PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017

BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN BUPATI KUNINGAN Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar Perangkat Daerah, selama ini telah disusun Pedoman Tata Hubungan Kerja Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 35 Tahun 2013; b. bahwa seiring dengan perkembangan yang ada, Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali untuk keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Kuningan tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 4); 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33). MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Kuningan. 5. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat DPRD. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. 10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan. 11. Sekretaris DPRD Kuningan.

adalah

Sekretaris

DPRD

Kabupaten

12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kuningan. 13. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Pembangunan dan Asisten Administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. 14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan. 15. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Kuningan. 16. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Kuningan. 17. Kecamatan

adalah

Kecamatan

di

wilayah

Kabupaten

Kuningan. 18. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Kuningan. 19. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau

lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. 20. Tata Hubungan Kerja adalah sistem tindakan kerjasama

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah. 21. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan

kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah. 22. Pola Koordinasi adalah alur pelaksanaan koordinasi.

23. Perumusan adalah proses, cara, perbuatan merumuskan sasaran kegiatan sesuai dengan visi misi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. 24. Perencanaan adalah upaya awal dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran kegiatan sesuai dengan visi misi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. 25. Pelaksanaan adalah proses atau cara melaksanakan atau

merealisasikan rencana-rencana Daerah yang telah ditetapkan.

kegiatan

Perangkat

26. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan

pengukuran kemajuan atas objektif program dan kegiatan dari Perangkat Daerah. 27. Evaluasi adalah kegiatan mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. 28. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran

kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil/kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. 29. Laporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara berkala. 30. Informasi adalah pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah secara insidentif.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2 Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, yaitu : a. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; b. Meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan oleh setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; c. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; d. Mewujudkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan.

Pasal 4 Fungsi Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan hubungan kerja yang meliputi hubungan koordinasi, kerjasama atau kemitraan, pembinaan dan pengawasan;

BAB III TATA HUBUNGAN KERJA Pasal 5 (1) Pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah mengandung prinsip : a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan; b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing- masing perangkat daerah; c. Saling memberi manfaat; dan d. Saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kamampuan penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan. (2) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi: a. konsultatif; b. kolegial; c. fungsional; d. struktural; dan e. koordinatif. (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan. Pasal 6 (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masingmasing. (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain : a. Perencanaan; b. perumusan; c. pemutakhiran; dan d. penyelesaian tugas dan fungsi. (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7 (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk: a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat. (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama. Pasal 8 (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing. (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pasal 9 (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab. (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi. Pasal 10 (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing. (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi. (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Pasal 11 Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain : a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya; b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional. Pasal 12 Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi : a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait; b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait; c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi; d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi; e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama; f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan g. penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program. Pasal 13 Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab : a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya; b. membina dan mengawasi bawahannya; c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 14 Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pasal 15 (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setiap organisasi

perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik. (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB IV PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI Bagian Kesatu Umum Pasal 16 (1) Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

adalah Rakyat

(2) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai satuan kerja untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah yang secara umum yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan. (4) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati menjalin koordinasi dan hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah dalam upaya pelaksanaan kebijakan, norma standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pengurusan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Bagian Kedua Bentuk Dan Waktu Koordinasi Pasal 17 (1) Koordinasi dilakukan dalam bentuk : a. Pertemuan/Rapat Koordinasi; b. Penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan/telaah; c. Konsultasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik.

(3) Koordinasi dilaksanakan secara : a. Periodik, merupakan koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala. b. Insidental, merupakan koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Bagian Ketiga Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten Pasal 18 Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten untuk membahas permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pasal 19 (1) Sebelum dilaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, masing-masing Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan pra rapat koordinasi paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilaksanakannya rapat koordinasi. (2) Pra rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup koordinasi masing-masing Asisten Sekretaris Daerah. (3) Hasil pembahasan pra rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan atau dibahas dalam rapat koordinasi tingkat kabupaten. Bagian Keempat Hubungan Kerja dan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD Pasal 20 (1) Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD didasarkan atas kemitraan yang sejajar. (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk : a. persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah; b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD; c. rapat konsultasi Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah Pasal 21 (1) Bupati melakukan koordinasi hierarki dengan Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

(2) Dalam mengoordinasikan Perangkat dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Daerah,

Bupati

(3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah . (4) Setiap Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) baik lingkup Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah. (5) Setiap Kepala Perangkat Daerah serta unsur organisasi dibawahnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. (6) Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan sebagai bentuk pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan masingmasing Perangkat Daerah. (7) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan melalui Asisten Sekretaris Daerah. Pasal 22 (1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. (2) Asisten Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai bidangnya. (3) Bagian membantu Asisten Sekretarit Daerah melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya. Pasal 23 Sekretariat DPRD melaksanakan koordinasi secara administratif dengan Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 24 Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan koordinasi fungsional maupun instansional dengan perangkat daerah dan instansi vertikal.

Pasal 25 Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan melaksanakan koordinasi hierarki, instansional dan fungsional dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Sekretaris Daerah melaporkan koordinasi kepada Bupati.

hasil

pelaksanaan

(2) Sekretaris DPRD melaporkan koordinasi kepada Bupati.

hasil

pelaksanaan

(3) Inspektur melaporkan kepada Bupati.

hasil

pelaksanaan

koordinasi

(4) Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi. Bagian Keenam Koordinasi dengan Instansi Vertikal Pasal 27 (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati menjalin hubungan kerja dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten dan Instansi Vertikal lainnya. (2) Perangkat Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya dapat melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan Instansi Vertikal. Bagian Ketujuh Hubungan Kerja Dalam Kerja Sama Pasal 28 Perangkat daerah melakukan observasi, penjajakan kelayakan, konsultasi, dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerjasama antar daerah. Pasal 29 Perangkat daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal. Pasal 30 (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan kerjasama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian. (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 (1) Bagan hubungan kerja dan pola koordinasi Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini. (2) Penjabaran pelaksanaan hubungan kerja dan pola koordinasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini. Pasal 32 (1) Peraturan ini berlaku bagi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

di

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati. Pasal 33 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 34 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Diundangkan di Kuningan pada tanggal 30 Maret 2017

KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 24

LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL TENTANG

: : : :

PERATURAN BUPATI KUNINGAN 24 TAHUN 2017 30 MARET 2017 PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN BAGAN HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN BUPATI

DPRD

WAKIL BUPATI

SEKRETARIAT DAERAH TIPE A SEKRETARIAT DPRD

Keterangan : : Garis Komando : Garis Pertanggungjawaban : Garis Hubungan Kerja dan Koordinasi

INSPEKTORAT

DINAS DAERAH :

INSTANSI VERTIKAL (FORKOPIMDA, BADAN/KANTOR VERTIKAL)

STAF AHLI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DINAS SOSIAL, PP DAN PA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOPERASI DAN UKM DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS PERTANIAN

BADAN DAERAH : 1 2 3 4

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

KECAMATAN

LEMBAGA KETENTUAN LAIN : 1 2 3 4

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ‘45 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN II

:

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR

:

24 TAHUN 2017

TANGGAL

:

30 MARET 2017

TENTANG

:

PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

A. HUBUNGAN KERJA DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN JENIS HUBUNGAN KERJA NO. PERANGKAT DAERAH 1 1.

2 SEKRETARIAT DAERAH

2.

ASISTEN SETDA

2.1

Asisten Pemerintahan dan Kesra

URAIAN TUGAS 3

INSTANSI TERKAIT KONSUL- KOLETATIF GIAL 4

5

6

FUNGSI- STRUK- KOORDIONAL TURAL NATIF 7

8

9

a. Menyusun rencana strategis, program kerja serta laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

Bupati, Wakil Bupati

b. Mengarahkan perangkat daerah dalam perumusan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah

Semua Perangkat Daerah

V

V

a. Mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Lingkup Asisten Pemerintahan & Kesra

V

V

b. Mengoordinasikan penyusunan program dan langkah-langkah kerja di bidang penyelenggaraan tata pemerintahan, perumusan produk hukum daerah, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta kesejahteraan rakyat.

Perangkat Daerah Terkait Bagian Lingkup Asisten Pemerintahan & Kesra

V

V

V

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran di lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Bagian Lingkup Asisten

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10

NO. PERANGKAT DAERAH 1

URAIAN TUGAS

2

3 Rakyat

JENIS HUBUNGAN KERJA INSTANSI TERKAIT KONSUL- KOLE- FUNGSI- STRUK- KOORDITATIF ONAL TURAL NATIF GIAL 4 Pemerintahan & Kesra

5

6

7

8

BAPPEDA, BPKAD 2.2

Asisten Pembangunan

V

a. Mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Pembangunan

Bagian Lingkup Asisten Pembangunan

b. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan langkah-langkah kerja di bidang perekonomian daerah, administrasi pembangunan daerah, dan pengadaan barang/jasa

Perangkat Daerah Terkait Bagian Lingkup Asisten Pembangunan

V

V

c. Mengoordinasikan rencana anggaran kegiatan Bagian-Bagian di lingkungan Asisten Pembangunan


V

V

V V

V

V

V

BAPPEDA, BPKAD 2.3

Asisten Administrasi

V

V

a. Mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Pembangunan

Bagian Lingkup Asisten Administrasi

b. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan langkah-langkah kerja di bidang tata usaha, rumah tangga setda dan sekretariat pimpinan, administrasi keuangan dan sarana, organisasi dan tatalaksana serta pendayagunaan aparatur

Perangkat Daerah Terkait Bagian Lingkup Asisten Pembangunan

V

V

a. Mengoordinasikan rencana anggaran kegiatan Bagian-Bagian di lingkungan Asisten Pembangunan


V

V

BAPPEDA, BPKAD

9

V V

V

V

V V V

V

KET. 10


2

3.

BAGIAN PADA SETDA

3.1

Bagian Tata Pemerintahan

JENIS HUBUNGAN KERJA INSTANSI TERKAIT KONSUL- KOLE- FUNGSI- STRUK- KOORDITATIF ONAL TURAL NATIF GIAL

URAIAN TUGAS 3

5

6

7

8

Asisten Pemerintahan & Kesra

V

V

V

V

Asisten Lingkup Setda, Semua Perangkat Daerah

V

V

V

c. Menyusun bahan kebijakan daerah di bidang Asisten Lingkup penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan Setda, Semua umum dan pertanahan, serta pembinaan Perangkat Daerah pemerintahan desa dan kelurahan

V

V

V

a. Menyusun rencana dan program kegiatan di bidang Asisten peraturan perundang-undangan, bantuan hukum Pemerintahan & dan HAM, dokumentasi hukum dan penyuluhan Kesra hukum

V

V

V

a. Menyusun program dan Bagian Tata Pemerintahan

4

langkah-langkah

kerja

b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum dan pertanahan, serta pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan

3.2

Bagian Hukum

b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi informasi hukum dan penyuluhan hukum c. Menyusun bahan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi informasi hukum dan penyuluhan hukum 3.3

Bagian Humas

a. Menyusun program dan langkah-langkah bagian Hubungan Masyarakat

kerja

b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang

V

Asisten Lingkup Setda

V

V

Semua PERANGKAT DAERAH

V

V


V

V


V

Asisten Lingkup

V

V

V

V

V

V

V V

9

V V

V

KET. 10


2 informasi, publikasi keprotokolan

3 dan

4 dokumentasi

3.5

3.6

Bagian Kesra

Bagian Perekonomian

Bagian Administrasi Pembangunan

serta

5

6

7

8

V

V


V

V


V

b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, serta kesejahteraan sosial


V

V

c. Menyusun bahan kebijakan daerah di bidang Agama, Pendidikan, pemuda dan olah raga, serta kesejahteraan sosial;


V

V

V

Asisten Pembangunan

V

V

V

b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengembangan potensi investasi dan BUMD, sarana perekonomian dan produksi daerah.


V

V

c. Menyusun bahan kebijakan daerah di bidang pengembangan potensi investasi dan BUMD, sarana perekonomian dan produksi daerah.


V

V

V

a. Menyusun Program dan langkah-langkah Bagian Administrasi Pembangunan;

Asisten Pembangunan

V

V

V

a. Menyusun program dan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

a. Menyusun program Bagian Perekonomian

dan

daerah di bidang dokumentasi serta langkah-langkah kerja

langkah-langkah

kerja

kerja

9

Setda Semua Perangkat Daerah

c. Menyusun bahan kebijakan informasi, publikasi, dan keprotokolan 3.4


URAIAN TUGAS

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


3.7

3.8

3.9

2

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Umum

Bagian Keuangan dan Sarana


URAIAN TUGAS 3

4

5

6

7

b. Membantu penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program pembangunan;


V

V

c. Menyusun bahan pembangunan


V

V

Asisten Pembangunan

V

b. Membantu penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program pengadaan barang/ jasa;


V

V

c. Menyusun bahan kebijakan pengadaan barang/jasa


V

V


V

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan, administrasi kepegawaian setda, rumah tangga dan telekomunikasi


V

a. Menyusun program dan bagian Keuangan dan Sarana


V


V

V


V

V

kebijakan

daerah

di

a. Menyusun Program dan langkah-langkah Bagian Pengadaan Barang/Jasa

a. Menyusun program bagian Umum

dan

b. Menyusun pedoman pengelolaan keuangan c. Mengoordinasikan kebutuhan barang Daerah

di

dan

daerah

di

bidang

kerja

bidang

langkah-langkah kerja

langkah-langkah kerja petunjuk

perencanaan lingkungan

teknis

pengadaan Sekretariat

V

V

V

8

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10

NO. PERANGKAT DAERAH


URAIAN TUGAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.10

Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur

a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur


V

V

V

V

V

b. Menyusun pedoman dan penyelenggaraan perangkat pendayagunaan aparatur

teknis dan


V

V

c. Menyusun bahan kebijakan penataan kelembagaan, analisis formasi jabatan, ketatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur


V

V

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan kewenangannya


b. Menyusun norma dan kode etik pengawasan

BKPSDM

V

V

c. Menyusun dan menetapkan anggaran pengawasan

Asisten Setda, BAPPEDA, BPKAD

V

V

4.

INSPEKTORAT

5.

SEKRETARIAT DPRD

5.1

Sekretaris DPRD

5.2

5.3

Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Keuangan

a. Menyusun program dan Sekretariat DPRD sesuai pimpinan DPRD

petunjuk daerah

langkah-langkah kerja dengan kebijaksanaan

V V


V

V

V

V

b. Mengkoordinasikan penyusunan biaya operasional DPRD dan Sekretariat DPRD


V

V

V

V

c. Merumuskan sasaran kegiatan Sekretariat DPRD untuk melaksanakan program dan langkah-langkah yang telah ditetapkan


V

V

V

Menyelenggarakan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan

Asisten Lingkup Setda, BAPPEDA, BPKAD

V

V

V

V

a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja bagian keuangan


V

V

V

V

V

KET. 10



URAIAN TUGAS

2

3

4

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD 5.4

Kepala Bagian Persidangan

Kepala Bagian Perundang-undangan

6.

DINAS

6.1

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

6

7

8

9


V

V

V

V

a. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bagian persidangan berdasarkan masukan dari para kepala subbagian yang dibawahnya serta mengusulkannya kepada Sekretaris DPRD


V

V

V

V

b. Penyusunan rencana penyelenggaraan persidangan dan rapat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sekretariat DPRD

V

Sekretariat DPRD, Bagian Lingkup SETWAN

V

V

V

V


V

V

V

V

Sekretariat Daerah, Asisten Lingkup Setda, BAPPEDA, BPKAD

V

V

V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan sesuai dengan kewenangannya


V

c. Melaksanakan administrasi dan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas


c. Menyusun rencana persidangan 5.5

5

dan

langkah-langkah

kerja

Merumuskan program kegiatan Bagian Perundangundangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan a. Merumuskan penyusunan usulan program kerja dan anggaran tahunan

V V

KET. 10

NO. PERANGKAT DAERAH 1 6.2

2 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

URAIAN TUGAS


3

4

5

a. Merumuskan penyusunan usulan program kerja dan anggaran tahunan


b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang sosial, permberdayaan perempuan dan perlindungan anak

8

9

V

V

V

Sekretariat DAERAH

V

V

Sekretariat DPRD

V

INSPEKTORAT

V

BAPPENDA

V

BPBD, DPPKB, DISDIKBUD, DINKES, DISNAKERTRANS, DISPORAPAR, RSUD 45, RSUD LINGGARJATI, Kecamatan 6.3

Dinas Komunikasi dan Informatika


b. Perumusan kebijakan daerah di bidang informasi dan komunikasi publik, tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta bidang kesandian dan statistik 6.4

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan


6

V

7

V

V

V

V

V


V


V


V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


6.5

6.6

6.7

2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

URAIAN TUGAS


3

4

5

6

b. Perumusan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan

Sekretariat Daerah, Semua Perangkat Daerah

V

V



V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan

Sekretariat Daerah, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DISPORAPAR

V



V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan perikanan

Sekretariat Daerah, Inspektorat,BAPPE DA, BPKAD, DISTAN

V



V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi

Sekretariat Daerah, Inspekorat, BAPPEDA, BPKAD, DISDIKBUD

V

7

8

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

9

V

V

KET. 10


6.9

6.10

6.11

2 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pertanian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Perhubungan

URAIAN TUGAS


3

4

5



V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata

Sekretariat Daerah, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DISDIKBUD

V



V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang pangan, holtikultural, peternakan, perkebunan, dan penyuluhan pertanian

Sekretariat Daerah, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DKPP, Kecamatan

V



V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

Sekretariat Daerah, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, Kecamatan

V

Sekretariat Daerah, Asisten Lingkup Setda,

V


6

7

8

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


6.12

6.13

2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN TUGAS


3

4 BAPPEDA, BPKAD

5

6

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangannya

Sekretariat Daerah, Inspektorat, SATPOL PP, BAPPEDA, BPKAD, Kecamatan

V

V



V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu

Sekretariat Daerah, Inspektorat, DISHUB, DLH, DPUPR, SATPOL PP, BAPPEDA, BPKAD, Kecamatan

V



V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dan energi serta sumber daya mineral sesuai dengan kewenangnannya

Sekretariat Daerah, Inspektorat, DPUPR, DPRPP, SATPOL PP, BAPPEDA, BPKAD, Kecamatan

V

7

8

V

V

V

V

V

V

V

9

V

V

KET. 10


6.15

6.16

2 Dinas Kesehatan

Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URAIAN TUGAS


3

4

5



V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya

Sekretariat Daerah, Inspektorat, DISTAN, DKPP, BAPPEDA, BPKAD, RSUD ’45, RSUD Linggajati, Kecamatan

V



V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kewenangannya

Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, DISDUKCAPIL, BAPPEDA, BPKAD, Kecamatan

V


V


6

7

8

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


6.17

6.18

2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

URAIAN TUGAS


3

4

5

6

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya

Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, DPPKB, BAPPEDA, BPKAD, Kecamatan

V

V



V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, DPRPP, BAPPEDA, BPKAD, Kecamatan

V



V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan kewenangannya

Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, DISDAGPERIN, DINKES, BAPPEDA, BPKAD, Kecamatan

V

7

8

V

V

V

V

V

V

V

9

V

V

KET. 10


6.20

2 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Satuan Polisi Pamong Praja

URAIAN TUGAS 3

4

5



V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan kewenangannya

Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, DKUKM, DINKES, DLH, BAPPEDA, BPKAD, Kecamatan

V


V


V

Sekretariat Daerah, Asisten Lingkup Setda, BPKAD

V


b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, sumber daya aparatur Satpol PP serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan kewenangannya 7.

BADAN

7.1

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan



6

7

8

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


2 Daerah

7.2

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

URAIAN TUGAS 3 b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang penelitian, analisis data, pelaporan dan evaluasi, bidang sosial budaya dan pemerintahan, bidang ekonomi dan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup a. Merumuskan penyusunan usulan program kerja dan anggaran tahunan

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pelayanan dan pengendalian, bidang pendapatan I dan bidang pendapatan II 7.3

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang anggaran dan perbendaharaan, bidang akuntasi dan bidang aset 7.4

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang pengadaan, pemberhentian dan pembinaan aparatur, bidang informasi kepegawaian, kepangkatan dan

JENIS HUBUNGAN KERJA INSTANSI TERKAIT KONSUL- KOLE- FUNGSI- STRUK- KOORDITATIF ONAL TURAL NATIF GIAL 4

5

6


V

V


V


V

Sekretariat Daerah, Asisten Lingkup Setda, BAPPEDA, BAPPENDA

V


V

Sekretariat Daerah, Asisten Lingkup Setda, BAPPEDA, BAPPENDA, BPKAD

V


V

7

8

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

9

V

V

KET. 10


2

URAIAN TUGAS 3


5

6

7

8

9

V

V

jabatan fungsional, bidang perpindahan, pengangkatan dalam jabatan dan kesejahteraan aparatur serta bidang pengembangan SDM 7.5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



V

Semua Perangkat Daerah, Instansi Vertikal

V


V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana di daerah

Semua Perangkat Daerah, Instansi Vertikal

V



V


V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan bidang kewaspadaan daerah 7.6

7.7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah ‘45


b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang pelayanan dan keperawatan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


8.

2 Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati

KECAMATAN

URAIAN TUGAS 3 a. Merumuskan penyusunan usulan program kerja dan anggaran tahunan


5


V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang keperawatan dan bidang pelayanan medis


V



V


V

b. Merumuskan penetapan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

6

7

8

9

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10

B. HUBUNGAN KERJA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN JENIS HUBUNGAN KERJA NO. PERANGKAT DAERAH 1

2

1.

SEKRETARIAT DAERAH

URAIAN TUGAS

INSTANSI TERKAIT KONSULTATIF

3

8

9

V

V

V

V

V

V


V

V

V

aparatur Semua Perangkat Daerah

V

V

V

seluruh Semua Perangkat Daerah

V

V

V

f. Mengarahkan penyebaran peraturan, prosedur atau Semua Perangkat pedoman yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas Daerah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah

V

V

V

g. Mengarahkan pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada bupati dan kepada seluruh Perangkat Daerah

V

V

V

V

V

V

V

V

V

program

dan

b. Melaksanakan koordinasi dan kebijakan pemerintah daerah

langkah-langkah

pembinaan

administrasi

penyusunan Semua Perangkat Daerah

dan

e. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan di lingkungan sekretariat daerah

2. 2.1

6

kerja Asisten Setda, Staf ahli Bupati, Bagian, Perangkat Daerah

c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah d. Melaksanakan pembinaan pemerintah daerah

5


a. Mengoordinasikan sekretariat daerah

4

KOLEGIAL


ASISTEN SETDA Asisten Pemerintahan dan Kesra

Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pembangunan daerah bidang penyelenggaraan tata pemerintahan, perumusan produk hukum daerah, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta kesejahteraan rakyat a. Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan tata pemerintahan, perumusan produk hukum daerah, hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kesejahteraan rakyat

Perangkat Daerah Terkait, Bagian Lingkup Asisten Pembangunan

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Pemerintahan dan Bagian Lingkup Setda Kesra

V

KET. 10

JENIS HUBUNGAN KERJA NO. PERANGKAT DAERAH 1 2.2

2 Asisten Pembangunan

URAIAN TUGAS 3

INSTANSI TERKAIT KONSULTATIF 4

5

KOLEGIAL 6

7

8

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pembangunan daerah bidang penyelenggaraan Perekonomian Daerah, Pembangunan Daerah, dan Pengadaan Barang dan Jasa a. Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan Perekonomian Daerah, Pembangunan Daerah, dan Pengadaan Barang dan Jasa

Perangkat Daerah Terkait, Bagian Lingkup Asisten Pembangunan

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam Bagian Lingkup rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Setda Pembangunan 2.3


Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pembangunan daerah bidang Administrasi Umum dan Rumah Tangga Setda, Administrasi Keuangan dan Sarana, Organisasi dan Tata Laksana serta Pendayagunaan Aparatur a. Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Umum dan Rumah Tangga Setda, Administrasi Keuangan dan Sarana, Organisasi dan Tata Laksana serta Pendayagunaan Aparatur

Perangkat Daerah Terkait, Bagian Lingkup Asisten Administrasi

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam Bagian Lingkup rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Setda Administrasi 3.

BAGIAN PADA SETDA

3.1


FUNGSI- STRUK- KOORDIONAL TURAL NATIF

Melakukan koordinasi dengan bagian dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka :

V

KET. 10

JENIS HUBUNGAN KERJA NO. PERANGKAT DAERAH 1

2

URAIAN TUGAS


3

4

a. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan SETWAN, DPMD, umum dan pertanahan, serta pembinaan DPRPP, Kecamatan, BPN, BPS pemerintahan desa dan kelurahan b. Mengoordinasikan pelaksanaan penataan wilayah

BAPPEDA, DPRPP, Kecamatan, BPN

5

KOLEGIAL


6

7

8

9

V

V

V

V

V

V

c. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama daerah

rangka Bagian Lingkup Asisten, BAPPEDA, Perangkat Daerah Terkait

V

V

V

d. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemerintahan bidang pertanahan

urusan DPRPP, Kecamatan, BPN

V

V

V

e. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan DPMD, Kecamatan, kelurahan Kelurahan

V

V

V

f. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Semua Perangkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

V

V

V

fasilitasi Asisten Administrasi, BAKESBANGPOL, SATPOL PP, Bagian Lingkup Asisten terkait, Sekretariat KPUD

V

V

V

h. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi DISUKCAPIL, penyelenggaraan administrasi kependudukan DPPKB, Kecamatan

V

V

V

i. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka Semua Perangkat kelancaran pelaksanaan tugas Daerah, Instansi Vertikal

V

V

V

g. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum

dan

KET. 10

JENIS HUBUNGAN KERJA NO. PERANGKAT DAERAH 1 3.2

URAIAN TUGAS

2 Bagian Hukum


3

4

7

a. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang peraturan perundang- Semua Perangkat undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi Daerah hukum dan penyuluhan hukum

V

V

V

b. Menyelenggarakan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi kepada semua unsur Perangkat Daerah Semua Perangkat atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan Daerah tugas

V

V

V


V

V

V

di

wilayah Semua Perangkat Daerah

V

V

V

Produk

Hukum Semua Perangkat Daerah

V

V

V

f. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka Semua Perangkat kelancaran pelaksanaan tugas Daerah, Instansi Vertikal

V

V

V

g. Mengoordinasikan perumusan dan penelahaan Semua Perangkat Raperda dan Peraturan Bupati serta produk hukum Daerah daerah lainnya

V

V

V

a. Melaksanakan analisis bahan dalam rangka Semua Perangkat pemberian informasi/keterangan kepada masyarakat Daerah baik melalui media massa maupun media lainnya

V

V

V

b. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan Semua Perangkat informasi, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Daerah penyelenggaraan Pemerintah Daerah

V

V

V

Semua Perangkat c. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka Daerah, Instansi kelancaran pelaksanaan tugas Vertikal

V

V

V

d. Melaksanakan kabupaten

pembinaan

e. Menyelenggarakan Daerah

3.3

Bagian Hubungan Masyarakat


6

c. Melaksanakan sosialisasi HAM di wilayah kabupaten hukum

autentifikasi

5

KOLEGIAL

8

9

KET. 10


3.4

2

Bagian Kesejahteraan Rakyat

URAIAN TUGAS


3

4


6

7

d. Mengatur dan memberikan informasi dan publikasi Semua Perangkat kepada masyarakat guna memperjelas Daerah kebijakan Pemerintah Daerah

V

V

V

e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan Semua Perangkat informasi, publikasi, dan dokumentasi Daerah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

V

V

V

f. Membangun kemitraan pemangku kepentingan

atau Semua Perangkat Daerah

V

V

V

g. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang pengumpulan Semua Perangkat informasi,analisis informasi, pemberitaan, Daerah komunikasi dan publikasi, dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah, serta keprotokolan

V

V

V

a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang Asisten Lingkup agama, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta Setda, kesejahteraan sosial BAKESBANGPOL, DISDIKBUD, SATPOL PP, DISPORAPAR, DINSOSPPPA

V

V

V

V

V

V

dengan

pers

dan

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga serta kesejahteraan sosial

Asisten Lingkup Setda, BAKESBANGPOL, DISDIKBUD, SATPOL PP, DISPORAPAR, DINSOSPPPA, Instansi Vertikal

5

KOLEGIAL

8

9

KET. 10


2

URAIAN TUGAS


3

4

3.5

Bagian Perekonomian

7

Asisten Lingkup Setda, BAKESBANGPOL, DISDIKBUD, SATPOL PP, DISPORAPAR, DINSOSPPPA

V

V

V

dengan Asisten Lingkup Setda, DISDAGPERIN, DKUKM, DISTAN, DKPP

V

V

V

V

V

V

c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Asisten Lingkup pengembangan potensi investasi dan BUMD, sarana Setda, BAPPEDA, perekonomian dan produksi daerah BPKAD, DPMPTSP, BUMD

V

V

V

d. Memberikan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi dan perizinan di bidang pengembangan potensi investasi dan BUMD, sarana perekonomian dan produksi daerah

V

V

V

e. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka Semua Perangkat kelancaran pelaksanaan tugas Daerah, Instansi Vertikal

V

V

V

a. Melaksanakan fungsi sebagai anggota tim anggaran Asisten Lingkup pemerintah daerah dan tim peneliti RKA Perangkat Setda, BPKAD, Daerah BAPPEDA

V

V

V

a. Melaksanakan pembinaan bidang perekonomian

yang

berkaitan

b. Melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan potensi investasi dan BUMD, sarana perekonomian dan produksi daerah

3.6



6

c. Meneliti berkas permohonan bantuan dan mengendalikan pelaksanaan pemberian bantuan di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta kesejahteraan sosial

Asisten Lingkup Setda, BAPPEDA, BPKAD, DPMTSP, BUMD

Asisten Lingkup Setda, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP, BUMD

5

KOLEGIAL

8

9

KET. 10


2

URAIAN TUGAS 3

3.8


Bagian Umum

4


V

V

V

c. Mengumpulkan dan mengolah bahan laporan dari Semua Perangkat Perangkat Daerah sebagai bahan monitoring dan Daerah evaluasi

V

V

V

d. Mengambil langkah-langkah dalam rangka tertib Semua Perangkat administrasi, organisasi dan tertib hukum Daerah

V

V

V

a. Memberikan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengadaan Barang/jasa yang Semua Perangkat meliputi Perencanaan Pengadaan, Pengelolaan Daerah Pengadaan serta Informasi, Data dan Penyelesaiaan Sanggah

V

V

V

b. Menandatangani Dokumen Penyelenggaraan Semua Perangkat Pemerintahan Daerah dibidang Pengadaan Daerah Barang/Jasa

V

V

V

c. Melakukan pembinaan terhadap Sumber Manusia terkait dengan Pegadaan Barang/Jasa

Daya Semua Perangkat Daerah

V

V

V

d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dengan Perangkat Daerah terkait

tugas Semua Perangkat Daerah

V

V

V

e. Melaksanakan Fasilitasi dan Konsultasi dalam Semua Perangkat upaya melaksanakan penyelesaiaan permasalahan Daerah terkait Pengadaan Barang/Jasa

V

V

V

f. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya instansi pemerintah yang lebih tinggi

dan Semua Perangkat Daerah

V

V

V

a. Membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan dan Semua Perangkat kearsipan, administrasi kepegawaian Setda, rumah Daerah tangga dan telekomunikasi;

V

V

V

di bidang

pengendalian Asisten Lingkup Setda, DPUPR, DPRPP, DLH

5

KOLEGIAL 6

b. Melaksanakan pembinaan Administrasi Pembangunan

3.7


8

9

KET. 10


URAIAN TUGAS

2


3

7

V

V

V

V

V

V

d. Melaksanakan pembinaan di bidang ketatausahaan Asisten Lingkup dan kearsipan lingkup Setda Setda

V

V

V

e. Melaksanakan urusan Sekretariat Daerah

V

V

V

V

V

V

Pemerintah Semua Perangkat Daerah

V

V

V

h. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka Semua Perangkat kelancaran pelaksanaan tugas Daerah

V

V

V

a. Mengoordinasikan pelaksanaan pemegang kas lingkup Setda

satuan Asisten Lingkup Setda

V

V

V

b. Melaksanakan verifikasi atas pengajuan SPP sebagai Asisten Lingkup bahan penerbitan SPM Setda

V

V

V

c. Melaksanakan pengelolaan belanja pegawai lingkup Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Setda

V

V

V

d. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pencatatan barang serta penyimpanan dokumen Asisten Lingkup Setda kepemilikan barang di lingkup Sekretariat Daerah

V

V

V

a. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang kelembagaan, Semua Perangkat ketatalaksanaan, analisa jabatan serta Daerah pendayagunaan aparatur

V

V

V

pelaksanaan

kegiatan

Pemerintah Semua Perangkat Daerah

c. Mengoordinasikan persiapan rapat-rapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

kerumahtanggaan

yang Semua Perangkat Daerah

lingkup Asisten Lingkup Setda

f. Melaksanakan urusan kesekretariatan pimpinan g. Melaksanakan Daerah

3.9

Bagian Keuangan Dan Sarana

3.10 Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur

penerimaan

tamu-tamu

tugas


5


6

b. Memfasilitasi Daerah

4

KOLEGIAL

8

9

KET. 10


4.

URAIAN TUGAS

2

INSPEKTORAT


3

7

b. Melaksanakan kajian dan penyusunan di bidang Semua Perangkat kelembagaan, analisis formasi jabatan, Daerah, BUMD ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur

V

V

V

c. Melaksanakan penataan kelembagaan pemerintah Semua Perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang Daerah berlaku

V

V

V

d. Melaksanakan analisis formasi dengan pedoman dari pemerintah

sesuai Semua Perangkat Daerah

V

V

V

e. Melaksanakan penataan ketatalaksanaan pemerintah Semua Perangkat daerah yang meliputi penyusunan pedoman, standar, Daerah prosedur, metode dan tata kerja

V

V

V

f. Melaksanakan pembinaan kelembagaan, Semua Perangkat ketatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur Daerah, BUMD

V

V

V

g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di Semua Perangkat bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Daerah, BUMD pendayagunaan aparatur

V

V

V

h. Mengoordinasikan disiplin aparatur

penegakan Semua Perangkat Daerah

V

V

V

i. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka Semua Perangkat kelancaran pelaksanaan tugas Daerah

V

V

V

a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan baik internal maupun eksternal

BKPSDM

V

b. Menyelenggarakan konsultasi pemerintahan di daerah


jabatan

dan

pengawasan

urusan

c. Mengelola dan menangani pengaduan masyarakat


5


6

pembinaan

4

KOLEGIAL

V

8

9

V V

V

V

V

KET. 10


2

5.

SEKRETARIAT DPRD

5.1

Sekretaris DPRD

5.2

Kepala Bagian Perundang-undangan

URAIAN TUGAS 3

INSTANSI TERKAIT KONSULTATIF 4

5

KOLEGIAL


6

7

8

9

a. Memimpin, mengarahkan dan megendalikan seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD

Bagian Lingkup Setwan

V

V

V

V

b. Menyelenggarakan dan membina administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas


V

V

V

V

c. Mengkaji dan mengoreksi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Sekretariat DPRD

Bagian Lingkup Setwa

V

V

V

d. Mengarahkan penjabaran dari peraturan, prosedur dan pedoman yang mendukung terhadap kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan kebijaksanaan pimpinan DPRD


V

V

V

V

e. Memberi pertimbangan dalam bidang kepegawaian Sekretariat DPRD


V

V

V

V

a. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sekretaris DPRD

V

V

V

V

b. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas

Sekretaris DPRD, Bagian Lingkup Setwan

V

V

V

V

c. Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal Sekretariat DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal


V

V

V

V

V

KET. 10


5.3

2

Kepala Bagian Umum

URAIAN TUGAS


3

4

KOLEGIAL


5

6

7

8

9

V

V

V

V

d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan DPRD dibidang Perundang-undangan yang meliputi penyusunan peraturan perundangundangan, dokumentasi, dan perumusan produk hukum


e. Menyiapkan rancangan peraturan daerah


V

V

V

f. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan


V

V

V

g. Melaksanakan publikasi dan dokumentasi produk hukum


V

V

V

h. Menyelenggarakan kegiatan operasional di bagian peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan perumusan produk hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku


V

V

V

a. Menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan ketatausahaan bagi para anggota DPRD dan Sekretaris DPRD


V

V

V

b. Menyelenggarakan kegiatan dan pembinaan kearsipan DPRD dan Sekretariat DPRD


V

V

V

c. Menyelenggarakan pelayanan serta kegiatan administrasi perlengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD


V

V

V

d. Menyelenggarakan seleksi dan pemberian fasilitas bagi tenaga ahli DPRD


V

V

V

e. Menyelenggarakan pelayanan adminsitrasi kepegawaian bagi lingkungan Sekretariat DPRD


V

V

V

dan

dan kegiatan para pegawai di

KET. 10


URAIAN TUGAS

2


3

4

5

KOLEGIAL


6

7

8

9

f. Menyelenggarakan administrasi barang meliputi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)


V

V

V

g. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada sebagian maupun fungsional di Abgian Umum


V

V

V

h. Mempelajarai tugas dan petunjuk yang diberikan oleh Sekretariat DPRD


V

V

V

i. Menyelenggarakan ketatausahaan bagi Sekretaris DPRD


V

V

V

j. Mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan


V

V

V

k. Menyiapkan perjalanan dinas, pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD


V

V

V

l. Memfasilitasi pihak yang berkepentingan lembaga DPRD maupun Sekretariat DPRD

untuk


V

V

V

m. Melaksanakan koordinasi dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas


V

V

V

n. Membina dan memotivasi bawahan serta memelihara secara terus menerus kemampuan pegawai dalam rangka peningkatan produktivitas pegawai dan pengembangan karier pegawai


V

V

V

pelayan dan kegiatan para Anggota DPRD dan

KET. 10


5.4

5.5

2

Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Persidangan

URAIAN TUGAS


3

4

5

KOLEGIAL


6

7

8

9

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD untuk bahan keputusan lebih lanjut


V

V

V

p. Pelaksanaan koordinasi dengan Kabag lain yang ada di Sekretariat DPRD


V

V

V

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD


V

V

V

r. Membina dan mengendalikan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian di Lingkungan Sekretariat DPRD


V

V

V

a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Sekretariat DPRD, yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, administrasi, pimpinan dan anggota DPRD, serta adminstrasi keuangan lainnya di lingkup Sekretariat DPRD


V

V

V

b. Menyelenggarakan pembukuan dan verifikasi terhadapa pengeluaran dan pengajuan SPT dan pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD


V

V

V

c. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD


V

V

V

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemegang kas Sekretariat DPRD

satuan


V

V

V

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD


V

V

V

a. Menyelenggarakan penyusunan draf resume laporan hasil persidangan dan rapat DPRD

dan


V

V

V

b. Menyelenggarakan kegiatan pengadministrasian penyelenggaraan persidangan dan rapat DPRD


V

V

V

tugas

KET. 10


URAIAN TUGAS

2


3

4

5

KOLEGIAL


6

7

8

9

c. Menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan administrasi di bidang informasi dan kehumasan


V

V

V

d. Menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan administrasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan diluar sidang para Anggota DPRD

Bagian Lingkup Setwan, Perangkat Daerah Terkait

V

V

V

e. Menyelenggarakan Sekretariat DPRD

Perpustakaan


V

V

V

pendokumentasian


V

V

V

g. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas bagi bawahan di bidang penyelenggaraan persidangan


V

V

V

h. Memfasilitasi dan menjaga kelancaran terselenggaranya kegiatan persidangan DPRD


V

V

V

i. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas


V

V

V

j. Menyiapkan bahan materi yang akan diajukan oleh DPRD


V

V

V

k. Menyusun jadwal persidangan DPRD


V

V

V


V

V

V


V

V

V

pengelolaan

f. Menyelenggarakan kegiatan kegiatan-kegiatan DPRD lainnya

l. Menyusun agenda kegiatan acara-acara DPRD

m. Menertibkan setiap acara yang diselenggarakan DPRD serta kegiatan-kegiatan kegiatan tertentu

KET. 10


2

6.

DINAS

6.1


6.2

URAIAN TUGAS

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


3

4

5

KOLEGIAL


6

7

8

9

n. Menghimpun kliping media dan mengoordinasikan pemberitaan dengan alat kelengkapan DPRD (AKD) yang berkaitan dengan kegiatan DPRD dan Pemerintah Daerah


V

V

V

o. Menyiapkan Press realese tentang berkaitan dengan kegiatan DPRD

yang


V

V

V

p. Memberikan data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan DPRD


V

V

V

q. Memfasilitasi DPRD


V

V

V

Asisten Pemerintahan dan Kesra, BPBD, DPUPR, DINKES, DISDIKBUD, Kecamatan, BPN

V

V

V

b. Melaksanakan pembinanaan pegawai di Lingkungan Dinas

BKPSDM

V

V

V

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya


V

V

V

Asisten Pemerintahan dan Kesra, BPBD, DINKES, DISDIKBUD, DKUKM, DISNAKERTRANS, Kecamatan, BPS

V

V

V

tamu-tamu

pimpinan

berita

dan

lembaga

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

KET. 10


6.3

6.4

6.5

2




URAIAN TUGAS


3

4

5

KOLEGIAL


6

7

8

9


BKPSDM

V

V

V



V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informasi publik, tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur tekNO.logi informasi dan komunikasi serta bidang persandian dan statistik

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Semua Perangkat Daerah, BPS

V

V

V


BKPSDM

V

V

V



V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan

Asisten Administrasi, Semua Perangkat Daerah

V

V

V


BKPSDM

V

V

V



V

V

V

Asisten Pemerintahan dan Kesra, DISPORAPAR, DISNAKERTRANS, DINSOSPPPA, Kecamatan

V

V

V

BKPSDM

V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS), pembinaan ketenagaan dan bidang kebudayaan b. Melaksanakan pembinanaan pegawai di Lingkungan Dinas

KET. 10


6.6

2


URAIAN TUGAS 3

6

7

8

9

V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan perikanan

Asisten Pembangunan, DISTAN, DKUKM, DISDAGPERIN, Kecamatan

V

V

V

BKPSDM

V

V

V


V

V

V

Asisten Pembangunan, DINSOSPPPA, DISDIKBUD, DISDAGPERIN, DKUKM, Kecamatan

V

V

V

BKPSDM

V

V

V



V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang kepemudaan, keolahragaan, destinasi pariwisata dan bidang pemasaran pariwisata

Asisten Pemerintahan dan Kesra, DISDIKBUD, DISDAGPERIN, DKUKM, DPRPP, DPUPR, Kecamatan

V

V

V

BKPSDM

V

V

V

Dinas Tenaga Kerja dan a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan Transmigrasi tugas dinas/kebijakan daerah di bidang penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan bidang transmigrasi


Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

5




6.8

4

KOLEGIAL



6.7



KET. 10


6.9

2

Dinas Pertanian

URAIAN TUGAS 3

4


6

7

8

9


V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan penyuluhan

Asisten Pembangunan, DKPP, DPMD, DKUKM, DPRPP, Kecamatan

V

V

V

BKPSDM

V

V

V



V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan partisipasi masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

Asisten Pemerintah dan Kesra, DISTAN, DKUKM, DISPORAPAR, DISDIKBUD, DISNAKERTRANS, Kecamatan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan Asisten tugas dinas/kebijakan daerah di bidang lalu lintas, Pembangunan, prasarana dan perparkiran serta bidang angkutan DPUPR, SATPOL PP, Kecamatan, POLRES

V

V

V

b. Melaksanakan pembinanaan pegawai di Lingkungan BKPSDM Dinas

V

V

V

b. Melaksanakan pembinanaan pegawai di Lingkungan BKPSDM Dinas c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya 6.11 Dinas Perhubungan

5

KOLEGIAL



6.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



KET. 10


2

6.12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URAIAN TUGAS


3

4

6

7

8

9


V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonn perizinan B serta bidang pengaduan, kebijakan dan laporan layanan

Asisten Pembangunan, DPUPR, DPRPPP, DISHUB, SATPOL PP, DISTAN, DKUKM, DLH, DISDAGPERIN, Kecamatan, POLRES

V

V

V

V

V

V



V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kebersihan dan pertamanan serta bidang konservasi lingkungan

Asisten Pembangunan, DPUPR, DPRPPP, DISHUB, SATPOL PP, DISTAN, Kecamatan

V

V

V

V

V

V

b. Melaksanakan pembinaan pegawai di Lingkungan BKPSDM Dinas

6.14 Dinas Kesehatan




6.13 Dinas Lingkungan Hidup

5

KOLEGIAL



V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan

Asisten Pemerintahan dan Kesra, RSUD ‘45, RSUD Linggajati, DPRPP, DPPKB,

V

V

V

KET. 10


2

URAIAN TUGAS 3

4 DINSOSPPPA, Kecamatan BKPSDM

V

V

V



V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, advokasi dan pergerakan serta bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Asisten Pemerintahan dan Kesra, DISDUKCAPIL, DINKES, DPMD, Kecamatan

V

V

V

V

V

V


V

V

V

Asisten Pemerintahan dan Kesra, DPPKB, Kecamatan, BPS

V

V

V

V

V

V

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya 6.16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

b. Melaksanakan pembinanaan pegawai di Lingkungan BKPSDM Dinas

6.17




5

KOLEGIAL 6


6.15 Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana


8

9



V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang perencanaan teknik, pengelolaan sumber daya air, bina marga dan penataan ruang

Asisten Pembangunan, DPRPPP, DLH, Kecamatan

V

V

V

KET. 10


2

URAIAN TUGAS


3

4


6.18


6.20


6

7

8

9

V

V

V


V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang kelembagaan, pemberdayaan usaha serta pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan UKM

Asisten Pembangunan, DISDAGPERIN, DINSOSPPPA, DISTAN, Kecamatan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan Asisten tugas dinas/kebijakan daerah di bidang perdagangan, Pembangunan, perindustrian dan pengelolaan pasar DKUKM, DISNAKERTRANS, Kecamatan

V

V

V


V

V

V

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian




6.19

5

KOLEGIAL




V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang penegakan perundang-perundangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur serta bidang perlindungan masyarakat

Asisten Pemerintahan dan Kesra, BAKESBANGPOL, Kecamatan, POLRES,

V

V

V

KET. 10


2

7.

BADAN

7.1

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

URAIAN TUGAS 3

INSTANSI TERKAIT KONSULTATIF 4 KODIM 0615

7


V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang penelitian, analisis data, pelaporan dan evaluasi, bidang sosial budaya dan pemerintahan, bidang ekonomi dan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup

V

V

V

V

V

V

b. Melaksanakan pembinaan pegawai di Lingkungan BKPSDM Badan

7.2


9


V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang perencanaan, pelayanan dan pengendalian, bidang pendapatan I dan bidang pendapatan II


V

V

V

V

V

V


V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan Asisten tugas dinas/kebijakan daerah di bidang anggaran dan Administrasi, perbendaharaan, bidang akuntasi dan bidang aset Semua Perangkat Daerah

V

V

V


V

V

V

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

8



7.3


6

Asisten Pembangunan, Semua Perangkat Daerah

5

KOLEGIAL

KET. 10


2

URAIAN TUGAS 3 c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya

7.4



a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang pengadaan, pemberhentian dan pembinaan aparatur, bidang informasi kepegawaian, kepangkatan dan jabatan fungsional, bidang perpindahan, pengangkatan dalam jabatan dan kesejahteraan aparatur serta bidang pengembangan SDM

4

7.5


7


V

V

V


V

V

V

V

V

V

9


V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan bidang kewaspadaan daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra, SATPOL PP, Kecamatan, POLRES, KODIM 0615, Kejaksaan Negeri

V

V

V

V

V

V


V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan Asisten tugas dinas/kebijakan daerah di bidang Pembangunan, penanggulangan bencana di daerah Semua Perangkat Daerah

V

V

V

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

8



7.6


6


5

KOLEGIAL

KET. 10


7.7

2


URAIAN TUGAS


3

4

7


V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan Asisten tugas dinas/kebijakan daerah di bidang pelayanan Pemerintahan dan dan keperawatan Kesra, DINKES, Kecamatan

V

V

V

d. Melaksanakan pembinaan pegawai Badan

BKPSDM

V

V

V


V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan Asisten tugas dinas/kebijakan daerah di bidang keperawatan Pemerintahan dan dan bidang pelayanan medis Kesra, DINKES, Kecamatan

V

V

V


V

V

V

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya 7.8

8.

Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati

KECAMATAN


6

di Lingkungan

5

KOLEGIAL

8

9



V

V

V

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas/kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Semua Perangkat Daerah

V

V

V

V

V

V

V

V

V

b. Melaksanakan pembinaan pegawai di Lingkungan BKPSDM Badan c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya


KET. 10

C. HUBUNGAN KERJA DALAM MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN JENIS HUBUNGAN KERJA NO. PERANGKAT DAERAH 1 1.


2.

ASISTEN SETDA

2.1


URAIAN TUGAS 3

4

a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Bagian, Perangkat Daerah

b. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah


a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang penyelenggaraan tata pemerintahan, perumusan produk hukum daerah, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta kesejahteraan rakyat

Asisten Setda, Staf Ahli, Perangkat Daerah

b. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai tupoksi 2.2

Asisten Pembangunan

INSTANSI TERKAIT KONSUL- KOLETATIF GIAL

realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang penyelenggaraan Perekonomian Daerah, Pembangunan Daerah, dan Pengadaan Barang dan Jasa b. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai tupoksi

realisasi

pelaksanaan

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah

5

7

8

9

V

V

V

V

V

V

V

Asisten Setda, Staf Ahli, Perangkat Daerah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah

6


V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


2 Asisten Administrasi

3.

BAGIAN PADA SETDA

3.1


3

4

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Administrasi Umum dan Rumah Tangga Setda, Administrasi Keuangan dan Sarana, Organisasi dan Tata Laksana serta Pendayagunaan Aparatur

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum dan pertanahan, serta pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan b. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai tupoksi

3.2

Bagian Hukum

Bagian Humas

realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyempurnaan konsep-konsep naskah dinas di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi hukum dan penyuluhan hukum b. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai tupoksi

3.3

JENIS HUBUNGAN KERJA INSTANSI TERKAIT KONSUL- KOLE- FUNGSI- STRUK- KOORDITATIF GIAL ONAL TURAL NATIF

URAIAN TUGAS

realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyempurnaan konsep-konsep naskah dinas di bidang pengumpulan informasi,analisis informasi, pemberitaan, komunikasi dan publikasi,dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah, serta keprotokolan

7

8

9

Asisten Setda, Staf Ahli, Perangkat Daerah

V

V

V

Perangkat Daerah

V

V

V


5

V

Perangkat Daerah


Perangkat Daerah

6

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


2

3 b. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai tupoksi

3.4

Bagian Kesra

3.6

3.7

Bagian Perekonomian



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga serta kesejahteraan sosial b. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai tupoksi

3.5


URAIAN TUGAS

realisasi

pelaksanaan

4

5


V

Perangkat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pengembangan potensi investasi dan BUMD, sarana perekonomian dan produksi daerah

Perangkat Daerah

b. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai tupoksi

Asisten Pembangunan

realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian Administrasi Pembangunan

Perangkat Daerah


Asisten Pembangunan

realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Pengadaan Barang/jasa yang meliputi Perencanaan Pengadaan, Pengelolaan Pengadaan serta Informasi, Data dan Penyelesaiaan Sanggah

Perangkat Daerah


Asisten Pembangunan

realisasi

pelaksanaan

6

7

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

8

V

V

V

KET. 10


3.9

3.10

4.

2 Bagian Umum



INSPEKTORAT


URAIAN TUGAS 3

4

5

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan, administrasi kepegawaian Setda, rumah tangga dan telekomunikasi

Perangkat Daerah



V

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan anggaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan dan sarana di lingkup Sekretariat Daerah

BPKAD, Bagian Lingkup Setda

V



V

realisasi

realisasi

pelaksanaan

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan serta pendayagunaan aparatur

Perangkat Daerah



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan pembinaan di bidang pengawasan pemerintahan dan aparatur, pengawasan pengembangan perekonomian dan pembangunan, pengawasan kesejahteraan sosial serta pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah




realisasi

pelaksanaan

6

7

8

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10

NO. PERANGKAT DAERAH 1 5.

2 SEKRETARIAT DPRD

6.

DINAS

6.1


6.2


3

4

5

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesua dengan kebutuhan

Bagian Lingkup Setwan, Perangkat Daerah

V

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan

Asisten Pemerintahan dan Kesra, BPBD, DPUPR, DINKES, DISDIKBUD, Kecamatan, BPN




realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



URAIAN TUGAS

realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang komunikasi dan informasi publik, tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur

V

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Semua Perangkat Daerah,

7

8

9

V

V

V

V

V

Asisten Pemerintahan dan Kesra, BPBD, DINKES, DISDIKBUD, DKUKM, DISNAKERTRANS, Kecamatan, BPS Bupati, Wakil Bupati

6

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


2

3 teknologi informasi dan komunikasi serta bidang persandian dan statistik b. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai tupoksi

6.4

6.5

6.6

6.7






URAIAN TUGAS

realisasi

pelaksanaan

4


a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang kearsipan dan perpustakaan




realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS), pembinaan ketenagaan dan bidang kebudayaan

Asisten Pemerintahan dan Kesra, DISPORAPAR, DISNAKERTRANS, DINSOSPPPA, Kecamatan



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang ketahanan pangan dan perikanan

Asisten Pembangunan, DISTAN, DKUKM, DISDAGPERIN, Kecamatan



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan bidang transmigrasi

5

6

7

8

9

BPS

Asisten Pembangunan, DINSOSPPPA, DISDIKBUD,

V

V V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


2

3


6.9

6.10

6.11


Dinas Pertanian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Perhubungan


URAIAN TUGAS

4 DISDAGPERIN, DKUKM, Kecamatan realisasi

pelaksanaan


a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang kepemudaan, keolahragaan, destinasi pariwisata dan bidang pemasaran pariwisata

Asisten Pemerintahan dan Kesra, DISDIKBUD, DISDAGPERIN, DKUKM, DPRPP, DPUPR, Kecamatan



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan penyuluhan

Asisten Pembangunan, DKPP, DPMD, DKUKM, DPRPP, Kecamatan



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan partisipasi masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

Asisten Pemerintah dan Kesra, DISTAN, DKUKM, DISPORAPAR, DISDIKBUD, DISNAKERTRANS, Kecamatan



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, Asisten monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang lalu lintas, Pembangunan,

5

6

7

V

8

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

KET. 10


2

3 prasarana dan perparkiran serta bidang angkutan


6.13

6.14



Dinas Kesehatan


URAIAN TUGAS

realisasi

pelaksanaan

4 DPUPR, SATPOL PP, Kecamatan, POLRES Bupati, Wakil Bupati

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B serta bidang pengaduan, kebijakan dan laporan layanan

Asisten Pembangunan, DPUPR, DPRPPP, DISHUB, SATPOL PP, DISTAN, DKUKM, DLH, DISDAGPERIN, Kecamatan, POLRES



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kebersihan dan pertamanan serta bidang konservasi lingkungan

Asisten Pembangunan, DPUPR, DPRPPP, DISHUB, SATPOL PP, DISTAN, Kecamatan

c. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai tupoksi


realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan

Asisten Pemerintahan dan Kesra, RSUD ‘45, RSUD Linggajati, DPRPP, DPPKB, DINSOSPPPA, Kecamatan

5

6

7

V

8

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


2


6.15

6.16

6.17

6.18






URAIAN TUGAS

4 realisasi

pelaksanaan


a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, advokasi dan pergerakan serta bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Asisten Pemerintahan dan Kesra, DISDUKCAPIL, DINKES, DPMD, Kecamatan



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

Asisten Pemerintahan dan Kesra, DPPKB, Kecamatan, BPS



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan teknik, pengelolaan sumber daya air, bina marga dan penataan ruang

Asisten Pembangunan, DPRPPP, DLH, Kecamatan



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan usaha serta pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan UKM

Asisten Pembangunan, DISDAGPERIN, DINSOSPPPA, DISTAN, Kecamatan

5

6

7

V

8

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


2


6.19

Dinas Perdagangan dan Perindustrian


7.

BADAN

7.1


7.2


4 realisasi

pelaksanaan


5

realisasi

pelaksanaan


a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penegakan perundang-perundangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur serta bidang perlindungan masyarakat

Asisten Pemerintahan dan Kesra, BAKESBANGPOL, Kecamatan, POLRES, KODIM 0615



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penelitian, analisis data, pelaporan dan evaluasi, bidang sosial budaya dan pemerintahan, bidang ekonomi dan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup

Asisten Pembangunan, Semua Perangkat Daerah



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan, pelayanan dan pengendalian, bidang pendapatan I dan bidang pendapatan II


6

7

V

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, Asisten monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Pembangunan, perdagangan, perindustrian dan pengelolaan pasar DKUKM, DISNAKERTRANS, Kecamatan b. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai tupoksi

6.20


URAIAN TUGAS

8

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


2


7.3


7.5

7.6




4 realisasi

pelaksanaan


5

realisasi

pelaksanaan


a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian dan pembinaan aparatur, bidang informasi kepegawaian, kepangkatan dan jabatan fungsional, bidang perpindahan, pengangkatan dalam jabatan dan kesejahteraan aparatur serta bidang pengembangan SDM




realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan bidang kewaspadaan daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra, SATPOL PP, Kecamatan, POLRES, KODIM 0615, Kejaksaan Negeri



realisasi

pelaksanaan

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, Asisten monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Pembangunan, penanggulangan bencana di daerah Semua Perangkat Daerah

6

7

V

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, Asisten monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang anggaran Administrasi, dan perbendaharaan, bidang akuntasi dan bidang aset Semua Perangkat Daerah b. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai tupoksi

7.4


URAIAN TUGAS

8

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

KET. 10


2


7.7


Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati

KECAMATAN

realisasi

pelaksanaan


5

realisasi

pelaksanaan


realisasi

pelaksanaan


a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Semua Perangkat Daerah



realisasi

pelaksanaan

6

7

V

V

V

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

8 V

V

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, Asisten monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Pemerintahan dan keperawatan dan bidang pelayanan medis Kesra, DINKES, Kecamatan b. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai tupoksi

8.

4

a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, Asisten monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pelayanan Pemerintahan dan dan keperawatan Kesra, DINKES, Kecamatan b. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai tupoksi

7.8


URAIAN TUGAS

V

V

V

KET. 10

D. HUBUNGAN KERJA DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN JENIS HUBUNGAN KERJA NO. PERANGKAT DAERAH 1 1.


2.

BAGIAN PADA SETDA

2.1


2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Bagian Hukum

Bagian Humas

Bagian Kesra

Bagian Perekonomian


URAIAN TUGAS

INSTANSI TERKAIT KONSUL- KOLETATIF GIAL

3

7

8

V

V

V

b. Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kebijakan Bupati, Wakil pemerintah daerah Bupati

V

V

V

a. Menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan kebijakan Inspektorat daerah

V

V

V

b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan

Inspektorat

V

V

V


V

V

V


Inspektorat

V

V

V


V

V

V


Inspektorat

V

V

V


V

V

V


Inspektorat

V

V

V


V

V

V


Inspektorat

V

V

V


V

V

V


V

V

V

a. Koordinasi pelaksanaan pemerintahan daerah

4 kebijakan

pengawasan Asisten Setda, Staf Ahli, Inspektorat, Perangkat Daerah

Inspektorat

5

6


KET. 10


2.8

2.9

2.10

3.

4.

2 Bagian Pengadaan Barang/Jasa

URAIAN TUGAS 3

JENIS HUBUNGAN KERJA INSTANSI TERKAIT KONSUL- KOLE- FUNGSI- STRUK- KOORDITATIF GIAL ONAL TURAL NATIF 4

5

6

7

8

9


V

V

V


Inspektorat

V

V

V


V

V

V


Inspektorat

V

V

V


V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V

INSPEKTORAT


V

V

V


Inspektorat

V

V

V


V

V

V


Inspektorat

V

V

V

Bagian Umum


SEKRETARIAT DPRD

5.

DINAS

5.1



V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


V

V

V

5.2

Inspektorat

KET. 10


5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

2 Dinas Komunikasi dan Informatika

URAIAN TUGAS 3


5

6

7

8

9


V

V

V


Inspektorat

V

V

V


V

V

V


Inspektorat

V

V

V


V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V

Dinas Pertanian


V

V

V


Inspektorat

V

V

V


V

V

V


Inspektorat

V

V

V


V

V

V

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Perhubungan

KET. 10


2

URAIAN TUGAS 3 b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20


5

6

7

8

9

Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V


V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V

Dinas Perdagangan dan Perindustrian


V

V

V


Inspektorat

V

V

V

a. Menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan kebijakan Inspektorat

V

V

V

Dinas Kesehatan

Satuan Polisi Pamong

KET. 10


URAIAN TUGAS

2 Praja

3


5

6

7

8

9

daerah b. Menyerahkan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan

Inspektorat

V

V

V

V

V

V

6.

BADAN

6.1


a. Menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan kebijakan Inspektorat daerah Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


Inspektorat

V

V

V



V

V

V


V

V

V

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7


Inspektorat

KET. 10


7.

2 Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati KECAMATAN

URAIAN TUGAS 3


5

6

7

8

9


V

V

V


Inspektorat

V

V

V


V

V

V


V

V

V

Inspektorat

KET. 10

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Recommend Documents