KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA PESISIR SEBAGAI ALTERNATIF PEMBANGUNAN INDONESIA MASA DEPAN1 Oleh : Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi2
Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada pertengahan bulan Juli tahun 1997 telah menimbulkan krisis multidimensional termasuk krisis sosial dan ekonomi, yang sampai saat ini belum pulih kembali. Untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional menjadi lebih baik, perlu sebuah terobosan dengan merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada serta menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Sektor kelautan dan perikanan dapat dijadikan sebagai prioritas utama pembangunan Indonesia masa depan dalam rangka menggerakkan kembali roda ekonomi nasional kita yang telah lama mengalami krisis ekonomi. Hal ini sangat penting mengingat sektor daratan yang selama ini dijadikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional sudah mengalami kejenuhan, disamping itu sektor kelautan dan perikanan mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Dalam mencermati pembangunan Indonesia selama ini, secara empiris pembangunan kelautan dan perikanan kurang mendapat perhatian dan selalu diposisikan sebagai pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini sangat ironis, mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, sehingga negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia atau “ The largest archipelago country in the world”. Untuk itu pilihan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan utama pembangunan Indonesia merupakan pilihan yang sangat tepat, hal ini didasarkan atas potensi yang dimiliki dan besarnya keterlibatan sumberdaya manusia yang diperkirakan hampir 12.5 juta orang terlibat di dalam kegiatan perikanan. Disamping itu juga didukung atas suksesnya pembangunan kelautan dan perikanan di negara lain, seperti Islandia, Norwegia, Thailand, China dan Korea Selatan yang mampu memberikan kontribusi ekonomi nasional yang besar dan mendapatkan dukungan penuh secara politik, ekonomi, sosial dan dukungan lintas sektoral. Kontribusi sektor perikanan terhadap GDP di Islandia sebesar 65%, Norwegia 25%, China yang mempunyai 8.8% dari luas perairan Indonesia nilai produksi perikanan mencapai US$ 34 milliar dan Thailand mempunyai nilai eksport perikanan US$ 4.2 Milyar dengan panjang garis pantai 2.600 km (Indonesia hanya US$ 1.76 milyar). Sedangkan kontribusi sektor perikanan di Negara Korea Selatan sebesar 37%, RRC 48.4%, Jepang 54% dan Indonesia hanya 20% seperti tabel berikut.
1
Disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004 Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2
Tabel 1. Kontribusi Perikanan terhadap GDP di Negara Asia No.
Nama Negara
1. Korea Selatan 2. RRC 3. Jepang 4. Indonesia Sumber : DKP, 2003.
Panjang Pantai (km) 2.713 32.000 34.386 81.000
Kontribusi GDP (%) 37 48.4 54 20
Nilai (US $) 147 Milliar (1992) 17.350 Milliar (1999) 21.400 Milyar (1992) 28 Milyar (1988)
Potensi dan Prospek Sumberdaya Laut dan Perikanan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 18.306 pulau yang dipersatukan oleh laut dengan panjang garis pantai 81.000 km terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dengan bentang wilayah Indonesia dari ujung barat (Sabang) sampai Timur (Merauke) setara dengan London sampai Bagdad, Bentang ujung Utara (kep. Satal) dan Selatan (P. Rote) setara dengan jarak Jerman sampai dengan Al- Ajazair, mempunyai potensi yang sangat besar dan mengandung kurang lebih 7000 species ikan. Potensi sumberdaya tersebut ada yang dapat diperbaharui (renewable resources) seperti sumberdaya perikanan (perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, bioteknologi), mangrove, gelombang energi, pasang surut, angin dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) dan energi yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources) seperti sumberdaya minyak dan gas bumi serta mineral. Selain itu juga terdapat potensi lain yaitu jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan ekonomi nasional seperti pariwisata bahari, industri maritim dan jasa angkutan. Potensi lestari sumberdaya ikan laut diperkirakan sebesar 6.4 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan(JTB) sebesar 5.12 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 4 juta ton (pada th 2002, atau baru 78.13%). Potensi lain yaitu potensi pengembangan budidaya laut seluas 2 juta ha dengan volume 46.73 juta ton per tahun terdiri dari budidaya ikan (kakap, kerapu, gobia), udang, budidaya moluska (kerang-kerangan, mutiara dan teripang) dan budidaya rumput laut. Potensi tersebut baru termanfaatkan sekitar 0.7 juta ton per tahun. Potensi perikanan air tawar terdiri dari perairan umum seluas 550.000 ha dengan produksi 356.020 ton/tahun, kolam air tawar 805.700 ton/tahun dan mina padi sawah sebesar 233.400 ton/tahun. Tabel 2. Perkiraan Nilai ekonomi potensi sumberdaya perikanan Jenis Potensi
Potensi Lestari (ribu ton) 5.006 356 46.700 1.000
Perikanan tangkap di laut Potensi lestari di perairan umum Perikanan budidaya laut Perikanan budidaya tambak Perikanan budidaya air tawar Bioteknologi kelautan Total Sumber : Menteri Kelautan dan Perikanan, Maret 2004
Perkiraan Nilai (US$ juta) 15.101 1.068 46.700 10.000 5.195 4.000 82.064
Tabel 3. Potensi Ekonomi Perikanan Budidaya Luas Potensi Potensi Jenis Budidaya (ha) Produksi (ton) Budidaya laut 5.200.000 Budidaya Tambak 800.000 Budidaya Kolam 200.000 Budidaya Karamba 140.000 Sawah Mina Padi 500.000 Total Sumber : Masyarakat Perikanan Nusantara, Maret 2004
65.000.000 800.000 300.000 11.200.000 500.000
Nilai (Trilliun Rp) 220 10 1.5 16 2.5 250
Tabel 4. Potensi sumberdaya perikanan dan yang telah termanfaatkan Potensi yg sudah Potensi yg belum Jenis Potensi Potensi yang ada termanfaatkan termanfaatkan Ikan laut
6.4 juta ton
4 juta ton
1.12 juta ton
0.7 juta ton 2 juta ha (46.73 juta ton/th) Ikan Air tawar 550.000 ha (356.020 ton/th) Perikanan darat 913.000 ha 393.196 ha Sumber : Masyarakat Perikanan Nusantara, Maret 2004
1.3 juta ton
Budidaya laut
Sedangkan potensi perikanan tangkap Indonesia lebih dari USD 15 milliar, Perikanan air tawar lebih dari USD 6 milliar, Perikanan budidaya tambak dan udang windu sebesar USD 10 milliar. Secara total devisa dari kelautan dan perikanan bisa mencapai USD 71 milliar setiap tahun (hampir 2 kali dari APBN). Dengan demikian maka sangatlah logis jika sektor kelautan dijadikan sebagai alternatif pembangunan ekonomi nasional saat ini dan saat mendatang. Peluang Pasar Peluang pasar hasil perikanan adalah pasar domestik (dalam negeri) dan Luar negeri. Pasar domestik : Jumlah penduduk Indonesia (220 juta jiwa), Konsumsi per kapita: 22 kg/kapita/tahun), Tingkat konsumsi total meningkat setiap tahun, th 2000 (4.51 juta ton/th), th 2001 (4.68 juta ton/tahun), th 2002 (4.84 juta ton/th), th 2003 (5.31 juta ton/tahun). Sedangkan peluang pasar ekspor antara lain ke Jepang (40%), USA (15%), Eropa (20%), RRC (10%), Hongkong (5%), Singapore (5%) dan Negara lainnya (5%) (sumber: DKP 2004). Kontribusi ekonomi Bidang kelautan Jika dibandingkan dengan potensi yang ada, kontribusi terhadap ekonomi nasional masih sangat jauh jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Kontribusi produk perikanan ke PDB baru mencapai USD 2 milliar pada tahun 1998, Pertanian 12,62%, Pertambangan 4,21%, Industri manufaktur 19.92%, Jasa-jasa 41.12% dan Kelautan
20.06%. Kondisi ini masih berbeda sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki luas laut lebih kecil tetapi kontribusi ekonomi nasional leih tinggi. Seperti China memiliki luas laut separo dari luas indonesia, kontribusi PDB sebesar 48,40%, Korea 37% dan Jepang 54%. Thailand, panjang garis pantai 1/3 dari panjang garis pantai Indonesia, telah mampu memberikan devisa sekitar USD 5 milliar. Philippine, pada tahun 2000 devisa dari rumput laut sebesar USD 700 juta, Indonesia baru mampu mencapai USD 15 juta. Pada hal 65% bahan baku industri rumput laut di Philippine berasal dari Sulawesi. Tabel 5. PDB Perikanan dan PDB Nasional, 1999- 2003 (satuan : Rp Milliar) Sektor
1999
Perikanan Peternakan Perkebunan Tan. Pangan Kehutanan PDB Nasional
25.932,80 23.761,20 35.966,50 116.222,50 13.803,80 1.099.731,60
2000
2001
29.509,70 27.034,60 33.744,70 112.661,20 14.947,80 1.264.918,70
36.654,80 30.438,20 37.491,20 126.065,20 15.648,30 1.449398,10
2002
2003
46.610,30 34.808,90 41.919,50 141.137,40 16.848,90 1.610.011,60
11.890,70 9.066,50 7.257,90 44.591,30 4.826,80 77.633,30
Kenaikan (%) 21,72 13,58 5,58 6,39 6,88 13,56
Sumber : BPS dan DKP, Maret 2004.
Kondisi Masyarakat Nelayan Sebagian besar nelayan kita 83% masih hidup miskin dan berusaha dengan cara traditional dengan menggunakan armada penangkapan sangat sederhana, sehingga hasil tangkapannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dilihat dari kepemilikan kapal yang dimiliki seperti Piramida, menunjukkan sangat melebar di bawah. Kapal tidak bermotor berjumlah 64%, Kapal bermotor tempel 21%, sedangkan kapal motor berjumlah hanya 15%. Pendapatan nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor sekitar Rp 885.000,- per tahun (70% dari hasil penangkapan ikan, 30% dari sumber pendapatan lain). Sedangkan pendapatan nelayan motor tempel sebesar Rp 1. 180.000,- per tahun (73% dari hasil ikan, 27% dari sumber lain), Nelayan kapal motor berpendapatan Rp 1.918.000,- per tahun (78% dari usaha ikan, 22% dari sumber lain). Sumber lain berasal dari usaha tani, upah sebagai buruh, usaha pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan lainnya, seperti pada tabel berikut ini Tabel 6. Jenis kapal yang dimiliki nelayan dan tingkat pendapatan per tahun No.
Jenis Kapal
1.
Kapal tidak bermotor
Jumlah
Pendapatan/th (Rp) 885.000,-
Sumber Pendapatan
70% dari hasil ikan, 30% dari sumber lain 1.180.000,73% dari hasil ikan, 2. Kapal bermotor 21% 27% dari sumber lain tempel 3. kapal motor 1.918.000,78% dari usaha ikan, 22% 15% dari sumber lain (Sumber: Hadi Poernomo dan Untung Prasetyono, USPPL- STP Serang, 2002) 64%
Sedangkan profil tingkat pendidikan masyarakat perikanan adalah sebagian besar tingkat pendidikan 79.05% tidak tamat SD, 17.59% tamat SD, 1.90% tamat SLTP, 1.37% tamat SLTA dan hanya 0.03% yang tamat Diploma dan Sarjana. Rendahnya tingkat
pendidikan sangat mempengaruhi terhadap penggunaan teknologi, penataan manajemen dan perbaikan perilaku (sumber: Perikanan sebagai sektor andalan nasional, 2002). Perkembangan jumlah nelayan yang bekerja sebagai perikanan tangkap semakin meningkat dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, seperti pada tabel berikut ini: Tabel 6. Perkembangan Jumlah Nelayan periode 1999-2002 Jenis Pekerjaan
1999
2000
2001
Perikanan laut 2.409.029 2.486.456 2.562 Perikanan 481.025 618.405 723.555 umum Total 2.890.054 3.104.861 3.286.500 Sumber : Perikanan Sebagai Sektor Andalan Nasional, 2002
2.573.500 753.630
% Kenaikan (99-02) 2.23 16.57
3.326.930
4.84
2002
Pada tahun 2000 tercatat Jumlah nelayan budidaya ikan sejumlah 2.142. 759 orang, jumlah rumah tangga perikanan budidaya 1.288.465 orang, Total keseluruhan jumlah masyarakat yang bekerja di sektor perikanan diperkirakan sekitar 12.5 juta manusia (sumber: Perikanan Sebagai Sektor Andalan, 2002) Permasalahan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Beberapa permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal antara lain sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisional dengan karaktersitik sosial budaya yang belum kondusif untuk kemajuan usaha, sebagian besar struktur armada yang dimiliki masih didominasi struktur skala kecil dan tradisional (berteknologi rendah), ketimpangan tingkat pemanfaatan stock ikan antara kawasan satu dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek illegal, unregulated dan unreported fishing,penegakan hukum masih lemah, terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut yang disebabkan oleh pengeboman dan penambangan pasir, terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi (transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang segmen pasar, harga dan pesaing. Sedangkan faktor eksternal yang ikut mempengaruhi lambatnya pembangunan kelautan dan perikanan adalah khususnya yang terkait dengan kebijakan moneter, fiskal dan investasi seperti suku bunga pinjaman dan penyediaan kredit perikanan. Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan masa depan tentunya harus dapat menjawab permasalahan permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor yang menghambat proses pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, berkeadilan dan merata. Perlunya Kebijakan dan Strategi yang tepat
Dengan melihat kondisi potensi dan permasalahan tersebut diatas maka terdapat beberapa alasan utama mengapa sektor kelautan dan perikanan sebagai alternatif utama pembangunan masa depan. Pertama, Sumberdaya laut yang tersedia mempunyai potensi yang sangat besar tetapi belum tergarap secara optimal. Kedua, Sumberdaya yang terlibat atau yang bekerja di sektor perikanan dan kelautan sangat banyak, bahkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun Ketiga, Potensi pasar yang sangat besar baik pasar domestik dan pasar luar negeri Keempat, Pemanfaatan potensi yang ada belum mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bagsa dan negara. Kelima, Telah terjadi tingkat kejenuhan pembangunan yang bersumber dari daratan (perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan darat, dll). Keenam, Industri Kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan dengan industri lainnya seperti halnya industri kosmetik, industri farmasi dan energi. Ketujuh, Investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisiensi yang tinggi dan memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi Untuk itu perlu adanya sebuah kebijakan yang berperan sebagai payung di bidang kelautan yang sifatnya lintas sektoral, institutional serta teritegrasi dalam mengembangkan sumberdaya kelautan secara bijaksana untuk kepentingan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (social well being). Kebijakan pengelolaan kawasan pesisir adalah segala bentuk usaha, kegiatan, pekerjaan dan political yang diarahkan kepada pendayagunaan potensi kelautan dan pemanfaatannya secara terencana, rasional, serasi dan seimbang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan strategi secara umum yang harus dilaksanakan didalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan masa depan antara lain: Pertama, Perlunya partisipasi stakeholders yang terdiri pembudidaya ikan, pengusaha perikanan, ilmuwan, penyuluh, birokrat dalam rangka melindungi, menjaga dan mengelola perikanan yang berazaskan keberlanjutan, keadilan dan stakeholders.
dari para nelayan, aparat keamanan dan sumberdaya laut dan pemerataan diantara
Kedua, Perlunya fasilitas pendukung yang terdiri dari fasilitas fisik, kelembagaan yang terdiri dari kelembagaan keuangan, asuransi, LSM, lembaga pemasaran, assosiasi dan perundang-undangan yang mendukung dalam pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan secara berkelanjutan, adil dan merata.
Ketiga, Perlunya langkah strategi lanjutan seperti distribusi, pemasaran, ketersediaan benih dan induk serta antisipasi terjadinya kerusakan ekosistem dan biota laut. Keempat, Perlunya penegakan hukum yang jelas dan tegas bagi anggota stakeholders yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati secara bersama. Kelima, belajar dari negara lain dalam pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan yang dapat memberikan kontribusi ekonomi nasional lebih besar dari sektor lain, meskipun memilki luas laut yang lebih kecil. Arah Kebijakan Secara umum, arah kebijakan pengelolaan pembangunan perikanan dan kelautan yang diperlukan harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi (peningkatan devisa dan sumbangan PDB Nasional). Secara spesifik diarahkan kepada 1. Peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia 2. Peningkatan pemberdayaan nelayan 3. Pengembangan pendidikan, pelatihan, pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia pengelola sumberdaya laut dan perikanan 4. Penguatan kelembagaan nelayan di tingkat lokal dan nasional 5. Desentralisasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang searah dengan sistem desentralisasi pemerintahan daerah atau otonomi daerah 6. Kebijakan permodalan (penyediaan kredit dan suku bunga rendah) 7. Penataan struktur pasar dan lingkungan usaha 8. Memperjuangkan Undang-undang perlindungan nelayan 9. Kebijakan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan 10. Gerakan secara nasional untuk percepatan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan kelautan meliputi beberapa aspek antara lain bidang perikanan, perhubungan laut, pertambangan laut, pariwisata bahari, bangunan kelautan, industri maritim dan jasa kelautan.
********
Daftar Pustaka : Rokhmin Dahuri, Prof., Dr., Ir., MS , 2000, Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, Institut Pertanian Bogor (IPB). ISPIKANI , 2002, Perikanan sebagai Sektor Andalan Nasional, Ispikani Press Departemen Kelautan dan Perikanan,
Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan
dan Perikanan, 2003. Rokhmin Dahuri, Prof., Dr., Ir., MS, 2003, Keanekaragaman Hayati Laut, PT. Gramedia Pustaka Utama Tridoyo Kusumastanto, Prof., Dr., IR., MS , 2003, Ocean Policy, PT. Gramedia Pustaka Utama Rokhmin Dahuri, Prof., Dr., Ir., MS., 2004, Membangun Indonesia yang Maju, Makmur, dan Mandiri Melalui Pembangunan Kemaritiman, Makalah Temu Nasional Visi, Misi Maritim Indonesia dari Sudut Pandang Politik, Jakarta. Soen’an Hadi Poernomo dan Untung Prasetyono, 2002, Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan, ISPIKANI Press.
