KEBUN TAHUN 2017

DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN/KEBUN TAHUN 2017

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN NOVEMBER 2016

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR................................. i DAFTAR ISI ......................................... ii DAFTAR LAMPIRAN ................................ iv I PENDAHULUAN............................... 1 A. Latar Belakang............................ 1 B. Sasaran Nasional......................... 2 C. Tujuan..................................... 2 II PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.................................... 4 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan................................... 4 B. Spesifikasi Teknis......................... 9 III PELAKSANAAN KEGIATAN.................... 15 A. Ruang Lingkup...................... 15 B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan................................... 19 C. Lokasi, Jenis dan Volume............... 21 D. Simpul Kritis............................... 22 IV PROSES PENGADAAN BARANG............. 23 V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN..... 24 A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan ...... 24 B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan............................ 25 VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN................................... 26 A. Monitoring................................ 26 ii

B. Evaluasi................................... C. Pelaporan................................. VII PEMBIAYAAN.................................. VIII PENUTUP.......................................... Lampiran ................................................

26 26 29 30 31

iii

DAFTAR LAMPIRAN 1. 2. 8.

9.

Halaman 32 Lokasi dan Volume kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun 33 Form Laporan Perkembangan Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun .. 34 Out Line Laporan Akhir ..................... 35 Denah Demplot Mitigasi dan Adaptasi…

iv

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan data kebakaran lahan dan kebun, diperoleh fakta bahwa umumnya kebakaran terjadi di kawasan budidaya baik di lahan mineral maupun lahan gambut sebagai akibat dari aktifitas manusia yang membuka lahan dengan cara membakar. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran di lahan perkebunan, Presiden RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, telah menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pengendalian kebakaran lahan pertanian. Rendahnya produktivitas dan mutu antara lain disebabkan oleh penggunaan benih unggul yang baru mencapai 40%, rendahnya kualitas penerapan Good Agricultural Practicies (GAP) di tingkat petani dan masih tingginya kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Kondisi tersebut diperburuk dengan terjadinya cekaman iklim seperti kekeringan, kebakaran lahan dan banjir. Dampak perubahan iklim yang ditandai dengan terjadinya fenomena iklim ekstrim (kekeringan 1

dan curah hujan tinggi) menyebabkan perubahan pada proses fisiologis tanaman antara lain pada tebu menurunkan rendemen gula, kelapa sawit menurunkan produksi Tandan Buah Segar (TBS), dan pada karet menurunkan produksi latex. Untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim maka perlu dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta dukungan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pada tahun 2017 Direktorat Perlindungan Perkebunan melaksanakan kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun. B. Sasaran Nasional Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim, Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun dan adalah memfasilitasi pencegahan kebakaran, penanganan dampak perubahan iklim dan pengurangan risiko kekeringan dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. C. Tujuan Tujuan kegiatan adalah: 1. Terbangunnya model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan melalui demplot 2

adaptasi kekeringan pada sub sektor perkebunan di provinsi rawan kekeringan. 2. Terhitungnya penurunan emisi gas rumah kaca pada model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat di provinsi lokasi kegiatan. 3. Meningkatkan kesiapsiagaan brigade dalam mengendalikan kebakaran lahan dan kebun secara dini.

3

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pendekatan Umum Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan. a. SK Tim Pelaksana Kegiatan 1) Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. 2) Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim untuk TP provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi. 3) Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim untuk TP kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota. b. Rencana kerja Rencana kerja pelaksanaan masing-masing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana dan mengacu kepada Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan.

4

c. Juklak, Juknis Penanggungjawab kegiatan harus menyusun Juklak/Juknis yang mengacu kepada pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen.Perkebunan. Penyusunan Juklak/Juknis untuk kegiatan TP Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana. d. Koordinasi dan Sosialisasi Koordinasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Perlindungan Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, Surabaya, Ambon dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), dan Dinas Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi kegiatan dilaksanakan. Sosialisasi dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan kepada petani peserta kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun dan pihak terkait lainnya. e. Pelelangan/pengadaan Pelelangan/pengadaan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pelelangan/pengadaan barang dan jasa harus selesai pada bulan Februari 2017. Pengadaan sarana pendukung perlindungan tidak dapat

5

digabungkan dengan pengadaan sarana produksi lainnya. f.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan selama kegiatan berlangsung. g. Laporan 1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan sesuai dengan jadual dan form Pedoman SIMONEV. 2) Laporan akhir kegiatan disampai kan oleh satker pelaksana kegiatan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dan tidak melewati bulan Desember 2017. 2. Prinsip Pendekatan Teknis a. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 1) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Lokasi demplot pada kelompok tani/pekebun di daerah sentra perkebunan rakyat rawan kekeringan. 2) Calon petani peserta tergabung dalam kelompok tani yang aktif.

6

3) Sosialisasi kepada petani dan pihak terkait lainnya dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. 4) Sosialisasi dilakukan setelah penetapan CP/CL. 5) Teknologi yang diterapkan berupa irigasi tetes, pembuatan biopori dan rorak dilaksanakan awal musim kemarau, untuk menghindari cekaman kekeringan. 6) Demplot dilaksanakan pada komoditas perkebunan yang rawan terdampak terhadap kekeringan (kopi, kakao, jambu mete kelapa, karet dan lainlain) dan berada di lokasi rawan kekeringan. 2) Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat 1) Kegiatan dilaksanakan pada daerah yang sudah mendapat kegiatan penerapan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat di tahun sebelumnya. 2) Penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca bekerjasama dengan Balai Penelitian, perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang mampu melakukan penghitungan penurunan

7

emisi gas rumah kaca pada lahan perkebunan b.Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Kegiatan dilaksanakan pada Provinsi/ Kabupaten/Kota sentra tanaman perkebunan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Rawan kebakaran lahan perkebunan 2) Sudah membentuk brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun 3. Tindak Lanjut Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut: a. Tahap Pelaksanaan Kegiatan 1) Perencanaan kegiatan/Jadual kegiatan. 2) Pembuatan Juklak Juknis setiap kegiatan. 3) Menunjuk penanggung jawab dan pelaksana kegiatan. 4) Survei lokasi kegiatan. 5) Koordinasi dengan instansi terkait. 6) Menindaklanjuti rekomendasi hasil pembinaan.

8

b. Tahap Pasca Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun. 1) Diharapkan kelompok tani penerima manfaat dapat menyebarluaskan teknologi kepada kelompok tani disekitarnya. 2) Dinas Kabupaten/kota diharapkan memfasilitasi pembinaan/ pendampingan dan melakukan monev pada petani penerima manfaat secara berkelanjutan agar teknologi dapat diadopsi dengan baik. 3) Pemerintah Daerah memberikan sharing anggaran APBD untuk operasional Brigade Pengendalian Kebakaran dan kegiatan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta penerapan perkebunan rendah emisi karbon di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. B. Spesifikasi Teknis 1. Kriteria a. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 1) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim a)

Kriteria daerah rawan kekeringan Daerah dengan bulan kering selama setahun minimal empat bulan kering. Bulan kering dengan hujan

9

b)

c)

bulanan kurang dari 60 mm (buku kesesuaian lahan-Schmidt-Ferguson). Demplot adaptasi kekeringan untuk tanaman kopi, kakao jambu mete, kelapa, karet dan lainnya sebanyak 1 unit dengan luasan 2 ha dan terdapat sumber air di sekitar lokasi demplot. Sebagai kontrol disiapkan lokasi yang tidak diberi perlakuan. Mesin pompa disesuaikan dengan sumber air pada lokasi kegiatan.

2) Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat Kegiatan perhitungan dilaksanakan pada daerah yang sudah melakukan penerapan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat di tahun sebelumnya. b. Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun a) Kegiatan dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.

10

2. Metode a. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 1) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim a) Demplot Mitigasi dan Adaptasi  Melakukan pemangkasan dan sanitasi sesuai dengan budidaya tanaman yang baik.  Pembuatan rorak dengan ukuran rorak 0,8 m x 0,4 m x 0,4 m, dengan jumlah rorak minimal 25% dari populasi tanaman. Rorak dipergunakan untuk menampung bahan organik yang berasal dari serasah atau sisa-sisa daun kering.  Pembuatan istana cacing (biopori) Pada setiap tanaman di buat 2 buah lubang dengan diameter 15 cm dan kedalaman 50 cm. Lubang di tempatkan di antara tanaman dengan jarak sesuai lebar kanopi dan diisi bahan organik (kotoran ternak dan serasah tanaman). Jika populasi cacing tanah setempat sangat sedikit agar ditambah (diintrodusir) dari tempat lain.  Pembuatan water)

irigasi

tetes

(drip

11

Penempatan bumbung bambu/ botol ditempatkan di atas tanah atau dibenamkan setengah ke dalam tanah. Letak irigasi tetes di atas istana cacing (Lampiran 1).  Pemupukan tanaman Setiap pohon diberi pupuk organik sesuai dengan kebutuhan.  Penyediaan air menggunakan alat pompa air dan penampung air.  Pengamatan hasil dilakukan 3 bulan perlakuan terhadap :

demplot setelah

a) Kondisi fisik tanaman antara lain : jumlah flush (daun/pucuk) yang muncul, diameter batang, jumlah/berat buah saat panen. b) Pengamatan kondisi tanah secara sederhana meliputi struktur tanah (kegemburan) saat sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. b) Pembinaan serta Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dilaksanakan dengan tahapan, sebagai berikut:  Sosialisasi kegiatan kepada kelompok tani. 12

 

Kegiatan dilakukan di lokasi sekitar demplot. Narasumber berasal dari Dinas Perkebunan/UPTD.

2) Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat Kegiatan dilaksanakan sebagai berikut:

dengan

tahapan

a) Penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca: 

Penghitungan penurunan emisi karbon dilaksanakan di lokasi kegiatan penerapan model perkebunan rendah emisi karbon tahun sebelumnya (2014, 2015 dan 2016).



Melakukan kerjasama dengan Balai Penelitian, perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang mampu melakukan penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca pada lahan perkebunan.



Operasional penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan oleh Balai Penelitian, perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang mampu melakukan penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca pada lahan perkebunan. 13

b. Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun a) Brigade melakukan perawatan sarana prasarana pengendalian kebakaran selama 1 (satu) tahun; b) Transport dapat diberikan setelah Brigade melakukan kegiatan (sosialisasi, patroli, pembinaan dan pemadaman); c) Honor Brigade diberikan untuk 5 (lima) bulan; d) Makanan penambah daya tahan tubuh diberikan kepada anggota brigade sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu selama 5 (lima) bulan.

14

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup 1. Antisipasi Dampak perubahan Iklim a. Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim 1) Kegiatan diprioritaskan rawan kekeringan.

pada

daerah

2) Kegiatan meliputi sosialiasi pembangunan demplot mitigasi adaptasi dampak perubahan iklim.

dan dan

3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

3

Uraian

- Dana - SDM - Perlengkapan pembuatan demplot - Materi sosialisasi. Output/Keluaran Pembangunan demplot rintisan model adaptasi kekeringan Outcome/hasil - Menurunnya kerugian yang timbulkan akibat perubahan iklim pada tanaman perkebunan di 15

sekitar lokasi kegiatan; - Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan melakukan aplikasi kegiatan mitigasi dan adaptasi di kebun masing-masing; - Mempertahankan produktivitas tanaman perkebunan di sekitar lokasi kegiatan. b. Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat 1) Kegiatan dilaksanakan pada daerah yang telah melakukan penerapan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat di tahun sebelumnya. 2) Kegiatan berupa penghitungan penurunan emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat. 3) Indikator Kinerja No Indikator 1. Input/Masukan

Uraian - Dana 16

2.

3.

- SDM - Teknologi Output/Keluaran Terhitungnya penurunan emisi karbon pada subsektor perkebunan Outcome/hasil Penurunan Emisi Karbon pada perkebunan kopi rakyat di lokasi kegiatan.

2. Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun a. Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Kegiatan dilaksanakan di provinsi/kabupaten rawan kebakaran. 2) Kegiatan berupa operasional brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun. 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

Uraian - Dana - SDM - Makanan

17

No

Indikator -

2

Output/Keluaran

-

-

3

Outcome/hasil

-

Uraian Penambah Daya Tahan Tubuh Bahan Bakar Pompa Terfasilitasinya operasional brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun Terlaksananya pemadaman kebakaran lahan dan kebun oleh brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun Brigade dapat turut berperan aktif dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun dengan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia.

18

B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun untuk TP provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan. 2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan BBPPTP (Medan/ Surabaya/Ambon)/BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan pihak-pihak terkait lainnya. 3. Kewenangan dan tanggung jawab : a. Direktorat Perlindungan Perkebunan 1) Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis; 2) Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi.

pembinaan,

b. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan 1) Menetapkan Tim Pelaksana kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun di tingkat provinsi; 2) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, BBPPTP Medan/Surabaya/ Ambon/BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi 19

perkebunan, lainnya;

serta

institusi

terkait

3) Membuat Petunjuk Pelaksanaan untuk kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim; 4) Melakukan verifikasi CP/CL bersama Dinas Kabupaten; 5) Menetapkan CP/CL kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun ; 6) Melakukan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat; 7) Sosialisasi kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun bersama-sama Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan; 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. c. Dinas Kabupaten/Kota perkebunan

yang

membidangi

1) Menetapkan Tim Pelaksana kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun untuk TP kabupaten; 20

2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, BBPPTP (Medan/ Surabaya/Ambon), BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), Direktorat Jenderal Perkebunan, dan pihak terkait lainnya; 3) Membuat juknis kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun; 4) Melakukan CP/CL;

verifikasi

dan

penetapan

5) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan monev kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun; 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. d. Kelompok Tani/Petani : 1) Mengikuti sosialisasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun ; 2) Melakukan seluruh tahapan kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun . C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, Jenis dan Volume kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan 21

Pencegahan Kebakaran terdapat pada lampiran 2. D. Simpul Kritis 1.

2.

3.

4.

Lahan/Kebun

Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu (tidak pada musim kemarau) dan lokasi bukan pada daerah rawan kekeringan sehingga tidak tepat sasaran. Oleh karena itu diharapkan Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dalam menentukan dan menetapkan CP/CL yang tepat sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan tidak mengacu pada pedoman teknis pelaksanaan kegiatan (calon lahan, petani dan lokasi), sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu pelaksana kegiatan agar mengikuti pedoman teknis pelaksanaan kegiatan. Kurangnya penyebaran informasi sehingga dampak kegiatan tidak dirasakan oleh masyarakat lainnya. Diharapkan agar Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi lokasi kegiatan dapat memfasilitasi upaya diseminasi kegiatan di lokasi lainnya. Tahapan pelaksanaan kegiatan tidak mengacu pada pedoman teknis pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu pelaksana kegiatan agar sesuai dengan Pedumtek kegiatan. 22

IV.

PROSES PENGADAAN BARANG

Pengadaan barang dan jasa kegiatan Perlindungan Perkebunan untuk dana Tugas Perbantuan (TP) Direktorat Jenderal Perkebunan mengacu kepada Perpres No 54 tahun 2010 dan Perpres No.70 tahun 2012. Semua kegiatan pengadaan barang dan jasa yang melalui proses tender, pelaksanaan dan penetapan pemenang harus sudah sesuai dengan usulan rencana yang disampaikan oleh Satker pada awal tahun kegiatan.

23

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan, Pengendalian, dan Pendampingan

Pengawalan

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dana dekonsentrasi Provinsi dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan unsur penanggung jawab kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan. Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan terhadap pelaksana kegiatan (Man), pembiayaan (Money), Metode, dan bahan-bahan yang dipergunakan (Material). Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui pemberian rekomendasi dan pemecahan masalah terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mengakselerasi

24

kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan. B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan minimal satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pembinaan, pengendalian dan pengawalan efektif dan efisien. Direktorat Perlindungan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawalan kegiatan pemberdayaan perangkat pada seluruh wilayah pelaksana kegiatan. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan perangkat tingkat provinsi. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten/kota melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan perangkat tingkat kabupaten/kota.

25

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah kerja masingmasing. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada wilayah kerja masing-masing. C. Pelaporan Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada penanggung jawab/pembina kegiatan mengacu kepada pedoman outline 26

penyusunan laporan dan SIMONEV serta bentuk laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 1. Jenis Laporan : a. Laporan Mingguan Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jum’at. b. Laporan Bulanan Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. c. Laporan Triwulan Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan fisik dan keuangan (Lampiran 3) pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya . d. Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan 27

kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail 2. Out Line Laporan Out line laporan akhir kegiatan seperti dalam lampiran 9.

28

VII. PEMBIAYAAN Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan di daerah antara lain didanai dari APBN tahun anggaran 2017 melalui anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Ditjen. Perkebunan.

29

VIII. PENUTUP Pelaksanaan kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim, Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun diharapkan mampu berkontribusi dalam mengurangi kerugian akibat dampak perubahan iklim. Untuk keberhasilan pelaksanaannya diperlukan koordinasi, komitmen dan kerjasama, serta upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

-----ooo-----

30

LAMPIRAN

31

Lampiran 1. Denah Demplot Mitigasi dan Adaptasi

32

Lampiran 2. Lokasi dan Volume kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Provinsi RIAU JAMBI SUMSEL KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM

1 1 1 1 1 1 1

Volume Prov Prov Prov Prov Prov Prov Prov

Mitigasi dan AdaptasiPerubahanIklim No 1. 2. 3. 4.

Provinsi JAWA TENGAH DIY BANTEN NTB

1 1 1 1

Volume KT KT KT KT

Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat No 1. 2. 3. 4.

Provinsi JAWA TENGAH NTB NTT BALI

1 1 1 1

Volume KT KT KT KT

33

Lampiran 3. Form Laporan Perkembangan Realisasi Fisik Dan KeuanganKegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun KEGIATAN : PROVINSI : KABUPATEN : LUAS : POSISI : (Tanggal/bulan/tahun) NO URAIAN

PAGU (Rp)

REALISASI KEUANGAN Rp %

REALISASI FISIK (%)

PERMAS ALAHAN

RTL

34

Lampiran 4. Out Line Laporan Akhir Laporan akhir dibuat sesuai out line sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Indikator Kinerja II. TINJAUAN PUSTAKA III.PELAKSANAAN KEGIATAN A. Waktu dan Lokasi B. Alat dan Bahan C. Metode D. Tahap Aktivitas/Kegiatan/ Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan IV. HASIL DAN PEMBAHASAN V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut VI. DAFTAR PUSTAKA VII. LAMPIRAN

35