KEBUN TAHUN 2016

DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN/KEBUN TAHUN 2016

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARET 2016

KATA PENGANTAR Pedoman Teknis kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun di daerah tahun 2016 disusun dalam rangka memberikan rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistematika Pedoman Teknis terdiri dari 8 (delapan) Bab, yaitu: Bab I. Pendahuluan, Bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan, Bab III. Pelaksanaan Kegiatan, Bab IV. Proses Pengadaan Barang, Bab V. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan, Bab VI. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Bab VII. Pembiayaan, serta Bab VIII. Penutup. Pedoman Teknis harus menjadi acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan pelaksanaan kegiatan. Jakarta, 31 Maret 2016 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS. Nip.195607281986031001

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR................................. i DAFTAR ISI ......................................... ii DAFTAR LAMPIRAN ................................ iv I PENDAHULUAN............................... 1 A. Latar Belakang............................ 1 B. Sasaran Nasional......................... 2 C. Tujuan..................................... 2 D. Pengertian Umum........................ 3 II PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.................................... 7 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan................................... 7 B. Spesifikasi Teknis......................... 14 III PELAKSANAAN KEGIATAN.................... 28 A. Ruang Lingkup...................... 28 B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan................................... 34 C. Lokasi, Jenis dan Volume............... 37 D. Simpul Kritis............................... 38 IV PROSES PENGADAAN BARANG............. 40 V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN..... 41 A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan ...... 41 B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan............................ 42

ii

VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN................................... A. Monitoring................................ B. Evaluasi................................... C. Pelaporan................................. VII PEMBIAYAAN.................................. VIII PENUTUP.......................................... Lampiran ................................................

43 43 43 43 46 47 48

iii

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. 2. 3.

4 5. 6. 7. 8.

9.

Spesifikasi alat pengendalian kebakaran lahan dan kebun ............................. Spesifikasi Alat pada Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi rakyat.............. Contoh Rumah Kompos Pada Kegiatan Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat …................................ Perlengkapan Pengaman Diri Regu KTPA . Pompa Pemadam dan Perlengkapannya … Penerapan Demplot Mitigasi dan Adaptasi…

Lokasi dan Volume kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun Form Laporan Perkembangan Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun .. Out Line Laporan Akhir .....................

49 51

53 55 55 56 57

60 61

iv

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Luas areal perkebunan Indonesia sampai dengan tahun 2013 sekitar 22,64 juta ha dan yang diusahakan oleh rakyat sekitar 70% dari total areal perkebunan. Produktivitas baru mencapai 58% dari potensi. Rendahnya produktivitas dan mutu antara lain disebabkan oleh penggunaan benih unggul yang baru mencapai 40%, rendahnya kualitas penerapan Good Agricultural Practicies (GAP) di tingkat petani dan masih tingginya kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Kondisi tersebut diperburuk dengan terjadinya cekaman iklim seperti kekeringan, kebakaran lahan dan banjir. Luas areal perkebunan dan lahan masyarakat yang mengalami kebakaran pada tahun 2014 seluas 38.642,68 ha. Sedangkan pada tahun 2015, luas areal perkebunan yang rusak akibat Erupsi seluas 13.148 ha dan Kekeringan seluas 249.195 ha. Dampak perubahan iklim yang ditandai dengan terjadinya fenomena iklim ekstrim (kekeringan dan curah hujan tinggi) menyebabkan perubahan pada proses fisiologis tanaman antara lain pada tebu menurunkan rendemen gula, kelapa sawit menurunkan produksi Tandan Buah Segar (TBS), 1

dan pada karet menurunkan produksi latex. Untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim maka perlu dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta dukungan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pada tahun 2016 Direktorat Perlindungan Perkebunan melaksanakan kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun. B. Sasaran Nasional Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim, Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun dan adalah memfasilitasi pencegahan kebakaran, penanganan dampak perubahan iklim dan pengurangan risiko kekeringan dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. C. Tujuan Tujuan kegiatan adalah: 1. Mengantisipasi dampak perubahan iklim secara dini melalui kegiatan pemantauan kebakaran lahan dan kebun, dampak perubahan iklim dan bencana alam. 2

2. Terjalinnya kerjasama antar instansi pemerintah di daerah, pelaku usaha perkebunan, petani dan masyarakat dalam upaya Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun. 3. Menyediakan model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan melalui demplot adaptasi kekeringan pada sub sektor perkebunan di provinsi rawan kekeringan. 4. Meningkatkan kesadaran pekebun untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan memanfaatkan pupuk organik dalam rangka menurunkan emisi GRK melalui penerapan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat. 5. Terjalinnya kerjasama antar instansi pemerintah di daerah, pelaku usaha perkebunan, petani dan masyarakat dalam upaya Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun. 6. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan, pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan memfasilitasi kelompok tani dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun. D. Pengertian Umum 1. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. 3

2. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. 3. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 4. Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi. 5. Adaptasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk penyesuaian sistem produksi terhadap pemanasan dan perubahan iklim global. 6. Perkebunan rendah emisi adalah teknologi yang digunakan dalam budidaya perkebunan dengan cara meningkatkan atau mempertahankan hasil produksi perkebunan secara optimal dengan emisi gas rumah kaca sekecil mungkin. 7. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman dan 4

penanganan pasca kebakaran di lahan dan kebun. 8. Hotspot berdasarkan Permenhut No P.12 tahun 2009 adalah suatu indikator kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu disekitarnya. 9. Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun adalah satuan kerja yang berada di Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran lahan dan kebun 10. Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi, lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang terdaftar di Badan Koordinasi Penyuluhan. 12. Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) adalah kelompok tani/lokasi yang akan diusulkan menjadi peserta kegiatan yang akan dilaksanakan. 5

13. Apel siaga adalah apel untuk mengetahui persiapan regu brigade/KTPA dalam pengendalian kebakaran.

6

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pendekatan Umum Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan. a. SK Tim Pelaksana Kegiatan 1) Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. 2) Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim untuk TP provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi. 3) Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim untuk TP kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota. b. Rencana kerja Rencana kerja pelaksanaan masing-masing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana dan mengacu kepada Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan.

7

c. Juklak, Juknis Penanggungjawab kegiatan harus menyusun Juklak/Juknis yang mengacu kepada pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen.Perkebunan. Penyusunan Juklak/Juknis untuk kegiatan TP Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana. d. Koordinasi dan Sosialisasi Koordinasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Perlindungan Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, Surabaya, Ambon dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), dan Dinas Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi kegiatan dilaksanakan. Sosialisasi dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan kepada petani peserta kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun dan pihak terkait lainnya. e. Pelelangan/pengadaan Pelelangan/pengadaan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pelelangan/pengadaan barang dan jasa harus selesai pada bulan Februari 2016. Pengadaan sarana pendukung perlindungan tidak dapat

8

digabungkan dengan pengadaan sarana produksi lainnya. f.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan selama kegiatan berlangsung. g. Laporan 1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan sesuai dengan jadual dan form Pedoman SIMONEV. 2) Laporan akhir kegiatan disampai kan oleh satker pelaksana kegiatan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dan tidak melewati bulan Desember 2016. 2. Prinsip Pendekatan Teknis a. Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim, dan Bencana Alam Kegiatan dilaksanakan pada sentra tanaman perkebunan kriteria sebagai berikut: a) Provinsi

rawan

kebakaran,

Provinsi dengan dampak 9

perubahan iklim dan bencana alam. b. Apel Siaga Penanggulangan Lahan dan Kebun

Kebakaran

1) Kegiatan dilaksanakan di Provinsi sentra tanaman perkebunan pada daerah rawan kebakaran dan kekeringan. 2) Arahan yang disampaikan kepada pelaku usaha perkebunan meliputi kebijakan pencegahan kebakaran pada lahan dan kebun serta penanganan dampak perubahan iklim; kesiapan dalam menghadapi kebakaran lahan dan kebun; penerapan teknologi PLTB; koordinasi penanganan kebakaran lahan dan kebun serta penandatanganan kesepakatan pelaku usaha perkebunan dalam mengendalikan kebakaran lahan dan kebun. 3) Peserta apel siaga adalah pejabat dinas provinsi/ kabupaten/ kota, regu pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang dimiliki perusahaan perkebunan, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Regu Pemadam Kebakaran (Damkar), Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun serta Kelompok Tani Peduli Api. 4) Waktu pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada awal musim kemarau.

10

c. Operasional Brigade Kegiatan dilaksanakan pada Provinsi/ Kabupaten/Kota sentra tanaman perkebunan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Rawan kebakaran, dampak perubahan iklim dan bencana alam. 2) Sudah membentuk brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun b. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 1) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun a) Kegiatan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota sentra Penerapan tanaman perkebunan provinsi rawan kebakaran. b) Sasaran pemberdayaan adalah melalui pendekatan kepada kelompok petani/pekebun yang berada pada lokasi rawan kebakaran. c) Waktu pelaksanaan menjelang awal musim kemarau. d) Sosialisasi dengan cara paparan, praktek lapangan/ simulasi dan diskusi.

11

2) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Lokasi demplot pada kelompok tani/pekebun di daerah sentra perkebunan rakyat rawan kekeringan. 2) Calon petani peserta tergabung dalam kelompok tani yang aktif. 3) Sosialisasi kepada petani dan pihak terkait lainnya dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. 4) Sosialisasi dilakukan setelah penetapan CP/CL. 5) Teknologi yang diterapkan berupa irigasi tetes, pembuatan biopori dan rorak dilaksanakan awal musim kemarau, untuk menghindari cekaman lingkungan. 6) Demplot dilaksanakan pada komoditas perkebunan yang peka terhadap kekeringan (kopi, kakao, jambu mete kelapa, karet dan lain-lain) dan berada di lokasi rawan kekeringan. 3) Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat 1) Kegiatan dilaksanakan pada daerah sentra perkebunan kopi rakyat. 2) Dilakukan Pada kelompok yang diikuti oleh 25 orang petani dengan luas areal masing-masing 0,5 hektar

12

3) Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara pendekatan kelompok. 4) Sosialisasi dilakukan setelah penetapan CP/CL kepada petani dan pihak terkait lainnya dan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. 5) Pupuk kompos dibuat dari hasil limbah kebun kopi, sisa pakan ternak dan kotoran ternak yang dibuat dengan cara sistem tertutup untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca. 6) Hasil pengolahan pupuk kompos diutamakan untuk aplikasi pemupukan lahan perkebunan kopi rakyat yang tergabung dalam kelompok tani. 3. Tindak Lanjut Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut: a. Tahap Pelaksanaan Kegiatan 1) Perencanaan kegiatan/Jadual kegiatan. 2) Pembuatan Juklak Juknis setiap kegiatan. 3) Menunjuk penanggung jawab dan pelaksana kegiatan. 4) Survei lokasi kegiatan. 5) Koordinasi dengan instansi terkait. 6) Menindaklanjuti rekomendasi hasil pembinaan. b. Tahap Pasca Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun. Dinas 13

provinsi/kabupaten/kota melakukan pembinaan dan inventarisasi tentang SDM, prasarana sarana dan sistem pengendalian kebakaran pada pelaku usaha perkebunan (petani dan perusahaan perkebunan). 1) Terus meningkatkan peran serta KTPA dalam mengendalikan kebakaran secara dini. 2) Kelompok tani pelaksana demplot mitigasi dan adaptasi serta Penerapan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat diharapkan dapat menerapkan dan menyebarluaskan teknologi kepada petani di sekitarnya. 3) Dinas Kabupaten/kota diharapkan memfasilitasi pembinaan/ pendampingan dan melakukan evaluasi pada petani alumni demplot mitigasi dan adaptasi serta Penerapan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat secara berkelanjutan agar teknologi dapat diadopsi dengan baik. B. Spesifikasi Teknis 1. Kriteria a. Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim serta Bencana Alam 14

a) Kegiatan dilaksanakan di provinsi dengan rekaman hot spot tahun 2014 minimal 100 titik. b) Provinsi yang mempunyai lahan gambut yang sering terjadi kebakaran. 2) Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun a) Provinsi dengan rekaman hot spot tahun 2014 minimal 100 titik; b) Provinsi yang memiliki lahan gambut; c) Apel Siaga dilaksanakan dalam bentuk apel di lapangan atau pertemuan di dalam ruangan dengan diikuti oleh regu pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang dimiliki perusahaan perkebunan, Manggala Agni, BPBD, Regu Damkar dan Masyarakat Peduli Api; d) Materi disampaikan dalam bentuk instruksi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran lahan dan kebun. 3) Operasional Brigade a) Pelatihan pengendalian kebakaran lahan dan kebun diarahkan bagi petugas brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun tingkat provinsi dan kabupaten.

15

b) Pelatihan pengendalian kebakaran lahan dan kebun dilaksanakan bekerja sama dengan Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bendana Daerah (BPBD) dan Asosiasi/Instansi terkait lainnya. c) Pemberian honor bagi petugas pemadam, dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan patroli/ pemantauan dan pemadaman kebakaran, yang dibuktikan dengan laporan hasil patroli/pemantauan dan pemadaman kebakaran. b. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 1) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun a) b)

c)

Kelompok petani/pekebun yang berada pada lokasi rawan kebakaran. Berdasarkan survey CP/CL merupakan kelompok tani yang memiliki potensi dan resiko melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Spesifikasi alat pengendalian kebakaran lahan dan kebun seperti pada Lampiran 1.

16

2) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim a)

b)

c)

Kriteria daerah rawan kekeringan Daerah dengan bulan kering selama setahun minimal empat bulan kering. Bulan kering dengan hujan bulanan kurang dari 60 mm (buku kesesuaian lahan-Schmidt-Ferguson). Demplot adaptasi kekeringan untuk tanaman kopi, kakao jambu mete, kelapa, karet dan lainnya sebanyak 1 unit dengan luasan 2 ha dan terdapat sumber air di sekitar lokasi demplot. Sebagai kontrol disiapkan lokasi yang tidak diberi perlakuan. Mesin pompa disesuaikan dengan sumber air pada lokasi kegiatan.

3) Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat a) b)

Kegiatan dilaksanakan pada daerah sentra perkebunan kopi rakyat. Dimensi rorak pada tanah mineral yang disarankan adalah: kedalaman 60 cm, lebar 50 cm, dan panjang berkisar antara 50-200 cm. Panjang rorak dibuat sejajar kontur atau memotong lereng. Jarak ke samping antara satu rorak dengan rorak lainnya berkisar 100-150 cm, sedangkan jarak horizontal 20 m pada lereng yang landai dan agak 17

c)

d)

e)

miring sampai 10 m pada lereng yang lebih curam. Dimensi rorak pada lahan gambut disesuaikan dengan kedalaman gambut di lokasi dengan memperhatikan kapasitas minimum rorak. Dimensi rorak yang akan dipilih disesuaikan dengan kapasitas air atau sedimen dan bahan-bahan terangkut lainnya yang akan ditampung. Jenis kambing yang di gunakan adalah kambing lokal, memiliki nilai ekonomis yang baik, mudah dipelihara dan dinyatakan sehat oleh dinas peternakan setempat. Spesifikasi mesin dalam Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat seperti pada Lampiran 2. Contoh desain rumah kompos tersaji pada lampiran 3.

2. Metode a. Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam

18

a) Inventarisir sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) di wilayah kerjanya. b) Melakukan inventarisir kelengkapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai standar minimal sarana prasarana pengendalian kebakaran yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan. c) Membuat berita acara hasil inventarisir sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di perusahaan perkebunan. d) Memberikan pembinaan dalam bentuk teguran secara lisan maupun tertulis bagi perusahaan perkebunan yang tidak melengkapi sarana prasarana pengendalian kebakaran sesuai syarat untuk memperoleh IUP-B. e) Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun  Pemantauan hotspot dilakukan dengan mengakses data dari internet melalui situs yang menyajikan data dan informasi hotspot, antara lain situs : www.sipongi.menlhk.go.id www.asmc.asean.go.id atau sarana informasi lain yang menyediakan data hotspot.  Peninjauan Lapangan (Groundcheck) Groundcheck dilakukan terhadap adanya hotspot yang bergerombol lebih 19

dari lima titik di setiap kabupaten selama 3 hari berturut-turut untuk membuktikan terjadi atau tidaknya fire spot (kebakaran).  Membuat berita acara kebakaran lahan dan kebun pada saat terjadi kebakaran. Berita acara kebakaran segera dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk pemadamannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 47/ Permentan/ OT.140/4/2014 Tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun.  Koordinasi dilakukan bersama dengan Dinas provinsi/Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pusdalkarhutla, Bapedalda, Manggala Agni, Satkorlak, Kepolisian dan instansi terkait lainnya.  Hasil pemantauan kebakaran lahan dan kebun disampaikan ke Bupati dengan tembusan dikirimkan ke Gubenur dan Direktur Jenderal Perkebunan. f) Pelaporan Laporan disampaikan ke Direktur Jenderal Perkebunan berupa : a) Laporan hasil inventarisir sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di

20

perusahaan perkebunan yang ada diwilayahnya. b) Laporan perkembangan hotspot dan kebakaran secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) melalui surat/ fax/ e-mail. c) Laporan akhir kondisi fire spot secara keseluruhan selama setahun disampaikan paling lambat bulan November 2016. g) Pembinaan dilaksanakan terhadap perkebunan rakyat dan PBS/PBN melalui: a) Sosialisasi PLTB dan Perundangundangan tentang kebakaran. b) Pengawasan dilakukan terhadap kelengkapan sarana, prasarana dan sistem pengendalian kebakaran. 2) Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Persiapan Persiapan yang perlu dilakukan antara lain adalah: a) Penyusunan juklak dan juknis Apel Siaga; b) Penyusunan draft kesepakatan bersama Apel Siaga; c) Penyiapan tempat pertemuan/apel dan konsumsi. 21

2) Peserta Peserta Apel Siaga adalah : a) Direktorat Jenderal Perkebunan; b) Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan; c) BPBD; d) Dinas Pemadam Kebakaran; e) Regu pemadam kebakaran di perusahaan perkebunan; f) Pusdalkarhutla; g) Kepolisian dan TNI; h) Manggala Agni; i) KTPA; j) Pihak terkait lainnya. 3) Operasional Brigade 1) Melakukan perawatan sarana prasarana pengendalian kebakaran; 2) Transport pemadaman dapat dicairkan ketika dilakukan pemadaman; 3) Honor petugas pemadam kebakaran diberikan selama 5 bulan rawan kebakaran; 4) Dilaksanakan pertemuan koordinasi Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun selama 1 hari, materi yang 22

disampaikan tentang teknik pengendalian kebakaran. Narasumber dari Manggala Agni atau BPBD.

b. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 1) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun a) Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota b) Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah kelompok tani yang akan dibentuk menjadi Kelompok Tani Peduli Api (KTPA). c) Materi sosialisasi berupa peraturan Perundang-undangan terkait dengan kebakaran lahan dan kebun, teknik PLTB dan teknik pemadaman kebakaran lahan dan kebun. d) KTPA dilengkapi dengan pengetahuan praktis tentang pengendalian kebakaran dan sarana untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun. e) Sarana pengendalian kebakaran diserahkan dan dikelola oleh kelompok tani. 23

2) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim a) Demplot Mitigasi dan Adaptasi  Melakukan pemangkasan dan sanitasi sesuai dengan budidaya tanaman yang baik.  Pembuatan rorak dengan ukuran rorak 0,8 m x 0,4 m x 0,4 m, dengan jumlah rorak minimal 25% dari populasi tanaman. Rorak dipergunakan untuk menampung bahan organik yang berasal dari serasah atau sisa-sisa daun kering.  Pembuatan istana cacing (biopori) Pada setiap pohon di buat 2 buah lubang dengan diameter 15 cm dan kedalaman 50 cm. Lubang di tempatkan di antara tanaman dengan jarak sesuai lebar kanopi pohon dan diisi bahan organik (kotoran ternak dan serasah tanaman). Jika populasi cacing tanah setempat sangat sedikit agar ditambah (diintrodusir) dari tempat lain.  Pembuatan water)

irigasi

tetes

(drip

Penempatan bumbung bambu/ botol ditempatkan di atas tanah 24

atau dibenamkan setengah ke dalam tanah. Letak irigasi tetes di atas istana cacing (Lampiran 6).  Pemupukan tanaman Setiap pohon diberi pupuk organik sesuai dengan kebutuhan.  Penyediaan air menggunakan alat pompa air dan penampung air.  Pengamatan hasil dilakukan 3 bulan perlakuan terhadap :

demplot setelah

a) Kondisi fisik tanaman antara lain : jumlah flush (daun/pucuk) yang muncul, diameter batang, jumlah/berat buah saat panen. b) Pengamatan kondisi tanah secara sederhana meliputi struktur tanah (kegemburan) saat sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. b) Pembinaan dan Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dilaksanakan dengan tahapan, sebagai berikut:  Sosialisasi kegiatan kepada kelompok tani.

25

 

Kegiatan dilakukan di lokasi sekitar demplot. Narasumber berasal dari Dinas Perkebunan/UPTD.

3) Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat Kegiatan dilaksanakan sebagai berikut: a) Penerapan Emisi

Model

dengan

Perkebunan

tahapan Rendah



Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan Penerapan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat kepada masyarakat/pekebun dan perusahaan perkebunan.



Membuat demplot model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat dengan input teknologi pemanfaatan limbah kebun dan ternak menjadi pupuk organik, memelihara ternak ruminansia kecil (kambing), pembuatan rorak.



Pemasangan papan nama kegiatan.



Pembuatan laporan kegiatan Penerapan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat.

26

b) Pembinaan dan Sosialisasi Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi, dilaksanakan dengan tahapan, sebagai berikut: o

Sosialisasi kegiatan kepada kelompok tani.

o

Kegiatan dilakukan di lokasi sekitar demplot.

o

Narasumber berasal dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Perkebunan/UPTD dan Dinas Peternakan .

27

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup 1. Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam 1) Kegiatan diprioritaskan pada provinsi rawan kebakaran dan bencana alam. 2) Kegiatan pemantauan dan pembinaan meliputi inventarisir sarana prasarana pengendalian kebakaran di PBS dan PBN, kompilasi data sekunder dengan mengakses data hotspot dan pengecekan lapangan (groundcheck) langsung ke tempat kejadian, berkoordinasi dengan instansi terkait. 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

Uraian

- Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pemantauan kebakaran lahan dan kebun, dampak

28

perubahan iklim dan bencana alam 3

Outcome/hasil

Terlakasananya pemantauan kebakaran lahan dan kebun, dampak perubahan iklim dan bencana alam

b. Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Kegiatan dilaksanakan rawan kebakaran.

di

provinsi

2) Apel Siaga menghasilkan kesepakatan bersama antar stakeholder dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun. 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

Uraian

- Dana - SDM - Materi - Peserta apel siaga Output/Keluaran Terselenggaranya Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun di provinsi 29

3

Outcome/hasil

rawan kebakaran. Terjalinnya kerjasama/komitmen dalam penanggulangan kebakaran lahan dan kebun serta tersusunnya kesepakatan bersama antara pemerintah, pelaku usaha perkebunan, petani, masyarakat peduli api dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan dan kebun di provinsi rawan kebakaran.

c. Operasional Brigade 1) Kegiatan dilaksanakan di provinsi/kabupaten rawan kebakaran. 2) Kegiatan meliputi operasional brigade kebakaran dan pertemuaan koordinasi brigade 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

Uraian - Dana - SDM 30

No

Indikator

2

Output/Keluaran

3

Outcome/hasil

Uraian - Data dan informasi - Teknologi Terfasilitasinya pelaksanaan operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun - Terlaksananya operasional brigade pengendalian lahan dan kebun di provinsi rawan kebakaran.

2. Antisipasi Dampak perubahan Iklim a. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun 1) Kegiatan diprioritaskan pada kelompok tani yang berada di daerah rawan kebakaran. 2) Kegiatan meliputi Sosialisasi dan simulasi serta kegiatan pemadaman kebakaran lahan dan kebun oleh KTPA 31

3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

3

Uraian

- Dana - SDM - Peralatan pengendalian kebakaran sederhana Output/Keluaran Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun pada kelompok tani di kabupaten pada provinsi rawan kebakaran. Outcome/hasil

Perubahan perilaku kelompok tani dalam membuka lahan dan terbentuknya Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di kabupaten pada provinsi rawan kebakaran.

32

b. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Kegiatan diprioritaskan rawan kekeringan.

pada

daerah

2) Kegiatan meliputi pembangunan demplot mitigasi dan adaptasi. 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

3

Uraian

- Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terselenggaranya demplot mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di provinsi rawan kekeringan. Outcome/hasil

Tersosialisasinya model penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di provinsi rawan kekeringan.

33

c. Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat 1) Kegiatan dilaksanakan pada daerah sentra perkebunan kopi rakyat dengan tingkat penggunaan bahan kimia yang relatif tinggi. 2) Kegiatan meliputi sosialisasi dan pembangunan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat. 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan 2

Uraian - Dana - SDM - Teknologi Output/Keluaran Terlaksananya Penerapan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat di provinsi sentra perkebunan kopi

B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun untuk 34

TP provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan. 2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan BBPPTP (Medan/ Surabaya/Ambon)/BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan pihak-pihak terkait lainnya. 3. Kewenangan dan tanggung jawab : a. Direktorat Perlindungan Perkebunan 1) Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis; 2) Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi.

pembinaan,

b. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan 1) Menetapkan Tim Pelaksana kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun di tingkat provinsi; 2) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, BBPPTP Medan/Surabaya/ Ambon/BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, serta institusi terkait lainnya;

35

3) Membuat Petunjuk Pelaksanaan untuk kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim; 4) Melakukan verifikasi CP/CL bersama Dinas Kabupaten; 5) Menetapkan CP/CL kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun ; 6) Melakukan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat; 7) Sosialisasi kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun bersama-sama Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan; 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. c. Dinas Kabupaten/Kota perkebunan

yang

membidangi

1) Menetapkan Tim Pelaksana kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun untuk TP kabupaten; 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, 36

BBPPTP (Medan/ Surabaya/Ambon), BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), Direktorat Jenderal Perkebunan, dan pihak terkait lainnya; 3) Membuat juknis kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun; 4) Melakukan CP/CL;

verifikasi

dan

penetapan

5) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan monev kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun; 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. d. Kelompok Tani/Petani : 1) Mengikuti sosialisasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun ; 2) Melakukan seluruh tahapan kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun . C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, Jenis dan Volume kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun terdapat pada lampiran 7. 37

D. Simpul Kritis 1. Pelaksanaan sosialisasi sering mengalami keterlambatan, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten dalam penentuan kelompok tani/lokasi, untuk itu perlu kerjasama/ koordinasi yang lebih intensif. 2. Pelaksanaan sosialisasi dan penetapan calon kelompok tani yang dipilih tidak sesuai/ tidak tepat, sehingga pelaksanaan kurang efektif, untuk itu diharapkan dalam penentuan kelompok dan lokasi sesuai dengan tujuan kegiatan dan mengacu pedomtek. 3. Tidak tersedia perangkat komputer/operator yang dapat mengoperasionalkan progam pemantauan hotspot melalui situs internet; sehubungan dengan hal tersebut perlu disediakan perangkat khusus dan petugas yang memiliki spesifikasi kemampuan yang dibutuhkan. 4. Pelaku usaha perkebunan (PBS/PBN) kurang kooperatif pada saat pelaksanaan groundcheck sehingga data sarana serta prasarana kebakaran tidak lengkap. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dari Pemda setempat untuk mensosialisasi tentang kewajiban perusahaan dalam menangani kebakaran lahan dan kebun. 5. Dinas provinsi yang membidangi perkebunan belum memprioritaskan kegiatan apel siaga 38

6.

7.

8.

9.

dalam upaya pencegahan kebakaran, sehingga seringkali pelaksanaan apel siaga diselenggarakan pada akhir tahun anggaran. Komitmen perusahaan perkebunan terkait pencegahan kebakaran lahan dan kebun belum optimal, hal ini ditandai dengan kehadiran staff mewakili perusahaan, sehingga kesepakatan bersama dalam upaya pencegahan kebakaran tidak dapat ditanda tangani oleh seluruh perusahaan perkebunan. Upaya penanggulangan kebakaran belum terintegrasi dan masih bersifat ego sektoral, sehingga kebakaran lahan dan kebun sulit dipadamkan. Belum seluruh petani/masyarakat mendapatkan sosialisasi PLTB, peraturan perundang-undangan, sehingga masih banyaknya petani melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, untuk itu kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara intensif oleh Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat, ternak yang diadakan dalam keadaan tidak sehat dan tidak segera diobati, akan mengakibatkan kematian ternak dan mempengaruhi tidak optimalnya pembuatan kompos. Untuk itu pemeriksaan kesehatan ternak agar dilakukan lebih lebih akurat oleh petugas kesehatan hewan. 39

IV.

PROSES PENGADAAN BARANG

Pengadaan barang dan jasa kegiatan Perlindungan Perkebunan untuk dana Tugas Perbantuan (TP) Direktorat Jenderal Perkebunan mengacu kepada Perpres No 54 tahun 2010 dan Perpres No.70 tahun 2012. Semua kegiatan pengadaan barang dan jasa yang melalui proses tender, pelaksanaan dan penetapan pemenang harus sudah sesuai dengan usulan rencana yang disampaikan oleh Satker pada awal tahun kegiatan.

40

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan, Pengendalian, dan Pendampingan

Pengawalan

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dana dekonsentrasi Provinsi dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan unsur penanggung jawab kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan. Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan terhadap pelaksana kegiatan (Man), pembiayaan (Money), Metode, dan bahan-bahan yang dipergunakan (Material). Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui pemberian rekomendasi dan pemecahan masalah terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mengakselerasi

41

kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan. B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan minimal satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pembinaan, pengendalian dan pengawalan efektif dan efisien. Direktorat Perlindungan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawalan kegiatan pemberdayaan perangkat pada seluruh wilayah pelaksana kegiatan. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan perangkat tingkat provinsi. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten/kota melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan perangkat tingkat kabupaten/kota.

42

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah kerja masingmasing. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada wilayah kerja masing-masing. C. Pelaporan Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada penanggung jawab/pembina kegiatan mengacu kepada pedoman outline 43

penyusunan laporan dan SIMONEV serta bentuk laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 1. Jenis Laporan : a. Laporan Mingguan Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jum’at. b. Laporan Bulanan Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. c. Laporan Triwulan Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan fisik dan keuangan (Lampiran 5) pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya . d. Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan 44

kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail 2. Out Line Laporan Out line laporan akhir kegiatan seperti dalam lampiran 9.

45

VII. PEMBIAYAAN Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan di daerah antara lain didanai dari APBN tahun anggaran 2016 melalui anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Ditjen. Perkebunan.

46

VIII. PENUTUP Pelaksanaan kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim, Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun diharapkan mampu berkontribusi dalam mengurangi kerugian akibat dampak perubahan iklim. Untuk keberhasilan pelaksanaannya diperlukan koordinasi, komitmen dan kerjasama, serta upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

-----ooo-----

47

LAMPIRAN

48

Lampiran1. Spesifikasi alat Pengendalian kebakaran lahan dan kebun. No

JenisAlat

1.

Kepyok (pemukul api) Kapak Mata Dua Sekop api

2. 3. 4. 5. 6.

Celana Pemadam Baju Pemadam Helm Pemadam

7.

Lampu Kepala

8.

Kacamata Pelindung

Spesifikasi Teknis -

9.

Ransel

10.

Sarung Tangan

-

Pemukul, kawat ram 1,25 cm Tangkai rotan/manau Panjang tangkai 190 cm Bilah dari plat besi baja Tangkaidarikayu Plat baja Mata kiri dan kanan Tangkai kayu Bahan katun japan drill Warna orange Bahan katun japan drill Warna orange Bahan batok luar fiberglass Terdapat tali dagu Warna orange Bola lampu LED Sumber energy dari battery charger Terdapat lensa reflektor Bahan lensa dari plastic tahan panas Frame yang dapat menutup rapat kepermukaan wajah sekitar mata Tali kepala dengan bahan karet Bahan kain Terpal Polyester Warna hitam Bahan tahan panas Terdapat tambahan strap di antara ibu jari dan telunjuk Panjang menutupi setengah

49

11. 12. 13. 14. 15.

16.

17. 18.

19. 20.

Kopelrem (sabuk) Tempat air minum

lengan (dibawah siku) - Standar TNI/POLRI

- Botol plastic atau polyethylene atau alumunium - Standar TNI/POLRI Sepatu - Bahan karet tahan panas karet - Tinggi sampai betis - Sol karet anti slip Selang - Ø Selang isap 2” hisap - Panjang 4 m - Bahan plastik ulir Selang - Bahan Kain nylon, karet, semprot - Sambungan kuningan Ø1,5”, Ø1,5”denga - Panjang: 20m/rol n copling Nozzle - Foxjet Api permukaanØ1,5” - Bahan alumunium atau kuningan atau besi - Dapat diubah semprotanya tanpa menghentikan aliran air Kantong air - Bahan terpal double cover (500 liter) - Volume 500 ltr, Cangkul - Plat besi baja, garu /Garu - Panjang 23 cm cangkul - Lebar 20 cm. - Tangkai kayu Panjang100 cm. Pompa - Pompa kuningan, panjang 15 cm Gendong - Daya semprot 10 m, - Kapasitas tampungan minimal 15L Pompa - Kekuatan mesin minimal 6 HP jinjing - Saluran Input Ø 2”, - Saluran Output Ø 1,5”, - Bertekanan tinggi

50

Lampiran 2. Spesifikasi Alat pada PenerapanModel Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat No

JenisAlat

Kriteria

1.

Mesin pengolah kopi kering

6,5 PK

2.

Mesin pencacah kompos

8,5 PK

3.

6,5 PK

4.

Mesin pencampur bahan kompos Mesin pengayak kompos

5.

Mesin Pengolah Kopi basah

6,5 PK

6,5 PK

51

Lampiran 3. Contoh Rumah Kompos Pada Kegiatan Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat.

52

53

54

Lampiran 4. Perlengkapan Pengamann Diri Regu KTPA No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11.

Nama Alat Helm Kacamata pelindung Masker Baju pemadam Celana pemadam Sepatu Botol air minum Kopel rem Lampu kepala Ransel Sarung tangan

Jumlah 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Lampiran 5. Pompa Pemadam dan Perlengkapannya. No 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Alat Pompa jinjing Selang hisap Saringan Nozle Gendongan mesin

Jumlah 1 1 1 1 1

55

Lampiran 6. Penerapan Demplot Mitigasi dan Adaptasi

56

Lampiran 7. Lokasi dan Volume kegiatanPenanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim serta Bencana Alam No

Provinsi

1. 2. 3.

ACEH SUMUT RIAU

4.

JAMBI

5.

SUMSEL

6.

KALBAR

7.

KALTENG

8.

KALSEL

9.

KALTIM

Volume 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Prov Prov Prov Kab Prov Kab Prov Kab Prov Kab Prov Kab Prov Kab Prov

ApelSiagaPenanggulanganKebakaranLahandanKebun No Provinsi Volume 1. JAMBI 1 Kali 2. SUMSEL 1 Kali 3. KALBAR 1 Kali 4. KALTENG 1 Kali 5. KALSEL 1 Kali

57

Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Provinsi ACEH SUMUT RIAU JAMBI SUMSEL KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume Prov Prov Prov Prov Prov Prov Prov Prov Prov

Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun No 1.

Provinsi Riau

2.

Jambi

3.

Sumsel

4.

Kalbar

5.

Kalteng

6.

Kalsel

Kabupaten Bengkalis Rokan Hilir Sarolangun Tanjab Timur Tebo Muara Enim OKI Banyuasin Kapuas Hulu Melawi Sekadau Kotim Katingan Seruyan Tapin

Volume 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab

58

Mitigasi dan AdaptasiPerubahanIklim No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11.

Provinsi JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY BANTEN NTB NTT BALI SULUT SULSEL GORONTALO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Provinsi JAWA BARAT JAWA TENGAH NTB NTT BALI SULUT SULSEL JAMBI

1 1 1 1 1 1 1 1

Volume Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

59

Lampiran 8. Form Laporan Perkembangan Realisasi Fisik Dan KeuanganKegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun KEGIATAN : PROVINSI : KABUPATEN : LUAS : POSISI : (Tanggal/bulan/tahun) NO URAIAN

PAGU (Rp)

REALISASI KEUANGAN Rp %

REALISASI FISIK (%)

PERMAS ALAHAN

RTL

60

Lampiran 9. Out Line Laporan Akhir Laporan akhir dibuat sesuai out line sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Indikator Kinerja II. TINJAUAN PUSTAKA III.PELAKSANAAN KEGIATAN A. Waktu dan Lokasi B. Alat dan Bahan C. Metode D. Tahap Aktivitas/Kegiatan/ Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan IV. HASIL DAN PEMBAHASAN V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut VI. DAFTAR PUSTAKA VII. LAMPIRAN

61