PROGRAM KERJA PERKUMPULAN WALLACEA

PROGRAM KERJA PERKUMPULAN WALLACEA NO 01

PROGRAM YANG TELAH DILAKUKAN KOTA PALOPO 1. Diskusi Reguler tentang Kebijakan Kehutanan; 2. Lokakarya Perencanaan Bersama Komunitas Antar Kampung 3. Penelitian Sistem Tenurial Masyarakat Adat Latuppa; 4. Pemetaan wilayah adat Battang diKelurahan Battang Barat, Padang Lambed an Battang 5. Advocasi Kasus Masyarakat Vs BKSDA, Pertambangan dan Kawasan Hutan 6. Temu Rakyat Dataran Tinggi Kota Palopo Dan Pendidikan Hukum Kritis Bagi Pendamping Hukum Rakyat 7. Riset Aksi

CAPAIAN PROGRAM

KONDISI DAN PERMASALAHAN

1. Terbentuk Forum Masyarakat dataran Tinggi [FORMAT] Kota Palopo 2. Mediasi Konflik Masyarakat Vs BKSDA dan terbentuk TIM Para Pihak utk Peninjauan ulang Tata Batas Kawasan Hutan dan Konservasi 3. Peta Wilayah adat Battan (Kel. Battan Barat, Battan dan Padang lambe) 4. Terbitan buku hasil Penelitian sitem tenurial masy. Adat Latuppa 5. Pencabutan dan pembatalan Izin Pertambangan

 Kawasan Hutan Konservasi TWA Nanggala III sebelumnya merupakan Kawsan Hutan Lindung berdasarkan (TGHK). Kawasan ini menjadi Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 101/Kwss-6/1/1990 tanggal 18 Januari 1990 dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam melalui Surat Nomor: 2435/DJ-VI/TN/90 tanggal 24 Nopember 1990 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan.  Pada Tahun 1992 Mentri Kehutanan menunjuk sebahagian Kawasan Hutan Nanggala III seluas  500 Ha untuk diubah fungsinya menjadi Taman Wisata Alam dengan keputusan Menteri Nomor : 663/Kpts-II/92 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1992 dengan status Hukum Penunjukan. Tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan sebagian kawasan hutan lindung Nanggala III yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, Propinsi Sul Sel menjadi Taman Wisata Alam Nanggala III.  Selanjutnya pada tahun 2004 dilakukan Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan TWA Nanggala III oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Palopo sesuai SK Walikota Palopo Nomor: 294/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Panitia Tata Batas Kota Palopo. Setelah dilakukan Tata Batas ini Luas Kawasan Hutan Konservasi TWA Nanggala III menjadi  968.82 dengan panjang batas 16.001,08 meter.  Wilayah ini merupakan Lokasi budidaya rotan masyarakat yg pada tahun 1982 dengan proyek penghijauan dilakukan penataan kawasan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Saat ini wilayah tersebut menjadi areal

USULAN PROGRAM LANJUTAN 1. Penguatan Forum Masyarakat guna membangun Kesadaran kolektivitas. 2. Penguatan Masyarakat dgn Pendampingan dan Pendidikan Hukum Rakyat 3. Pemetaan Wilayah dan Penataan Ruang Kelola Masyarakat dalam pemanfaatan ruang secara partisipatif agar lebih pro terhadap kepentingan rakyat, yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan tata ruang wilayah. 4. Mendorong lahirnya kebijakan ttng pengakuan hak-hak masyarakat Adat/Lokal dan

8.

[sementara berjalan] Inisiatif Pengembangan Desa Model di Battan Barat







 02

KABUPATEN LUWU 1. Diskusi Kampung ttng 1. Lahirnya Perda DAS implikasi kebijakan Lamasi Kehutanan 2. Terbentuk Forum 2. Pemetaan Partisipatif DAS WalMas yang di wilayah Kec. Lamasi keanggotaanya 3. Legal Drafting [Forum Warga] yg Training bagi terdiri dari 25 desa

konsesi berdasarkan IPK oleh PT. Indorattan. Struktur Penguasan Lahan dimana 2/3 dari Luas Lahan yang ada di Kelurahan Battang Barat dan Battang dikuasai oleh Mantan Pejabat dan Pejabat .... ( Data tentang Pemilik dan Luas tanah masing – masing sementara dalam pendataan) Penetapan Wilayah Kelola masyarakat sebagai Kawasan Catsmen Area bagi PDAM Kota Palopo yang diklaim secara sepihak oleh pemerintah (Dokument Penetapan Kawasan Catsmen tersebut sementara di upayakan) serta penetapan TGHK. Sementara oleh pejabat mengkapling tanah bahkan Walikota sendiri telah mendirikan Villa diwilayah tersebut. Pertambangan Emas Rakyat di Gunung Siguntu yg dikelola oleh PT. MAS KAMBO atas dukungan dari Pemerintah dalam hal ini Dinas SDA Kota Palopo. Eksplorasi Tambang Emas oleh Perusahaan AVOCET MINING PLC yang berkedudukan di London Inggris atas dasar SIPP No. 22/540/SDA & PM/I/2005 dari Walikota Palopo. yang dilakukan di wilayah hulu DAS Latuppa yg juga merupakan Lokasi / lahan perkebunan dan pemukiman masyarakat dimana status kawasan tersebut diklaim oleh pemerintah sebagai Kawasan Hutan Lindung di areal pemukiman dan lahan masyarakat. Kriminalisasi thdp masyarakat atas dasar menduduki atau penyerobotan kawasan

 Diwilayah Catsmen Area Hulu DAS Lamasi telah dikeluarkan izin Eksplorasi oleh PT. ANTAM yang areal konsesinya meliputi 4 Kota/Kabupaten yakni : Tana Toraja, Luwu, Luwu Utara dan Kota Palopo. Dimana Lokasi tersebut oleh pemerintah diklaim sebagai kawasan Hutan Lindung sementara oleh masyarakat diklaim sebagai Wilayah Adat yang sejak turun temurun dan sampai

pengelolaan SDA-nya 5. Pengawalan TIM Peninjauan ulang Tata Batas Kawasan Hutan dan Konservasi.

1. Penguatan Forum DAS WALMAS dan Forum Warga Desa 2. Pengawalan dan Penguatan Komite DAS Lamasi [KDL] 3. Penguatan

03

masyarakat di wilayah DAS Lamasi 4. Advocasi Daerah Aliran Sungai [DAS] 5. Pengembangan Areal Model Pengelolaan dan Pelestarian DAS dgn Penanaman 3 3. lapis [Bambu, Aren, Kayu/Rotan dan Buah-Buahan] di Bantaran Sungai 6. Pengembangan 4. Ekonomi Strategis dalam bentuk Pengelolaan Gula Aren KABUPATEN LUWU UTARA 1. Pendampingan dan 1. Penguatan Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal 2. Pemetaan Partisipatif wilayah-wilayah Masyarakat 2. Adat/Lokal 3. Pendidikan Hukum 3. Kritis bagi Masyarakat 4. Legal Drafting Training Masyarakat Seko 5. Advocasi dan 4. reclaiming areal HGU Perkebunan Sawit

disepanjang Bantaran sungai lamasi dari Hulu sampai Hilir di 2 kecamatan yaitu Walenrang dan Lamasi Terbentuk Komite Das Lamasi [KDL] sebagai bagian dan aplikasi dari Perda DAS lamasi Kelompok Usaha Petani Gula Aren

Perda ttng Pengakuan Hak Masyarakat adat dan Pengelolaan Sumber daya Alamnya Peta Wilayah Adat/local Penguasaan Areal Pembangunan Pemukiman di lokasi HGU PTPN XIV. Document hasil Perencanaan dan Penataan Ruang /

sekarang masih dihuni oleh Masyarakat Adat.  Perusahaan Pertambangan oleh PT ANTAM sejak tahun 90 – an sampai sekarang masih status eksplorasi. Kehadiran perusahaan ini memicu komplik antar masyarakat adat Ranteballa dan Salu suso

 Penunjukan kawasan secara sepihak ; - sebagai contoh kasus Hutan Lindung di Maros yg sekarang dijadikan sebagai wilayah pertambangan ditukar guling dengan Hutan Adat masyarakat rampi tanpa ada pemberitahuan ataupun persetujuan dari Masy. Rampi.  Konflik Klaim kawasan dan izin HGU Perkebunan dan Pertambangan dengan wilayah Kelola Masyarakat Adat/Lokal  Produk Kebijakan Nasional dan Daerah yang mengabaikan hak-hak masyarakat dn Hukum – Hukum Adat/Lokal  Rencana Pegembangan arel Pertambangan berdasarkan arahan RTRW Kabupaten dan Nasional (MP3EI) di wilayah

Masyarakat dgn Pendampingan dan Pendidikan Hukum Rakyat 4. Pengembangan Produk serta penguatan akses permodalan dan pemasaran hasil pengelolaan gula aren

1. Penguatan Masyarakat dgn Pendampingan dan Pendidikan Hukum Rakyat 2. Mediasi Penyelesaian Konflik 3. Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dengan Penyelamatan dan Perlindungan Ekologi Dataran Tinggi To’kalekaju 4. Pemetaan dan Perencanaan Tata

6. Perencanaan dan Produksi Penataan Ruang/ Masyarakat Produksi secara 5. Pengembangan Partisipatif Pusat Informasi 7. Reflikasi Forum DAS Kampung dan 8. Pengembangan Simpul Lingkar Ekonomi Strategis Belajar Rakyat dalam bentuk [SLBR] Pengelolaan Madu 6. Terbentuk Forum Hutan DAS Rongkong 9. Penguatan [AMP-DAS] Masyarakat Adat Rongkong Melalui Pendidikan 7. Terbentuk Hukum Rakyat Dan Kelompok Usaha Pemetaan Menuju Pengelola Madu Otonomi Pengelolaan Hutan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Rampi [sementara berjalan]

04

KABUPATEN LUWU TIMUR 1. Advocasi Kasus 1. Data Based Konflik Perkebunan sawit Perkebunan dan 2. Advocasi Kasus Pertambangan

dataran tinggi To’Kalekalu yang meliputi 3 Kecamatan yaitu; Rongkong, Seko dan Rampi, sementara wilayah tersebut berdasarkan Kepres Moratorium Hutan merupakan Hutan Alam yang sekaligus rencana wilayah Pengembangan REDD  Masih lemahnya kelembagaan adat serta terdegredasinya nilai-nilai adat istiadat.

Ruang/Produksi guna memperluas dan Perlindungan terhadap wilayahwilayah kelola dan ruang hidup rakyat 6. Mendorong Pelaksanaan inplementasi kebijakan ttng pengakuan hak-hak masyarakat Adat/Lokal dan pengelolaan SDA-nya 5. Penguatan system Tenurial Masyarakat Adat/Lokal 6. Menciptakan ModelModel Ekonomi Strategis serta Pengembangan Produk seperti; - SAGU sbg Tanaman Pangan UTAMA - Industry Rumah Tangga pengelolaan Rotan dan Bambu serta Buah-Buahan

1. Penguatan Masyarakat dgn Pendampingan dan

Pertambangan 3. Pemetaan partisipatif wilayah masyarakat Adat/Lokal

05

2. Peta Wilayah Adat/Lokal 3.

LINTAS SULAWESI SELATAN 1. Pendidikan Hukum 1. Kritis dan Pendamping Hukum Rakyat di 10 wilayah Kabupaten 2. Kursus Pembaharuan 2. Agraria yg terdiri dari 10 wilayah Kabupaten yang berkonflik. 3. Pengembangan Simpul Lingkar Belajar Rakyat [SLBR]

Insiatif dan gagasan Sekolah Pendamping Hukum Rakyat [SPHRI] Terbentuk sekolah rakyat dan Simpul Informasi kampung

Pendidikan Hukum Rakyat 2. Mediasi Penyelesaian Konflik 3. Memperluas layanan pemetaan 4. Penataan dan Perencanaan ruang 1. Mendorong terbentuknya Forum Rakyat Sulawesi 2. Pendidikandan Pelatihan yang regular untuk PHR 3. Konsolidasi dan Workshop Rancangan dan rencana Tindak SPHRI dgn Aliansi OMS di Sulsel 4. Pengembangan dan Perluasan Simpul Lingkar Belajar Rakyat [SLBR] sebagai wadah sekaligus kelompok sasaran SPHRI