ANALISIS POLA KEMITRAAN WADAH PERKUMPULAN TENAGA KERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA (TKLHK) SEBAGAI STRATEGIC PARTNER

ANALISIS POLA KEMITRAAN WADAH PERKUMPULAN TENAGA KERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA (TKLHK) SEBAGAI STRATEGIC PARTNER PT JAMSOSTEK (PERSERO) KANTOR CABANG DEPOK Listiya Puji Lestari Muh. Azis Muslim Ilmu Administrasi Negara, FISIP UI ABSTRAK PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Depok melakukan kerjasama dengan wadah perkumpulan Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja (TKLHK) dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di luar hubungan kerja. Kemitraan antara PT Jamsostek (Persero) dan wadah TKLHK bertujuan untuk memudahkan administrasi kepengurusan serta meningkatkan jumlah peserta jaminan sosial TKLHK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola kemitraan yang terbentuk antara wadah TKLHK dengan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Peneliti menganalisis kemitraan antara wadah TKLHK dan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok berdasarkan karakteristik Public Private Partnership, yaitu perjanjian kontrak yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing mitra, resiko bersama, dan timbal balik finansial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terbentuk antara wadah TKLHK dengan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok adalah model kontrak servis. Pengawasan dan pembinaan terhadap kemitraan tersebut dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok beserta Asosiasi Pimpinan Wadah (ASPIWA). Kata kunci: jaminan sosial; kemitraan; tenaga kerja di luar hubungan kerja ABSTRACT PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office collaborated with the Association of Workers out of Employment Relation organizing workers out of employment relation social security. Partnership between PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office and the Association of Workers out of Employment Relation aims to ease the administration and improve the management of the social security number of participant workers out of employment relation. The purpose of this research is to determine how the partnership formed between the Association of Workers out of Employment Relation and PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office. This research uses a qualitative approach and data collection techniques by in-depth interviews with several informants. Researchers analyzed partnership between Association of Workers out of Employment Relation and PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office based on the characteristics of Public Private Partnership, which is a contractual agreement which clarifies the roles and responsibilities of each partner, shared risk, and financial reciprocity. The results of this research indicate that the pattern partnership that formed between the Association of Workers out of Employment Relation with PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office is a service contract model. Oversight and guidance to the partnership were done by the Department of Labor and Social Depok and Asosiasi Pimpinan Wadah (ASPIWA). Keywords: partnership; social security; workers out of employment relation 1

Analisis pola ..., Listiya Puji Lestari, FISIP UI, 2013

1. PENDAHULUAN Di Indonesia hanya 17% pekerja yang menikmati jaminan sosial resmi, sementara sangat sedikit yang berasal dari sektor ekonomi informal. Berdasarkan survei yang dilakukan International Labor Organization (ILO) bekerjasama dengan PT Jamsostek (Persero), hasil survei menunjukkan bahwa 80% dari 2,068 pekerja di sektor informal yang diwawancara tidak memiliki jaminan sosial apapun (tidak jaminan sosial resmi maupun jaminan sosial negara, selain bantuan dari keluarga) (ILO, 2009). Sebagaimana amanah Undang-Undang No. 32 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), pasal 3 ayat (2) undang-undang tersebut, menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Akan tetapi, tenaga kerja yang berhak atas jaminan sosial, pada kenyataannya baru tenaga kerja di sektor formal. Sementara itu, para pekerja sektor informal yang memiliki potensi yang sama terkait dengan risiko kerja belum terlindungi oleh jaminan sosial. Pekerja sektor informal juga berhak dilindungi dari risiko kerja, seperti kematian, kecelakaan, sakit dan santunan dalam memasuki masa tua. Pekerja informal juga memiliki hak yang sama untuk dilindungi melalui program jamsostek (Susanto, 2012). Dalam rangka melindungi pekerja sektor informal dengan jaminan sosial maka dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja. Tujuan disusunnya Permenakertrans Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 adalah agar dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak yang berkepentingan/stakeholders dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja (Permenakertrans Nomor: PER-24/MEN/VI/2006). Namun demikian PT Jamsostek (Persero) belum dapat menarik kepesertaan sektor informal secara maksimal. Potensi peserta Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja (TKLHK) tersebut secara nasional cukup tinggi yang mencapai 31,7 juta orang (Baadilla, 2012). Kesulitan menyerap peserta Jamsostek TKLHK, menurut mantan Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga disebabkan oleh sektor informal tidak memiliki organisasi. Tidak adanya organisasi menyebabkan mekanisme pembayaran, akan menemukan kesulitan jika tidak memiliki wadah 2


perkumpulan, karena jamsostek tidak dapat diurus perorangan (Aminudin, 2012). Jamsostek yang tidak dapat diurus perorangan, akan mempersulit pekerja dari sektor informal dalam mendaftarkan diri dan pembayaran iurannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya wadah yang dapat mengkoordinasikan para TKLHK tersebut. Wadah yang berperan dalam membantu penyelenggaraan jamsostek mempunyai Ikatan Kerjasama (IKS) dengan PT Jamsostek (Persero). Adanya IKS merupakan bukti adanya kemitraan yang terbentuk antara wadah dan PT Jamsostek (Persero). Adanya kemitraan yang terbentuk antara wadah TKLHK dengan PT Jamsostek (Persero) merupakan salah satu alasan utama peneliti ingin mengetahui Bagaimana Pola Kemitraan Wadah Perkumpulan Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja (TKLHK) sebagai Strategic Partner PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Depok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pola Kemitraan yang terbentuk antara Wadah Perkumpulan Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja (TKLHK) sebagai Strategic Partner dengan PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Depok.

2. TINJAUAN TEORITIS Kemitraan diartikan sebagai tahanan dilema dengan alasan bahwa mereka beroperasi di luar sebuah hubungan hierarkis. Kemitraan yang terbaik dipahami sebagai interaksi sosial di luar hierarki terstruktur yaitu, bahwa kemitraan diatur oleh dinamika kerjasama sosial informal daripada dinamika tindakan dalam organisasi formal (Axelrod dalam Thacher, 2004, p.93). Kemitraan menurut Carnwell dan Carson adalah komitmen bersama, di mana semua mitra memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dan akan terpengaruh sama oleh keuntungan dan kerugian yang timbul dari kemitraan. Carnwell dan Carson juga menyebutkan enam atribut kemitraan yaitu, Trust in partners (percaya pada mitra), Respect for partners (menghormati mitra), Joint working (kerja bersama), Teamwork (bekerja tim), Eliminating boundaries (menghilangkan batas), dan Being an ally (menjadi sekutu) (Carnwell & Carson, p.6,8). Carnwell dan Carson juga menjelaskan mengenai jenis kemitraan yang dapat dibedakan oleh jenis komitmen yang dilakukan pihak yang bermitra, secara ringkas berikut jenis kemitraan tersebut: (1) Kemitraan Proyek (Partnership Project), merupakan kemitraan dengan waktu yang terbatas misalnya mengikuti durasi dari suatu proyek tertentu. Contohnya sebuah kemitraan 3


antara polisi dan organisasi keselamatan jalan untuk menurunkan batas kecepatan mungkin berakhir ketika proyek mereka berhasil, ataupun ketika dua perusahaan menandatangani kontrak bersama untuk memproduksi produk tertentu, kemitraan mereka mungkin akan berakhir ketika produksi berhenti; (2) Kemitraan berorientasi masalah (problem-oriented partnership), merupakan kemitraan yang dibentuk untuk memenuhi masalah-masalah khusus. Kemitraan ini muncul sebagai respons terhadap identifikasi masalah publik dan kemitraan tersebut akan tetap ada selama masalah terus berlanjut; (3) Kemitraan ideologis (ideological partnership), kemitraan ini timbul dari pandangan bersama atau sudut pandang yang sama. Sebagai contoh kemitraan anti perang dan perdamaian; serta (4) Kemitraan Etika (ethical partnership), kemitraan ini memiliki misi dan memiliki agenda etis yang terang-terangan, dan berusaha untuk mempromosikan cara hidup tertentu. Kemitraan ini cenderung demokratis dan reflektif, dan sebagian besar berupa kode etika atau prosedur etika. Kemitraan etika memiliki kandungan etika substantif dalam misi dan praktek mereka (Carnwell & Carson, p.8-9). Di samping itu, Hill, Rossen & Sogg menyebutkan kemitraan (partnership) mempunyai beberapa elemen, antara lain: (1) Asosiasi, merupakan suatu hubungan dengan orang lain atau orang-orang secara sukarela, berupa konsep pribadi mengenai “orang pilihan”. Dalam konsep ini tidak ada yang bisa menjadi mitra tanpa persetujuan sendiri, dan yang lain tidak bisa menjadi mitra tanpa persetujuan dari orang-orang dengan siapa mereka bermitra, (2) Dua orang atau lebih, hal ini membedakan kemitraan dari kepemilikan tunggal. (3) Bertujuan untuk melakukan bisnis, kemitraan harus ada niat untuk melakukan bisnis, meskipun mungkin kemitraan ada sebelum bisnis ini benar-benar dijalankan, (4) Co-owners of business, harus ada pembagian kepemilikan bisnis dengan orang-orang terkait, hal ini membedakan kemitraan dari agen. Meskipun agen berhak mendapat bagian dari keuntungan dari bisnis atau transaksi, agen bukanlah co-owners of business, dan (5) Motif keuntungan: kemitraan hanya ada ketika tujuan kerjasama adalah untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dilakukan. Sebuah kerjasama untuk tujuan tertentu misalnya mempromosikan ideologi, atau untuk mendirikan sebuah pondok atau rumah sakit yang memiliki tujuan sosial atau amal tidak menciptakan suatu kemitraan (partnership) (Hill, Rossen, & Sogg, 1989, p.101). Public-Private Partnerships (PPP) telah dipuji sebagai bentuk kelembagaan terbaru dari kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta. PPP dapat didefinisikan sebagai “co-operation 4


of some durability between public and private actors in which they jointly develop products and services and share risks, costs and resources which are connected with these products or services” (Van Ham & Koppenjan dalam Greve & Ejersbo, 2002, p.2). Savas mendefinisikan PPP sebagai berikut, “A public-private partnerships is defined as any arrangement between a government and the private sector in which partially or traditionally public activities are performed by the private sector” (Savas, 2000, p.3-4). Konsep PPP ini pada dasarnya merupakan hubungan kerjasama antara sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (swasta) (ADB, 2004, p.12). Pada dasarnya, PPP memiliki tiga kunci karakteristik, yaitu (1) memiliki perjanjian kontrak yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing, (2) menanggung resiko bersama, (3) timbal balik finansial kepada sektor privat yang sepadan dengan hasil pencapaian yang diinginkan sektor publik. Dalam PPP, terdapat tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai, dan berdasarkan komitmen dan tanggungjawab sendiri. Setiap pihak memberikan input, bisa finansial atau sumberdaya lainnya. Kedua belah pihak bersedia menanggung risiko dan pembagian keuntungan berdasarkan pertimbangan input yang diberikan (share) dalam kesepakatan perjanjian (Paskarina, 2007). Adapun yang menjadi model-model kontrak dalam PPP diantaranya sebagai berikut: (1) Service Contract, di mana pihak publik atau pemerintah menyewa perusahaan swasta untuk mengurus suatu tugas atau pelayanan untuk suatu periode satu sampai tiga tahun. Kelebihan jenis kontrak ini adalah mudah diawasi, resiko penyalahgunaan peran rendah, dampak implementasi dapat dilihat dalam waktu singkat, efektif dan efisien. Kelemahannya adalah tidak cocok untuk diterapkan ketika sudah berkaitan dengan investasi modal karena bisa mengganggu hal-hal politis; (2) Management Contract di mana servis diperluas untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kewajiban utama untuk penyediaan layanan tetap dari pemerintah, tetapi kontrol manajemen dan otoritas harian dipegang oleh partner swasta. Kelebihan dari kontrak ini adalah pihak swasta bisa menghasilkan sesuatu dan mengerjakan hal-hal operasional secara mandiri, biaya kontrak lebih rendah. Kelemahannya adalah resiko pihak swasta yang tidak menikmati otonomi dari pemerintah karena pemisahan kewajiban pelayanan dan manajemen; (3) Affermage or Lease Contract, di mana pihak swasta bertanggungjawab penuh berkaitan dengan kualitas dan standar pelayanan, kecuali untuk investasi baru yang menjadi tanggung jawab 5


pemerintah. Kontrak ini biasanya berlangsung 10 tahun dan diperbarui sampai 20 tahun berikutnya. Kelebihannya adalah swasta dapat mengumpulkan pendapatan lebih dari pelanggan. Kekurangan utamanya adalah risiko manajemen, tingkat pemeliharaan aset yang kurang, investasi modal swasta yang kurang; (4) Concessions, di mana swasta bertanggung jawab atas pengiriman penuh layanan di daerah tertentu termasuk operasi, pemeliharaan, pengumpulan, manajemen, dan konstruksi dan rehabilitasi sistem. Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan standar kinerja. Kelebihannya adalah lebih efektif untuk menarik dana swasta. Kelemahannya adalah kompleksitas kontrak untuk pembagian peran; (5) BOT and Similar Arrangements, di mana pihak swasta mengembangkan proyek infrastruktur baru atau komponen utama sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Kelebihannya adalah BOT digunakan secara luas untuk menarik pemasukan dari swasta untuk pembangunan atau renovasi infrastruktur. Kelemahannya adalah BOT terkadang tidak dapat melakukan peningkatan produksi yang dengan baik untuk memenuhi permintaan; (6) Joint Venture, yaitu pembiayaan bersama untuk privatisasi secara penuh untuk kepemilikan infrastruktur bersama dan dioperasionalkan bersama juga. Kelebihannya adalah masing-masing pihak memiliki kepentingan bersama dan menguntungkan lebih rata. Kelemahannya adalah konflik kepentingan karena peran ganda pemerintah sebagai pemilik dan regulator serta kesempatan untuk korupsi; serta (7) Hybrid Contract, yaitu pengaturan kontrak yang memasukkan karakteristik yang berbeda dari berbagai jenis kontrak. Kontrak ini menyatukan atribut yang paling cocok untuk proyek tertentu sesuai kondisinya (ADB, 2004, p.29-43). Analisis penelitian ini berdasarkan aturan hukum tentang jaminan sosial, yaitu UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992, Permenakertrans Nomor: PER-24/MEN/VI/2006, dan Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/49/012012 Tentang Petunjuk Teknis Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja. Selain itu, peneliti juga melihat rujukan teori kemitraan dan public private partnership (PPP) dalam menganalisis kemitraan antara wadah TKLHK dan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok. Dasar analisis tersebut berdasarkan karakteristik PPP yaitu perjanjian kontrak yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing mitra, resiko bersama, serta timbal balik keuangan. Berikut alur pemikiran dari penelitian ini.

6


PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok

Public

Karakteristik PPP

a.

b. c.

partnership

Private

memiliki perjanjian kontrak yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing menanggung resiko bersama timbal balik finansial kepada sektor privat yang sepadan dengan hasil pencapaian yang diinginkan sektor publik

Wadah TKLHK

Model PPP

a. b. c. d. e. f. g.

Service Contract Management Contract Affermage or Lease Contract Concessions BOT and Similar Arrangements Joint Venture Hybrid Contract

Gambar 1. Alur Pemikiran Sumber: Olahan Peneliti, 2013

3. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendasarkan pada permasalahan yang terjadi yaitu kemitraan antara Wadah TKLHK dan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok. Penelitian ini juga bersifat induktif karena penganalisaan data dibangun secara bagian perbagian (particulars) menuju tema-tema umum (general), yaitu dengan menganalisis kemitraan berdasarkan karakteristik PPP untuk mendapatkan gambaran pola kemitraan yang terjadi. Penelitian ini berupa penelitian deskriptif yang hanya menggambarkan fenomena kemitraan antara wadah TKLHK dengan PT Jamsostek (Persero). Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan in depth interview (wawancara mendalam) dengan narasumber yang mengetahui permasalahan penelitian. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah open coding, axial coding, dan selective coding. Open coding digunakan untuk mengkategorisasi data, axial coding digunakan untuk mengaitkan beberapa kategori, dan selective coding digunakan untuk mendapatkan kategori inti. Penyajian hasil penelitian ini berupa teks naratif yang diperoleh dari hasil reduksi data yang berasal dari catatan lapangan.

7


Narasumber penelitian ini adalah koordinator wadah TKLHK Kota Depok, Ketua Asosiasi Pimpinan Wadah (ASPIWA), karyawan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok, Staf Pengawas Disnakersos Kota Depok, dan Kepala Subdirektorat Jaminan Sosial TKLHK Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Selain wawancara mendalam yang dilakukan dengan narasumber, penelitian ini juga melakukan wawancara singkat dengan beberapa peserta TKLHK Kota Depok dan juga melakukan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2013 di sekitar wilayah Kota Depok, khususnya alamat kantor PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok, alamat wadah TKLHK di Kota Depok, dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok.

4. HASIL PENELITIAN Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di luar hubungan kerja ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/49/012012 Tentang Petunjuk Teknis Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja (TKLHK). Berdasarkan keputusan tersebut, prinsip penyelenggaraan jaminan sosial TKLHK meliputi: (1) Kepesertaannya bersifat sukarela dan hanya dapat diikuti oleh Tenaga Kerja Luar Hubungan (TKLH) yang usianya belum mencapai 55 (lima puluh lima) tahun, dan pendaftarannya dapat dilakukan sendiri atau dihimpun melalui wadah; (2) Tertanggung adalah suami/isteri dari tenaga kerja yang belum mencapai usia 55 tahun dan anak yang belum berusia 21 tahun, belum bekerja dan belum menikah; (3) TKLHK dapat memilih program Jamsostek yang diikuti, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecalakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK); (4) Penghasilan yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran iuran dan jaminan sekurang-kurangnya setara dengan UMP/UMK (Upah Minimum Kota/Upah Minimum Provinsi) setempat (sesuai Lampiran 1 dan 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-24/MEN/VI/2006), UMP untuk Kota Depok per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp 2.042.000, 00; (5) Iuran dibayar dimuka paling lambat pada tanggal 10 bulan berjalan atau pada tanggal 13 bulan berjalan apabila pembayarannya melalui wadah dan tanggal 15 untuk peserta yang mendaftarkan untuk dirinya sendiri, rincian iuran tersebut adalah 1% untuk JKK, 2% untuk JHT, 0,3% untuk JKM, dan 6% untuk JPK Keluarga, 8


3% untuk JPK lajang; (6) Bagi peserta yang menunggak iuran satu bulan tetap mendapat hak jaminan program yang diikuti dan wajib membayar tunggakan iuran dan iuran bulan berjalan pada saat peserta kembali aktif menjadi peserta; serta (7) Batasan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya yang dilaporkan pada formulir pendaftaran TKLHK. Dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial TKLHK tersebut, PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok mempunyai mitra kerja, yaitu 28 wadah TKLHK. Wadah-wadah tersebut mempunyai susunan kepengurusan masing-masing dalam hal penyelenggaraan jaminan sosial TKLHK. Dari 28 wadah TKLHK yang bermitra dengan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok tersebut, terbentuk Asosiasi Pimpinan Wadah (ASPIWA) yang beranggotakan koordinator dari masing-masing wadah TKLHK tersebut. ASPIWA terbentuk atas inisiatif bersama-sama dari masing-masing pimpinan wadah, karena masih banyak wadah yang belum mengerti tentang TKLHK. Tujuan dibentuknya ASPIWA adalah untuk menampung aspirasi dari semua wadah, misalkan terdapat permasalahan tentang jamsostek, ASPIWA bertugas memberikan informasi yang benar. Wadah TKLHK terbentuk untuk menaungi peserta TKLHK yang jumlahnya ribuan. Tujuan dibentuknya wadah sendiri adalah sebagai jembatan antara PT Jamsostek (Persero) dan peserta, manfaatnya adalah agar warga mengetahui tentang program perlindungan terhadap orang-orang yang bekerja yang bukan terkait di sektor formal. Wadah bertugas untuk menerangkan kepada peserta di bawah terutama yang belum mengetahui program jamsostek. Wadah merupakan perpanjangan tangan dari PT Jamsostek (Persero). Oleh karena itu, informasi dari wadah TKLHK yang disampaikan ke anggota itu harus sama dengan informasi yang disampaikan PT Jamsostek (Persero) kepada wadah sendiri. Kemitraan yang terjadi antara PT Jamsostek (Persero) dengan wadah TKLHK merupakan salah satu bentuk jenis kemitraan berorientasi masalah (problem-oriented partnership). Hal ini disebabkan kemitraan tersebut dibentuk untuk memenuhi masalah khusus yaitu penyelenggaraan jamsostek bagi TKLHK. Kemitraan berorientasi masalah yang terjadi antara PT Jamsostek (Persero) dengan wadah TKLHK akan tetap ada selama masalah penyelenggaraan jamsostek bagi TKLHK dalam peraturan yang terkait, masih memperbolehkan adanya wadah sebagai mitra dalam kepengurusan jaminan sosial TKLHK. Akan tetapi, jika terjadi perubahan peraturan yang 9


meniadakan wadah sebagai mitra PT Jamsostek (Persero) dalam hal kepengurusan jaminan sosial TKLHK, maka kemitraan tersebut akan berakhir. Bentuk partisipasi yang diberikan wadah TKLHK dalam kemitraan berupa pikiran, tenaga, dan keahlian. Partisipasi tersebut diberikan melalui konsultasi dalam bentuk jasa serta sumbangan dalam bentuk kerja. Sumbangan dalam bentuk kerja berupa pengurusan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta yang dilakukan oleh koordinator wadah. Di samping itu, konsultasi dalam bentuk jasa diberikan wadah TKLHK mengenai sosialisasi program jamsostek bagi TKLHK. Sosialisasi sendiri bisa berupa sosialisasi manfaat program jamsostek maupun sosialisasi perubahan peraturan dalam penyelenggaraan jamsostek bagi TKLHK. Posisi wadah TKLHK sebagai mitra mempunyai posisi yang penting dalam hal pencapaian target dan kemudahan penyelenggaraan jamsostek bagi TKLHK. Dalam kemitraan tersebut beberapa tanggung jawab yang diserahkan PT Jamsostek (Persero) ke wadah TKLHK meliputi: (1) mengkoordinasikan pendaftaran peserta; (2) mengkoordinasikan pembayaran iuran; (3) sosialisasi peraturan dan manfaat mengenai program jamsostek; serta (4) mewakili peserta dalam proses klaim jaminan. Tugas koordinator wadah adalah menjelaskan mengenai syarat-syarat pendaftaran. Setelah memberikan penjelasan mengenai persyaratan, calon peserta diberikan formulir pendaftaran untuk diisi, kemudian koordinator menyerahkannya ke PT Jamsostek (Persero) sesuai jumlah anggota yang mendaftar. Pembayaran iuran yang dilakukan wadah TKLHK kepada PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok paling lambat tanggal 13 bulan berjalan. Wadah TKLHK menerima pembayaran dari peserta TKLHK sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Cara pembayaran iuran dari peserta ke koordinator wadah berbeda-beda di setiap wadah, ada yang secara tunai atau melalui transfer. Sosialisasi peraturan dari wadah ke peserta juga menjadi tanggung jawab wadah yang penting. Hal ini dikarenakan, jika ada perubahan peraturan maka harus segera diketahui oleh peserta demi tertib administrasi dan juga kelancaran pembayaran. Dalam proses klaim jaminan, setiap wadah mempunyai kebijakan yang berbeda. Ada wadah yang membantu dalam proses klaim jaminan, tetapi ada pula yang menyerahkannya kepada peserta. Penyerahan kepada peserta ini didasarkan pada alasan bahwa itu adalah hak peserta, sehingga wadah tidak mau ikut campur dalam proses klaim jaminan. Akan tetapi, apabila peserta minta bantuan ke wadah untuk pengurusan klaim jaminan tersebut, maka wadah akan membantunya.

10


Keuntungan dari hasil kemitraan yang didapatkan wadah TKLHK adalah berupa jasa pungut. Perhitungan jasa pungut ini dilakukan dengan sistem oleh PT Jamsostek (Persero) dengan rincian 1% dari total pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) dan 12,5% dari total pembayaran Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Sementara itu, keuntungan yang didapatkan oleh PT Jamsostek (Persero) adalah kemudahan perekrutan peserta TKLHK baru, kemudahan administrasi dan pengawasan terkait kepengurusan jamsostek bagi TKLHK, kemudahan sosialisasi perubahan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan jamsostek bagi TKLHK, dan peningkatan jumlah peserta TKLHK. Salah satu karakteristik PPP yang disebutkan oleh Paskarina (2007) adalah adanya perjanjian kontrak yang menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing mitra. Dalam kemitraan antara PT Jamsostek (Persero) dengan wadah TKLHK, perjanjian kontrak tersebut berbentuk IKS. IKS tersebut menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab PT Jamsostek (Persero) sebagai pihak pertama, dan wadah TKLHK sebagai pihak kedua. Masa berlaku IKS adalah satu tahun, yang setiap tahunnya dilakukakan perpanjangan oleh kedua pihak yang bermitra. Karakteristik lain PPP yang dikemukakan oleh Paskarina (2007) adalah menanggung resiko bersama. Dalam hal penanggungan resiko yang terjadi dalam kemitraan antara wadah TKLHK dan PT Jamsostek (Persero), maka resiko tersebut ditanggung sesuai dengan tanggung jawab masing-masing mitra sesuai dengan yang tercantum dalam IKS. Sementara itu, jika terjadi perselisihan antara wadah TKLHK dan PT Jamsostek (Persero) maka akan diselesaikan secara musyawarah atau bisa melalui badan peradilan umum sesuai dengan posisi PT Jamsostek (Persero). Karakteristik terakhir yang dikemukakan oleh Paskarina (2007) adalah timbal balik finansial kepada sektor privat yang sepadan dengan hasil pencapaian yang diinginkan sektor publik. Dalam kemitraan antara PT Jamsostek (Persero) dan wadah TKLHK, timbal balik finansial yang diberikan berupa jasa pungut. Jasa pungut yang diberikan kepada wadah TKLHK sesuai dengan besarnya total iuran yang disetorkan wadah TKLHK kepada PT Jamsostek (Persero). Semakin banyak total iuran yang disetorkan setiap bulan, maka semakin banyak pula jasa pungut yang didapatkan penanggung jawab wadah TKLHK.

11


5. PEMBAHASAN Posisi PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok dalam kemitraan yang terjadi dengan wadah TKLHK adalah sebagai Badan Penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Badan Penyelenggara adala Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan pearturan perundangundangan. BUMN sebagai Badan Penyelenggara dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Sementara itu, posisi wadah TKLHK merupakan mitra kerja PT Jamsostek (Persero). Mitra kerja adalah wadah atau institusi atau organisasi yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan PT Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja. Sebagai mitra kerja, wadah TKLHK memiliki posisi penting bagi penyelenggaraan jaminan sosial TKLHK. Kemitraan sebagai tahanan dilema dengan alasan bahwa mereka beroperasi di luar sebuah hubungan hierarkis. Posisi wadah TKLHK yang merupakan mitra kerja PT Jamsostek (Persero) menunjukan bahwa wadah berada di luar hierarkis PT Jamsostek (Persero) (gambar 2). Hal ini memperlihatkan bahwa wadah TKLHK berdiri sendiri dalam melakukan urusannya. Semua yang dilakukan wadah merupakan tanggung jawab wadah itu sendiri. Wadah TKLHK tidak boleh menggunakan logo dan nama PT Jamsostek (Persero), tetapi harus menggunakan logo dan nama wadah sendiri. Berikut ilustrasi posisi wadah TKLHK sebagai mitra PT Jamsostek (Persero). Struktur Organisasi PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok

Pembentukan Wadah

Wadah TKLHK

Kepala Kantor Cabang

Administrasi pendaftaran

Pembayaran iuran

Bagian Pemasaran

Bagian Keuangan

Bagian Pelayanan Administrasi klaim jaminan

Gambar 2. Posisi Wadah TKLHK dalam Penyelenggaraan Jamsostek bagi TKLHK Sumber: Olahan Peneliti, 2013

12


Berdasarkan gambar 2 tersebut, terdapat struktur organisasi PT Jamsostek (Persero) yang menggambarkan adanya hubungan hierarkis dalam organisasi tersebut. Posisi Wadah TKLHK yang berada di luar struktur organisasi menjelaskan bahwa wadah merupakan mitra yang berada di luar hubungan hierarkis. Urusan wadah TKLHK dalam penyelenggaraan jamsostek TKLHK meliputi administrasi pendaftaran peserta, pembayaran iuran, dan administrasi klaim jaminan. Untuk masing-masing urusan tersebut wadah TKLHK berhubungan langsung dengan bagianbagian yang ada dalam PT Jamsostek (Persero). Berdasarkan posisi wadah TKLHK dan PT Jamsostek (Persero) tersebut dapat dilihat pola kemitraan yang terjadi berdasarkan model kontrak dalam PPP, sepeti ilustrasi gambar di bawah ini.

PUBLIC

Perekrutan, Pendaftaran, Pembayaran Iuran, Klaim Jaminan, Sosialisasi Program dan Peraturan Sosialisasi Program dan Peraturan

PT JAMSOSTEK (PERSERO) KACAB DEPOK

Keberhasilan Pencapaian Target, Kemudahan Administrasi Pendaftaran, Kemudahan Pembayaran Iuran, Kemudahan Administrasi Klaim Jaminan, Kemudahan Sosialisasi Program dan Peraturan, Kemudahan Pengawasan Peserta

Wadah TKLHK

PRIVATE

Peserta TKLHK

Pendaftaran, Pembayaran, Administrasi Klaim Jaminan

Jasa Pungut

Gambar 3. Model Service Contract dalam Kemitraan antara PT Jamsostek (Persero) dan Wadah TKLHK Sumber: Olahan Peneliti, 2013

Berdasarkan Gambar 3 tersebut, terdapat arah hubungan timbal balik yang terlihat dari anak panah yang menunjukan pemberian urusan penyelenggaraan jamsostek TKLHK dari PT Jamsostek (Persero) kepada wadah TKLHK dalam hal, perekrutan, pendaftaran, pembayaran iuran, klaim jaminan serta sosialisasi program dan peraturan. Manfaat yang didapatkan PT Jamsostek (Persero) yaitu keberhasilan pencapaian target, kemudahan administrasi pendaftaran, kemudahan pembayaran iuran, kemudahan administrasi klaim jaminan, kemudahan sosialisasi program dan peraturan, serta kemudahan pengawasan peserta. Sementara itu, manfaat yang 13


didapatkan wadah TKLHK berupa jasa pungut. Arah hubungan timbal balik di mana masingmasing mitra mendapatkan manfaat dari kemitraan yang terjadi, menunjukan adanya kemitraan strategis di antara kedua organisasi tersebut. Model service contract dalam kemitraan antara PT Jamsostek (Persero) dan wadah TKLHK terlihat dari penyerahan urusan administrasi kepada TKLHK, di mana peserta TKLHK melakukan pendaftaran, pembayaran, dan administrasi klaim jaminan melalui wadah (gambar 3). Selain itu, jenis kontrak ini dilakukan dalam jangka pendek yaitu satu sampai tiga tahun. Hal ini sesuai dengan masa berlaku IKS antara wadah TKLHK dan PT Jamsostek (Persero) yang hanya berlaku satu tahun, kemudian dilakukan perpanjangan kontrak. Kelebihan model service contract adalah mudah diawasi, resiko penyalahgunaan peran rendah, dampak implementasi dapat dilihat dalam waktu singkat, efektif dan efisien. Hal tersebut terlihat pula dalam kemitraan yang terjadi antara PT Jamsostek (Persero) dengan wadah TKLHK, yaitu manfaat yang didapatkan PT Jamsostek (Persero) adalah kemudahan dalam hal pengawasan peserta TKLHK. Selain itu, PT Jamsostek (Persero) juga berhasil mencapai target, khususnya untuk peserta TKLHK. Sampai akhir April 2013, jumlah peserta TKLHK yang aktif di PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok adalah 1,713 peserta. Dalam kemitraan antara PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok dengan wadah TKLHK melibatkan pula organisasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial TKLHK. Organisasi tersebut adalah Disnakersos Kota Depok dan ASPIWA. Kedua organisasi tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam kemitraan yang terjadi antara PT Jamsostek (Persero) dan wadah TKLHK, berikut gambarannya.

ASPIWA

Dinas Tenaga Kerja Kota Depok

PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok

Mitra Manunggal

Paguyuban Pengemudi Taxiku Wadah Jamsostek Informal

Gambar 4. Bagan Posisi Organisasi dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial TKLHK Kota Depok Sumber: Olahan Peneliti, 2013

14


Berdasarkan bagan di atas, antara Disnakersos Kota Depok dan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok terdapat garis koordinasi. Garis koordinasi menunjukan adanya koordinasi di antara dua organisasi tersebut dalam hal penyelenggaraan jamsostek bagi TKLHK. Koordinasi di antara kedua organisasi tersebut berbentuk koordinasi fungsional (KF). Koordinasi Fungsional merupakan kebijakan dari pemerintah yang rutin diselenggarakan di setiap Kabupaten maupun Kota. Dalam Koordinasi Fungsional tersebut dibahas pula mengenai jaminan sosial TKLHK, dengan mengundang stakeholder terkait dari dinas-dinas yang lain, seperti dinas perhubungan. Koordinasi Fungsional tersebut tidak melibatkan wadah TKLHK maupun ASPIWA. Pihak Disnakersos Depok hanya sekedar mengetahui adanya wadah TKLHK dalam penyelenggaraan jaminan sosial TKLHK, tanpa melibatkan wadah-wadah tersebut dalam KF. Selain itu, terdapat pula garis kemitraan antara PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok dengan ASPIWA. Kemitraan antara PT Jamsostek (Persero) dan ASPIWA menggambarkan saling membutuhkan yang dilihat dari sosialisasi peraturan dan pengawasan terhadap wadahwadah TKLHK tersebut. Dalam bagan di atas juga terdapat garis kemitraan antara PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok dengan wadah-wadah TKLHK. Garis kemitraan menggambarkan adanya hubungan yang timbal balik di antara kedua organisasi. Arah hubungan timbal balik menunjukan bahwa kedua organisasi tersebut saling membutuhkan dalam hal penyelenggaraan jamsostek bagi TKLHK. Di antara PT Jamsostek (Persero) dengan wadah TKLHK saling membutuhkan dilihat dari perekrutan peserta TKLHK, pembayaran iuran dan klaim jaminan. Penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) berimplikasi pada kemitraan antara wadah TKLHK dengan PT Jamsostek (Persero). Beralihnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan serta adanya pengalihan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ke BPJS Kesehatan, menyebabkan wadah TKLHK akan mempunyai dua mitra kerjasama dalam penyelenggaraan jamsostek TKLHK. Berikut gambaran kemitraan wadah TKLHK setelah diberlakukannya UU SJSN dan UU BPJS.

15


ASPIWA

Mitra Manunggal

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan Paguyuban Pengemudi Taxiku

Wadah Jamsostek Informal

Gambar 4. Kemitraan Wadah TKLHK setelah Diberlakukannya UU SJSN dan UU BPJS Sumber: Olahan Peneliti, 2013

Berdasarkan Gambar 4 tersebut, wadah TKLHK akan bermitra dengan dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Di samping itu, wadah TKLHK juga akan bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk penyelenggaraan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, yang berubah nama menjadi Jaminan Kesehatan. Di samping itu, ASPIWA dalam kemitraan tersebut bertugas menaungi aspirasi wadah TKLHK terkait perubahan penyelenggaraan jaminan sosial oleh kedua BPJS tersebut, baik dari segi peraturan maupun program. Penyelenggaraan jaminan sosial TKLHK di Kota Depok menunujukan tidak adanya koordinasi dari Disnakersos Kota Depok dengan mitra-mitra PT Jamsostek (Persero), yaitu wadah TKLHK dan ASPIWA. Tidak adanya koordinasi menunjukkan adanya kelemahan dalam hal pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial TKLHK di Kota Depok. PT Jamsostek (Persero) mengemban tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial TKLHK yang seharusnya dipegang oleh Disnakersos Kota Depok. Dalam hal pembinaan dan pengawasan tersebut, PT Jamsostek (Persero) bekerjasama dengan Asosiasi Pimpinan Wadah (ASPIWA) untuk melakukan pengawasan terhadap wadah-wadah TKLHK. Tidak adanya koordinasi antara Disnakersos Kota Depok dengan mitra-mitra PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok, menimbulkan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan jamsostek bagi TKLHK. Permasalahan pertama, yaitu dalam hal kepesertaan, di mana masih banyak wadah TKLHK yang mendaftarkan peserta yang tidak sesuai dengan peraturan yang 16


berlaku. Permasahalan yang kedua yaitu dari segi peraturan, di mana masih ada perbedaan pengcoveran penyakit, antara jamsostek formal dan jamsostek bagi TKLHK, seperti jantung, ginjal, HIV AIDS, transplantasi organ, dan kanker. Permasalahan terakhir adalah belum fokusnya pemerintah Kota Depok, khususnya Disnakersos dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wadah-wadah TKLHK.

6. KESIMPULAN Simpulan dari penelitian tentang analisis pola kemitraan antara wadah TKLHK dan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok dilihat berdasarkan karakteristik PPP yang meliputi perjanjian kontrak yang menjelaskan peran dan tanggung jawab, resiko bersama, serta timbal balik finansial. Wadah TKLHK merupakan mitra strategis bagi PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok dalam hal penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di luar hubungan kerja. Kemitraan sttrategis tersebut dilihat dari arah hubungan yang timbal balik antara wadah TKLHK dan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok, di mana keduanya memperoleh manfaat masing-masing dalam menjalankan perannya sebagai mitra. Pola kemitraan yang terbentuk di antara wadah TKLHK dan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok dilihat dari model PPP adalah model service contract. Model service contract antara wadah TKLHK dan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok dilihat dari posisi wadah TKLHK dan posisi PT Jamsostek (Persero) dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra. PT Jamsostek (Persero) memberikan tugas pelayanan jaminan sosial TKLHK kepada wadah TKLHK, yang terdiri dari perekrutan peserta, administrasi pendaftaran, pembayaran iuran, administrasi klaim jaminan, serta sosialisasi program dan peraturan.

7. SARAN Berdasarkan hasil temuan permasalahan di lapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk dilakukan terkait dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja di luar hubungan kerja khususnya di Kota Depok, berikut saran yang diberikan. a. Bagi PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok: PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok perlu mengundang Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok dalam setiap pertemuan antara PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok dengan wadah TKLHK, terkait penyelenggaraan jamsostek bagi TKLHK sebagai mediator 17


yang mengetahui peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja. Selain itu, dalam penyusunan Keputusan Direksi, PT Jamsostek (Persero) perlu mengundang pihak dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, agar tidak terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan jamsostek bagi TKLHK, sehingga yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Keputusan Direksi. PT Jamsostek (Persero) juga perlu mengadakan reward and punishment bagi wadah-wadah TKLHK, misalnya dengan pemberian bonus bagi wadah yang kinerjanya baik atau dengan memberikan potongan jasa pungut bagi wadah yang bermasalah. b. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Depok: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok perlu mengadakan pembinaan terhadap masyarakat melalui seminar terkait penyelenggaraan program jamsostek bagi TKLHK, dengan mengundang perwakilan dari masing-masing pekerja sektor informal seperti Tukang Ojek, Pedagang Kelontong, Pemilik Kos-Kosan, Sopir Angkot, dan sebagainya. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok beserta ASPIWA perlu melakukan koordinasi dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap wadah-wadah TKLHK yang bermasalah, dengan melibatkan ASPIWA dalam setiap pertemuan Koordinasi Fungsional antara PT Jamsostek (Persero) dan Disnakersos Kota Depok. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok juga perlu melaksanakan pembinaan mengenai peraturan jamsostek TKLHK, dengan melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis terhadap wadah-wadah TKLHK di Kota Depok dengan mengundang pimpinan wadah-wadah tersebut dalam suatu acara seminar. Hal lain yang perlu dilakukan dalam rangka memaksimalkan koordinasi antara PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok, ASPIWA, serta Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, perlu diadakan pertemuan di antara ketiganya dengan mengundang pihak dari Kemenakertrans RI sebagai pihak yang mengetahui peraturan serta perwakilan dari wadah-wadah TKLHK sebagai penghubung dengan peserta TKLHK. c. Bagi ASPIWA: ASPIWA perlu mengundang Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok dalam setiap rapat bulanan yang dilakukan oleh ASPIWA. Selain itu, ASPIWA juga perlu melakukan sosialisasi ke peserta TKLHK untuk ikut serta dalam mengawasi koordinator wadah, misalnya saling mengingatkan batas maksimal pembayaran. Hal lain yang perlu dilakukan ASPIWA 18


yaitu mengadakan suatu mekanisme pengaduan peserta TKLHK yang tergabung dalam wadah yang merupakan anggota dari ASPIWA, sebagai upaya perlindungan terhadap peserta, misalnya melalui pesan singkat pengaduan. d. Bagi Wadah TKLHK Pimpinan wadah perlu belajar mengenai peraturan jamsostek bagi TKLHK sehingga tidak terjadi pelanggaran peraturan. Selain itu, terkait perubahan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, Pimpinan Wadah harus menjelaskan kepada pesertanya, misalnya dengan mengadakan temu peserta wadah.

8. KEPUSTAKAAN Aminudin, Muhammad. (2012, 6 Juli). Bos Jamsostek Kewalahan Rangkul Pekerja Informal. http://finance.detik.com/read/2012/07/06/125055/1959203/5/bos-Jamsostek-kewalahanrangkul-pekerja-informal, [2012, 15 September]. Asian Development Bank. (2004). Public-Private Partnership Handbook. Baadilla,

Ahmad

Gazali.

(2012,

14

Mei).

Menunggu

Realita

Jaminan

Sosial.

http://www.jurnas.com/halaman/15/2012-05-14/208996, [2012, 26 Juli]. Carnwell,

Ros,

dan

Alex

Carson.

Understanding

Partnership

and

Collaboration.

http://www.mcgrawhill.co.uk/openup/chapters/0335214371.pdf, [2013, Maret 25]. Greve, Carsten, & Niels Ejersbo. (2002). When Public-Private Partnerships Fail. Denmark: Nordisk Kommunalforskningskonference. Hill, Myron G., Jr., Howard M. Rossen, & Wilton S. Sogg. (1989). Agency and Partnership, Fourth Edition.Washington DC: Emanuel Law Outlines, Inc. ILO. (2009, 17 Juni). Survei Tentang Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Ekonomi Informal: Mencari

Program

yang

Fleksibel

dan

Mencapai

Sasaran.

http://www.ilo.org/jakarta/info/publik/pr/WCMS_116160/lang--en/index.htm, [2012, 14 September] Paskarina, Caroline. (2007). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Publik. Warta Bappeda Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan 19


Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja, Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja. Savas, E.S. (1987). Privatization : The Key to Better Government. Chatham House Publisher, Inc. Susanto,

Hery.

(2012).

Melindungi

Pekerja

Informal.

http://topintimedia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:melindungi -pekerja-informal&catid=29:topaspirasi&Itemid=1, [2012, 14 September]. Thacher, David. (2004, Maret). Interorganizational Partnership As Inchoate Hierarchies: A Case Study of The Community Security Initiative. Administration & Society; Mar 2004; 36, 1; ABI/INFORM Complete.

20


ANALISIS POLA KEMITRAAN WADAH PERKUMPULAN TENAGA KERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA (TKLHK) SEBAGAI STRATEGIC PARTNER

Recommend Documents