PLATFORM BERSAMA KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PENYELAMATAN HUTAN INDONESIA DAN IKLIM GLOBAL
KEADILAN IKLIM: PERBAIKAN TATA KELOLA SDA DAN LINGKUNGAN YANG MELAMPAUI KARBON Kami, jaringan masyarakat sipil Indonesia yang terdiri dari 20 organisasi dan tergabung dalam Koalisi Penyelamatan Hutan dan Iklim Global telah memantau dan terlibat dalam upaya perbaikan tata kelola kehutanan, lingkungan, dan sumber daya alam selama ini. Berkaca pada pemantauan dan keterlibatan kami, terutama dalam kaitannya dengan hak masyarakat dan ekstraksi serta eksploitasi lingkungan skala besar untuk tambang, HTI, perkebunan sawit, maupun megaproyek lainnya, kami mendorong prinsip utama yang sangat penting dan tidak ternegosiasikan dalam upaya perubahan pengelolaan lingkungan di Indonesia untuk menuju keadilan iklim, sebagaimana yang kami uraikan di bawah ini.
P RINSIP U MUM Tata kelola lingkungan Indonesia harus diwujudkan di atas prinsip berbasis hak, berbasis wilayah kelola rakyat, transparan dan akuntabel, sehat, adil, berdaulat, mandiri dan berkelanjutan.
B E R B AS I S
H AK , mempunyai makna bahwa keterancaman keselamatan warga negara dari perubahan
iklim menjadi fakta yang tidak terbantahkan, dan mengakibatkan hilangnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak atas kebutuhandasar lainnya. Konstitusi khususnya pada pasal 28h, mewajibkan Negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara yang terancam dari perubahan iklim dan/atau solusi palsu penanganan perubahan iklim. Berbasis wilayah kelola rakyat, pengelolaan sumber daya alamatau kekayaan alam dikuasai dan dilakukan oleh masyarakat adat/lokal yang memiliki nilai ekologis dan memiliki nilai ekonomi. Dikelola berdasarkan pengethauan dan kearifan lokal yang dimiliki rakyat dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (subsisten) dan menjaga keberlanjutan kehidupan. Termasuk didalamnya menjaga
Desember 2015
Page 1|6
kelestarian lingkungan, sumber air dan kawasan ekosistem penting dan unik lainnya, seperti kawasan gambut, karst dan pesisir.
T R AN S P A R AN
D AN AK UN T A BE L , berarti bahwa segala hal yang terkait dengan pengelolaan sumber
daya alam, termasuk di dalamnya penanganan dampak perubahan iklim dan usaha, penurunan emisi GRK harus bersifat terbuka, mudah diakses dan memiliki mekanisme tanggung-gugat di dalam setiap tahapnya, mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan dan verifikasi.
S E H A T merupakan terjemahan yang kami anggap sepadan untuk konsep “good”. Kondisi “sehat” merupakan tujuan sekaligus merefleksikan kondisi sebaliknya dari tata kelola lingkungan Indonesia yang saat ini sedang sakit. Dalam makna sehat, terkandung juga tindakan afirmatif (affirmative action), terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak teruntungkan dalam proses penguasaan hak dan tata kelola lingkungan selama ini.
A D I L berarti penguasaan sumber daya alam yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengakui hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal serta mengintegrasikan keadilan gender, termasuk keadilan antargenerasi, dalam pengelolaan sumber daya alam.
B E RD A UL A T mempunyai makna bahwa penguasaan sumber daya alam menempatkan rakyat Indonesia, terutama komunitas yang kehidupan dan penghidupannya tergantung pada alam (masyarakat adat dan komunitas lokal), sebagai “tuan” di rumahnya sendiri. Ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam harus dilandaskan pada penghormatan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk hak untuk menyatakan keinginannya, baik menolak maupun menerima suatu kebijakan, program, atau proyek, dalam keadaan yang bebas dan didahului dengan penyampaian dan pemahaman atas informasi yang penuh dan seluas-luasnya (PADIATAPA/free prior and informed consent).
M AN D I RI berarti segala upaya yang digunakan untuk memperkuat tata kelola lingkungan dengan mengatasi ketimpangan penguasaan sumber daya alam, menyelesaikan konflik, serta berbagai agenda dan program lingkungan lainnya harus memampukan berbagai pihak, khususnya masyarakat, untuk dapat berdikari dan bukannya diseret ke dalam jebakan konseptual yang melemahkan kemandirian.
B E R K E L AN J U T AN , berarti pemanfaatan sumber daya hutan telah mempertimbangkan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Setiap generasi merupakan penjaga segala sumber daya yang ada di hutan untuk kemanfaatan generasi Berkaitan dengan prinsip di atas, kami mengangkat empat tema utama, yaitu: Nol Deforestasi, Adaptasi: Perlindungan Sumber Pangan dan Obat-obatan; Penghormatan Kearifan Lokal; dan Prioritas Energi Terbarukan yang harus diperhatikan pemerintah maupun berbagai pihak yang terlibat di dalam kebijakan maupun skema program dan proyek terkait perubahan iklim saat ini.
Desember 2015
Page 2|6
NOL DEFORESTASI (DARAT
DAN
LAUT) 1
P RI N SI P
Diberlakukan tidak terbatas pada ijin baru, tetapi juga meliputi peninjauan ulang kembali atas ijinijin yang sudah dikeluarkan dan penghentian penebangan dan penghentian reklamasi pesisir dengan menggunakan ijin yang sedang berlangsung; Menjadi jaminan perlindungan total bagi hutan tersisa, ekosistem gambut, karst, pesisir, padang lamun dan terumbu karang Tidak dibatasi oleh waktu, melainkan oleh pencapaian yang jelas dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan moratorium ditentukan oleh pemenuhan prasyarat dasar yang diukur melalui kriteria dan indikator pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yang turut mencakup pemenuhan safeguards lingkungan dan sosial;
K RI T ERI A
Tidak ada konversi di kawasan hutan alam, kesatuan bentang alam hutan dan rawa/lahan gambut, karst, dan pesisir. Adanya baseline data dan status ijin di sektor kehutanan dan kelautan Perlindungan kawasan terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove Menyampaikan laporan/data moratorium serta penentuan obyek moratorium bersama dengan kesepakatan masyarakat Tidak ada tumpang tindih fungsi kawasan dalam tata ruang wilayah; Adanya jaminan hak atas akses dan kontrol terhadap ruang kelola masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan dan laut;
Tidak ada lagi pemberian izin di atas kawasan yang bernilai ekologi penting, bernilai konservasi, dan bernilai karbon tinggi;
Dipulihkannya kawasan-kawasan yang berfungsi lindung. Pemberian izin restorasi dan rencana konservasi harus dilakukaan secara transparan berdasarkan prinsip PADIATAPA/ Free Prior and Informed Consent;
Memberdayakan sistem pengelolaan hutan kerakyakatan yang diarahkan untuk kesejahteraan rakyat yang mencakup aspek budaya, ekonomi, sosial, dan politik;
I N DI K AT O R
Adanya pengawasan secara berkala dan partisipatif atas kesehatan kawasan hutan alam, lahan gambut, karst, pesisir, hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Pengawasan dalam metode penangkapan ikan yang aman
1
Pengertian deforestasi tidak hanya dalam bentang alam di daratan, tetapi juga di laut yang mencakup hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
Desember 2015
Page 3|6
Tersedianya satu peta yang jelas dan menjadi referensi bersama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang bersifat lintas sektoral, yang mencakup di antaranya sektor Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan;
Terbitnya satu kebijakan yang kuat tentang ambang batas konversi hutan Indonesia untuk menyelamatkan hutan dan sumber-sumber kehidupan masyarakat; Kaji ulang perijinan yang pernah diberikan di kawasan konservasi Terbangunnya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan mudah diakses, yang disertai dengan sebuah badan yang kredibel sebagai pelaksana dan penanggungjawabnya;
Dilibatkannya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program-program perubahan iklim yang ketentuannya diatur secara khusus di dalam UU Perubahan Iklim.
Data spasial kehutanan harus dibuat terbuka dan bisa diakses oleh publik.
ADAPTASI: PERLINDUNGAN SUMBER KEHIDUPAN PENGHIDUPAN
DAN
P RI N SI P
Pemerintah harus memberikan kepastian keselamatan rakyat dari dampak perubahan iklim. Terutama sumber kehidupan rakyat. Pendekatan yang digunakan harus melindungi struktur, pola, dan fungsi ruang, serta keanekaan sistem yang berlaku dalam masyarakat dengan kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda, yang pendekatan serta modelnya disesuaikan dengan karakteristik lokal. Kepastian wilayah kelola rakyat di darat dan laut, dan menjamin keberlangsungan hidup rakyat.
K RI T ERI A
Adanya sistem perlindungan dari dampak perubahan iklim, seperti jaminan untuk produsen pangan (petani dan nelayan), dan jaminan kesehatan. Adanya kebijakan perlindungan yang kuat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjamin keberlangsungan sumber kehidupan dan penghidupan.
I N DI K AT O R
Adanya fasilitas informasi mengenai cuaca yang mudah diakses dan dipahami rakyat Moratorium reklamasi pesisir dan moratorium pertambangan lepas pantai, serta pemeliharaan dan pemulihan kawasan mangrove Adanya Peta Kawasan Laut yang disepakati dan melindungi kearifan lokal. Dilibatkannya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan program-program adaptasi perubahan iklim Adanya asuransi nelayan ketika tidak melaut, dan asuransi petani yang mengalami gagal panen
Desember 2015
Page 4|6
PENGHORMATAN KEARIFAN LOKAL P RI N SI P
Terintegrasinya pengetahuan dan ketrampilan lokal dalam pola-pola pembangunan Perlindungan kearifan tradisional dalam pengurangan emisi GRK dan adaptasi Pengakuan ketrampilan/keahlian rakyat dalam mengelola sumber daya alam Pengakuan wilayah kelola sumber daya alam rakyat
K RI T ERI A
Adanya kebijakan dan program yang mengakui dan menghargai eksistensi, pengetahuan dan ketrampilan komunitas lokal Pemerintah maupun pihak-pihak lainnya wajib menjunjung etika, saling menghargai dan melindungi untuk mendukung kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal. Program pemetaan wilayah kelola rakyat yang partisipatif
I N DI K AT O R
Adanya program pemetaan wilayah kelola rakyat yang partisipatif Adanya program perlindungan dari pemerintah terhadap pengetahuan, keahlian dan praktik rakyat dalam mengelola sumber daya alam. Diadopsinya praktik terbaik masyarakat dalam pola dan kebijakan pembangunan Diadopsinya pengetahuan lokal dalam pengelolaan SDA yang lestari Adanya dan diakuinya peta wilayah kelola rakyat dalam pengelolaan SDA
PRIORITAS ENERGI TERBARUKAN P RI N SI P
Mainstreaming/prioritas energi terbarukan yang bersih, aman, berkelanjutan, dan berkeadilan: Pilihan energi terbarukan harus berbasis pada kapasitas penyediaan setempat Penggunaan energi terbarukan menjadi faktor utama dalam hal pengurangan emisi Pemenuhan listrik dengan energi terbarukan untuk masyarakat Indonesia yang belum mendapat akses listrik untuk mewujudkan keadilan energi di Indonesia Penghentian ketergantungan terhadap energi fosil terutama batubara dengan tingkat emisi terbesarnya, dan beralih ke energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan
K RI T ERI A
Ketenagalistrikan yang rendah emisi Tidak ada ijin baru diberikan terhadap pertambangan batubara di Indonesia Peraturan yang kuat untuk ambang baku mutu udara PLTU yang saat ini tengah beroperasi Peraturan yang kuat untuk melindungi badan-badan air dari pembuangan limbah pertambangan batubara Memperhitungkan biaya eksternalitas negatif batubara ke dalam biaya operasional
Desember 2015
Page 5|6
Peraturan yang mengutamakan energi terbarukan untuk terhubung kepada jaringan kelistrikan ongrid dengan jaminan harga dalam jangka waktu tertentu Pengarus-utamaan investasi oleh lembaga keuangan untuk bidang energi terbarukan, termasuk membangun sistem investasi yang mendukung energi terbarukan rendah emisi. Menciptakan iklim investasi yang mendukung usaha skala kecil-menengah-besar energi terbarukan di Indonesia
I N DI K AT O R
Pengurangan penggunaan mobil dan motor pribadi, meningkatkan penggunaan transportasi publik, adanya Infrastruktur untuk pejalan kaki, dan transportasi non-mesin Tidak ada pembukaan lahan untuk pertambangan batubara baru di Indonesia Tidak ada pembangunan PLTN Tidak ada pembangunan PLTU batubara baru di Indonesia Lembaga keuangan nasional dan international tidak lagi membiayai industri batubara di Indonesia baik pertambangan maupun pembangkit listrik Harga listrik dari energi terbarukan akan berkompetisi secara adil dengan harga listrik dari PLTU batubara Diterapkannya kebijakan Feed in Tariff untuk energi terbarukan Kebijakan pemberian Insentif untuk produsen dan konsumen energi terbarukan Diterapkannya regulasi perbankan yang akan mempermudah pinjaman pendanaan dengan bunga kecil untuk usaha energi terbarukan Kemudahan masyarakat Indonesia untuk mengakses produk-produk teknologi energi terbarukan dalam negeri dengan harga yang terjangkau
WALHI - DEBTWATCH INDONESIA – HUMA - GREENPEACE INDONESIA – JKPP – PUSAKA – ICEL – AMAN – FWI – KPSHK – QBAR - LBH SEMARANG - PERKUMPULAN BANTAYA - LBBT PONTIANAK –RMI – KOAGE – WALACEA – IESR - TUK INDONESIA- FORBALI
Desember 2015
Page 6|6
