Sambutan
Kata Pengantar
KATA PENGANTAR
Annual Report Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) 2016 merupakan laporan capaian keberhasilan/prestasi kerja baik mencakup laporan keuangan maupun kinerja PUSAKA selama tahun 2016. Memasuki tahun ke-4 b erdirinya pusat ini, sejalan dengan visi dan misi organisasi PUSAKA untuk terus meningkatkan kinerja dengan berbagai upaya maksimal untuk menghasilkan performa yang tinggi. Tentunya semua dilakukan dengan jerih payah dari semua unsur jajaran di lingkungan PUSAKA yang dengan terus menerus, bahu-membahu mencari bentuk dan terus berinovasi dengan melakukan terobosan-terobosan untuk mendapatkan hasil terbaik dengan segala keterbatasan yang ada. Lingkungan stratejik yang terus berubah, organisasi yang terus bergulir secara dinamis untuk mengejar tuntutan perubahan yang demikian cepat, membuat seluruh jajaran dan elemen organisasi berpikir dan bekerja keras untuk dapat
SAMBUTAN memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder maupun Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai induk organisasi yang secara mekanis membangun performa dan kinerja yang maksimal. Gambaran obyektif terhadap capaian-capaian PUSAKA dalam menjalankan fungsinya sebagai unit yang mempunyai kewenangan dalam membina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) terlihat jelas dengan berbagai kegiatan yang diwujudkan selama tahun 2016 dan diarahkan pada peningkatan jumlah Analis Kebijakan (AK) dan pembuatan kebijakan teknis sebagai panduan dalam pelaksanaan pembinaan. Berbagai upaya membangun jejaring dilakukan dalam setiap kesempatan u ntuk mempercepat pencapaian - pencapaian tujuan dan sasaran selama 2016. K nowledge Management, Knowledge Sharing dan Capacity Building adalah capaian-capaian yang patut dicatat sebagai hasil networking ini. Dengan penuh ucapan syukur, saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam seluruh siklus kinerja PUSAKA selama satu tahun dan memberikan warna tersendiri dalam dinamika PUSAKA yang terus bergulir ke depan menantang zaman. Kepala Pusat Pebinaan Analis Kebijakan,
Tantangan zaman menuntut LAN sebagai think thank dari penyelenggara pemerintah yang bersaing mengikuti kompetisi kelas dunia (world class). Sejalan dengan tuntutan akan kompetensi sumber daya aparatur manusia yang semakin tinggi, JFAK diciptakan sebagai salah satu jabatan fungsional yang secara signifikan akan bersinergi dalam mempengaruhi kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Sebagai sebuah organisasi yang masih relatif baru PUSAKA menjadi perhatian dari seluruh elemen LAN sebagai organisasi yang secara mekanis terus berputar mengikuti arah dan visi organisasi. PUSAKA menjadi elemen penting dan strategis dalam membangun, m ewujudkan jabatan fungsional ini, sesuai dengan amanah yang diembannya menjadi unit pembina. Berbagai upaya dilakukan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai kontribusi dalam rangka membangun, membentuk sosok-sosok aparatur JFAK yang profesional dan kompeten. Tanggung-
jawab yang diemban menuntut performa kinerja yang tinggi. Kinerja PUSAKA telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap capaian kinerja LAN secara komprehensif. Setiap jejak dan langkah PUSAKA dengan seluruh kekuatan tenaga, pikiran dan kerja keras yang tiada henti dilakukan untuk mendapatkan sasaran sosok-sosok JFAK yang profesional. Untuk mewujudkan sosok-sosok aparatur kelas dunia tentu akan menghadapi tantangan dan dinamika lingkungan yang terus bergerak dinamis, sehingga perlu diantisipasi untuk kinerja untuk kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah terlibat pimpinan dan seluruh jajaran PUSAKA dituntut untuk terus m emberikan performa yang maksimal untuk mendapatkan capaian yang lebih baik. Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Muhammad Taufiq
Erna Irawati
01
Annual Report 2016
Annual Report 2016
02
Gambaran Umum
Logo PUSAKA
Gambaran Umum
Logo PUSAKA
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) salah satu unit di bawah Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan, LAN RI bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), penyusunan dan pengembangan sistem informasi analis kebijakan, serta pemberian bantuan dan teknis administratif kepada pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. Pusaka terus berupaya memperkuat eksistensinya dalam melaksankan tugas dan fungsinya di bidang pembinaan Analis Kebijakan.
VISI PUSAKA
“Menjadi Oasis Bagi Pengembangan Analis Kebijakan di Indonesia”
Filosofi OASIS
Sebagai Oasis, PUSAKA menjadi instansi pembina JFAK yang terpercaya dan akan terus tumbuh dengan optimis untuk mengembangkan Analis Kebijakan yang berkualitas dengan membawa nilai – nilai Integritas, Profesional, Inovatif, dan Peduli.
Misi PUSAKA
1. Melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang kredibel 2. Memperkuat jejaring kerja dengan stakeholders untuk penguatan kompetensi Analis Kebijakan 3. Menjadi jembatan penghubung bagi Analis Kebijakan yang tersebar di berbagai institusi publik dan swasta/perguruan tinggi 4. Melakukan konsultasi, asistensi dan advokasi bagi pembinaan Analis Kebijakan 5. Mengembangkan kapasitas internal
03
Annual Report 2016
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) sebagai instansi pembina JFAK yang terpercaya akan terus tumbuh secara dinamis dan optimis untuk mengembangkan Analis Kebijakan yang berkualitas
ARTI LOGO PUSAKA
1. Lingkaran kuning melambangkan optimisme PUSAKA untuk m engembangkan Analis Kebijakan yang berkualitas 2. Lingkaran hijau melambangkan semangat PUSAKA untuk terus tumbuh dan terus memperbaiki layanan sebagai instansi pembina JFAK 3. Lingkaran biru melambangkan komitmen PUSAKA dalam menjaga k epercayaan sebagai instansi pembina JFAK 4. Gambar orang dengan warna biru melambangkan komitmen PUSAKA u ntuk mengembangakan Analis Kebijakan yang terpercaya dalam melakukan perbaikan kualitas kajian kebijakan 5. Gambar orang dengan warna oranye melambangkan komitmen PUSAKA untuk mengembangkan Analis Kebijakan yang memiliki rasa percaya diri untuk berkontribusi positif dalam memperbaiki kualitas kajian kebijakan 6. Gambar orang dengan warna kuning melambangkan komitmen PUSAKA untuk mengembangkan Analis Kebijakan yang memiliki optimisme untuk terus memperbaiki kualitas kajian kebijakan sesuai dengan bidang kepakarannya
1
Warna hijau memberikan kesan damai, harmonis dan terus tumbuh
3
2
Warna kuning memberikan kesan hangat, jelas dan sikap optimis
4
Annual Report 2016
Warna biru memberikan kesan kepercayaan, kekuatan, dan dapat diandalkan. Warna oranye memberikan kesan percaya diri, ramah dan penuh energi
04
Personil PUSAKA
Kapasitas PUSAKA
Kapasitas PUSAKA
Personil PUSAKA
PERSONIL PUSAKA
Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) merupakan unit pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) yang berada di Lembaga Administrasi Negara. PUSAKA di pimpin oleh seorang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) yaitu kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan yang membawahi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Seleksi dan Pengembangan, Bidang Pemantuan dan Evaluasi, dan Bagian Administrasi. Masing-masing bidang memiliki 4-5 staf dengan variasi usia dan masa kerja yang berbeda.
Total Pegawai PUSAKA
1 Orang JPT Pratama
3 Orang Jabatan Adminstrator
Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm
Kebijakan Publik KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
13 Orang Staf
Al Zuhruf, S.Sos., M.Si
Junior
< 30 tahun tahun (7 orang)
05
Mature
31 – 49 tahun (5 orang)
KEPALA BIDANG seleksi KEPALA BIDANG evaluasi dan pengembangan ANALis Kebijakan dan pemantauan ANALis Kebijakan
Senior
Administrasi Publik
50 – 55 tahun (6 orang) Annual Report 2016
Annual Report 2016
Meita Ahadiyati K, S.Si., MPP
Kebijakan Publik Statistik
Erna Noviyanti, S.Sos., M.Si
Kebijakan Publik
06
Personil PUSAKA
bidang seleksi dan pengembangan
bagian administrasi arsiparis pelaksana
Galuh Nariswari, A.Md
Administrasi dan Kearsipan
pengelola keuangan
Endang Purwanti
Keuangan
pengelola data dan informasi
PENGADMINISTRASI UMUM
Sulistio Satrio Firdaus, S.Pd
Supinah, S.Sos
Teknologi Informasi
07
Personil PUSAKA
Administrasi Annual Report 2016
pengadministrasi data dan informasi
Herawati, SAP
Administrasi
Penegelola administrasi pengembangan analis KEBIJAKAN
Ike Yuliami, S.Pd., ME
Kebijakan Publik
PENGELOLA ADMINISTRASI SELEKSI ANALIS KEBIJAKAN
PENGELOLA ADMINISTRASI SELEKSI ANALIS KEBIJAKAN
Aldhino Niki Mancer, S.IP
Toofik Dwi Nugroho, S.Sos
Kebijakan Publik
Administrasi Publik
Annual Report 2016
08
Personil PUSAKA
Personil PUSAKA
memperkenalkan
bidang evaluasi dan pemantauan PEMROSES EVALUASI ANALIS KEBIJAKAN
Pengelola administrasi evaluasi dan penempatan analis kebijakan
Syamsuarman, S.Sos., M.Si
Ratno Budihartono, S.Kom
Administrasi Publik
Teknologi Informasi
Pengadministrasi data dan informasi
Sudarto, SE
Administrasi
09
pengelola bahan pemantauan analis kebijakan
Agit Kristiana, S.AP
Kebijakan Publik
HALO.... SAYA SAKA
Pengelola bahan pemantauan analis kebijakan
Eron Gustaman, S.Pd
Pemantauan Analis Kebijakan Annual Report 2016
Annual Report 2016
10
E-Production PUSAKA
Personil PUSAKA
E-Production PUSAKA E-Production adalah semua produk yang dihasilkan oleh Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) yang dikemas dalam bentuk media elektronik, semua produk tersebut dapat diakses melelaui media sosial PUSAKA dan Knowledge Management (KM) 8.7. Selain itu, E-Production PUSAKA yaitu policy note dapat dibaca di kompasiana.com. E-Production bertujuan untuk menyebarluaskan knowledge kepada para stakeholder sehingga akses untuk mendapatkannya menjadi lebih mudah.
Media Sosial PUSAKA
Komunitas @AnalisKebijakan Analis Kebijakan
[email protected] Analis Kebijakan
[email protected]
www.lan.go.id www.pusaka.lan.go.id
Policy Brief
Strategi Penataan Kebijakan Nasional
Utopia Analis Kebijakan dalam Organisasi Pemerintah
Menyemai Perubahan Agen Kebijakan Publik
Policy Note
11
Annual Report 2016
Annual Report 2016
Membendung Kampanye Negatif di Media Sosial
“Arisan Air“ di Kota Kembang
Policy Note Tarik Ulur Ujian Nasional
Dilema Hak dan Kewajiban PNS dalam Perbaikan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat
12
E-Production PUSAKA
E-Production PUSAKA Knowledge Management 8.7
Data Analis Kebijakan
Dokumen Kebijakan
Produk Analis Kebijakan
Indeks Kualitas Kebijakan
Discussion Point
Learning Box (Bekerja sama dengan Pusat Kajian Reformasi Administrasi)
Video Publikasi Modul Pelatihan Analis Kebijakan
Indeks Kualitas Kebijakan
Tutorial Knowledge Management (KM) 8.7
Opening Paragraph Pelatihan Case Study Writing Guidance Penulisan Policy Note Komponen dan Kriteria Kualitas Policy Brief
13
Proyek Inovasi (OASIS PUSAKA)
Kampanye Anti Korupsi Annual Report 2016
Penghargaan
Media Highlight
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan mendapatkan penghargaan sebagai Finalis (peringkat 10 besar) dalam lomba inovasi LAN. Dengan judul inovasi KM 8,7 ( Knowledge Management 8.7)
MEDIA HIGHLIGHT Judul Berita LAN Sosialisasikan Jabatan Analis Kebijakan Di Lampung https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2016-09/ lan-sosialisasikan-jabatan-analis-kebijakan-lampung/
01 September 2016 Judul Berita LAN Luncurkan Asosiasi Analis Kebijakan http://www.beritasatu.com/pelangi-ramadan-2016/ nasional/384523-lan-luncurkan-asosiasi-analis-kebijakan
09 September 2016 Judul Berita Tak Sebatas Pejabat Struktural, PNS Juga Bisa Jadi Pejabat Fungsional
KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) 8.7
https://sumateradeadline.co.id/2016/09/16/tak-sebatas- pejabat-struktural-pns-juga-bisa-jadi-pejabat-fungsional/
16 September 2016 Judul Berita Pejabat Fungsional, Jabatan Yang Strategis dan Aman http://www.nuansakita.com/peristiwa/16092016/pejabatfungsional-jabatan-yang-strategis-dan-aman/
16 September 2016 Judul Berita LAN RI Gelar Sosialisasi Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan http://www.laskarwongkito.com/lan-ri-gelar-sosialisasi- kebijakan-teknis-jabatan-fungsional/
16 September 2016
15
Annual Report 2016
Annual Report 2016
16
Media Highlight
Media Highlight
MEDIA HIGHLIGHT
MEDIA HIGHLIGHT
Judul Berita
Koran Kompas
Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia: Meningkatkan Kebijakan Publik, Mengurangi Pemborosan Anggaran Negara
Judul Berita
http://www.ksi-indonesia.org/id/index.php/news/2016/09/19/67/ asosiasi-analis-kebijakan-indonesia-meningkatkan-kebijakan-p ublikmengurangi-pemborosan-anggaran-negara.html
Perlu Sinergi Mendorong Kiprah Perempuan
19 September 2016 Judul Berita
22 Desember 2016
Usulan Full Day School Dikritik http://www.suarasurabaya.net/print_news/Kelana%20 Kota/2016/178405-Usulan-Full-Day-School-Dikritik
06 Oktober 2016
Koran Republika
Judul Berita
Judul Berita
Erna Irawati : Perlu Dibangun Mekanisme Pelaporan Keuangan dan SPJ Yang Lebih Fleksibel dan Berbasis Trust
Wanita Karier tak Dihambat
http://www.kordanews.com/index.php/2016/11/04/ernairawati-perlu-dibangun-mekanisme-pelaporan-keuangan-
dan-spj-yang-lebih-fleksibel-dan-berbasis-trust/
22 Desember 2016
04 November 2016 Judul Berita Komitmen Pemerintah Tingkatkan Perempuan dalam Kebijakan Publik @jurnalperempuan
http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/komitmenpemerintah-tingkatkan-perempuan-dalam-kebijakan-publik/
Seminar Peran Perempuan dlm Kebijakan Publik
21 Desember 2016 Judul Berita LAN Dorong Sertifikasi Standar Kompetensi Analis Kebijakan
Di Tweet pada 21 Desember 2016
https://m.tempo.co/read/news/2016/12/21/173829523/ lan-dorong-sertifikasi-standar-kompetensi-analis-kebijakan
@DubesAustralia Embassy’s Nicola Nixon opens today’s @analiskebijakan talk show on the role of women in public policy: Women’s voices are crucial”.
Di Tweet pada 21 Desember 2016
21 Desember 2016
17
Annual Report 2016
Annual Report 2016
18
Kaleidoskop 2016
KALEIDOSKOP PUSAKA Penyusunan Kebijakan Teknis JFAK
JANUARI
FEBRUARI
April
MEI
Launching Knowledge Management 8.7 (KM 8.7) dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
Annual Report 2016
MARET Pelatihan Case Study Writing (Kerjasama dengan AIPEG dan Tempo Institute)
Pelatihan Calon Analis Kebijakan (Kerjasama dengan Pusdiklat TF)
Uji Kompetensi Pengangkatan Pertama
Lokakarya Nasional
Pengembangan Website PUSAKA
Workshop Pembentukan Organisasi Profesi Analis Kebijakan
Workshop Utilisasi JFAK Dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
20
Knowledge Sharing “Building Competence of Government Policy Analyst” di Bangkok, Thailand
Talkshow dengan tema “Peran Perempuan dalam Kebijakan Publik di Indonesia” sekaligus pelantikan pengurus AAKI
DESEMBER
Launching Organisasi Profesi Analis Kebijakan dan Peresmian Formatur Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)
Mini Pameran Produk - Produk Kajian Kebijakan
Penyusunan Draft Bahan Pelatihan Khusus dan Lanjutan JFAK
Uji Publik Draft Kebijakan Teknis JFAK di Univ. Andalas dan Univ. Diponegoro
Bangladesh Government Delegates Visit to National Institute of Public Administration (NIPA)
DAFTAR ISI
NOVEMBER
Launching Forum Discussion Point Analis Kebijakan di KM 8.7
OKTOBER Talkshow Komunikasi Dalam Kebijakan Publik
Pembahasan Instrumen Utilisasi Analis Kebijakan
Sosialisasi JFAK
SEPTEMBER
AGUSTUS
Kaleidsokop
Highlight Kegiatan
21
Uji Publik Etika Profesi, Kode Etik, dan AD/RT Organisasi Profesi Analis Kebijakan
JUNI
Uji Publik Draft Perkalan Petunjuk Teknis Melalui Media Sosial PUSAKA
JULI Annual Report 2016
Kemitraan
35
Kata Pengantar
1
Kata Sambutan
2
KSI
36
AIPEG
39
Gambaran Umum
3
41
Logo PUSAKA
4
Pusdiklat TF
Kapasitas PUSAKA
5
Personil PUSAKA
6
E-Production PUSAKA
12
Penghargaan PUSAKA
14
Media Highlight
Kaleidoskop PUSAKA Piloting Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
Kemitraan
Kegiatan Lain PUSAKA
43
Statistik PUSAKA
47
Milestone PUSAKA
54
16 19
Highlight Kegiatan PUSAKA 23 Penyusunan Kebijakan Teknis 24 Uji Kompetensi
27
Sosialisasi JFAK
28
Fasilitasi Organisasi Profesi JFAK
30
Utilisasi JFAK
33
Annual Report 2016
2225
Kebijakan Teknis
PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS
Perkalan No. 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis Kebijakan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perkalan) t entang Petunjuk Teknis Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis K ebijakan disusun untuk memberikan panduan dan kesamaan persepsi antara Analis Kebijakan dan Tim penilai tentang Rincian kriteria, sub-kriteria, dan bukti pada masing-masing penilaian kualitas hasil kegiatan Analis Kebijakan.
Sehingga secara spesifik, Perkalan ini dapat memberikan acuan kepada Analis kebijakan dan Tim Penilai dalam penilaian kualitas hasil kegiatan Analis K ebijakan.
Annual Report 2016
24
Kebijakan Teknis
Kebijakan Teknis
PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS
KEBIJAKAN TEKNIS (2013 - 2016) 01
Perkalan No. 15 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Analis Kebijakan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 45 Tahun 2013, Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya
02 03 04
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perkalan) ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Analis Kebijakan, sehingga terdapat persamaan pemahaman dan persepsi dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sehingga diperoleh Analis Kebijakan yang kompeten dalam melakukan kajian dan analisis kebijakan.
05
06 07 08
Perkalan No. 14 Tahun 2016 Tentang P etunjuk Teknis Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis K ebijakan
09
25
Annual Report 2016
Annual Report 2016
26
Uji Kompetensi
Sosialisasi JFAK
TUJUAN Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan analis kebijakan yang kompeten dalam melakukan kajian dan analisis kebijakan. P enyelenggaraan Seleksi Calon Analis K ebijakan terdiri dari seleksi administrasi dan uji k ompetensi. Seleksi administrasi d ilakukan untuk mengecek validitas dan kesesuaian p ersyaratan administrasi dari calon analis kebijakan. Sedangkan uji kompetensi dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan a nalisis dan politis calon analis kebijakan. Pelaksanaan seleksi JFAK melalui jalur pengangkatan pertama diharuskan mengikuti pelatihan CAK (yang diselenggarakan dengan bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional) dan uji kompetensi berupa wawancara. Hasil dari kegiatan ini adalah terseleksinya pemangku JFAK sebanyak 29 orang.
UJI KOMPETENSI STATISTIK UJI KOMPETENSI JFAK 2016 Calon AK yang Direkomendasikan
29
Lulus Seleksi Administrasi
SOSIALISASI JFAK TUJUAN • Untuk menginformasikan JFAK ke Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sehingga lebih banyak K/L/D yang mengetahui tentang JFAK, • Untuk memberikan informasi kebijakan-kebijakan terkait JFAK kepada K/L/D dalam melakukan pembinaan JFAK, • Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan analis kebijakan agar dapat melaksanakan tugas Analis Kebijakan sesuai dengan perkembangan lingkungan pekerjaan. Hasil dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya peraturan, pedoman teknis JFAK ke K/L/D
SEBARAN SOSIALISASI JFAK
62
Lulus Uji Kompetensi
29
Lulus Pelatihan Calon Analis Kebijakan
29
27
Annual Report 2016
Annual Report 2016
28
Fasilitasi Organisasi Profesi
Sosialisasi JFAK
ADVOKASI JFAK
FASILITASI ORGANISASI PROFESI
Fasilitasi Pembentukan Organisasi profesi Analis Kebijakan dilaksanakan bulan April s.d. September 2016. Tujuan dari kegiatan ini adalah terbentuknya organisasi profesi analis kebijakan dan s asarannya adalah tersusunnya A nggaran Dasar, A nggaran Rumah Tangga dan Kode Etik organisasi profesi analis k ebijakan. Hasil kegiatan ini adalah terbentuknya Organisasi Profesi A nalis Kebijakan yang bernama Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) beserta dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik. AAKI resmi diluncurkan pada 0 9 September 2016. Sedangkan p elantikan pengurus dilakukan pada tanggal 21 D esember 2016 bersamaan dengan talkshow “Peran Perempuan Dalam Kebijakan Publik di Indonesia”.
29
Annual Report 2016
Annual Report 2016
30
Fasilitasi Organisasi Profesi
Fasilitasi Organisasi Profesi
VISI AAKI Terwujudnya kebijakan berkualitas dan akuntabel yang b erorientasi pada kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
MISI AAKI 1. Mendorong tumbuhnya profesionalisme analis kebijakan, baik dalam taraf nasional maupun internasional. 2. Berperan aktif dalam melakukan kajian, analis, dan memberikan informasi, saran, serta rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada penentu kebijakan. 3. Meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi profesi. 4. Melaksanakan kerjasama dan advokasi kebijakan dengan penentu kebijakan dan masyarakat.
Tujuan Berdirinya AAKI 1. Mewujudkan analis kebijakan yang profesional, berintegritas dan mampu berkontribusi dalam kebijakan nasional maupun internasional; 2. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjawab isu strategis dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Menyampaikan saran dan rekomendasi kebijakan melalui advokasi; 4. Menjamin kompetensi profesi Analis Kebijakan; 5. Membangun kerjasama dan sinergitas dengan penentu kebijakan dan masyarakat
31
Annual Report 2016
Pelantikan Pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia Talkshow “Peran Perempuan dalam Kebijakan Publik di Indonesia” dan Pelantikan Pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia diadakan pada tanggal 21 Desember 2016. Acara ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh p eran wanita dalam proses p embuatan kebijakan dan membuka wawasan melalui pengalaman-pengalaman narasumber dalam proses kebijakan. Acara ini dihadiri oleh berbagai Narasumber yaitu Prof. Dewi Fortuna Anwar, M.A., Ph.d, Sri Hadiati Wara Kustriani, SH. MBA (Sekretaris Utama LAN), DR. Sri Budi Eko Wardani, dr. Cellica N urrachdiana. Bertindak sebagai moderator adalah Donna Agnesia. Hasil dari pelantikan ini menetapkan Ketua Umum AAKI yaitu Drs. Riyadi Santoso, M.Si., Wakil Ketua Umum AAKI yaitu Dr. S akdullah, ST., M.Sc., Sekretaris Jenderal AAKI yaitu Aflakhur Ridho, ST.M.Sc., P.Hd dan Wakil Sekretaris Jenderal AAKI yaitu Dr. Indira Santi Kertabudi, M.Si.
Annual Report 2016
32
Utilisasi JFAK
Utilisasi JFAK
GRAFIK UTILISASI JFAK di K/L/D TAHUN 2016
• • • •
>90 >70-90 >50-70 0-50
: sangat siap : siap : cukup siap : tidak siap
Grafik di atas memperlihatkan sebagian besar K/L/D yang menjadi lokus penelitian berada dalam kondisi tidak siap (50%), cukup siap (25%) dan kategori siap (12,5%). Selain itu masih terdapat 12,5% tidak memberikan keterangan apapun (Pemkab Sukabumi dan Pemkot Salatiga).
UTILISASI JFAK
Rekomendasi Kegiatan utilisasi merupakan kegiatan yang dilakukan PUSAKA sebagai unit pembina Analis Kebijakan dalam rangka mengetahui kontribusi Analis Kebijakan secara nyata terhadap kinerja organisasi di K/L/D serta memberikan kontribusi kemanfaatan AK. Tujuan dari kegiatan Utilisasi adalah diperolehnya informasi dari stakeholder tentang faktor-faktor yang mempengaruhi k emanfaatan Analis kebijakan di K/L/D dan merumuskan strategi peningkatan peran A nalis Kebijakan pada K/L/D. Pada kegiatan ini dilakukan survei lapangan untuk mengeksplorasi kemanfaatan Analis Kebijakan. Hasil atau output kegiatan adalah laporan kegiatan dan policy brief.
33
Annual Report 2016
1. LAN yang salah satunya memiliki fungsi dalam advokasi AK, perlu mengembangkan strategi baru dalam dimensi organisasi, misalnya: • sosialisasi cara penghitungan kebutuhan/ formasi AK, • sosialisasi tentang peran dan fungsi JFAK dalam organisasi. 2. Kementerian PAN dan RB membuat surat edaran ke K/L/Pemda untuk memperkuat peran AK dalam posisi-posisi kunci proses kebijakan publik di instansi masing-masing. 3. Kementerian/Lembaga/Pemda melakukan transformasi budaya dalam proses perumusan kebijakan, serta penyiapan berbagai “infrastruktur keberadaan AK di K/L/Pemda” Annual Report 2016
34
Kemitraan
Knowledge Sector Initiative (KSI)
Sebuah program kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah federal Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia yang bertujuan u ntuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia melalui kebijakan publik yang berbasis pada penelitian, analisa dan bukti. Dukungan KSI kepada PUSAKA telah dimulai sejak 2014, baik m elalui p elatihan fasilitator, perkuliahan umum dan lokakarya baik di Indonesia m aupun di luar negeri (Australia dan Bangkok).
Annual Report 2016
36
Kemitraan Penulisan Cerita Perubahan
Launching Knowledge Management (KM) 8.7 (23 Mei 2016)
Penulisan cerita perubahan PUSAKA mengambil tema “Tumbuhnya Kultur Berbagi Pengetahuan di Lembaga A dministasi Negara” dan cerita perubahan merupakan hasil dari bimbingan teknis (bimtek) penulisan cerita perubahan.
Launching Knowledge Management 8.7 (KM 8.7) ini dilakukan dengan mengundang beberapa narasumber a ntara lain pakar Knowledge Management yaitu Sharief Natanegara (KSI). KM 8.7 dapat diakses melalui h ttp:/:pusaka.lan.go.id dan dapat digunakan sebagai s haring pengetahuan untuk stakeholder dan umum.
Knowledge Sharing “Building Competence of Governement Policy Analyst” di Bangkok, Thailand
Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD : Peran dan Pengembangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. ( 9 Juni 2016 )
Knowledge sharing ini ditujukan untuk memperkaya penulisan odul pelatihan bagi pejabat fungsional m analis k ebijakan. Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi p emerintah dan p erguruan tinggi d i Bangkok, Thailand.
FGD ini diselenggarakan berkerjasama dengan KSI pada tanggal 19 Juni 2016 dengan mengundang para A nalis Kebijakan dan Narasumber yang kompeten seperti Eko P rasojo dan A nwar Sanusi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan tentang peran Analis Kebijakan untuk organisasi profesi analis kebijakan.
Penulisan Bahan Pelatihan Analis Kebijakan Khusus dan Lanjutan
Talkshow Komunikasi dalam Kebijakan Publik dan Launching Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (09 September 2016) Talkshow ini diadakan bekerjasama dengan KSI. T alkshow ini ilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan d tentang komunikasi dalam kebijakan publik. Talkshow yang dihadiri oleh Narasumber yang kompeten antara lain Gretta Nabbs-Keller (University of Queensland), H. Mochamad A nton (Bupati Malang), Raden Pardede (Wakil Ketua Umum KADIN), Dr. Muhammad Taufiq, DEA (Deputi Bidang Kajian Kebijakan) dengan moderator Desi Anwar (CNN Indonesia) dan juga mengundang para Analis Kebijakan Indonesia. Dalam acara ini juga diadakan launching Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia.
Talkshow “Peran Perempuan Dalam Kebijakan Publik di Indonesia “ dan Pelantikan anggota pengurus AAKI (21 Desember 2016)
37
Talkshow dengan tema “Peran Perempuan Dalam K ebijakan P ublik di Indonesia” dilaksanakan pada 21 Desember 2016 d ihadiri oleh Narasuber Perempuan seperti Prof. Dewi Fortuna Anwar, M.A., Ph.D (Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden RI), Sri Hadiati Wara Kustriani, SH., MBA (Sekretaris Utama LAN), DR. Sri Budi Eko Wardani (Direktur Pusat Kajian Politik UI) dan dr. Cellica Nurrachdiana (Bupati Karawang). Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang k eterlibatan peran perempuan dalam kebijakan publik. Hasil kegiatan ini t erbentuknya kepengurusan resmi AAKI.
Annual Report 2016
Tujuan dari penyusunan bahan pelatihan Analis K ebijakan Khusus dan Pelatihan Analis Kebijakan Lanjutan Ini adalah terciptanya P elatihan Analis Kebijakan yang berkualitas. Pelatihan Khusus Analis Kebijakan diselenggarakan untuk penguatan kompetensi Analis Kebijakan yang diangkat melalui proses inpassing dan pengangkatan dari jabatan lain, sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai Analis Kebijakan, sedangkan Pelatihan A nalis Kebijakan Lanjutan diselenggarakan untuk memberi bekal lanjutan bagi Analis Kebijakan sehingga mampu menjalani tugas Analis Kebijakan Ahli Utama sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Penulisan bahan pelatihan dikerjakan
melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: • Workshop penulisan awal bahan pelatihan Analis Kebijakan, 27-28 Oktober 2016 di MAP UGM - Yogyakarta • Review penulisan bahan pelatihan Analis Kebijakan, 17 November 2016, di PPLPN LAN – Jakarta • Knowledge Sharing “Building Competence of Governement Policy Analyst” di Bangkok, Thailand • Paparan bahan pelatihan AK, 19-20 Desember 2016, di Bogor • Selanjutnya akan diadakan review penulisan pada bulan Januari 2017 dan finalisasi akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017
Annual Report 2016
38
Kemitraan
Kemitraan
Penyelenggaraan Pelatihan Penulisan Studi Kasus (Case Study Writing) Kerjasama dengan AIPEG salah satunya diwujudkan dengan Pelatihan Case Study Writing yang diselenggarakan pada tanggal 4 April 2015 s.d. 1 5 November 2016. T ujuan dari Pelatihan ini adalah memberikan pembekalan pengetahuan, keterampilan dan meningkatkan kemampuan penulisan studi kasus kepada peserta berdasarkan kaidah penulisan yang benar dan berkualitas. Adapun pengajar/mentor yang memberikan pembekalan s elama pelatihan berlangsung berasal dari Tempo Institute.
Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)
Delapan (08) Case Study yang Dihasilkan 1. Kartel Asosiasi Semen Indonesia-Ciptakan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat? 2. Privatisasi VS Non–Provatisasi: Simalakama Penyediaan Air Bersih DKI. 3. Tobaco Control: Mengurai Dilema Formulasi Kebijakan Cukai. 4. Mismatch Pembiayaan Dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. 5. Gejolak Perijinan Taksi Online dan Kompetisi Bisnis Transportasi di Era Digital Indonesia. 6. Tarik Ulur Pengembangan Blok Masela (Onshore vs Offshore). 7. Payment Gateway Pelayanan Paspor: Inovasi vs Regulasi. 8. Industri Taksi di Era Digital (jilid 2) Menuju Persaingan Sehat?
Fasilitas kemitraan antara Pemerintah Australia (melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan) dan Pemerintah Indonesia. AIPEG m emiliki misi di Indonesia untuk m eningkatkan kualitas m anajemen ekonomi pemerintah Indonesia dan melalui ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan berbasis ekonomi, efisien dan peningkatan pengumpulan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. AIPEG responsif terhadap kebutuhan berbagai instansi yang bertanggung jawab untuk bidang k ebijakan.
Peserta 30 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai K/L/D.
39
Annual Report 2016
Annual Report 2016
40
Kemitraan
Kemitraan
Penyelenggaraan Pelatihan Calon Analis Kebijakan SesuaiTahapan pelaksanaan seleksi JFAK melalui jalur pengangkatan pertama, calon analis kebijakan diharuskan mengikuti dan lulus Pelatihan Calon Analis Kebijakan. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional (Pusdiklat TF).
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
Kerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional (Pusdiklat TF) dilakukan dalam kegiatan Pelatihan Calon Analis Kebijakan. Peserta Pelatihan Calon Analis Kebijakan yang diselenggarakan pada tahun 2016 berjumlah 29 orang yang berasal dari Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Arsip Nasional Republik Indonesia, DPR-RI, Kementerian Koordinator Bidang P olitik, H ukum, dan Keamanan, dan Kementerian Sosial.
41
Annual Report 2016
Annual Report 2016
42
Kegiatan Lain
Pengajuan Tunjangan Fungsional JFAK
Hasil Kegiatan 1. Penghitungan FES JFAK : pembahasan dengan Kedeputian SDM Kementerian PAN dan RB. 2. Pengusulan Tunjangan JFAK oleh Kepala LAN kepada Menteri PAN dan RB dengan surat No. 3408/K.I/PPP.01.3, tgl 26 Okt 2015. 3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 Juni 2016 No. B/2334/M.PANRB/6/2016 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK Penetapan Grading). 4. Surat No. B/2502.I/M.PANRB/7/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal Persetujuan Prinsip Besaran Tunjangan JFAK ke Menteri Keuangan. 5. Pelaksanaan Job Assesment kepada Pemangku JFAK (Pelaksanaan Job Assesment dalam rangka Job Pricing melalui Survei Wawancara kepada pemangku JFAK pada tanggal 20 - 21 Oktober 2016) tanggal 20 - 21 Oktober 2016. 6. Surat Kementerian Keuangan Nomor S-104/,K.02/2016 tentang P ersetujuan Prinsip Besaran Tunjangan Fungsional Analis Kebijakan pada tanggal 2 8 November 2016 7. Tunjangan Fungsional JFAK sampai Desember 2016 masih dalam proses penetapan Peraturan Presiden.
Annual Report 2016
44
Kegiatan Lain
Kegiatan Lain
Piloting IKK (Indeks Kualitas Kebijakan). IKK adalah suatu instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan di Indonesia secara mudah, efektif dan mudah digunakan baik P emerintah Pusat maupun Daerah.
Media Visit, ke Jakarta Post Dalam Rangka Publikasi JFAK.
Menerima delegasi pemerintah Bangladesh, dalam rangka mendapatkan informasi dan b erbagi pengalaman dengan LAN dalam pengembangan JFAK.
Bimtek penulisan policy brief yang diadakan pada 24 September 2016 di Kementerian Hukum dan HAM.
Uji Publik Draft Kebijakan Teknis JFAK di Universitas Andalas, Universitas Diponegoro dan di media sosial PUSAKA.
Audiensi ke CNN TransTV dalam rangka Talkshow Komunikasi dalam Kebijakan Publik.
45
Annual Report 2016
Annual Report 2016
46
Statistik
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama
Annual Report 2016
48
Statistik
Statistik
Tabel Jumlah Analis Kebijakan
Tabel PAGU Anggaran
49
Annual Report 2016
Annual Report 2016
50
Statistik
Statistik
Statistik JFAK Lulus Seleksi Administrasi Inpassing
Statistik JFAK
Uji Kompetensi Inpassing [VALU [VALU E] E]
Pelatihan Calon Analis Kebijakan [VALU E]
28 17
62
Pengangkatan Pertama (pilot project) Pengangkatan Pertama 2015 (Kominfo)
Inpassing 2014 Inpassing 2015 Tahap Pertama Inpassing 2015 Tahap Kedua
Lulus Seleksi Administrasi Pengangkatan Pertama
Lulus Seleksi Administrasi Pengangkatan Pertama
Uji Kompetensi Pengangkatan Pertama 2016* Inpassing [VALU [VALU E] E]
Uji Kompetensi Inpassing
[VALU E]
Lulus Seleksi Administrasi Pengangkatan Pertama
Inpassing 2014 Inpassing 2015 Tahap Pertama Lulus Seleksi Administrasi Pengangkatan Inpassing 2015 Pertama Tahap Kedua
28 62
17
28
Pengangkatan Pertama (pilot project) Pengangkatan Pertama 2015 (Kominfo)
Uji Kompetensi Pengangkatan Pertama
62
17
Pengangkatan Pertama 2016* Pengangkatan Pertama (pilot project) Pengangkatan Pertama 2015 (Kominfo) Pengangkatan Pertama 2016*
51
Annual Report 2016
Annual Report 2016
52
Statistik
Statistik JFAK
Uji Kompetensi Inpassing [VALU [VALU E] E]
Rekomendasi Inpassing
[VALU E]
Inpassing 2014 Inpassing 2015 Tahap Pertama Inpassing 2015 Tahap Kedua Lulus Seleksi Administrasi Pengangkatan Pertama
Rekomendasi Pengangkatan Pertama
28 62
17
Pengangkatan Pertama (pilot project) Pengangkatan Pertama 2015 (Kominfo) Pengangkatan Pertama 2016*
53
Annual Report 2016
Timeline
Timeline
TIMELINE PUSAKA (2013 - 2016)
55
Annual Report 2016
Annual Annual Report Report 2016 2016
46 56
