana.com/2014/04/22/konvensi-hak-anak-1989650042.html 70

dari

“Kota

Layak Anak”, artikel diakses pada 1 September 2014 dari www.kla.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=134:kot a-layak-anak&catid=56:artikel&Itemid=77

Kominfo. “Kekerasan Terhadap Anak,” artikel diakses pada 22 Agustus 2014 darihttp://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1177. “Pemenuhan Hak Anak atas Akta Kelahiran dan Hak Sipil,” artikel diakses pada 17 September 2014 dari http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hakanak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harusdilindungi-konstitusi/ Republika. “Jumlah penduduk miskin bertambah,” arikel diakses pada 22 Agustus 2014 dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/01/03/mysdfjumlah-penduduk-miskin-indonesia-bertambah Republika. “Angka Perceraian Pasangan Indonesia Naik Drastis 70%,” artikel diakses pada 22 Agustus 2014 dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/24/lya2yg-angkaperceraian-pasangan-indonesia-naik-drastis-70-persen. Republika. “Dampak Buruk Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” artikel diakses pada 22 Agustus 2014 dari http://www.republika.co.id/berita/gaya/hidup/parenting/13/01/16/mgpam4 -ini-dampak-buruk-kekerasan-seksual-terhadap-anak Situs Resmi, “Komisi Perlindungan Anak Indonesia,” artikel diakses pada 15 September 2014 dari www.kpai.go.id Tempo. “Kekerasan pada Anak 8 tahun di Depok,” artikel diakses pada September 2014 dari http://www.tempo.coread/news/20130826 Kekerasan-Pada-Anak-8-Tahun-Di-Depok Tempo, “Pembunuhan terhadap anak-anak terjadi di Bandung,” Artikel diakses pada 25 November 2014 dari http://www.tempo.co/read/news/2014/04/16/058571090/Pembunuhanterhadap-Anak-anak-Terjadi-di-Bandung Media Massa: “Kekerasan pada Anak, Pipi Anak Memar di Tempat Penitipan.” Kompas, 5 September 2014. Wawancara: Wawancara Pribadi dengan Retno Adji Prasetiadju. Jakarta, 27 agustus 2014.

71

Transkip Wawancara Narasumber : Retno Adji Prasetiadju, SH (Kepala Sekretariat KPAI) Hari/Tanggal : Rabu, 27 Agustus 2014 Pukul

: 11.00 s/d Selesai

1. Mengapa tingkat kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya? Jawab: Kasus kekerasan, diskriminasi dan perdagangan anak masih kompleks, masih banyaknya rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan, masih terdapatnya nilai-nilai budaya yang permisif terhadap kekerasan dan eksploitasi anak, masih lemahnya penegakan hukum dan belum terbentuknya mekanisme dan struktur perlindungan anak yang komprehensif sampai pada tingkatan masyarakat. 2. Apa yang menjadi faktor pendukung terjadinya kekerasan terhadap anak? Jawab: Faktor anak, faktor orangtua, situasi keluarga dan faktor budaya. 3. Masalah-masalah apa saja yang ditemui dalam upaya melakukan perlindungan anak? Jawab: Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak secara umum menyangkut dua hal: Pertama, belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, pengasuhan, sosial, agama dan budaya, dan hak-hak sipil. Kedua,belum optimalnya perlindungan khusus untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena menjadi korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran dan

72

perlakuan salah lainnya.

Berbagai data hasil survey dan penelitian

sebagaimana dipaparkan di atas merupakan ilustrasi sekilas tentang permasalahan yang ada. 4. Apakah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak efektif digunakan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak? Jawab: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah efektif digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak.Sangat diperlukan perbaikan undang-undang perlindungan anak, karena setelah 12 tahun berjalan undang-undang ini perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan kasus kekerasan yang dialami anak (seperti kasus kekerasan seksual diharapkan hukuman dapat diperberat karena trauma yang ditimbulkan akan mempengaruhi kehidupan seorang anak hingga dewasa). 5. Menurut pantauan KPAI, undang-undang apa saja yang telah dirumuskan oleh pemerintah mengenai masalah perlindungan anak dari tahun 2002 sampai 2014? Jawab: Peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sudah cukup banyak, diantaranya pemerintah telah menetapkan :Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

73

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: terkait pemidanaan terhadap pornografi anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Amandemen Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014. 6. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi KPAI dalam mengatasi tingkat kekerasan terhadap anak? Jawab: Permasalahan anak di Indonesia pada dasarnya merupakan hilir dari belum efektifnya sistem perlindungan anak yang ada. Dengan pendekatan berbasis sistem, hulu dari persoalan anak di Indonesia bisa diidentifikasi sebagai berikut :Pertama, pada

level kebijakan. Pada level ini norma

perlindungan anak dalam UUD 1945, UU No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan

Anak,

Konvensi

Hak

Anak

masih

belum

maksimal

implementasinya.Kedua, pada level struktur dan aparatur. Ketiga, pada level kultur dan realitas di masyarakat. 7. Bagaimana sejarah terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)? Jawab: Dalam upaya realisasi mandat Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

maka dalam pasal 74 bahwa Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Lembaga Negara Independen

74

hadir dengan tugas dan wewenang yang khas dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Tujuan dibentuknya KPAI adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian untuk tercapainya tujuan tersebut, pasal 76 Undang–Undang Perlindungan Anak, mengamanatkan tugas dan fungsi KPAI; (1) Melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; (2) Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Secara teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak diatur dalam Keppres No 77 tahun 2003. Visi dan Misi Persoalan Perlindungan Anak adalah persoalan bersama seluruh komponen bangsa, bahkan seluruh masyarakat dunia. Permasalahan anak diyakini menjadi asset masa depan yang sangat diperlukan bagi kelangsungan kehidupan suatu peradaban bangsa, tetapi pada sisi lain banyak anak-anak diseluruh dunia yang belum memperoleh hak-haknya. Khusus untuk Indonesia, persoalan anak, untuk pemenuhan hak-hak dasar relatif sudah dipenuhi walaupun masih terdapat disparitas yang sangat tajam antara kota desa, Jawa dan luar Jawa, kawasan Barat dan kawasan Timur. Visi “Terwujudnya Indonesia Ramah Anak” Misi

75

Untuk mengimplementasikan Visi tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menetapkan Misi, sebagai berikut: 1.

Meningkatkankomitmen para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak;

2.

Meningkatkan pemahaman dan peranserta masyarakat dalam perlindungan anak;

3.

Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak;

4.

Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak;

5.

Meningkatkan

kuantitas,

kualitas,

dan

utilitas

laporan

pengawasan

perlindungan anak; 6.

Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;

7.

Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.

8. Bagaimana Pemerintah mengatasi tindak kekerasan terhadap anak dan melakukan perlindungan hak-hak anak ditingkat daerah? Jawab: Indonesia telah berkomitmen untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak (World Fit For Children). Sebagai implementasi dari komitmen tersebut pemerintah mencanangkan kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. 76

9. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap anak? Jawab: Begitu mengetahui ada seorang anak mengalami kekerasan dari orang tuanya baik itu melalui pengaduan langsung atau laporan masyarakat maupun pemberitaan media, KPAI akan bergerak mengecek kebenaran permasalahan ini dan mengambil tindakan:Mengamankan anak agar kekerasan tidak berlanjut, Memberikan perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak, Anak akan diamankan dengan dititipkan ke rumah aman atau LPSK atau RSPA.Memberikan penanganan kasus anak sesuai dengan kebutuhan anak.Langkah-langkah

rehabilitasi

terhadap

anak

sebagai

korban

penganiayaan. 10. Apa harapan KPAI pada masa pemerintahan berikutnya dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak? Jawab: Dengan mengacu pada UU Perlindungan Anak, penyelesaian kekerasan terhadap anak memerlukan kehadiran dan campur tangan negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Artinya, state dan non state perlu bekerjasama sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing. Dalam perspektif hak asasi manusia sejatinya negaralah yang menjadi aktor utama pemenuhan penyelenggaraan perlindungan anak. Namun ironisnya negara belum memberikan perlindungan anak yang sistemik untuk mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak. Negara sebagai pemegang kewajiban utama yang harus menyesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi anak dengan solusi terbaik.

77

Pada titik ini, selain institusi-institusi negara yang terkait langsung dalam melaksanakan kewajibannya memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, perhatian Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat penting untuk pencegahan dan penghentian kekerasan terhadap anak secara nasional. Pada level berikutnya, Kemenkokesra dan Polri diperlukan keterlibatannya secara lebih intensif dalam upaya ini. Sinergi dan kordinasi antar institusi di tingkat pusat dan antara pusat dan daerah adalah hal yang niscaya karena perlindungan anak merupakan program pembangunan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012 ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sendiri, sebagai lembaga negara independen

yang mandat utamanya adalah meningkatkan efektifitas

penyelenggaraan perlindungan anak berkesimpulan bahwa masalah kekerasan terhadap anak harus diselesaikan secara sistemik, holistik dan menyentuh akar masalah, sehingga bisa memutus mata rantai kekerasan yang ada. Pendekatannya mesti komprehensif, semua pihak pemangku kewajiban perlindungan anak mesti terlibat. Karena masalah kekerasan terhadap anak adalah persoalan bangsa, maka kebijakan nasional perlu dibuat secara partisipatoris, agar kebijakan ini dilaksanakan secara nyata dan efektif oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pada akhirnya diharapkan bahwa keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan kerja keras, etos dan

78

budaya kerja yang tinggi serta keseriusan seluruh penyelenggara perlindungan anak baik Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua, maka harapan yang dikemukakan di atas akan dapat terwujud.

79

Foto bersama setelah wawancara dengan Ibu Retno Adji Prasetiadju, SH Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 27 Agustus 2014

80