KATA PENGANTAR. Syarif Hidayat

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

i

KATA PENGANTAR Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

mewajibkan tiap

pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut,telah disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2015. Laporan ini diarahkan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kinerja satuan unit dimasa yang akan datang. Jakarta,

Februari 2016

Sekretaris Jenderal

Syarif Hidayat


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Per industrian pada tahun 2015. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

dimana

pimpinan

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pem erintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2015. Dokumen perjanjian kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 serta Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja

Utama

(IKU) Setjen sesuai dengan Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 33.1/M-IND/PER/03/201 tentang Peta Strategi dan IKU Unit Eselon I. Dari kedua dokumen tersebut, visi Sekretariat Jenderal adalah “Memberikan pelayanan prima kepada stakeholder”. Stakeholder dimaksud stakeholder internal mencakup semua unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan stakeholders eksternal terdiri instansi pemerintah dan swasta seperti DPR, Bappenas, Kepmenkeu, Menpan dan RB, Kepolisian, KPK, BPKP, BPK, Asosiasi-asosiasi dan lain-lain. Secara umum Sekretariat Jenderal telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2015. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang te lah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2015 antara lain: 1. Sasaran strategis mewujudkan sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal dengan indikator (a) Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan, capaian tidak dapat diukur secara kuantitatif karena hasilnya berupa rekom endasi; (b) tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan target 85 persen, realisasi 87,82 persen dan capaian 103,32 persen yang menurun dibanding tahun 2014 yang sebesar 112,41 persen; (c) Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal tahun 2015 dengan target 80 persen.


iii

2. Sasaran strategis mewujudkan SDM industri dan aparatur yang profesional dengan indikator (a) terserapnya jum lah lulusan pendidikan vokasi yang bekerja di sektor industri, dengan target sebanyak 2530 orang/tahun, dan yang bisa direalisasikan adalah sebanyak 3537 orang/tahun sehingga capaian adalah sebanyak 139,80 persen;

(b)

Lulusan

Pelatihan

three

in

one

(pelatihan,

sertifikasi,

dan

penempatan) SDM Industri dengan capaian 1600 Orang/tahun dan yang dihasilkan adalah sebanyak 17.832 orang/tahun sehingga capaian pada tahun ini adalah 1114,50 persen; (c) Calon wirausaha baru yang kompeten melalui program TPL beasiswa dengan target sebanyak 300 Orang/tahun, sementara yang bisa tercipta adalah sebanyak 285 orang/tahun sehingga capaian pada tahun 2015 adalah 95 persen; (d) Jumlah SKKNI di sektor industri dengan target sebanyak 4 dan yang direalisasikan sebanyak 27, sehingga capaian 625 persen; (e) Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri dengan target sebanyak 500 orang/tahun dan yang bisa direalisasikan sebanyak 552 orang/tahun sehingga capaiannya adalah 110,4 persen; (f) Jumlah Standar Kompetensi Jabatan untuk Pejabat Struktural dengna target s ebanyak 90 persen sementara jum lah standar kompetensi jabatan yang bisa direalisasikan adalah 100 persen dari pejabat struktural sehingga capaian pada tahun ini adalah 111,11 persen (g) Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri dengan target 88 orang/tahun dan realisasi sebanyak l 244 orang sehingga capaian 254,55 persen; serta (h) Tingkat kehadiran pegawai dengan target sebanyak 90 persen, realisasi 92,99 dan capaian sebanyak 103.32 persen; 3. Sasaran strategis mewujudkan kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional dengan indikator (a) Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenperin dengan target 100 persen dan realisasi 93 persen sehingga capaian sebanyak 93 persen; (b) permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani dengan target sebanyak 95 persen, sementara realisasi sebanyak 100 persen sehingga capaian terwujud sebanyak 105,25 persen; 4. Sasaran strategis menyediakan informasi publik yang aktual dan tepercaya dengan indikator (a) jumlah pelayanan publik dengan target 7000 orang, sementara realisasi tahun 2015 sebanyak 9.983 orang sehingga capaian yang ada adalah sebanyak 142,65 persen; (b) Jumlah informasi industri yang dipublikasikan


iv

memiliki target di tahun 2015 sebanyak 40 Publikasi dan realisasi sebanyak 45 publikasi sehingga capaian yang ada sebesar 112,5 persen; 5. Sasaran strategis mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik, dengan indikator (a) jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian, dengan target sebesar 83 persen realisasi nya 84,96 persen sehingga capaian sebesar 101.78 persen; (b) jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti dengan target 83 persen dari tota l laporan yang masuk sementara realisasi tindaklanjut untuk laporan adalah sebesar 86,67 persen sehingga capaian sebesar 104,42 persen; 6. Sasaran strategis menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri

daerah, dengan indikator tersusunnya renstra dan renja

dengan target sebanyak 1 dokumen dan yang bisa direalisasikan adalah sebanyak 2 dokumen, sehingga capaian adalah 200 persen; 7. Sasaran

strategis

memfasilitasi

kebutuhan

sarana

dan

prasarana,

dengan

(a) kesesuaian rencana sarana dan prasarana dengan kebutuhan, dimana target adalah sebanyak 85 persen dan realisasi adalah sebanyak 77,78 persen sehingga capaian sebanyak 91,51 persen; (b) efisiensi penggunaan energi yang semula di perjanjian kinerja adalah ruangan dan energi, namun berubah seiring perubahan di Renstra 2015 – 2019 dengan target 35 persen, realisasi

5,01 dan

capaian

sebesar 128,60 persen; (c) efisiensi pemanfaatan teknologi dengan target 35 persen, realisasi 85,71 persen dan capaian 244,89 persen; 8. Sasaran strategis mem perkuat database industri dan kemampuan analisis data dengan indikator pemenuhan permintaan informasi yang cepat, tepat dan akurat dengan target 85 persen dan realisasi 80 persen sehingga capaian sebesar 94,12 persen; 9. Sasaran strategis mengembangkan e-Government dengan indikator dengan target tersedianya aplikasi 14 aplikasi, sementara yang bisa direalisasikan adalah sebanyak 11 aplikasi sehingga capaian yang bisa diraih adalah sebesar 78,57 persen; 10. Sasaran strategis mem bangun sistem informasi yang terintegrasi dan handa l dengan indikator (a) tersedianya informasi online sebanyak 5 paket sementara yang bisa direalisasikan hanya 4 paket, sehingga capaian hanya 80 persen dan (b) pengguna yang mengakses pada tahun 2015 sebanyak 1,5 juta dan yang direalisasikan adalah sebanyak 1,7 juta pengguna sehingga capaian adalah 113,33 persen; Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

v

11. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target indikator tingkat kepuasan pelanggan 4 indeks, realisasi 3,21 dan capaian sebesar 80,25 persen; 12. Sasaran strategis meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan dengan indikator (a) tersedianya sertifikasi guru, dengan target 92 orang, realisasi 100 orang dan capaian 108,69 persen; (b) sertifikasi profesi dosen dengan target 72 orang, realisasi 73 orang dan

capaian 101,38 persen;

(c) sertifikasi assesor denga target 20 orang, realisasi 209 dan capaian sebanyak 1000,45 persen; (d) Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B dengan target 23 Prodi dengan capaian 100 persen; (e) Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tem pat Uji Kompetensi (TUK) yang ditargetkan sebanyak 5 dan tercapai 8 buah tempat LSP dan TUK sehingga capaian sebesar 160 persen; serta (g) Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi dengan target dan realisasi 4 satuan kerja sehingga capaian adalah 100 persen; 13. Sasaran strategis mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf dengan indikator terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di 28 unit kerja dan semuanya bisa direalisasikan dengan capaian 100 persen; 14. Sasaran strategis meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional dengan indikator (a) tingkat penyerapan anggaran di tahun 2015 adalah 90 persen, realisasi 77,45 dan capaian 86 persen; (b) tingkat kualitas laporan keuangan standar nilai tertinggi dari Kementerian Keuangan; 15. Sasaran strategis meningkatnya sistem dan tata hukum industri serta pelayanan yang berkualitas di bidang hukum dan kebijakan industri dengan indikator terpublikasinya produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan dengan capaian 95 persen; Berdasarkan uraian di atas, hampir sebagian sasaran strategis telah tercapai, bahkan terdapat sasaran strategis yang capaiannya lebih dari 100 persen. Meskipun demikian, masih terdapat sasaran strategis yang belum tercapai. Untuk itu diperlukan upaya dan masukan yang lebih baik guna mencapai sasaran strategis tersebut.


vi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................... iii DAFTAR ISI ..................................................................................... vii DAFTAR TABEL.................................................................................viii DAFTAR GAMBAR ............................................................................... ix BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 10 A. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL ......................................... 10 B.

PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL ........................................... 10

C. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL ..................................... 14 BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 17 A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIATJENDERAL TAHUN 2015-2019 .................... 17 B.

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015 ............................ 21

C. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015 ......................... 25 D. ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015 .................................... 28 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.............................................................. 30 A. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015........................... 30 B.

Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun 2014 ........................... 70

A. KESIMPULAN ............................................................................ 74 B.

PERMASALAHAN DAN KENDALA ........................................................ 74

C. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT ................................................... 75


vii

DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 ........................ 23 Tabel 2. 2 Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 ...................... 25 Tabel 2. 3 Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2014 (dalam ribuan rupiah) ...... 28 Tabel 3. 1 Capaian IKU dari Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Pengendalian Industri yang Handal ................................................................................... 31 Tabel 3. 2 Perbandingan Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dengan Unit Eselon I ........... 35 Tabel 3. 3 Capaian IKU dari Terwujudnya SDM Industri dan Aparatur yang Profesional.... 37 Tabel 3. 4 Capaian IKU dari Sasaran Terwujudnya kebijakan industri yang probisnis dan penyelesaian perkara ......................................................................... 48 Tabel 3. 5 Capaian IKU dari Tersedianya Informasi Publik yang Aktual dan terpercaya ... 51 Tabel 3. 6 Capaian IKU dari Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana yang Baik ...................................................................................... 52 Tabel 3. 7 Capaian IKU dari Ditetapkannya rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri daerah ....................................................... 55 Tabel 3. 8 Capaian IKU dari terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana ............. 57 Tabel 3. 9 Capaian IKU dari Menguatnya database industri dan kemampuan analisis data 57 Tabel 3. 10 Capaian IKU dari Berkembangnya e-Government ............................... 58 Tabel 3. 11 Capaian IKU dari Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal ................................................................................................. 59 Tabel 3. 12 Capaian IKU dari Meningkatnya kualitas pelayanan publik ..................... 60 Tabel 3. 13 Capaian IKU dari Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan .......................................................................... 65 Tabel 3. 14 Capaian IKU dari Optimalnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf ................................................................................................. 68 Tabel 3. 15 Capaian IKU dari Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional .................................................................................... 69 Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2015 (dalam ribuan rupiah) .. 70


viii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal ............................ 15 Gambar 2.1 Peta Strategi Sekretariat Jenderal ................................... 17


ix

BAB I PENDAHULUAN A. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. Koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian; 2. Koordinasi

dan

penyusunan

rencana

pemberian

dukungan

dan

program

Kementerian

Perindustrian; 3. Pembinaan

dan

administrasi

yang

meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian; 4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; 5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; 6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perindustrian. Dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut, diharapkan penyelenggar aan tugas-tugas Kementerian dalam pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan bidang perindustrian terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. B. PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL Sekretariat Jenderal mempunyai 2 (dua) program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian bertujuan untuk memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal, dengan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

10

indikator pencapaian: (a) Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; (b) Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, serta penghubung antarlembaga dan masyarakat; (c) Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian; dan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan

maupun pemeliharaan

sarana dan prasarana yang diperlukan

Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan, dengan indikator pencapaiannya adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan melalui (a) Terkelolanya sarana prasarana kerja; (b)

Tersedianya peralatan maintenance;

(c)

Terlaksananya ketatausahaan,

kerumah-tanggaan dan pengadaan perlengkapan. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan melalui berbagai kegiatan berikut. 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain: 1) Tersusunnya dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian; 2) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Program Dan Anggaran Kementerian Perindustrian;3) Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kualitas SDM Perencana; serta 4) Penyediaan layanan perkantoran Biro Perencanaan. 2. Kegiatan Pengembangan SDM Industri Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain: 1) Terlaksananya penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian; 2) Terlaksananya penyiapan bahan, koordinasi dan pembinaan serta penyusunan formasi, pengadaan sumber daya manusia aparatur serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian; 3) Terlaksananya penyiapan bahan, koordinasi dan pengembangan sistem penilaian kompetensi, pengembangan karir, dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur di lingkungan

Kementerian;

4)

Terlaksananya

pengelolaan

sistem

informasi

manajemen sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian; 5) Pelaksanaan administrasi kepangkatan, dan pemberhentian sumber daya manusia Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

11

aparatur di lingkungan Kementerian; 6) Terlaksananya manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur. 3. Kegiatan Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Professional Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain:1) Tersusunnya laporan keuangan dengan standar pencapaian tertinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Terlaksananya penyiapan pedoman teknis pengelolaan anggaran dan barang milik negara; 3) Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran;

4) Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian

kerugian negara; 5) Terlaksananya pelaksanaan akuntansi dan administrasi pengelolaan barang milik negara; 6) Terlaksananya penyediaan data dan informasi keuangan serta koordinasi dan pelaksanaan verifikasi penganggaran Kementerian. 4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain:1) Terlaksananya layanan Ketatausahaan & Keprotokolan Pimpinan, 2) Terlaksananya Layanan Administrasi Kementerian Perindustrian, Layanan Kerumahtanggaan, Keamanan dan Ketertiban serta Kesehatan Pegawai, 3) Tersedianya Laporan Kinerja Biro Umum, 4) Tersedianya Laporan Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Kerja, serta 5) TerlaksananyaLayanan Perkantoran Biro Umum; 5. Kegiatan Pelayanan Hukum dan Organisasi Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain:1) Terlaksananya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan bidang terkait industri; 2) Pelaksanaan pelayanan, pemberian pertimbangan, advokasi, dan bantuan hukum; 3) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro, 4) Terlaksananya Layanan Perkantoran Biro Hukum; 6. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain:1) Terlaksananya Inventarisasi Barang/jasa Produksi Dalam Negeri; 2) Terlaksananya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data; Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

12

3) Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan; 4) Terlaksananya pelayanan informasi industri; 5) Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi; 6) Terlaksananya pembinaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, sistim jaringan informasi dan pelayanan data/informasi industri; 7. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Dan Komunikasi Publik Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain: 1) Terlaksananya fungsi pelayanan informasi kebijakan pembangunan industri, peraturan perundangundangan di bidang industri dan perkembangan terkini sektor industri ke Masyarakat; 2) Terlaksananya hubungan media massa, pemberitaan, analisis opini publik, promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan; 3) Terlaksananya hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha dan

lembaga

pendidikan, riset dan teknologi; 8. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain:1) Terlaksananya penyusunan kebijakan teknis rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri ; 2) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri; 3) Terlaksananya kegiatan di bidang standardisasi SDM sektor industri, 4) Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia industri;

5) Terlaksananya

pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri, 6) Terlaksananya rumusan peningkatan mutu SDM industri serta analisa, standar, norma. 9. Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Output

yang

dihasilkan

dari

kegiatan

ini

antara

lain:

Tersedianya

Sarana/perlengkapan Kerja, Laporan Barang Milik Negara, Sarana/perlengkapan Kesehatan, Bangunan Lainnya, Kendaraan Bermotor, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dan gedung/bangunan;


13

C. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal sesuai dengan Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor

105/M-IND/PER/10/2010

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang telah diperbaharui dengan

Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor

40/M-IND/PER/04/2015,

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang membawahi 8 (delapan) Unit Eselon II, yang terdiri atas 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat, yaitu: 1. Biro Perencanaan Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program sektoral dan regional, rencana dukungan sumber daya dan fasilitasi industri, rencana investasi dan kerja sama investasi industri, serta evaluasi dan pelaporan. Biro Perencanaan terbagi dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari: a. Bagian Rencana Program Sektoral dan Regional; b. Bagian Rencana Dukungan Sumber Daya dan Fasiltasi Industri; c. Bagian Rencana Investasi dan Kerja Sama Investasi Industri; dan d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 2. Biro Kepegawaian Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan, tata usaha dan pengelolaan sistem informasi dan manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian. Biro Kepegawaian terbagi dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari: a. Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur; b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; c. Bagian Umum dan Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur; dan d. Bagian Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur. 3. Biro Keuangan Biro

Keuangan

mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan,

koordinasi,

pengendalian dan pelaporan keuangan dan barang milik negara Kementerian. Biro Keuangan terbagi dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari: a. Bagian Pelaksanaan Anggaran; Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

14

b. Bagian Perbendaharaan; c. Bagian Akuntansi dan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara; dan d. Bagian Analisis Keuangan dan Verifikasi Penganggaran. 4. Biro Hukum dan Organisasi Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelayanan dan bantuan hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian. Biro Hukum dan Organisasi terbagi dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari: a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I; b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II; c. Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum; dan d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 5. Biro Umum Biro

Umum

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

administrasi,

kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Kementerian serta pelayanan administrasi pimpinan. Biro Umum terbagi dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari: a. Bagian Tata Usaha Pimpinan; b. Bagian Administrasi; c. Bagian Rumah Tangga; dan d. Bagian Perlengkapan. 6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri terbagi dalam 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) bidang yaitu: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur; c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan d. Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

15

7. Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta pelayanan data dan informasi industri. Pusat Data dan Informasi terbagi dalam 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) bidang yaitu: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Basis Data; c. Bidang Sistem Informasi; dan d. Bidang Pelayanan Informasi Industri. 8. Pusat Data dan Informasi Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar lembaga,

pemberitaan,

publikasi,

dan

informasi

pelayanan

publik.

Pusat

Pusat

saling

Komunikasi Publik terbagi dalam 3 (tiga) bidang terdiri dari: a. Bidang Hubungan Antar Lembaga; b. Bidang Pemberitaan dan Publikasi; dan c. Bidang Informasi Pelayanan Publik; dan Dalam

menjalankan

tugasnya,

masing-masing

Biro

dan

berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/04/2015, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini: SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO PERENCANAAN

BIRO KEPEGAWAIAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

BIRO KEUANGAN

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

PUSAT DATA DAN INFORMASI

BIRO UMUM

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal


16

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015-2019 Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang memuat hal-hal pokok seperti arah kebijakan, peta strategi serta program kerja. 1. Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Visi dan misi Sekretariat Jenderal sebagai arah dalam mengambil kebijakan, penetapan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun (2015-2019) adalah sebagai berikut. VISI :

Mewujudkan pelayanan prima kepada stakeholders1.

MISI:

a. Melayani stakeholders secara professional dan pro bisnis b. Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, yang tertuang ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian 2015-2019. Adapun arah kebijakan dalam Renstra mencakup hal-hal pokok sebagai berikut : a. Mewujudkan perencanaan yang kredibel. b. Menjadikan SDM Aparatur yang terampil, profesional, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas. c. Mewujudkan tata kelola keuangan dan BMN yang baik dan benar. d. Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum, organisasi, dan tatalaksana perpustakaan. e. Menjadikan institusi pendidikan dan pelatihan yang terpercaya dalam pengembangan SDM industri profesional

1

Stakeholders. Sekretariat Jenderal yaitu stakeholders internal mencakup semua unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan stakeholders eksternal terdiri instansi pemerintah dan swasta seperti DPR, Bappenas, Kepmenkeu, Menpan dan RB, Kepolisian, KPK, BPKP, BPK, Asosiasi-asosiasi dan lain-lain.


17

f. Menjadikan instansi pelayanan informasi sektor industri yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. g. Mewujudkan pelayanan publik yang prima. h. Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat.

2. Peta Strategi Sekretariat Jenderal

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Perindustrian, telah dibangun Peta Strategi Sekretariat Jenderal yang mengacu pada visi dan misi Kementerian Perindustrian yaitu mewujudkan pelayanan prima kepada stakeholders.Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam misi, yaitu melayani stakeholder secara profesional dan pro bisnis dan menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional. Selanjutnya dalam Peta Strategi diuraikan peta panduan (road map) yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Peta Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 Peta Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian


18

Dalam upaya untuk mewujudkan kualitas pelayanan dan fungsi koordinasi yang profesional, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian menetapkan sasaran strategis berdasarkan perspektif stakeholder yaitu: a. Terwujudnya Sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal; b. Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional; c. Terwujudnya kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional; d. Tersedianya informasi publik yang aktual dan tepercaya; e. Terwujudnya pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik. Selain sasaran tersebut, Sekretariat Jenderal juga menetapkan sasaran strategis berdasarkan perspektif pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu: a. Pelayanan dan Fasilitasi: 1) Terfasilitasinya

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

Kementerian

Perindustrian ; 2) Penguatan database industri dan kemampuan analisis data; 3) Pengembangan e-Government; 4) Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal; 5) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. b. Perumusan Kebijakan Operasional dan Pengelolaan: 1) Ditetapkannya rencana strategis dalam pengembangan industri prioritas dan industri daerah; 2) Meningkatnya kualitas

lembaga pendidikan dan pelatihan serta

kewirausahaan; 3) Terbangunnya sistem pengembangan pegawai; 4) Meningkatnya sistem dan tata hukum industri serta pelayanan yang berkualitas di bidang hukum dan kebijakan industri; 5) Berkembangnya

sistem

pendidikan

dan

pelatihan

aparatur

yang

profesional. c. Pengendalian dan Pengawasan: 1) Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf; 2) Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional.


19

Dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan di bidang industri yang mudah dan implementatif, ditetapkan sasaran dalam usaha pencapaiannya, yaitu dengan mewujudkan dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perindustrian dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut yaitu: a. Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi. b. Pembangunan,

Pengadaan,

Perbaikan

dan

Peningkatan

Sarana

dan

PrasaranaKerja. c. Pelayanan Bantuan Hukum, Penyusunan Regulasi dan Penataan Organisasi. d. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN. e. Penyusunan

Perencanaan,

Pemrograman,

Penganggaran,

Pemantauan,

Evaluasi,dan Pengendalian serta Koordinasi. f. Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN. Dalam menyediakan sistem layanan bidang industri

yang terintegrasi,

transparan, akurat, dan handal, ditetapkan sasaran dalam usaha pencapaiannya, yaitu dengan menyediakan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional dan meningkatkan kualitas layanan dan informasi publik. Adapun langkah-langkah yangdilakukan dalam mencapai sasaran tersebut yaitu: a. Pembangunan Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal. b. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan dan Komunikasi Publik. Sedangkan untuk mewujudkan pembangunan SDM Industri Kompeten yang dapat meningkatkan kinerja dan Daya Saing Industri, ditetapkan sasaran dalam usaha pencapaiannya, yaitu dengan meningkatkan kompetensi SDM Industri dan menyediakan lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri. Adapun langkahlangkah yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut yaitu: a. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan. b. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri.


20

2. Program Kerja Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal mempunyai 2 (dua) program yaitu: (1) Program Pengembangan SDM Industri Dan Dukungan Manajemen KementerianPerindustrian dan (2). Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kementerian Perindustrian. B. RENCANA KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015 Pada tahun 2014, pada tataran Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan review terhadap Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2010-2014 maupun review terhadap Peta Strategi beserta indikator-indikator kinerjanya. Review pada tingkat kementerian ini berdampak pada beberapa perubahan pada tingkat Sekretariat Jenderal, yang merupakan unit kerja pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2015 dan tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kementerian Perindustrian yang mengacu pada Peta Strategis Kementerian Perindustrian yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019 dan Peta Strategi serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan hasil review pada tahun 2014. Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Sekretariat Jenderal pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal Merupakan pelaksanaan tugas perencanaan untuk melayani pengembangan industri nasional sehingga program-program dapat berjalan sebaik mungkin. Sekretariat Jenderal sebagai unit yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian diharapkan mempunyai sistem perencanaan industri yang handal sehingga pembangunan dan pengembangan industri nasional dapat lebih terarah dan fokus. 2. Mewujudkan SDM industri dan aparatur yang profesional Merupakan kualitas kemampuan SDM aparatur Kementerian Perindustrian sebagai pelaksana dalam memberikan layanan terhad ap industri nasional. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

21

Meningkatnya kemampuan SDM industri dan aparatur yang professional diharapkan dapat meningkatkan inovasi-inovasi dalam bidang industri, baik inovasi baru maupun pengembangan yang sudah ada, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan jasa industri. Peningkatan kualitas SDM baik aparatur maupun industri dilakukan melalui pengembangan sistem pendidikan dan aparatur yang professional serta pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan oleh Pusdiklat industri maupun unit-unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Khusus untuk SDM aparatur, selain melalui pendidikan dan pelatihan, juga akan dilakukan dengan meningkatkan penerapan kode etik dan peningkatan disiplin dan budaya kerja pegawai, serta melakukan pengembangan sistem rekruitmen pegawai. 3. Mewujudkan kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional; Merupakan peningkatan kemampuan organisasi sehingga menghasilkan kerja yang optimal. Untuk mewujudkan kebijakan industri yang pro bisnis maka perlu disusun peraturan perundangan dan rekomendasi penyempurnaan peraturan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Selain itu dilakukan langkah-langkah sosialisasi terkait dengan peraturan tersebut dan melakukan adv okasi dan penyuluhan permasalahan hukum. 4. Menyediakan informasi publik yang aktual dan terpercaya Pengembangan penerapan e-government guna membantu pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kementerian penguatan data base industri dan kemampuan analisis data, agar terwujud kualitas pelayanan dan fungsi koordinasi yang professional dan pro bisnis. Untuk mewujudkan Sistem Informasi yang handal maka dilakukan langkah-langkah yang meliputi peningkatan kemampuan kinerja sistem jaringan dan teknologi informasi dan pengembangan analisa data dan statistik serta meningkatkan hubungan dan kerjasama serta pertukaran informasi dengan stakeholder. 5. Mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik Merupakan rangkaian proses pengelolaan dan pengendalian keuangan, sarana dan prasarana termasuk penyusunan berbagai kebijakan berupa peraturan, panduan, dan pedoman sampai dengan pelaporan keuangan. Tata kelola keuangan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

22

juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan tersebut. Tata kelola keuangan yang baik juga merupakan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efektif, efisien, ekonomis serta dilakukan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan dan akuntabel. Penerapan Good Financial Governance akan dilakukan pada semua satker di lingkungan Kementerian Perindustrian. Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Satuan

Target 2015

PERSPEKTIF STAKEHOLDER

Terwujudnya sistem perencanaandan pengendalian industri yang handal

Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional

Terwujudnya kebijakan industri yangpro bisnis dan penyelesaian perkarahukum yang profesional

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perancanaan

Persentase

90

Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Terserapnya jumlah lulusan pendidikan vokasi yang bekerja di sektor industri Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri Jumlah SKKNI di sektor industri Calon wirausaha baru yang kompeten melalui program TPL beasiswa Standar kompetensi SDM aparatur

Persentase

85

Persentase Orang

80 2530

Orang

1600

SKKNI Orang

4 300

Indeks

3

SDM aparatur yang kompeten Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri

Persentase Orang

90 500

Orang

80

Tingkat kehadiran pegawai Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian

Persentase Persentase

90 100

Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani

Persentase

95

Orang Publikasi

7000 40

Tersedianya informasi publik Jumlah pelayanan publik yang aktual dan terpercaya Jumlah informasi industri yang dipublikasikan


23

Sasaran Strategis (SS)

Terwujudnya pengelolaan keuangan,sarana dan prasarana yang baik


Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti

Satuan

Target 2015

Persentase

85

Persentase

85

Dokumen Perencanaan

1

PERSPEKTIF TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Ditetapkannya rencana Jumlah Renstra & Renja strategis dalam pengembangan industri prioritas dan industri daerah Ditetapkannya rencana strategis dalam pengembangan industri prioritas dan industri daerah Penguatan database industri dankemampuan analisis data Pengembangan e-Government

Kesesuaian rencana dan kebutuhan Efisiensi pemanfaatan teknologi

persentase persentase

85 35

Efisiensi ruangan dan energi

persentase

35

Pemenuhan permintaan informasi yang cepat, tepat dan akurat Tersedianya aplikasi (software)

Persentase

85

Aplikasi

14

Terbangunnya sistem informasiyang terintegrasi dan handal Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tersedianya sistem informasi online Pengguna yang mengakses

Paket Jumlah

5 1,5 juta

Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks

4

Meningkatnya kualitas lembagapendidikan dan pelatihan sertakewirausahaan

Sertifikasi profesi guru Sertifikasi profesi dosen Sertifikasi asessor

Persentase Persentase Orang

92 72 20

Prodi

23

Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

LSP

5

Terbentuknya Tempat UjiKompetensi (TUK)

TUK

5

Satuan Kerja

4

SKKNI

4

Satker

32

Tingkat penyerapan anggaran

Persentase

90

Tingkat kualitas laporan keuangan

Opini BPK

WTP

Formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi

Persentase

90

Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B

Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi

Meningkatnya budaya pengawasanpada unsur pimpinan dan staf Meningkatnya sistem tata kelolakeuangan dan BMN yangprofesional Terbangunnya sistem pengembangan pegawai

Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor industri Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja


24


Meningkatnya sistem dan tatahukum industri serta pelayanan yangberkualitas di bidang hukum dan kebijakan industri Berkembangnya sistem pendidikandan pelatihan aparatur yang profesional


Satuan

Target 2015

Kesesuaian standar kompetensi jabatan

Persentase

70

Diterapkannya pola karir, mutasi dan promosi yang konsekuen

Persentase

70

Publikasi produk hukum yang sesuai kebutuhan

Persentase

95

Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat

Persentase

90

C. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015 Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian nomor Nomor 40/M-IND/PER/04/2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kinerja Setjen Tahun 2015 untuk dijadikan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015.Perubahan tersebut meliputi perubahan indikator dan target kinerja. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015. Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 Kode SS


Kode IKU


Target

Satuan

1

2

3

4

5

6

SJ.S1.1

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pengendalian industri yang handal dokumen perancanaan Tingkat kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Terserapnya jumlah lulusan pendidikan vokasi yang profesional bekerja di sektor industri Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri Jumlah SKKNI di sektor industri

90

Persentase

85

Persentase

PERSPEKTIF STAKEHOLDER

SJ.S1

SJ.S2

Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal


SJ.S1.2 SJ.S1.3 SJ.S2.1

SJ.S2.2

SJ.S2.3


80 2530

Nilai Orang/Tahun

1600

Orang/Tahun

4

SKKNI/tahun

25

Kode SS


Kode IKU


Target

Satuan

1

2

3

4

5

6

300

Orang/Tahun

SJ.S2.4

Calon wirausaha baru yang kompeten melalui program TPL beasiswa

SJ.S2.5

Standar kompetensi SDM aparatur

3

Indeks

SJ.S2.6

SDM aparatur yang kompeten

90

Persentase

SJ.S2.7

Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan , teknis industri Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri Tingkat kehadiran pegawai

500

Orang/Tahun

88

Orang/tahun

90

Persen

Fasilitasi penyusunan peraturan perundang undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani

100

Persen

7000

SJ.S2.8

SJ.S2.9 SJ.S3

Terwujudnya kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional

SJ.S3.1

SJ.S3.2

SJ.S4

SJ.S5

95

Persentase

Tersedianya informasi publik yang aktual dan terpercaya

SJ.S4.1

Jumlah pelayanan publik

Orang

SJ.S4.2

Jumlah informasi industri yang dipublikasikan

40

Publikasi

Terwujudnya pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik

SJ.S5.1

Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian

85

Persen

SJ.S5.2

Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti

85

Persen

1

Dokumen Perencanaan

PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SJ.T1

SJ.T2

SJ.T3

SJ.T4 SJ.T5

Ditetapkannya rencana strategis dalam pengembangan industri prioritas dan industri daerah Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana Kementerian Perindustrian

SJ.T1.1

Jumlah Renstra & Renja

SJ.T2.1

Kesesuaian rencana dan kebutuhan

85

persentase

SJ.T2.2

Efisiensi pemanfaatan teknologi

35

persentase

SJ.T2.3


325

persentase

Penguatan database industri dan kemampuan analisis data Pengembangan eGovernment

SJ.T3.1

Pemenuhan permintaan informasi yang cepat, tepat dan akurat

85

Persentase

SJ.T4.1

Tersedianya aplikasi (software)

14

Aplikasi

Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi

SJ.T5.1

Tersedianya sistem informasi online

5

Paket


26

Kode SS


Kode IKU


Target

Satuan

1

2

3

4

5

6

dan handal

SJ.T5.2

Pengguna yang mengakses

1,5 juta

Jumlah

SJ.T6

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

SJ.T6.1


4

Indeks

SJ.T7

Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

SJ.T7.1

Sertifikasi profesi guru

I 92

Persen

SJ.T7.2

; Sertifikasi profesi dosen

72

Persen

SJ.T7.3

Sertifikasi asessor

20

Orang

SJ.T7.4

Program studi (prodi) pada' unit pendidikan yang terakreditasi A dan B

23

Prodi

SJ.T7.5


5

LSP/tahun

SJ.T7.6

Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

5

TUKltahun

4

Satuan Kerja

32

Satker

90

Persen

SJ.T7.7

SJ.T8

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

SJ.T8.1

SJ.T9

Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

SJ.T9.1


SJ.T9.2


SJ.T10

Terbangunnya sistem pengembangan pegawai

SJ.T12

Meningkatnya sistem dan tata hukum industri serta pelayanan yang berkualitas di bidang hukum dan kebijakan industri Berkembangnya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional

Opini BPK

SJ.T10.1

Formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi

90

persen

SJ.T10.2

Kesesuaian standar kompetensi jabatan Diterapkannya pola karir, mutasi dan promosi yang konsekuen

70

persen

70

persen

SJ.T11.1

Publikasi produk hukum yang sesuai kebutuhan

95

persen

SJ.T11.1


90

persen

SJ.T10.3 SJ.T11

WTP


27

D. ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015 Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum

dalam

Penetapan

Kinerja

Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Perindustrian tahun 2015 Sekretariat Jenderal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 960.007.396.000 yang terdiri dari 2 (dua) program. Adapun rincian anggaran per program, kegiatan, output serta komponen adalah sebagaimana pada Tabel 2.3. Tabel 2. 3 Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2015 (dalam ribuan rupiah) KODE 1 1824

OUTPUT / RINCIAN AKUN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

PAGU 960.007.396

Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

23.475.402

1824.001

Layanan Peraturan Perundang-undangan

11.599.999

1824.005

Layanan Bantuan Hukum

6.192.800

1824.006 1824.007

Layanan Organisasi Dan Tata Laksana Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum Dan Organisasi

2.607.751 1.669.132

1824.994

Layanan Perkantoran

1.405.720

1829

Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

31.296.253

1829.004

Basis Data Yang Mutakhir

3.181.125

1829.001

Dokumen Inventarisasi Barang/jasa Produksi Dalam Negeri

8.852.466

1829.002

Laporan Evaluasi Dan Manajemen Kinerja Pusat Data Dan Informasi

2.375.353

1829.002 1829.994

Laporan Pengadaan Secara Elektronik Layanan Perkantoran

684.750 9.044.894

1829.005

1829.006

Pelayanan Informasi Industri Pembinaan Dan Pengembangan Sdm Dalam Bidang Penyajian Data Dan Informasi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Jaringan

1829.007

Pengembangan Aplikasi

1829.997

Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

1829.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1829.005

Publikasi Data Industri

1829.003

588.573 732.964 507.400 1.296.369 95.500 3.239.232 697.727

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

20.305.293

1832

Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

20.305.293

1832.004

Bangunan Lainnya

280.000

1832.998

Gedung/bangunan

9.712.113

1832.995 1832.002

Kendaraan Bermotor Laporan Barang Milik Negara

1.593.940 460.740

1832.997 1832.996

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

5.927.690 519.000


28

KODE

OUTPUT / RINCIAN AKUN

1832.001

Sarana/perlengkapan Kerja

1832.003

Sarana/perlengkapan Kesehatan

1826

PAGU 1.376.800

Pengembangan Sdm Industri

435.000 10.331.931

1826.002

Dokumen Pengelolaan Urusan Kepegawaian

2.013.552

1826.001

Dokumen Perencanaan Sdm

2.958.532

1826.002

Dokumen Pengembangan SDM Kementerian Perindustrian

2.832.551

1826.003

Layanan Manajemen Kinerja Biro Kepegawaian

1.470.206

1826.994

Layanan Perkantoran

857.090

1829.997


200.000

1830

Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri

431.194.282

1830.007

Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri

35.914.475

1830.998

Gedung / Bangunan

45.717.257

1830.995

Kendaraan Bermotor

1.178.630

1830.009

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan

8.465.127

1830.994

Layanan Perkantoran

1830.997


1830.996

Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

1828

857.090 94.903.798 2.637.110

Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

27.202.089

1828.001

Dokumen Perencanaan Kementerian Perindustrian

16.528.659

1828.002

Laporan Pelaksanaan Program Dan Anggaran Kementerian Perindustrian

3.891.422

1828.994

Layanan Perkantoran

1.611.328

1828.004

Pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur

3.456.000

1828,997


395.250

1828.996


402.500

1828.998

SDM Perencana

916.930

1830

Peningkatan Kualitas Sdm Industri

217.634.222

1830.008

Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri

15.543.780

1830.998

Gedung/Bangunan

12.525.329

1830.995

Kendaraan Bermotor

1830.009

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan

1830.994

1830.997

Layanan Perkantoran Penyelenggaraan Pelatihan Ikm Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

1830.996


1830.001

Sdm Industri Yang Kompeten Di Bidang Industri

1830.012

500.000

T OT AL


10.648.658 1.611.328 65.675.428 49.311.207 23.151.044 960.007.396

29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 Berbagai upaya telah dilakukan Sekretariat Jenderal, melalui pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

dalam

rangka

pencapaian

sasaran

strategis

yang

telah

ditetapkan pada awal tahun anggaran 2015. Pencapaian target sasaran strategis ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015. Analisis yang disajikan meliputi capaian indikator kinerja utama dan analisis pencapaian yang dilengkapi dengan pembandingan capaian dengan tahun sebelumnya serta dengan kinerja lainnya. Namun terdapat beberapa sasaran strategis maupun indikator kinerja utama yang tidak dapat diperbandingkan. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak ditetapkan sebagai sasaran strategis atau indika tor kinerja utama yang sama, serta dikarenakan ketidaktersediaan data. 1.

SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF STAKEHOLDER Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015, terdapat 5

(lima) sasaran strategis perspektif stakeholder yang akan dicapai. Berikut adalah analisis capaian setiap sasaran strategis Sekretariat Jenderal. a.

TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI YANG HANDAL Sasaran strategis perspektif stakeholder terwujudnya sistem perencanaan dan

pengendalian industri yang handal, mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: (1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dengan target 90 persen; (2) Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan dengan target 85 persen serta (3) Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dengan target mendapatkan predikat A. Secara ringkas, capaian masing-masing indikator tersebut seperti berikut ini: 1)

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dengan target 90 (sembilan puluh) persen kesesuaian. Indikator ini

digunakan

sebagai

upaya dalam meningkatkan

kualitas

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang memang sesuai Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

30

dengan kebutuhan dalam rangka pembangunan industri. Indikator kinerja ini diukur dengan melakukan penilaian atas kegiatan yang diajukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Target indikator ini pada tahun 2015 adalah 90 (sembilan puluh) persen. 2)

Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan target pada tahun 2015 sebesar 85 persen. Indikator kinerja ini digunakan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan perencanaan kegiatan dengan pelaksanaannya. Semakin tinggi realisasi capaian indikator ini menunjukkan semakin baik kualitas perencanaan kegiatan. Target indikator ini pada tahun 2015 adalah sebesar 85 persen kegiatan di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

3)

Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Indikator kinerja utama nilai SAKIP Sekretariat Jenderal merupakan indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi Biro Perencanaan atas kaidah-kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target indikator ini pada tahun 2015 adalah predikat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal, yaitu mencapai predikat A. Tabel 3. 1 Capaian IKU dari Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Pengendalian Industri yang Handal

Sasaran Strategis Ter w ujudnya sistem per encanaan dan pengendalian industr i yang handal

2014

2013

2015

Satua n

IKU Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen per encanaan

Tingkat Per setujuan Rencana Kegiatan(yang tidak diblokir ) Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dengan Dokumen Per encanaan

Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

T

R

C

T

R

C

T

R

C

90

89,73

99,70

90

93,63

104,03

90

93,79

104,21

per sen

90

n/a

n/a

per sen

Belum digunakansebagai indikator

85

85,65

100,76

85

95,55

112,41

85

87,82

103,32

per sen

70

69,44

99,2

75

66,83

89,10

80

-

-

Nilai


31

Untuk IKU pertama, yaitu Indikator Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Dengan Dokumen Perencanaan merupakan indikator baru ditetapkan untuk kinerja Biro Perencanaan tahun 2015. Capaian untuk tahun 2015 ini merupakan hasil dari penilaian atas kegiatan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk tahun 2016, dimana pelaksanaan penilaiannya pada tahun 2015. Dari penyusunan rencana kegiatan tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2015 telah dilakukan penilaian dan reviu, namun hasil penilaian ini belum bisa dikonversikan ke dalam ukuran kuantitatif, sehingga mengakibatkan capaian indikator ini belum dapat dihitung. Meski persetujuan

sudah

tidak

rencana

dipergunakan

kegiatan

(yang

indikator tidak

kinerja,

diblokir)

capaian

adalah

tingkat

sebesar

Rp.

2463.353.884,- untuk perencanaan tahun 2016 dari anggaran sebesar Rp. 2.626.340.715,- atau mencapai 93,79 persen. Dilihat dari besaran anggaran yang tidak diblokir, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan Dari peningkatan besaran nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Peningkatan tersebut didukung juga oleh pelaksanaan penilaian program dan kegiatan serta pelaksanaan reviu sebelum anggaran yang diajukan ditelaah oleh Kementerian Keuangan. Pencapaian target ini didukung oleh berbagai program inisiatif (kegiatan) yang terus menerus mengalami perbaikan kualitas dari tahun ke tahun. Program inisiatif (kegiatan) yang mendukung pencapaian kinerja tersebut meliputi (1) Penyempurnaan sistem perencanaan, (2) Penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek, (3) Pemutakhiran data dan informasi, serta (4) Fasilitasi pembinaan dan peningkatan kemampuan SDM perencana. Sedangkan untuk IKU Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan, indikator kinerja tersebut diukur melalui Aplikasi Laporan Kegiatan Internal (ALKI), yaitu melalui perbandingan target fisik pelaksanaan kegiatan terhadap reakisasi fisik yang terealisasi. Capaian dari target ini pada tahun 2015 adalah sebesar 103,32 persen, dimana dari target fisik yang ditetapkan sebesar 85 persen, terealisasi sebesar 87,82 persen.


32

Dilihat dari besaran realisasi indikator kinerja, dibandingkan denga n tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 dan tahun 2014, realisasi indikator ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 terealisasi sebesar 85,90 persen, pada tahun 2014 terealisasi hanya sebesar 83,00 persen dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 84,97 persen. Sedangkan jika dilihat dari sisi capaian indikator kinerja, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terjadi peningkatan capaian. Capaian pada tahun 2014 sebesar 95,55 persen meningkat pada tahun 2015 mencapai 103,32 persen. Dimana target pada tahun 2015 sebesar 85 persen terealisasi sebesar 87,82 persen. Untuk target jangka menengah pada tahun 2019, indikator kinerja ini sudah tidak digunakan lagi. Indikator ini digunakan karena masih mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 tahun 2014 yang mengatur sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada masa peralihan, sebelum Rencana Strategi Biro Perencanaan tersusun dan ditetapkan. Dari besaran 2 (dua) nilai tersebut, yaitu realisasi tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan juga capaiannya ini

dapat disimpulkan bahwa

telahterjadi peningkatan kualitas pelaksanaan rencana kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari upaya pelaksanaan monitoring, ev aluasi, dan pelaporan program atau kegiatan dalam rangka mendukug tingkat ketepatan waktu kegiatan. Program inisiatif lain yang dilaksanakan dalam mendorong ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan penilaian kinerja dan penyusunan peraturan

atau

pedoman

bidang

perencanaan,

monitoring,

dan

evaluasi

pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya IKU ketiga Sekretariat Jenderal adalah Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal. Predikat ini diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas implementasi SAKIP tahun 2014 seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh tim auditor Sekretariat Jenderal pada tahun 2015. Pelaksanaan evaluasi ini pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dilaksanakan oleh Tim Kementerian Perindustrian yang merupakan perwakilan dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian dan dikoordinasi oleh Biro Perencanaan. Sedangkan untuk tahun 2014 dan tahun 2015 dilaksanakan oleh tim auditor Inspektorat Jenderal.


33

Nilai yang diperoleh oleh Sekretariat Jenderal untuk implementasi SAKIP tahun 2013 adalah sebesar 73,11 dari nilai absolut 100 dengan predikat B. Nilai ini menggambarkan bahwa implementasi yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal sudah baik, dan hanya perlu sedikit perbaikan. Realisasi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012, yang berkisar dinilai 69,22 dan 69,44, meski dilihat dari kriteria predikat yang diperoleh tidak mengalami perubahan. Namun pada tahun 2015, nilai implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal mengalami penurunan yaitu menjadi 66,83. Meski predikat yang diperoleh masih sama, yaitu B, namun dari sisi nilai terjadi penurunan. Penurunan nilai ini disebabkan oleh perubahan kriteria pada butir-butir penilaian, dimana bobot kualitas semakin tinggi. Jika dilihat dari sisi capaian indikator kinerja, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, apabila dilihat dari nilai tidak bisa diperbandingkan, karena target untuk tahun 2015 berupa predikat. Sehingga untuk pembandingan capaian kinerja ini akan dilihat dari predikat yang dicapai Sekretariat Jenderal dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Dilihat dari predikat yang diperoleh, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 (implementasi tahun2014) memperoleh predikat yang sama dari tahun ke tahun, yaitu “B” dengan “sudah baik, hanya perlu sedikit perbaikan”. Capaian tahun 2015 ini apabila didasarkan pada dokumen jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 tahun 2014 telah dapat memenuhi target karena target yang harus dicapai, sampai dengan tahun 2015 adalah memperoleh predikat B. Namun perlu menjadi catatan bahwa berdasarkan hasil draft dokumen Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019, bahwa target jangka menengah pada tahun 2019 nilai SAKIP Sekretariat Jenderal adalah sebesar 85. Untuk mencapai target ini perlu dilakukan upaya yang maksimal terhadap butir-butir penilaian dimana Sekretariat Jenderal belum memiliki nilai yang maksimal. Dibandingkan dengan capaian kinerja unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Perindustrian, pada tahun 2014 Sekretariat Jenderal memperoleh peringkat ke 5 (lima) dari 9 (sembilan) unit eselon I yang dievaluasi. Nilai yang dicapai oleh unit eselon I peringkat 1 (satu) adalah sebesar 76,01 yaitu Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Usaha dan Mutu Industri.


34

Dilihat dari aspek perolehan nilai memang Sekretariat Jenderal mengalami penurunan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Namun jika dilihat dari nilai yang dicapai tiap komponen nilai SAKIP, menunjukkan bahwa perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal masih harus perlu lebih diintensifkan lagi. Pembandingan capaian kinerja nilai SAKIP Sekretariat Jenderal sebagaimana pada tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3. 2 Hasil Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2014

KOMPONEN Unit Kerja Perencanaan Pengukuran Pelaporan Kinerja Kinerja Kinerja

No.

Nilai Absolut per Komponen

JUMLAH NILAI AKHIR Pencapaian NILAI x Bobot 15% Evaluasi Sasaran Kinerja Kinerja

35

20

15

10

20

100.00

15.00

1

Sekretariat Jenderal

22.39

13.96

11.36

4.95

14.17

66.83

10.02

2

Ditjen BIM

23.37

12.94

10.77

5.33

12.29

64.70

9.70

3

Ditjen IUBTT

19.53

13.01

10.54

5.58

11.25

59.90

8.99

4

Ditjen PPI

21.81

12.68

10.88

5.33

10.83

61.53

9.23

5

Ditjen KII

22.20

15.16

12.21

6.08

12.08

67.73

10.16

6

Ditjen IKM

21.84

12.46

10.85

4.58

11.88

61.59

9.24

7

Ditjen IA

20.42

14.78

11.96

6.08

13.96

67.19

10.08

8

Inspektorat Jenderal

23.41

15.22

12.34

5.45

14.17

70.59

10.59

9

BPKIMI

28.11

15.49

11.55

7.33

13.54

76.01

11.40


35

b. TERWUJUDNYA SDM INDUSTRI DAN APARATUR YANG PROFESIONAL SDM industri yang profesional adalah SDM industri yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Perindustrian yang memenenuhi kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri. Sedangkan aparatur yang profesional adalah aparatur Kementerian Perindustrian yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan posisi dan jabatan yang ditentukan. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: 1). Terserapnya jumlah lulusan SDM industri yang bekerja di sektor industri dengan target sebanyak 2530 orang. 2). Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri sebanyak 1600 orang. 3). Jumlah SKKNI di sektor industri sebanyak 4 SKKNI. 4). Calon wirausaha baru yang kompeten melalui program TPL beasiswa sebanyak 300 orang. 5). SDM aparatur yang kompeten dengan target sebesar 90 persen. 6). Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri sebanyak 500 orang. 7). Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri sebanyak 88 orang. 8). Tingkat kehadiran pegawai dengan target sebesar 90 persen. Terserapnya jumlah lulusan SDM industri yang bekerja di sektor industri, diukur melalui penghitungan jumlah SDM yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Perindustrian, baik melalui Pusdiklat, Badan Diklat maupun sekolah-sekolah dibawah naungan Kementerian Perindustrian yang diterima bekerja di sektor industri. Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri, diukur melalui penghitungan jumlah SDM yang memperolehpelatihan dari Kementerian Perindustrian, baik melalui Pusdiklat bekerjasama dengan Dinas, Balai Diklat maupun sekolah-sekolah dibawah naungan Kementerian Perindustrian yang telah disertifikasi dan ditempatkan di sektor industri.


36

Jumlah SKKNI di sektor industri, diukur melaluijumlah standar kompetensi kerja yang ditetapkan dengan mengikuti prosedur tahapan yang telah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Calon wirausaha baru yang kompeten melalui program TPL beasiswa, diukur melalui penghitungan jumlah SDM program TPL yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Perindustrian melalui Pendidikan Tinggi dibawah naungan Kementerian Perindustrian yang telah siap menjadi wirausaha baru. SDM aparatur yang kompeten, diukur melalui penghitungan jumlah SDM aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Biro Kepegawaian. Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri, diukur penghitungan jumlah SDM yang memperoleh pendidikandari Kementerian Perindustrian, melalui Program Beasiswa Mandiri Pusdiklat Industri atau kerjasama dengan Institusi Pendidikan. Tingkat kehadiran pegawai,diukur melalui melalui penghitungan jumlah jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan rata-rata jam kerja 7,5 jam atau lebih lama. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3. 3 Capaian IKU dari Terwujudnya SDM Industri dan Aparatur yang Profesional

Sasaran Strategis

M ewujudkan SDM Industri dan Aparatur yang Profesional

2013

2014

IKU

Terserapnya jumlah lulusan pendidikan vokasi yang bekerja di sektor industri;

Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri

2015 Satuan

T

R

C

T

R

C

T

R

C

85

95

111,76

2530

3254

724

2530

3537

139,80

Persen

-

-

-

1600

6000

375

1600

17832

1114,50

Orang


37

Sasaran Strategis

2013

2015

2014

IKU

Satuan T

R

C

T

R

C

T

R

C


-

-

-

300

120

40

300

285

95,00

Orang

Jumlah SKKNI di sektor industri

-

-

-

4

5

125

4

27

675

SKKNI

Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri

-

-

-

500

783

156,60

500

552

110,4

Orang


90

91,90

101,56

90

84

93,33

90

84

93,33

Persen

-

-

-

83

169

203,61

88

244

227,27

Orang

90

91,61

101,79

90

96,68

10,77

90

92,99

103.32

Persen

Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri Tingkat kehadiran pegawai

Untuk IKU yang pertama adalah Terserapnya jumlah

lulusan pendidikan

vokasi yang bekerja di sektor industri. Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2015 adalah 2.530 orang. Capaian target ini merupakan jumlah lulusan tingkat terampil dan tingkat ahli yang kompeten dan sudah bekerja di sektor industri dimana penyelenggara kegiatan ini adalah Pusdiklat Industri dan Sekolah di lingkungan Pusdiklat Industri

Kementerian Perindustrian.

Pusdiklat Industri

mentargetkan 90 persen lulusan Sekolah dan Akademi sudah bekerja di sektor industri. Realisasi target indikator kinerja ini adalah sebesar 3.537 orang atau mencapai target yang telah ditetapkan. Dilihat dari besaran realisasi dari tahun sebelumnya terdapat kenaikan jumlah lulusan yang bekerja di sektor industri sebanyak 112 orang. Indikator ini ukuran jumlah SDM yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dari

Kementerian

Perindustrian

melalui

sekolah-sekolah

dibawah

naungan

Kementerian Perindustrian yang diterima bekerja di sektor industri. Dalam rangka mencapai indikator ini, dilaksanakan beberapa program inisiatif yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Industri dan sekolah di lingkungan Pusdiklat Industri antara lain: Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

38

a. Implementasi program kerjasama antara Sekolah dengan Mitra luar negeri dan dalam negeri b. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja unit Sekolah secara berkala; c. Penyelenggaraan penerimaan siswa baru; Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional di sektor industri diperlukan anak didik yang berkualitas dan mempunyai semangat belajar yang tinggi. Dalam rangka memenuhi maksud tersebut setiap tahun diadakan penerimaan siswa

baru dengan sistem penyaringan yang baik

dalam rangka memperoleh anak didik yang mempunyai kemampuan akademik yang memadai. d. Tracer Study Sekolah

harus menghasilkan lulusan yang sesuai

dengan (okupasi)

kebutuhan industri berdasarkan bidang kerja yang diajarkan. Sasaran kegiatan ini adalah evaluasi kesesuaian antara bidang studi dan bidang kerja lulusan serta evaluasi kesesuaian kurikulum dengan bidang kerja lulusan. e. Penyelenggaraan Sertifikasi dan kompetensi Siswa Dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi lulusan yang kompeten dan siap kerja di dunia industri perlu diberikan pengakuan khusus yang disebut sertifikasi atas kompetensi profesi bagi lulusan sesuai dengan unit kompetensi yang diajarkan pada prodi masing-masing di Sekolah dengan lisensi dari Badan Nasional Standarisasi Profesi. Selain program di atas, dilaksanakan juga beberapa program inisiatif yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Industri dan Politeknik di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk menghasilkan lulusan Politeknik yang ahli dan siap bekerja di sektor industri antara lain: a. Sistem penjamin mutu perguruan tinggi (SPM-PT) b. Implementasi program kerjasam antara Politeknik dengan Mitra luar negeri dan dalam negeri c. Menyelenggarakan sertifikat untuk laboran Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

39

d. Memfasilitasi penelitian karya tulis ilmiah bagi dosen e. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja unit Politeknik secara berkala; f. Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru; Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional di sektor industri diperlukan anak didik yang berkualitas dan mempunyai semangat belajar yang tinggi. Dalam rangka memenuhi maksud tersebut setiap tahun diadakan penerimaan mahasiswa

baru dengan sistem penyaringan yang

baik dalam rangka memperoleh anak didik yang mempunyai kemampuan akademik yang memadai. g. Tracer Study Politeknik harus menghasilkan lulusan yang sesuai dengan (okupasi) kebutuhan industri berdasarkan bidang kerja yang diajarkan. Sasaran kegiatan ini adalah evaluasi kesesuaian antara bidang studi dan bidang kerja lulusan serta evaluasi kesesuaian kurikulum dengan bidang kerja lulusan. h. Kuliah Kerja Mahasiswa Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa dipandang perlu dilaksanakan sebagai pengaplikasian Tridarma Perguruan Tinggi dan sebagai media

bagi

mahasiswa untuk mengamati dan mempelajari permasalahan yang ada di lapangan sehingga dapat mengembangkan kemampuan,

kreatifitas dan

kemandirian dalam diri mahasiswa, serta sebagai media mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dirinya agar terarah pada keahlian tertentu sesuai

dengan

ilmu

yang

dipelajari.

Tujuan

kegiatan

ini

adalah

melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang Pengabdian Masyarakat dengan melakukan kuliah kerja mahasiswa dan

Dosen

Politeknik di sektor industri kecil dan menengah. i. Penyelenggaraan Sertifikasi dan kompetensi Mahasiswa Dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi lulusan yang kompeten dan siap kerja di dunia industri perlu diberikan pengakuan khusus yang disebut sertifikasi atas kompetensi profesi bagi lulusan sesuai dengan unit


40

kompetensi yang diajarkan pada prodi masing-masing di Politeknik dengan lisensi dari Badan Nasional Standarisasi Profesi. Untuk IKU yang kedua adalah Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri. Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2015 adalah 1.600 orang. Realisasi indikator kinerja utama ini adalah sebesar 17.832 orang atau melebihi target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang sangat signifikan sebanyak 11.049 orang. Hal ini dikarenakan bertambahnya permintaan tenaga kerja dari dunia industri sehingga Pusdiklat Industri dan unit kerja yang ada dibawah Kementerian Perindustrian maleksanakan revisi untuk penambahan alokasi anggaran dan menambah jumlah peserta yang dilatih agar semakin banyak calon tenaga kerja yang dihasilkan. Dilaksanakan beberapa program inisiatif yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Industri dan sekolah di lingkungan Pusdiklat Industri antara lain: a. Melaksanakan penilaian angka kredit guru b. Program sertifikasi guru c. Memfasilitasi rintisan pengembangan kerjasama di Sekolah d. Peningkatan kompetensi guru melalui magang teknis e. Implementasi program kerjasam antara Sekolah dengan Mitra luar negeri dan dalam negeri f. Menyelenggarakan sertifikat untuk laboran g. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja unit Sekolah secara berkala; Dalam rangka mencapai target indikator ini dilaksanakan program Pelatihan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi yang disebut juga pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri, baik melalui Pusdiklat, Balai Diklat maupun sekolah-sekolah dibawah naungan Kementerian Perindustrian yang diterima bekerja di sektor industri. Program ini merupakan penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten dengan dilatih kemudian disertifikasi dan lulusannya langsung ditempatkan dan bekerja di sektor industri. Pelatihan-pelatihan tersebut ditargetkan terbagi menjadi beberapa sektor antara lain: Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

41

Tabel 3.4. Diklat Three-In-One Pusdiklat Industri dan Satker Penyelenggara BDI Medan

Kegiatan Diklat Three In One sektor kelapa Sawit

BDI Padang

Diklat Sektor Bordir dan Fesyen

BDI Jakarta

Diklat Three In One sektor Garmen

BDI Yogyakarta

Diklat Teknologi Pengolahan Plastik

BDI Surabaya

Diklat Three In One sektor Garmen

BDI Surabaya

Diklat Three In One sektor Elektronika

BDI Denpasar

Diklat Three In One sektor Animasi

BDI Makassar

Diklat Three In One sektor Kakao

BDI Makassar

Diklat Three In One Sektor Rumput Laut

Politeknik ATK Yogyakarta

Diklat Three-in-One Sektor Garmen

SMK SMTI Pontianak

Pelatihan Three In One Tenaga Kerja Industri Sektor Pengelasan

Pusdiklat Industri

Diklat Three-in-One Sektor Garmen

Pusdiklat Industri

Diklat Three In One sektor Sektor Alas Kaki

Pusdiklat Industri

Pelatihan Sektor Garam

Pusdiklat Industri

Pelatihan Sektor Pupuk Organik

Pusdiklat Industri

Pelatihan Pengelasan Logam

Pusdiklat Industri

Pelatihan Tenaga Kerja Petrokimia

Pusdiklat Industri

Pelatihan Tenaga Kerja Mekanik dan Elektrik

Pusdiklat Industri

Pelatihan Berbasis Kompetensi Sektor Otomotif

Pusdiklat Industri

Pelatihan Berbasis Kompetensi Sektor Elektronik

Pusdiklat Industri

Pelatihan Berbasis Kompetensi Sektor Semen

Untuk IKU yang ketiga adalah Tersedianya SKKNI bidang industri. Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2015 adalah 20 SKKNI. Realisasi indikator kinerja utama ini pada tahun 2015 adalah 27 SKKNI atau telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 20 SKKNI. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2014 terdapat kenaikan capaian sebanyak 22 yang ditetapkan. SKKNI yang ditetapkan di tahun 2015 adalah Bidang Industri Bordir, Bidang Coating, Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Garmen, Bidang Industri Tata Udara, Bidang Televisi, Bidang Pengolahan Serat Alam, Bidang Industri

Alas Kaki,

Bidang Industri

Penyulingan,

Bidang Pengolahan Kulit

(Penyamakan), Bidang Rotan, Bidang Ukiran Kayu, Bidang Industri Baja Dasar, Bidang Logistik Industri Agro,

Bidang Industri Keramik, Bidang Industri Semen

(Lanjutan), Bidang Analis Kimia, Bidang Pengolahan Limbah Industri, Bidang Industri Margarin,

Bidang Industri

Pengolahan Rumput Laut Semi Refined

Carragenan dan Refined Carragenan, Bidang Pencelupan, Bidang Pembuatan Kain Rajut, Bidang Industri Tapioka, Bidang Sistem Produksi Industri Agro, Bidang Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

42

Industri Polimer Plastik, Bidang Sistem Manufaktur (Lanjutan), Bidang Perencanaan Sumberdaya Perusahaan (ERP), dan Bidang Administrasi Bisnis. Sertifikasi kompetensi kerja merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan, dengan demikian sertifikasi kompetensi memastikan bahwa tenaga kerja (pemegang setifikat) tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugasdan tanggung jawabnya. Pelaksana kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan pelaksana adalah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Pusdiklat Industri. Selanjutnya untuk IKU yang keempat adalah Calon wirausaha baru yang kompeten melalui program TPL beasiswa. Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2015 adalah jumlah program TPL beasiswa sejumlah 300 orang. Indikator ini diukur melalui jumlah SDM program TPL yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Perindustrian melalui Politeknik unit kerja di lingkungan Pusdiklat Industri yang telah siap menjadi wirausaha baru. Lulusan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) yang diselenggarakan oleh Pudik lat Industri yang setara dengan program D3 diharapkan akan menjadi wirausaha baru. Realisasi indikator kinerja utama ini pada tahun 2015 adalah sebesar 285 calon wirausaha baru. Realisasi tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan ada beberapa mahasiswa yang mengundurkan diri. Penciptaan wirausaha baru dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan by design dan pendekatan fast track. Pendekatan By Design dilakukan melalui serangkaian kegiatan rekrutmen, pelatihan, magang, dan pemberian modal usaha sebelum orang menjadi wirausaha. Dalam rangka mencapai indikator ini, selain melaksanakan pendidikan untuk para tenaga penyuluh ini juga dilaksanakan program yang dilaksanakan oleh Politeknik agar menghasilkan calon wirausaha yang kompeten antara lain mengadakan pelatihan Diklat Wirausaha Industri yang dilaksanakan di Balai Diklat Industri. Untuk IKU yang kelima adalah Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri. Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2015 adalah jumlah SDM aparatur yang kompeten sebanyak 500 orang. Indikator ini Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

43

akan diukur melalui penghitungan jumlah SDM aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Biro Kepegawaian. Tiap aparatur akan dibekali dengan kompetensi tertentu sehingga aparat pemerintah mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan arahan kebijakan pembangunan industri nasional. Realisasi indikator kinerja utama ini pada tahun 2015 adalah 552 orang. Realisasi ini mencapai target yang telah ditetapkan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2014 lebih kecil 231 orang, karena tahun 2015 Pusdiklat Industri sedang fokus pada penyusunan modul diklat dan peningkatan kualitas untuk SDM industri melalui diklat three-in-one. Untuk IKU yang keenam adalah Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri. Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2015 adalah 88 orang. Jumlah SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri melalui program pendidikan Pusdiklat Industri yaitu rintisan gelar S3 (Program Doktor), pendidikan S2 (Program IPB – Double Degree), pendidikan S2 Mandiri, dan pendidikan S2 Double Degree, S2 luar negeri kerjasama Taiwan, S2 tenaga pengajar. Realisasi indikator kinerja utama ini pada tahun 2015 adalah sebesar 244 orang. Jumlah ini mencapai target yang telah ditetapkan dan juga melebihi capaian tahun 2014 yang hanya 169 orang. Terkait dengan dokumen perencanaan dan pengembangan pegawai, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu: (1) Jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja (2) Tersusunnya standar kompetensi jabatan untuk pejabat struktural. Secara ringkas capaian masing-masing indikator tersebut sebagai berikut: 1)

Jumlah pegawai yang sesuai dengan Analis Beban Kerja Analis Beban Kerja menjadi dasar dari pembuatan Peta Jabatan di suatu

institusi. Untuk itu dilakukan penataan SDM di

lingkungan Kementerian

Perindustrian berdasarkan Analis Beban Kerja, guna menciptakan organisasi yang sehat dan berkinerja sesuai dengan Analis Beban Kerja dan Peta Jabatan. Untuk tahun 2015 Jumlah pegawai Kementerian Perindustrian yang sesuai dengan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

44

analisis beban kerja adalah 90,5 persen yang berarti melebihi target pencapaian sebesar 75 persen. Hal ini sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretaris Jenderal untuk sasaran strategis pertama yaitu formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi dengan target 90 persen. Berikut adalah perbandingan jumlah pegawai yang ditata sesuai dengan analisis beban kerja dengan jumlah bezetting (persediaan pegawai/jumlah pegawai) saat ini. Tabel 3.5. Rekapitulasi Kebutuhan SDM Kementerian Perindustrian Tahun 2016 No

2)

UNIT

ABK

BEZZETING

JUMLAH

JUMLAH

1

Sekretariat Jenderal

1260

477

2

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

166

196

3

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

132

185

- BPIPI

25

20

4

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

157

176

5

Direktorat Jenderal Pengembangan Perw ilay ahan Industri

85

98

6

Direktorat Jenderal Industri Agro

121

152

7

Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional

95

98

8

Inspektorat Jenderal

95

105

9

BPPI

183

188

10

Balai Besar

1761

1481

11

Balai Riset dan Standarisasi

747

788

12

Balai Diklat Industri

239

182

13

Sekolah Industri

1982

1328

Jumlah

6048

5474

Jumlah Standar Kompetensi Jabatan untuk Pejabat Struktural. Penilaian Standar Kompetensi

SDM Aparatur sangat diperlukan guna

memberikan standard untuk setiap pemangku jabatan. Standar Kompetensi Jabatan digunakan untuk menilai Standar Kompetensi SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian. Untuk di tahun 2015 telah disusun Standar Kompetensi Jabatan Manajerial untuk Pejabat Struktural, sehingga realisasi indikator ini adalah 100 persen yang berarti melampaui target pencapain sebesar 90 persen. Sedangkan untuk sasaran tersusunnya dokumen manajemen kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai. Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai dihitung dari SKP masing-masing pegawai dan untuk tahun 2015 adalah sebesar 86,69 yang berarti melampaui target sebesar Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

45

76.

Indikator Kinerja diterapkannya pola karir, mutasi dan promosi yang

konsekuen dengan target nilai sebesar 70 belum bisa diukur karena Peraturan Menteri Perindustrian 65/PER/IND/7/2014 tentang Pola Karir Pegawai Kementerian Perindustrian perlu di lakukan revisi guna menyesuaikan dengan

UU no 5 tahun

2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk sasaran strategis terwujudnya SDM industri dan aparatur yang professional mempunyai 3 Indikator Kinerja yang secara ringkas capaian masingmasing indikator tersebut sebagai berikut: 1)

Standar kompetensi SDM aparatur IKU standar kompetensi SDM aparatur, penghitungan IKU ini didasarkan atas

terpenuhinya kriteria-kriteria seorang pejabat dalam menduduki suatu jabatan yang

dinilai

melalui

penilaian

kompetensi

(assessment)

SDM

aparatur

di Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian. Standar Kompetensi SDM Aparatur ini meliputi Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis. Pelaksanaan penilaian kompetensi untuk tahun 2015 telah dilaksanakan untuk Pejabat Eselon I dan II. Realisasi IKU ini pada tahun 2015 adalah sebesar 100 persen, karena capaian untuk IKU ini pada tahun 2015 sebesar 100 persen. Tercapainya target IKU ini merupakan upaya dari pimpinan unit kerja untuk memiliki standar yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kompetensi dari SDM aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian. Standar Kompetensi SDM Aparatur ini telah selesai disusun tahun 2015 yang meliputi Standar Kompetensi Manajerial. 2)

SDM aparatur yang kompeten SDM aparatur yang kompeten diukur melalui penghitungan jumlah SDM

aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Biro Kepegawaian. SDM aparatur yang kompeten diukur melalui pelaksanakan Diklat Pimpinan untuk para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV yang diselenggarakan melalui kerjasama Biro Kepegawaian bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Realisasi IKU ini pada tahun 2015 adalah sebesar 90 persen dari target yang direncanakan sebesar 90 persen.


46

3)

Tingkat kehadiran pegawai Realisasi IKU tingkat kehadiran pegawai pada tahun 2015 ini mencapai

92,99 persen dengan capaian sebesar 103.32 persen. Dengan jumlah hadir pegawai dalam setahun adalah sebesar 63.894 hari dan jumlah alpha dalam setahun dari jumlah pegawai Kementerian Perindustrian adalah sebesar 4.814 hari. Angka ini merupakan tingkat kehadiran pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bekerja dengan rata-rata sama dengan atau lebih dari 7,5 jam yang dihitung dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Diambil standar minimal 7,5 jam karena disesuaikan dengan kewajiban pegawai adalah bekerja selama 7,5 jam sehari. Dibandingkan dengan tingkat kehadiran pegawai pada tahun 2014 yang sebesar 96,68 persen, tingkat kehadiran pegawai pada tahun 2015 ini relatif menurun dibanding dengan tahun 2014 yaitu sebesar 96,68 persen namun masih lebih tinggi dari target tingkat kehadiran pegawai yang sebesar 90 persen. Tingkat kehadiran pegawai yang mencapai lebih dari 90 persen diharapkan terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya sebagai salah satu upaya dan komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. c. TERWUJUDNYA KEBIJAKAN INDUSTRI YANG PRO BISNIS DAN PENYELESAIAN PERKARA HUKUM YANG PROFESIONAL Sasaran ini merupakan sasaran yang mendukung perumusan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta perumusan kebijakan yang mampu menjadi solusi terhadap permasalahan industri yang terjadi. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: 1) Fasilitasi

efektifitas

penyusunan

peraturan

perundang-undangan

di

lingkungan Kementerian Perindustrian dengan target 100 persen. 2) Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani dengan target 95 persen. Fasilitasi efektifitas penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian, diukur dengan melihat perbandingan jumlah usulan penetapan produk hukum bidang industri dari Direktorat Jenderal selaku unsur pelaksana dalam menjalankan fungsinya sebagai perumus kebijakan dengan jumlah produk hukum yang ditetapkan dan menjadi kebijakan di bidang industri. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

47

Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani, diukur dengan menghitung jumlah permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang dapat dilayani dengan baik. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.6. Tabel 3. 6 Capaian IKU dari Sasaran Terwujudnya kebijakan industri yang probisnis dan penyelesaian perkara Sasaran Strategis

IKU

M ewujudka n Kebijakan yang Probisinis dan Penyelesai an Perkara

2013

2014

2015

Satuan

T

R

C

T

R

C

T

R

C

Fasilitasi efektifitas penyusunan peraturan perundangundangan di lingkungan Kemenperin

80

75,8

94,75

100

95

95

100

93

93

Persen

Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani

95

100

105,26

95

100

105,26

95

105,26

Persen

100

Meningkatnya kualitas layanan penyusunan, evaluasi, dan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri yang diukur dengan indikator kinerja: (1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri. Untuk indikator kinerja “Fasilitasi efektifitas penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian” belum dapat mencapai 100 persen. Pada tahun 2015, Biro Hukum dan Organisasi telah melakukan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dengan para stakeholder di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan capaian 93 persen. Hingga akhir tahun 2015, terdapat 88 Peraturan Menteri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dari 94 Rancangan Peraturan Menteri di bidang industri yang disampaikan kepada Biro Hukum dan Organisasi. Selain itu pada tahun 2015, dilakukan 3 evaluasi produk hukum bidang industri yaitu evaluasi perizinan bidang industri, evaluasi peraturan tentang SNI Produk Industri,

dan evaluasi kebijakan P3DN.Pada

tahun 2015, Biro Hukum dan Organisasi melakukan pemutakiran data peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai industri, yang diterbitkan tidak hanya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

48

oleh Kementerian Perindustrian saja, tetapi juga peraturan yang diterbitkan oleh instansi lain di luar Kementerian Perindustrian. Hingga akhir tahun 2015 telah berhasil dikumpulkan sebanyak 206 peraturan perundang-undangan. Dilakukan publikasi peraturan perundang-undangan bidang industri yang diterbitkan dalam bentuk cetakan buku dan dikirimkan kepada seluruh instansi baik pusat maupun daerah. Cetakan buku dimaksud terdiri atas buku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; Buku Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; dan Buku Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Buku cetakan dimaksud dikirimkan ke 540 pemerintah daerah dan 33 kementerian; (2) Meningkatnya kualitas layanan advokasi dan bantuan hukum dengan indikator kinerja Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani. Pada tahun 2015, dilakukan pelayan terhadap

permintaan konsultasi dan advokasi hukum terhadap 25

permasalahan hukum. Dari 25 permasalahan hukum, terbagi atas 4 perkara Perdata, 1 perkara TUN, 1 upaya hukum kasasi, 9 pendampingan terhadap perkara pidana; dan10 pemberian tanggapan/pendapat hukum. d. TERSEDIANYA INFORMASI PUBLIK YANG AKTUAL DAN TERPERCAYA Informasi yang aktual dan terpercaya dimaksud disini adalah informasi yang up to date (tidak kadaluwarsa) serta informasi yang berasal dari sumber yang dapat dihandalkan validasinya. Sasaran strategis ini akan diukur melalui indikator kinerja utama: 1). Jumlah pelayanan publik dengan target sebesar 7.000 orang Jumlah pelayanan publik, untuk IKU jumlah pelayanan publik dikoordinasikan oleh Pusat Komunikasi Publik dengan target jumlah layanan publik yang diberikan sebanyak 7000 orang. Layanan yang dimaksud disini layanan yang diberikan melalui website dan layanan langsung melalui unit pelayanan publik, misalnya penerbitan surat rekomendasi atau pertimbangan teknis. Selama tahun 2015, target dari IKU ini dapat dicapai dengan layanan publik yang diberikan mencapai 9.983 orang. Capaian tahun 2015 lebih rendah dari 2014 disebabkan dalam penghitungan capaian 2015, Pusat Komunikasi Publik hanya menghitung jumlah pelayanan publik yang dilayani oleh unit pelayanan publik (UP2) Kementerian Perindustrian. Sedangkan pada tahun 2014, penghitungan dilakukan dengan menambahkan


49

pelayanan yang dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Secara variabel, untuk tahun 2015 mengalami peningkatan pada jumlah pelayanan publik yang diberikan oleh unit pelayanan publik (UP2), tahun 2014 pelayanan publik yang diberikan hanya mencapai 9726 orang sedangkan tahun 2015 mencapai 9983 orang. Pada indikator ini, peningkatan pelayanan terjadi karena baiknya pelayanan publik di unit pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik menjadi perhatian bagi Kementerian Perindustrian. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah melalui peningkatan pelayanan informasi. Selain itu, Pusat Komunikasi Publik juga mengadakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perindustrian Tahun 2015 yang bermaksud untuk menyamakan persepsi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat dan Daerah terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dan permasalahan yang dihadapi, sedangkan tujuan kegiatan Rapat Koordinasi ini yaitu dalam rangka koordinasi antara PPID Pusat dan PPID Daerah dan mensosialisasikan kebijakan baru terkait Layanan Informasi Publik serta pelaporan pelaksanaan Layanan Informasi Publik pada masing-masing PPID serta sosialisasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah bahwa akan diadakan penilaian keterbukaan informasi publik unit kerja daerah dan simulasi pengisian kuesioner penilaian keterbukaan informasi. Materi yang disampaikan oleh narasumber pada konsinyering ini berasal dari Komisi Informasi Pusat, Pusat Komunikasi Publik, PPID Daerah di unit kerja Baristand Medan dan ATK Yogya, dan Pusdatin. Para narasumber telah memberikan informasi yang baik kepada peserta Rapat koordinasi yang merupakan para PPID Daerah sehingga memberikan wawasan baru dalam pelaksanaan sehari-hari layanan informasi publik di unit kerja masing-masing. Sosialisasi penilaian keterbukaan informasi publik unit kerja daerah juga memberikan informasi dan persiapan bagi Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) daerah dalam keikutsertaan dalam penilaian keterbukaan informasi publik unit kerja daerah. Dalam sosialisasi tersebut PPID Daerah cukup terbantu dengan adanya simulasi pengisian kuesioner penilaian keterbukaan informasi publik unit kerja daerah sehingga ketika penilaian telah berjalan maka


50

Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

daerah mampu

mengisi kuesioner dan menyiapkan bahan dengan baik. Revitalisasi website dilingkungan Kementerian Perindustrian memberikan informasi yang baik kepada PPID daerah untuk dapat menyiapkan konten website di unit kerjanya masingmasing yang sesuai dengan website utama Kementerian Perindustrian dan dalam rangka penilaian keterbukaan infiormasi publik. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Rapat Koordinasi diharapkan adanya tindakan baik dari PPID Pusat maupun PPID Daerah dalam menyelaraskan konten website di unit kerja masing-masing dalam penyediaan informasi publik dan layanan informasi publik. Jumlah informasi industri yang dipublikasikan, diukur melalui penghitungan jumlah informasi yang dipublikasikan oleh unit Kementerian Perindustrian dari unit Pusdatin dan Puskomlik kepada stakeholder.Selama tahun 2014 Pusat Komunikasi Publik telah mempublikasikan 59 jenis publikasi yang terdiri dari, Majalah Media Industri, Majalah Kina, Majalah Industri Fact and Figures, Monitoring Pemberitaan Khusus Industri, Guntingan Pers, Rubrik di Media Cetak dan Advertorial di Media Cetak dan Online.Terjadi perubahan satuan apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Perubahan ini merupakan upaya untuk me ningkatkan kualitas IKU sendiri. Dimana pada tahun 2013 hanya diukur jumlah informasi yang dipublikasikan, baik itu melalui website atau twitter, sedangkan pada tahun 2014, lebih ditekankan pada jenis publikasi. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.7. Tabel 3. 7 Capaian IKU dari Tersedianya Informasi Publik yang Aktual dan terpercaya 2014

2013

Sasaran Strategis

IKU

Menyediakan Informasi yang Aktual dan terpercaya

2015

Satuan

T

R

C

T

R

C

T

R

C


6.000

8.012

133,53

6.000

11.323

174,

7.000

9.983

142,65

Orang

Jumlah informasi industri yang dipublikasi kan

-

-

-

40

59

147,5

40

45

112,5

Publikasi


51

e. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA YANG BAIK Sebagai perwujudan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban yang baik dalam pelaksanaan tugas telah diterapkan Good Financial Governance pada semua satker di lingkungan Kementerian Perindustrian. Salah satu penerapan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan tata kelola keuangan dan sarana serta prasarana yang baik berdasarkan prinsip efektif, efisien, ekonomis serta dilakukan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan dan akuntabel. Sasaran strategis inidicapai melalui indikator kinerja utama: 1) Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian dengan target sebesar 83 persen. IKU ini diukur melalui tingkat kepuasan pegawai terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian Perindustrian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner ke seluruh unit kerja yang berada di lingkungan gedung kantor pusat. 2) Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 83 persen. IKU diukur melalui penghitungan jumlah laporan kerusakan dari unit-unit pusat yang disampaikan kepada Biro Umum. 3) Kualitas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kualitas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian ini memiliki target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2014, namun di tahun 2015 memiliki target dengan capaian standard tertinggi dari Kementerian Keuangan, Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.8. Tabel 3. 8 Capaian IKU dari Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana yang Baik Sasaran Strategis

IKU

M ewujudkan Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana

Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung

2013

2014

2015

T

R

C

T

R

C

T

R

C

80

83,83

104,79

82

84,07

102,52

83

84,96

101,78


Satuan Persen

52

yang Baik

Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti Kualitas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian

80

85,71

107,14

82

83,33

101,62

83

86,67

104,42

Persen

WTP

WTP

100,00

WTP

WTP

100

Nilai dengan capaian standar tertinggi


100

Nilai Kementerian Keuangan

Dalam pengukuran capaian sasaran strategis mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik ini dicapai dengan indikator kinerja utama melalui kualitas laporan keuangan dan kualitas sarana dan prasarana. Untuk indikator kinerja utama kualitas laporan keuangan ini mengalami perubahan satuan indikator dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Pada tahun 2013 dan tahun 2014, indikator kinerja utama ”Kualitas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian” memiliki target untuk predikat WTP. Sementara pada tahun 2015, satuan dari target dan realisasi indikator kinerja utama pada kualitas laporan keuangan diperoleh dari nilai Kementerian Keuangan yaitu dengan capaian standar tertinggi. Sasaran terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dicapai dengan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan gedung pusat Kementerian

Perindustrian

para

stakeholder

yaitu

pegawai

Kementerian

Perindustrian. Terdapat 2 (dua) IKU dari sasaran tersebut, IKU pertama adalah ”Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian” dengan target sebesar 83 persen. Kepuasan diukur melalui penyebaran kuesioner ke seluruh unit kerja yang berada di lingkungan gedung kantor pusat. Pembagian kuesioner dilakukan terhadap 200 responden. Dari 200 kuesioner tersebut telah diisi dan dikembalikan 116 kuesioner. Dari hasil pengujian kecukupan data atas 116 kuesioner tersebut diperoleh informasi bahwa jumlah kuesioner yang dibutuhkan adalah sebanyak 96,05 atau dibulatkan menjadi 97. Artinya, 116 kuesioner yang diisi dan dikembalikan telah memnuhi kecukupan data. Dari seluruh kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan tersebut didapatkan bahwa jumlah stakeholder yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana adalah sebanyak 98 orang (84,48 persen) dan yang kurang/tidak puas sebanyak 18 orang (15,52 persen). Dengan target IKU sebesar 83 persen dan realisasi


53

sebesar 84,96 persen maka nilai capaiannya adalah sebesar 101,78 persen. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran ini telah tercapai. Sedangkan untuk indikator ”Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti”,tercapai realisasi sebesar 86,67 persen atau lebih tinggi dari targetnya yang sebesar 83 persen. Alokasi anggaran yang sesuai merupakan salah satu faktor yang menunjang pelaksanaan tindak lanjut laporan kerusakan fasilitas gedung. 2. SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI Selain sasaran strategis berdasarkan perspektif stakeholder,

Sekretariat

Jenderal, pada tahun 2015 juga menetapkan sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi dengan analisis capaian sebagai berikut: a.

DITETAPKANNYA

RENCANA

STRATEGIS

DAN

ATAU

PENGEMBANGAN

INDUSTRI PRIORITAS DAN INDUSTRI DAERAH Sasaran strategis perspektif pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang pertama adalah ditetapkannya rencana strategis dalam pengembangan industri prioritas dan industri daerah, dengan indikator tersusunnya 1 (satu) dokumen perencanaan, yaitu Rencana Strategis dan dokumen Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Perindustrian dimaksudkan untuk mendukung program inisiatif menyusun rencana jangka panjang, menengah dan pendek. Penyusunan renja merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setelah pagu anggaran keluar. Penyusunan renja yang baik dan benar dengan mengacu kepada arah

kebijakan

dan

direktif

presiden

melalui

Kementerian

Perencanaan

Pembangunan Nasional diharapkan dapat meminimalisir blokir anggaran. Penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya adalah menyusun program dan RKA-K/L Kementerian Perindustrian. Sampai dengan tahun 2014 telah tersusun Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 dengan sasaran serta indikator kinerja utama sesuai dengan undang-undang Perindustrian dan indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan ke dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33.1 tahun 2015 tentang Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2016 juga sudah tersusun, baik untuk Kementerian Perindustrian maupun Sekretariat Jenderal.


54

Tabel 3. 9 Capaian IKU dari Ditetapkannya rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri daerah Sasaran Strategis

IKU

Ditetapkannya rencana strategis dalam pengembangan industri prioritas dan industri daerah

Tersusunya dokumen Perencanaan

Dilihat

dari

T

2013 R

C

T

2014 R

C

T

2015 R

C

1

1

100

2

2

100

1

2

200

besaran

realisasi

maupun

capaian

indikator

Satuan

Dokumen

kinerja,

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 terealisasi 1 (satu) dokumen perencanaan, yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja), pada tahun 2014 terealisasi 2 (dua) dokumen perencanaan, yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan pada tahun 2015 juga terdiri dari 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra). Capaian tahun 2015 ini apabila didasarkan pada dokumen jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 tahun 2014 telah dapat memenuhi target. Namun perlu menjadi catatan bahwa berdasarkan dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019, bahwa target jangka menengah pada tahun 2019 telah mengalami perubahan indikator kinerja, yaitu jumlah

dokumen pemantauan,

analisa, dan evaluasi dengan hasil yang

berkualitas dengan target 41 dokumen. Dengan target yang lebih tinggi, maka ke depan diperlukan upaya yang lebih intensif untuk pencapaian target kinerja ini. b. TERFASILITASINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA Kebutuhan sarana dan prasarana yang dimaksud adalah kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan operasional perkantoran unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah: 1) Kesesuaian rencana dengan kebutuhan dengan target pada tahun 2015 sebesar 85 persen; 2) Efisiensi pemanfaatan teknologi dengan target sebesar 35 persen; 3) Efisiensi energi dengan target 35 persen.


55

Kesesuaian rencana dengan kebutuhan, indikator kegiatan ini diukur dengan membandingkan kebutuhan atas pengadaan sarana dan prasarana yang dialokasikan pada anggaran berjalan dengan realisasi kebutuhannya pada akhir tahun anggaran dengan target 85 persen. Pada awal tahun anggaran 2015 kebutuhan atas pengadaan sarana dan prasarana sebanyak 21 jenis, dan meningkat menjadi 31 jenis pada periode berjalan. Sedangkan realisasi atas kebutuhan pada akhir tahun anggaran sebanyak 27 jenis. Artinya, ”kesesuaian rencana dengan kebutuhan” atas pengadaan sarana dan prasarana sebesar 77,78 persen, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 91,51 persen. Efisiensi pemanfaatan teknologi, indikator ini diukur berdasarkan teknologi baru yang digunakan terhadap peralatan dan mesin (mekanikal dan elektrikal) pada gedung pusat Kementerian Perindustrian dengan target sebesar 35 persen. Ada 7 jenis

sistem

mekanikal

dan

elektrikal

pada

gedung

pusat

Kementerian

Perindustrian dengan beberapa jenis teknologi yang digunakan, di mana teknologi tersebut berbeda-beda pada setiap sistemnya. Pada tahun 2015 dari 7 jenis sistem terdapat 6 sistem yang telah menggunakan teknologi terbaru. Artinya, realisasi atas indikator ” Efisiensi pemanfaatan teknologi” sebesar 85,71persen. sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 244,89 persen. Efisiensi energi, dihitung dengan membandingkan antara indikator intensitas konsumsi energy (IKE) gedung Kemenperin dengan standar nilai IKE gedung perkantoran. Berdasarkan Pergub DKI No. 38 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau, Standar nilai IKE gedung perkantoran adalah sebesar 210 kWh/m²/tahun. Dengan jumlah konsumsi listrik tahun 2015 sebesar 4.744.670 kWh dan luas lantai gedung adalah 41.087 m², maka nilai IKE gedung Kemenperin tahun 2015 adalah 45.01 persen. Dengan target sebesar 35 persen dan nilai efisiensi sebesar 45,28 persen maka nilai capaiannya adalah 150,93. IKU ini mulai dihitung terpisah dari efisiensi energi, dimana pada tahun 2014 efisiensi energi masih dihitung bersama dengan efisiensi ruangan sementara di tahun 2015, efisiensi energi dihitung terpisah dengan efisiensi ruangan. Pada sasaran strategis dengan perspektif tupoksi terdapat kesamaan indikator kinerja

”efisiensi ruangan dan

energi” dan ”efisiensi energi”, meskipun dengan redaksional yang berbeda namun objek pengukuran atas indikator tersebut sama yaitu terkait efisiensi penggunaan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

56

energi di gedung pusat Kementerian Perindustrian. Pada tahun 2015 nilai efisiensi energi sebesar 45,01%, yang berarti penggunaan energi masih tergolong efisien. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2010-2014 nilai efisiensi energi 2015 cenderung turun dan merupakan capaian terendah dalam enam tahun terakhir. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.10. Tabel 3. 10 Capaian IKU dari terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana Sasaran Strategis Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana

2014

IKU

2015

Satuan

T

R

C

T

R

C

82

88,89

108,40

85

77,78

91,51


32

45,28

141,5

-

-

-


32

85,71

267,84

35

85,71

244,89

-

-

-

35

45,01

128,60


Efisiensi Energi

Persen Persen Persen

c. MENGUATNYA DATABASE INDUSTRI DAN KEMAMPUAN ANALISIS DATA Sasaran ini merupakan bentuk tanggung jawab Sekretariat Jenderal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

terhadap

stakeholder

Kementerian

Perindustrian dalam bidang informasi industri. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah pemenuhan permintaan informasi yang cepat, tepat dan akurat pada tahun 2015 dengan target 85 persen. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.11. Tabel 3. 11 Capaian IKU dari Menguatnya database industri dan kemampuan analisis data Sasaran Strategis

IKU

Menguatnya database industri dan kemampuan analisis data


2013

2014

2015

T

R

C

T

R

C

T

R

C

80

72

90

82

84

102,44

85

80

94,12


Satuan

Persen

57

Capaian dari indikator ini dihitung dari rata-rata data yang dapat dipenuhi dari keseluruhan permintaan data yang disampaikan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, baik melalui surat maupun datang langsung. Selama tahun 2015 terdapat 266 permintaan data yang masuk dan rata-rata dapat dipenuhi sebesar 80 persen di karenakan masih kurangnya data base terhadap data yang dibutuhkan oleh peminta data. d. BERKEMBANGNYA E-GOVERNMENT E-Government

yang

dimaksud

adalah

pelaksanaan

pemerintahan

yang

ditunjang dengan teknologi informasi yang memudahkan stakeholder Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah tersedianya aplikasi (software) dengan target 3 aplikasi. Aplikasi ini meliputi aplikasi Absensi, aplikasi ALKI, aplikasi e-Licensing, aplikasi Disposisi, aplikasi e-Komplain (Pertanyaan Masyarakat), aplikasi TKDN, aplikasi e-Monitoring, aplikasi PP39, aplikasi Intrafax, dan aplikasi 5K yang pengembangannya di kelola oleh Pusat Data dan Informasi. Pengembangan aplikasi-aplikasi

tersebut dalam

rangka

upaya peningkatan

komitmen Kementerian Perindustrian di dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan. Capaian untuk IKU ini baru mencapai 78,57 persen, turun di bandingkan capaian tahun 2014. Akan tetapi terdapat penambahan realisasi, dari 3 aplikasi menjadi 14 aplikasi untuk tahun 2015. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.12. Tabel 3.12 Capaian IKU dari Berkembangnya e-Government Sasaran Strategis Berkembangnya e-Government

2013

IKU Tersedianya aplikasi (software)

2014

2015

Satuan

T

R

C

T

R

C

T

R

C

1

1

100

3

3

100

14

11

78,57

Persen

Beberapa hasil dari penerapan e-government ini antara lain Kemenperin mendapat penghargaan Penerapan e-government Terbaik, dimana Kemenperin telah

memiliki

pelaksanaan

aplikasi

anggaran

e-monitoring di

yang

Kementerian

berfungsi

Perindustrian.

untuk

memantau

Aplikasi

Absensi

merupakan salah satu sistem informasi kepegawaian (Sipeg) yang menjadi keunggulan utama Kementerian Perindustrian dalam memantau tingkat kinerja Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

58

pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dinilai telah berjalan baik dan adanya dukungan jaringan internet untuk sistem administrasi internal. Dari segi layanan ke masyarakat, Kemenperin sudah memiliki standar waktu layanan yang cukup baik, sistem aplikasi untuk dukungan administrasi dan manajemen umum cukup memadai, termasuk dengan dukungan pembangunan. e. TERBANGUNNYA SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI DAN HANDAL Indikator kinerja utama sasaran ini adalah: 1) Tersedianya sistem informasi online dengan target pada tahun 2015 sebesar 5 paket. Tersedianya

sistem

informasi

online,

diukur

berdasarkan

jumlah

ketersediaan sistem informasi online yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian. 2) Pengguna yang mengakses dengan target pada tahun 2015 adalah sebesar 1,5 juta. Pengguna yang mengakses, diukur dengan penghitungan jumlah pengunjung yang mengakses website Kementerian Perindustrian. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.13. Tabel 3. 13 Capaian IKU dari Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal Sasaran Strategis Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal

IKU Tersedianya sistem informasi online Pengguna yang mengakses

2013

2014

2015

Satu an

T

R

C

T

R

C

T

R

C

4

4

100

3

3

100

5

4

80

Paket

1,5 juta

11,2 juta

746,67

1,5 juta

14,2 juta

933

1,5 juta

1,7 juta

113,33

Pengakses

Capaian dari indikator ini adalah sebagaimana tercantum ada tabel 3.13. Dalam bidang sistem informasi online, pada tahun 2015 Kementerian Perindustrian mengembangkan Sistem Informasi TKDN, Sistem Informasi INSW, Sistem Informasi Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

59

SIINas dan Informasi di Website Kementerian Perindustrian. Adapun pada indikator jumlah pengunjung yang mengakses website Kementerian Perindustrian, dengan target yang sama dengan tahun sebelumnya telah melebihi dari yang di targetkan, capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Apabila pada tahun 2014 jumlah pengunjung website Kementerian Perindustrian adalah sebanyak 14,2 juta maka pada tahun 2015 menurun menjadi 1,7 juta. f.

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Pelayanan publik merupakan bagian utama dari

tugas dan fungsi

Sekretariat Jenderal. Sehingga peningkatan kualitas pelayanan merupakan suatu keharusan bagi Sekretariat Jenderal. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah tingkat kepuasan pelanggan dengan target pada tahun 2015 berindeks 4. Tingkat kepuasan pelanggan, diukurberdasarkan hasil penilain masyarakat terhadap

kualitas pelayanan yang diberikan oleh

unit-unit di

lingkungan

Kementerian Perindustrian. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.14. Tabel 3. 14 Capaian IKU dari Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2013 Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik

IKU Tingkat kepuasan pelanggan

2014

2015

T

R

C

T

R

C

T

R

C

4

3,12

78

4

3,10

77,5

4

3,21

80,25

Satuan

Indeks

Pada tahun 2015, Pusat Komunikasi Publik telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan seperti bimbingan teknis petugas unit pelayanan publik, pencetakan bahan dan publikasi unit pelayanan publik, konsinyering unit pelayanan publik, survey indeks kepuasan masyarakat, Surveilence ISO 9001:2008 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Unit Pelayanan Publik (UP2) dan Sosialisasi tracking system Unit Pelayanan Publik (UP2),

penyusunan pedoman

standar pelayanan public,

penyusunan pedoman penilaian pelayanan publik. Untuk lebih detailnya sebagai berikut: Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

60

a. Pembuatan/pencetakan bahan publikasi Unit Pelayanan Publik (UP2) yaitu Leaflet

(Profil Unit Pelayanan Publik; Visi, Misi, Motto Unit Pelayanan

Publik); Booklet (Peraturan Menperin Nomor 55 tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kemenperin); Buku Persyaratan Pengurusan Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis di Kementerian Perindustrian; Banner (Maklumat Pelayanan Publik), dan Kalender Tahun 2016 Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian. b. Konsinyering Unit Pelayanan Publik (UP2) Konsinyering UP2 dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2015 di Hotel Mutiara, Yogyakarta. Peserta berjumlah 90 orang, merupakan para Pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian (Pusat dan Daerah) khususnya yang menangani

pelayanan publik di

satuan kerja masing-masing.

Narasumber pada kegiatan ini yaitu : Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB,

Direktur PT KOKEK, Kepala Bidang

Pengembangan Jasa Teknik Balai Besar Kerajinan dan Batik, Kepala Biro Kepegawaian selaku Tim RB Kemenperin, Kepala Subbagian Umum Bagian Tata Usaha Pusdiklat. Pada konsinyerimg pelayanan publik ini dihasilkan informasi mengenai Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Menuju Good Governance; Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Disamping itu juga meningkatnya pengetahuan pelaksana pelayanan publik baik di Pusat maupun Daerah mengenai metode pelaksanaan survei kepuasan pelanggan. Pada konsinyering ini juga dilakukan sosialisasi program Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai Sasaran Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian. c. Bimbingan Teknis Petugas Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian Tahun 2015, Pusat Komunikasi Publik melakukan bimbingan teknis kepada pegawai yang berada di unit pelayanan publik sebanyak dua kali, yaitu


61

bimbingan teknis tentang substansi pelayanan yang ada di unit pelayanan public (UP2) dan bimbingan teknis tentang service excellent. - Bimtek Substansi Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UP2) Bimbingan teknis ini diselenggarakan pada tanggal 20 – 28 April 2015 di Ruang Rapat Unit Pelayanan Publik (UP2) lantai 4 yang diikuti oleh 10 (sepuluh) orang petugas Unit Pelayanan Publik Pusat. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman substansi petugas UP2 tentang Jenis Rekomendasi/Pertek;

Persyaratan Rekomendasi/Pertek;

Standar

operasional prosedur Rekomendasi/Pertek; dan peraturan terkait sebagai dasar hukum penerbitan Rekomendasi/Pertek. Narasumber bimbingan teknis merupakan para pejabat dari unit Eselon II di lingkungan

Direktorat

Jenderal

yang

menerbitkan

surat

Rekomendasi/Pertek (Ditjen Industri Agro, Ditjen IKTA & Ditjen ILMATE). Hasil dari pelaksanaan bimbingan teknis ini diperoleh beberapa masukan untuk

mengupdate

persyaratan

Rekomendasi/Pertek,

pemahaman

peraturan terkait penerbitan Rekomendasi/Pertek yang akan dilakukan evaluasi dan dilakukan perbaikan pada penyelenggaran pelayanan publik tahun selanjutnya. - Bimtek Service Excellent Bimbingan teknis ini

diselenggarakan pada tanggal 27 – 29 Juli 2015

bertempat di Ruang Rapat Unit Pelayanan Publik (UP2) lantai 4 Gedung Kementerian Perindustrian, dengan peserta para petugas pelayanan publik Non PNS. Kegiatan bimbingan teknis difokuskan pada materi “Membangun Ketrampilan Pelayanan Publik”, dengan tujuan agar petugas UP2 dapat meningkatkan kompetensi, menciptakan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan prima. Materi yang diberikan meliputi : “membangun pola pikir pelayanan prima”, “Service with CARE”, “Self Building Communication”, “Handling Complaint”, “Problem Solving” yang dipandu oleh Ibu Sylviana dari PT. Merantau Mandiri. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan seluruh peserta menilai positif; ditandai dengan jawaban kuesioner (review kegiatan) yang menyatakan pelatihan ini sangat bermanfaat untuk dapat diterapkan dalam memberikan pelayanan.


62

d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada UP2 Tahun 2015 Survei IKM pada UP2 dilakukan oleh pihak ketiga (PT.KOKEK), jumlah responden 281 dengan tingkat pendidikan mayoritas S1 (61,92 persen). Di gunakan 3 (tiga) macam tehnik survei, yaitu secara elektronik, wawancara tatap muka, dan pengumpulan data melalui kotak saran. Berdasarkan hasil survei, salah satu saran adalah update persyaratan rekomendasi/pertek khususnya di website agar disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Perlu dilakukan identifikasi persyaratan rekomendasi/pertimbangan teknis dalam rangka pembuktian kebenaran berkas (bukan kelengkapan berkas), sehingga waktu penerbitan 5 (lima) hari setelah berkas lengkap dan benar sesuai harapan pelanggan. Dari survei yang dilakukan oleh PT. KOKEK, diperoleh angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kinerja pelayanan UP2 Pusat Kementerian Perindustrian Tahun 2015 secara keseluruhan berada dalam kategori “Baik” yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,21 atau konversi IKM 80,36 e. Sertifikasi ISO 9001:2008 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat Kementerian Perindustrian Unit Pelayanan Publik telah

melaksanakan Audit Eksternal Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 meliputi Front Office/Customer Service, Tracking Data, Sarana & Prasarana dan pengurusan Rekomendasi/Pertek untuk tanda pendaftaran produk telepon seluler, computer genggam (handheld), dan computer tablet pada hari selasa, tanggal 17 Nopember 2015 di Unit Pelayanan Publik (UP2) lantai 4, Kementerian Perindustrian f. Bimbingan Penerapan Tracking System Pusat Komunikasi Publik berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi untuk melakukan sosialisasi penerapan tracking system kepada tim pemroses rekomendasi/pertimbangan teknis pada tanggal 20 - 21 Mei 2015 di TU Direktorat pemroses dan TU Direktorat Jenderal. Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa sebagian besar unit pemroses belum memanfaatkan scanner secara optimal dengan alasan penempatan scanner yang tidak efisien (jauh dari TU), dan keterbatasan SDM.


63

g. MENINGKATNYA KUALITAS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA KEWIRAUSAHAAN Sasaran strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusdiklat Industri yaitu meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan, mempunyai 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: 1) Sertifikasi profesi guru; 2) Sertifikasi profesi dosen; 3) Sertifikasi asesor; 4) Program Studi (Prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B; 5) Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK); 6) Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi. Lembaga pendidikan dan pelatihan yang dimaksud adalah lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Kementerian Perindustrian, seperti Balai Diklat Industri (BDI), Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, dan Akademi. Sasaran ini memiliki Indikator kinerja utama yaitu: 1) Sertifikasi profesi guru dengan target 92 orang. 2) Sertifikasi profesi dosen. dengan target 72 orang. 3) Sertifikasi assesor dengan target 20 orang. 4) Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B sebanyak 23 prodi. 5) Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), sebanyak 5 lembaga/ tempat uji. 6) Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi, dengan target 4 satuan kerja. Sertifikasi profesi guru, diukurberdasarkan jumlah sertifikasi profesi yang diterbitkan untuk guru-guru yang berada di sekolah di lingkungan Kementerian Prindustrian yang telah memenuhi syarat dan telah lulus sertifikasi. Sertifikasi profesi dosen, diukurberdasarkan jumlah sertifikasi profesi yang yang diterbitkan untuk dosen-dosen di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah memenuhi syarat dan telah lulus sertifikasi. Sertifikasi assesor, diukurberdasarkan jumlah sertifikat assessor yang diterbitkan oleh BNSP dimana tempat pelatihan terdapat di Pusdiklat Industri.


64

Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B sebanyak 21 prodi, diukur berdasarkan hasil Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT untuk Pendidikan Tinggi dan dari Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah untuk Sekolah di lingkungan Kementerian Perindustrian, dan akah di reakreditasi setiap 5 (lima) tahun sekali. Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),merupakan lembaga yang mendapatkan lisensi dari BNSP yang memiliki keahlian dan dapat dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pemberian Sertifikat Kompetensi. Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK), merupakan tempat kerja profesi atau tempat yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP untuk menjadi tempat untuk kompetensi. Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi, diukur melalui kurikulum sebesar 60 persen praktek dan 40 persen teori dimana kurikulum mengacu pada SKKNI dan setiap lulusan mendapatkan sertifikat kompetensi. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.15. Tabel 3. 15 Capaian IKU dari Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan


Target 2015

Sertifikasi profesi guru Sertifikasi profesi dosen Sertifikasi Profesi Asesor Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B - Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) - Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi

92 72 20 23

-

Realisasi

Capaian (persen)

Satuan

2014

2015

0 0 120

100 73 209

108,69 101,38 1000.45

Orang Orang Orang

18

23

100

Prodi

5

12

8

160

LSP & TUK

4

4

4

100

Satuan Kerja

Target indikator kinerja utama Sertifikasi Profesi Guru pada tahun 2015 adalah 92 persen. Indikator ini diukur dari jumlah sertifikasi profesi yang diterbitkan untuk guru-guru yang berada di sekolah di lingkungan Kementerian Prindustrian yang telah memenuhi syarat dan telah lulus sertifikasi. Pada tahun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

65

2013 untuk guru TMT ≤2006 telah 100 persen atau seluruhnya dari guru yang mengikuti sertifikasi telah lolos tersertifikasi. Sedangkan pada tahun 2014 Dikbud belum membuka kembali untuk Pendidikan Profesi Guru sehingga tidak ada pengajuan untuk sertifikasi guru. Pada tahun 2015 jumlah guru yang mengikuti sertifikasi sebanyak 5 orang dan telah lulus 100 persen. Sekolah Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian memiliki total guru yang sudah tersertifikasi sebanyak 269 orang dengan total guru seluruhnya sebanyak 334 orang. Dalam rangka mencapai indikator ini, dilaksanakan beberapa program inisiatif yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Industri dan sekolah di lingkungan Pusdiklat Industri antara lain: 1)

Melaksanakan penilaian angka kredit guru

2)

Program sertifikasi guru

3)

Memfasilitasi rintisan pengembangan kerjasama di Sekolah

4)

Peningkatan kompetensi guru melalui magang teknis

5)

Implementasi program kerjasam antara Sekolah dengan Mitra luar negeri dan dalam negeri Indikator kinerja Sertifikasi profesi dosen pada tahun 2015 mencapai 108,69

persen atau terealisasi sebesar 100 orang dosen yang mengikuti sertifikasi telah lulus. Angka ini merupakan dosen di Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah memenuhi syarat mengikuti sertifikasi dan telah lulus pada tahun 2015. Indikator kinerja Sertifikasi assesor pada tahun 2015 mencapai 1000,45persen atau terealisasi sebesar 209 orang dari target yang telah ditetapkan yaitu 20 orang. Angka ini merupakan lulusan yang mendapat sertifikasi yang kegiatannya dilaksanakan di Pusdiklat Industri pada tahun 2015 yang terdiri dari 80 Asesor Kompetensi dan 40 Asesor Lisensi. Indikator Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B pada tahun 2015 mencapai 100 persen atau terealisasi sebesar 23 Program Studi dari target yang telah ditetapkan yaitu 23 Program Studi. Angka ini merupakan hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT untuk Pendidikan Tinggi dan Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah (BAN) SM untuk sekolah. Prodi yang terakreditasi C saat ini sedang dalam proses reakreditasi terdiri dari Prodi dari APP Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

66

yaitu Manajemen Produksi, Prodi dari ATK Yogyakarta yaitu Desain Teknologi Produk Kulit, dan Prodi dari PTKI yaitu Teknologi Mekanik Industri. Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada tahun 2015 untuk LSP dan TUK sebesar 160 persen. Angka ini merupakan jumlah terbentuknya LSP dan TUK di Unit Kerja di lingkungan Pusdiklat Industri Kementerian Prindustrian sebesar 8 LSP dan 5 TUK yang telah ditargetkan. Terbentuknya sistem berbasis kompetensi pada tahun 2014 sebesar sebesar 100 persen. Angka ini merupakan unit kerja di bawah Pusdiklat Industri yang telah terbentuk sistem berbasis kompetensi terealisasi sebesar 4 dari 4 unit kerja yang telah ditargetkan yang terdiri dari BDI Jakarta, BDI Surabaya, BDI Denpasar, dan BDI Yogyakarta. h. OPTIMALNYA BUDAYA PENGAWASAN PADA UNSUR PIMPINAN DAN STAF Budaya pengawasan yang dimaksud adalah budaya pelaksanaan kinerja yang mendukung pengendalian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja dengan target pada tahun 2014 sebanyak 32 satker. Terbangunnya system pengendalian intern di unit kerja, diukurberdasarkan jumlah unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang sudah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pada tahun 2013, Sekretariat Jenderal yang dikoordinasikan oleh Biro Keuangan telah memfasilitasi penyusunan SPIP kepada 32 satker. Selanjutnya, pada tahun 2014 ini, Biro Keuangan sebagai penanggungjawab pelaksanaan SPIP di lingkungan Setjen telah memfasilitasi penyusunan form pemantauan SPIP untuk 32 satker. Sehingga capaian IKU ini sama seperti capaian tahun 2013 yaitu 100 persen. Dalam rangka peningkatan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Perindustrian, telah disusun DraftPedoman Umum Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)sebagai panduan seluruh unit/satker di lingkungan Kemenperin dalammengimplementasikan SPIP. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.16.


67

Tabel 3. 16 Capaian IKU dari Optimalnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Sasaran Strategis Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf i.

IKU Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja

MENINGKATNYA

SISTEM

2013 T

R

2014 C

T

R

2015 C

T

R

32 32 100 32 32 100 28 28

TATA

KELOLA

KEUANGAN

DAN

C

Satuan

28 Satker

BMN

YANG

PROFESIONAL Sebagaimana telah dijelaskan pada sasaran kelima dalam perspektif stakeholder, bahwa Penerapan Good Financial Governance dilakukanpada semua satker di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sasaran lain dalam perspektif TUPOKSI dalam mendukung penerapan Good Financial Governance tersebut adalah pengelolaan keuangan dan BMN yang professional. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah: (1). Tingkat penyerapan anggaran dengan target pada tahun 2014 sebesar 90 persen. (2). Tingkat kualitas laporan keuangan dengan target WTP pada tahun 2014. Tingkat penyerapan anggaran, diukur berdasarkan besaran persentase realisasi anggaran yang terserap oleh Kementerian Perindustrian terhadap total anggaran Kementerian Perindustrian. Tingkat kualitas laporan keuangan, diukur dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.17.


68

Tabel 3. 17 Capaian IKU dari Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional Sasaran Strategis Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

2013

IKU

2014

2015

Satuan

T

R

C

T

R

C

T

R

C


90

83,9

93,22

90

85,92

95,46

90

77,45

86

Persen


WTP

WTP

100

WTP

WTP

100



100


Sampai dengan 31 Desember 2014, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai 85,92 persen. Realisasi ini meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yang sebesar 83,9 persen. Akan tetapi, realisasi ini masih belum mencapai target, dikarenakan:  Adanya Anggaran optimalisasi Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 300 Miliar yang dibintangi dan harus dilakukan penelaahan oleh BPKP sehingga baru cair pada bulan Juli 2014.  Sesuai dengan surat Menteri Keuangan No. S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L Dalam APBN-P TA 2014, anggaran Kementerian Perindustrian dipotong sebesar Rp. 301.330.784.000,-. Dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran tersebut maka diperlukan revisi dan realokasi anggaran dari masing-masing program yang ada dalam DIPA Kementerian Perindustrian, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan awal bulan Agustus 2014.  Tidak direalisasikannya program konversi BBM ke BBG sebesar Rp. 65,67 Miliar untuk pengadaan konverter kit, karena tidak dibangunnya infrastruktur pendukung berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di beberapa kota yang menjadi target program konversi BBM ke BBG. Untuk

pencapaian

indikator

kedua,

Kementerian

Perindustrian

berhasil

mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas audit Laporan Keuangan tahun 2013, yang telah diraih secara berturut-turut selama 6 (enam)

tahun

sejak

2009.

Hal

tersebut


dicapai

dengan

“Rencana

Aksi 69

mempertahankan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian” yang secara konsisten dan sungguh-sungguh, serta komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Selain itu, Kementerian Perindustrian kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. B. Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun 2014 Pagu anggaran Sekretariat Jenderal pada tahun 2015 yang awalnya sebesar Rp. 731.865.340.000,- mengalami penurunan menjadi Rp. 719.729.044.000,-. Penurunan ini disebabkan oleh dinamika perencanaan dan penganggaran khususnya dalam mencapai sasaran yang merupakan prioritas nasional di lingkungan Kementerian

Perindustrian.

Berdasakan

data

e-monitoring

APBN,

realisasi

penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal pada tahun 2014 mencapai Rp. 653.709.212.000,- atau sebesar 90,83 persen dari pagu anggaran. Secara rinci, penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal seperti pada tabel 3.1. di bawah ini. Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2015 (dalam ribuan rupiah) REALISASI KODE


PAGU

SISA

TOTAL

pers en

701.535.744

637.557.533

90,88

63.978.211

21.342.629

13.845.537

64,87

7.497.092

15.227.493

9.050.824

59,44

6.176.669

2.396.927

2.160.727

90,15

236.200

1.813.771

1.116.236

61,54

697.535

1.824.005

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi Layanan Peraturan Perundangundangan Layanan Bantuan Hukum

1.824.006

Layanan Organisasi Dan Tata Laksana

1.824.007

Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum Dan Organisasi

742.132

421.137

56,75

320.995

1.824.994

Layanan Perkantoran

896.436

831.628

92,77

64.808

1.824.995

Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi Layanan Ketatausahaan & Keprotokolan Pimpinan

209.710

209.678

99,98

32

52.050

51.308

98,57

742

4.110

4.000

97,32

110

38.533.679

36.460.381

94,62

2.073.298

11.431.362

10.993.707

96,17

437.655

1 1824 1.824.001

1.824.996 1.824.997 1825 1.825.001


70

REALISASI KODE


PAGU

TOTAL

pers en

SISA

Layanan Administrasi Kementerian Perindustrian Layanan Kerumahtanggaan, Keamanan Dan Ketertiban Serta Kesehatan Pegawai

3.042.472

2.670.138

87,76

372.334

1.356.196

1.270.486

93,68

85.710

1.825.004

Laporan Kinerja Biro Umum

2.624.892

2.447.112

93,23

177.780

1.825.005

Laporan Kegiatan Pembinaan Sarana Dan Prasarana Kerja

1.773.657

1.537.155

86,67

236.502

1.825.994

Layanan Perkantoran

18.305.100

17.541.784

95,83

763.316

Pengembangan SDM Industri

11.127.383

1084347

96,1

432.065

2.462.627

2.301.795

93,47

160.832

5.123.764

4.973.423

97,07

150.341

2.021.444

1.977.833

97,84

43.611

1.825.002 1.825.003

1826 1.826.001 1.826.002 1.826.003

Dokumen Perencanaan Sdm Dokumen Pengelolaan Urusan Kepegawaian Layanan Manajemen Kinerja Biro Kepegawaian

1.826.994

Layanan Perkantoran

689.325

628.345

91,15

60.980

1.826.995

Kendaraan Bermotor

554.990

552.325

99,52

2.665

1.826.997

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

221.715

208.078

93,85

13.637

101.758.276

98.462.064

96,76

3.296.212

1.108.305

1.081.497

97,58

26.808

5.847.187

5.172.413

88,46

674.774

1.359.743

1.336.539

98,29

23.204

561.986

551.703

98,17

10.283

3.071.823

2.807.794

91,4

264.029

881.610

563.743

63,94

317.867

3.443.321

2.670.876

77,57

772.445

1827

1.827.001 1.827.002 1.827.003 1.827.004 1.827.006

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Bmn Di Lingkungan Kementerian Perindustrian Laporan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Keuangan Peningkatan Kompetensi Sdm Pengelolaan Keuangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Dan Bmn Layanan Pengadaan Barang/jasa (ulp

1.827.008

Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional

1.827.009

Fasilitas Operasional Otorita Asahan

1.827.994

Layanan Perkantoran

85.484.301

84.277.499

98,59

1.206.802

Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

23.779.059

20.491.771

86,18

3.287.288

1.828.001

Dokumen Perencanaan Kementerian Perindustrian

15.662.305

13.508.383

86,25

2.153.922

1.828.002

Laporan Pelaksanaan Program Dan Anggaran Kementerian Perindustrian

2.567.915

2.467.698

96,1

100.217

800.745

338.747

42,3

461.998

3.190.917

2.748.602

86,14

442.315

1.480.251

1.354.213

91,49

126.038

59.580

59.329

99,58

251

17.346

14.798

85,31

2.548

1828

1.828.003 1.828.004 1.828.994 1.828.996 1.828.997

Sdm Perencana Pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran


71

REALISASI KODE

1829 1.829.001


PAGU

TOTAL

pers en

SISA

Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

31.872.312

27.088.004

84,99

4.784.308

Dokumen Inventarisasi Barang/jasa Produksi Dalam Negeri

10.798.798

10.019.854

92,79

778.944

2.345.208

2.154.302

91,86

190.906

860.610

505.240

58,71

355.370

1.829.004

Laporan Evaluasi Dan Manajemen Kinerja Pusat Data Dan Informasi Pembinaan Dan Pengembangan Sdm Dalam Bidang Penyajian Data Dan Informasi Basis Data Yang Mutakhir

2.837.118

1.533.263

54,04

1.303.855

1.829.005

Publikasi Data Industri

370.678

255.968

69,05

114.710

1.829.006

Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Jaringan

485.636

477.737

98,37

7.899

1.829.007

Pengembangan Aplikasi

1.133.290

941.607

83,09

191.683

1.829.008

Pelayanan Informasi Industri

1.146.146

422.070

36,83

724.076

1.829.009

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1.094.960

985.810

90,03

109.150

1.829.994

Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

9.041.014

8.078.201

89,35

962.813

1.657.937

1.613.049

97,29

44.888

100.917

100.903

99,99

14

443.084.650

403.171.258

90,99

39.913.392

21.387.750

20.447.304

95,6

940.446

100.041.299

89.396.096

89,36

10.645.203

13.595.238

12.648.808

93,04

946.430

16.971.465

15.039.306

88,62

1.932.159

12.020.241

10.273.967

85,47

1.746.274

48.758.241

42.433.070

87,03

6.325.171

32.390.635

31.175.825

96,25

1.214.810

175.912.700

160.450.490

91,21

15.462.210

752.090

719.761

95,7

32.330

1.009.508

849.856

84,19

159.652

7.453.259

7.331.230

98,36

122.029

1.829.002 1.829.003

1.829.996 1.829.997 1830 1.830.001 1.830.007 1.830.008 1.830.009 1.830.010 1.830.011 1.830.012

Peningkatan Kualitas Sdm Industri Sdm Aparatur Yang Kompeten Di Bidang Industri Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Sbi Dan Kompetensi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompotensi Penyelenggaraan Pelatihan Ikm Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi

1.830.994

Layanan Perkantoran

1.830.995

1.830.997

Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

1.830.998

Gedung/bangunan

12.792.224

12.405.545

96,98

386.679

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Dan Komunikasi Publik

29.541.655

27.629.477

93,5

1.912.178

5.316.389

4.766.690

89,7

549.699

12.327.296

11.800.087

95,7

527.209

1.830.996

1831 1.831.002

Layanan Manajemen Kinerja Dan Peningkatan Kualitas Hubungan Antar Kelembagaan/dunia Usaha

1.831.003

Sosialisasi/diseminasi/visualisasi/publik asi Dan Pemberitaan

1.831.004

Layanan Informasi Publik

3.997.522

3.797.331

95

200.191

1.831.994

Layanan Perkantoran

6.942.584

6.391.717

92,1

550.867


72

REALISASI KODE

1.831.996 1.831.997 2

OUTPUT / RINCIAN AKUN Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

PAGU

TOTAL

pers en

SISA

819.064

738.081

90,1

80.984

138.8

135.572

97,7

3.228

20.305.283

17.298.602

85,19

3.006.681

20.305.283

17.298.602

85,19

3.006.681

1.376.800

1.324.296

96,16

52.505

1.832.001

Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja Sarana/perlengkapan Kerja

1.832.002

Laporan Barang Milik Negara

460.740

394.503

85,62

66.238

1.832.003

Sarana/perlengkapan Kesehatan

435.000

431.276

99,14

3.724

1.832.004

Bangunan Lainnya

280.000

270.193

96,50

9.807

1.832.995

Kendaraan Bermotor

1.593.940

1.488.530

93,39

105.410

1.832.996


519.000

512.562

98,76

6.439

1.832.997

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

5.927.690

4.095.155

69,09

1.832.535

1.832.998

Gedung/bangunan

9.712.113

8.782.089

90,42

930.024

719.729.044

653.709.212

90,83

66.019.832

1832

TOTAL

Realisasi penyerapan anggaran ini menurunt apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015 yaitu sebesar 90,83 persen. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi nominal, realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 lebih besar dari tahun 2014. Pada tahun 2014, realisasi anggaran mencapai Rp. 653.709.212.000.


73

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Dalam pelaksanaan kinerja sesuai dengan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2015, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian secara garis besar telah berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian s asaran strategis tersebut. Hal ini tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran-sasaran strategis dalam perspektif stakeholder berhasil dicapai Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian dengan nilai capaian sebagian besar lebih dari 100 persen. Begitu juga dengan target kinerja dalam persepektif pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. B. PERMASALAHAN DAN KENDALA Secara teknis, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran strategis telah dijelaskan pada BAB III, sedangkan permasalahan umum yang dihadapi Sekretariat Jenderal selama tahun 2015 antara lain: 1. Adanya permasalahan dalam hal pengukuran capaian, karena perbedaan target kinerja yang disusun di Rencana Strategis 2015-2019 dengan target yang ditetapkan pada saat penandatanganan Perencanaan Kinerja tahun 2015; 2. Adanya capaian yang diukur melebihi 100% yang kemungkinan besar disebabkan target kinerja yang direncanakan terlalu pesimis (jauh lebih rendah) dari kemampuan atau disebabkan terjadi hal – hal yang ada diluar perkiraan; 3. Adanya Kebijakan pembatasan rapat – rapat di luar kantor pada awal tahun 2015 melalui Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 11 Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015

74

tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor yang

menyebabkan realisasi rencana kegiatan 2015 mengalami penundaan

karena dilakukannya penelahaan ulang; 4. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang langkah – langkah penghematan dan pemanfaatan anggaran belanja negara tahun

anggaran

2015

yang

dimanfaatkan

dalam

rangka

penajaman

program/kegiatan prioritas menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal di tahun anggaran 2015. C. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT Berdasarkan permasalahan dan kendala tersebut, rekomendasi dan tindaklanjut yang diambil oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya antara lain: 1. Untuk pengukuran capaian unit eselon II Sekretariat Jenderal berdasarkan pada Perencanaan Kinerja yang telah dibuat dan ditandatangai pada tahun sebelumnya, 2. Peningkatan

kualitas

perencanaan

dan

penganggaran,

dengan

mempertimbangkan adanya penghematan; 3. Lebih khusus, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja yang terkait dengan penetapan sasaran, indikator kinerja dan target agar indikator yang ditetapkan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.


75

PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Eselon I

: Sekretariat Jenderal

Tahun Anggaran

: 2015

Kode SS


1

2


Target

Realisasi

Satuan

Capaian

Satuan

4

5

6

7

8

9

90

90

Persen

100

Persen

SJ.S1.1

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pengendalian industri yang handal dokumen perancanaan

SJ.S1.2

Tingkat kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan

85

85

Persen

100

Persen

SJ.S1.3

Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

80

-

Nilai

-

Persen

2530

3537

Orang/Tahun

139,8

Persen

1600

17832

Orang/Tahun

1114,5

Persen\

4

27

SKKNI/tahun

675

SKKNI


300

285

Orang/tahun

95

Persen

SJ.S2.5

Standar kompetensi SDM aparatur

100

100

Persen

100

Persen

SJ.S2.6


90

84

Persen

93,33

Persen

500

552

Persen

110,4

Persen

88

244

Persen

227,27

Persen

90

92,99

Persen

103,32

Persen

100

93

Persen

93

Persen

95

100

Persen

105,26

Persen

Kode IKU 3

PERSPEKTIF STAKEHOLDERS

SJ.S1

Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal

SJ.S2.2

Terserapnya jumlah lulusan pendidikan vokasi yang profesional bekerja di sektor industri Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri

SJ.S2.3

Jumlah SKKNI di sektor industri

SJ.S2.1

SJ.S2


SJ.S2.4

SJ.S2.7

SJ.S2.8 SJ.S2.9

SJ.S3

Terwujudnya kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional

SJ.S3.1

SJ.S3.2

Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan , teknis industri Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan pendidikan rintisan gelar S2 dan S3 dalam dan luar negeri Tingkat kehadiran pegawai Fasilitasi penyusunan peraturan perundang undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian Fasilitasi penyusunan peraturan perundang undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani


76

SJ.S4

SJ.S5

Tersedianya informasi publik yang aktual dan terpercaya

Terwujudnya pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik


7000

9983

Orang

142,65

Persen

Jumlah informasi industri yang dipublikasikan

40

45

Publikasi

112,5

Persen

83

84,96

Persen

101,78

Persen

83

86,67

Persen

104,42

Persen




100

Persen

Jumlah Renstra & Renja

1

2

Dokumen

200

Persen

SJ. T2.1


85

77,78

Persen

91,51

Persen

SJ. T2.2


35

85,71

Persen

244,89

Persen

Efisiensi energi

35

45,01

Persen

128,6

Persen


85

80

Persen

94,12

Persen

Tersedianya aplikasi (software)

14

11

Aplikasi

78,57

Persen

SJ. T5.1

Tersedianya sistem informasi online

5

4

Paket

80

Persen

SJ. T5.2

Pengguna yang mengakses

1,5 juta

1,7juta

Pengakses

113,33

Persen


4

3,21

Indeks

80,25

Persen

Sertifikasi profesi guru

92

100

Orang

108,69

Persen

; Sertifikasi profesi dosen

72

73

Orang

101,38

Persen

Sertifikasi asessor

20

209

Orang

1000,45

Persen

Program studi (prodi) pada' unit pendidikan yang terakreditasi A dan B

23

23

Prodi

100

Persen

SJ.S4.1 SJ.S4.2

SJ.S5.1

SJ.S5.2

SJ.S5.3

Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian

PERSPEKTIF TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SJ. T1

SJ. T2

SJ. T3

SJ. T4

SJ. T5

SJ. T6

Ditetapkannya rencana strategis dalam pengembanga n industri prioritas dan industri daerah Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana Kementerian Perindustrian Penguatan database industri dan kemampuan analisis data Pengembanga n eGovernment Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal Meningkatnya kualitas pelayanan publik

SJ.T7 Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

SJ. T1.1

SJ. T2.3

SJ. T3.1

SJ. T4.1

SJ.T6.1 SJ.T7.1 SJ.T7.2 SJ.T7.3 SJ.T7.4


77

SJ.T8

SJ.T9

SJ.T10

SJ.T11

SJ.T12

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

Terbangunn ya sistem pengemban gan pegawai

Meningkatn ya sistem dan tata hukum industri serta pelayanan yang berkualitas di bidang hukum dan kebijakan industri Berkembang nya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional

SJ.T7.5


5

8

SJ.T7.6

Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)

5

8

4

4

SJ.T7.7

Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi

32

32

Satuan Kerja

100

90

77,45

Persen

86Persen

Tingkat Kualitas Laporan Keuangan




100

Persen

Formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi Kesesuaian standar kompetensi jabatan Diterapkannya pola karir, mutasi dan promosi yang konsekuen Publikasi produk hukum yang sesuai kebutuhan

90

100

Persen

142,9

Persen

-

-

100

Persen


90

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

LSP dan TUK

160

Persen

Satuan Kerja

100

Persen

Persen

SJ.T8.1

SJ.T9.1


SJ.T9.2

SJ.T10.1 SJ.T10.2

SJ.T10.3 SJ.T11.1

SJ.T11.1


70 70

95

90 persen 100 persen Belum bisa diukur

persen

95

persen

persen

78

KATA PENGANTAR. Syarif Hidayat

Recommend Documents