ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 2013 1
KATA SAMBUTAN
Assalamualaikum wr wb, Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas ijinnya Pengurus Pusat Perdatin telah terpilih untuk periode 2013-2016, seiring dengan hal tersebut dilakukan beberapa rencana kedepan untuk mengoptimalkan program kerja Pengurus Pusat Perdatin agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Salah satu hal yang dilakukan pada rangkaian Kongres Nasional Pengurus Pusat Perdatin 2013 yaitu melakukan revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk lebih menyesuaikan dengan AD/ART IDI hasil muktamar 2012 di Makasar sebagai induk organisasi profesi. Hal tersebut di atas dilakukan untuk menjadi acuan cabang-cabang dan anggota dalam melaksanakan program organisasi Perdatin agar memiliki kesamaan visi. Kami menyadari bahwa AD/ART ini belum sempurna masih banyak hal yang perlu disempurnakan, oleh karena itu kami menunggu masukan yang dapat disampaikan baik langsung maupun melalui cabang-cabang sehingga pada revisi AD/ART di Kongres Nasional yang akan datang lebih mendekati kesempurnaan dan mengakomodir masukan cabang dan anggota serta tetap berada pada aturan sesuai aturan IDI. Demikian saya sampaikan, semoga kita dapat bersama-sama membawa organisasi profesi Pengurus Pusat Perdatin, menjadi organisasi transparan, akuntabel, dan bersih. Selamat bekerja semoga Allah SWT melindungi kita beserta keluarga. Amin Ya Rabbil Alamin Wabillahi taufik, walhidayah wassalamualaikum wr wb.
Ketua Umum Perdatin,
Andi Wahyuningsih Attas, dr., SpAn, KIC, MARS
ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIFINDONESIA MUKADIMAH Bahwa sesungguhnya manusia adalah mahluk sosial yang selalu hidup berkelompok dan saling berinteraksi. Dalam sejarah kemanusiaan, kesamaan darah dan adat menjadi alat pemersatu. Dalam kehidupan modern yang penuh tantangan yang datang tak kunjung henti, kesamaan tujuan dan profesi adalah dua unsur yang dapat menjadi landasan
persatuan
kelompok
yang
untuk
bekerjasama.
terbentuknya Sangat
satu
disadari
bersama bahwa di masa-masa yang akan datang, tantangan dan ancaman atas kelangsungan hidup individu maupun profesinya tidak mungkin lagi dihadapi
dan
diselesaikan 1
secara
individual.
Jawaban pemecahannya adalah persatuan dalam kelompok atau dalam organisasi yang professional. Atas pemahaman itu maka kami para dokter spesialis anestesiologi bersepakat untuk menjalin kerjasama
yang
meliputi
aspek-aspek
yang
disepakati bersama yang mencakup bidang profesi kedokteran, profesi anestesiologi dan terapi intensif serta
aktifitas
sosial,
kehidupan
pribadi
dan
kehidupan keluarga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila. Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah cabang ilmu kedokteran yang mengelola pasien dikamar bedah (sebelum, selama, dan pasca bedah) dan diluar kamar bedah, mengatasi nyeri dan cemas, mengawasi dan menunjang fungsi vital pasien yang mengalami stress pembedahan, memberi tindakan anestesia, mengelola pasien tidak sadar, resusitasi jantung paru otak, dan menangani gangguan cairan dan elektrolit, serta mengelola pasien kritis meliputi kegawat daruratan dan terapi intensif. 2
Bahwa
Perhimpunan
Dokter
Spesialis
Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia adalah organisasi profesi yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia, mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengembangkan anestesiologi dan terapi intensif sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran,
mensejahterakan,
pembinaan
dan
perlindungan anggota. Bahwa untuk mendapatkan derajat pengabdian yang setinggi-tingginya dan hasil guna dan dayaguna yang
sebesar-besarnya
dalam
usaha-usahanya,
maka seluruh Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di Indonesia perlu dipersatukan dalam suatu organisasi.
BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Perhimpunan ini bernama: PERHIMPUNAN DOKTER 3
SPESIALIS
ANESTESIOLOGI
DAN
TERAPI
INTENSIF INDONESIA disingkat PERDATIN dalam bahasa Inggris disebut: “THE
INDONESIAN
SOCIETY
of
ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE THERAPY abbreviated INSAIT”. Pasal 2 Perhimpunan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1967untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. BAB II ASAS DAN DASAR Pasal 3 Perhimpunan berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB III SIFAT 4
Pasal 4 1. Perhimpunan adalah organisasi profesi yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 2. Perhimpunan
adalah
satu-satunya
organisasi
profesi bagi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif di Indonesia. BAB IV TUJUAN Pasal 5 Perhimpunan mempunyai tujuan dibidang sosial dan kemasyarakatan, kesejahteraan, pembinaan
dan
perlindungan anggota. Pasal 6 Untuk
mencapai
mengelola
tujuan
pelaksanaan
tersebut kegiatan
perhimpunan pelayanan
kesehatan, pendidikan, penelitian dan lain-lain yang berkaitan
dengan
pembinaan,
kesejahteraan anggota. 5
solidaritas
dan
BAB V ANGGOTA Pasal 7 Anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia adalah : a.
Anggota Biasa
b.
Anggota Muda,
c.
Anggota Luar biasa Pasal 8 Tata Cara Penerimaan Anggota
Tata cara keanggotaan berdasarkan ketentuanketentuan yang telah di gariskan oleh organisasi dan telah ditetapkan dalam kongres. Pasal 9 Hak Anggota Hak-hak
anggota
diatur
berdasarkan
musyawarah dan kepentingan organisasi
6
azas
Pasal 10 Kewajiban Anggota Kewajiban
anggota
didasarkan
pada
tujuan
organisasi yang telah ditetapkan. Pasal 11 Perpindahan Anggota Perpindahan daerah / tempat tugas seseorang anggota diatur berdasarkan tatacara yang telah ditentukan oleh perhimpunan. Pasal 12 Kehilangan keanggotaan dan pemberhentian anggota Syarat-syarat
kehilangan
keanggotaan
berdasarkan ketentuan perhimpunan. BAB VI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 13 7
diatur
Kekuasaan Kongres
Nasional
(KONAS)
adalah
merupakan
kekuasaan tertinggi organisasi. Pasal 14 Struktur Kepemimpinan Terdiri dari : 1. Pengurus Pusat di tingkat Nasional 2. Pengurus Cabang ditingkat Propinsi. Pasal 15 Badan Kelengkapan 1. Kongres Nasional 2. Musyawarah Pimpinan Pusat 3. Musyawarah Cabang 4. Rapat Kerja Nasional. 5. Rapat Pimpinan Harian. 6. Rapat Pimpinan Harian yang diperluas.
8
Pasal 16 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Tugas dan tanggung jawab para pengurus di diskripsi sesuai
kebutuhan
organisasi,
dan
kepentingan
anggota. BAB VII Kolegium Pasal 17 Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI) adalah salah satu unsur dalam struktur kepengurusan perhimpunan,
yang
berwenang
mengarahkan,
membina dan menentukan kebijaksanaan dalam sistem pendidikan anestesiologi dan terapi intensif / reanimasi. BAB VIII MAJALAH ANESTESIA DAN ASUHAN KRITIS Pasal 18
9
1.
Majalah anestesia dan asuhan kritis dikelola oleh dewan redaksi dengan masa jabatan dewan redaksi Majalah Anestesia Asuhan Kritis sama dengan jabatan pengurus pusat. Status dan
tata
cara
pengelolaan
diatur
secara
tersendiri. 2.
Ketua
dewan
redaksi
majalah
dipilih
dan
disahkan dikongres. BAB IX KEKAYAAN Pasal 19 1. Perhimpunan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari berbagai sumber yang awalnya dari para pendiri organisasi. 2. Semua kekayaan perhimpunan yang didapat dari upaya
sendiri
atau
dari
sumbangan
harus
dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan perhimpunan dan tidak melanggar ketentuan atau 10
undang-undang yang berlaku. BAB X ATRIBUT PERDATIN DAN HIMNE Pasal 20 Atribut 1.
Atribut / simbol atau lambang organisasi diatur sesuai ketentuan organisasi.
2.
Atribut lain: vandel, bendera, dan seragam PERDATIN akan ditentukan dan diatur dalam ketentuan tersendiri. Pasal 21 Himne
Himne PERDATIN telah disetujui dan disahkan dalam Kongres III di Surabaya, dan wajib dikumandangkan di setiap acara ilmiah perhimpunan dan Kongres. BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA 11
Pasal 22 Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PERDATIN hanya dilakukan pada hal-hal krusial
yang
berorganisasi
tidak dan
sesuai hanya
dengan
kelaziman
dilaksanakan
dalam
kongres dan dengan ketentuan tersendiri. BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 23 Pembubaran PERDATIN hanya dapat dilakukan pada keadaan luar biasa dan hanya dilakukan pada kongres yang dilaksanakan khusus untuk itu.
BAB XIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 24 Peraturan-peraturan dalam organisasi yang mengatur seluruh anggota Perhimpunan wajib diketahui dan 12
dilaksanakan setiap anggota dan melalui mekanisme yang diatur oleh perhimpunan. BAB XIV ATURAN PERALIHAN Pasal 25 Perhimpunan
terikat
secara
terstruktural
dan
fungsional dengan organisasi induk profesi dokter dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. BAB XV PENUTUP Pasal 26 1. Setiap anggota PERDATIN harus mentaati isi anggaran dasar PERDATIN. 2. Setiap anggota yang jelas melanggar anggaran anggaran
dasar
sebagaimana
dikenai
yang
diatur
tersendiri. 13
sanksi
organisasi
dalam
ketentuan
3. Dengan disahkannya AD – ART ini maka AD-ART sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
14
ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (PERDATIN) adalah wadah atau tempat untuk berhimpun
oleh para dokter anestesiologi dan terapi
intensif, yang dapat berkedudukan di ibukota Republik Indonesia. Pasal 2 Perhimpunan ini didirikan di Jakarta pada 1 juni 1967 yang awalnya bernama Ikatan Ahli Anestesi Indonesia (IAAI) yang kemudian terakhir bernama Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (PERDATIN), dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. BAB II 15
ASAS DAN DASAR Pasal 3 Perhimpunan berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang
Dasar
1945,
sebagaimana
yang
tercantum pada Undang-undang RI tentang organisasi kemasyarakatan. BAB III SIFAT Pasal 4 1.
Perhimpunan
adalah
organisasi
profesi
yang
bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), bermakna
seluruh
kebijakan,
langkah-langkah
organisasi pada umumnya mengacu pada AD-ART IDI dan kebutuhan organisasi. 2.
Bahwa sebagai perhimpunan yang satu-satunya maka setiap anggota organisasi profesi ini wajib masuk dan bernaung didalamnya. BAB IV 16
TUJUAN Pasal 5 1.
Perhimpunan mempunyai tujuan dibidang sosial dan kemasyarakatan berupa kegiatan partisipatif melalui kemitraan dengan pemerintah, kelompok profesi lain, lembaga nirlaba
di dalam
maupun di luar
negeri. 2.
Meningkatkan
kesejahteraan
anggota,
dengan
melakukan pembinaan dan peningkatkan mutu pelayanan
anestesia dan terapi intensif
melalui
pendidikan, pelatihan dan penelitian. 3.
Menanamkan rasa solidaritas yang tinggi dikalangan sesama anggota dan melakukan secara aktif perlindungan
anggota
dalam
berbagai
hal
sehubungan profesi.
Pasal 6 Untuk
mencapai
tujuan
tersebut
melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 17
perhimpunan
1.
Membantu pemerintah melaksanakan pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang anestesia dan terapi intensif, seta meningkatkan mutu pelayanan anestesia dan terapi intensif melalui pendidikan dan penelitian.
2.
Membantu pemerintah melaksanakan pendidikan dokter, dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, serta pendidikan lain yang berhubungan dengan anestesiologi dan terapi intensif.
3.
Meningkatkan persaudaraan dan solidaritas anggota melalui kegiatan/usaha lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar.
4.
Wajib memberikan pembinaan kepada anggota.
BAB V ANGGOTA Pasal 7 18
Anggota perhimpunan 1.
Anggota biasa ialah dokter yang mempunyai ijazah anestesiologi yang telah diakui oleh pemerintah dan telah menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perdatin.
2.
Anggota muda ialah dokter yang mempunyai ijazah dokter yang diakui oleh pemerintah dan telah menjadi anggota IDI serta tercatat sedang dalam pendidikan dokter spesialis anestesiologi Indonesia.
3.
Anggota
luar
biasa
ialah
dokter
spesialis
anestesiologi warga negara asing yang berjasa pada pengembangan pendidikan, pelayanan dan penelitian. Pasal 8 Tata cara penerimaan Anggota 1.
Anggota
biasa
berdasarkan
dan
anggota
ketentuan
muda
perhimpunan,
diterima membuat
permohonan tertulis dan pernyataan menerima ADART Perdatin. 19
2.
Dokter spesialis anestesiologi lulusan luar negeri bisa diterima menjadi anggota biasa setelah lulus adaptasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3.
Anggota luar biasa diterima berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disahkan oleh kongres.
4.
Setiap
peserta
pendidikan
program
spesialis
anestesiologi dan terapi intensif wajib didaftarkan di cabang setempat. 5.
Cabang wajib melaporkan setiap anggota muda baru dan yang baru lulus ke pengurus pusat.
6.
Untuk dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif yang berpraktek di dua atau lebih di cabang maka keanggotaannya dicatat di tempat yang bersangkutan melakukan praktek utama. Pasal 9 Hak Anggota
1.
Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan dengan lisan atau tertulis kepada perhimpunan. 20
2.
Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus.
3.
Setiap anggota di dalam menjalankan profesinya mendapatkan hak perlindungan dan pembelaan dariperhimpunan.
4.
Setiap anggota wajib mendapatkan haknya yang diatur dalam seperti
ketentuan
ketentuan
perhimpunan
Tabungan
misalnya
Solidaritas
dan
ketentuan lain. Pasal 10 Kewajiban anggota 1.
Setiap
anggota
wajib
menjunjung
tinggi
dan
mengamalkan sumpah dokter, kode etik kedokteran Indonesia, kode etik profesi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, programdan peraturan perhimpunan serta peraturan perundangan yang berlaku. 2.
Anggota biasa wajib membayar iuran yang telah ditentukan oleh perhimpunan. 21
3.
Setiap
Anggota
wajib
mempertahankan
dan
meningkatkan kompetensi anestesiologi dan terapi intensif melalui kegiatan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) untuk dapat memperoleh sertifikasi atau resertifikasi kompetensi dari
Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif
Indonesia, dan sebagai persyaratan memperoleh surat
tanda
registrasi
dari
Konsil
Kedokteran
Indonesia. 4.
Bagi anggota yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak menjalankan kegiatan pelayanan di bidang anestesiologi, maka jika anggota tersebut ingin kembali mengerjakan kegiatan profesi, anggota tersebut harus menjalani program penyegaran di salah satu pusat pendidikan anestesiologi untuk mendapatkan
kompetensi
dari
Kolegium
Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia atas permintaan dari Perdatin cabang. 5.
Bagi anggota yang sembuh dari penyakit yang dapat berdampak pada gangguan atau disfungsi fisik dan 22
mental, harus menjalani pemeriksaan fisik dan mental
sesuai
aturan
yang
berlaku
sebelum
menjalankan praktek anestesia dan terapi intensif. 6.
Setiap anggota biasa yang akan menjalankan praktek anestesia dan terapi intensif disuatu daerah wajib
meminta
rekomendasi
dari
perhimpunan
cabang setempat. Pasal 11 Perpindahan anggota 1.
Anggota suatu cabang yang pindah ke cabang lain harus memperoleh surat keterangan pindah dari cabang dimana anggota tersebut terdaftar.
2.
Kepindahan seorang anggota dari suatu tempat ke tempat baru dilaksanakan dengan cara melaporkan secara tertulis kepada perhimpunan setempat (baru) dengan tembusan kepada pengurus pusat.
3.
Keanggotaan pada cabang baru dianggap sah apabila telah mendapat persetujuan dan telah tercatat oleh pengurus tersebut, dengan demikian 23
secara otomatis dicabut keanggotaannya di tempat yang lama.
Pasal 12 Kehilangan dan pemberhentian keanggotaan 1.
Anggota
kehilangan
keanggotaannya
karena
meninggal dunia, atau atas permintaan sendiri secara tertulis karena tidak berpraktek lagi. 2.
Anggota
dapat diberhentikan
bertentangan
dengan
karena
ketentuan
bertindak
yang
telah
ditetapkan oleh organisasi terutama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta merugikan atau mencemarkan nama baik perhimpunan. 3.
Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh perhimpunan setelah didahului dengan peringatan lisan dan tertulis.
4.
Paling lama 6 (enam) bulan sesudah pemberhentian sementara, perhimpunan dapat merehabilitasi atau 24
tetap melanjutkan usulan kepada perhimpunan untuk dikukuhkan. 5.
Dalam masa pemberhentian sementara anggota yang bersangkutan dibebaskan dari segala hak dan kewajiban sebagai anggota.
6.
Di depan kongres perhimpunan, anggota yang diberhentikan sementara tersebut berhak untuk membela diri.
7.
Penetapan pemberhentian keanggotaan diputuskan oleh perhimpunan pada rapat kongres yang khusus dibuat untuk itu.
8.
Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada perhimpunan, sekurangkurangnya satu bulan sebelumnya.
BAB VI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 13 25
Kekuasaan Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada sidang pleno kongres nasional yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun. Pasal 14 Struktur Kepemimpinan Tingkat nasional : 1.
Pengurus Pusat (PP) Pengurus pusat berada pada tingkat nasional yang secara hirarki sebagai berikut: • Ketua Umum. • Ketua I Bidang Organisasi dan Kesejahteraan Anggota. • Ketua II Bidang Pelayanan dan Pengembangan Profesi. • Ketua III Bidang Diklat dan Pembinaan Anggota. •
Dewan Pembinaan & Etika. Ketua 26
Anggota •
Dewan Pakar. Ketua Anggota
• Dewan Pertimbangan Ketua Anggota • Sekretaris Umum -
Sekretaris
I
Tata
Usaha
dan
Kesekretariatan -
Sekretaris II Inventaris dan Asset
-
Sekretaris III Data Informasi, Humas dan Web.
• Bendahara Umum. -
Bendahara I Penerimaan.
-
Bendahara II Pengeluaran 27
Bendahara III Verifikasi dan Akuntansi.
-
Bidang-bidang. • Bidang organisasi. -
Ketua.
-
Wakil Ketua.
-
Anggota.
• Bidang Pendidikan, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) dan Penelitian.
•
•
-
Ketua.
-
Wakil Ketua.
-
Anggota.
Bidang Pembinaan dan Pembelaan Anggota -
Ketua.
-
Wakil Ketua.
-
Anggota.
Bidang Pelayanan Profesi dan Etika -
Ketua.
-
Wakil Ketua. 28
•
Anggota.
Bidang Bidang Kesejahteraan Anggota -
Ketua
-
Wakil Ketua
-
Anggota
Redaksi Majalah Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI) Perhimpunan Keseminatan
2.
-
Intensive Care.
-
Neuroanestesi dan neurocritical care.
-
Kardiovaskular Anestesia.
-
Anestesi Regional.
-
Anestesi Obstetri.
-
Manajemen Nyeri
Tingkat Propinsi Pengurus Cabang a. Pengurus cabang adalah Pimpinan organisasi pada tingkat Propinsi yang berkedudukan di Ibukota propinsi. 29
b. Susunan pengurus dapat mengikuti susunan struktur PP atau disusun sesuai kebutuhan organisasi ditingkat pusat. c. Badan kelengkapan lain dapat ditambahkan bila sangat
dibutuhkan
perhimpunan
dengan
mengacu pada peraturan organisasi. d. Ditingkat
Kabupaten
/
Kotamadya
yang
anggotanya lebih dari 5 (lima) boleh membentuk komisariat.
Pasal 15 Badan kelengkapan 1.
Kongres Nasional (KONAS) a.
Status: • Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi. • Kongres pada dasarnya merupakan wadah musyawarah dan mufakat para utusan. 30
• Kongres dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun. •
Dalam keadaan luar biasa, kongres dapat diadakan sewaktu-waktu, disebut sebagai Kongres Luar Biasa, atas usul sekurang kurangnya
setengah
jumlah
cabang
tambah satu. b.
Kekuasaan dan wewenang: • Mengubah
dan
menyempurnakan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perhimpunan. • Menilai
laporan
pertanggung
jawaban
Pengurus Pusat perhimpunan. • Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Pusat. • Menetapkan tempat kongres berikutnya. • Tata Tertib sidang kongres dibuat oleh Pengurus Pusat dan selanjutnya disahkan didalam sidang pleno kongres. 31
• Menetapkan dan memilih Pimpinan atau Redaksi Majalah Anestesiologi dan Terapi Intensif. • Menetapkan dan memilih Kolegium. c.
Pelaksanaan Kongres • Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan sebagai pelaksana tekhnis oleh panitia pelaksana kongres. • Panitia pelaksana kongres dibentuk oleh Pengurus Pusat dengan surat keputusan. • Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat dan utusan cabang dengan membawa surat mandat resmi. • Ketua dan sekretaris PP memimpin dan membuka sidang, sebagai pimpinan sidang sementara. • Ketua
sidang
mengesahkan
korum,
pengesahan agenda dan tata tertib sidang dan memimpin pemilihan ketua sidang. 32
• Setelah Pimpinan sidang baru terpilih maka pimpinan sidang sementara menyerahkan pimpinan sidang kepada pimpinan sidang terpilih
dan
sekaligus
pernyataan
demisioner. • Peserta kongres terdiri dari Pengurus Pusat, dan para utusan cabang. • Peserta Kongres khususnya pemegang mandat atau pemilik suara membawa surat mandat resmi yang ditanda tangani Ketua cabang serta dapat dilampirkan tanda bukti pemberi mandat. • Satu pemegang mandat atau setiap utusan cabang mewakili 5 (lima) anggota. • Kongres sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta kongres, bila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka kongres diundur paling lama 2 (dua) jam atau sesuai kesepakatan peserta yang hadir setelah itu kongres dianggap sah 33
dengan peserta yang telah hadir. • Hal-hal yang belum tercantum dalam ART ini dan dianggap sangat penting maka dimungkinkan perangkat
dicantumkan
organisasi,
sepanjang
dalam tidak
bertentangan dengan anggaran dasar dan aturan-aturan yang lazim dalam organisasi. 2.
Musyawarah Pimpinan Pusat a.
Status: -
Musyawarah pimpinan pusat dihadiri oleh Ketua
Umum
dan
Sekretaris
Umum
Pengurus Pusat Perdatin, Ketua Kolegium, Ketua
Dewan
Pertimbangan,
Ketua
Redaksi Majalah Anestesia. b.
Kekuasaan dan wewenang: -
Menetapkan kebijaksanaan strategis yang tidak tertera dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga baik dalam skala nasional maupun internasional. 34
-
Menilai
dan
menerima
Laporan
pertanggungjawaban kolegium dari Ketua Kolegium dan Ketua Redaksi Majalah Anestesia.
c.
Pelaksanaan Musyawarah -
3.
Sekurang-kurangnya
dilakukan
sekali
dalam masa kepengurusan.
Musyawarah Cabang. a.
Status: •
Musyawarah
Cabang
merupakan
kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat Cabang. •
Musyawarah merupakan
Cabang wadah
pada
dasarnya
musyawarah
dan
mufakat para anggota cabang. •
Musyawarah Cabang
dilakukan sekali
dalam 3 (tiga) tahun dan Ketua Pengurus Cabang
mempertanggung
jawabkan
kepengurusan selama periode tersebut, 35
Dan
dalam
masa
peralihan
penggabungan pengurus cabang hanya ada pada tingkat propinsi maka pengurus cabang lama hanya mempertanggung jawabkan
masa
tugasnya
kepada
anggota kepengurusannya. •
Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Cabang dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang kurangnya setengah jumlah anggota cabang plus satu, disebut Musyawarah Cabang Luar Biasa.
•
Setiap Cabang minimal mempunyai 5 (lima) anggota, sehingga yang akan membuat cabang baru harus memenuhi kriteria tersebut.
b.
Kekuasaan dan wewenang: •
Mensosialisasikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perhimpunan.
•
Membahas,
menjabarkan 36
dan
melaksanakan hasil rapat kerja nasional. •
Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Cabang perhimpunan.
•
Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Cabang
•
Tata Tertib sidang Musyawarah Cabang dibuat
oleh
selanjutnya
pengurus disahkan
cabang
didalam
dan
sidang
pleno Musyawarah Cabang c.
Pelaksanaan Musyawarah Cabang •
Musyawarah
Cabang
diselenggarakan
oleh Pengurus Cabang dan sebagai pelaksana tekhnis oleh panitia pelaksana. •
Panitia pelaksana Musyawarah Cabang dibentuk oleh pengurus cabang dengan surat keputusan.
•
Musyawarah Cabang dihadiri oleh utusan Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dan peserta / anggota cabang, termasuk 37
anggota dari pengurus cabang lain yang harus bergabung ditingkat propinsi. •
Undangan peserta pada Pelaksanaan Musyawarah
Cabang
dilakukan
oleh
pengurus cabang yang ada di tingkat propinsi. •
Ketua
dan
sekretaris
Musyawarah
Cabang memimpin dan membuka sidang sebagai pimpinan sidang sementara. •
Ketua
sidang
pengesahan
mengesahkan
agenda
dan
korum,
tata
tertib
sidang dan memimpin pemilihan ketua sidang baru. •
Setelah pimpinan sidang baru terpilih maka
pimpinan
pimpinan
lama
sidang
menyerahkan
dan
sekaligus
pernyataan demisioner. •
Peserta kongres terdiri dari Pengurus Cabang ditingkat propinsi dan pengurus cabang
yang 38
bergabung
ketingkat
propinsi. •
Peserta pemegang mandat atau pemilik suara di musyawarah cabang adalah anggota cabang ditingkat propinsi.
•
Satu pemegang mandat ditingkat cabang mewakili 5 (lima) anggota.
•
Hal-hal yang belum tercantum dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang ini dimungkinkan untuk dicantumkan dalam tata tertib selama sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang
3.
Rapat Kerja Nasional a. Status: •
Rapat kerja nasional adalah rapat yang dihadiri
oleh
segenap
perangkat
organisasi dari tingkat pusat dan cabang. •
Rapat kerja nasional diadakan sekurangkurangnya
dilakukan
setahun. 39
sekali
dalam
•
Dalam keadaan luar biasa rapat kerja nasional dapat diadakan sewaktu-waktu atas
usul
pengurus
mendapat
cabang
persetujuan
dan
sekurang-
kurangnya oleh setengah jumlah cabang yang ada. b.
Kekuasaan dan Wewenang: •
Membuat atau menyusun program kerja Nasional dan menyelesaikan hal-hal yang diamanatkan dalam kongres.
•
Membuat rencana strategis lainnya yang diperlukan organisasi.
•
Mengadakan
menyusun
persiapan
bahan-bahan kongres yang akan datang. c.
Tata tertib rapat kerja nasional : •
Rapat
kerja
nasional
diadakan
oleh
pengurus pusat. •
Panitia pelaksana rapat kerja nasional 40
dapat dibentuk dan bertangung jawab mengenai segi teknis penyelenggaraan rapat kerja nasional. •
Rapat kerja nasional dihadiri oleh seluruh pengurus pusat, ketua dan sekretaris Pengurus
cabang,
atau
undangan
lainnya. •
Rapat kerja nasional sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah pengurus Cabang.
•
Bila persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka rapat kerja nasional diundur 2 (dua) jam dan paling lama 1X24 jam dan setelah itu rapat kerja nasional dianggap sah dengan jumlah utusan yang hadir.
•
Rapat kerja nasional dipimpin oleh ketua umum dan sekretaris umum.
•
Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini, dapat ditambahkan sepanjang tidak bertentangan anggaran dasar dan 41
anggaran rumah tangga. 5.
Rapat Pimpinan Harian a.
Status •
Rapat pimpinan harian adalah rapat pimpinan yang dihadiri ketua umum, para wakil ketua, sekretaris umum, para wakil sekertaris, bendahara dan para wakil bendahara.
•
Keputusan
yang
dapat
dikeluarkan
adalah hal-hal yang sangat segera dan tidak
vital
pada
perhimpunan
serta
keuangan
tidak
pengeluaran/belanja lebih 100 juta rupiah. b.
Kekuasaan dan wewenang. •
Memutuskan hal-hal yang perlu segera dilakukan demi kelancaran organisasi.
•
Membuat perencanaan pra rapat kerja dan lain-lain. 42
•
Monitoring
dan
administrasi
dan
evaluasi
keuangan,
tugas-tugas
lainnya
yang menjadi tanggung jawab pengurus pusat. •
Membuat kesepakatan bersama antara institusi atau mitra kerja lainnya.
c.
Pelaksanaan Rapat Pimpinan Harian •
Rapat minimal 3 (tiga) bulan sekali kecuali ada hal-hal yang mendesak yang perlu diselesaikan.
•
Rapat dapat dilaksanakan di wilayah kerja perhimpunan.
•
Agenda rapat dan hasil-hasilnya dapat dilaporkan
pada
rapat
pleno
perhimpunan. 6.
Rapat Pimpinan Harian diperluas a.
Status •
Rapat pimpinan harian yang diperluas 43
adalah rapat yang dihadiri pimpinan harian ditambah dan dengan salah satu atau lebih pengurus / bidang lainnya. •
Dapat memutuskan hal-hal yang strategis yang sesuai bidang pembahasan terkait kepentingan perhimpunan.
•
Keputusan
yang
dapat
dikeluarkan
adalah hal-hal yang sangat segera dan tidak
vital
pada
perhimpunan
serta
pengeluaran / belanja keuangan tidak lebih 100 juta rupiah. b.
Kekuasaan dan wewenang. •
Memutuskan hal-hal / kegiatan yang perlu segera
dilakukan
demi
kelancaran
organisasi. •
Membuat perencanaan pra rapat kerja dan lain-lain.
•
Monitoring administrasi
dan dan 44
evaluasi
keuangan,
tugas-tugas
lainnya
yang menjadi tanggung jawab pengurus pusat. •
Membuat kesepakatan bersama antara institusi atau mitra kerja lainnya.
c.
Pelaksanaan Rapat Pimpinan yang diperluas. •
Rapat dapat dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan dapat dilakukan setiap saat diperlukan.
•
Rapat dapat dilaksanakan di wilayah kerja perhimpunan.
•
Agenda rapat menyesuaikan kebutuhan dan hasil-hasilnya dapat dilaporkan pada rapat pleno perhimpunan.
Pasal 16 Tugas dan tanggung jawab Pengurus 45
1.
Pengurus Pusat a. Status •
Sebagai struktur kepemimpinan tingkat pusat atau Nasional.
•
Ketua
dipilih
mempunyai
oleh
kongres
kewenangan
dan penuh
menyusun kepengurusan baru, dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota. •
Masa jabatan adalah 3 (tiga) tahun.
•
Ketua yang sudah menjabat 2 (dua) periode kepengurusan, tidak dapat dipilih kembali.
b.
Tugas dan Wewenang •
Melaksanakan
isi
anggaran
dasar,
anggaran rumah tangga dan semua keputusan yang telah ditetapkan kongres. •
Mewakili perhimpunan organisasi
di
internasional. 46
forum
dalam masalah nasional
dan
•
Ikut serta dalam musyawarah cabang sekaligus melantik dan mengesahkan kepengurusan baru cabang.
•
Melakukan
pengawasan
pelaksanaan
tugas
terhadap
pengurus
cabang
terutama dalam melaksanakan program kerja organisasi. •
Membina hubungan baik dengan semua lembaga yang ada, pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri, khususnya
dengan
lembaga
yang
berhubungan dengan bidang kesehatan dan kedokteran. •
Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas
menyelesaikan
fungsi-fungsi
organisasi bila diperlukan. •
Seluruh amanah kongres dan program kerja dipertanggungjawabkan di kongres.
c.
Tata cara pengelolaan. 47
•
Pengurus
pusat
menjalankan
tugas
segera setelah dilakukan serah terima dengan pengurus pusat demisioner. •
Serah terima kepengurusan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya kongres, kecuali ada masalah yang sangat krusial.
•
Hal-hal yang belum tercantum dalam tata cara
pengelolaan
ini
diatur
dalam
peraturan-peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan
anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga. 2.
Ketua Umum. Ketua bertugas dan bertanggung jawab : a. Memimpin
kepengurusan
dalam
menjalankan tugas perhimpunan. b. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pengurus. c. Bertindak
atas 48
nama
pengurus
pusat
menyampaikan pertangungjawaban kegiatan perhimpunan selama masa jabatannya pada kongres. d. Menyusun
pengurus
pusat
dan
dapat
melakukan pergantian pengurus antar waktu. e. Bila ketua umum yang diangkat oleh kongres berhalangan tetap atau meninggal dunia maka ketua umum dijabat sementara oleh Wakil ketua 1 sampai ketua umum yang baru dipilih dan ditetapkan oleh rapat pengurus pusat dari salah satu anggota pengurus pusat.
2.
Ketua I Bidang Organisasi dan Kesejahteraan Anggota. Ketua I bertugas dan bertanggung jawab : a. Mewakili ketua umum dalam melaksanakan tugas-tugas pelimpahan. 49
b. Bersama
dengan
ketua
umum
mengkoordinasikan kegiatan bidang organisasi dan kesejahteraan anggota, c. Membina dan koordinasi kegiatan perhimpunan di daerah indonesia Barat. d. Bertanggung jawab kepada ketua umum. 3.
Ketua II Bidang Pelayanan dan Pengembangan Profesi. Ketua II bertugas dan bertanggung jawab : a. Mewakili ketua umum dalam melaksanakan tugas-tugas pelimpahan. b. Bersama
dengan
ketua
umum
mengkoordinasikan kegiatan bidang Pelayanan dan Pengembangan Profesi. c. Membina dan koordinasi kegiatan perhimpunan di daerah Indonesia Tengah. d. Bertanggung jawab kepada ketua umum. 4.
Ketua III Bidang Diklat dan Pembinaan Anggota. 50
Ketua III bertugas dan bertanggung jawab: a. Mewakili ketua umum dalam melaksanakan tugas-tugas pelimpahan. b. Bersama
dengan
ketua
umum
mengkoordinasikan kegiatan bidang Pelayanan Profesi
dan
Etika
dan
perhimpunan
keseminatan. c. Membina dan koordinasi kegiatan perhimpunan di daerah Indonesia Timur. d. Bertanggung jawab kepada ketua umum. 5.
Sekretaris Umum Sekretaris umum bertugas dan bertanggung jawab : a. Memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan administrasi organisasi. b. Membantu kelancaran pekerjaan ketua umum, ketuaI, II dan III dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab. c. Mewakili tugas ketua umum atau Ketua I, II, dan III bila berhalangan. 51
d. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan ketua umum. e. Membantu kelancaran tugas para pengurus lainnya, dan pengurus cabang. f. Bertanggung jawab kepada ketua umum. 5.
Sekretaris I, II, III Sekretaris I, II, III bertugas dan bertanggung jawab : a. Melaksanakan
tugas
pelimpahan
sekretaris
umum. b. Sekrestaris I, membidangi atau melakukan tugas- tugas kesektariatan dan tata usaha. c. Sekrestaris II, membidangi atau melakukan tugas- tugas inventaris dan asset. d. Sekrestaris III, membidangi atau melakukan tugas- tugas data informasi, humas dan web e. Membantu sekretaris terkait tugas administrasi yang di bawah kendali wakil ketua I, II dan III. f. Bertanggung
jawab
sekretaris umum. 52
langsung
terhadap
6.
Bendahara Umum. Bendahara umum bertugas dan bertanggung jawab a. Bendahara
mengkoordinasikan
tugas
administrasi keuangan dan akutansi. b. Bendahara penghasilan
melaporkan
semua
sumber
perhimpunan
secara
terbuka,
akuntabel, pelaporan dilakukan minimal satu kali dalam sebulan kepada Ketua. c. Bekerja sebagai orang yang bertanggung jawab mentransfer atau membayarkan gaji staf. d. Melakukan verifikasi akhir secara keseluruhan pengeluaran dan penerimaan organisasi. e. Mencatat sistim penggajian dan sistim kontrak kepegawaian kesekretariatan. 7.
Bendahara I, II, III Bendahara I, II, III bertugas dan bertanggung jawab: a. Melakukan pengelola administrasi keuangan.
53
b. Bendahara I Mencatat dan menganalisa serta mendokumentasikan penerimaan organisasi. c. Bendahara
II
mencatat,
menganalisa
dan
mendokumentasikan pengeluaran organisasi. d. Bendahara III melakukan verifikasi dan akutansi. e. Membantu kebutuhan / perencanaan keuangan ketua I, II dan III. f. Melakukan tugas pelimpahan bendahara umum. g. Bertanggung jawab langsung ke bendahara umum. 8.
Ketua Cabang dan jajarannya. Sebagai perpanjangan struktur organisasi di pusat maka para pengurus cabang melakukan: a. Penyesuaian cabang
struktur
sesuai
organisasi
kebutuhan,
di
dengan
tingkat tetap
berpedoman pada struktur yang ada di atasnya. b. Menyusun
diskripsi
struktur,
fungsi
kewenangan organisasi ditingkat cabang.
54
dan
c. Melakukan sosialisasi AD-ART dan program kerja organisasi pada anggota BAB VII KOLEGIUM Pasal 17 Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI) adalah salah satu unsur dalam struktur kepengurusan perhimpunan, yang berwenang mengarahkan, membina dan
menentukan
kebijaksanaan
dalam
sistem
pendidikan anestesiologi dan terapi intensif / reanimasi maka: 1.
Perangkat
struktur
dan
tersendiri,
namun
tetap
peraturan
organisasi
berpedoman
pada
anggaran dasar Perdatin dan tetap mengacu Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI). 2.
Mengkoordinasikan dan mendiskusikan rencana dan pelaksanaan serta evaluasi program KATI kepada Ketua Pengurus Pusat Perdatin.
3.
Menyampaikan laporan akhir tugas kolegium pada 55
Ketua Pengurus Pusat Perdatin. 4.
Pengurus Pusat Perdatin berhak memberi masukan atau pertimbangan pada pelaksanaan kerja atau kinerja kolegium.
5.
Mengembangkan dan mengupayakan baik kualitas maupun kuantitas dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif.
6.
Pemilihan Ketua Kolegium dilaksanakan pada sidang khusus pleno kolegium.
7.
Ketua Kolegium terpilih dan akan disahkan oleh kongres.
8.
Struktur
organisasi
kolegium
disusun
sesuai
dengan kebutuhan kolegium. 9.
Anggota terdiri dari komisi-komisi dan anggota ExOfficio.
10. Kekuasaan dan wewenang a. Mengembangkan katalog / kurikulum pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif konsultan. 56
b. Memantau
dan
membina
pelaksanaan
pendidikan. c. Menetapkan standardisasi dan akreditasi pusat pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif konsultan. d. Merencanakan
dan
melaksanakan
ujian
nasional. e. Merencanakan jumlah peserta didik sesuai dengan kebutuhan nasional. f. Menilai
kompetensi
dokter
spesialis
anestesiologi dan terapi intensif, dan dokter spesialis
anestesiologi
dan
terapi
intensif
konsultan lulusan luar negeri. g. Menyelenggarakan dan membina kerja sama dengan Kolegium lain bidang kedokteran baik dalam maupun luar negeri. h. Memberikan kedokteran
asupan dalam
untuk bidang
pendidikan yang
berkaitan
dengan anestesiologi dan terapi intensif. 57
S1
i.
Menerbitkan
sertifikat
kompetensi
untuk
keperluan mendapatkan Surat Tanda Registrasi. j.
Menyusun dan melaksanakan akreditasi institusi pelaksana pendidikan anestesiologi. BAB VIII Pasal 18
MAJALAH ANESTESIA DAN ASUHAN KRITIS 1.
Dewan Redaksi status: a. Bagian dari struktur kepengurusan pimpinan pusat. b. Dewan redaksi terdiri dari pimpinan redaksi, wakil pimpinan redaksi, anggota dan editor. c. Masa jabatan dewan redaksi Majalah Anestesia selama 3 (tiga) tahun. d. Sekretariat Dewan redaksi Majalah Anestesia dan
Asuhan
Kritis
atau
dapat
ditentukan
tersendiri oleh Pengurus Pusat Perdatin. 58
Tata cara pengelolaan. a. Dewan redaksi Majalah Anestesia dan Asuhan Kritis segera menjalankan tugas setelah dilantik. b. Pembiayaan
untuk
menjalankan
Majalah
Anestesia dan Asuhan Kritis didapatkan dari anggota ataupun usaha lainnya yang sah dan mengikat. c. Pengelolaan Majalah Anestesia dan Asuhan Kritis tidak bersifat komersial. d. Bilamana penenggung jawab Majalah Anestesia dan Asuhan Kritis yang diangkat oleh kongres berhalangan tetap atau meninggal dunia maka kedudukan
penanggung
jawab
Majalah
Anestesia dan Asuhan Kritis dijabat sementara oleh
wakil
penanggung
jawab
sampai
penanggung jawab Majalah Anestesia dan Asuhan Kritis yang baru dipilih dan ditetapkan rapat pengurus pusat dari
salah seorang
anggota dewan redaksi Majalah Anestesia dan Asuhan Kritis. 59
e. Hal-hal
yang
belum
tercantum
dalam
pengelolaan ini diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2.
Ketua dewan Redaksi Majalah Anestesia dan Asuhan Kritis ditunjuk oleh kongres, dan susunan dewan redaksinya disahkan oleh pengurus pusat. BAB IX KEKAYAAN Pasal 19
1.
Perhimpunan mempunyai kekayaan awal yang berasal
dari
kepengurusan
awal
berdirinya
perhimpunan atau dari para pendiri organisasi. 2.
Selain kekayaan yang dimaksud ayat 1 (satu) perhimpunan dapat juga diperoleh: a. Iuran anggota b. Hibah. c. Hibah wasiat. d. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat; 60
e. Perolehan atau keuntungan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perhimpunan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X ATRIBUT PERDATIN DAN HIMNE Pasal 20 Atribut 1. Atribut / simbol PERDATIN : Berbentuk mahkota bunga wijaya kusuma dengan daun mahkota warna merah berjumlah 9 (sembilan) helai ke arah dalam berupa jalur melingkar dengan warna dasar putih bertuliskan PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI
DAN
TERAPI
INTENSIF
INDONESIA : berwarna hitam, melingkari suatu bulatan berwarna dasar biru muda bergambarkan eskulap warna putih melilit gambar kilat berwarna kuning
emas,
di
bawah 61
eskulap
bertuliskan
semboyan : WASPADA DASA NETRA. 2. Vandel, bendera dan seragam Perdatin akan dibuat tersendiri bila diperlukan.
Pasal 21 Himne Himne PERDATIN telah disetujui dan disahkan dalam Kongres III di Surabaya, dan wajib dikumandangkan di setiap acara ilmiah perhimpunan dan kongres. Himne Perdatin diciptakan oleh, Bambang Suryono dr., SpAn., KNA., KAO, Dr. H. Syarif Sudirman dr., SpAn., KAR., KMN dan Endang Melati Maas dr., SpAn., KIC., KAP. BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 22 1.
Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perdatin hanya dapat dilakukan dalam 62
kongres, rencana perubahan tersebut diajukan oleh pengurus pusat atau cabang, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kongres. 2.
Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berkaitan dengan kolegium diusulkan oleh kolegium melalui pengurus pusat selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kongres. BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 23
1.
Pembubaran Perdatin hanya dapat dilakukan oleh kongres yang dilaksanakan khusus untuk itu.
2.
Keputusan pembubaran Perdatin harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 suara yang sah.
3.
Sesudah pembubaran, maka segala hak milik Perdatin diserahkan kepada badan sosial atau perkumpulan yang ditetapkan oleh kongres. BAB XIII 63
ATURAN TAMBAHAN Pasal 24 1.
Setiap
anggota
Perhimpunan
dianggap
telah
mengetahui isi anggaran rumah tangga. 2.
Perselisihan
dan
penafsiran
anggaran
rumah
tangga diputuskan oleh pengurus pusat. 3.
Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga Perdatin dimuat dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perdatin. BAB XIV ATURAN PERALIHAN Pasal 25
Perhimpunan harus melaksanakan perubahan peraturan (aturan peralihan) dari organisasi profesi di atasnya (Ikatan Dokter Indonesia) atau perundangan–undangan yang berlaku di Indonesia.
64
BAB XV PENUTUP Pasal 26 1.
Setiap
anggota
Perdatin
harus
mentaati
isi
anggaran rumah tangga Perdatin. 2.
Setiap anggota yang jelas melanggar anggaran rumah
tangga
sebagaimana
dikenai
yang
sanksi
diatur
dalam
organisasi ketentuan
tersendiri. 3.
Dengan
disahkannya
anggaran
dasar
dan
anggaran rumah tangga ini maka anggaran dasar dan
anggaran
rumah
dinyatakan tidak berlaku.
65
tangga
sebelumnya
66
