KATA PENGANTAR
Sejak satu dekade terakhir, Kementerian Keuangan sebagai satu sentral agency Kementerian/Lembaga melaksanakan penyempurnaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Cetak biru menjelaskan visi baru Kementerian Keuangan yang akan diperjuangkan untuk diwujudkan, perubahan kelembagaan yang dibutuhkan dan tindakan-tindakan dan inisiatif-inisiatif strategis yang diperlukan untuk mencapai perubahan tersebut. Transformasi kelembagaan diperlukan antara lain untuk mewujudkan good governance, peningkatan kinerja layanan dan kepercayaan publik. Selaras dengan tujuan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tersebut, KPPN Kotamobagu selalu berusaha meningkatkan kualitas organisasi melalui peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan untuk berperan serta mewujudkan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang unggul ditingkat dunia. Dalam rangka pelayanan kepada stakeholder, KPPN Kotamobagu telah mendeklarasikan motto pelayanan yaitu “Melayani Sepenuh Hati Melampaui Ekspektasi”. Upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan (stakeholder) yang selalu berubah tingkat ekspektasinya diimplementasikan menggunakan segenap sumber daya manusia pada KPPN Kotamobagu sesuai dengan Strategi Layanan yang sudah disusun berdasarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Pembuatan buku inovasi dimaksudkan untuk mengetengahkan beberapa inovasi yang dimiliki KPPN Kotamobagu dalam melayani stakeholders sebagai upaya penerapan Nilai-nilai Kementerian Keuangan terutama nilai kesempurnaan yaitu dengan senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik melebihi standar pelayanan. Apresiasi yang tinggi kepada seluruh pegawai KPPN Kotamobagu atas dedikasi dan kinerja yang telah diberikan untuk kemajuan KPPN Kotamobagu sehingga mendapatkan beberapa prestasi baik dalam tingkat nasional, regioanal, maupun individual. Akhir kata, segala pencapaian yang telah dilakukan dihaturkan dan dipersembahkan hanya kepada Tuhan YME untuk menjadikan negeri ini menjadi lebih baik. Kotamobagu, September 2016 Kepala KPPN Kotamobagu
Hasil monitoring dan identifikasi permasalahan satuan kerja dalam pengelolaan dana DIPA pada wilayah kerja KPPN Kotamobagu secara garis besar terdapat pada pengoperasian aplikasi (RKAK/L, GPP, SIMAK, Persediaan, LPJ Bendahara, SAS, SAIBA) dan proses bisnis/teknis perbendaharaan terkait peraturan tentang pencairan dana APBN Kenyataan menunjukkan bahwa satker kesulitan dalam pengelolaan keuangan apabila terjadi mutasi pegawai pengelola keuangan, atau terdapat satker yang baru menerima alokasi dana DIPA. KPPN Kotamobagu sebagai pembina satker berkewajiban untuk melaksanakan bimtek aplikasi dan proses bisnis/ teknis perbendaharaan terkait pencairan dana kepada satkersatker tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dan disadari bahwa diperlukannya suatu manajemen solusi permasalahan pada satker, permasalahan pokok adalah belum adanya solusi yang cepat bagi satker tanpa harus datang ke KPPN Kotamobagu (mengingat luas wilayah dan sebaran satker yang dilayani) untuk penyelesaian masalah yang terjadi pada satker. Inovasi merupakan langkah kreatif dan inovatif yang memiliki keunggulan sebagai berikut : a. Mudah Aplikasi PANSER dapat diunduh pada google play store, cukup ketik panser dan kemudian unduh, setelah diunduh kemudian instal, maka aplikasi panduan layanan online satker sudah terinstal pada smartphone dan dapat dioperasikan. b. Efisien Dengan smartphone yang telah terinstall aplikasi PANSER, maka satker dapat mengakses informasi yang diperlukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke KPPN Kotamobagu serta dapat juga digunakan sebagai sarana pengaduan.
Bagi satuan kerja berbagi pengetahuan melalui aplikasi PANSER (berupa update terkini aplikasi, peraturan terkait proses bisnis/ teknis perbendaharaan) meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam sumberdaya manusia pengelola keuangan negara, karena para pengelola keuangan satker dapat belajar secara mandiri kapan saja dan dimana saja. Indikasi meningkatnya kapasitas para pengelola keuangan satker terlihat dari menurunnya persentase SPM yang salah yang berakibat penolakan oleh KPPN dan peningkatan penyampaian laporan keuangan dan laporan pertanggunjawaban bendahara yang akurat dan tepat waktu.
Dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satuan kerja pada tahap Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), diperlukan suatu strategi manajemen satker yang berkesinambungan. Manajemen Satker dilaksanakan secara terus menerus, sehingga Satuan Kerja memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan perbendahaaraan di masing-masing unit. Hal inilah yang mendasari pendekatan KPPN Kotamobagu untuk melakukan terobosan atau inovasi berupa kegiatan Klinik Perbendaharaan Keliling (KLIPING) dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan dengan serangkaian kegiatan untuk memantau pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan KPPN dengan mengidentifikasi permasalahan / kendala di lapangan, konsultasi perbendaharaan, bimbingan teknis apliakasi dan kebutuhan stakeholder sebagai umpan balik untuk penyempurnaan dan pengambangan pelaksanaan
perbendaharaan
di
lingkungan
KPPN.
Optimalisasi
dimaksudkan
untuk
menegaskan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan dapat mengungkap semua kendala dan permasalahan sebagai bahan untuk merumuskan alternative penyelesaiannya. Pada umumnya, satker mengeluh karena jarak antara KPPN Kotamobagu dengan lokasi kantor satker yang jauh dan membutuhkan waktu diperjalanan sehingga untuk melakukan pencairan dana (mengajukan SPM) mereka memilih untuk menumpuk semua tagihan SPM agar tidak bolak-balik datang ke KPPN. Hal lain yang menjadi kendala adalah tingkat pemahaman satker terhadap aplikasi yang ada pada KPPN (SAS, SAIBA) tidak merata. Untuk mendapatkan bimbingan teknis aplikasi dimaksud para operator satuan kerja harus menempuh perjalanan yang cukup jauh ke KPPN. Berdasarkan hal tersebut dengan kondisi geografis luas wilayah dan sebaran satker yang dilayani (4 Kabupaten dan 1 Kota), KPPN Kotamobagu harus melakukan suatu inovasi atau terobosan guna mendapatkan solusi yang tepat dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja pelaksanaan anggaran satker-satker Kementerian/Lembaga di wilayah KPPN Kotamobagu. Dengan pertimbangan sumber daya manusia dan ketersedian pagu dana (belanja perjalanan dinas) pada KPPN Kotamobagu yang cukup memadai dan agar lebih tepat sasaran serta menghasilkan outcome yang tepat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan yang intensif setiap bulan sebagai salah satu solusi atas permasalahan tersebut diatas berupa kegiatan Klinik Perbendaharaan Keliling (KLIPING).
Implementasi kegiatan KLIPING diawali dengan menunjuk 1 (satu) satker koordinator di setiap kabupaten yang bersedia untuk menyediakan sarana berupa satu ruangan untuk tempat berkumpul satker-satker di masing-masing kabupaten agar dapat berdiskusi, sharing session, konsultasi dan bimbingan teknis secara lebih fokus dan terkonsentrasi di satu tempat. Satker koordinator yang ditunjuk adalah MIN Bolaang Uki (untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan), Kementerian Agama Kabupaten Bolaan Mongondow (untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow), Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) dan Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). Inovasi ini merupakan langkah kreatif dan inovatif untuk lebih menjalin hubungan baik antara KPPN dengan para stakeholder di daerah sekaligus menjalankan tugas dan fungsi KPPN dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran K/L yang penyerapannya masih rendah. Dengan diadakannya Klinik Perbendaharaan Keliling (KLIPING) setiap bulan diharapkan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi para satuan kerja menjadi lebih baik dan merata.
Hasil monitoring dan identifikasi permasalahan satuan kerja dalam pengelolaan Rekening serta Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sangat dipengaruhi ketersediaan Rekening koran yang tepat waktu setiap bulan. Berdasarkan laporan satuan kerja yang membuka rekening pada Bank Umum Unit di daerah, gangguan jaringan Bank umum sering terjadi saat pencetakan rekening koran awal bulan serta dikenakan biaya administrasi pencetakan. Hal ini berakibat kerugian pada Bendahara yang harus membayar biaya administrasi pencetakan serta mempengaruhi waktu penyampaian laporan kepada KPPN. Berdasarkan hal tersebut, KPPN Kotamobagu melakukan konfirmasi temuan masalah tersebut dengan satuan kerja dan Bank Umum terkait. Untuk menghindari masalah terulang dan berkelanjutan maka kami berinisiatif membuat suatu layanan yang dapat mempermudah satuan kerja dalam memperoleh rekening koran setiap bulan. Layanan ini kami konsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Bank Umum serta seluruh satuan kerja yang kami layani. Hasil kerjasama dan dukungan penuh dari Bank BRI Cabang Kotamobagu, Bank BNI Cabang Kotamobagu dan Bank Mandiri Cabang Kotamobagu serta seluruh satuan kerja kepada KPPN Kotamobagu menghasilkan layanan yang dinamakan OSSAS (One Stop Service Account Statement). Layanan OSSAS ini diharapkan bisa memberikan solusi atas permasalahan sekaligus menjadi inovasi KPPN Kotamobagu dalam melayani satuan kerja. Hubungan kerjasama yang baik tersebut berbuah dukungan penuh dari pihak Bank Umum dan satuan kerja terhadap lahirnya Inovasi OSSAS pada KPPN Kotamobagu yang diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak terkait. Inovasi OSSAS memiliki keunggulan sebagai berikut : a.
Gratis Layanan pengambilan Rekening koran pada KPPN Kotamobagu tidak dikenakan biaya apapun.
b.
Simple Satker dengan mudah bisa mendapatkan Rekening koran bulanan (Hard copy dan soft copy) dengan cara : 1.
Mengirim permintaan rekening koran ke alamat email yang disediakan KPPN Kotamobagu
(
[email protected],
[email protected]
dan
[email protected]) selanjutnya akan dikirimkan softcopy ke email tersebut. 2. Bendahara bisa langsung mengambil rekening koran (Hard copy dan soft copy) pada petugas seksi Bank KPPN Kotamobagu.
c.
Efisien 1. Setiap awal bulan Satuan kerja tidak perlu antri di Bank Umum untuk mendapatkan Rekening koran (soft copy dan hard copy) telah tersedia di KPPN Kotamobagu. 2. Mengurangi antrian pencetakan rekening koran setiap bulan pada petugas Bank Umum 3. Laporan saldo rekening dan LPJ Bendahara yang telah selesai secara benar namun belum dilampiri rekening koran tetap bisa disampaikan.
Sesuai PMK nomor 252/PMK.05/2014 Pasal tiga bagian kedua tentang Kewenangan Bendahara Umum Negara dijelaskan bahwa KPPN memiliki kewenangan melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Rekening satuan kerja berupa : pemberian ijin pembukaan Rekening, melakukan blokir Rekening, penutupan Rekening dan memperoleh informasi atas Rekening. Selanjutnya pada Pasal 41 dalam rangka pengelolaan dan pengendalian rekening satuan kerja dapat diadakan nota Kesepahaman dengan Bank Umum/Pos. a. Alur Pelaksanaan dan Sumber Daya 1. Setiap awal bulan petugas seksi Bank KPPN Kotamobagu menyerahkan kepada petugas Bank Umum (Bank BRI Cabang Kotamobagu, Bank BNI Cabang Kotamobagu dan
Bank
Mandiri
Cabang
Kotamobagu)
daftar
rekening
Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan sesuai daftar terakhir satuan kerja yang dilayani beserta flashdisk untuk menyimpan data softcopy Rekening koran. 2. Selanjutnya data softcopy rekening koran akan dicetak untuk disampaikan kepada satuan kerja dengan tembusan seksi Vera KI. b. Outcomes 1. Bagi satuan kerja dapat mempermudah proses pencetakan Rekening koran setiap bulan (Gratis, simple dan efisien) 2. Bagi KPPN Kotamobagu meningkatkan jumlah penyampaian laporan saldo rekening dan LPJ Bendahara secara tepat waktu 3. Cetakan Rekening koran setiap awal bulan bisa menjadi lampiran permohonan TUP yang diajukan awal bulan.
Dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN, Ditjen Perbendaharaan meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dengan penggunaannya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : PER-41/PB/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Aplikasi OM-SPAN merupakan aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. Basis data yang digunakan dalam aplikasi OM-SPAN diambil dari aplikasi SPAN utama (core SPAN). Pengambilan data tidak dilakukan secara realtime, namun dengan jeda waktu tertentu. Sistem MPN G2 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, disusun untuk memperbaiki sistem MPN sebelumnya (MPN G1). Sebagai sebuah sistem, Modul Penerimaan Negara berhasil mengintegrasikan sistem penerimaan negara yang selama ini terpisah. Penyempurnaan Modul Penerimaan Negara melibatkan unit-unit pemilik tagihan lingkup Kementerian Keuangan yang dikenal dengan sebutan biller, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, sistem yang menghubungkan dengan sistem perbankan dan sistem settlement dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pengelolaan infrastruktur oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal. Arah penyempurnaan MPN G2 meliputi perubahan dari sistem manual ke billing system, dari layanan over the counter (teller) ke layanan online, dari single currency menjadi dapat melayani valuta asing, dari terbatas pada beberapa jenis penerimaan menjadi mencakup keseluruhan penerimaan. MPN G2 diharapkan mendukung pelaksanaan cash management yang baik dengan menyajikan informasi penerimaan negara secara real time yang didukung keandalan teknologi informasi dalam penerapan Treasury Single Account. Akses terhadap OM SPAN dan MPN G-2 mensyaratkan perlunya koneksi jaringan internet yang baik, permasalahan pokok adalah sering terjadinya gangguan jaringan internet di wilayah kerja satker sehingga tidak dapat dalam mengakses OM SPAN dan MPN G2, sedangkan disisi lain implementasi MPN G2 sudah harus dilaksanakan segera oleh seluruh pemangku kepentingan sampai dengan akhir bulan Juni 2016 yang kemudian diperpanjang khusus untuk penerimaan pada kantor pos sampai dengan akhir tahun 2016. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi satker dalam mengakses OM SPAN dan pembuatan billing pada MPN G2 tersebut, dipandang perlu untuk membuat layanan terpadu
(one stop service) bagi Satuan Kerja yang akan menggunakan akses internet untuk monitoring dan mengakses data pada OM SPAN dan pembuatan billing MPN G2 yang dinamakan OMe-S (Online Monitoring dan e-billing service). Inovasi ini lahir dari dari pembahasan bersama antar unit pada KPPN Kotamobagu dan merupakan langkah kreatif dan inovatif yang memiliki keunggulan sebagai berikut : a. Mudah Layanan OME-S menggunakan jaringan koneksi intra KPPN Kotamobagu ditempatkan pada front office KPPN Kotamobagu. Bendahara yang akan mengakses OM SPAN dan pembuatan billing dapat menggunakan layanan komputer OME-S. b. Pembelajaran Layanan computer OME-S ini juga selain memberikan kemudahan dalam mengakses OM SPAN dan E-Billing System juga menyediakan sarana pembelajaran khususnya satker yang baru/operator yang masih baru dalam penggunaan OM SPAN dan E-Billing System dengan didampingi oleh pegawai KPPN Kotamobagu yang sudah berkompeten dalam penggunaan OM SPAN dan E-Billing System.
Memudahkan Satker yang mengalami kesulitan mendapatkan informasi terkini terkait data keuangan, utamanya satker yang lokasi jauh dan mengalami kendala koneksi jaringan internet
Mempermudah dan mengurangi kesalahan input pada surat setoran penerimaan
Salah satu brand KPPN Kotamobagu sebagai kantor pelayanan publik yang modern dan bersih dari praktik korupsi dipandang perlu untuk dipublikasikan secara luas kepada masyarakat umum. Hal ini sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai Keuangan Negara dan Pendidikan Pencegahan Anti Korupsi. Hal inilah yang mendasari dilaksanakannya kegiatan KPPN Goes To School. Reformasi birokrasi yang telah diterapkan dan citra positif yang selalu diperjuangkan oleh segenap insan Kementerian Keuangan belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Pengetahuan terkait keuangan negara pun sangat minim dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat umum rentan mendapatkan informasi yang salah terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. Siswa menengah atas merupakan generasi penerus bangsa, yang sangat baik untuk diberi informasi tentang Keuangan Negara dan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak melakukan praktik koruptif. Pengetahuan tentang Keuangan Negara dapat menambah wawasan sedangkan pendidikan pencegahan anti korupsi bagi siswa sekolah menengah atas sangat penting dalam menanamkan sikap-sikap anti korupsi. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu dilakukan kegiatan yang mengedukasi siswa menengah atas tentang Keuangan Negara dan Pencegahan Anti Korupsi sekaligus mempublikasikan brand/ citra positif dimiliki KPPN. KPPN Goes to School memilih siswa sekolah menengah atas sebagai sasaran dalam kegiatan karena perkembangan kognitif (kemampuan berfikir) pada usia remaja mengalami perkembangan paling optimal. Perkembangan kognitif tersebut antara lain : 1. Secara intelektual remaja mulai dapat berpikir logis tentang suatu gagasan. 2. Wawasan berfikirnya semakin meluas. 3. Mulai memikirkan masa depan, perencanaan dan mengeksplorasi berbagai hal untuk mencapainya. Inovasi ini lahir dari dari pembahasan bersama antar unit pada KPPN Kotamobagu dan merupakan langkah kreatif dan inovatif yang memiliki banyak keunggulan. Kegiatan KPPN Goes to School mudah untuk diterapkan dan dapat dilaksanakan oleh seluruh KPPN, Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat. Dari aspek keberlanjutan kegiatan ini pun dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Perbaikan kualitas pelayanan secara terus menerus (continuous improvement) terus dikedepankan Ditjen Perbendaharaan seiring berjalannya agenda reformasi birokrasi. Belajar dari hasil penelitian Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada tahun 2000 tentang rendahnya
kinerja
birokrasi
di
Indonesia,
Ditjen
Perbendaharaan,
yang
kemudian
diejawantahkan ke seluruh unit vertikal dibawahnya, menanggapi serius semangat perubahan yang berkembang di Kementerian Keuangan. Survey yang ditujukan untuk mengevaluasi unit dan produk layanan, mengidentifikasi tingkat kepuasan pemangku kepentingan, menganalisis perbandingan kinerja unit layanan dari waktu ke waktu hingga menganalisis perubahan kinerja pelayanan tersebut menjadi bukti keseriusan Ditjen Perbendaharaan dalam membangun unit layanan, menyempurnakan proses bisnis dan meningkatkan awareness layanan prima dan kepatuhan para pegawainya. KPPN Kotamobagu, selaku instansi vertikal di bawah Ditjen Perbendaharaan, merupakan frontliner dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, dalam hal ini kepada satuan kerja (satker) yang menerima dan menggunakan dana yang bersumber dari APBN. Karenanya dirasa perlu untuk melakukan survey langsung kepada satker yang menerima pelayanan. Untuk membantu mengetahui tingkat kepuasan dari setiap satuan kerja, dibuat sebuah aplikasi survey kepuasan layanan. Aplikasi tersebut diletakkan diruang pelayanan, dan dapat langsung diakses segera setelah satker mendapatkan pelayanan. Output dari hasil survey tersebut sangat berguna bagi pemenuhan tugas-tugas pokok, dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari KPPN Kotambagu secara berkesinambungan.
1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran 100 098 096 2014
094
Inovasi terkait adalah :
2015
092
Semester I 2016
090
Panser Kliping
088 086 084
099
093 082
089
Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran
2. Nilai Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 120 100 080 2014 060 2015
040
Semester I 2016
020 000
095
099
0
Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang Berkualitas
Inovasi terkait adalah: Panser Kliping Omes (Belum ada nilai LK BUN untuk tahun 2016)
3. Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN 005 005 005 2014 005 2015
005
Semester I 2016
004
Inovasi terkait adalah: Panser Kliping OSSAS Omes MOU
004 004 004
004
004
005
Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN
4. Persentase Akurasi Buku Putih 120
Inovasi terkait adalah: Omes Kliping
100 80 2014 60
2015
40
Semester I 2016
20 100
100
100
0 Persentase Akurasi Buku Putih
5. Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi 084 083 082 081
2014
Inovasi terkait adalah: Kliping Panser
080 2015
079 078
Semester I 2016
077 076 075
078
083
081
Tingkat efektvitas edukasi dan komunikasi
6. Persentase Penyampaian LPJ 099
Inovasi terkait adalah: OSSAS Kliping
098 098
2014
097
2015
097
Semester I 2016
096 098
096
098
096 Persentase penyampaian LPJ bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat waktu
7. Persentase Rekon LK 100 100 100 100
2014
099 099
Inovasi terkait adalah: Panser kliping
2015
099 099 099
099
100
Semester I 2016
100
098 Persentase Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu
8. Retur 250 200
2014
150 2015 100 Semester I 2016
50 201
166
0 Jumlah Retur
38
Inovasi terkait adalah: MOU antara KPPN, Perbankan dan Satker; Kliping Omes
9. Indeks Kepuasan Masyarakat 005 005 005 2014
005 005
2015
004 004 004 004
004
004 Nilai IKM
005
Semester I 2016
Inovasi terkait adalah: Panser Kliping OSSAS Omes MOU
