KATA PENGANTAR. Taipa, 10 September 2016

KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan telah tersusunnya buku Laporan Akhir Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Kelurahan Taipa Kota Palu. Seiring dengan berjalannya kegiatan PLPBK di wilayah Kelurahan Taipa, masyarakat memperoleh banyak pelajaran, terutama di kawasan prioritas, baik dari segi perencanaan kawasan maupun pelajaran dari segi pembangunan fisik dengan berbasiskan

komunitas.

Masyarakat

secara

bahu

membahu

bersama-sama

membangun Kelurahan Taipa menjadi lebih baik demi menjadikan lingkungan mereka menjadi lingkungan yang layak huni. Selain itu dalam kegiatan PLPBK masyarakat juga diberi pembelajaran terkait pemasaran dan kemitraan untuk mendukung keberlanjutan program di Kelurahan Taipa yang pada akhirnya mampu menjadikan masyarakat menjadi lebih mandiri dan dapat memberikan penghidupan yang lebih baik lagi kedepannya. Demikian, semoga buku Laporan Akhir Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Kelurahan Taipa Kota Palu ini dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak yang terkait umumnya dan para pembaca khususnya. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Akhir Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Kelurahan Taipa ini kami ucapkan terima kasih.

Taipa, 10 September

Laporan Akhir Kel. Taipa 2013

2016

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR …………………………………………………............. DAFTAR ISI …………………………………………………………………….

i ii

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………………......... 1.1 Latar Belakang ………………………………………………... 1.2 Tujuan …………………………................................................. 1.3 Strategi ………………………………………………………… 1.4 Keluaran …………………….....................................................

1 1 3 3 4

BAB II

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN …………………... 2.1 Tahapan Perencanaan PLPBK ……………………………… 2.2 Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan PLPBK ……… 2.3 Aturan Bersama ………………………………………………

5 5 7 8

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …………………........... 3.1 Kesimpulan …………………………........................................ 3.2 Rekomendasi ………………………….....................................

9 9 9


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan komprehensif, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli). Sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum memberikan perhatian yang besar dalam mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal tersebut diwujudkan secara menyeluruh dan terpadu antara pembangunan fisik (infrastruktur dan hunian) dan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan manusia. Ketiga bidang garapan tersebut merupakan kesatuan yang saling terkait erat dan

dikenal

sebagai

pendekatan

TRIDAYA

dengan

memadukan

antara

pemberdayaan sosial, ekonomi, dan lingkungan (SEL) secara sinergis. Pendekatan TRIDAYA ini adalah aktualisasi dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan SEL yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang telah berlangsung sejak tahun 1999. Sejak tahun 2007 program tersebut menjadi PNPM Mandiri Perkotaan, kemudian disebut PNPM MP dan terakhir program itu menjadi P2KKP Yakni Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian


masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. kemandirian

Program masyarakat

ini

sangat

berupa

strategis

lembaga

karena

menyiapkan

kepemimpinan

landasan

masyarakat

yang

refresentatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah kota dan kelompok peduli setempat. Semenjak tahun 2007 Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) berganti nama menjadi PNPM yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dan pada bulan Mei 2015 berubah kembali menjadi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) Perkotaan yang salah satu programnya adalah PLPBK. PLPBK adalah Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas. Merupakan pembangunan multi dimensional mencakup sosial, ekonomi dan fisik, oleh sebab itu diperlukan landasan perencanaan yang menjadi dasar pijakan bersama dan menjamin keberlangsungan kerja kolektif. Terdapat 6 prinsip yang harus saling bersinergi agar pelaksanaan PLPBK dapat berjalan lancar. Adapun prinsipPrinsip pelaksanaan PLPBK adalah: 1. Perencanaan Komprehensif, 2. Perencanaan Ruang Kawasan, 3. Keterlibatan Aktif Pemerintah Daerah, 4. Kreatif, 5. Inovatif dan 6. Good Governance Pada tahap pertama P2KKP berorientasi untuk membangun pondasi “masyarakat berdaya” dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai nilai universal. Pada tahapberikutnya P2KKP berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat mandiri” yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dansinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli untuk mengakses berbagaipeluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Pada tahap terakhir, PNPM MP berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat madani” yang


dilakukan melalui intervensi pembelajaran penataan lingkungan permukiman secara comprehensive berbasis komunitas (PLPBK) atau “Neighbourhood Development”. 1.2 Tujuan PLPBK memiliki tujuan secara umum yaitu mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur aman dan sehat”, dan tujuan khususnya sebagai berikut: a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif melalui

peningkatan

kapasitas,

kemitraan

dan

integrasi

perencanaan

pembangunan; b. Penataan lingkungan permukiman miskin berbasis ruang; c. Peningkatan sarana, prasarana dan pelayanan permukiman untuk masyarakat miskin. Terdapat syarat tertentu agar suatu kelurahan dalam suatu kota/ privinsi terpilih untuk mendapatkan program PLPBK. Syarat yang menjadi sasaran PLPBK, diantaranya : 1. Kelurahan PNPM Mandiri Perkotaan; 2. BKM/LKM Berdaya dalam arti BKM/LKM tersebut memiliki kesiapan dan komitmen untuk belajar melaksanakan kegiatan PLPBK; 3. Kesiapan dan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK baik yang didanai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. 1.3 Strategi Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. Mendorong terjadinya sinergi antara Pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok peduli melalui proses perencanaan partisipatif yang berorientasi pada ruang.


b. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat maupun pemerintah daerah

agar

dapat

mengelola

proses

peningkatan

kualitas

lingkungan

permukiman secara mandiri dan berkelanjutan. c. Mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat melalui proses penataaan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat. 1.4 Keluaran Keluaran yang diharapkan melalui pelaksanaan program PLPBK ini adalah : a. Tersusunnya dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kawasan Prioritas 1 yang sudah diuji publik dan disahkan oleh Walikota/Bupati. RTPLP adalah rencana rinci tata ruang dengan kedalaman rencana penataan bangunan dan lingkungan kawasan prioritas untuk kurun waktu 5 tahun. Rencana ini, memuat:  Rumusan konsep/gagasan dasar penanganan Kawasan Prioritas  Rencana penataan lingkungan permukiman (sosial, ekonomi dan lingkungan) di kawasan prioritas, meliputi:  Arahan pengembangan sosial dan ekonomi atau sumber kehidupan dan penghidupan warganya  Rencana tata ruang dan penataan bangunan di kawasan prioritas  Rencana sistem prasarana kawasan  Rencana investaso  Penyusunan Detail Engineering Design (DED) b. Tersusunya Aturan Bersama, Rencana Pengelolaan Kawasan, dan lembagalembaga yang mengelola penataan lingkungan permukiman. Aturan

Bersama

adalah

aturan-aturan

kesepakatan

dan

komitmen

warga/komunitas di kawasan prioritas dan kelurahan, untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat, sesuai kesepakatan dalam proses penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas. Rencana Pengelolaan Kawasan adalah dokumen perencanaan yang memuat aturan-aturan/ketentuan


pengelolaan

hasil-hasil

pembangunan

Kawasan

prioritas dan Kelurahan yang disusun dan disepakati masyarakat Tertatanya lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat, khususnya di kawasan prioritas. Terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan permukimannya. c. Tertatanya lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat, khususnya di kawasan prioritas. d. Terjadinya perubahan sikap dan perilaku mayarakat dalam mengelola lingkungan permukimannya.


BAB II PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN Dari kondisi existing yang digambarkan pada bab diatas, dijelaskan mengenai capaian siklus atau tahapan kegiatan yang telah tercapai maupun belum tercapai sekaligus sebaran biaya dan dokumentasinya. Penjelasan mengenai capaian tersebut diuraikan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan pembangunan fisik dan pemasaran sosial berikut : 2.1 Tahap Perencanaan PLPBK 2.1.1 Pelaksanaan Siklus Kegiatan Perencanaan A. Tahap Persiapan Tahap persiapan kegiatan PLPBK Kelurahan Taipa didahului oleh sosialisasi secara nasional maupun Kabupaten/Kota, sedangkan untuk tahapan pada tingkat kelurahan adalah sebagai berikut : a. Lokakarya Tingkat Kelurahan b. Kegiatan Sosialisasi c. Pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif d. Pelatihan TIPP & Bimbingan LKM e. Pembentukan Tim Teknis di Tingkat Kota f. Kegiatan Sosialisasi PLPBK Tingkat Kota g. Seleksi TAAP & TAP h. Pelatihan TAPP & TAP i. Pembahasan Kontrak TAPP Secara keseluruhan kegiatan persiapan telah dilaksanakan secara baik dan antuisme masyarakat sangat baik, hal ini dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut.


B. Tahap Perencanaan dan Pemasaran Tahapan kegiatan perencanaan dan pemasaran PLPBK di Kelurahan Taipa terlaksana dengan baik, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa tahapan yaitu : a. Pelatihan Pemetaan Swadaya (PS) b. Pemetaan Swadaya c. Penjaringan Relawan d. Membangun Visi e. Penyusunan RTPLP f. Uji Publik RTPLP g. Dokumen RPLP h. Penyusunan dan Penyepakatan Aturan Bersama i. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan j.

Pelatihan Pemasaran Sosial

k. Penyusunan Dokumen Strategi Pemasaran l. Sosialisasi Hasil Capaian Kegiatan Pemasaran Sosial Pada Masyarakat Seluruhan kegiatan di Kelurahan Taipa pada tahapan kegiatan Perencanaan dan Pemasaran telah terlaksana, meskipun tidak sesuai jadwal yang ada. C. Tahap Kemitraan dan Keberlanjutan Tahapan kemitraan dan keberlanjutan merupakan setelah kegiatan perencanaan maupun kegiatan fisiknya, dimana tahapan kegiatan kemitraan dan keberlanjutan yaitu : a. Peresmian Kegiatan PLPBK b. Evaluasi, Refleksi dan Kemitraan Kegiatan PLPBK 2.1.2 Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Proses perencanaan di Kelurahan Taipa menggunakan pendekatan partisipatif, dimana masyarakat berperan aktif dalam proses berjalannya kegiatan ini. Seberapa baik kualitas perencanaan ini sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh peran aktif masyarakat Kelurahan Taipa itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sebuah jadwal kegiatan dalam proses perencanaan partisipatif ini. Hal ini bertujuan untuk


menyusun rencana kerja agar setiap stakeholder dapat mempersiapkan diri dan melaksanakan target- target apa yang harus dilakukan agar penyusunan perencanaan berjalan dengan efektif, efisien dan selesai tepat waktu. 2.2 Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan PLPBK Dalam pelaksanaan pembangunan fisik, secara garis besar BKM Sintuvu Ntodea Kelurahan Taipa telah menyelesaikan pelaksanaan fisik sebagai berikut : 1. KSM Kekentina  Tugu Kawasan  Pembangunan Jamban Keluarga 2. KSM Lompe Singgani  Rehab/Perbaikan Rumah 3. KSM Sampesuvu  Pembangunan Jamban Keluarga. 4. KSM Tuvu Singgani  Septik Tank 5. KSM Kitapura  Jalan Pavin Blok  Rehab/Perbaikan Rumah  Pembangunan Jamban Keluarga. 6. KSM Harapan Baru  Pemasangan Lampu Jlan  Jalan Pavin Block Secara keseluruhan KSM di Kelurahan Taipa dengan Koordinator BKM Sintuvu Ntodea telah menyelesaikan dengan baik pelaksanaan pembangunan fisik tersebut. Manfaat langsung yang dirasakan masyarakat di Kelurahan Taipa adalah :  Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman dan sehat. Serta dapat menumbuhkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola permukimannya supaya masyakat dapat menjaga kelestarian lingkungan yang sudah dibenahi.


 Masyarakat merasa sangat terbantu dengan program ini dimana jalan yang masih berupa tanah saat ini sudah dilakukan perkerasaan sehingga memudahkan mobilitas masyarakat  Dengan dibangunnya drainase lingkungan juga sangat membantu masyarakat dilingkungan tersebut sehingga mengurangi tingkat kebanjiran didaerah tersebut, karena didaerah ini sering terjadi banjir.  Selain

itu

masyarakat

penerima

manfaat

yang

memperoleh

rehab

rumah/perbaikan rumah juga sangat terbantu sehingga mereka saat ini memiliki rumah yang layak huni.  Masyarakat Kelurahan Taipa sangat terbantu dengan hadirnya PLPBK di Kelurahan Mereka.  Sebanyak 19 unit WC dibangun untuk masyarakat agar masyarakat memiliki WC yang layak untuk digunakan.  Masyakarat Kelurahan Taipa bersama – sama berkomitmen menjaga dan merawat hasil dari kegiatan PLPBK, seperti yang tertuang dalam ATURAN BERSAMA. 2.3 Aturan Bersama Tahapan perencanaan partisipatif yang baik tidak serta merta menjamin proses pelaksanaan akan berjalan lancar. Tak jarang proses perencanaan yang baik dan partisipatif berhenti menjadi dokumen yang tidak implementatif / sulit diterapkan. Hal

tersebut

seringkali

kesepakatan-kesepakatan

disebabkan operasional

karena

kegagalan

(termasuk

dalam

didalamnya

membangun kesepakatan

pengorganisasian pengelolaan). Proses perencanaan secara partisipatif yang menyepakati sebuah program rencana pembangunan akan meminimalisir adanya sebuah penolakan, namun pada tataran operasionalisasi, kegiatan tersebut akan sedikit banyak menemui banyak kendala. Antara lain misalnya :  Tidak tercapainya kesepakatan bersama dalam memulai pelaksanaaan kegiatan tersebut;  Penentuan pelaksana tugas untuk memonitor dan mengevaluasi proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar dan mandat yang diberikan;


 Apa timbal balik yang diberikan oleh pihak-pihak yang diuntungkan namun tidak terlibat dalam proses partisipatif;  Siapa yang akan mengelola dan memelihara jaringan pasca dibangun;  Siapa yang akan bertanggungjawab jika terjadi kerusakan;  Dari mana dana bisa diperoleh untuk pemeliharaan dan perbaikan, serta sejumlah masalah yang lain.


BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1 Kesimpulan Secara umum pelaksanaan PLPBK di Kelurahan Taipa berjalan dengan baik sesuai dengan alur tahapan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan pelaksanaan PLPBK sudah melalui tahapan yang tepat, meskipun ada beberapa keterlambatan baik dari masyarakat sendiri maupun dari luar masyarakat. Dari kegiatan tersebut meski belum maksimal keterlibatan masyarakat harus tetap kita hargai, karena ditengah kesibukan

masyarakat

mereka

masih

menyisihkan waktu untuk

melaksanakan kegiatan PLPBK. Pelaksanaan PLPBK di Kelurahan Taipa walaupun masih banyak kekurangan namun sudah banyak hasil pula kegiatan PLPBK yang bisa kita lihat sebagai bentuk perencanaan partisipatif, pemasaran, dan implementasi fisik dari masyarakat, dengan masyarakat masih tetap konsisten untuk terusmenjalankan program ini sampai selesai dan tercapai tujuannya. 3.2 Rekomendasi Memperhatikan hambatan-hambatan dan permasalahan yang ada, diperlukan sinkronisasi pelaksanaan rencana kegiatan dengan kegiatan yang sudah berjalan di masyarakat. Beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan PLPBK untuk kegiatan selanjutnya antara lain : a. Rekomendasi Tentang Rencana Kerja Tindak Lanjut Kegiatan Pemasaran Dari dokumen strategi pemasaran, ada beberapa kegiatan yang bisa TP lakukan walaupun PLPBK sudah selesai. Akan tetapi terkait pembiayaan, memang diharapkan ada sharing pembiayaan dari berbagai pihak. Kegiatan Pemasaran yang nantinya akan dilakukan berupa kegiatan internal dan eksternal, dimana tidak menutup kemungkinan dilakukan review terhadap siklus pemasaran, walaupun tanpa didampingi Tenaga Ahli Pemasaran. Pelaksanaan kegiatan yang


lebih inovatif dan kreatif pada kegiatan yang rutin dilakukan menjadi pertimbangan tersendiri supaya kegiatan terkait keberlanjutan program yang ada tetap menarik. b. Rekomendasi Tentang Pengelolaan Pasca Pembangunan Kelurahan Taipa sudah mempunyai lembaga pengelolaan aset‐aset PLPBK yang berada dibawah naungan Pemerintah Kelurahan dan juga BKM. Ke depan diharapkan lembaga ini mampu menjalankan tugasnya dalam pengelolaan pasca pembangunan dan juga di keberlanjutan pengembangan pembangunan. Kegiatan peningkatan kapasitas dapat diberikan sebagai bekal kepada tim terkait. Tidak menutup kemungkinan juga Tim ini berusaha untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang dianggap mampu mewujudkan cita‐cita Kelurahan Taipa. c. Rekomendasi Tentang Peran Pelaku dalam kegiatan Penataan Lingkungan (Pemerintah, swasta,kelompok peduli dll) Keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan PLPBK sudah tidak diragukan lagi akan memberi banyak dampak positif terhadap Kelurahan yang bersangkutan. Berikut beberapa rekomendasi yang bisa diberikan kepada pihak‐pihak terkait : 1. Dukungan Pemerintah Daerah dalam keberlanjutan program sangat dibutuhkan terutama di pengelolaan pasca pembangunan. Selain itu monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan secara kontinyu untuk memastikan kegiatan ini tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ada. 2. Dukungan dan dorongan Pemerintah Kelurahan kepada relawan atau motor pengerak dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Keterlibatan Pemerintah Kelurahan terutama Bapak Lurah dalam Penjaringan relawan‐relawan sebagai generasi baru dan membangun modal sosial 4. Adanya kontrol sosial baik dari masyarakat maupun kelompok peduli yang ada di Kelurahan Taipa dalam upaya menjaga keberlanjutan program.



KATA PENGANTAR. Taipa, 10 September 2016

Recommend Documents