KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Maret 2013 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Pencapaian Pelaksanaan Program dan Anggaran sampai dengan bulan Februari tahun 2013 telah selesai dilaksanakan. Laporan ini disusun untuk melihat tingkat pencapaian program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sampai dengan bulan Februari 2013 dengan menggunakan data rutin Rek.Kab.F/I/dal/10, Rek.Kab.F/II/KB/II, dan dari komponen terkait (Bidang KB/KR, Bidang KS/PK, Sekretariat, dan Bidang Latbang) yang mampu untuk menyiapkan data pendukung laporan kami selama satu bulan ini. Analisis dan evaluasi data dan keadaan lapangan adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk melihat upaya yang telah dilakukan pada pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang telah direncanakan. Selain itu analisis dan evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja SKPD-KB Kabupaten dan Kota berdasarkan Kontrak Kinerja Program (KKP) 2013 yang telah disepakati. Laporan ini dimaksudkan juga sebagai informasi bagi semua pengelola program Kependudukan dan KB Nasional di tingkat provinsi dan acuan untuk menentukan kebijakan program yang akan dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Akhirnya pada kesempatan ini kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan ikut membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Palembang, 15 Maret 2013 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi,

Minarti, SE NIP. 19670203 199103 2 002

Narasi Radalgram Data Bulan Februari 2013

BAB I PENDAHULUAN Situasi dan kondisi kependudukan yang ada merupakan suatu permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama, lebih sungguhsungguh, dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, adalah dengan pengendalian jumlah penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Program KKB mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang sejahtera lahir dan batin. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Sebagai salah satu program pembangunan nasional, Program KKB yang telah dilaksanakan selama empat dasawarsa telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya angka kelahiran total, dari 5,6 per wanita usia subur pada awal 70-an menjadi 2,3 pada tahun 2007. Pada kurun waktu tersebut, Program KB juga telah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang cukup penting, sehingga dalam pelaksanaannya program KB bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja tapi juga telah menjadi tanggung jawab masyarakat. Dalam rangka mencapai visi penduduk tumbuh seimbang 2015 berbagai upaya terus dilakukan pemerintah (BKKBN). Usaha menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui penyebarluasan dan penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana.Sementara itu, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat/keluarga tentang keluarga berencana,promosi program KB (KIEKB) gencar dilakukan melalui berbagai media.Termasuk juga adalah kegiatankegiatan yang dapat mendorong masyarakat/keluarga untuk melaksanakan atau mempraktekkannorma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Narasi Radalgram Data Bulan Februari 2013

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pencapaian program KBnasional adalah dengan membangun kesepakatan antara Kepala BKKBN Provinsi dan Kepala BKKBN Pusat dalam bentuk Kontrak Kinerja pencapaian beberapa indikator program yang harus dicapai oleh BKKBN Provinsi. Untuk tahun 2013, sasaran Komitmen Kinerja Program (KKP) adalah seperti terlihat dalam Tabel 1. Untuk memonitor perkembangan pelaksanaan program di lapangan dan pencapaian KKP, telah diterapkan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKB yang secara berkala setiap bulan mampu mengumpulkan data dan informasi operasional dari tingkat di lini lapangan yang paling bawah. Dengan telah berlalunya bulan Februari 2013, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk melihat sejauh mana upaya dan hasil pencapaian pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah dilakukan dibandingkan dengan kebijakan, sasaran, dan program/kegiatan yang telah direncanakan. Dari 18 indikator KKP, tidak semua indikator dianalisis dan evaluasi setiap bulan. Indikator Jumlah Kelompok BKB Paripurna, Jumlah Kelompok BKR Paripurna, dan BKL Paripurna Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota, dan Peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi Diklat, dilakukan setiap triwulan. Indikator Barang Milik Negara masuk dalam SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN tepat waktu dan sesuai dengan SAP dilakukan setiap semester.


Tabel 1 Sasaran KKP Tahun 2013 NO 1 2

3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

INDIKATOR KONTRAK KINERJA Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif Jumlah Peseta KB Aktif MKJP - IUD - MOW - IMPLANT - MOP Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP + Kondom) - Kondom Jumlah Seluruh Peserta KB Baru Jumlah Peserta KB Baru MKJP - IUD - MOW - IMPLANT - MOP Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP + Kondom) - Kondom Unmeetneed Jumlah Kelompok BKB Paripurna Jumlah Kelompok BKR Paripurna Jumlah Kelompok PIK Remaja - Tahap Tumbuh - Tahap Tegak - Tahap Tegar Jumlah Kelompok UPPKS Jml Keluarga Pra S & KS 1 Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Jumlah Kelompok BKL Paripurna Jml PPKS (Pusat Pelay.Kelg.Sejahtera) di Kab/Kota Jumlah Profil dan Parameter Kependudukan di Provinsi Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan di Provinsi Persentase Remaja yang Kawin di bawah 20 tahun Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern


KKP 959.360 295.450 40.020 36.250 214.520 4.660 47.320 42.660 378.429 50.679 10.710 1.064 37.870 1.035 36.300 35.265 4,10 409 266 613 438 106 69 1.506 11.410 324 15 2 3 257 0

BAB II LAPORAN PENGENDALIAN PROGRAM KB NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN FEBRUARI 2013 A.

CAKUPAN LAPORAN Memasuki bulan ke duabelas yaitu bulan Februari 2013 laporan rekapitulasi pelayanan kontrasepsi (Rek. F/II/KB/11) dan Pengendalian Lapangan (F/I/KabDAL/10 sebagai bahan monitoring dari hasil kegiatan di Kabupaten/ Kota yang masuk sebanyak 15 Kab/Kota atau 100% dari 15 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Lebih rinci dapat dilihat jumlah sarana pelayanan, petugas lapangan, IMP dan Kelompok Kegiatan (Poktan) yang dilaporkan kegiatan sebagai berikut: 1. Laporan yang masuk dari Kecamatan sebanyak 221 atau 100% dari 221

Kecamatan yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata seluruh Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%.

2. Laporan yang masuk dari Desa/Kelurahan sebanyak 3.184 atau 100% dari

3.184 Desa/Kelurahan yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata seluruh Kab/Kota melapor 100 %.

3. Jumlah PPKBD yang melapor sebanyak 3.079 atau 100% dari 3.180 PPKBD

yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%.

4. Jumlah Sub.PPKBD yang dilaporkan sebanyak 13.744 atau 99,03% dari 13.878

Sub PPKBD yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, rata – rata Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab.Muba (99,51%), Mura (89,42%), dan Banyuasin (95,92%).


5. Jumlah Klinik KB Pemerintah secara keseluruhan yang melapor sebanyak 940

atau 97,41% dari 965 klinik yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, rata-rata Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab. Muba (97,22%), OKI (99,13%), Mura (87,64%), Banyuasin (93,55%), dan Empat Lawang (87,50%).

6. Jumlah klinik KB Swasta secara keseluruhan yang melapor sebanyak 358 atau

93,96% dari 381 klinik yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata Kab/Kota melapor 100%, kecuali Kabupaten OKI (95,45%), Pagar Alam (54,17%), sedangkan OKU Timur tidak memiliki Klinik KB Swasta.

7. Laporan yang masuk dari Dokter Praktek Swasta (DPS) sebanyak 332 atau

83,42% dari 398 DPS yang ada. Apa bila dilihat laporan yang masuk rata-rata 100%, kecuali Kab. Muba (75,0%), OKI (93,75%), OKU (97,67%), Banyuasin (57,58%), Prabumulih (0,0%), Ogan Ilir (37,50%),OKUT (58,82%), dan Empat Lawang (0,0%).

8. Laporan yang masuk dari Bidan Praktek Swasta (BPS) sebanyak 2.500 atau

94,77% dari 2.638 BPS yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk, hanya terdapat 6 (enam) Kab/Kota yang melapor dengan cakupan 100% yaitu Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Palembang, L. Linggau, dan OKU Selatan,s Sedangkan 10 (sepuluh) Kab/Kota lainnya bervareasi antara 53,33% (Kota Prabumulih) sampai dengan 99,67% (OKI). Sedangkan Kab. Empat Lawang tidak memiliki Bidan Praktik Swasta.

9. Jumlah kelompok BKB yang dilaporkan sebanyak 2.555 atau 93,31% dari 2.384

kelompok BKB yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata-rata telah mencapai 100% kecuali, Kab/kota Muba (99,11%), Ogan Ilir (89,45%), OKU Timur (83,12%), dan Empat Lawang (42,31%).

10. Jumlah BKR yang melapor sebanyak 2.110 atau 87,37% dari 2.415 kelompok

BKR yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata-rata Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab/Kota Muba (99,51%), Banyuasin (98,06%), Prabumulih (44,87%), Ogan Ilir (75,56%), OKU Timur (76,99%), dan Empat Lawang (44,87%).


11. Jumlah BKL yang lapor sebanyak 2.158 atau 85,40% dari 2.527 kelompok BKL

yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali M.Enim (89,0%), Banyuasin (98,04%), Prabumulih (34,62%), Ogan Ilir (72,69%), OKU Timur (69,76%), dan Empat Lawang (34,62%).

12. Jumlah kelompok UPPKS yang dilaporkan sebanyak 2.012 atau 73,46% dari

2.739 kelompok UPPKS yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali Banyuasin (91,74%), Prabumulih (38,89%), Ogan Ilir (90,54%), OKU Timur (21,73%), dan Empat Lawang (38,89%).

B.

PENCAPAIAN PROGRAM 1. PROGRAM KELUARGA BERENCANA. a. Peserta KB Baru. Pencapaian PB (Peserta KB Baru) sampai dengan bulan Februari 2013 pada tingkat Provinsi sebanyak 64.428 peserta atau 17,03% dari KKP yang tercantum pada kontrak kerja Kepala BKKBN Prop. Sumsel dan Kepala BKKBN Pusat Tahun 2013 sebesar 378.429 peserta. Apabila dilihat pada tingkat Kab/Kota, ada 8 (delapan) Kab/ Kota yang pencapaiannya diatas rata- rata provinsi (17,03%) yaitu, Kab. Lahat (22,97%), Palembang (17,57%), Banyuasin (17,62%), Prabumulih (32,37%), Pagar Alam (18,91%), Ogan Ilir (17,21%), OKU Selatan (21,52%), dan Empat Lawang (20,47%). Sedangkan 7 (tujuh) Kab/Kota lainnya pencapaian masih dibawah rata-rata provinsi yaitu antara 10,76% (Musi Rawas) sampai dengan 17,01% (L.Linggau). b. Peserta KB Baru (PB) menurut alat Kontrasepsi. Dari pencapaian PB sebanyak 64.428 atau 17,03% dari KKP 378.429 apabila dilihat menurut metode kontrasepsi per KKP masing – masing kontrasepsi


sebagai mana yang tercantum pada kontrak kerja Kepala BKKBN Provinsi Sumsel adalah sebagai berikut : -

IUD MOP MOW Implant Suntikan PIL Kondom

: 2.108 atau : 7 atau : 401 atau : 6.201 atau : 30.008 atau : 20.346 atau : 5.357 atau

19,68 % 0,67 % 37,69 % 6,37 % 22,03 % 13,02 % 15,19 %

dr KKP 10.710 dr KKP 1.035 dr KKP 1.064 dr KKP 37.870 dr KKP 136.235 dr KKP 156.250 dr KKP 35.265

Angka pencapaian tertinggi terdapat pada kontrasepsi Suntikan yaitu sebesar 30.008 peserta atau 46,58% dari total PB, tertinggi kedua terdapat pada kontrasepsi PIL sebesar 20.346 peserta atau 31,58% dari keseluruhan. Pencapaian PB per mix lainnya masih relatif rendah yaitu pencapain PB: -

Kondom sebesar 5.357 peserta atau 8,31% dari total PB Implant sebesar 6.201 peserta atau 9,62% dari total PB MOW sebesar 401 peserta atau 0,62% dari total PB. MOP sebesar 7 peserta atau 0,01% dari total PB. IUD sebesar 2.108 peserta atau 3,27 % dari total PB.

c. Peserta KB Baru Pria. Pencapain peserta KB Baru Pria sampai dengan bulan Februari 2013 sebesar 5.364 peserta atau 14,78% dari KKP sebesar 36.300 dengan rincian MOP sebesar 7 peserta atau 0,02% dari KKP KB Pria, dan Kondom sebesar 5.357 peserta atau 14,76% dari KKP KB Pria. Apabila dilihat peserta KB Baru Pria kabupaten/kota dengan pencapaian diatas rata-rata provinsi (14,78%) terdapat 7 (tujuh) Kab/kota yaitu Kab. OKI (15,40%), Muara Enim (14,84), Lahat (18,83%), Banyuasin (19,74%), Prabumulih (34,58%), Ogan Ilir (27,74%), dan OKU Timur (19,23%). Sedangkan kab/kota yang lainnya masih dibawah pencapaian provinsi yaitu antara 5,83% (Pagar Alam) sampai dengan 16,59 % (Empat Lawang). Jika diperhatikan untuk partisipasi pria dalam ber KB relatif masih rendah, meskipun beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan bahkan pencapaiannya melampaui pencapaian rata-rata provinsi. Meskipun demikian tetap perlu adanya kegiatan Narasi Radalgram Data Bulan Februari 2013

peningkatan kuantitas dan kualitas melalui KIE, Konseling dan pelayanan KB yang mengarah pada peningkatan partisipasi KB pria. d. PB Menurut Sarana Pelayanan. Berdasarkan laporan yang masuk bulan Februari 2013 jumlah PB yang dilayani melalui jalur Pemerintah (Klinik KB Pemerintah), pada tingkat Provinsi sebesar 20.554 peserta atau 64,72% dari total Peserta KB Baru (31.758). Jika dilihat per Kab/Kota yang tertinggi ada Kab. Muara Enim (84,27%) dan yang terendah adalah Kabupaten Empat Lawang (43,81%). Sedangkan jumlah PB yang dilayani jalur swasta (Klinik KB Swasta, DPS dan BPS) pada tingkat Provinsi sebesar 11.204 peserta atau 35,28%. Jika dilihat per Kab/Kota pencapaian yang tertinggi ada di Kab. Empat Lawang (56,19%) dan yang terendah adalah Kab. Muara Enim (15,73%). e. Peserta KB Aktif. Secara Provinsi pembinaan peserta KB aktif pada bulan Februari 2013 mencapai 1.246.020 peserta atau 74,01% dari total jumlah pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 16.683.676. Secara provinsi jika dilihat per mix kontrasepsi maka proporsi terbesar pada penggunaan suntikan 505.158 atau 40,54% dari total PA, disusul kemudian dengan penggunaan PIL 327.783 atau 26,30%, sedangkan yang lainnya adalah sebagai berikut: - IUD sebesar 63.196 atau 5,07%, - Implant sebesar 230.807 atau 18,52%, - MOP sebesar 5.524 atau 0,44%, - MOW sebesar 42.515 atau 3,41% dan, - Kondom sebesar 71.037 atau 5,70%. Penggunaan alkon PIL dan Suntik masih tinggi, meskipun berangsur-angsur pengguna alkon yang lainnya khususnya MKJP sudah diminati oleh masyarakat misalnya Implant. Pembinaan peserta KB Aktif secara Kab/Kota bervariasi berkisar antara 62,91% (OKU Selatan) sampai dengan 81,09% (OKI). f.

Pembinaan KB Aktif Pria. Pembinaan peserta KB Aktif Pria (Kondom+MOP) pada bulan Februari 2013 mencapai 76.561 atau 6,14% dari total PA sebesar 1.246.020 dengan rincian


MOP sebesar 5.524 atau 0,44 % dari total PA, dan Kondom sebesar 71.037 atau 5,70% dari total PA. Jika diperhatikan kondisi partisipasi pria dalam ber KB masih cukupn rendah, meskipun beberapa Kab/kota mengalami peningkatan capaian lebih tinggi dari pencapaian Provinsi, namun demikian perlu adanya peningkatan KIE, konseling dan pelayanan KB yang mengarah pada peningkatan partisipasi KB pria. g. UNMETNEED. Jumlah PUS yang tergolong unmetneed ( PUS IAT dan PUS TIAL) berdasarkan laporan Rek.Kab F/I/Dal/10 pada bulan Februari 2013 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 246.153 atau 14,62% dari total PUS sebesar 1.683.676. Di tingkat Kab/Kota jumlah unmetneed bervariasi, tertinggi terdapat di Kab. OKU Selatan sebesar 23,74 % (16.473) dan terendah Kota Lubuk Linggau 8,60% (3.350). h. Komplikasi Berat, Kegagalan dan Pencabutan Implant. Kegiatan pelayanan kasus komplikasi terhadap peserta KB dikategorikan ke dalam dua macam yaitu Komplikasi Berat dan Kegagalan. Komplikasi Berat pemakaian kontrasepsi dapat dipakai sebagai tolok ukur kualitas pelayanan KB dilapangan. Ada asumsi bila kualitas pelayanan semakin baik diharapkan akan semakin kecil komplikasi yang dialami demikian pula sebaliknya. Pada tingkat Provinsi untuk bulan Februari 2013 terdapat 1 (satu) kasus komplikasi berat yaitu 1 (satu) kasus IUD di Kab. Empat Lawang. Sedangkan kasus kegagalan terjadi 2 (dua) kasus yaitu di Kab. Empat Lawang 2 (dua) kasus Implant. Jumlah pencabutan Implant sampai dengan bulan Februari 2013 sebanyak 38.830 atau 13,03% dari total perkiraan pencabutan implant (38.830) yang akan dicabut tahun ini.


2. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA a. Perkembangan jumlah kelompok. Jumlah kelompok UPPKS di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Februari 2013 tercatat sebanyak 2.241 kelompok UPPKS. Keadaan kelompok UPPKS ini jika dilihat perbandingannya dengan jumlah desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (3.184) sebanyak 0,70 berarti setiap satu desa terdapat 1–2 kelompok UPPKS. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian di tingkat Provinsi belum melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang KB/KS yang telah ditetapkan karena didalam SPM diharapkan minimal 78% dari desa yang mempunyai kelompok UPPKS. Jika dilihat Kab/Kota rata – rata semua desa di Kab/Kota sudah mempunyai kelompok UPPKS kecuali, Kab. Muba, Lahat, OKU, Mura, Banyuasin, OKU Selatan, dan Muara Enim, yang belum semua desanya mempunyai kelompok UPPKS. b. Jumlah Anggota UPPKS yang Berusaha. Pada tabel 16, menunjukkan bahwa persentase jumlah anggota UPPKS yang berusaha pada bulan Februari 2013. Di tingkat Provinsi jumlah anggota UPPKS yang berusaha sebanyak 21.578 anggota atau 52,27% dari jumlah anggota kelompok UPPKS sebesar 41.284. Anggota keluarga yang berada pada tahapan pra sejahtera dan sejahtera I sebesar 18.284 peserta. Apabila dilihat dari tingkat Kab/Kota pencapaian diatas rata – rata Provinsi (81,42%) terdapat 9 (sembilan) Kab/kota yaitu Kab. Muba (93,33%), OKI (84,99%), M. Enim (87,01%), Lahat (84,50%), Palembang (95,47%), Banyuasin (84,81%), Prabumulih (82,67%), Pagar Alam (89,36%), dan Ogan Ilir (82,35%). Sedangkan kab/kota lainnya masih berada di bawah rata-rata provinsi yaitu antara 51,11% (OKU Timur) sampai dengan 79,98% (OKU Selatan). c. Jumlah Anggota UPPKS yang menggunakan Bantuan Modal. Sampai dengan bulan Februari 2013 jumlah anggota UPPKS yang menggunakan bantuan modal dari berbagai sumber sebanyak 29.858 keluarga atau 72,32% dari seluruh jumlah anggota kelompok UPPKS sebesar 41.284. Dari jumlah anggota kelompok UPPKS tersebut terdapat 24.514 anggota


(82,10%) adalah anggota kelompok yang barada pada tahapan Pra Sejahtera dan Sejahtera I. d. BKB, BKR dan BKL Sampai dengan bulan Februari 2013 jumlah kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL) di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut, BKB sebesar 2.649 dan yang dilaporkan sebanyak 2.348 atau 88,64%, BKR sebanyak 2.415 kelompok yang dilaporkan sebanyak 2.110 atau 87.37%, dan BKL sebanyak 2.527 yang dilaporkan sebanyak 2.158 kelompok atau 85,40% ( lih. Lamp. Tabel 3). Jika dibandingkan dengan jumlah Desa yang ada terlihat bahwa jumlah kelompok BKB dengan jumlah Desa sebesar 0,76 atau 76%, rata – rata jumlah kelompok BKR dengan jumlah Desa 0,67 atau 67%, rata – rata kelompok BKL dan jumlah Desa sebesar 0,60 atau 60%. Berdasarkan data tersebut dapat disampaikan bahwa SPM (Standar Pelayanan Minimal) Desa di Provinsi Sumatera Selatan sudah tercapai seluruhnya, karena SPM–SPM tersebut ditetapkan berdasarkan persentase masing – masing kelompok dengan ketentuan, jumlah kelompok terhadap jumlah desa sebesar 80% untuk kelompok BKB, 66% untuk kelompok BKR dan 60% untuk kelompok BKL. Di tingkat Kab/Kota untuk kelompok BKB sudah seluruh desa mempunyai kelompok BKB, kecuali Kab. Musirawas, OKU, Banyuasin. Demikian juga untuk kelompok BKR sudah semua desa di Kabupaten mempunyai kelompok BKR, kecuali Kab. OKU, Muara Enim, dan Banyuasin. Sedangkan untuk kelompok BKL belum semua desa di Kabupaten telah memiliki kelompok BKL, kecuali Kab.Empat Lawang. e. Jumlah Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Tribina Hadir Dalam Pertemuan Penyuluhan. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB Bulan Februari 2013 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 124.979 keluarga dan yang hadir pada pertemuan penyuluhan kelompok BKB sebesar 105.548 anggota atau 84,45%. Dengan demikian anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 19.431 atau 15,55%.


Apabila dilihat Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata– rata Provinsi (84,45%) terdapat 7 (tujuh) kab/kota yaitu Kab. Muba (92,98%), OKU (94,16%), Mura (100%), Palembang (98,20%), Prabumulih (93,62%), L.Linggau (86,68%) dan OKUT (99,56%). Sedangkan kab/kota yang lainnya antara 44,49% (Pagar Alam) sampai dengan 84,20% (Banyuasin). Jumlah keluarga yang mejadi anggota kelompok BKR s.d bulan Februari 2013 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 90.762 anggota, dan yang hadir pada pertemuan kelompok BKR sebanyak 77.749 anggota atau 85,66%. Dengan demikian anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 13.013 atau 14,34%. Apabila dilihat di tingkat Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKR hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata – rata provinsi (86,70%) terdapat 7 (tujuh) yaitu Kab. OKU (98,59%), Muara Enim (99,32%), Mura (100%), Palembang (96,76%), Prabumulih (88,18%), Pagar Alam (91,69%), L.Linggau (97,93%), dan OKU Timur (96,61%). Sedangkan Kab/kota yang lainnya antara 56,30% (Empat Lawang) sampai dengan 77,41% (Muba). Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL bulan Februari 2013 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 66.218 anggota dan hadir dalam pertemuan penyuluhan kelompok BKL sebanyak 53.946 anggota atau 81,47%. Dengan demikian jumlah anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 12.272 anggota atau 18,53%. Apa bila dilihat di tingkat Kab/Kota rata-rata seluruh Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata – rata Provinsi (81,47%) terdapat 7 (tujuh) Kab/kota yaitu Kab.Muba (82,25%), OKU (92,60%), Muara Enim (92,91%), Mura (100%), Palembang (93,51%), Prabumulih (87,02%), dan L.Linggau (91,74. Sedangkan Kab/kota yang lainnya antara 57,0% (OKUT) sampai dengan 74,65%% (Ogan Ilir). f.

Persentase PUS Kelompok Pra S & KS I Pada Kelompok UPPKS Pra KS I yang menjadi peserta KB. Jumlah Kelompok UPPKS online yang tercatat dalam direktori databasis sampai dengan bulan Februari 2013 sebesar 1.469. Jumlah anggota kelompok


UPPKS sampai dengan bulan Februari 2013 sebanyak 18.073 dengan jumlah PUS sebanyak 15.587. Jumlah anggota UPPKS yang menjadi peserta KB sebesar 13.875 atau 89,02% dari PUS. Untuk PUS anggota UPPKS yang terdiri dari Keluarga Pra S dan KS I sebesar 12.647 dan yang menjadi peserta KB sebesar 11.410 atau 90,03% dari total jumlah keluarga Pra S/KS I. 3. PERSEDIAAN ALAT KONTRASEPSI Kondisi stok alat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota dan Provinsi pada akhir bulan Februari 2013 berdasarkan laporan Rek.Kab.F/V/KB yang masuk sbb : IUD : 12.478 each PIL : 1.868.177 cycle Kondom : 34.011 gross Suntikan : 568.618 vial Implant : 23.314 set Keterangan: Untuk IUD bulan ini sebesar 12.478 each masih mencukupi penggunaan alkon IUD untuk pemakaian perbulan 765, sedangkan kemampuan ketersediaan alkon 16,3 bulan. Pil sebesar 1.868.177 cycle, pemakaian rata–rata per bulan 95.497 kemampuan kesediaan alkon 19,6 bulan. Kondom sebesar 405.347 lusin, kebutuhan penggunaan kondom rata–rata per bulan 17.249 atau kemampuan 23,5 bulan. Suntikan sebesar 568.618 vial, kebutuhan penggunaan suntikan rata– rata per bulan masih mencukupi sebesar 126.501 sedangkan kemampuan ketersediaan alkon suntikan selama 4,5 bulan. Implant sebesar 23.314 set, kebutuhan penggunaan implant rata–rata perbulan sebesar 2.920 atau ketersedian/kemampuan alkon implant sebesar 8,0 bulan


KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Maret 2013 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

Recommend Documents