WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA PERATT'RAN DAERAII KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR
1
TNIUIT 2016
TEI{TAITG PERT'BAHAN ATAS PIRATT'RAIT DAERAH I|OMOR 5 TAIIT'N 2014 TEITTAITG RIITCAITA PEMBANGUITAN .IANGKA TIIIIEITGAII DAERAII
KOTA TOTAMOBAGU 2013-2018 DEIfGAN RAIIUAT TT'IIAT YAI{G UAHA ESA, WALIKOTA KOTAMOBAGU, Menimbang
bahwa untuk melaksanal
:4.
Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2Ol5-2O19, perlu menyusun Perubahan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu 2013-2018. b.
bahwa untuk melaksanakan sebagai dimaksud
pada huruf a, maka Pemerintah Kota Kotamobagu menyusun Penyesuaian antara Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu 2013-2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2O15-2019 c.
;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu
2013-2018; q
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287) 2.
Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004
tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); a
4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (l,embaran Negara Republik Undang Undang Nomor
Indonesia Nomor 6 Tahun 2007); 4.
Undang Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5.
Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49161; 6.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
l4O, Tambahan [rmbaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4578); 8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Thgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); sebagaimana
telah dirubah terakhir dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 11.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- 2019 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); (RPJMN) Tahun 2015 to
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah
nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi utara Nomor 3
Tahun 20ll
tentang Rencana
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
SulawesiUtaraTahun 2OO5- 2025; t4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi utara Nomor
Tahun 2OLl tentang Rencana
4
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 15.
-
2015;
Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mmenengah Daerah Kota kotamobagu Tahun
2013-2018;
cill
Dengan persetuJuan bersama DEWAN PERWAIfiLAI{ RAI(YAT DAERAH I(OTA KOTAMOBAGU
dan WALIKOTA KOTAJtrOBAGU MEMUTUSKAIT:
Menetapkan: PERATURAN DATRAII TEI{TAIIG PERITBAHAIC ATAS PERATI'RAN DAERAII I{OMOR 5 TAHT'il 2014 TET{TANG REI{CANA PEMBAI|GIII{AIT .'ANGIIA MEITENGAH DAERAII KOTA KOTAMOBAGU TAHT'IT 2OI3 -2OIA Pasal I
5 Tahun
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, diubah sebagai berikut
:
Ketentuan dalam Pasal 15, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
:
Pasal 15
Maksud dan tujuan penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam
:
l. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Ke{a
Perangkat
Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan Perencanaan Penganggaran.
2. Mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Kotamobagu.
3.
Penyesuaian / Penyelarasan dilaksanakan, dengan
a. Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor
:
2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2Ol5-2O19, Pemerintah I(ota Kotamobagu melakukan penyelarasan terhadap pencapaian Visi, Misi, T\rjuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu dengan memperhatikan 1)
:
Arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional;
2l Arah, kebijakan, dan prioritas bidang-bidang pembangunan; dan 3) Pembangunan kewilayahan.
b. Pedoman Harmonisasi Rencana Pembangunan
Jangka
Nasional (RPJMN) 2OL5-2OL9 terhadap RPJM Daerah, melalui
1) Menciptakan Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi antar
Menengah :
Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah di Tingkat Pusat dan Daerah;
2)
Mewujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN
2Ol5-2O19; q\
|
'l
3)
Menjamin Sinkronisasi Kebiiakan-kebijakan di dalam RPJMN 20152Ol9 dengan Kebijakan di dalam RPJM Daerah;
4l Menjamin terakomodasinya Sasaran Pembangunan di dalam RPJMN 2Ol5-2O19 ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; s)
Pelaksanaan Program dalam RPJM Daerah yang mendukung pencapaian Agenda Prioritas RPJM Nasional;
6)
Percepatan Pembangunan Daerah; dan
7l Sinergitas antara Dokumen Perencanaan Daerah dan Perencanaan Nasional. Pasal II
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengund€rng€rn Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada l,embaran Daerah Kota Kotamobagu.
,*Y
NO
PENGELOLAH
1
Sekretaris Daerah
t"
2
Asisten Bidang Ekonomi & Pembangunan
v
3
Kepala Bagian Hukum
4
Kepala BAPPEDA
Diundangkan di
Kotamobagu 7 Maret
Ditetapkan di Kotamobagu Pada tanggal 7 Maret 2O!9 * ffIITALIKoTA KoTAMoBAGUT
w
t
20t6
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU a
MM Pembina Utama Muda NrP. 19730308 199311 1 001
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERDA KOTA KOTAMOBAGU PROVTNST SULAWESI UTARA (L 12016l
