PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, selama ini Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006; b. bahwa Peraturan Daerah dimaksud baik ditinjau dari aspek materiil khususnya penentuan besaran Retribusi maupun ditinjau dari aspek formal, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, sekaligus dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79` Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84 ); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ( Lembaran Daerah tahun 2005 Nomor 16 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34 ); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
2
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN Dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan. 3. Bupati adalah Bupati Kuningan. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. 6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas yang memberikan pelayanan kesehatan baik melalui pengobatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan yang meliputi Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. 7. Kepala Puskemas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kuningan. 8. Puskesmas dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disingkat Puskesmas DTP adalah Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Inap. 9. Puskesmas Pembantu adalah Unit Penunjang dari suatu Puskesmas yang bersifat serbaguna dan berfungsi sebagai pos terdepan untuk pelayanan kesehatan. 10. Puskesmas Keliling adalah sebagian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas secara berkeliling di wilayah kerjanya. 11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan.
3
12. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan Fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau petugas lainnya kepada penderita baik yang dilaksanakan tidak dengan inap (Rawat Jalan) maupun yang dilaksanakan dengan inap (Rawat Inap). 13. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat Poned adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar bagi ibu melahirkan dan bayinya. 14. Klinik umum adalah bagian dari unit / instalasi kesehatan di Puskesmas yang memberikan pelayanan pengobatan. 15. Klinik Gigi adalah bagian dari unit / Instalasi kesehatan di Puskemas yang memberikan pelayanan pengobatan gigi dan mulut. 16. Klinik Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat Klinik KIA adalah bagian dari Unit / Instalasi pelayanan kesehatan dengan maksud memelihara dan meningkatkan Ibu Hamil, Ibu Nifas, Ibu Menyusui (Laktasi), bayi serta anak pra sekolah termasuk pelayanan kontrasepsi. 17. Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas adalah kegiatan khusus untuk mengerjakan pemeriksaan bahan dari penderita untuk menunjang diagnosis. 18. Pemeriksaan di Laboratorium Dinas adalah kegiatan untuk mengerjakan pemeriksaan bahan dari penderita, makanan, air dan lingkungan untuk menunjang diagnosis dan pengawasan hygiene sanitasi. 19. Hygiene dan Sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan, tempat umum dan masyarakat agar terpenuhinya kelengkapan persyaratan kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran terhadap makanan, air dan lingkungannya. 20. Peserta Asuransi Kesehatan Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, termasuk keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Askes. 21. Peserta Asuransi Kesehatan Komersial adalah peserta pegawai dan atau penerima pensiunan beserta anggota keluarganya dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan badan lainnya yang diikutsertakan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan yang membayar iuran untuk membayar jaminan pemeliharaan kesehatan, termasuk keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Askes. 22. Peserta Asuransi Kesehatan Maskin adalah Pemegang Kartu Jamkesmas yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) Askes. 23. Orang kurang/tidak mampu adalah mereka yang kurang mampu/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui Camat. 24. Pelaksana adalah tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis yang baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan di dalam dan di luar gedung sarana pelayanan kesehatan. 25. Peserta Asuransi Tenaga Kerja adalah Karyawan Perusahaan Swasta dan atau buruh kontrak yang menjadi peserta ASTEK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial tenaga Kerja serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 560/Sk/028/Binsos/81 tentang Pelaksanaan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Wilayah Propinsi Jawa Barat.
4
26. Kas Daerah adalah Tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah. 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
BAB II PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM Pasal 2 (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas dan Dinas harus mendaftarkan diri / didaftarkan kepada Petugas Pendaftaran. (2) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan keperluannya terkecuali yang mempunyai Kartu Jamkesmas/ mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu. (3) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang memerlukan jasa penunjang pelayanan kesehatan, wajib membayar retribusi sesuai dengan keperluannya.
BAB III KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 3 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Laboratorium dipungut Retribusi atas Pelayanan pemeriksaan laboratorium pada dinas kesehatan yang dimiliki dan/ata dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. (4) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Laboratorium adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium pada dinas kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak swasta. (5) Subyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium. 5
(6) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 4 (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum. (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Laboratorium termasuk golongan retribusi jasa usaha. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan dan pemakaian kekayaan daerah berupa Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diukur berdasarkan jenis jasa pelayanan kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium yang diberikan, dan jarak tempuh. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi Pasal 6 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi adalah untuk menutupi biaya administrasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Retribusi Pasal 7 Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), termasuk bahan dan alat adalah sebagai berikut : A. RAWAT JALAN. 1. Klinik Umum 2. Klinik Gigi
Rp 5.000,00
URAIAN a. Tumpatan Sementara/Pera watan Syaraf Gigi b. Tumpatan Tetap 1) Glass Ionomer Cement 2) Amalgam c. Pencabutan Gigi Anak
Biaya Operasional Puskesmas (Rp)
Jasa Pelayanan (Rp)
Biaya Alat Habis Pakai (Rp)
JUMLAH
3.000
4.000
3.000
10.000
7.500
10.000
7.500
25.000
6.000
8.000
6.000
20.000
4.500
6.000
4.500
15.000
6
(Rp)
d. e.
Pencabutan Gigi Tetap Pencabutan Gigi dengan Komplikasi/Pen yakit
6.000
8.000
6.000
20.000
9.000
12.000
9.000
30.000
f.
Operasi Gigi impaksi
15.000
20.000
15.000
50.000
g.
Incisi Abses
6.000
8.000
6.000
20.000
h. i.
Extirpasi Kista Pembersihan Karang Gigi per Rahang
6.000
8.000
6.000
20.000
6.000
8.000
6.000
20.000
B. Rawat Inap, UGD dan Perawatan PONED 1. Jasa Tindakan Medis / Perawatan dan Operasi Kecil ( Diluar Obat yang tidak tersedia di Puskesmas ) a. Perhari. 1) Biaya Operasional Puskesmas
Rp 28.000,00
2) Jasa Pelayanan
Rp 16.000,00
3) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien
Rp 16.000,00
Jumlah : ....................................................
Rp 60.000,00 b. Tindakan UGD ( Diluar obat yang tidak tersedia di Puskesmas ) URAIAN
Biaya Operasional Puskesmas (Rp)
Jasa Pelayanan (Rp)
JUMLAH (Rp)
UGD 1) Perawatan Luka Tanpa Jahitan 2) Perawatan dengan Jahitan < 5 3) Perawatan dengan Jahitan > 5 4) Insisi Abses < 2 cm
6.000
4.000
10.000
12.000
8.000
20.000
7.800
5.200
13.000
9.000
6.000
15.000
5)
Insisi Abses > 2 cm
15.000
10.000
25.000
6)
Extirpasi Kecil
18.000
12.000
30.000
7)
Extirpasi Besar
30.000
20.000
50.000
8)
Sirkumsisi
30.000
20.000
50.000
9)
Cerumen Prouf
4.500
3.000
7.500
10) Tindik
4.500
3.000
7.500
11) Cateter
9.000
6.000
15.000
12) Levement
9.000
6.000
15.000
13) Reposisi Fraktur
12.000
8.000
20.000
14) Insisi Hosdelum
9.000
6.000
15.000
15) Extirpasi Benda Asing THT
9.000
6.000
15.000
16) Pasang IUD
9.000
6.000
15.000
7
17) Pencabutan IUD
12.000
8.000
20.000
18) Implant
24.000
16.000
40.000
19) Pencabutan Implant
30.000
20.000
50.000
20) Perawatan Luka Bakar
12.000
8.000
20.000
21) Pemakaian O2
6.000
4.000
10.000
22) Resusitasi Jantung Paru
15.000
10.000
25.000
23) Vasektomi
35.100
23.400
58.500
2. PERAWATAN PONED ( Diluar obat yang tidak tersedia di Perawatan Poned ) a. Persalinan Normal ( Hari Rawat 2 (dua) hari ) 1) Biaya Operasional Puskesmas
Rp
210.000,00
2) Jasa Pelayanan
Rp
162.000,00
3) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien
Rp
32.000,00
Rp
404.000,00
Rp
302.000,00
Jumlah : .................................................... b. Persalinan Abnormal ( 2 (dua) hari Perawatan) 1) Ratersio Plasenta a) Biaya Operasional Puskesmas b) Jasa Pelayanan
Rp
240.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien
Rp
32.000,00
Jumlah : ................................
Rp
574.000,00
a) Biaya Operasional Puskesmas
Rp
230.000,00
b) Jasa Pelayanan
Rp
152.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien
Rp
52.000,00
Rp
434.000,00
a) Biaya Operasional Puskesmas
Rp
371.000,00
b) Jasa Pelayanan
Rp
246.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien
Rp
102.000,00
Rp
719.000,00
a) Biaya Operasional Puskesmas
Rp
24.000,00
b) Jasa Pelayanan
Rp
16.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien
Rp
75.000,00
Rp
115.000,00
a) Biaya Operasional Puskesmas
Rp
48.000,00
b) Jasa Pelayanan
Rp
32.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien
Rp
70.000,00
2) Abortus Incomplete
Jumlah : ..................................... 3) Vacum Extraksi
Jumlah : ...................................
c. Tindakan Pra Rujukan 1) Pra Eklamasi Berat
Jumlah : .................................................... 2) Perdarahan
8
Jumlah : ....................................................
Rp
150.000,00
a) Biaya Operasional Puskesmas
Rp
36.000,00
b) Jasa Pelayanan
Rp
24.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien
Rp
75.000,00
Jumlah : ....................................................
Rp
135.000,00
a) Biaya Operasional Puskesmas
Rp
21.000,00
b) Jasa Pelayanan
Rp
14.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien
Rp
55.000,00
Jumlah : ....................................................
Rp
90.000,00
3) Abortus Incomplete
4) Bayi Asfiksia
C. Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas untuk maksud – maksud tertentu 1. Pemeriksaan Kesehatan untuk kepentingan perusahaan Asuransi Jiwa bagi Calon Pemegang Polis berlaku ketentuan dari masing-masing Perusahaan Asuransi serendah-rendahnya Rp
20.000,00
2. Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Salon dan Penjamah Rp Makanan 3. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin sebagai berikut :
15.000,00
a) Pria
Rp
22.000,00
b) Wanita
Rp
35.000,00
D. Rawat Kunjungan 1. Dengan menggunakan kendaraan roda empat Puskesmas Keliling dengan jarak tempuh sampai dengan 3 km, besarnya retribusi ditambah biaya 10 liter premium. 2. Dengan menggunakan kendaraan umum ditambah biaya transportasi. E. Pemeriksaan untuk Penunjang Diagnostik di Laboratorium Puskesmas 1. Pemeriksaan Urine/Air Seni
Biaya (Rp)
a. Protein
4.000
b. Reduksi (Glukosa)
4.000
c. Urobirin
4.000
d. Bilirubin
4.000
e. PH
4.000
f. Berat Jenis
4.000
g. Darah (Blood)
4.000
h. Nitriet
4.000
j. Keton
4.000
k. Leukosit
4.000
l. Sedimentasi
11.000
m.PP Test (Test Kehamilan)
13.000
2. Pemeriksaan Tinja
16.000
9
3. Pemeriksaan Darah a. Hb (Hemoglobin)
10.500
b. Leukosit
6.000
c. Eritrosit
6.500
d. LED (Laju Endap Darah)
3.500
e. Hitung Jenis Leukosit
6.000
f. Waktu Perdarahan
4.000
g. Waktu Pembekuan
4.000
h. Trombosit
6.500
i. Golongan Darah A, B, O j. Golongan Darah A, B, O + Rh
11.000
4. Mikrobiologi a. Sputum BTA
13.000
b. Pewarna Gram
12.000
c. Malaria
14.000
5. Rontgent Photo
55.000
F. Pemeriksaan untuk Penunjang Diagnostik Laboratorium Kesehatan Daerah ( diluar bahan dan alat habis pakai ) TARIF JASA PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN (Rp) 1. Laboratorium Klinik a.
Pemeriksaan Urine / Air Seni 1) Protein 2) Reduksi ( Glukosa ) 3) Ph 4) Urobilin 5) Bilirubin 6) Berat jenis 7) Nitriet 8) Darah ( Blood ) 9) Keton 10) Leukosit 11) Sedimentasi 12) PP Test (tes kehamilan) 13) Urine Lengkap 14) Urine Ritin 3 b. Pemeriksaan Tinja 1) Faeces Rutin 2) Darah Samar c. Pemeriksaan Darah 1) Haematologi a) Hb (Haemoglobin) b) Leukosit c) Eritrosit d) LED (Laju Endap Darah) e) Hitung Jenis (DIF) f) Waktu Perdarahan g) Waktu Pembekuan h) Trombosit i) Hematokrit j) Retikulosit
10
700 700 700 300 300 300 300 300 300 300 800 3.300 4.700 2.000 1.600 1.600
1.600 1.300 1.600 800 2.500 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
k) Darah rutin(Hematology Analyzer) 2) Kimia Klinik a) Albumin b) Protein Total c) Bilirubin Total – Direk d) SGOT e) SGPT f) Alkali Fosfat g) Creatinin h) Ureum i) Gamma GT j) Kholesterol k) HDL Cholesterol l) LDL Cholesterol m) LDL Cholesterol (Direk) n) Trigiliserida o) Total Lipid p) Asam Urat q) Glukosa r) Glukosa Stik 3) Serologi a) Analisa Sperma b) VDRL c) HbsAg (RPHA) d) Anti HbsAg (PHA) e) Widal Aglutinasi f) TPHA g) ASTO h) CRP i) RF (Rematik Faktor) j) Cholinesterase k) HIV l) Anti HCV d. Pemeriksaan Mikrobiologi 1) Preparat BTA (Kusta, TBC) 2) Preparat Difteri 3) Preparat Gram 4) Malaria 5) Filaria e. Toksikologi Klinik - narkoba / napza per parameter 2. Laboratorium Kesehatan Lingkungan a. Pemeriksaan Mikrobiologi 1) Angka Kuman 2) Bacillus Cereus 3) Coliform Tinja 4) Coliform Total 5) E. Coli 6) Salmonella Spp 7) Shigella Dysentri 8) Vibrio Cholera 9) Candida Mikroskopi 10) Amuba SPP, Mikroskopi 11) Sel Ragi dan Yeast 12) Cacing dan Telur Cacing 13) Usap Dubur 14) Usap Alat 15) Angka Kuman per Ruangan b. Fisika dan Kimia
11
8.000 3.600 3.000 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.500 5.500 8.000 5.000 10.000 6.500 5.000 4.000 4.000 4.000 3.000 5.000 6.500 8.000 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000 15.000 1.300 2.000 2.000 2.000 2.000
26.000
4.000 4.000 6.000 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.000 6.500 6.000 2.000 17.500 8.000 4.000
1) Fisika a) Bau b) Rasa c) Suhu d) Warna e) Zat padat terlarut (TDS) f) Kekeruhan g) Benda terapung h) Kejernihan i) TSS j) Salinity 2) Kimia Anorganik a) Air Raksa b) Asen c) Besi d) Kadmium e) Klorida f) Kromium Valensi 6 g) Mangan h) Nitrat i) Nitrit j) Kesadahan (CaCO3) k) pH,pH Meter l) Fluorida m) Almunium n) Phospat o) Seng p) Sianida q) Sifat r) Sulfida s) Alkaliniti Total 3) Kimia Organik a) Detergent b) Zat Organik(KmmO4) c) BOD d) COD e) Oksigen terlarut (DO) f) Timbal (Pb) g) Nikel (Ni) h) Perak (Ag) i) Tembaga (CU) j) Amoniak (NH3) k) Chlor Bebas (CL2) l) Minyak dan Lemak m) Phenol 4) Kimia Makanan dan Minuman a) Kadar Air b) Kadar Alkohol c) Siklamat d) Sakarin e) Borak f) Formalin g) Benzoat h) Pewarna (Per jenis)
700 700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 7.000 21.000 21.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 15.000 15.000 8.000 8.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
G. Pemeriksaan Kesehatan untuk maksud tertentu di Laboratorium Kesehatan Daerah
12
TARIF JASA PELAYANAN (Rp)
JENIS PEMERIKSAAN 1. 2. 3. 4.
Pemeriksaan Kesehatan untuk melanjutkan Sekolah dengan ikatan Dinas Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon pegawai Negri Sipil dan Narkoba Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Salon dan Penjamah Makanan Pemeriksaan Kesehatan Untuk kepentingan perusahaan Asuransi Jiwa bagi Calon pemegang Polis
5.
KIR Dokter
6.
Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
70.400 70.400 70.400 70.400 10.000
a. Puskesmas
55.000 64.700
b. Tk.Kabupaten H. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Jenis Kegiatan
TARIF JASA PELAYANAN (Rp)
1.
Pengukuran Pencahayaan
20.000
2.
Pengukuran Suhu Ruangan
20.000
3.
Pengukuran Kelembaban
20.000
4.
Pengukuran kebisingan sesaat
50.000
5.
Pengambilan Sampel Air Bersih/Air Minum
25.000
6.
Pengambilan Sampel Makanan
25.000
7.
Pengambilan Usap Dubur/Tangan
25.000
8.
Pengambilan Usap Alat Makan/Minum
25.000
9.
Pengambilan Sampel Angka Kuman Udara
25.000
Pasal 8 Setiap pengguna kendaraan Ambulan / Mobil Jenazah dikenakan biaya, dengan besaran sebagai berikut : 1. Biaya Pengganti Cetak Tulis ........................................... Rp. 1.000,00 2. Jarak 1 s/d 10 km ............................................................ Rp. 25.000,00 3. Lebih dari 10 km jarak dikali Rp. 3.000 / km 4. Jasa Sopir per Km ( Jarak x Rp. 1.000 ) 5. Jasa Perawat Pendamping per Km ( Jarak x Rp. 1.000 ) 6. Bahan Bakar = Jarak x 2 x Harga bahan bakar ( Kemampuan kendaraan untuk 1 lt bahan bakar = 8 km ) Pasal 9 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 10 (1) Pelayanan Kesehatan bagi peserta Askes dan Astek disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan : 13
a. Menyerahkan photo copy Kartu Tanda Peserta Askes/Astek rangkap 4 (empat) dan Surat Jaminan dari Askes/Astek dalam waktu 3 x 24 jam; b. Membayar selisih biaya pelayanan kesehatan antara nilai nominal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan pagu anggaran jaminan kesehatan dari Askes/Astek. (2) Pelayanan Kesehatan bagi orang yang kurang mampu/tidak mampu yang memiliki Kartu Jamkesmas dan atau Surat Keterangan Tidak mampu tidak dikenakan retribusi. Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Pasal 11 Pemungutan Retribusi dilaksanakan di Wilayah Daerah. Bagian Ketujuh Saat Retribusi Terutang Pasal 12 Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 13 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas. (3) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
14
BAB IV TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN Pasal 15 (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran. (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. Pasal 16 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Pasal 17 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
15
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18 (1) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium dilakukan oleh Kepala Dinas. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan fungsinya. (3) Kepala Dinas berkewajiban memberi laporan atas pelaksanaan tugas kepada Bupati. BAB VI TATA TERTIB PERAWATAN Pasal 19 (1) Setiap orang sakit dapat dirawat di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan inap berdasarkan atas persetujuan dan pertimbangan dokter dengan mengingat keadaan tempat yang tersedia. (2) Orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah mendapat persetujuan untuk dirawat, maka keluarga beserta familinya harus mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat rawat inap. (3) Untuk menghitung retribusi pelayanan kesehatan rawat inap, perhari masuk dihitung penuh, sedangkan pulang sebelum pukul 12.00 dibebaskan dan setelah pukul 12.00 dihitung satu hari penuh. Pasal 20 (1) Apabila orang sakit yang dirawat itu meninggal dunia, maka Kepala Puskesmas Dengan Tempat Perawatan inap dimana orang sakit itu dirawat harus segera memberitahukan hal itu kepada keluarganya atau familinya. (2) Jika keluarganya atau familinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka mayat / jenazah dimaksud paling lama dalam waktu 2 jam harus diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan atau Dinas/Instansi yang bersangkutan dimana orang sakit itu berasal atau ditentukan kemudian oleh Bupati. Pasal 21 (1) Makanan yang diberikan kepada setiap orang sakit selama dalam perawatan, harus sesuai dengan standard menu yang ditetapkan oleh Dinas. (2) Standard menu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan teknis atau pertimbangan dokter. (3) Setiap orang yang akan berkunjung kepada orang sakit yang dirawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), harus meminta ijin kepada petugas dan tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman untuk orang sakit kecuali seijin Dokter/ Kepala Puskesmas yang bersangkutan.
16
BAB VII PENYEDIAAN DAN PENYALURAN OBAT-OBATAN Pasal 22 Ketentuan tentang keperluan pengobatan di Puskesmas, penyediaan, penyaluran obat-obatan dan pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 23 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 24 (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini , dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
17
BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud negara.
pada ayat (1) merupakan penerimaan
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan. Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.
Disahkan di Kuningan Pada tanggal November 2010 BUPATI KUNINGAN
AANG HAMID SUGANDA Diundangkan di Kuningan Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NANDANG SUDRAJAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18
TAHUN 2010 SERI
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR
TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN I.
UMUM Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Penggantian ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 ditinjau dari aspek materiil khususnya dalam penentuan besaran tarif retribusi maupun ditinjau dari aspek formal, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali. Untuk meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut dengan cara yang lebih efektif dan efisien yaitu dengan menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah baru tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, serta sekaligus Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya. Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas
19
Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) s/d (2) Cukup Jelas Ayat (3) Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan/ atau kartu langganan. Ayat (4) s/d (5) Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas
20
Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR SERI D
21
TAHUN 2010
