MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI IIEPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-07/MEN/V/2007 TENTANG PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Kepr.rtusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP.06/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya, perlu mengatur pola karir dan pola pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pengantar kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Mengingat
2.
Undang-Undang Nomor l3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279): Undang-Unciang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
91
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437):
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9.
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20lP Tahun 2005;
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP.06/MPAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka
10. Keputusan
Kreditnya;
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.40/MEN/2000 dan Nomor l5.A Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Bersama
12.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.60/PAN1612005 tentang Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMTGRASI TENTANG PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA.
98
Pasal Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan
l.
I
:
Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan antar kerja
yang meliputi pelayanan, konsultasi, penempatan, perijinan dan informasi kepada instansi pemerintah/swasta. 2.
Pengantar Kerja Tingkat Ahli adalah Pengantar Kerja yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis di bidang pengantar kerja.
3.
Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya baik untuk sementara waktu maupun tetap, dan di dalam maupun di luar hubungan kerja serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
4.
Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pengantar kerja dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
5.
Penempatan Tenaga Kerja adalah hasil antar kerja yang menyatakan bahwa pencari kerja mendapatkan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
6.
Informasi Pasar Kerja adalah kegiatan yang memberikan keterangan mengenai kebutuhan tenaga kerja dan persediaan tenaga kerja serta karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara terus menerus.
7.
Pencari Kerja adalah tenaga kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan, maupun
yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang dinyatakan dengan aktivitasnya mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau malamar pekerjaan kepada pemberi kerja. 8.
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja adalah instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta.
9.
Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
99
10. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan menghentikan dalam dan dari jabatan fungsional pengantar kerja adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat iain yang ditunjuk.
ll.
Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan bukan memberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Lembaga Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau lembaga pelatihan/pembelajaran pemerintah daerah yang telah mendapat akreditasi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
14. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengantar Kerja adalah Diklat yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja. 15. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Antar Kerja adalah Diklat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme/keahlian serta sikap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang antar kerja. 16. Pola Karir adalah Pola Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karir, yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antarajabatan, pangkat, diklat jabatan, kompetensi serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
17. Pola Diklat adalah kerangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil melalui diklat, guna peningkatan dan pengembangan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. 18. Jabatan Karir Terbuka adalah jabatan yang dapat diduduki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
19. Pembinaan Karir adalah pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan kedudukan seseorang dalam susunanjabatan.
20. Sertihkasi adalah suatu proses pemberian surat keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus mengikuti diklat atau telah mengikuti uji kompetensi. 21. Jenjang Jabatan adalah tingkatan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam kaitannya dengan karir.
100
22. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan slandar yang ditetapkan.
23. Menteri
adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 2
(l)
Pedoman Pola Karir dan Pola Diklat Jabatan Fungsional Pengantar Kerja ini sebagai acuan bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.
(2)
Pedoman Pola Karir dan Pola Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 3
Ruang lingkup Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan ini, meliputi ketentuan
yang berkaitan dengan karir Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja di lingkungan instansi Pemerintah maupun instansi pemerintah daerah. Pasal 4 Peraturan Menteri
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2007
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
ERMAN SUPARNO
l0l
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER.07/MEN/V/2007 TENTANG PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
BAB I PENDAHULUAN Untuk meningkatkan, mengembahgkan dan memperluas pelayanan terhadap pencari kerja dan pengguna tenaga kerja diperlukan Pegawai Pengantar Kerja yang profesional, berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan berwibawa serta penuh pengabdian. Oleh karena itu peningkatan kualitas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja melalui pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan sebagai upaya membentuk Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang kompeten dan profesional. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Konvensi ILO Nomor 88 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 2002, yang salah satunya mengamanatkan bahwa Staf Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai agar dapat menjalankan tugas-tugasnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembinaan Pegawai Negeri Sipil khususnya yang memangku Jabatan Fungsional Pengantar Kerja perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karir dan prestasi kerja.
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai instansi pembina jabatan fungsional pengantar kerja sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/KEPA4.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya, berkewajiban dan mempunyai tanggungiawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja. Untuk adanya kesamaan dalam melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Pengantar Kerja perlu ada Pedoman Pola Karir dan Pola Diklat Pengantar Kerja. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang memiliki kualitas tertentu untuk memenuhi salah satu persyaratan jabatan baik fungsional maupun struktural di bidang antar kerja.
102
BAB II KARIR PENGANTAR KERJA
Karir pengantar kerja merupakan jenjang jabatan dan kepangkatan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, sehingga terdapat kepastian atau jaminan bagi mereka yang memangku atau memilih jalur jabatan fungsional ini dalam pengembangan karirnya dimasa yang akan datang. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja merupakan jabatan karir terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil
pusat maupun daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan antar kerja, meliputi pelayanan perantaraan kerja, informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan. Dalam hal ini mengandung arti bahwa untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir, seorang pengantar kerja dapat dipindahkan dan/atau pindah ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula sebaliknya bagi pejabat struktural, atau fungsional lainnya dapat diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sepanjang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan jabatan Pengantar Kerja.
Untuk meniti jenjang jabatan Pengantar Kerja dilakukan pembinaan secara sistematis, vertikal, horizontal dan diagonal melalui pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, pengalaman kerja yang dimiliki, penugasan serta pengembangan profesi yang sesuai dengan keahliannya.
A.
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/KEP/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya bahwa Jabatan Fungsional Pengantar Kerja termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan. Sedangkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pengantar Kerja, adalah sebagai berikut :
l.
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
a.
Kedudukan
l)
Pengantar
Kerja merupakan pejabat pelaksana teknis fungsional
yang
berkedudukan sebagai pelaksana tehnis dalam melaksanakan kegiatan antar kerja yang berkedudukan pada instansi pemerintah;
2)
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
103
b.
Tugas Pokok
Tugas Pokok Pengantar Kerja adalah melaksanakan pelayanan dan konsultasi antar kerja dan pengembangan antar kerja.
c.
Fungsi
Pengantar kerja berfungsi melakukan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai bakat, minat dan kemampuan serta pelayanan kepada pengguna tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
2.
Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan
Pola Karir dan Pola Diklat Pengantar Kerja yang diatur dalam pedoman ini terbatas pada kategori Pengantar Kerja Ahli. Adapunjenjangjabatan, pangkat dan golongan Pengantar
Kerja Ahli adalah sebagai berikut
a.
:
Jenjang Jabatan Jenjang Jabatan Pengantar Kerja
b.
l)
Pengantar Kerja Pertama;
2) 3)
Pengantar Kerja Muda; dan
Ahli terdiri dari
:
Pengantar Kerja Madya
Jenjang Pangkat dan Golongan
Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengantar Kerja sampai yang tertinggi. yaitu: I
)
Pengantar Kerja Penama terdiri dari: a) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b'
2)
Pengantar Kerja Muda terdiri dari: a) Penata, golongan ruang
III/c;
dan
b) Penata TK.l, golongan ruang III/d.
3)
Pengantar Kerja Madya terdiri dari: a) Pembina, golongan ruang IV/a;
b) Pembina TK.l, golongan ruang IV/b; dan c)Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
r04
Ahlid dari yang
terrendah
B.
Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja tidak dapat
menduduki jabatan langkap, baik dalan jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya. Dengen demikian diharapkan Pejabat Fungsional Pangantar Kerja akan dapat berkonsentrasi sepenuhnya pada bidang tugasnya, sehingga pencapaian angka kredit sebagai salah satu unsur untuk kenaikan jabatan dan perangat akan dapat terpenuhi, selanjutnya hal-hal yang terkait denganpembinaan karir pengantar tenaga kerja adalah sebagai berikut; 1. Pengangkatan Pertana Dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja a. Persysratan
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengantar Tenaga Kerja Ahli Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
l)
Berijazah serendah-rendahnya sarjana (Sl/D-lV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.
2)
Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang (III/a);
3)
Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Fungsional Pengantar Kerjal
4)
Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bemilai o'Baik" dalam I (satu) tahun terakhir;
5)
Tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
6)
Untuk pengangkatan pertama berdasarkan perolehan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenag.
b) Tata Cara Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalamJabatan Fungsional Pengantar Kerja dilakukan oleh:
l)
Menteri untuk instansi pembina kepegawaian tingkay pusat; dan
2;
Gubernur/Bupati/Walikota untuk instansi pembina Kepegawaian tingkat daerah.
r05
2. Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja a. Kenaikan Pangkat
'
Kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja merupakan kenaikan pangkat pilihan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja adalah sebagai berikut
l)
dipenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi:
2)
sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
3)
setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai "baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir.
b. Kenaikan Jenjang Jabatan
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang telah menerima kenaikan pangkat untuk golongan tetentu dapat diberikan kenaikanjabatan dengan persyaratan sebagai berikut:
1) ielah menerima
keputusan kenaikan pangkat, misalnya dari;
III/b ke Golongan III/c; atau b) Golongan III/d ke Golongan IV/a a) Golongan
2)
sekurang-kurangnya telah
3)
dipenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikanjabatan setingkat lebih tinggi dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4)
setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai "baik" dalam I (satu) tahun terakhir;
I
(satu) tahun dalamjabatan terakhii;
5) tidak sedang menjalani hukuman displin atau dalam
proses penjatuhan hukuman
disiplin tingkat sedang atau berat.
3
Perpindahan Jabatan
Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman,
dan
pengembangan karir pengantar kerja dapat dipindahkan atau dialihkan didalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi persyaratan jabatan. 106
Perpindahan kedalam jabatan struktural
b.
l)
Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan Fungsional Pengantar Kerja dapat diangkat ke dalam jabatan struktural yang berada di lingkungan unit kerja penempatan tenaga kerja;
2)
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dapat diangkat ke dalam jabatan struktural di luar unit kerja penempatan tenaga kerja, ietapi masih dalam lingkup bidang ketenagakejaan sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.
Perpindahaan ke dalamjabatan fungsional lainnya
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dapat dipindah/diangkat ke dalam jabatan fungsional lain dan/atau sebaliknya sepanjang memenuhi persyaratan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
c,
Perpindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya kedalam jabatan fungsional pengantar kerja. Pejabat struktural atau fungsional lainnya dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: ,
I
4.
)
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pengangkatan pertama;
2)
melaksanakan tugas di bidang antar kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3)
usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun;
4)
DP-3 dalarn 2 (dua) tahun terakhir bernilai "Baik".
Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali Fungsional Pengantar Kerja
a. Pejabat apabila
1)
dan Pemberhentian dari
Jabatan
fungsional pengantar kerja dapat dibebaskan sementara dari jabatannya,
:
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Pengantar Kerja,
tidak dapat mengur.npr-rlkan angka kredit yhng ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengantar Kerja Pertama pangkat Penata lvluda golongan ruang (lll/a) sampai dengan Pengantar Kerja Madya pangkat Pembina Tingkat I (lv/b); t01
2) dalam jangka waktu
I
(satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir ridak dapat mengumpulkan angka kredit 20 (dua puluh) bagi pengantar kerja Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang (lV/c);
3) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
4) diberhentikan sementara sebagai Pagawai Negeri Sipil; 5) ditugaskan secara penuh
6) menjalani cuti
di luarjabatan fungsional pengantar kerja;
di luar tanggungan negara;
7) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
b'
Pejabat Fungsiottal Petrgantar Kerja dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila
c.
:
l)
telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (penurunan pangkat setingkat lebih rendah);
2)
telah mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan;
3)
ditugaskan kembali secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
4)
telah selesai menjalani tugas belajar;
5)
telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja diberhentikan dalamjabatannya, apabila
l)
dalam jangka waktu
:
I
(satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan bagi pengantar Kerja Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a) sampai dengan pengantar Kerja Madya pengkat Pembina Tingkat I (tv/b);
2) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bagi pengantar kerja Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang (lv/c); atau
3) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kakuatan hukum yang tetap kecr.rali hukurnan disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.
108
Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
BAB III KOMPETENSI PENGANTAR KERJA Kompetensi pengantar kerja merupakan sejumlah kemampuan kerja yang dipersyaratkan sebagai
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sesuai jenjang jabatannya yang mencakup 4spek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai standar kompetensi yang ditetapkan untuk dapat melaksanakan pelayanan antar kerja yang meliputi : perantaraan kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan informasi pasar kerja.
A.
Kompetensi Perantaraan Kerja
Kompetensi perantaraan kerja merupakan sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dikuasai untuk melaksanakan tugas penyediaan dan penempatan tenaga kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja.
B.
Kompetensi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
Kompetensi penyuluhan dan bimbingan jabatan merupakan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja untuk membantu seseorang/pencari kerja dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pemilihan jabatar/pekerjaan, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Tujuannya untuk mempertemukan antara karakteristik individu dengan peluang/kesempatan kerja, sehingga seorang/pencari kerja dapat memiliki gambaran secara obyektif tentang peluang/kesempatan kerja yang tersedia dan menyadari realitas potensi dirinya dan pada akhimya akan mampu menentukan pilihan pekerjaan dan karimya secara tepat. Disisi lain juga merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kepada pengguna tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan.
C.
Kompetensi Informasi Pasar Kerja
Kompetensi informasi pasar kerja merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seorang pengantar kerja di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebarluasan informasi pasar kerja.
r09
BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG ANTAR KERJA Peningkatan kualitas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dilakukan melalui diklat, bimtek, seminar, lokakarya yang sesuai dengan bidangnya. Diklat Pengantar Kerja diselenggarakan dalam rangka memenuhi kompetensi untuk penunjukan dan pengangkatan peftama sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dan/atau dalam Jabatan Struktural Bidang Antar Kerja oleh Menteri atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
A. Klasifikasi Pendidikan
l.
dan Pelatihan
Diklat Pengantar Kerja
Diklat Pengantar Kerja merupakan diklat wajib yang harus diikuti sebagai salah satu persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan ditunjuk dan/atau diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja maupun Pejabat Struktural di Bidang Antar Kerja. Persyaratan peserta Diklat Pengantar Kerja Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah;
:
a. b. pendidikan formal minimal sarjana/diploma IV; c. pangkat minimal penata muda (III/a); d. usia maksimal 45 tahun, bila dipandang perlu disesuaikan dengan kebutuhan; e. lulus seleksi diklat. 2.
Diklat Peningkatan (Up-Grading)
Diklat peningkatan (Up-Grading) merupakan diklat yang diselenggarakan untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi dan/atau penambahan kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang disebabkan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan melalui seminar, lokakarya, bimtek, dan diklat teknis yang terkait.
3.
Diklat Teknis
Diklat teknis bidang antar kerja dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalismelkeahlian, serta sikap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang antar kerja.
a.
Diklat teknis bidang antar kerja, antara lain meliputi l) analisisjabatan;
:
2) penyuluhan dan bimbingan jabatan; 3) informasi pasar kerja; 4) perencanaan tenaga kerja; 5) penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
110
6)
penempatan tenaga kerja di luar hubungan kerja (pemanduan teknologi tepat guna, padat karya, kewirausahaan, dan lain sebagainya).
' b. Diklat teknis bidang antar kerja dapat berkembang
lebih lanjut sesuai
dengan
kebutuhan.
B.
Program Diklat Pengantar Kerja
l.
Program diklat pengantar kerja sesuai dengan klasifikasinya ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/KabupaterVKota;
2.
Dalam menentukan program diklat bidang antar kerja, baik fungsional maupun teknis, lembaga/institusi diklat harus berkonsultasi dengan unit keda yang bertanggungjawab di bidang penempatan tenaga kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3.
Kepesertaan diklat pengantar kerja disesuaikan dengan klasifikasi diklat pengantar kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4.
waktu penyelenggaraan diklat ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk pemenuhan setiap unit kompetensi pada standar kompetensi yang dipersyaratkan;
5.
tenaga kependidikan dan kepelatihan dapat berasal dari
a. b.
c. 6.
c. d. e.
f.
7.
widyaiswara; widyaiswara luar biasa; tenaga ahli/pakar.
sarana dan prasarana diklat pengantar kerja,
a. b.
:
meliputi
:
ruang kelas; alat-alat audio visual; laboratorir.rm; alal-alat deteksi/riksa uji; perpustakaan; dan lain-lainnya.
Penyelenggara dan Penyelenggaraan Diklat
a.
PenyelenggaraDiklat
l)
Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja Transrnigrasi/instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan; dan
2)
b.
Lembaga diklat daerah yang terakreditasi.
Metoda Diklat dapat diselenggarakan dalam bentuk I
)
Diklat klasikal; dan
ill
:
dan
2)
c.
C.
Diklat non klasikal (Diklat Jarak Jauh/DJJ).
Pembiayaan Diklat Pembiayaan Diklat Pengantar Kerja bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi/lnstansi yang menangani bidang ketenagakerjaan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
Surat Keterangan Diklat
Setiap peserta diklat yang dinyatakan lulus seluruh kompetensi berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat, dengan ketentuan :
l.
STTPP diberikan kepada lulusan diklat berjenjang sedangkan sertifikat diberikan kepada lulusan diklat non jenjang.
2.
bentuk dan format STTPP ditentukan oleh instansi pembina diklat pegawai;
3.
instansi yang berwenang mengeluarkan STTPP/sertifikat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Pengantar Kerja ini disusun untuk dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan karir dan diklat oleh seluruh instansi/lembaga di tingkat Pemerintah maupun pemerintah daerah yang memiliki Pejabat Fungsional Pengantar Kerja agar terdapat persamaan persepsi.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 }l/.ei 2007
MENTf,RI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
ERMAN SUPARNO
112
