KEBIJAKAN GURU DAN DOSEN
KE LOMP OK 5 1 . MUJ AE NI 2 . DE AS Y I DAWAT I 3 . H. RE S MANTO 4 . DE NI S ATRI A 5 . LUTHFI
LANDASAN UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Permendiknas RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan
Dengan
kehadiran undang- undang tersebut menambah wacana baru akan dimantapkannya hak- hak dan kewajiban bagi guru dan dosen. Diantara hak yang paling ditunggu selama ini adalah adanya upaya perbaikan kesejahteraan bagi guru dan dosen, salah satu upaya yang sementara dilaksanakan saat ini dalam rangka implementasi UU Guru dan Dosen adalah pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2007.
HAKEKAT KEBIJAKAN Secara etemologi kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy
dalam bahasa inggris. Dalam bahasa latin politia yang berarti Negara, polis disebut dalam bahasa bahasa yunani yang berarti kota dan kata pur dalam bahasa Sanskrit berarti kota serta police dalam bahasa inggris berarti adminisrasi pemerintah. Berdasarkan asal kata ini menghasilkan tiga jenis pengertian yang sekarang ini dikenal dengan politic, policy, polici. Politic berarti seni dan ilmu pemerintah (the art and science of government), sedangkan policy berarti hal-hal mengenai kebijakan pemerintah, sedangkan police berarti hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan adapun kebijakan pendidikan terjemahan dari educational policy.
Menurut Gamage dan Pang kebijakan yang terdiri dari pernyataan
tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat di capai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program Klien dan Murphy mengatakan kebijakan berarti seperangkat tujuan
–tujuan dan prinsip-prinsip serta peraturan –peraturan yang membimbing sesuatu organisasi kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi.
Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah
Hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya seperangkat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi.
Contoh kebijakan Contoh Kasus DKI Jakarta mulai tahun 2006 setiap guru
menerima tunjangan kesejahteraan sebesar dua juta rupiah perbulan selain gaji dan tunjangan lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa dari sisi kesejahteraan sudah ada upaya konkrit yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi hak guru, apalagi saat ini sertifikasi guru sudah mulai dilaksanakan dalam rangka pemberian tunjangan profesi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Guru dan Dosen
Hakekat Guru dan Dosen UU RI No.14 Th.2005 ttg Guru Dan Dosen
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Pasal 1 ayat 2 UU No.14 Th.2005
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN
DOSEN
GURU
Kedudukan:
Kedudukan:
Sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
Sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi, yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
Fungsi: • meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, • meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Tujuan: berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Fungsi: • meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan • mutu pendidikan nasional.
Profesional (UU No.14 Th.2005)
Professional adalah pekerjaan atau
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
Prinsip Profesionalitas Guru dan Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab, Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja,
Memiliki jaminan perlindungan hukum, Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
Pemberdayaan Profesi Diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi
Guru Wajib Memiliki … Kualifikasi Akademik
Kompetensi Sertifikat Pendidik
Sehat Jasmani Rohani Memiliki Kemampuan Untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional
Standar Kualifikasi Akademik & Kompetensi Guru
* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. * Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada kursus dan pelatihan. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 41 Tahun 2009 tentang Standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43 Tahun 2009 Standar Tenaga administrasi pendidikan pada program Paket A, Paket B, dan Paket C. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Standar Pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C
Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi
Memiliki Kualifikasi Akademik
Diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau D4
Pedagogik: Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
G U R U
Kepribadian: Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Profesional: Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi.
WAJIB
Memiliki Kompetensi
Sosial: Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
Sertifikasi Pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Memiliki Sertifikat Pendidik
Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan anggaran utk peningkatan kualifikasi akademik & sertfikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, dan masyarakat
Kompetensi kepribadian Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.
Dosen Wajib Memiliki … Kualifikasi Akademik
Kompetensi Sertifikat Pendidik
Sehat Jasmani Rohani Kualifikasi lain yang diprsyaratkan satuan pendidikan tinggi Memiliki Kemampuan Untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional
Kualifikasi Akademik Dosen a. lulusan program magister untuk program diploma atau
program sarjana; dan b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Note : Pasal 45 ayat 3 : “Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar
biasa dapat diangkat menjadi dosen”
Peningkatan Kompetensi
Prinsip-Prinsip Umum Peningkatan Kompetensi dan Karir a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. b. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. c. Suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. d. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. e. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Prinsip-Prinsip Khusus Peningkatan Kompetensi dan Karir Ilmiah, Relevan, Sistematis, Konsisten, Aktual dan kontekstual, Fleksibel, Demokratis, Obyektif, Komprehensif, Memandirikan, Profesional, Bertahap, Berjenjang, Berkelanjutan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.
Jenis Program Peningkatan Kompetensi 1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi: (a) Inhouse training (IHT), (b) Program magang, (c) Kemitraan sekolah, (d) Belajar jarak jauh, (e) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, (f) Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya, (g) Pembinaan internal oleh sekolah, dan (h) Pendidikan lanjut. 2. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan, meliputi: (a) Diskusi masalah pendidikan, (b) Seminar, (c) Workshop, (d) Penelitian, (e) Penulisan buku/bahan ajar, (f) Pembuatan media pembelajaran, (g) Pembuatan karya teknologi/karya seni.
PKB PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
24
Kegiatan PENGEMBANGAN DIRI
Berdasar Permenpan Nomor: PER/16/M.PAN-RB/11/2009 tentang: JABATAN FUNGSIONAL GURU dan ANGKA KREDITNYA
PENGERTIAN PKB PKB merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya.
KOMPONEN PKB
(Pasal 11 ayat c, Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009)
PKB
MACAM DAN JENIS KEGIATAN PKB No 1
2
Macam PKB
Jenis Kegiatan
Pengembangan Diri
a) Diklat fungsional
Publikasi Ilmiah
b) Kegiatan kolektif guru a) Presentasi pada forum ilmiah b) Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal c) Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru
3
Karya Inovatif
a) Menemukan teknologi tepat guna
b) Menemukan/menciptakan karya seni c) Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum d) Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya
PENGEMBANGAN DIRI Lampiran Permenpan No: PER/16/M.PAN-RB/11/2009 , 10 Nopember 2009
Mengikuti Diklat Fungsional 1.1.
1. Pengembangan Diri
1.2. Mengikuti Kegiatan Koletif guru yang meningkatkan kompetensi dan /atau keprofesian guru
suhardjono 2009
28
Diklat Fungsional Guru Diklat fungsional bagi guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu Macam kegiatan dapat berupa: kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain.
No
Lama pelaksanaan diklat (dalam satuan jam efektif pelaksanaan diklat)
Angka Kredit
1
Lebih dari 960 jam
15
2
Antara 641 s.d 960
9
3
Antara 481 s.d 640
6
4
Antara 181 s.d 480
3
5
Antara 81 s.d 180
2
6
Antara 30 s.d 80
1
Bukti Fisik • Foto copy sertifikat/Surat keterangan • Foto copy surat penugasan / surat persetujuan
KERANGKA PENGEMBANGAN KARIR GURU GURU UTAMA (IV/d, IV/e)
PKB fokus pada pengembangan profesi
GURU MADYA (IV/a, IV/b, IV/c) PKB fokus pada pengembangan sekolah
GURU MUDA (III/c, III/d) GURU PERTAMA (III/a, III/b)
Tahap Pengembangan Karir Guru
PKB fokus pada peningkatan prestasi peserta didik dan pengelolaan sekolah
PROGRAM INDUKSI PKB fokus pada peningkatan kompetensi guru GURU S1/D-IV BERSERTIFIKAT
PERMENNEGPAN & RB No. 16/2009
Guru harus berlatar belakang pendidikan S1/D4 dan mempunyai Sertifikat Pendidik
Guru mempunyai empat jabatan fungsional (Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, Guru Utama)
Beban mengajar guru adalah 24 jam – 40 jam tatap muka/minggu atau membimbing 150 konseli/tahun
PERMENNEGPAN & RB No. 16/2009
Guru dinilai kinerjanya secara teratur (setiap tahun) melalui Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)
Guru wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) setiap tahun
PKB harus dilaksanakan sejak III/a, dan sejak III/b guru wajib melakukan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif
Untuk naik dari IV/c ke IV/d guru wajib melakukan presentasi ilmiah
Pengertian Sertifikasi Definisi Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru,
sedangkan Sertifikasi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan (Pasal 1 ayat 1 Permendiknas Nomor.10 Tahun 2007 tentang Sertifikasi). Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Selanjutnya Pasai 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur bahwa : “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” Sertifikasi diselengarakan oleh Perguruan Tinggiyang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan penyelenggaranya dikodinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
Lanjutan ……. Sertifikasi Guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji
kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, untuk memperoleh sertifikat pendidik dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung diikuti oleh guru dalam jabatan yang memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah, mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
kualifikasi akademik; pendidikan dan pelatihan; pengalaman mengajar; perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; penilaian dari atasan dan pengawas; prestasi akademik; karya pengembangan profesi; keikutsertaan dalam forum ilmiah; pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
Syarat-syarat peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan :
Guru yang masih aktif mengajar
Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari pen
yelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota Belum memasuki usia 60 tahun. Memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik pendidik dan ten aga kependidikan (NUPTK).
Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan beberapa instansi terkait yaitu :
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait sertifikasi guru selama ini telah berupaya maksimal melakukan perbaikan dengan menerbitkan peraturan menteri serta peraturan teknis lainnya. Akan tetapi masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, mengingat peraturan dimaksud hampir setiap tahunnya mengalami perubahan bahkan terdapat kebijakan yang tidak konsisten dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini memberikan ketidakpastian bagi penyelenggaraan setifikasi guru.
2. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi guru Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk KSG yang tugas utama merumuskan standardisasi proses dan hasil sertifikasi guru, serta meiaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas KSG yaitu : KSG sebagai policy making yang sangat berperan dalam menentukan kebijakan sertifikasi guru, sehingga peran KSG sangat sentral dan strategis. Namun mengingat keanggotaan KSG terdiri dari lintas sektoral, maka terdapat kesulitan dalam koordinasi dan mengambil keputusan yang seharusnya diperiukan untuk mengatasi kendala di lapangan dalam pelaksanaan sertifikasi, KSG juga berperan dalam menyusun materi ujian, namun dalam pelaksanaannya KSG masih belum maksimal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi,
Sampai dengan saat ini kebijakan pelaksanaan sertifikasi belum
memperhatikan nasib para guru honorer di sekolah negeri. Kebijakan tersebut bertentangan dengan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Dari ketentuan tersebut sesungguhnya semua guru berhak mengikuti sertifikasi guru.
SERTIFIKASI
Sertifikasi adalah proses pemberian Serdik untuk guru
dan dosen. Serdik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. UU No. 14 Tahun 2005
SEKIAN TERIMA KASIH
