PEDOMAN POLA HUBUNGAN KERJA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

PEDOMAN POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN DEPUTI, INSPEKTORAT, DAN PERWAKILAN BPKP

Keputusan Kepala BPKP Nomor : Kep - 1450 /K/SU/2003 Tanggal : 29 Desember 2003

DAFTAR ISI

BAB

I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN A. Latar Belakang .........................................................................................

1

B. Tujuan dan Sasaran ...................................................................................

1

C. Ruang Lingkup .........................................................................................

2

D. Pendekatan ...............................................................................................

2

E. Formulir-Formulir yang Digunakan .........................................................

3

F. Prinsip-prinsip Dasar dalam Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor .........................................................

5

G. Sistematika Pembahasan ..........................................................................

12

POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN DEPUTI A. Pola Hubungan Kerja Kegiatan Pengawasan ...........................................

14

B. Pola Hubungan Kerja Kegiatan Non Pengawasan ...................................

31

POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT

FUNGSIONAL

AUDITOR

DI

LINGKUNGAN

INSPEKTORAT BPKP

BAB IV

A. Pola Hubungan Kerja Kegiatan Pengawasan ...........................................

38


51

POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BPKP A. Pola Hubungan Kerja Kegiatan Pengawasan ...........................................

58


74

DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI

POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN DEPUTI 1. Struktur Organisasi Kantor Pusat BPKP ...............................................................

14

2. Struktur Organisasi Deputi ....................................................................................

15

3. Struktur Organisasi Kelompok PFA di Lingkungan Deputi ..................................

16

POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT BPKP 1. Struktur Organisasi Inspektorat BPKP ..................................................................

38

2. Struktur Organisasi Kelompok PFA di Lingkungan Inspektorat BPKP ...............

39

POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BPKP 1. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP ..................................................................

58

2. Struktur Organisasi Kelompok PFA di Lingkungan Perwakilan BPKP ...............

59

DAFTAR BAGAN ARUS

POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN DEPUTI 1. Bagan Arus dalam Kegiatan Perencanaan Pengawasan ........................................

20

2. Bagan Arus dalam Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan ........................

25

3. Bagan Arus dalam Kegiatan Pelaksanaan dan Monitoring Pelaksanaan Pengawasan.............................................................................................................

26

4. Bagan Arus dalam Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan ..........................

30

POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT BPKP 1. Bagan Arus Dalam Kegiatan Perencanaan Pengawasan .......................................

42

2. Bagan Arus Dalam Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan .......................

46

3. Bagan Arus Dalam Kegiatan Pelaksanaan dan Monitoring Pelaksanaan

47

Pengawasan............................................................................................................. 4. Bagan Arus Dalam Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .........................

50

POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BPKP 1. Bagan Arus Dalam Kegiatan Perencanaan Pengawasan .......................................

63

2. Bagan Arus Dalam Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan .......................

68

3. Bagan Arus Dalam Kegiatan Pelaksanaan dan Monitoring Pelaksanaan Pengawasan.............................................................................................................

69

4. Bagan Arus Dalam Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .........................

73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan serta menjamin pembinaan profesi dan karier kepangkatan dan jabatan aparat pengawasan di lingkungan instansi pemerintah, telah ditetapkan pemberlakuan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Seiring dengan penerapan paradigma Ramping Struktur Kaya Fungsi dalam reorganisasi di lingkungan BPKP, dimana terjadi pengurangan sejumlah besar jabatan struktural, Kelompok Pejabat Fungsional Auditor telah diberikan peranan yang semakin penting dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi. Hal ini terlihat dalam struktur organisasi BPKP, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-080/K/2001 dan Kep-06.00.00-286/K/2001, dimana Kelompok Jabatan Fungsional berada langsung di bawah Kepala / Pimpinan Unit Kerja (Eselon II). Dengan ditetapkannya struktur organisasi baru BPKP tersebut, diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dalam pola hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor dengan mempertimbangkan bahwa kedua jenis jabatan tersebut saling mendukung satu sama lain dan tidak saling menggantikan. Tugas dan fungsi suatu jabatan hendaknya tidak tumpang tindih ataupun duplikasi dengan tugas dan fungsi jabatan lainnya. Pejabat struktural melaksanakan tugas dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi, sedangkan pejabat fungsional auditor melaksanakan tugas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan penugasan dari pejabat struktural sesuai dengan keahlian / keterampilan yang dimilikinya. Dengan adanya kejelasan pola hubungan kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor, diharapkan dapat terjalin koordinasi kerja yang baik sehingga dapat dihindari terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi antara kedua jabatan tersebut dan pada gilirannya akan menciptakan terselenggaranya pelaksanaan tugas yang lebih efisien dan efektif di lingkungan unit kerja masing-masing. B. Tujuan dan Sasaran Penetapan Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan dan koordinasi kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor di lingkungan Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

1

Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Sasaran penetapan Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor adalah untuk: a. Memberikan arah dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor dalam rangka pencapaian tujuan organisasi b. Menggambarkan alur hubungan koordinasi kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor dalam kegiatan pengawasan dan non pengawasan c. Menghindari terjadinya perangkapan tugas pokok dan fungsi antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor d. Menciptakan pola hubungan kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor yang efisien dan efektif C. Ruang Lingkup Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Pedoman Kegiatan Baku dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan non-pengawasan yang menggambarkan pola hubungan kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor. Pedoman ini hanya mengatur hubungan kerja dalam kegiatan yang melibatkan pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor secara bersama-sama, dan tidak menggambarkan seluruh uraian tugas pejabat struktural maupun seluruh uraian tugas pejabat fungsional auditor secara utuh. Uraian tugas pejabat struktural secara lengkap akan diatur dalam Uraian Jabatan yang disusun tersendiri, sedangkan uraian tugas pejabat fungsional auditor secara lengkap telah diatur dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-13.00.00-125 / K / 1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Pedoman ini merupakan bagian dari pedoman-pedoman yang telah ada sebelumnya, sehingga dengan ditetapkannya Pedoman ini, maka segala ketentuan terdahulu yang tidak bertentangan dengan ketentuan ini masih tetap berlaku. Pola hubungan kerja pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor yang disajikan dalam pedoman ini mencakup pola hubungan kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor di lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan BPKP.

D. Pendekatan 1. Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan BPKP terdiri dari : Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

2

a. Pola Hubungan Kerja Kegiatan Pengawasan b. Pola Hubungan Kerja Kegiatan Non Pengawasan 2. Penjabaran Pola Hubungan Kerja Kegiatan Pengawasan dilakukan berdasarkan pendekatan siklus manajemen yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian / Evaluasi 3. Penjabaran Pola Hubungan Kerja Kegiatan Non Pengawasan dilakukan berdasarkan pendekatan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan PFA sebagai Pegawai Negeri Sipil, meliputi Penilaian DP3, Pemberian Cuti, Penegakan Disiplin, dan Penyelenggaraan PKS.

E. Formulir-Formulir Yang Digunakan Dalam Kegiatan Pengawasan Dalam rangka mengendalikan dan memantau perkembangan pelaksanaan tugas pengawasan, terdapat beberapa formulir kendali yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan yaitu sebagai berikut: 1. Dalam perencanaan pengawasan. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) baik dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) dan Program Kerja Pusat-Pusat dan Inspektorat, serta persiapan pelaksanaan pengawasan, dipergunakan Formulir Kendali yaitu model formulir untuk Konfirmasi Kesanggupan (KF) dan formulir Kendali Mutu (KM), sebagai berikut : a. KF1 Merupakan formulir penyusunan UPKPT yang dibuat oleh BPKP Pusat (Deputi) untuk mendapat dukungan/kesanggupan pemeriksaan dari perwakilan BPKP. b. KF2 Merupakan formulir penyusunan UPKPT yang dibuat oleh Perwakilan BPKP selaku koordinator/penanggung jawab pemeriksaan untuk mendapat dukungan/kesanggupan pemeriksaan dari perwakilan BPKP lain. c. KF3 Merupakan formulir yang dipergunakan untuk menampung usulan kegiatan pemeriksaan atas inisiatif perwakilan BPKP di luar permintaan yang tercantum pada KF1 dan KF2 untuk diketahui dan mendapat persetujuan dari Deputi terkait atau Perwakilan BPKP Penanggung Jawab Pemeriksaan. Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

3

d. Formulir KM 1, Merupakan formulir Kendali Mutu atas rencana pengawasan dilihat dari segi Pejabat Fungsional Auditor (PFA) e. Formulir KM 2 Merupakan formulir Kendali Mutu atas rencana pengawasan dari segi obyek pemeriksaan (auditee) 2. Dalam pelaksanaan pengawasan . Dalam rangka mengendalikan dan memantau perkembangan pelaksanaan tugas pengawasan, dipergunakan berbagai Formulir Kendali Mutu (KM) sebagai berikut : a. Formulir KM 3 Merupakan formulir kendali mutu atas Anggaran Waktu untuk setiap penugasan pengawasan b. Formulir KM 4 Formulir kendali mutu atas penugasan dalam bentuk Kartu Penugasan c. Formulir KM 5 Merupakan formulir kendali mutu yang berfungsi sebagai Laporan Mingguan yang menyajikan perbandingan antara rencana dan realisasi pekerjaan pengawasan untuk setiap PFA d. Formulir KM 6 Merupakan formulir kendali mutu yang berfungsi sebagai Daftar Analisis Tugastugas Mingguan. Formulir ini dibuat secara bulanan dengan membandingkan secara bertahap setiap minggu anggaran waktu jam pengawasan efektif dengan realisasinya. e. Formulir KM 7 Merupakan formulir kendali mutu yang berfungsi sebagai Daftar Rincian Pemakaian Jam Kerja yang disusun untuk semua PFA setiap bulan. f. Formulir KM 8 Merupakan formulir kendali mutu yang berfungsi sebagai Laporan Supervisi Pelaksanaan Pengawasan g. Formulir KM 9 Formulir kendali mutu yang menguraikan Program Kerja Audit (Audit Program)

Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

4

h. Formulir KM 10 Merupakan formulir kendali mutu yang berfungsi sebagai daftar penyajian akhir bulan / check list 3. Dalam pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam rangka evaluasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan digunakan formulir kendali mutu (KM) dan TPIII, yaitu: a. Formulir KM 11 Merupakan formulir kendali mutu yang berfungsi sebagai laporan pengendalian atas ketaatan RMP dan RPL sebagaimana tercantum dalam PKPT b. Formulir KM 12 Merupakan formulir kendali mutu yang berfungsi sebagai laporan perbandingan antara rencana dan realisasi mingguan RMP/RPL c. Formulir TPIII Merupakan formulir yang berisi ikhtisar hasil pengawasan yang berfungsi sebagai kartu monitoring temuan hasil pemeriksaan

F. Prinsip-prinsip Dasar dalam Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor 1. Pokok-pokok Ketentuan a. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Pasal 1 angka 2: Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 6: Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. c. Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 Pasal 1 angka 1: Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

5

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah. d. Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 Pasal 4 ayat (1): Tanggung jawab Auditor adalah menyelesaikan tugas sesuai dengan Norma atau Standar Audit Pemerintahan yang berlaku. e. Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 Angka III, tanggung jawab dan wewenang Auditor adalah sebagai berikut: 1) Tanggung jawab Auditor antara lain menyelesaikan tugas sesuai dengan Norma atau Standar Audit Pemerintah (SAP) yang berlaku 2) Menyelesaikan tugas berarti menyelesaikan tugas-tugas teknis fungsional pengawasan sesuai dengan Norma Audit yang berlaku, dalam hal ini Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang dikeluarkan oleh BPKP. 3) Wewenang Auditor adalah meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha negara, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-080/K/2001 dan Nomor: Kep06.00.00-286/K/2001 Kelompok Jabatan Fungsional berada langsung di bawah Kepala/Pimpinan Unit Kerja (Eselon II). 2. Tanggung Jawab Kegiatan Pengawasan Tanggung jawab kegiatan pengawasan di lingkungan BPKP berada pada pimpinan satuan organisasi masing-masing. Pengertian memimpin dalam tugas-tugas pengawasan di lingkungan BPKP adalah mengelola kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tugas-tugas pengawasan sesuai dengan fungsi manajemen yang lazim. Tanggung jawab pejabat fungsional auditor adalah menjalankan tugas-tugas pengawasan yang diberikan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan Norma / Standar Audit Pemerintah (SAP) dan ketentuan lain yang berlaku. Dalam penugasan audit, Laporan Hasil Audit (LHA) ditandatangani oleh pejabat fungsional auditor (Pengendali Mutu), dimana Pengendali Mutu bertanggungjawab bahwa pelaksanaan penugasan audit tersebut telah sesuai dan memenuhi Norma / Standar Audit Pemerintah (SAP) dan ketentuan lain yang berlaku. Namun demikian, tanggung jawab akhir atas LHA tersebut tetap berada pada Pimpinan Unit (Deputi, Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

6

Inspektur, Kepala Perwakilan) selaku pimpinan satuan organisasi masing-masing. 3. Tanggung Jawab Kegiatan Non Pengawasan Tanggung jawab kegiatan non pengawasan berupa pembinaan kepegawaian berada pada pimpinan satuan organisasi masing-masing, yang meliputi antara lain: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Pemberian Cuti, Penegakan Disiplin Pegawai dalam rangka Gerakan Disiplin Nasional (GDN), dan Penyelenggaraan PKS. Tanggung jawab pejabat fungsional auditor dalam rangka pembinaan kepegawaian adalah membantu pimpinan satuan organisasi antara lain dengan memberi penilaian / masukan penilaian dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional auditor di bawahnya, memberikan rekomendasi dalam pemberian cuti kepada pejabat yang berwenang, serta berperan aktif dalam penegakan disiplin di lingkungan Kelompok Pejabat Fungsional Auditor, dan dalam penyelenggaraan PKS. 4. Struktur Organisasi Kelompok PFA Kelompok Pejabat Fungsional Auditor (PFA) adalah merupakan salah satu kelompok pejabat fungsional di lingkungan BPKP, disamping kelompok pejabat fungsional lainnya (misalnya Kelompok Arsiparis, Kelompok Analis Kepegawaian, dan lain-lain) Kelompok PFA bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Unit Kerja / Pejabat Struktural Eselon II, sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00080/K/2001 dan Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP / Perwakilan BPKP. Dalam Kelompok PFA dibentuk struktur organisasi sesuai dengan batasan rentang kendali yang terdiri dari Koordinator PFA (Pengendali Mutu), Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Organisasi Kelompok PFA di lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan BPKP bersifat mengambang (floating) terhadap organisasi jabatan struktural dan berada dibawah Pimpinan Unit Kerja / Pejabat Struktural Eselon II (Direktur / Inspektur / Kepala Perwakilan). Struktur organisasi Kelompok PFA ditetapkan setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja yang terdiri dari: a. Koordinator PFA Koordinator PFA adalah PFA yang memiliki sertifikat Pengendali Mutu yang ditunjuk sebagai Koordinator oleh Pimpinan Unit Kerja / Pejabat Struktural Eselon II, dengan ketentuan sebagai berikut: Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

7

1) Koordinator PFA berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Unit Kerja / Pejabat Struktural Eselon II (Direktur / Inspektur / Kepala Perwakilan) 2) Jumlah Koordinator PFA pada suatu unit kerja eselon II (Direktorat, Inspektorat dan Perwakilan) disesuaikan dengan batasan rentang kendali berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Kerja (Deputi, Inspektur, dan Kepala Perwakilan). Misalnya, Pimpinan Unit Kerja dapat menetapkan seorang Koordinator PFA (Pengendali Mutu), berdasarkan kemampuan rentang kendalinya, membawahi 30 orang PFA (terdiri dari dari 3 Pengendali Teknis, 9 Ketua Tim, dan 18 Anggota Tim). 3) Koordinator PFA merupakan mitra kerja Kasubdit / Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan di lingkungan Sub Direktorat / Bidang yang bersangkutan. Dalam konsep kemitraan ini, hubungan kerja antara Kasubdit / Kabid dengan Koordinator PFA bersifat koordinatif dan tidak bersifat instruktif, mengingat Koordinator PFA bertanggung jawab langsung kepada pejabat struktural eselon II (Direktur dan Kepala Perwakilan). Khusus untuk lingkungan Inspektorat, tidak dikenal adanya konsep kemitraan dan Inspektur langsung berhubungan dengan Koordinator PFA dengan hubungan kerja yang bersifat instruktif. 4) Setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan, Pimpinan Unit Kerja (Deputi dan Kepala Perwakilan) menetapkan pasangan kemitraan Koordinator PFA dengan Kasubdit / Kabid, sesuai dengan jumlah Koordinator PFA yang telah ditetapkan. Kemitraan ini bersifat luwes (fleksibel), dengan pengertian: 1) Seorang Koordinator PFA dapat bermitra dengan lebih dari satu Kasubdit / Kabid, atau sebaliknya seorang Kasubdit / Kabid dapat bermitra dengan lebih dari satu Koordinator PFA. 2) Seorang Koordinator PFA dan / atau jajaran PFA di bawahnya dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan di luar tugas pokok dan fungsi Kasubdit / Kabid yang menjadi mitra kerjanya dalam hal Kasubdit / Kabid yang bersangkutan memerlukannya. 5) Setiap Kasubdit / Kabid menyerahkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya kepada Koordinator PFA yang menjadi mitra kerjanya. Dalam hal terdapat tugas-tugas pengawasan yang mengharuskan seorang Kasubdit / Kabid melibatkan PFA yang berada di bawah Koordinator PFA yang menjadi mitra kerja Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

8

Kasubdit / Kabid lain, maka Kasubdit / Kabid tersebut melakukan koordinasi dengan Kasubdit / Kabid lain dimaksud. 6) Pengendali Mutu yang ditetapkan sebagai Koordinator PFA memiliki peran sebagai berikut: 1) Selaku Koordinator PFA, yang bersangkutan merupakan mitra kerja Kasubdit / Kabid, sebagaimana diuraikan dalam angka 3) sampai dengan 5) di atas. 2) Selaku Pengendali Mutu dalam pelaksanaan penugasan pengawasan 3) Selaku atasan langsung dari Pengendali Teknis di bawahnya dan menjadi Pejabat Penilai dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pengendali Teknis, serta menjadi Atasan Pejabat Penilai bagi Ketua Tim dan Anggota Tim yang menjadi bawahannya sesuai struktur organisasi. 7) Dalam hal jumlah Pengendali Mutu (PM) dalam suatu unit kerja melebihi jumlah Koordinator PFA yang dibutuhkan sesuai rentang kendali, maka beberapa PM dapat ditetapkan dalam satu Koordinator PFA dengan menunjuk salah satu PM sebagai Koordinator PFA dan PM lainnya sebagai Wakil Koordinator. 8) Apabila pada suatu unit kerja belum terdapat PFA bersertifikat Pengendali Mutu dengan jumlah yang memadai, Pimpinan Unit Kerja dapat menetapkan PFA bersertifikat Pengendali Teknis sebagai Koordinator PFA. Dalam hal Pengendali Teknis ditetapkan sebagai Koordinator PFA, dan yang bersangkutan dalam penugasan tidak diperankan sebagai Pengendali Mutu (tugas limpah), maka peran Pengendali Mutu dapat dialihkan kepada pejabat struktural eselon III (Kasubdit / Kabid) dan dicantumkan dalam surat penugasan sebagai ”Pembantu Penanggung Jawab” 9) Dalam hal suatu unit kerja memiliki jumlah PFA yang relatif besar, Pimpinan Unit dapat membentuk ”Sub Koordinator PFA” yang dijabat oleh Pengendali Teknis, sesuai dengan rentang kendali terhadap PFA di bawahnya. Sub Koordinator PFA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator PFA. 10) Masing-masing Koordinator PFA (Pengendali Mutu) membawahkan beberapa PFA yang memiliki sertifikat Pengendali Teknis. b. Pengendali Teknis Pengendali Teknis dalam struktur organisasi PFA memiliki peran sebagai Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

9

berikut: 1) Selaku Pengendali Teknis dalam pelaksanaan penugasan pengawasan 2) Selaku atasan langsung dari Ketua Tim dan Anggota Tim di bawahnya dan menjadi Pejabat Penilai dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Ketua Tim dan Anggota Tim yang menjadi bawahannya sesuai struktur organisasi. Penetapan jumlah Pengendali Teknis di bawah Koordinator PFA disesuaikan dengan rentang kendali dan jumlah PFA berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Kerja. Setiap Pengendali Teknis membawahkan beberapa Ketua Tim / Anggota Tim. c. Ketua Tim dan Anggota Tim Dalam struktur organisasi PFA, Ketua Tim dan Anggota Tim memiliki peran sebagai berikut: 1) Melaksanakan penugasan pengawasan sebagai Ketua Tim / Anggota Tim 2) Anggota Tim adalah merupakan bawahan dari Ketua Tim dalam pelaksanaan tugas pengawasan, namun dalam struktur organisasi Kelompok PFA, Ketua Tim bukan atasan langsung dari Anggota Tim. Secara organisatoris, atasan langsung Ketua Tim dan Anggota Tim adalah Pengendali Teknis Penetapan jumlah Ketua Tim dan Anggota Tim di bawah Pengendali Teknis disesuaikan dengan rentang kendali dan jumlah PFA berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Kerja. 5. Atasan Langsung 1) Atasan Langsung dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PFA Sesuai dengan Angka XIII Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-13.00.00125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997, penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk para PFA ditentukan sebagai berikut: a. Pejabat Penilai untuk Anggota Tim dan Ketua Tim adalah Pengendali Teknis, sedangkan atasan Pejabat Penilai adalah Pengendali Mutu. b. Pejabat Penilai untuk Pengendali Mutu adalah Kepala/Pimpinan Unit Organisasi, atau Pejabat Eselon II yang membawahkannya. c. Unsur kepemimpinan pada unsur DP3 bagi Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu tetap dilakukan penilaian. d. Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu yang bertindak sebagai Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai ditetapkan pada awal tahun sesuai dengan rencana pelaksanaan pengawasan yang disusun oleh Kepala/Pimpinan Unit Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

10

Organisasi. e. Dalam hal atasan langsung dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan PFA berbeda dengan atasan langsung dalam penugasan, maka atasan langsung dalam penugasan memberikan sumbangan penilaian DP3 kepada atasan langsung yang telah ditetapkan menjadi Pejabat Penilai. 2) Atasan Langsung dalam Penugasan Sesuai dengan angka I huruf C butir 71 Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997, atasan langsung dalam penugasan pengawasan adalah atasan langsung yang menandatangani SPMK sesuai dengan penugasan (Surat Tugas). Untuk Anggota Tim dan Ketua Tim atasan langsungnya adalah Pengendali Teknis, untuk Pengendali Teknis atasan langsungnya adalah Pengendali Mutu, sedangkan atasan langsung Pengendali Mutu adalah Kepala/Pimpinan Unit Organisasi atau Pejabat Eselon II yang membawahkan Pengendali Mutu tersebut. 6. Kebijakan Umum dalam Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan BPKP a. Pimpinan unit kerja menetapkan kebijakan dan memberikan arahan kepada para pejabat struktural dan Koordinator PFA dalam rangka pengelolaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tugas-tugas pengawasan. b. Pejabat Eselon III, sebagai pelaksana fungsi pimpinan sesuai dengan bidangnya masing-masing, bersama dengan Koordinator PFA menyusun rencana penugasan dengan membagi habis secara seimbang dan profesional seluruh penugasan kepada PFA melalui formulir KM1 dan KM2 dengan memperhatikan pencapaian tujuan pengawasan dan perolehan angka kredit untuk kebutuhan kenaikan pangkat. c. Pejabat Eselon III sebagai pelaksana fungsi pimpinan sesuai dengan bidangnya masing-masing mengendalikan penugasan pengawasan melalui koordinasi dengan Koordinator PFA yang ditunjuk sebagai mitra kerjanya. Salah satu bentuk koordinasi adalah review meeting yang dapat dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan penugasan sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan profesional. Review meeting merupakan satu media / forum untuk menciptakan pengendalian Pimpinan Unit Kerja atas kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh PFA dalam rangka mencapai kualitas hasil pengawasan sesuai yang diharapkan. Dalam review meeting dapat dibahas tentang materi LHA, standar audit yang Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

11

digunakan dan prosedur audit yang dilaksanakan atau hal lain yang dianggap perlu. Hasil review meeting dituangkan dalam bentuk notulen atau review sheet dan didokumentasikan dalam kertas kerja audit. Apabila dalam review meeting tersebut terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara Pejabat Eselon III dengan Koordinator PFA, permasalahan tersebut disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk memperoleh arahan. d. Pimpinan Unit / Pejabat Struktural eselon II (Direktur, Inspektur, Kepala Perwakilan) menyelenggarakan review meeting untuk membahas konsep LHA yang akan ditandatangani oleh Pengendali Mutu. e. Laporan Hasil Audit (LHA) ditandatangani oleh Pengendali Mutu dan Surat Pengantar Masalah (SPM) ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja (Deputi, Inspektur, Kepala Perwakilan). Laporan hasil pengawasan lainnya (non audit) ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja. f. Berdasarkan pertimbangan Kasubdit / Kepala Bidang, Pimpinan Unit Kerja dapat menunjuk PFA untuk melakukan administrasi pengawasan Subdit / Bidang selama suatu periode tertentu. 7. Komunikasi Pengawasan Komunikasi pelaksanaan dan hasil-hasil pengawasan dengan pihak luar organisasi / pihak ekstern merupakan wewenang Pimpinan Unit Kerja. Pejabat Eselon III sebagai pelaksana fungsi pimpinan melaksanakan komunikasi pengawasan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sesuai kewenangan yang didelegasikan oleh Pimpinan Unit Kerja. Kelompok PFA dapat melakukan komunikasi pengawasan dengan pihak luar sesuai penugasan dari Pimpinan Unit Kerja. G. Sistematika Pembahasan Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan

Bab II

Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Deputi

Bab III Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Bab IV Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Perwakilan BPKP


12

Dalam Bab I disajikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, serta pendekatan dalam penyusunan Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor. Selanjutnya disajikan pula uraian mengenai formulir-formulir yang digunakan, prinsip-prinsip dasar dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor. Dalam Bab II sampai dengan Bab IV disajikan tentang pola hubungan kerja pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor di lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan BPKP dalam kegiatan pengawasan dan kegiatan non pengawasan. Dalam Pola Hubungan Kerja Kegiatan Pengawasan disajikan secara berurutan struktur organisasi dan narasi / penjelasan mengenai pola hubungan kerja pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor dalam kegiatan perencanaan, dalam kegiatan pelaksanaan, dan dalam kegiatan evaluasi / tindak lanjut hasil pengawasan. Pada setiap akhir Sub Bab disajikan pula bagan arus pola hubungan kerja atas kegiatan yang bersangkutan. Penyajian bagan arus pada setiap subbab ditujukan agar para pemakai pedoman ini dapat secara mudah membaca pola hubungan kerja dalam bentuk bagan arus dan memadukannya dengan narasi pola hubungan kerja yang disajikan berdasarkan pembagian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional auditor. Dalam Pola Hubungan Kerja Kegiatan Non Pengawasan disajikan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan PFA sebagai Pegawai Negeri Sipil, meliputi Penilaian DP3, Pemberian Cuti, Penegakan Disiplin, dan Penyelenggaraan PKS.

φ


13

BAB II POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN DEPUTI

A. POLA HUBUNGAN KERJA KEGIATAN PENGAWASAN

1. Struktur Organisasi Kantor Pusat BPKP

Kepala

Sekretariat Utama

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian

Inspektorat

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Pusat Informasi Pengawasan


Deputi Bidang Akuntan Negara

Deputi Bidang Investigasi

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

14

2. Struktur Organisasi Deputi

DEPUTI

DIREKTUR

KASUBDIT 1

DIREKTUR

DIREKTUR

KOORD. PFA

KOORD. PFA

(PM) 1

(PM) 2


DIREKTUR

KASUBDIT 2

15

3. Struktur Organisasi Kelompok PFA di Lingkungan Deputi DIREKTUR

KOORD. KOORD. JFA PFA (PM)

KOORD. PFA

SUBDIT (PM) 1 1

(PM) 2

PT

PT

PT

PT

PT

PT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

/

/

/

/

/

/

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Keterangan: a. Pengelompokkan PFA di lingkungan Deputi bersifat mengambang (floating) dan berada di bawah Direktur. Jumlah Koordinator PFA disesuaikan dengan rentang kendali berdasarkan keputusan Deputi Sebagai contoh, untuk lingkungan Direktorat Investigasi BUMN/D, Deputi Investigasi, Koordinator PFA dapat disusun sebagai berikut: 1) Koordinator PFA 1, bermitra dengan Subdit Investigasi BUMN 2) Koordinator PFA 2, bermitra dengan Subdit Investigasi BUMD b. Setiap Koordinator PFA membawahkan beberapa Pengendali Teknis c. Setiap Pengendali Teknis membawahkan beberapa Ketua Tim dan Anggota Tim. d. Penetapan personil dalam struktur organisasi PFA dilakukan setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan, dengan Keputusan Deputi.


16

4. Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Perencanaan Pengawasan Pola hubungan kerja pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor dalam Kegiatan Perencanaan Pengawasan di lingkungan Deputi, sebagaimana digambarkan dalam bagan arus (flowchart) pada halaman 20, adalah sebagai berikut: a. Deputi 1) Memberikan arahan kepada Direktur, Kasubdit, dan Koordinator PFA dalam rangka penyusunan draft kebijakan teknis pengawasan dan penyusunan UPKPT 2) Menyetujui draft dan menetapkan kebijakan teknis pengawasan serta menyampaikannya kepada Direktur 3) Menyetujui UPKPT dan menyampaikannya kepada Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan Pengawasan 4) Menyetujui KF1 dan menyampaikannya kepada Perwakilan BPKP terkait 5) Menerima PKPT dari Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan Pengawasan dan menyampaikannya kepada Direktur b. Direktur 1) Menerbitkan Surat Tugas kepada tim PFA untuk melakukan penyusunan draft kebijakan teknis pengawasan. 2) Mereview dan menyampaikan draft kebijakan teknis pengawasan kepada Deputi 3) Menerima kebijakan teknis pengawasan yang telah ditetapkan oleh Deputi 4) Memberikan arahan kepada Kasubdit, dan Koordinator PFA tentang kebijakan teknis pengawasan dalam rangka penyusunan KF1 dan UPKPT serta menerbitkan Surat Tugas kepada tim PFA untuk melakukan penyusunan KF1 dan UPKPT. 5) Melakukan Koordinasi dengan Direktur lain dalam hal penugasan PFA memerlukan koordinasi lintas Direktorat 6) Mereview KF1 dan UPKPT serta menyampaikannya kepada Deputi 7) Menerima PKPT dari Deputi dan menerbitkan Surat Tugas kepada tim PFA untuk menyesuaikan KM1 dan KM2 dengan PKPT


17

c. Kasubdit 1) Meminta Koordinator PFA agar mengusulkan susunan tim untuk penugasan penyusunan draft kebijakan teknis pengawasan, dan selanjutnya menyampaikan konsep Surat Tugas kepada Direktur. 2) Mereview dan menyampaikan draft kebijakan teknis pengawasan kepada Direktur 3) Meminta Koordinator PFA agar mengusulkan susunan tim untuk penugasan penyusunan KF1 dan UPKPT, dan selanjutnya menyampaikan konsep Surat Tugas kepada Direktur. 4) Mereview dan menyampaikan KF1 dan UPKPT (disertai KM1/KM2) kepada Direktur 5) Meminta Koordinator PFA agar mengusulkan susunan tim untuk penugasan penyesuaian KM1/KM2 dengan PKPT, dan selanjutnya menyampaikan konsep Surat Tugas kepada Direktur. 6) Mereview hasil penyesuaian KM1/KM2 dengan PKPT 7) Melakukan Koordinasi dengan Kasubdit lain dalam hal penugasan PFA memerlukan koordinasi lintas Subdit 8) Menyampaikan copy PKPT kepada Kasubbag TU untuk diadministrasikan 9) Mengarsipkan PKPT, KM1, dan KM2 sebagai alat monitoring d. Kasubbag Tata Usaha 1) Membantu proses penerbitan Surat Tugas 2) Menerima PKPT dari Kasubdit untuk diadministrasikan. e. Kelompok PFA 1) Koordinator PFA (Pengendali Mutu) a)

Menyampaikan usulan susunan tim kepada Kasubdit untuk penugasan penyusunan draft kebijakan teknis pengawasan

b)

Menyampaikan usulan susunan tim kepada Kasubdit untuk penugasan penyusunan KF1 dan UPKPT

c)

Menyampaikan usulan susunan tim kepada Kasubdit untuk penugasan penyesuaian KM1/KM2 dengan PKPT

d)

Melakukan Koordinasi dengan Kasubdit lain dalam hal penugasan PFA memerlukan koordinasi lintas Subdit


18

e)

Memberikan arahan kepada Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim dalam persiapan penugasan (penyusunan KM3, KM4, dan konsep Surat Tugas)

f)

Memberikan arahan kepada Ketua Tim, dan Anggota Tim dalam persiapan penugasan (penyusunan KM3, KM4, dan konsep Surat Tugas), dalam hal Koordinator PFA dijabat oleh Pengendali Teknis.

g)

Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan yang dilakukan oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

h)

Menyampaikan hasil penugasan (draft kebijakan teknis pengawasan, KF1 dan UPKPT) kepada Kasubdit untuk direview dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur.

i)

Menyampaikan hasil penyesuaian KM1/KM2 dengan PKPT kepada Kasubdit untuk direview.

2) Pengendali Teknis a)

Memberikan arahan kepada Ketua Tim dan Anggota Tim dalam persiapan penugasan (penyusunan KM3, KM4, dan konsep Surat Tugas) serta menyampaikan berkas penugasan kepada Koordinator PFA untuk pengusulan susunan tim.

b)

Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan yang dilakukan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim.

c)

Mereview dan menyampaikan hasil penugasan (draft kebijakan teknis pengawasan, KF1 dan UPKPT, dan hasil penyesuaian KM1/KM2 dengan PKPT) kepada Koordinator PFA.

3) Ketua Tim dan Anggota Tim a)

Menyiapkan berkas penugasan (KM3, KM4, dan konsep Surat Tugas) dan menyampaikannya kepada Pengendali Teknis untuk pengusulan susunan tim

b)

Melaksanakan penugasan

c)

Menyampaikan hasil penugasan (draft kebijakan teknis pengawasan, KF1 dan UPKPT, dan hasil penyesuaian KM1/KM2 dengan PKPT) kepada Pengendali Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada Koordinator PFA.


19


20

5. Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pola hubungan kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Deputi, sebagaimana digambarkan dalam bagan arus (flowchart) pada halaman 25 dan 26, adalah sebagai berikut: a.

Deputi 1) Memberikan arahan kepada Direktur, Kasubdit, dan Koordinator PFA dalam rangka pelaksanaan pengawasan 2) Menerima Laporan Hasil Audit (LHA) yang telah ditandatangani oleh Koordinator PFA (Pengendali Mutu). 3) Menerima dan menandatangani Surat Pengantar Masalah (SPM) atas LHA yang telah ditandatangani oleh Koordinator PFA (Pengendali Mutu). 4) Menerima laporan hasil penugasan lainnya (untuk kegiatan pengawasan non audit) yang telah ditandatangani oleh Direktur. 5) Menyampaikan LHA dan SPM, serta laporan hasil penugasan lainnya kepada Direktur untuk didistribusikan

b. Direktur

1) Menerbitkan Surat Tugas kepada tim PFA untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan PKPT 2) Memberikan arahan kepada Kasubdit dan Koordinator PFA mengenai pelaksanaan pengawasan melalui review meeting (jumlah review meeting selama pelaksanaan pengawasan didasarkan pada kualitas permasalahan dan pertimbangan profesional Direktur / Kasubdit). 3) Melakukan Koordinasi dengan Direktur lain dalam hal penugasan PFA memerlukan koordinasi lintas Direktorat. 4) Menyelenggarakan review meeting dengan Kasubdit dan Koordinator PFA (Pengendali Mutu) untuk membahas konsep LHA yang telah disusun oleh Tim Audit. Review Meeting yang dilaksanakan khusus untuk membahas konsep LHA dimaksudkan agar substansi / materi LHA yang ditandatangani oleh Pengendali Mutu telah disetujui oleh Direktur / Kasubdit. 5) Menerima LHA yang telah ditandatangani oleh Pengendali Mutu. Dalam hal Koordinator PFA dijabat oleh PFA yang belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, LHA ditandatangani oleh Direktur.


21

6) Menerima dan mereview Surat Pengantar Masalah (SPM) yang telah disusun oleh Tim dan direview oleh Kasubdit. 7) Menyampaikan LHA dan konsep SPM kepada Deputi 8) Menerima LHA dan SPM dari Deputi dan menyampaikan kepada Kasubbag TU untuk didistribusikan 9) Menandatangani laporan hasil menyampaikannya kepada Deputi

penugasan

lainnya

(non

audit)

dan

10) Menyampaikan laporan hasil penugasan lainnya kepada Kasubbag TU untuk didistribusikan c.

Kasubdit 1) Meminta Koordinator PFA agar mengusulkan susunan tim untuk penugasan pengawasan, dan selanjutnya menyampaikan konsep Surat Tugas kepada Direktur. 2) Melakukan Koordinasi dengan Kasubdit lain dalam hal penugasan PFA memerlukan koordinasi lintas Subdit 3) Melakukan koordinasi dengan Koordinator PFA dalam rangka pelaksanaan pengawasan melalui review meeting 4) Memberikan masukan dalam review meeting yang diselenggarakan Direktur untuk membahas konsep LHA yang telah disusun oleh Tim PFA. 5) Menerima LHA yang telah ditandatangani Koordinator PFA (Pengendali Mutu). 6) Mereview konsep LHA yang diterima dari Koordinator PFA, dalam hal Koordinator PFA dijabat oleh PFA yang belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, dan menyampaikannya kepada Direktur 7) Mereview konsep SPM yang telah disusun oleh Tim dan menyampaikannya bersama dengan LHA kepada Direktur 8) Mengadministrasikan pengarsipan berkas hasil pengawasan (antara lain KKP, KM6, KM9, dan KM10) 9) Menerima konsep laporan hasil penugasan lainnya (non audit) dari Koordinator PFA, mereview, dan menyampaikannya kepada Direktur.

d. Kasubbag Tata Usaha 1) Membantu proses penerbitan Surat Tugas dan mengarsipkan berkas penugasan 2) Membantu proses penerbitan LHA dan SPM dengan memberi nomor dan tanggal (LHA dan SPM diberi nomor dan tanggal setelah SPM ditandatangani Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

22

oleh Deputi) 3) Mendistribusikan LHA, SPM, dan laporan hasil penugasan lainnya (non audit). 4) Mengarsipkan LHA, SPM, dan laporan hasil penugasan lainnya (non audit). e. Kelompok PFA 1) Koordinator PFA (Pengendali Mutu) a)

Menyampaikan usulan susunan tim kepada Kasubdit untuk penugasan pengawasan

b)

Melakukan koordinasi dengan Kasubdit lain dalam hal penugasan PFA memerlukan koordinasi lintas Subdit

c)

Melaksanakan supervisi atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

d)

Melakukan koordinasi dengan Kasubdit dalam rangka pelaksanaan review meeting selama pelaksanaan tugas pengawasan

e)

Memberikan masukan dalam review meeting yang diselenggarakan Direktur untuk membahas konsep LHA.

f)

Mereview dan menandatangani LHA (bagi Koordinator PFA yang bersertifikat Pengendali Mutu atau Koordinator PFA yang belum bersertifikat Pengendali Mutu tetapi ditugaskan sebagai Pengendali Mutu dalam penugasan) dan menyampaikannya kepada Direktur melalui Kasubdit

g)

Mereview konsep LHA (bagi Koordinator PFA yang belum bersertifikat Pengendali Mutu dan ditugaskan sebagai Pengendali Teknis dalam penugasan) dan menyampaikannya kepada Direktur melalui Kasubdit

h)

Mereview konsep SPM dan menyampaikannya kepada Direktur melalui Kasubdit

i)

Mereview dan menyampaikan konsep laporan hasil penugasan lainnya (non audit) kepada Direktur melalui Kasubdit

j)

Menyampaikan berkas hasil penugasan kepada Kasubdit

k)

Menyusun formulir Kendali Mutu (KM5 dan KM7)


Memberikan arahan kepada Ketua Tim dan Anggota Tim dalam persiapan penugasan (penyusunan KM3, KM4, KM9, dan konsep Surat Tugas) serta menyampaikan berkas penugasan kepada Koordinator PFA untuk


23

penerbitan Surat Tugas. b)


c)

Mereview konsep LHA dan SPM yang telah disusun oleh Ketua Tim dan menyampaikannya kepada Koordinator PFA.

d)


e)

Mereview konsep laporan hasil penugasan lainnya (non audit) yang telah disusun oleh Ketua Tim dan menyampaikannya kepada Koordinator PFA.

f)



Menyiapkan berkas penugasan (KM3, KM4, KM9, dan konsep Surat Tugas) dan menyampaikannya kepada Pengendali Teknis untuk penerbitan Surat Tugas.

b)


c)

Menyusun konsep LHA dan SPM serta menyampaikannya kepada Pengendali Teknis

d)


e)

Menyusun konsep laporan hasil penugasan lainnya (non audit) dan menyampaikannya kepada Pengendali Teknis

f)

Menyusun formulir Kendali Mutu (KM5, KM6, dan KM10)


24


25


26

6. Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pola hubungan kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Evaluasi Pengawasan di lingkungan Deputi, sebagaimana digambarkan dalam bagan arus (flowchart) pada halaman 30, adalah sebagai berikut: a.

Deputi Memberikan arahan kepada Direktur, Kasubdit, dan Koordinator PFA dalam rangka evaluasi hasil pengawasan

b. Direktur 1) Menugaskan kepada Tim PFA untuk menyusun TPIII 2000 dan melaksanakan monitoring tindak lanjut 2) Memberikan arahan kepada Kasubdit dan Kasubbag TU dalam rangka penyusunan laporan periodik 3) Melakukan koordinasi dengan Direktur lain dalam hal penugasan PFA memerlukan koordinasi lintas Direktorat. 4) Menandatangani laporan periodik dan menyampaikannya kepada Kasubbag TU untuk didistribusikan 5) Menugaskan kepada Tim PFA untuk melakukan evaluasi hasil pengawasan dan menyusun Daftar Obrik Potensial (DOP) 6) Mereview dan menyetujui DOP c.

Kasubdit 1) Melakukan koordinasi dengan Koordinator PFA dalam rangka persiapan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut 2) Melakukan koordinasi dengan Koordinator PFA dalam rangka pelaksanaan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut 3) Menyampaikan TPIII 2000 dan hasil monitoring tindak lanjut kepada Kasubbag TU 4) Melakukan koordinasi dengan Koordinator PFA dalam rangka persiapan penugasan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan DOP. 5) Melakukan koordinasi dengan Koordinator PFA dalam rangka pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan DOP 6) Melakukan koordinasi dengan Kasubdit lain dalam hal penugasan PFA


27

memerlukan koordinasi lintas Subdit 7) Menyampaikan DOP kepada Kasubbag TU untuk dikompilasi 8) Menyusun KM12 dan menyampaikannya kepada Kasubbag TU d. Kasubbag Tata Usaha

1) Menerima KM12 dari Kasubdit dan menyusun KM11 2) Menyusun dan menyampaikan KM11 kepada Direktur 3) Menyusun konsep laporan periodik berdasarkan KM11, TPIII 2000, dan monitoring tindak lanjut dan menyampaikan kepada Direktur 4) Menerima laporan periodik dari Direktur dan mendistribusikannya 5) Menerima DOP dari Kasubdit dan menyusun kompilasi DOP untuk lingkup Direktorat. 6) Menyampaikan kompilasi DOP kepada Direktur e. Kelompok PFA 1) Koordinator PFA (Pengendali Mutu) a)

Melakukan koordinasi dengan Kasubdit dalam rangka persiapan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut

b)

Melakukan koordinasi dengan Kasubdit lain dalam hal penugasan PFA memerlukan koordinasi lintas Subdit

c)

Melaksanakan supervisi atas pelaksanaan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim

d)

Menyampaikan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut kepada Kasubdit

e)

Melakukan koordinasi dengan Kasubdit dalam rangka persiapan penugasan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan DOP

f)

Melakukan supervisi atas pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan DOP yang dilakukan oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim

g)

Menyampaikan DOP kepada Kasubdit


Melaksanakan supervisi atas pelaksanaan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim.


28

b)

Menyampaikan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut kepada Koordinator PFA

c)

Melaksanakan supervisi pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan DOP yang dilakukan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim

d)

Menyampaikan DOP kepada Koordinator PFA


Melaksanakan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut

b)

Menyampaikan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut kepada Pengendali Teknis

c)

Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan DOP

d)

Menyampaikan DOP kepada Pengendali Teknis


29


30

B. POLA HUBUNGAN KERJA KEGIATAN NON PENGAWASAN Tanggung jawab kegiatan non pengawasan berupa pembinaan kepegawaian berada pada pimpinan satuan organisasi masing-masing, yang meliputi antara lain: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Pemberian Cuti, dan Penegakan Disiplin Pegawai dalam rangka Gerakan Disiplin Nasional (GDN). Tanggung jawab PFA dalam rangka pembinaan kepegawaian adalah membantu pimpinan satuan organisasi antara lain dengan memberi penilaian/masukan penilaian dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan PFA di bawahnya, memberikan rekomendasi dalam pemberian cuti kepada pejabat yang berwenang, dan berperan aktif dalam penegakan disiplin di lingkungan PFA. Pola hubungan kerja pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor dalam pelaksanaan tanggung jawab non pengawasan diuraikan berikut ini : 1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PFA (DP-3) Dasar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS adalah PP No. 10 tahun 1979 tentang DP-3 yang bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja, sehingga setiap pejabat yang berwenang membuat DP-3 berkewajiban membuat dan memelihara catatan mengenai PNS yang berada dalam lingkungan kerja masing-masing. Sesuai dengan struktur organisasi Kelompok PFA di lingkungan Deputi, penentuan Pejabat Penilai dan prosedur penerbitan DP3 untuk Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Deputi adalah sebagai berikut : a. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai DP-3 bagi PFA Pejabat Penilai bagi PFA di lingkungan Deputi adalah atasan langsung PFA yang ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan struktur organisasi Kelompok PFA. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai sesuai dengan struktur organisasi Kelompok PFA yang ditetapkan dengan keputusan Direktur maupun struktur organisasi BPKP secara keseluruhan. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai bagi PFA di lingkungan Deputi adalah : 1) Pejabat Penilai bagi PFA Ketua Tim dan Anggota Tim adalah Pengendali Teknis yang ditetapkan sebagai atasan langsung PFA yang bersangkutan sesuai struktur organisasi. Atasan Pejabat Penilai adalah Koordinator PFA (Pengendali Mutu). Dalam hal Koordinator PFA belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, Atasan Pejabat Penilai adalah Kasubdit mitra kerjanya.


31

2) Pejabat Penilai bagi PFA Pengendali Teknis adalah Koordinator PFA (Pengendali Mutu) yang ditetapkan sebagai atasan langsungnya sesuai struktur organisasi. Dalam hal Koordinator PFA belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, Pejabat Penilai adalah Kasubdit mitra kerjanya. Atasan Pejabat Penilai adalah Direktur. 3) Pejabat Penilai bagi Pengendali Mutu (Koordinator PFA) adalah Direktur sebagai atasan langsungnya (Tanpa memperhatikan pangkat dan golongan sesuai dengan Pasal 33 PP 99/2000 j.o PP 12/2002 ). Atasan pejabat penilai adalah Deputi. 4) Penetapan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dilakukan setiap awal tahun dan atau setiap adanya mutasi PFA/Pejabat Struktural. b. Mekanisme Penilaian dan Penerbitan DP-3 Dalam pelaksanaan penugasan, atasan langsung PFA dalam surat tugas dapat berbeda dengan atasan langsung yang ditetapkan dalam struktur organisasi yang merupakan Pejabat Penilai DP-3. Atasan langsung dalam penugasan memberikan masukan untuk penilaian DP-3 bagi PFA yang berada di bawah supervisinya kepada Pejabat Penilai PFA yang bersangkutan. Mekanisme penilaian dan penerbitan DP-3 bagi PFA di lingkungan Deputi adalah : 1) PFA Ketua Tim dan Anggota Tim a) Pengendali Teknis yang merupakan atasan langsung dalam penugasan diwajibkan menyelenggarakan pencatatan terhadap penilaian pekerjaan bagi PFA Ketua Tim dan Anggota Tim yang berada di bawah supervisinya b) Pada setiap selesai penugasan, Pengendali Teknis yang merupakan atasan langsung dalam penugasan menyampaikan catatan hasil penilaian kepada Pejabat Penilai DP-3 untuk masing-masing PFA Ketua Tim dan Anggota Tim yang berada di bawah supervisinya. c) Pengendali Teknis yang telah ditetapkan sebagai Pejabat Penilai DP-3 menyusun konsep DP-3 bagi PFA Ketua Tim dan Anggota Tim bawahannya sesuai struktur organisasi dan setelah ditandatangani menyampaikannya kepada Atasan Pejabat Penilai d) Koordinator PFA (Pengendali Mutu) yang ditetapkan sebagai Atasan Pejabat Penilai menerima konsep DP-3, jika diperlukan melakukan revisi, dan setelah ditandatangani dikembalikan kepada Pejabat Penilai yang bersangkutan. Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

32

e) Dalam hal Koordinator PFA belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, Kasubdit selaku Atasan Pejabat Penilai menerima konsep DP-3, jika diperlukan melakukan revisi, dan setelah ditandatangani dikembalikan kepada Pejabat Penilai yang bersangkutan. f) Konsep DP-3 oleh Pejabat Penilai disampaikan kepada PFA yang bersangkutan. g) PFA yang bersangkutan meneliti konsep DP-3 dan bila perlu menyampaikan keberatan tertulis dan mengembalikan konsep DP-3 kepada Atasan Pejabat Penilai. h) Pejabat Penilai menyampaikan konsep DP-3 kepada Kasubbag TU i) Kasubbag TU membantu proses finalisasi dan mendistribusikan DP-3 sesuai ketentuan yang berlaku 2) PFA Pengendali Teknis a) Pengendali Mutu yang merupakan atasan langsung dalam penugasan diwajibkan menyelenggarakan pencatatan penilaian pekerjaan bagi PFA Pengendali Teknis yang berada di bawah supervisinya b) Pada setiap selesai penugasan, Pengendali Mutu yang merupakan atasan langsung dalam penugasan menyampaikan catatan hasil penilaian kepada Pejabat Penilai DP-3 untuk masing-masing PFA Pengendali Teknis yang berada di bawah supervisinya. c) Koordinator PFA (Pengendali Mutu) selaku Pejabat Penilai PFA menyusun konsep DP-3 bagi PFA Pengendali Teknis bawahannya sesuai struktur organisasi dan setelah ditandatangani menyampaikannya kepada Atasan Pejabat Penilai. d) Dalam hal Koordinator PFA belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, Kasubdit selaku Pejabat Penilai PFA menyusun konsep DP-3 bagi PFA Pengendali Teknis di lingkungan Koordinator PFA dan setelah ditandatangani menyampaikannya kepada Atasan Pejabat Penilai. e) Unsur Kepemimpinan dalam unsur penilaian DP-3 termasuk unsur yang dinilai bagi PFA Pengendali Teknis f) Direktur selaku Atasan Pejabat Penilai menerima konsep DP-3 dari Pejabat Penilai dan melakukan revisi jika perlu, kemudian mengembalikan kepada Pejabat Penilai yang bersangkutan.


33

g) Konsep DP-3 oleh Pejabat Penilai disampaikan kepada PFA yang bersangkutan. h) PFA yang bersangkutan meneliti konsep DP-3 dan bila perlu menyampaikan keberatan tertulis kepada Atasan Pejabat Penilai dan kemudian mengembalikannya kepada Pejabat Penilai. i) Pejabat Penilai menyampaikan konsep DP-3 kepada Kasubbag TU j) Kasubbag TU membantu proses finalisasi dan mendistribusikan DP-3 sesuai ketentuan yang berlaku 3) PFA Pengendali Mutu a) Pada akhir tahun takwim, Direktur selaku Pejabat Penilai PFA Pengendali Mutu (Koordinator PFA) menyusun konsep DP-3 bagi PFA Pengendali Mutu bawahannya sesuai struktur organisasi dan setelah ditandatangani menyampaikannya kepada Atasan Pejabat Penilai. b) Unsur Kepemimpinan dalam unsur penilaian DP-3 termasuk unsur yang dinilai bagi PFA Pengendali Mutu c) Deputi selaku Atasan Pejabat Penilai menerima konsep DP-3 dari Pejabat Penilai dan melakukan revisi jika perlu, kemudian mengembalikan kepada Pejabat Penilai yang bersangkutan. d) Konsep DP-3 oleh Pejabat Penilai disampaikan kepada PFA yang bersangkutan. e) PFA yang bersangkutan meneliti konsep DP-3 dan bila perlu menyampaikan keberatan tertulis kepada Atasan Pejabat Penilai dan kemudian mengembalikannya kepada Pejabat Penilai. f) Pejabat Penilai menyampaikan konsep DP-3 kepada Kasubbag TU g) Kasubbag TU membantu proses finalisasi dan mendistribusikan DP-3 sesuai ketentuan yang berlaku 2. Cuti Cuti merupakan hak PNS, oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam rangka waktu tertentu jika kepentingan dinas mendesak. Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti PNS diatur dalam PP No. 24 tahun 1976. Sesuai dengan struktur organisasi Kelompok PFA, mekanisme pemberian cuti bagi PFA di lingkungan Deputi adalah sebagai berikut:


34

a. Prosedur pemberian cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, dan cuti bersalin: 1) PFA membuat permohonan cuti, dengan memperhatikan jumlah hak cuti yang diadministrasikan oleh Kasubbag TU. 2) Permohonan cuti bagi PFA Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis disampaikan kepada Direktur, sedangkan bagi PFA Ketua Tim dan Anggota Tim disampaikan kepada Kasubdit, untuk memperoleh persetujuan, setelah terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan / paraf atasan langsung yang bersangkutan sesuai struktur organisasi Kelompok PFA 3) Apabila permohonan cuti disetujui, Kasubbag TU memproses penerbitan surat ijin cuti yang ditandatangani oleh Direktur (bagi PFA Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis) dan oleh Kasubdit (bagi PFA Ketua Tim dan Anggota Tim) 4) Kasubbag TU menyampaikan surat ijin cuti kepada PFA yang bersangkutan. b. Prosedur Pemberian Cuti Besar 1) PFA membuat permohonan cuti, dengan memperhatikan jumlah hak cuti yang diadministrasikan oleh Kasubbag TU 2) Permohonan cuti disampaikan kepada Direktur untuk memperoleh persetujuan, setelah terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan/paraf atasan langsung yang bersangkutan sesuai struktur organisasi Kelompok PFA 3) Apabila permohonan cuti disetujui, Kasubbag TU memprosess penerbitan surat ijin cuti besar yang ditandatangani oleh Direktur 4) Kasubbag TU menyampaikan surat ijin cuti besar kepada PFA yang bersangkutan. c. Prosedur Cuti di Luar Tanggungan Negara 1) PFA mengajukan permohonan cuti kepada Kepala BPKP cq. Sesma melalui Direktur, setelah terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan/paraf atasan langsung yang bersangkutan sesuai struktur organisasi Kelompok PFA 2) Apabila tidak ada keberatan, Direktur membuat surat persetujuan / pengantar kepada Sesma 3) Surat persetujuan / pengantar dan surat permohonan cuti di luar tanggungan Negara disampaikan kepada Sesma. 4) Direktur menerima surat ijin Cuti di Luar Tanggungan Negara dari Sesma, dan menyampaikannya kepada PFA yang bersangkutan. Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

35

3. Penyelenggaraan Daftar Hadir Sesuai struktur organisasi Kelompok PFA, penyelenggaraan Daftar Hadir bagi PFA adalah sebagai berikut : a. Direktur menyelenggarakan Daftar Hadir bagi Koordinator PFA. b. Koordinator PFA menyelenggarakan Daftar Hadir bagi Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim di lingkungannya masing-masing. c. Penyelenggaraan Daftar Hadir dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. d. Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan Direktorat, Direktur menunjuk Petugas Penegak Disiplin Pegawai yang melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku 4. Pelanggaran terhadap PP 30 dan PP 10 / PP 45 Mekanisme pengenaan hukuman terhadap PFA yang melakukan pelanggaran ketentuan PP 30 dan PP 10 / PP 45 dan penetapan Pejabat Yang Berwenang Menghukum ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala BPKP sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Pengelolaan PKS a. Kegiatan Utama PKS 1) Kegiatan Perencanaan 2) Kegiatan Pelaksanaan 3) Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan PKS b. Prosedur Kegiatan Perencanaan 1) Secara berkala dengan SK Direktur dibentuk Satgas PKS 2) Kasubdit melakukan koordinasi dengan Koordinator PFA menyusun rencana tahunan PKS di lingkungannya masing-masing 3) Rencana PKS disampaikan kepada Koordinator Satgas PKS untuk dikompilasi menjadi rencana PKS Direktorat 4) Rencana PKS yang telah disetujui Direktur didistribusikan oleh Kasubbag TU kepada: Pusdiklatwas BPKP, Koordinator Satgas PKS, Kasubdit/Koordinator PFA, dan Kasubbag TU.


36

c. Prosedur Kegiatan Pelaksanaan 1) Berdasarkan rencana PKS, Koordinator Satgas PKS mengkoordinasikan pelaksanaan PKS dan mengadministrasikan seluruh kegiatan PKS dengan dukungan Kasubbag TU. 2) Kasubbag TU menyiapkan ruangan, sarana, dan prasarana PKS. d. Prosedur Kegiatan Pelaporan 1) Koordinator Satgas PKS cq. Sekretaris Satgas PKS menerima akumulasi output PKS. 2) Koordinator Satgas PKS menyusun Laporan Triwulanan PKS dan menyampaikannya kepada Direktur untuk ditandatangani 3) Kasubbag TU mendistribusikan Laporan Triwulanan PKS


37

BAB III

POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT BPKP

A.

POLA HUBUNGAN KEGIATAN PENGAWASAN

1. Struktur Organisasi Inpektorat BPKP

INSPEKTUR

KASUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK PFA


38

2. Struktur Organisasi Kelompok PFA di Lingkungan Inspektorat BPKP

KOORDINATOR PFA (PM)

PT

KT/AT

PT

PT

KT/AT

KT/AT

Keterangan: a. Pengelompokan PFA di lingkungan Inspektorat bersifat mengambang (floating) dan berada di bawah Inspektur. Jumlah Koordinator PFA disesuaikan dengan rentang kendali berdasarkan keputusan Inspektur b. Koordinator PFA membawahkan beberapa Pengendali Teknis c. Setiap Pengendali Teknis membawahkan beberapa Ketua Tim dan Anggota Tim d. Penetapan personil dalam struktur organisasi Kelompok PFA dilakukan setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan, dengan keputusan Inspektur


39

3. Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Perencanaan Pola hubungan kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Perencanaan Pengawasan di lingkungan Inspektorat, sebagaimana digambarkan dalam bagan arus (flowchart) pada halaman 42, adalah sebagai berikut: a. Inspektur 1) Menerima penugasan dari Kepala BPKP dan surat pengaduan dari pihak ketiga sebagai bahan penyusunan UPKPT 2) Memberikan arahan kepada Kasubbag TU dan Koordinator PFA dalam rangka penyusunan KM1, KM2, dan UPKPT, serta menugaskan penyusunannya kepada Kelompok PFA 3) Menyetujui, menandatangani, dan menyampaikan UPKPT (tanpa KM1, dan KM2) yang telah disusun oleh Kelompok PFA kepada Kepala BPKP (cq. Biro Perencanaan Pengawasan) dengan tembusan kepada Sekretaris Utama 4) Menerima PKPT yang telah disetujui menandatangani KM1 dan KM2 definitif

oleh

Kepala

BPKP

dan

5) Memberikan arahan kepada Kasubbag TU dan Kordinator PFA mengenai PKPT yang telah disetujui oleh Kepala BPKP. b. Kasubbag Tata Usaha 1) Memproses penerbitan surat tugas 2) Menyelenggarakan pengarsipan UPKPT, PKPT, KM1, dan KM2. c. Kelompok PFA 1) Koordinator PFA a)

Menyusun tim dalam rangka penyusunan KM1, KM2, dan UPKPT berdasarkan arahan Inspektur

b)

Memberikan arahan kepada Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim dalam rangka persiapan penugasan

c)

Menyampaikan KM3, KM4, KM9, dan konsep surat tugas kepada Inspektur

d)

Melaksanakan supervisi atas pelaksanaan penyusunan KF3, UPKPT, usulan KM1 dan KM2 yang dilakukan oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.


40

e)

Menyerahkan UPKPT, usulan KM1 dan KM2 kepada Inspektur.


Memberikan arahan kepada Ketua Tim, dan Anggota Tim dalam rangka persiapan penugasan

b)

Menyampaikan KM3, KM4, KM9, dan konsep surat tugas kepada Koordinator PFA

c)

Melaksanakan supervisi atas pelaksanaan penyusunan UPKPT, usulan KM1 dan KM2 yang dilakukan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim

d)

Menyerahkan UPKPT, usulan KM1 dan KM2 kepada Koordinator PFA

3) Ketua Tim dan Anggota Tim 1) Menyiapkan KM3, KM4, KM9 dan konsep surat tugas penyusunan UPKPT dalam rangka penyusunan UPKPT, usulan KM1 dan KM2 dan menyampaikannya kepada Pengendali Teknis 2) Melaksanakan penyusunan UPKPT, usulan KM1 dan KM2 3) Menyerahkan UPKPT, usulan KM1 dan KM2 kepada Pengendali Teknis


41


42

4. Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pola hubungan kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Inspektorat, sebagaimana digambarkan dalam bagan arus (flowchart) pada halaman 46 dan 47, adalah sebagai berikut: a. Inspektur 1) Menugaskan kepada Kelompok PFA untuk melakukan audit/evaluasi terhadap obrik/unit kerja sesuai dengan PKPT 2) Melakukan review meeting dengan Kelompok PFA mengenai kemajuan pelaksanaan audit/evaluasi 3) Melakukan review meeting dengan Kelompok PFA untuk membahas konsep LHA. Review meeting yang dilaksanakan khusus untuk membahas konsep LHA dimaksudkan agar substansi / materi LHA yang ditandatangani oleh Koordinator PFA (Pengendali Mutu) telah disetujui Inspektur. 4) Menerima LHA yang telah ditandatangani oleh Koordinator PFA (Pengendali Mutu) 5) Mereview dan menandatangani LHA, dalam hal Koordinator PFA dijabat oleh PFA yang belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu 6) Mereview dan menandatangani SPM 7) Menandatangani laporan hasil penugasan lainnya (non audit) b. Kasubbag TU 1) Melakukan koordinasi dengan Koordinator PFA dalam persiapan penugasan dengan membandingkan antara berkas usulan penugasan dengan PKPT 2) Memproses penerbitan surat tugas dan mengarsipkan surat tugas sebagai bahan monitoring pelaksanaan PKPT 3) Memproses penerbitan LHA dan SPM dengan memberi nomor dan tanggal (LHA dan SPM diberi nomor dan tanggal setelah SPM ditandatangani oleh Inspektur) 4) Mendistribusikan LHA, SPM, dan laporan hasil penugasan lainnya (non audit) kepada pihak yang terkait Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi-Inspektorat-Perwakilan

43

5) Mengadministrasikan pengarsipan berkas hasil penugasan (antara lain KKP, LHA, SPM, dan laporan hasil penugasan lainnya) c. Kelompok PFA 1) Koordinator PFA (Pengendali Mutu) a)

Melakukan koordinasi dengan Kasubbag Tata Usaha dalam rangka persiapan penugasan pengawasan

b)

Melaksanakan supervisi atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

c)

Melakukan konsultasi dengan Inspektur dalam rangka pelaksanaan review meeting selama pelaksanaan tugas pengawasan

d)

Memberikan masukan dalam review meeting yang diselenggarakan Inspektur untuk membahas konsep LHA.

e)

Mereview dan menandatangani LHA (apabila Koordinator PFA bersertifikat Pengendali Mutu) dan menyampaikannya kepada Inspektur

f)

Mereview konsep LHA (apabila Koordinator PFA belum bersertifikat Pengendali Mutu) dan menyampaikannya kepada Inspektur

g)

Mereview konsep SPM dan menyampaikannya kepada Inspektur

h)

Mereview dan menyampaikan konsep laporan hasil penugasan lainnya (non audit) kepada Inspektur

i)

Menyampaikan berkas hasil penugasan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diarsipkan

j)



Memberikan arahan kepada Ketua Tim dan Anggota Tim dalam persiapan penugasan (penyusunan KM3, KM4, KM9, dan konsep Surat Tugas) serta menyampaikan berkas penugasan kepada Koordinator PFA untuk penerbitan Surat Tugas.

b)


c)

Mereview konsep LHA dan konsep SPM yang telah disusun oleh Ketua Tim dan menyampaikannya kepada Koordinator PFA.

d)

Memberikan masukan dalam review meeting yang diselenggarakan


44

Inspektur untuk membahas konsep LHA. e)

Mereview konsep laporan hasil penugasan lainnya (non audit) yang telah disusun oleh Ketua Tim dan menyampaikannya kepada Koordinator PFA.

f)



Menyiapkan berkas penugasan (KM3, KM4, KM9, dan konsep Surat Tugas) dan menyampaikannya kepada Pengendali Teknis untuk penerbitan Surat Tugas.

b)


c)

Menyusun konsep LHA dan konsep SPM serta menyampaikannya kepada Pengendali Teknis

d)

Memberikan masukan dalam review meeting yang diselenggarakan Inspektur untuk membahas konsep LHA.

e)

Menyusun konsep laporan hasil penugasan lainnya (non audit) dan menyampaikannya kepada Pengendali Teknis

f)

Menyusun formulir Kendali Mutu (KM5, KM6, KM, dan KM10)


45


46


47

5. Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pola hubungan kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Evaluasi Pengawasan di lingkungan Inspektorat, sebagaimana digambarkan dalam bagan arus (flowchart) pada halaman 50, adalah sebagai berikut: a. Inspektur 1) Memberikan arahan kepada Kasubbag TU dan Koordinator PFA dalam penyusunan laporan periodik hasil pengawasan 2) Memberikan arahan kepada Koordinator PFA dan Kasubbag TU dalam memantau tindak lanjut hasil pengawasan 3) Menandatangani laporan periodik hasil pengawasan b. Kasubbag Tata Usaha 1) Menyusun laporan rencana dan realisasi mingguan RMP/RPL (KM12) 2) Menyusun formulir pengendalian RMP/RPL (KM11) dan menyampaikan kepada Inspektur 3) Menerima TPIII 2000 dari Koordinator PFA dan menyelenggarakan pengolahan data temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan 4) Menyusun laporan periodik hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Inspektur c. Kelompok PFA 1) Koordinator PFA (Pengendali Mutu) a)

Melakukan koordinasi dengan Kasubbag Tata Usaha dalam rangka persiapan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut

b)

Melaksanakan supervisi atas pelaksanaan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim

c)

Menyampaikan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut kepada Inspektur


Melaksanakan supervisi atas pelaksanaan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Ketua Tim dan


48

Anggota Tim. b)

Menyampaikan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut kepada Koordinator PFA


Melaksanakan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut

b)

Menyampaikan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut kepada Pengendali Teknis


49


50

B. POLA HUBUNGAN NON PENGAWASAN Tanggung jawab kegiatan non pengawasan berupa pembinaan kepegawaian berada Inspektur, yang meliputi antara lain: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Pemberian Cuti, dan Penegakan Disiplin Pegawai dalam rangka Gerakan Disiplin Nasional (GDN). Tanggung jawab PFA dalam rangka pembinaan kepegawaian adalah membantu Inspektur antara lain dengan memberi penilaian/masukan penilaian dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan PFA di bawahnya, memberikan rekomendasi dalam pemberian cuti kepada pejabat yang berwenang, dan berperan aktif dalam penegakan disiplin di lingkungan PFA. Pola hubungan kerja pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor dalam pelaksanaan tanggung jawab non pengawasan diuraikan berikut ini : 1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PFA (DP-3) Dasar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS adalah PP No. 10 tahun 1979 tentang DP-3 yang bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja, sehingga setiap pejabat yang berwenang membuat DP-3 berkewajiban membuat dan memelihara catatan mengenai PNS yang berada dalam lingkungan kerja masing-masing. Sesuai dengan struktur organisasi Kelompok PFA di lingkungan Inspektorat BPKP, penentuan Pejabat Penilai dan prosedur penerbitan DP3 untuk Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat adalah sebagai berikut : a. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai DP-3 bagi PFA Pejabat Penilai bagi PFA di lingkungan Inspektorat adalah atasan langsung PFA yang ditetapkan dengan keputusan Inspektur sesuai dengan struktur organisasi Kelompok PFA. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai sesuai dengan struktur organisasi Kelompok PFA yang ditetapkan dengan keputusan Inspektur maupun struktur organisasi BPKP secara keseluruhan. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai bagi PFA di lingkungan Inspektorat adalah : 1) Pejabat Penilai bagi PFA Ketua Tim dan Anggota Tim adalah Pengendali Teknis sebagai atasan langsung PFA yang bersangkutan. Atasan Pejabat Penilai adalah Koordinator PFA (Pengendali Mutu). Dalam hal Koordinator PFA belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, Atasan Pejabat Penilai adalah Inspektur Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi – Inspektorat - Perwakilan

51

2) Pejabat Penilai bagi PFA Pengendali Teknis adalah Koordinator PFA (Pengendali Mutu) sebagai atasan langsungnya. Dalam hal Koordinator PFA belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, Pejabat Penilai adalah Inspektur. Atasan Pejabat Penilai adalah Sekretaris Utama BPKP. 3) Pejabat Penilai bagi Pengendali Mutu (Koordinator PFA) adalah Inspektur sebagai atasan langsungnya (tanpa memperhatikan pangkat dan golongan sesuai dengan pasal 33 PP 99/2000 j.o PP 12/2002). Atasan pejabat penilai adalah Kepala BPKP. 4) Penetapan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dilakukan setiap awal tahun dan atau setiap adanya mutasi PFA/Pejabat Struktural. b. Mekanisme Penilaian dan Penerbitan DP-3 Dalam pelaksanaan penugasan, atasan langsung PFA dalam surat tugas dapat berbeda dengan atasan langsung yang ditetapkan dalam struktur organisasi yang merupakan Pejabat Penilai DP-3. Atasan langsung dalam penugasan memberikan masukan untuk penilaian DP-3 bagi PFA yang berada di bawah supervisinya kepada Pejabat Penilai PFA yang bersangkutan. Mekanisme penilaian dan penerbitan DP-3 bagi PFA di lingkungan Inspektorat adalah : 1) PFA Ketua Tim dan Anggota Tim a) Pengendali Teknis yang merupakan atasan langsung dalam penugasan diwajibkan menyelenggarakan pencatatan terhadap penilaian pekerjaan bagi PFA Ketua Tim dan Anggota Tim yang berada di bawah supervisinya b) Pada setiap selesai penugasan, Pengendali Teknis yang merupakan atasan langsung dalam penugasan menyampaikan catatan hasil penilaian kepada Pejabat Penilai DP-3 untuk masing-masing PFA Ketua Tim dan Anggota Tim yang berada di bawah supervisinya. c) Pengendali Teknis yang telah ditetapkan sebagai Pejabat Penilai DP-3 menyusun konsep DP-3 bagi PFA Ketua Tim dan Anggota Tim bawahannya sesuai struktur organisasi dan setelah ditandatangani menyampaikannya kepada Atasan Pejabat Penilai d) Koordinator PFA (Pengendali Mutu) yang ditetapkan sebagai Atasan Pejabat Penilai menerima konsep DP-3, jika diperlukan melakukan revisi, dan setelah ditandatangani dikembalikan kepada Pejabat Penilai yang bersangkutan. Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi – Inspektorat - Perwakilan

52

e) Dalam hal Koordinator PFA belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, Inspektur selaku Atasan Pejabat Penilai menerima konsep DP-3, jika diperlukan melakukan revisi, dan setelah ditandatangani dikembalikan kepada Pejabat Penilai yang bersangkutan. f) Konsep DP-3 oleh Pejabat Penilai disampaikan kepada PFA yang bersangkutan. g) PFA yang bersangkutan meneliti konsep DP-3 dan bila perlu menyampaikan keberatan tertulis dan mengembalikan konsep DP-3 kepada Atasan Pejabat Penilai. h) Pejabat Penilai menyampaikan konsep DP-3 kepada Kasubbag TU i) Kasubbag TU memproses finalisasi dan mendistribusikan DP-3 sesuai ketentuan yang berlaku 2) PFA Pengendali Teknis a) Pengendali Mutu yang merupakan atasan langsung dalam penugasan diwajibkan menyelenggarakan pencatatan penilaian pekerjaan bagi PFA Pengendali Teknis yang berada di bawah supervisinya b) Pada setiap selesai penugasan, Pengendali Mutu yang merupakan atasan langsung dalam penugasan menyampaikan catatan hasil penilaian kepada Pejabat Penilai DP-3 untuk masing-masing PFA Pengendali Teknis yang berada di bawah supervisinya. c)

Koordinator PFA (Pengendali Mutu) selaku Pejabat Penilai PFA menyusun konsep DP-3 bagi PFA Pengendali Teknis bawahannya sesuai struktur organisasi dan setelah ditandatangani menyampaikannya kepada Atasan Pejabat Penilai.

d) Dalam hal Koordinator PFA belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, Inspektur selaku Pejabat Penilai PFA menyusun konsep DP-3 bagi PFA Pengendali Teknis di lingkungannya dan setelah ditandatangani menyampaikannya kepada Sekretaris Utama BPKP selaku Atasan Pejabat Penilai. e) Unsur Kepemimpinan dalam unsur penilaian DP-3 termasuk unsur yang dinilai bagi PFA Pengendali Teknis f) Atasan Pejabat Penilai menerima konsep DP-3 dari Pejabat Penilai dan melakukan revisi jika perlu, kemudian mengembalikan kepada Pejabat Penilai yang bersangkutan. Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi – Inspektorat - Perwakilan

53

g) Konsep DP-3 oleh Pejabat Penilai disampaikan kepada PFA yang bersangkutan. h) PFA yang bersangkutan meneliti konsep DP-3 dan bila perlu menyampaikan keberatan tertulis kepada Atasan Pejabat Penilai dan kemudian mengembalikannya kepada Pejabat Penilai. i) Pejabat Penilai menyampaikan konsep DP-3 kepada Kasubbag TU j) Kasubbag TU memproses finalisasi dan mendistribusikan DP-3 sesuai ketentuan yang berlaku 3) PFA Pengendali Mutu a) Pada akhir tahun takwim, Inspektur selaku Pejabat Penilai PFA Pengendali Mutu (Koordinator PFA) menyusun konsep DP-3 bagi PFA Pengendali Mutu bawahannya sesuai struktur organisasi dan setelah ditandatangani menyampaikannya kepada Atasan Pejabat Penilai. b) Unsur Kepemimpinan dalam unsur penilaian DP-3 termasuk unsur yang dinilai bagi PFA Pengendali Mutu c) Kepala BPKP selaku Atasan Pejabat Penilai menerima konsep DP-3 dari Pejabat Penilai dan melakukan revisi jika perlu, kemudian mengembalikan kepada Pejabat Penilai yang bersangkutan. d) Konsep DP-3 oleh Pejabat Penilai disampaikan kepada PFA yang bersangkutan. e) PFA yang bersangkutan meneliti konsep DP-3 dan bila perlu menyampaikan keberatan tertulis kepada Atasan Pejabat Penilai dan kemudian mengembalikannya kepada Pejabat Penilai. f) Pejabat Penilai menyampaikan konsep DP-3 kepada Kasubbag TU g) Kasubbag TU memproses finalisasi dan mendistribusikan DP-3 sesuai ketentuan yang berlaku 2. Cuti Cuti merupakan hak PNS, oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam rangka waktu tertentu jika kepentingan dinas mendesak. Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti PNS diatur dalam PP No. 24 tahun 1976. Sesuai dengan struktur organisasi Kelompok PFA, mekanisme pemberian cuti bagi PFA di lingkungan Inspektorat adalah sebagai berikut :

Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi – Inspektorat - Perwakilan

54

a. Prosedur pemberian cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, dan cuti bersalin: 1) PFA membuat permohonan cuti, dengan memperhatikan jumlah hak cuti yang diadministrasikan oleh Kasubbag TU. 2) Permohonan cuti bagi PFA disampaikan kepada Inspektur, untuk memperoleh persetujuan, setelah terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan/paraf atasan langsung yang bersangkutan sesuai struktur organisasi Kelompok PFA 3) Apabila permohonan cuti disetujui, Kasubbag TU memproses penerbitan surat ijin cuti yang ditandatangani oleh Inspektur 4) Kasubbag TU menyampaikan surat ijin cuti kepada PFA yang bersangkutan. b. Prosedur Pemberian Cuti Besar 1) PFA membuat permohonan cuti, dengan memperhatikan jumlah hak cuti yang diadministrasikan oleh Kasubbag TU 2) Permohonan cuti disampaikan kepada Inspektur untuk memperoleh persetujuan, setelah terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan/paraf atasan langsung yang bersangkutan sesuai struktur organisasi Kelompok PFA 3) Apabila permohonan cuti disetujui, Kasubbag TU memprosess penerbitan surat ijin cuti besar yang ditandatangani oleh Inspektur 4) Kasubbag TU menyampaikan surat ijin cuti besar kepada PFA yang bersangkutan. c. Prosedur Cuti di Luar Tanggungan Negara 1) PFA mengajukan permohonan cuti kepada Kepala BPKP cq. Sesma melalui Inspektur, setelah terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan/paraf atasan langsung yang bersangkutan sesuai struktur organisasi Kelompok PFA 2) Apabila tidak ada keberatan, Inspektur membuat surat persetujuan/pengantar kepada Sesma 3) Surat persetujuan/pengantar dan surat permohonan cuti di luar tanggungan Negara disampaikan kepada Sesma. 4) Inspektur menerima surat ijin Cuti di luar Tanggungan Negara dari Sesma, dan menyampaikannya kepada PFA yang bersangkutan.


55

3. Penyelenggaraan Daftar Hadir Sesuai struktur organisasi Kelompok PFA, penyelenggaraan Daftar Hadir bagi PFA adalah sebagai berikut : a. Inspektur menyelenggarakan Daftar Hadir bagi Kelompok PFA b. Penyelenggaraan Daftar Hadir dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. c. Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan Inspektorat, Inspektur menunjuk Petugas Penegak Disiplin Pegawai yang melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku 4. Pelanggaran terhadap PP 30 dan PP 10 / PP 45 Mekanisme pengenaan hukuman terhadap PFA yang melakukan pelanggaran ketentuan PP 30 dan PP 10 / PP 45 dan penetapan Pejabat Yang Berwenang Menghukum ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala BPKP sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Pengelolaan PKS a. Kegiatan Utama PKS 1) Kegiatan Perencanaan 2) Kegiatan Pelaksanaan 3) Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan PKS b. Prosedur Kegiatan Perencanaan 1) Secara berkala dengan SK Inspektur dibentuk Satgas PKS 2) Koordinator PFA menyusun rencana tahunan PKS di lingkungannya 3) Rencana PKS disampaikan kepada Koordinator Satgas PKS 4) Rencana PKS yang telah disetujui Inspektur didistribusikan oleh Kasubbag TU kepada: Pusdiklatwas BPKP, Koordinator Satgas PKS, Koordinator PFA, dan Kasubbag TU. c. Prosedur Kegiatan Pelaksanaan 1) Berdasarkan rencana PKS, Koordinator Satgas PKS mengkoordinasikan pelaksanaan PKS dan mengadministrasikan seluruh kegiatan PKS dengan dukungan Kasubbag TU. 2) Kasubbag TU menyiapkan ruangan, sarana, dan prasarana PKS.


56

d. Prosedur Kegiatan Pelaporan 1) Koordinator Satgas PKS cq. Sekretaris Satgas PKS menerima akumulasi output PKS. 2) Koordinator Satgas PKS menyusun Laporan Triwulanan PKS dan menyampaikannya kepada Inspektur untuk ditandatangani 3) Kasubbag TU mendistribusikan Laporan Triwulanan PKS


57

BAB IV POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BPKP

A.

POLA HUBUNGAN KERJA KEGIATAN PENGAWASAN

1. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP

Kepala Perwakilan

Kabag Tata Usaha

Kasubbag Program &

Kasubbag

Kasubbag

Kasubbag

Kepegawaian

Keuangan

Umum

Pelaporan

Kabid Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Koord.

Koord.

Koord.

Koord.

PFA 1

PFA 2

PFA 3

PFA 4


Kabid Akuntan

Kabid Investigasi

Negara

58

2. Struktur Organisasi Kelompok PFA di Lingkungan Perwakilan BPKP

Koord PFA 1

Ketua PFA (PM) Koord PFAKelompok 2 Koord PFA 3

(PM)

(PM)

Koord PFA 4

(PM)

(PM)

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

/

/

/

/

/

/

/

/

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Keterangan: a. Pengelompokkan JFA di lingkungan Perwakilan BPKP bersifat mengambang (floating) dan berada di bawah Kepala Perwakilan. Jumlah Koordinator PFA disesuaikan dengan rentang kendali berdasarkan keputusan Kepala Perwakilan BPKP yang bersangkutan. Sebagai contoh, Koordinator PFA dapat disusun sebagai berikut: 1) Koordinator PFA 1, bermitra dengan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 2) Koordinator PFA 2, bermitra dengan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 3) Koordinator PFA 3, bermitra dengan Bidang Akuntan Negara 4) Koordinator PFA 4, bermitra dengan Bidang Investigasi b. Setiap Koordinator PFA membawahkan beberapa Pengendali Teknis c. Setiap Pengendali Teknis membawahkan beberapa Ketua Tim dan Anggota Tim. d. Penetapan personil dalam struktur organisasi PFA dilakukan setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan, dengan keputusan Kepala Perwakilan.


59

3. Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Perencanaan Pengawasan Pola hubungan kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Perencanaan Pengawasan di lingkungan Perwakilan BPKP, sebagaimana digambarkan dalam bagan arus (flowchart) pada halaman 63, adalah sebagai berikut: a. Kepala Perwakilan 1) Menerima kebijakan pengawasan dan KF1dari BPKP Pusat 2) Menerima KF2 dari Perwakilan lain 3) Menugaskan Kelompok PFA untuk menyusun KF2 dan KF3 berdasarkan kebijakan pengawasan dengan mempertimbangkan DOP, KF1 dari BPKP Pusat, dan KF2 dari Perwakilan lain 4) Menyetujui KF2 dan KF3 dan mengirimkan KF2 kepada Perwakilan lain 5) Memberikan arahan kepada Kepala Bidang, Kabag TU dan Kelompok PFA mengenai KF2 dan KF3 yang telah disetujui dan rencana penyusunan UPKPT 6) Menugaskan kepada Kelompok PFA untuk menyusun UPKPT 7) Menandatangani UPKPT dan menyampaikan kepada Kepala BPKP untuk mendapat persetujuan 8) Menerima PKPT dari Kepala BPKP dan menugaskan Kelompok PFA untuk menyesuaikan KM1 dan KM2 dengan PKPT b. Kabag Tata Usaha 1) Memproses penerbitan surat tugas bagi Kelompok PFA untuk menyusun KF2 dan KF3 dan mengarsipkan berkas penugasan 2) Menerima KF2 dan KF3 dari Kepala Bidang dan meneruskan kepada Kepala Perwakilan serta mengarsipkan copy-nya 3) Menerima KF1, KF2, KF3, dan kebijakan pengawasan dari Kepala Perwakilan dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang sebagai bahan penyusunan UPKPT 4) Memproses penerbitan surat tugas bagi Kelompok PFA untuk menyusun UPKPT dan mengarsipkan berkas penugasan 5) Menerima UPKPT, KM1, dan KM2 dari Kepala Bidang untuk diteruskan kepada Kepala Perwakilan


60

6) Menerima KM1 dan KM2 yang disetujui Kepala Perwakilan untuk diarsipkan 7) Menerima PKPT dari Kepala Perwakilan untuk diteruskan kepada Kepala Bidang dan mengarsipkan copy-nya 8) Menerima dan mengarsipkan KM1 dan KM2 yang telah disesuaikan dengan PKPT dari Kepala Bidang c. Kepala Bidang 1) Meminta Koordinator PFA agar mengusulkan susunan tim untuk penugasan penyusunan KF2 dan KF3, dan menyampaikan konsep Surat Tugas kepada Kepala Perwakilan 2) Melakukan Koordinasi dengan Kepala Bidang lain dalam hal penugasan PFA memerlukan koordinasi lintas Bidang 3) Mereview dan menyampaikan KF2 dan KF3 kepada Kabag TU untuk diteruskan kepada Kepala Perwakilan 4) Meminta Koordinator PFA agar mengusulkan susunan tim untuk penugasan penyusunan UPKPT, KM1, dan KM2, dan menyampaikan konsep Surat Tugas kepada Kepala Perwakilan 5) Mereview dan menyampaikan UPKPT, KM1, dan KM2 kepada Kabag TU untuk disampaikan kepada Kepala Perwakilan 6) Meminta Koordinator PFA agar mengusulkan susunan tim untuk penugasan penyesuaian KM1 dan KM2 dengan PKPT, dan menyampaikan konsep Surat Tugas kepada Kepala Perwakilan 7) Mereview dan menyampaikan KM1 dan KM2 Definitif kepada Kabag TU untuk diadministrasikan 8) Mengarsipkan PKPT, KM1, dan KM2 sebagai alat monitoring d. Kelompok PFA 1) Koordinator PFA (Pengendali Mutu) a) Menyampaikan usulan susunan tim kepada Kabid untuk penugasan penyusunan KF2 dan KF3 b) Menyampaikan usulan susunan tim kepada Kabid untuk penugasan penyusunan KF1 dan UPKPT c) Mereview dan menyampaikan KF2 dan KF3 kepada Kabid d) Menyampaikan usulan susunan tim kepada Kabid untuk penugasan Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi – Inspektorat - Perwakilan

61

penyusunan UPKPT, KM1, dan KM2 e) Mereview dan menyampaikan UPKPT, KM1, dan KM2 kepada Kabid f) Menyampaikan usulan susunan tim kepada Kabid untuk penugasan untuk penugasan penyesuaian KM1/KM2 dengan PKPT g) Mereview dan menyampaikan KM1, dan KM2 definitif kepada Kabid h) Memberikan arahan kepada Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim dalam persiapan penugasan (penyusunan KM3, KM4, dan konsep Surat Tugas) serta menyampaikan berkas penugasan kepada Kepala Perwakilan, melalui Kabid, untuk penerbitan Surat Tugas. i) Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan yang dilakukan oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. 2) Pengendali Teknis a) Memberikan arahan kepada Ketua Tim dan Anggota Tim dalam persiapan penugasan (penyusunan KM3, KM4, dan konsep Surat Tugas) serta menyampaikan berkas penugasan kepada Koordinator PFA untuk penerbitan Surat Tugas. b) Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan yang dilakukan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim. c) Menyampaikan hasil penugasan kepada Koordinator PFA untuk selanjutnya disampaikan kepada Kabid. 3) Ketua Tim dan Anggota Tim a) Menyiapkan berkas penugasan (KM3, KM4, dan konsep Surat Tugas) dan menyampaikannya kepada Pengendali Teknis untuk penerbitan Surat Tugas. b) Melaksanakan penugasan c) Menyampaikan hasil penugasan kepada Pengendali Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada Koordinator PFA.


62


63

4. Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pola hubungan kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Perwakilan BPKP, sebagaimana digambarkan dalam bagan arus (flowchart) pada halaman 68 dan 69, adalah sebagai berikut: a. Kepala Perwakilan 1) Memberikan arahan kepada Kepala Bidang, Kabag TU, dan Koordinator PFA dalam rangka pelaksanaan pengawasan 2) Menerbitkan Surat Tugas kepada Tim PFA untuk melaksanakan penugasan pengawasan 3) Memberikan arahan kepada Koordinator PFA dan Kepala Bidang dengan media review meeting tentang permasalahan yang ditemukan selama melaksanakan tugas pengawasan 4) Menyelenggarakan review meeting dengan Kabid dan Koordinator PFA untuk membahas konsep LHA. yang telah disusun oleh Tim Audit. Review meeting yang dilaksanakan khusus untuk membahas konsep LHA dimaksudkan agar substansi / materi LHA yang ditandatangani oleh Koordinator PFA (Pengendali Mutu) telah disetujui Kepala Perwakilan. 5) Menerima LHA yang telah ditandatangani oleh Koordinator PFA (Pengendali Mutu) 6) Mereview dan menandatangani LHA, dalam hal Koordinator PFA dijabat oleh PFA yang belum bersertifikat Pengendali Mutu 7) Mereview dan menandatangani Management Letter (ML), Surat Penegasan (SPN), dan Surat Pengantar Masalah (SPM) dan menyerahkan LHA beserta ML, SPN, dan SPM kepada Kabag TU untuk diberi nomor dan tanggal dan selanjutnya didistribusikan 8) Menandatangani laporan hasil penugasan lainnya (untuk kegiatan non audit) dan menyerahkan kepada Kabag TU untuk didistribusikan b. Kabag TU 1) Melakukan koordinasi dengan Kelompok PFA dalam persiapan penugasan dengan membandingkan antara berkas usulan penugasan dengan PKPT 2) Memproses penerbitan surat tugas dan mengarsipkan surat tugas sebagai bahan Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi – Inspektorat - Perwakilan

64

monitoring pelaksanaan PKPT 3) Memproses penerbitan LHA, ML, SPN, dan SPM dengan memberi nomor dan tanggal (LHA, ML, SPN dan SPM diberi nomor dan tanggal setelah ML, SPN, atau SPM ditandatangani oleh Kepala Perwakilan) 4) Mendistribusikan LHA, ML, SPN, dan SPM, dan laporan hasil penugasan lainnya (non audit) kepada pihak yang terkait 5) Mengadministrasikan pengarsipan (Central File) berkas hasil penugasan (antara lain KKP, LHA, ML, SPN, SPM dan laporan hasil penugasan lainnya beserta berkas pendukungnya) c. Kepala Bidang 1) Melakukan koordinasi dengan Koordinator PFA dalam persiapan penugasan dengan memperhatikan PKPT, KM1, dan KM2 2) Meminta Koordinator PFA agar mengusulkan susunan tim untuk penugasan pengawasan, dan selanjutnya menyampaikan konsep Surat Tugas ke Kabag TU dan Kepala Perwakilan 3) Melakukan review meeting dengan Kelompok PFA mengenai kemajuan pelaksanaan penugasan 4) Memberikan masukan dalam review meeting yang diselenggarakan Kepala Perwakilan untuk membahas konsep LHA yang telah disusun oleh Kelompok PFA. 5) Menerima LHA yang telah ditandatangani Koordinator PFA (Pengendali Mutu). 6) Mereview konsep LHA yang diterima dari Koordinator PFA, dalam hal Koordinator PFA dijabat oleh PFA yang belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu 7) Mereview konsep ML, SPN, dan SPM dan menyampaikannya bersama dengan LHA / Konsep LHA kepada Kepala Perwakilan 8) Menerima konsep laporan hasil penugasan lainnya (non audit) dari Koordinator PFA, mereview, dan menyampaikannya kepada Kepala Perwakilan. d. Kelompok PFA 1) Koordinator PFA a) Melakukan koordinasi dengan Kabid dalam rangka persiapan penugasan pengawasan Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi – Inspektorat - Perwakilan

65

b) Menyampaikan usulan susunan tim kepada Kabid untuk penugasan pengawasan c) Melaksanakan supervisi atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. d) Melakukan koordinasi dengan Kabid dalam rangka pelaksanaan review meeting selama pelaksanaan tugas pengawasan e) Memberikan masukan dalam review meeting yang diselenggarakan Kepala Perwakilan untuk membahas konsep LHA. f) Mereview dan menandatangani LHA (bagi Koordinator PFA yang bersertifikat Pengendali Mutu atau Koordinator yang belum bersertifikat Pengendali Mutu tetapi ditugaskan sebagai Pengendali Mutu dalam penugasan) dan menyampaikannya kepada Kepala Perwakilan melalui Kabid g) Mereview konsep LHA (bagi Koordinator PFA yang belum bersertifikat Pengendali Mutu dan ditugaskan sebagai Pengendali Teknis dalam penugasan) dan menyampaikannya kepada Kepala Perwakilan melalui Kabid h) Mereview konsep ML, SPN, dan SPM serta menyampaikannya kepada Kepala Perwakilan melalui Kabid i) Mereview dan menyampaikan konsep laporan hasil penugasan lainnya (non audit) kepada Kepala Perwakilan melalui Kabid j) Menyampaikan berkas hasil penugasan kepada Kabag TU (Central File) melalui Kabid k) Menyusun formulir Kendali Mutu (KM5 dan KM7) 2) Pengendali Teknis a) Memberikan arahan kepada Ketua Tim dan Anggota Tim dalam persiapan penugasan (penyusunan KM3, KM4, KM9, dan konsep Surat Tugas) serta menyampaikan berkas penugasan kepada Koordinator PFA untuk penerbitan Surat Tugas. b) Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan yang dilakukan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim. c) Mereview konsep LHA, ML, SPN, dan SPM yang telah disusun oleh Ketua Tim dan menyampaikannya kepada Koordinator PFA. d) Memberikan masukan dalam review meeting yang diselenggarakan Kepala Perwakilan untuk membahas konsep LHA. Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi – Inspektorat - Perwakilan

66

e) Mereview konsep laporan hasil penugasan lainnya (non audit) yang telah disusun oleh Ketua Tim dan menyampaikannya kepada Koordinator PFA. f) Menyusun formulir Kendali Mutu (KM5 dan KM8) 3) Ketua Tim dan Anggota Tim a) Menyiapkan berkas penugasan (KM3, KM4, KM9, dan konsep Surat Tugas) dan menyampaikannya kepada Pengendali Teknis untuk penerbitan Surat Tugas. b) Melaksanakan penugasan c) Menyusun konsep LHA, ML, SPN, dan SPM serta menyampaikan kepada Pengendali Teknis d) Memberikan masukan dalam review meeting yang diselenggarakan Kepala Perwakilan untuk membahas konsep LHA. e) Menyusun konsep laporan hasil penugasan lainnya (non audit) dan menyampaikannya kepada Pengendali Teknis f) Menyusun formulir Kendali Mutu (KM5, KM6, dan KM10)


67


68


69

5. Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pola hubungan kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dalam Kegiatan Evaluasi Pengawasan di lingkungan Perwakilan BPKP, sebagaimana digambarkan dalam bagan arus (flowchart) pada halaman 73, adalah sebagai berikut: a. Kepala Perwakilan 1) Memberikan arahan kepada Kabag TU/Kepala Bidang dan Koordinator PFA dalam rangka evaluasi hasil pengawasan 2) Menugaskan kepada Kelompok PFA untuk menyusun TPIII 2000 dan melaksanakan monitoring tindak lanjut 3) Memberikan arahan kepada Kabid dan Kabag TU dalam rangka penyusunan laporan periodik 4) Menandatangani laporan periodik dan menyampaikannya kepada Kasubbag TU untuk didistribusikan 5) Menugaskan kepada Kelompok PFA untuk melakukan evaluasi hasil pengawasan dan menyusun Daftar Obrik Potensial (DOP) 6) Mereview dan menyetujui DOP b. Kabag TU 1) Menerima laporan rencana dan realisasi mingguan RMP/RPL (KM12) dari Kepala Bidang 2) Menyusun formulir pengendalian RMP/RPL (KM11) dan menyampaikan kepada Kepala Perwakilan 3) Menerima TPIII 2000 dari Kepala Bidang dan menyelenggarakan pengolahan data temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan 4) Menyusun laporan periodik hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Kepala Perwakilan 5) Menerima laporan periodik dari Kepala Perwakilan dan mendistribusikannya 6) Menerima DOP dari Kabid dan menyusun kompilasi DOP untuk lingkup Perwakilan. 7) Menyampaikan kompilasi DOP kepada Kepala Perwakilan


70

c. Kepala Bidang 1) Melakukan koordinasi dengan Koordinator PFA dalam persiapan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut 2) Melakukan koordinasi dengan Koordinator PFA dalam rangka pelaksanaan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut 3) Menyampaikan TPIII 2000 dan hasil monitoring tindak lanjut kepada Kabag TU 4) Melakukan koordinasi dengan Koordinator PFA dalam rangka persiapan penugasan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan DOP. 5) Melakukan koordinasi dengan Koordinator PFA dalam rangka pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan DOP 6) Melakukan Koordinasi dengan Kabid lain dalam hal penugasan PFA memerlukan koordinasi lintas Bidang 7) Menyampaikan DOP kepada Kabag TU untuk dikompilasi 8) Menyusun laporan rencana dan realisasi mingguan RMP/RPL (KM12) dan menyerahkan kepada Kabag TU d. Kelompok PFA 1) Koordinator PFA (Pengendali Mutu) a) Melakukan koordinasi dengan Kabid dalam rangka persiapan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut b) Melaksanakan supervisi atas pelaksanaan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim c) Menyampaikan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut kepada Kabid d) Melakukan koordinasi dengan Kabid dalam rangka persiapan penugasan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan DOP e) Melakukan supervisi atas pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan DOP yang dilakukan oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim f) Menyampaikan DOP kepada Kabid 2) Pengendali Teknis a) Melaksanakan supervisi atas pelaksanaan penugasan penyusunan TPIII 2000 Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi – Inspektorat - Perwakilan

71

dan monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim. b) Menyampaikan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut kepada Koordinator PFA Bidang c) Melaksanakan supervisi pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan DOP yang dilakukan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim d) Menyampaikan DOP kepada Koordinator PFA Bidang 3) Ketua Tim dan Anggota Tim a) Melaksanakan penugasan penyusunan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut b) Menyampaikan TPIII 2000 dan monitoring tindak lanjut kepada Pengendali Teknis c) Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan DOP d) Menyampaikan DOP kepada Pengendali Teknis


72


73

B. POLA HUBUNGAN KERJA KEGIATAN NON PENGAWASAN Tanggung jawab kegiatan non pengawasan berupa pembinaan kepegawaian berada pada pimpinan satuan organisasi masing-masing, yang meliputi antara lain: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Pemberian Cuti, dan Penegakan Disiplin Pegawai dalam rangka Gerakan Disiplin Nasional (GDN). Tanggung jawab PFA dalam rangka pembinaan kepegawaian adalah membantu pimpinan satuan organisasi antara lain dengan memberi penilaian/masukan penilaian dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan PFA di bawahnya, memberikan rekomendasi dalam pemberian cuti kepada pejabat yang berwenang, dan berperan aktif dalam penegakan disiplin di lingkungan PFA. Pola hubungan kerja pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor dalam pelaksanaan tanggung jawab non pengawasan diuraikan berikut ini : 1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PFA (DP-3) Dasar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS adalah PP No. 10 tahun 1979 tentang DP-3 yang bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja, sehingga setiap pejabat yang berwenang membuat DP-3 berkewajiban membuat dan memelihara catatan mengenai PNS yang berada dalam lingkungan kerja masing-masing. Sesuai dengan struktur organisasi Kelompok PFA di lingkungan Perwakilan BPKP, penentuan Pejabat Penilai dan prosedur penerbitan DP3 untuk Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Perwakilan BPKP adalah sebagai berikut : a. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai DP-3 bagi PFA Pejabat Penilai bagi PFA di lingkungan Perwakilan BPKP adalah atasan langsung PFA yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perwakilan sesuai dengan struktur organisasi PFA. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai sesuai dengan struktur organisasi PFA yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perwakilan maupun struktur organisasi BPKP secara keseluruhan. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai bagi PFA di lingkungan Perwakilan BPKP adalah : 1) Pejabat Penilai bagi PFA Ketua Tim dan Anggota Tim adalah Pengendali Teknis sebagai atasan langsung PFA yang bersangkutan. Atasan Pejabat Penilai adalah Koordinator PFA (Pengendali Mutu). Dalam hal Koordinator PFA belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, Atasan Pejabat Penilai adalah Kabid mitra kerjanya. Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi – Inspektorat - Perwakilan

74

2) Pejabat Penilai bagi PFA Pengendali Teknis adalah Koordinator PFA (Pengendali Mutu) sebagai atasan langsungnya. Dalam hal Koordinator PFA belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, Pejabat Penilai adalah Kabid terkait. Atasan Pejabat Penilai adalah Kepala Perwakilan. 3) Pejabat Penilai bagi Pengendali Mutu (Koordinator PFA) adalah Kepala Perwakilan sebagai atasan langsungnya (tanpa memperhatikan pangkat dan golongan sesuai dengan pasal 33 PP 99/2000 j.o PP 12/2002). Atasan pejabat penilai adalah Kepala BPKP. 4) Penetapan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dilakukan setiap awal tahun dan atau setiap adanya mutasi PFA/Pejabat Struktural. b. Mekanisme Penilaian dan Penerbitan DP-3 Dalam pelaksanaan penugasan, atasan langsung PFA dalam surat tugas dapat berbeda dengan atasan langsung yang ditetapkan dalam struktur organisasi yang merupakan Pejabat Penilai DP-3. Atasan langsung dalam penugasan memberikan masukan untuk penilaian DP-3 bagi PFA yang berada di bawah supervisinya kepada Pejabat Penilai PFA yang bersangkutan. Mekanisme penilaian dan penerbitan DP-3 bagi PFA di lingkungan Perwakilan BPKP adalah: 1) PFA Ketua Tim dan Anggota Tim a) Pengendali Teknis yang merupakan atasan langsung dalam penugasan diwajibkan menyelenggarakan pencatatan terhadap penilaian pekerjaan bagi PFA Ketua Tim dan Anggota Tim yang berada di bawah supervisinya b) Pada setiap selesai penugasan, Pengendali Teknis yang merupakan atasan langsung dalam penugasan menyampaikan catatan hasil penilaian kepada Pejabat Penilai DP-3 untuk masing-masing PFA Ketua Tim dan Anggota Tim yang berada di bawah supervisinya. c) Pengendali Teknis yang telah ditetapkan sebagai Pejabat Penilai DP-3 menyusun konsep DP-3 bagi PFA Ketua Tim dan Anggota Tim bawahannya sesuai struktur organisasi dan setelah ditandatangani menyampaikannya kepada Atasan Pejabat Penilai d) Koordinator PFA (Pengendali Mutu) yang ditetapkan sebagai Atasan Pejabat Penilai menerima konsep DP-3, jika diperlukan melakukan revisi,


75

dan setelah ditandatangani dikembalikan kepada Pejabat Penilai yang bersangkutan. e) Dalam hal Koordinator PFA belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, Kabid selaku Atasan Pejabat Penilai menerima konsep DP-3, jika diperlukan melakukan revisi, dan setelah ditandatangani dikembalikan kepada Pejabat Penilai yang bersangkutan. f) Konsep DP-3 oleh Pejabat Penilai disampaikan kepada PFA yang bersangkutan. g) PFA yang bersangkutan meneliti konsep DP-3 dan bila perlu menyampaikan keberatan tertulis dan mengembalikan konsep DP-3 kepada Atasan Pejabat Penilai. h) Pejabat Penilai menyampaikan konsep DP-3 kepada Kasubbag TU i) Kasubbag Kepegawaian memprosess finalisasi dan mendistribusikan DP3 sesuai ketentuan yang berlaku 2) PFA Pengendali Teknis a) Pengendali Mutu yang merupakan atasan langsung dalam penugasan diwajibkan menyelenggarakan pencatatan penilaian pekerjaan bagi PFA Pengendali Teknis yang berada di bawah supervisinya b) Pada setiap selesai penugasan, Pengendali Mutu yang merupakan atasan langsung dalam penugasan menyampaikan catatan hasil penilaian kepada Pejabat Penilai DP-3 untuk masing-masing PFA Pengendali Teknis yang berada di bawah supervisinya. c) Koordinator PFA (Pengendali Mutu) selaku Pejabat Penilai PFA menyusun konsep DP-3 bagi PFA Pengendali Teknis bawahannya sesuai struktur organisasi dan setelah ditandatangani menyampaikannya kepada Atasan Pejabat Penilai. d) Dalam hal Koordinator PFA belum memiliki sertifikat Pengendali Mutu, Kabid selaku Pejabat Penilai PFA menyusun konsep DP-3 bagi PFA Pengendali Teknis di lingkungan Koordinator PFA dan setelah ditandatangani menyampaikannya kepada Atasan Pejabat Penilai. e) Unsur Kepemimpinan dalam unsur penilaian DP-3 termasuk unsur yang dinilai bagi PFA Pengendali Teknis


76

f) Kepala Perwakilan selaku Atasan Pejabat Penilai menerima konsep DP-3 dari Pejabat Penilai dan melakukan revisi jika perlu, kemudian mengembalikan kepada Pejabat Penilai yang bersangkutan. g) Konsep DP-3 oleh Pejabat Penilai disampaikan kepada PFA yang bersangkutan. h) PFA yang bersangkutan meneliti konsep DP-3 dan bila perlu menyampaikan keberatan tertulis kepada Atasan Pejabat Penilai dan kemudian mengembalikannya kepada Pejabat Penilai. i) Pejabat Penilai menyampaikan konsep DP-3 kepada Kasubbag TU j) Kasubbag Kepegawaian memproses finalisasi dan mendistribusikan DP-3 sesuai ketentuan yang berlaku 3) PFA Pengendali Mutu a) Pada akhir tahun takwim, Kepala Perwakilan selaku Pejabat Penilai PFA Pengendali Mutu (Koordinator PFA) menyusun konsep DP-3 bagi PFA Pengendali Mutu bawahannya sesuai struktur organisasi dan setelah ditandatangani menyampaikannya kepada Atasan Pejabat Penilai. b) Unsur Kepemimpinan dalam unsur penilaian DP-3 termasuk unsur yang dinilai bagi PFA Pengendali Mutu c) Kepala BPKP selaku Atasan Pejabat Penilai menerima konsep DP-3 dari Pejabat Penilai dan melakukan revisi jika perlu, kemudian mengembalikan kepada Pejabat Penilai yang bersangkutan. d) Konsep DP-3 oleh Pejabat Penilai disampaikan kepada PFA yang bersangkutan. e) PFA yang bersangkutan meneliti konsep DP-3 dan bila perlu menyampaikan keberatan tertulis kepada Atasan Pejabat Penilai dan kemudian mengembalikannya kepada Pejabat Penilai. f) Pejabat Penilai menyampaikan konsep DP-3 kepada Kasubbag TU g) Kasubbag Kepegawaian memproses finalisasi dan mendistribusikan DP-3 sesuai ketentuan yang berlaku 2. Cuti Cuti merupakan hak PNS, oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam rangka waktu tertentu jika kepentingan dinas mendesak. Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti PNS diatur dalam PP No. 24 tahun 1976. Sesuai dengan struktur Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA Deputi – Inspektorat - Perwakilan

77

organisasi Kelompok PFA, mekanisme pemberian cuti bagi PFA di lingkungan Perwakilan BPKP adalah sebagai berikut : a. Prosedur pemberian cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, dan cuti bersalin: 1) PFA membuat permohonan cuti, dengan memperhatikan jumlah hak cuti yang diadministrasikan oleh Kasubbag Kepegawaian. 2) Permohonan cuti bagi PFA Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis disampaikan kepada Kepala Perwakilan, sedangkan bagi PFA Ketua Tim dan Anggota Tim disampaikan kepada Kabag TU, untuk memperoleh persetujuan, setelah terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan/paraf atasan langsung yang bersangkutan sesuai struktur organisasi Kelompok PFA 3) Apabila permohonan cuti disetujui, Kasubbag Kepegawaian memproses penerbitan surat ijin cuti yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan (bagi PFA Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis) dan oleh Kabag TU (bagi PFA Ketua Tim dan Anggota Tim) 4) Kasubbag Kepegawaian menyampaikan surat ijin cuti kepada PFA yang bersangkutan. b. Prosedur Pemberian Cuti Besar 1) PFA membuat permohonan cuti, dengan memperhatikan jumlah hak cuti yang diadministrasikan oleh Kasubbag Kepegawaian 2) Permohonan cuti disampaikan kepada Kepala Perwakilan untuk memperoleh persetujuan, setelah terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan/paraf atasan langsung yang bersangkutan sesuai struktur organisasi Kelompok PFA 3) Apabila permohonan cuti disetujui, Kasubbag Kepegawaian memproses penerbitan surat ijin cuti besar yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan 4) Kasubbag Kepegawaian menyampaikan surat ijin cuti besar kepada PFA yang bersangkutan. c. Prosedur Cuti di Luar Tanggungan Negara 1) PFA mengajukan permohonan cuti kepada Kepala BPKP cq. Sesma melalui Kepala Perwakilan, setelah terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan/paraf atasan langsung yang bersangkutan sesuai struktur organisasi Kelompok PFA


78

2) Apabila

tidak

ada

keberatan,

Kepala

Perwakilan

membuat

surat

persetujuan/pengantar kepada Sesma 3) Surat persetujuan/pengantar dan surat permohonan cuti di luar tanggungan Negara disampaikan kepada Sesma. 4) Kepala Perwakilan menerima surat ijin Cuti di luar Tanggungan Negara dari Sesma, dan menyampaikannya kepada PFA yang bersangkutan. 3. Penyelenggaraan Daftar Hadir Sesuai struktur organisasi Kelompok PFA, penyelenggaraan Daftar Hadir bagi PFA adalah sebagai berikut : a. Kepala Perwakilan menyelenggarakan Daftar Hadir bagi Koordinator PFA. b. Koordinator PFA menyelenggarakan Daftar Hadir bagi Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim di lingkungannya masing-masing. c. Penyelenggaraan Daftar Hadir dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. d. Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan Perwakilan BPKP, Kepala Perwakilan menunjuk Petugas Penegak Disiplin Pegawai yang melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku 4. Pelanggaran terhadap PP 30 dan PP 10 / PP 45 Mekanisme pengenaan hukuman terhadap PFA yang melakukan pelanggaran ketentuan PP 30 dan PP 10 / PP 45 dan penetapan Pejabat Yang Berwenang Menghukum ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala BPKP sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Pengelolaan PKS a. Kegiatan Utama PKS 1) Kegiatan Perencanaan 2) Kegiatan Pelaksanaan 3) Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan PKS b. Prosedur Kegiatan Perencanaan 1) Secara berkala dengan SK Kepala Perwakilan dibentuk Satgas PKS 2) Kabid melakukan koordinasi dengan Koordinator PFA menyusun rencana tahunan PKS di lingkungannya masing-masing


79

3) Rencana PKS disampaikan kepada Koordinator Satgas PKS untuk dikompilasi menjadi rencana PKS Perwakilan 4) Rencana PKS yang telah disetujui Kepala Perwakilan didistribusikan oleh Kasubbag Kepegawaian kepada: Pusdiklatwas BPKP, Koordinator Satgas PKS, Kabid/Koordinator PFA, dan Kasubbag Kepegawaian. c. Prosedur Kegiatan Pelaksanaan 1) Berdasarkan rencana PKS, Koordinator Satgas PKS mengkoordinasikan pelaksanaan PKS dan mengadministrasikan seluruh kegiatan PKS dengan dukungan Kasubbag Kepegawaian. 2) Kasubbag Umum menyiapkan ruangan, sarana, dan prasarana PKS. d. Prosedur Kegiatan Pelaporan 1) Koordinator Satgas PKS cq. Sekretaris Satgas PKS menerima akumulasi output PKS. 2) Koordinator Satgas PKS menyusun Laporan Triwulanan PKS dan menyampaikannya kepada Kepala Perwakilan untuk ditandatangani 3) Kasubbag Kepegawaian mendistribusikan Laporan Triwulanan PKS


80

PEDOMAN POLA HUBUNGAN KERJA

Recommend Documents