01
KATA PENGANTAR
PANDUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLA 300 JAM YANG BERKOMPETEN DAN BERKEKUATAN HUKUM OLEH HIPPSI
Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pengelolaan Perpustakaan dan Kepala Laboratorium Sekolah/ Madrasah yang dilaksanakan HIPPSI bekerjasama dengan UNDIP dan UNNES, menindak lanjuti Permendiknas No. 25 dan No. 26 tahun 2008. Pelaksanakan DIKLAT tersebut sangat erat kaitannya dengan: 1. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, 2. Permendiknas No. 39 tahun 2009 3. UU RI. No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi HIPPSI mengawal DIKLAT yang berkualitas dan kerjasama berkekuatan hukum sesuai kompetensi, agar mampu mengantarkan Peserta DIKLAT menjadi Kepala Perpustakaan dan atau Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah yang Profesional, Bermartabat, Unggul dan Mulia Semarang, 20 MEI 2014 Ketua Umum HIPPSI
KETUA DEWAN PEMBINA Prof. Dr. Wasino, M.Hum NIR. 143364100900001
KETUA UMUM Dra. Dwi Harti, M.Pd NIR. 143366100900002
Dra. DWI HARTI, M.Pd NIR 143366100900002
02
URAIAN DAN PENJELASAN Himpunan Pendidik dan Penguji Seluruh Indonesia (HIPPSI) Berkekuatan hukum dengan Akte Notaris No.15, 28 Oktober 2009 HIPPSI saudara kandung PGRI. Keduanya bukan organisasi pemerintah kinerjanya dilindungi oleh: UU RI No. 8 tahun 1985, UU RI No.14 tahun 2005. HIPPSI merupakan Himpunan Profesi yang bergerak dibidang Pengembangan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM), guna membantu pemerintah dalam menyiapkan Guru Profesional, yang Unggul dan Mulia.
03
Anggaran Dasar HIPPSI BAB V pasal 5 menjelaskan: a. Mewujudkan cita cita Proklamasi Kemerdekaan NKRI berdasarkan Pancasila daan UUD 1945. b. Berperan serta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdas kan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. c. Berperan serta mengembangkan sistim dan pelaksanaan pendidikan nasional. d. Mempertinggi kesadaran dan sikap pendidik, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi pendidik. e. Menjaga, memelihara, membela serta meningkatkan harkat dan martabat pendidik.
Anggaran Dasar HIPPSI BAB IV pasal 4 ayat (1): Organisasi HIPPSI bersifat: a. Independen yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitra sejajaran dengan berbagai pihak. b. Non Partai Politik, bukan merupakan bagian dari dan tidak berafiliasi kepada Partai Politik.
HIPPSI TIDAK KEMANA MANA TETAPI ADA DIMANA MANA
Sesuai Akte Notaris HIPPSI NO.15 tanggal 28 Oktober 2009 pasal 2 HIPPSI melaksanakan kegiatan:
Pendidikan dan Pelatihan Workshop, Seminar, Konsultan Pendidikan, Monitoring dan Realisasi Program, Penerbitan dan Percetakan
04
05 HIMNE HIPPSI
KODE ETIK HIMPUNAN PENDIDIK DAN PENGUJI SELURUH INDONESIA 1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membuktikannya dalam setiap tingkah laku dan perbuatan.
Nada dasar = Dm Irama = EpicBallad Dm
: Dm
3 sia
3. Berjuang terus melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan mutu pendidikan
Dm
6. Berupaya membina, mempertahankan dan meningkatkan harkat dan martabat guru melalui kemampuan profesionalnya untuk kesejahteraan guru dan keluarganya.
6̣ 3 2 amanat
As
C
3 sia
As
23 4 4 4 3 2 1 Para Pendi ri In do ne Dm
6̣ 7̣ 1 1 1 2 3 2 2 2 7̣ 1 2 3 Berjuang cerdaskan bangsa sepanjang masa C
6̣ 1 3 Himpu nan Dm
5. Menjabarkan mutu dan perkembangan pendidikan kepada generasi penerus.
C
6̣ 1 3 Ingatlah
Dm
2. Taat dan setia kepada dasar dan tujuan nasional bangsa Indonesia.
4. Memberi suriteladan dan contoh kepada masyarakat dengan tingkah laku yang bersahaja dan sederhana.
Lagu, Syair, Arancemen Ciptaan: R.Imam Handoko, SE., MH.
6̣ 3 2 Pendi dik
As
6̣ 7̣ 1 1 Slalu giat
C
As
23 4444 43 21 dan Penguji seluruh Indone Dm
1 2 3 2 1 7̣ 6̣ 5̣ 6̣ dan tingkatkan martabat bangsa C
6̣ 1 3 3 6̣ 1 3 2 1 2 1 7̣ 5̣ 7̣ 2 5̣ 7̣ 2 1 7̣ Siang malam bekerja berbekal taqwa Berkobar semangat dida As
A
Dm
1 7̣ 6̣ 4̣ 6̣ 1 4̣ 6̣ 1 1 7̣ 6̣ 5̣ 5̣ 6̣ 7̣ 2 1 2 3 lam dada Ikrarkan jati diri moral Pancasila Indone sia Dm
As
3 3 6̣ 1 3 2 1 2 1 7̣ 5̣ 7̣ 2 5̣ 7̣ 2 2 1 7̣ 1 7̣ 6̣ cermat tumpuan Singkirkan kepentingan harapan bangsa, golongan saja, A
4̣ 6̣ Cipta
Dm
1 4̣ 6̣ 1 1 7̣ 6̣ 5̣ 6̣ 7̣ 2 1 7̣ 6̣͘ 7 kan kepentingan Indonesia bersama bangsa Dm
6 ya
6̣ 1 Cerdas
0
:
3 4 5 6 Pancasila
ja
06
07
MARS HIPPSI Nada Dasar = C Irama = Scand Country I (Entertainer) 2 C C
Lagu, Syair, Arancemen, Ciptaan: R. Imam Handoko, SE., MH. F
G
Permendiknas No. 25 dan 26 tahun 2008 Mengamanatkan agar
5 6 5 4 : 3 5 4 3 2 1 6̣ 7̣ 1 3 2 3 4 3 4 5 Mari bersama bahu membahu Cerdaskan bangsa In done sia Jaya C
F
3
56 54 3 5 4 3 2 1
G
6̣ 7̣ 1 3 2 3 4 5 3 2
Walaupun banyak aral melintang tetap mendidik untuk masa de 1 C
1
.F 5 6 7 :1
C . 76176 5
G
2 2 3 42346 54
pan Terus ma ju Himpunan Pendidik dan Pengu ji seluruh Indone C
3
.F 5 6 7 1
C . 7617 6 5
G
22 2 3 4 3 45 3 2
sia Pro fe sio nal Itu andalannya Guru dan Dosen jelas Panduan 1 C
1 nya
Sejak tanggal 11 Juni 2013 Penyelenggara Sekolah/Madrasah wajib menerapkan standar tenaga Perpustakaan dan standar tenaga laboratorium Sekolah/Madrasah
C
5 6 7 : 1
Dengan demikian HIPPSI berinisiatif melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pengelolaan Perpustakaan dan Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah bekerjasama dengan UNDIP dan UNNES. Kerjasama tersebut berkekuatan hukum karena sesuai dengan UU RI No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Terus ma nya 2 C
56 54: 1 Mari bersa ya
0
pasal 44 ayat (2) menegaskan bahwa Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi (dalam hal ini UNDIP, UNNES) bekerjasama dengan organisasi Profesi (dalam hal ini HIPPSI dengan Akte Notaris No.15, 28 Oktober 2009)
08 Pemerintah Daerah: Gubernur, Bupati, Walikota, termasuk BKD, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, tidak boleh menyelenggarakan Diklat Pengelolaan Perpustakaan dan Diklat Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah dan tidak boleh bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi apalagi menandatangani Sertifikatnya karena bertentangan dengan UU RI No.12 tahun 2012 pasal 44 ayat (2).
Tentang Pendidikan, Lingkup Otonomi Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, BKD, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama telah diatur dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 11 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Pasal 41 ayat (3): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
09 Pasal 44 ayat (3): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Maka sudah sewajarnya kalau Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan dan Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah yang diselenggara kan oleh HIPPSI bekerjasama dengan UNDIP dan UNNES, mendapatkan bantuan dan Rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
Tujuan Diklat Untuk membekali peserta berkaitan dengan fungsi manajerial yakni perencanaan, penataan, administrasi, pengamanan, perawatan dan pengawasan
Fasilitas Pelatihan
Modul Materi Makan siang. Kartu HIPPSI Sertifikat 300 jam dan Transkip Nilai serta legalisirnya. Buku Bio Data Peserta lengkap dengan fotonya
10
KERJASAMA BERKEKUATAN HUKUM Memorandum Of Understanding (MOU) Antara HIPPSI dengan Rektor UNDIP dan UNNES, berdasarkan UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 44 ayat (2) diantaranya menegaskan bahwa Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan organisasi Profesi, yang implementasinya diaktualisasikan sebagai berikut: Organising Kommitte (Panitia Pelaksana) HIPPSI
Steering Kommitte (Panitia Pengarah) UNDIP dan UNNES Lengkap dengan Dosen Diklat serta mempunyai hak prerogatif Transkip dari materi kompetensi sesuai Permendiknas No.25 dan 26 tahun 2008
Pelaksana Didaerah HIPPSI berkolaborasi dengan Panitia didaerah yang dibentuk HIPPSI, Dinas Pendidikan, dan Kemenag setempat.
11 HIPPSI bekerjasama dengan UNDIP dan UNNES karena: UNDIP Perguruan Tinggi yang mempunyai Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informatika UNNES Lembaga terpercaya untuk melakukan sertifikasi guru, seluruh Fakultas memiliki Jurusan yang dibutuhkan lengkap dengan laboratorriumnya. Dalam mengawal diklat yang berkompetensi dan kerjasama berkekuatan hukum, HIPPSI tidak mungkin bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang tidak mempunyai Jurusan Ilmu Perpustakaan atau Perguruan Tinggi yang seluruh Fakultas tidak memiliki Jurusan yang dibutuhkan lengkap dengan laboratoriumnya. JANGKA WAKTU DIKLAT Materi Diklat yang diamanatkan oleh Permendiknas No. 25 dan No. 26 tahun 2008 perlu ditetapkan jangka waktu yang berkualitas untuk menciptakan Diklat yang berkompeten. HIPPSI, UNDIP, UNNES, dan INSTANSI terkait telah berkolaborasi menciptakan Diklat yang berkompeten, menghasilkan perincian dan jumlah jam dengan pola DIKLAT 300 jam yang dapat diistilahkan Kuliah Semester Pendek
12 PANDUAN YANG BENAR a. Perguruan Tinggi yang tidak memiliki jurusan Ilmu Perpustakaan, dan tidak bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang berkekuatan hukum dengan pola kurang dari 300 jam, tidak boleh menerbitkan Sertifikat Pengelolaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah. b. Perguruan tinggi yang tidak memiliki seluruh Jurusan yang dibutuhkan lengkap dengan laboratoriumnya. dan tidak bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang berkekuatan hukum dengan pola kurang dari 300 jam, tidak boleh menerbitkan Sertifikat Kepala Laboratorium Sekolah/ Madrasah. c. Kalau ada diklat yang mengistilahkan Kepala laboratorim: IPA, IPS, Matematika, Bahasa, Komputer, Seni dan Orkes, seyogyanya mengkaji dulu Permendiknas No. 26 tahun 2008, bahwa yang ada Diklat Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah yang meliputi: Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial, Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Profesional tentang Pengelolaan Laboratorium IPA, IPS, Matematika, Bahasa, Seni & Orkes)
13
STANDAR DAN KUALIFIKASI Permendiknas No. 25 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Standar tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah mencakup: Kepala Perpustakaan Sekolah Madrasah dan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah Kualifikasi Semua jenis Sekolah/Madrasah yang mempunyai jumlah Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat Kepala Perpustakaan.
1. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui jalur Pendidik. Kualifikasi Kepala Perpustakaaan Madrasah yang melalui jalur Pendidik:
Sekolah/
a. Berkualifikasi serendah rendahnya Diploma Empat (D4) atau sarjana (S1)
14 b. Memiliki Sertifikat Kompetensi Pengelolaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun. 2. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui jalur Tenaga Kependidikan harus memenuhi salah satu syarat berikut: a. Berkualifikasi diploma dua (D2) Ilmu perpustakaan dan Infor masi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun; atau b. Berkualifikasi diploma dua (D2) non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan Sekolah/ Madrasah dari lembaga yang ditetap kan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/ madrasah. 3. Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikasi kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
15 Permendiknas No.26 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Standar tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah mencakup Kepala Laboratorium Sekolah/ Madrasah, Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah, dan Laboran Sekolah/Madrasah.
Kualifikasi. 1. Kualifikasi Kepala Laboratorium Madrasah adalah sebagai berikut:
Sekolah/
a. Jalur Guru 1). Pendidikan minnimal sarjana (S1) 2). Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum; 3). Memiliki Sertifikat Kepala Laboratorium Sekolah/ Madrasah dari Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. b. Jalur laboran/teknisi 1). Pendidikan minimal diploma tiga (D3); 2). Berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi;
16 3). Memiliki Sertifikat Kepala Laboratorium Sekolah/ Madrasah dari Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah Kualifikasi teknisi laboratorium sekolah/ madrasah adalah sebagai berikut: a. Minimal lulusan program diploma dua (D2) yang rele van dengan peralatan laboratorium, yang diseleng garakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah; b. Memiliki Sertifikat Teknisi Laboratorium Sekolah/ Madrasah dari Perguruan Tinggi atu lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Laboran Sekolah/Madrasah. Kualifikasi laboran sekolah/madrasah adalah sebagai berikut: a. Minimal lulusan program diploma satu (D1) yang relevan dengan jenis laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. b. Memiliki sertifikat laboran sekolah/madrasah dari perguruan tinggi yng ditetapkan oleh pemerintah.
17
Materi Diklat Pengelolaan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah sesuai Permendiknas No. 25 tahun 2008 dengan hasil kolaborasi HIPPSI, UNDIP dan INSTANSI terkait pola 300 jam: 1. Kompetensi Manajerial . 2. Kompetensi Pendidikan . 3. Kompetensi Sosial 4. Kompetensi Kepribadian . 5. Kompetensi Profesional: a. Pengantar Ilmu Perpustakaan . b. Manjemen Perpustakaan . c. Pengadaan dan Pengembangan Koleksi . d. Klasifikasi e. Katalogisasi f. Otomasisasi Perpustakaan g. Layanan . h. Preservasi . i. Kerjasama Jumlah
16 jam 16 jam 16 jam 16 jam 16 jam 16 jam 16 jam 44 jam 48 jam 48 jam 16 jam 16 jam 16 jam 300 jam
Sudah termasuk Tugas Mandiri
18
19
Tata Tertib Diklat Materi Diklat Kepala Laboratorium Sekolah/ Madrasah sesuai Permendiknas No. 26 tahun 2008 dengan hasil kolaborasi HIPPSI, UNNES dan INSTANSI terkait pola 300 jam: 1. Kompetensi Manajerial . 2. Kompetensi Sosial . 3. Kompetensi Kepribadian 4. Kompetensi Profesional: a. Pengelolaan Lab. IPA b. Pengelolaan Lab. IPS . c. Pengelolaan Lab. Matematika d. Pengelolaan Lab. Bahasa e. Pengelalaan Lab. Komputer f. Pengelolaan Lab. Seni &Orkes Jumlah
24 jam 24 jam 24 jam 48 jam 48 jam 32 jam 36 jam 32 jam 32 jam
Sebelum memasuki ruang Diklat, peserta wajib menanda tangani daftar kehadiran. Peserta wajib mengerjakan Pre Test utuk setiap Mata Diklat. Peserta wajib mengikuti semua season untuk setiap Mata Diklat. Peserta wajib mengumpulkan Tugas Mandiri satu minggu setelah penugasan dari Instruktur Peserta yang berhalangan hadir, wajib membuat surat ijin (surat ijin dititipkan kepada teman peserta diklat). Peserta yang berhalangan hadir (ijin), tetap mengerjakan semua tugas (Pre Test, Tugas Mandiri, Tugas Pengganti Kehadiran/Keaktifan). Peserta wajib mengerjakan Post Test. Peserta wajib mengikuti kunjungan ke Perpustakaan atau Laboratorium.
300 jam Sudah termasuk tugas mandiri
Fasilitas Pelatihan
Modul Materi Makan siang. Kartu HIPPSI Sertifikat 300 jam dan Transkip Nilai serta legalisirnya. Buku Bio Data Peserta lengkap dengan fotonya
20
Manfaat memiliki sertifikat Sesuai Permendiknas No.39 tahun 2009 Pasal 1 ayat (4): Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan pada satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1(satu) minggu. Pasal 1 ayat (5): Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratoruim, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
Penjelasan Prof. Dr. Wasino, M.Hum selaku Ketua Dewan Pembina HIPPSI. Sejak diberlakukannya UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perhatian pemerintah terhadap profesi pendidik terutama guru, semakin meningkat. Melalui PP No. 41 tahun 2009, pemerintah memberi-kan tunjangan profesi guru sebesar satu bulan gaji pokok untuk guru negeri dan swasta.
21 Melalui PP No. 41 tahun 2009, pemerintah memberikan tunjangan profesi guru sebesar satu bulan gaji pokok untuk guru negeri dan swasta. Seiring dengan tunjangan profesi tersebut Pemerintah juga menuntut peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi harus lulus uji sertifikasi, baik melalui portofolio maupun pelatihan guru. Guru wajib mengajar 24 jam pelajaran perminggu atau kegiatan lain yang disetarakan dengan jumlah jam mengajar. Kebijakan wajib mengajar 24 jam pelajaran perminggu bagi para guru penerima tunjangan sertifikasi ternyata tidak selalu berjalan mulus dilapangan. Disejumlah sekolah terdapat kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu. Akibatnya banyak guru yang tidak dapat memenuhi tuntutan mengajar 24 jam pelajaran. Kondisi demikian menimbulkan problema besar dikalangan guru, terutama yang tidak terpenuhinya jam meng ajar mereka. DIKLAT pengelolaan Perpustakaan dan DIKLAT Kepala Laboratorium Sekolah/ Madrasah Pola 300 jam ini merupakan salah satu cara membantu guru agar kekurangan jam mengajar disekolah dapat terpenuhi.
22
Team Ahli 1. Prof. Dr. Fathur Rahman, M.Hum. (Rektor UNNES) 2. Prof. Dr. H. Ari Tri Soegito, S.H., MM 3. Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd 4. Prof. Dr. Maman Rachman, M.Si 5. Prof. Dr. Muhammad Jazuli, M.Hum. 6. Prof. Dr. Rasdi Ekosiswoyo, M.Sc 7. Prof. Dr. Rusdarti, M.Si 8. Prof. Dr. Rustono, M.Hum 9. Prof. Dr. Samsudi,M.Pd (DirekturProgram Pascasarjana UNNES) 10. Pro f. Dr. Sri Mulyani Endang S, M.Pd 11. Prof. Dr. St. Budi Waluyo, M.Si., Ph.D 12. Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd 13. Prof. Dr. Tri Marheni Puji Astuti, M.Hum 14. Prof. rer.nat. Wahyu Hardyanto, M.Si., Ph.D 15. Prof. Dr. Retmono, M.A., Ph.D 16. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmojo, M.Si 17. Prof. Dr Singgih Tri Sulistiono, M.Hum 18. Dr. Agus Maladi Irianto, M.Si (Dekan Fak. Ilmu Budaya UNDIP) 19. Dr. Dewi Yuliati, MA 20. Dr. Andaka Wirawan, M.Si 21. Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd 22. Dr. Cahyo Budi Utomo, M.Pd 23. Dr. Djuniadi, MT 24. Dr. Hartono, M.Pd. (FBS)
23 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Dr. Indah Sri Utari, SH., M.Hum Dr. Kardoyo, M.Pd Dr. Nugroho, M.Psi Dr. P.Eko Prasetyo, M.Pd Dr. Sri Untari M.Hum Dr. Sudarmin, M.Si Dr. Sulhadi, M.Si. Dr. Supriyadi, M.Si Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd Dr. Wahyu Lestari, M.Pd Dr. Edy Purwanto, M.Pd Dr. Hamdan Triadmojo, M.Pd Dr. Noor Achmad, MA. (Rektor Univ. Wahid Hasyim) 38. Dr. Agung Pramono, M.Pd 39. Dr. Urip Wahyuningsih, M.Pd. 40. Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si 41. Drs. Bunyamin, M.Pd 42. Drs.Hartono, SKDJ, MM. 43. Drs. Sarpan, SH., MM 44. Nur Fauzan Achmad, SS., MA 45. Kusmayadi, SE, M.Si., Akt 46. Didiek Susilo Tamtomo, SE., M.Si., Akt 47. Arif Suryo P, S.Pd., M.Pd 48. Dra Aditya Martanti, M.Si 49. Drs. Sriyono, M.Si. 50. Kuncoro Bayu, S.Amt., MA 51. Prasetyo Ari Bowo, SE., MM 52. Amin Taufiq Kurniawan, S.Sos., M.I.Kom
24 53. Wiji Suwarno, S.Pd.I., S.Ip., M.Hum 54. Dwi Surtiawan, SH., M.Hum 55. A. Pramukti Narendra, S.Sos., M.IP 56. Hariyani, S.Sos., M.IP 57. Moh. Aris Munandar,S.Sos.,MM 58. M.Hasan Basri,S.Sn.,M.Sn 59. Dra. Herlina,M.Si. 60. Dra. Emy Pujiastuti, M.Si 61. Supriyono, S.Pd., M.Pd.Or 62. Arif Surya, S.Pd., M.Pd 63. Drs. Adib Suharto, S.IP, MM 64. Yanuar Yoga Prasetiawan, S.Hum., M.Hum 65. Drs. Tono Suhartono,M.Si 66. Bahrul Ulumi, SS., M.Hum 67. Rohani, S.Pd., MA 68. Bestari Dwi Handayani, SE., M.Si 69. Sri Wartini, SE., MM 70. Drs. Said Sunardiyo, MT 71. Rusianto, S.Pd., MT 72. Suwondo, S.Hum., M.Hum 73. Hendro Wicaksono, S.Hum., M.IP 74. Yuli Rohmiyari, S.Sos., M.Si. 75. Putu Suharsono, S.Sos., MA
Penilaian untuk Peserta Tugas Awal, Pre Test, Keaktifan/kehadiran. Pos Test, Kunungan ke Perpustakaan/Laboratorium dan Tugas akhir.
Sekretariat HIPPSI Jl. Bukit Tunggal II C1A No.16 Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang Telp. 024 766 705 21 HP. 081 390 279 599 – 081 393 399 969 Email:
[email protected] [email protected] Website: http://hippsi.wordpres.com
