LUAS WILAYAH : 107.932,71 Km2
KAWASAN PESISIR
LUAS DARATAN 86.411,90 Km2
KAB. ROKAN HILIR 30 Pulau, 16 KEC, 183 KEL, 618.355 Pddk, 896.142,93 Ha
LAUTAN 21.478,81 Km2 GARIS PANTAI 2.078,15 Km2
KAWASAN PESISIR Luas: 5,748,074.05 Ha Jumlah Penduduk: 3,097,578.00 Jiwa
KAWASAN DARATAN
Total APBD 2015 : 17,628 T riliun
KAB. BENGKALIS 4 Pulau, 8 KEC, 155 KEL, 543.786 Pddk, 843.720,05 Ha
KAB. ROKAN HULU 16 KEC,153 KEL, 543.857 Pddk, 722.977,68 Ha
KAB. SIAK 1 Pulau, 14 KEC, 131 KEL, 421.477 Pddk, 823.357,00 Ha
KAB. KAMPAR 21 KEC,245 KEL, 766.351 Pddk, 1.092.819,71 Ha
KAB. KEP. MERANTI 9 Pulau, 9 KEC, 101 KEL, 183.912 Pddk, 360.703,00 Ha
KOTA PEKANBARU 12 KEC, 58 KEL, 999.031 Pddk, 63.300,86 Ha KAB. KUANSING 15 KEC, 229 KEL, 317.265 Pddk, 520.216,13 Ha
KAB. INDRAGIRI HILIR 32 Pulau, 20 KEC, 236 KEL, 697.814 Pddk, 1.379.837,12 Ha
KAWASAN DARATAN Luas: 3,166,941.04 Ha Jumlah Penduduk: 3,027,711.00 Jiwa
Total APBD 2015 : 10, 797 Triliun KAB. INDRAGIRI HULU 14 KEC, 194 KEL, 401.207 Pddk, 767.626,66 Ha
KOTA DUMAI 7 KEC, 33 KEL, 280.027 Pddk, 203.900,00 Ha
ADMINISTRATIF TERDIRI ATAS : 2 Kota 10 Kabupaten 164 Kecamatan 1.836 Desa / Kelurahan
JMLH PDDK TAHUN 2014: 6.188.400 LAKI-LAKI PEREMPUAN
: 3.178.400 JIWA : 3.010.000 JIWA
KAB. PELALAWAN 12 KEC, 118 KEL, 352.207 Pddk, 1.240.413,95 Ha
2
3
1.
2.
Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Riau sangat tergantung pada proses perubahan dan penunjukan kawasan hutan dalam RTRW Provinsi Riau; Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan Kementerian LH dan Kehutanan dapat merevisi tentang PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 1.638.249 HA, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 717.543 HA DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 11.552 HA DI PROVINSI RIAU dan tentang KAWASAN HUTAN di PROVINSI RIAU, dengan tetap mengacu pada Rekomendasi Tim Terpadu (scientific autority) yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan sebagai dasar penyusunan pola ruang dalam RTRW Provinsi Riau, sehingga Pemerintah Daerah dapat segera menetapkan RTRW sebagai dasar pemanfaatan dan pengendalian ruang di daerah; 4
3.
4.
Alokasi dana yang memadai dari Kementerian LH dan Kehutanan untuk melakukan penyelesaian pengukuhan dan pengamanan kawasan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung; Menyelesaikan permasalahan batas wilayah administrasi dalam dan dengan provinsi yang berbatasan.
5
Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam RTRW Provinsi Riau
UU No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan atau penyesuaian RTRW-nya. Revisi RTRW (termasuk di dalamnya usulan perubahan Kawasan Hutan), harus mendapat persetujuan substansi kehutanan dari Menteri Kehutanan sesuai ketentuan : UU No. 41 Tahun 1999; PP No 26 Tahun 2008; PP No. 10 Tahun 2010; Permenhut No. P 36/Menhut-II/2010. 6
Berdasarkan TGHK Tahun 1986 seluruh wilayah Riau merupakan KAWASAN HUTAN Berdasarkan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 1994 telah dialokasikan ruang untuk non kehutanan seluas kurang lebih 4,3 Jt Ha Pemekaran Wilayah Provinsi Kepri dan Beberapa Kab/Kota di Provinsi Riau Kebutuhan Ruang untuk Pengembangan dan pembangunan wilayah(infrastruktur, fasum dan fasos), Investasi, Pemukiman dan Lahan Garapan Masyarakat Penyediaan Ruang untuk berbagai Program strategis nasional dan daerah seperti MP3EI, MDG’s, Jalan Tol dan infrastruktur pendukung lainnya Menjamin keberadaan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Pemantapan kawasan hutan sebagai prasyarat kepastian hukum dan kepastian usaha. 7
1991
•Penyus unan Awal RTRWP Riau
1994
2000
• Disahka n sebagai Perda No. 10/1994
•Revisi I terkait substansi UU No.24/1992 dan Pemekaran Wilayah Kab/Kota
2004 •Revisi II terkait Pemekaran Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
2008 •Penyesuaian substansi UU No.26/2007, PP No.26/2008 •Proses Awal Paduserasi di Kementerian Kehutanan
2011
2012
2014
2014
•Tahap finalisasi di Kementeri an Kehutanan RI
•Ekspose Tim Terpadu (5 Desember 2012 (2.726.901 Ha)
•Terbitnya SK 673/KptsII/2014 1.638.872 Ha (18,14%)
•Terbitnya SK 878/KptsII/2014 ??????
2012
8
1. 2.
3.
Melakukan identifikasi dan verifikasi seluruh perizinan kehutanan dan perkebunan; Melakukan koordinasi dan mendorong Pemegang izin agar melakukan penataan batas pada wilayah konsesi masing-masing dengan memperhatikan hak-hak masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala perizinan bidang kehutanan dan perkebunan.
9
1. 2.
3.
4.
Melakukan identifikasi dan verifikasi wilayah kelola masyarakat; Melakukan pendampingan kepada masyarakat agar melakukan penataan batas pada wilayah kelola masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan dan Perkebunan swasta/BUMN; Menyusun Perda pengaturan dan penetapan masyarakat/desa adat. 10
1. Percepatan pengesahan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Riau sebagai dasar penetapan RTRWP Riau guna memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang guna kepentingan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sekaligus menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUUIX/2011 tanggal 21 Pebruari 2011. 2. Identifikasi konflik kepemilikan lahan dalam kawasan hutan. 3. Pembentukan Tim IP4T dan Mendorong penyelesaian konflik lahan melalui IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah). 4. Mendorong revisi ke VIII peta indikatif sebagai lampiran Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 tentang tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sudah clear and clean.
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pembentukan tim penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan; Penyusunan dan penetapan SOP penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; Pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka penyelamatan lingkungan dan perlindungan hutan Dukungan pendanaan yang memadai dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; Melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha; Melaksanakan Sosialisasi Penyelamatan, Evakuasi, dan Penanganan gangguan terhadap lingkungan hidup dan hutan; Perlindungan lingkungan terhadap keanekaragaman hayati yang terdapat di cagar biosfer; Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian. 12
1.
2.
Membangun SOP Perizinan sektor perkebunan dan kehutanan yang transparan dan akuntabel; Membentuk pelayanan perizinan satu atap (terpadu/terintegrasi).
13
14
