KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Pencapaian Pelaksanaan Program dan Anggaran sampai dengan bulan Juli tahun 2012 telah selesai dilaksanakan. Laporan ini disusun untuk melihat tingkat pencapaian program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sampai dengan bulan Juli 2012 dengan menggunakan data rutin Rek.Kab.F/I/dal/10, Rek.Kab.F/II/KB/II, dan dari komponen terkait (Bidang KB/KR, Bidang KS/PK, Sekretariat, dan Bidang Latbang) yang mampu untuk menyiapkan data pendukung laporan kami selama satu bulan ini. Analisis dan evaluasi data dan keadaan lapangan adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk melihat upaya yang telah dilakukan pada pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang telah direncanakan. Selain itu analisis dan evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja SKPD-KB Kabupaten dan Kota berdasarkan Kontrak Kinerja Program (KKP) 2012 yang telah disepakati. Laporan ini dimaksudkan juga sebagai informasi bagi semua pengelola program Kependudukan dan KB Nasional di tingkat provinsi dan acuan untuk menentukan kebijakan program yang akan dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Akhirnya pada kesempatan ini kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan ikut membantu dalam penyelesaian laporan ini.
Palembang, 15 Agustus 2012 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi,
Minarti, SE NIP. 19670203 199103 2 002
BAB I PENDAHULUAN Situasi dan kondisi kependudukan yang ada merupakan suatu permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama, lebih sungguhsungguh, dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, adalah dengan pengendalian jumlah penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Program KKB mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang sejahtera lahir dan batin. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Sebagai salah satu program pembangunan nasional, Program KKB yang telah dilaksanakan selama empat dasawarsa telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya angka kelahiran total, dari 5,6 per wanita usia subur pada awal 70-an menjadi 2.3 pada tahun 2007. Pada kurun waktu tersebut, Program KB juga telah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang cukup penting, sehingga dalam pelaksanaannya program KB bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja tapi juga telah menjadi tanggung jawab masyarakat. Dalam rangka mencapai visi penduduk tumbuh seimbang 2015 berbagai upaya terus dilakukan pemerintah (BKKBN). Usaha menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui penyebarluasan dan penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana.Sementara itu, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat/keluarga tentang keluarga berencana,promosi program KB (KIEKB) gencar dilakukan melalui berbagai media.Termasuk juga adalah kegiatankegiatan yang dapat mendorong masyarakat/keluarga untuk melaksanakan atau mempraktekkannorma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
Upaya lain yang dilakukan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pencapaian program KBnasional adalah dengan membangun kesepakatan antara Kepala BKKBN Provinsi dan Kepala BKKBN Pusat dalam bentuk Kontrak Kinerja pencapaian beberapa indikator program yang harus dicapai oleh BKKBN Provinsi. Untuk tahun 2012, sasaran kontrak kinerja provinsi (KKP) adalah seperti terlihat dalam Tabel 1. Untuk memonitor perkembangan pelaksanaan program di lapangan dan pencapaian KKP, telah diterapkan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKB yang secara berkala setiap bulan mampu mengumpulkan data dan informasi operasional dari tingkat di lini lapangan yang paling bawah.Dengan telah berlalunya bulan Juli 2012, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk melihat sejauh mana upaya dan hasil pencapaian pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah dilakukan dibandingkan dengan kebijakan, sasaran, dan program/kegiatan yang telah direncanakan.Dari 18 indikator KKP, tidak semua indikator dianalisis dan evaluasi setiap bulan.IndikatorJumlah Kelompok BKB Paripurna, Jumlah Kelompok BKR Paripurna, Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota, dan Peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi Diklat, dilakukan setiap triwulan. Indikator Barang Milik Negara masuk dalam SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN tepat waktu dan sesuai dengan SAP dilakukan setiap semester.
Tabel 1 Sasaran KKP Tahun 2012 NO 1.
INDIKATOR Jumlah Seluruh Peserta KB Baru
2.
Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KSI
195.599
3.
Jumlah Peserta KB Aktif
925.000
4.
Jumlah Peserta KB Baru MKJP: - IUD - MOW - IMPLANT - MOP
63.520 10.910 2.140 49.470 1.000
5.
Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP + Kondom) - KONDOM
51.010 50.010
6.
Jumlah Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
98.628
7.
Jumlah Kelompok BKB Paripurna
8.
Jumlah Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
9.
Jumlah Kelompok BKR Paripurna
199
10.
Jumlah Kelompok PIK Remaja: - Tahap Tumbuh - Tahap Tegak - Tahap Tegar
516 375 84 57
11.
Jumlah Kelompok BKL
2.165
12.
Jumlah Keluarga yang memiliki Lansia Aktif BKL
58.819
13.
Jumlah Kelompok UPPKS
1.425
14.
Persentase PUS Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) Anggota Kelompok UPPKS yang Menjadi Peserta KB
90,0
15.
Persentase Barang Milik Negara (BMN) masuk dalam SIMAK –BMN
100
16.
Persentase Laporan Keuangan dan BMN tepat waktu dan sesuai dengan SAP
100
17.
Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota per Triwulan
13
18.
Persentase peserta komputerisasi Diklat
pelatihan
SASARAN 405.920
306
yang
tercatat
89.835
dalam
sistem
100
BAB II LAPORAN PENGENDALIAN PROGRAM KB NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JULI 2012 A.
CAKUPAN LAPORAN Memasuki bulan ke enam yaitu bulan Juli 2012 laporan rekapitulasi pelayanan kontrasepsi (Rek. F/II/KB/11) dan Pengendalian Lapangan (F/I/Kab-DAL/10 sebagai bahan monitoring dari hasil kegiatan di Kabupaten/ Kota yang masuk sebanyak 15 Kab/Kota atau 100% dari 15 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Lebih rinci dapat dilihat jumlah sarana pelayanan, petugas lapangan, IMP dan Kelompok Kegiatan (Poktan) yang dilaporkan kegiatan sebagai berikut: 1. Laporan yang masuk dari Kecamatan sebanyak 223 atau 99,55 % dari 224
Kecamatan yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata seluruh Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali kota L. Linggau (88,89%).
2. Laporan yang masuk dari Desa/Kelurahan sebanyak 3.208 atau 99,32% dari
3.230 Desa/Kelurahan yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata seluruh Kab/Kota melapor 100%, kecuali Kab. Muba (99,58%), Muara Enim (99,69%) dan Banyuasin (93,83%).
3. Jumlah PPKBD yang melapor sebanyak 3.177 atau 99,91% dari 3.180 PPKBD
yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab. Muba (99,58%), Muara Enim (99,69%), dan L.Linggau (98,61%).
4. Jumlah Sub.PPKBD yang dilaporkan sebanyak 13.739 atau 98,75% dari 13.913
Sub PPKBD yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, rata – rata Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab.Muba (96,13%), Muara Enim (98,23%), Mura (89,42%), Banyuasin (98,54%), dan L.Linggau (99,43%).
5. Jumlah Klinik KB Pemerintah secara keseluruhan yang melapor sebanyak 937
atau 98,84% dari 948 klinik yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, rata-rata Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab. OKI (98,26%), Mura (95,51%), Banyuasin (96,77%), dan L.Linggau (95,65%).
6. Jumlah klinik KB Swasta secara keseluruhan yang melapor sebanyak 329 atau
99,10% dari 322 klinik yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata Kab/Kota melapor 100%, kecuali Kabupaten OKI (90,91%), dan Banyuasin (0,0%).
7. Laporan yang masuk dari Dokter Praktek Swasta (DPS) sebanyak 368 atau
85,38% dari 432 DPS yang ada. Apa bila dilihat laporan yang masuk rata-rata 100% kecuali Kab. Muba (97,92%), OKI (87,50%), OKU (97,67%), Banyuasin (67,74%), Prabumulih (0,0%), Pagar Alam (33,33%), L.Linggau (29,17%), Ogan Ilir (37,50%) dan OKUT (93,33%).
8. Laporan yang masuk dari Bidan Praktek Swasta (BPS) sebanyak 2.556 atau
92,81% dari 2.754 BPS yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk, hanya terdapat 5 (lima) Kab/Kota yang melapor dengan cakupan 100% yaitu Muara Enim, Lahat, Mura, Palembang, dan OKU Selatan. Sedangkan 10 (sepuluh) Kab/Kota lainnya bervareasi antara 30,00% (Kota Prabumulih) sampai dengan 98,62% (OKU). Sedangkan Kab. Empat Lawang tidak memiliki Bidan Praktik Swasta.
9. Jumlah kelompok BKB yang dilaporkan sebanyak 2.346 atau 95,44% dari 2.458
kelompok BKB yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata-ratatelah mencapai 100% kecuali, Kab/kota Muba (96,00%), Banyuasin (95,59%), L.Linggau (82,26%), Ogan Ilir (93,39%), dan Empat Lawang (55,13%).
10. Jumlah BKR yang melapor sebanyak 2.079 atau 94,97% dari 2.189 kelompok
BKR yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata-rata Kab/Kota telah
melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab/Kota Muba (95,87%), Muara Enim (96,36%), L.Linggau (82,26%), Ogan Ilir (90,22%), dan Empat Lawang (55,13%). 11. Jumlah BKL yang dilaporkan sebanyak 1.978 atau 94,64% dari 2.090 kelompok
BKL yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, Kab/Kota telah m elapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab/Kota Muba (95,87%), L.Linggau (93,10%), Ogan Ilir (90,11%) dan Kab. Empat Lawang (48,08%).
12. Jumlah kelompok UPPKS yang dilaporkan sebanyak 2.202 atau 95.28% dari
2.311 kelompok UPPKS yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab/Kota Kab. M. Enim (95,95%), Kota L. Linggau (84,16%), dan Kab. Empat Lawang (54,55%).
B.
PENCAPAIAN PROGRAM 1. PROGRAM KELUARGA BERENCANA. a. Peserta KB Baru. Pencapaian PB (Peserta KB Baru) sampai dengan bulan Juli 2012 pada tingkat Provinsi sebanyak 289.101 peserta atau 71,22% dari KKP yang tercantum pada kontrak kerja Kepala BKKBN Prop. Sumsel dan Kepala BKKBN Pusat terdiri dari KKP Tahun 2012 sebesar 405.920 peserta. Apabila dilihat pada tingkat Kab/Kota, ada 8 (delapan) Kab/ Kota yang pencapaiannya diatas rata- rata provinsi yaitu, Kab. Musi Banyuasin (76,51%), Muara Enim (73,96%), Palembang (72,26%), Banyuasin (75,83%), Ogan Ilir (76,14%), OKU Selatan (71,26%) dan OKU Timur (79,69%) dan Empat Lawang (86,41%) . Sedangkan 7 (tujuh) Kab/Kota lainnya pencapaian masih dibawah rata-rata Provinsi yaitu antara 46,25% (L.Linggau) sampai dengan 69,52% (Lahat).
b. Peserta KB Baru menurut alat Kontrasepsi. Dari pencapaian PB sebanyak 289.101 atau 60,34% dari KKP 405.920 apabila dilihat menurut metode kontrasepsi per KKP masing – masing kontrasepsi sebagai mana yang tercantum pada kontrak kerja Kepala BKKBN Provinsi Sumsel adalah sebagai berikut : -
IUD MOP MOW Implant Suntikan PIL Kondom
: 7.414 atau : 453 atau : 1.423 atau : 26.538 atau : 132.181 atau : 92.007 atau : 29.085 atau
67,96% 45,30% 66,50% 53,64% 97,77% 58,53% 58,16%
dr KKP 10.910 dr KKP 1.000 dr KKP 2.140 dr KKP 49.470 dr KKP 135.200 dr KKP 157.190 dr KKP 50.010
Angka pencapaian tertinggi terdapat pada kontrasepsi suntikan yaitu sebesar 132.181 peserta atau 45,72% dari total PB, tertinggi kedua terdapat pada kontrasepsi PIL sebesar 92.007 peserta atau 31,83% dari keseluruhan. Pencapaian PB per mix lainnya masih relatif rendah yaitu pencapain PB: -
Kondom sebesar 29.085 peserta atau 10,05% dari total PB Implant sebesar 26.538 peserta atau 9,18% dari total PB MOW sebesar 1.423 peserta atau 0,49% dari total PB. MOP sebesar 453 peserta atau 0,16% dari total PB. IUD sebesar 7.414 peserta atau 2,56 % dari total PB.
c. Peserta KB Baru Pria. Pencapain peserta KB Baru Pria sampai dengan bulan Juli 2012 sebesar 29.538 peserta atau 57,91% dari KKP sebesar 51.010 dengan rincian MOP sebesar 453 peserta atau 0,89% dari KKP, dan Kondom sebesar 29.085 peserta atau 57,02% dari KKP. Apabila dilihat peserta KB Baru Pria kabupaten/kota dengan pencapaian diatas rata-rata provinsi (57,91%) terdapat 7 (tujuh) Kab/kota yaitu Kab. Musi Banyuasin (65,91%), OKI (58,48%), Muara Enim (62,34%), Lahat (71,09%), Palembang (63,69%), Banyuasin (62,17%), dan Empat Lawang (110,20%). Sedangkan kab/kota yang lainnya masih dibawah pencapaian provinsi yaitu
antara 21,50% (Kota Prabumulih) sampai dengan 57,70% (OKU Timur). Jika diperhatikan untuk partisipasi pria dalam ber KB relatif masih rendah, meskipun beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan bahkan pencapaiannya melampaui pencapaian rata-rata provinsi. Meskipun demikian tetap perlu adanya kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas melalui KIE, Konseling dan pelayanan KB yang mengarah pada peningkatan partisipasi KB pria. d. PB menurut sarana pelayanan. Berdasarkan laporan yang masuk Bulan Juli 2012 jumlah PB yang dilayani melalui jalur Pemerintah (Klinik KB Pemerintah), pada tingkat Provinsi sebesar 28.665 peserta atau 64,89% dari total Peserta KB Baru (44.176). Jika dilihat per Kab/Kota yang tertinggi ada di Kab. Musi Rawas (87,82%) dan yang terendah adalah Kab. OKU (39,10%). Sedangkan jumlah PB yang dilayani jalur swasta (Klinik KB Swasta, DPS dan BPS) pada tingkat Provinsi sebesar 15.511 peserta atau 35,11%. Jika dilihat per Kab/Kota p encapaian yang tertinggi ada di Kab. OKU (60,90%) dan yang terendah adalah Kab. Musi Rawas (12,18%). e. Peserta KB Aktif. Secara Provinsi pembinaan peserta KB aktif pada bulan Juli 2012 mencapai 1.273.853 peserta atau 77,68% dari total jumlah pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 1.639.859. Secara provinsi jika dilihat per mix kontrasepsi maka proporsi terbesar pada penggunaan suntikan 525.869 atau 41,28% dari total PA, disusul kemudian dengan penggunaan PIL 341.870 atau 26,84%, sedangkan yang lainnya yaitu IUD sebesar 58.021 atau 4,55%, Implant 228.134 atau 17.91%, MOP sebesar 5.359 atau 0,42%, MOW sebesar 41.657 atau 3,27% dan Kondom sebesar 72.943 atau 5,73%. Penggunaan alkon Pil dan Suntik masih tinggi, meskipun berangsur-angsur pengguna alkon yang lainnya khususnya MKJP sudah diminati oleh masyarakat misalnya Implant. Pembinaan peserta KB Aktif secara Kab/Kota bervariasi berkisar antara 67,13% (OKU Timur) sampai dengan 83,82% (Lahat).
f.
Pembinaan KB Aktif Pria. Pembinaan peserta KB Aktif Pria (Kondom+MOP) pada bulan Juli 2012 mencapai 78.298 atau 6,15% dari total PA sebesar 1.273.853 dengan rincian MOP sebesar 5.359 atau 0,42 % dari total PA, dan Kondom sebesar 72.943 atau 5,73% dari total PA. Jika diperhatikan kondisi partisipasi pria dalam ber KB masih rendah, meskipun beberapa Kab/kota mengalami peningkatan capaian lebih tinggi dari pencapaian Provinsi, namun tetap perlu adanya kegiatan peningkatan KIE, konseling dan pelayanan KB yang mengarah pada peningkatan partisipasi KB pria.
g. UNMETNEED. Jumlah PUS yang tergolong unmetneed ( PUS IAT dan PUS TIAL) berdasarkan laporan Rek.Kab F/I/Dal/10 pada bulan Juli 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 192.459 atau 11,74% dari total PUS sebesar 1.639.859. Di tingkat Kab/Kota jumlah unmetneed bervariasi, tertinggi terdapat di Kab. OKU Selatan sebesar 15,57% (10.519) dan yang terendah ada di Kota. Lubuk Linggau sebesar 7,50% (2.941). h. Komplikasi Berat, Kegagalan dan Pencabutan Implant. Kegiatan pelayanan kasus komplikasi terhadap peserta KB dikategorikan ke dalam dua macam yaitu Komplikasi Berat dan Kegagalan. Komplikasi Berat pemakaian kontrasepsi dapat dipakai sebagai tolok ukur kualitas pelayanan KB dilapangan. Ada asumsi bila kualitas pelayanan semakin baik diharapkan akan semakin kecil komplikasi yang dialami demikian pula sebaliknya. Pada tingkat Provinsi untuk bulan Juli 2012 terdapat 2 (dua) kasus komplikasi berat, yaitu IUD 1 (satu) kasus dan Implant 4 (empat) kasus yaitu 1 (satu) kasus di kab. Muara Enim dan 3 (tiga) kasus. Sedangkan untuk kegagalan untuk bulan Juli tidak terjadi kegagalan. Jumlah pencabutan Implant sampai dengan bulan Juli 2012 sebanyak 20.745 atau 54,11% dari total perkiraan pencabutan implant (38.341) yang akan dicabut tahun ini.
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA a. Perkembangan jumlah kelompok. Jumlah kelompok UPPKS di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juli 2012 tercatat sebanyak 1.366 kelompok UPPKS. Keadaan kelompok UPPKS ini jika dilihat perbandingannya dengan jumlah desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (3.230) sebanyak 0,72 berarti setiap satu desa terdapat 1–2 kelompok UPPKS. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian di tingkat Provinsi belum melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang KB/KS yang telah ditetapkan karena didalam SPM diharapkan minimal 78% dari desa yang mempunyai kelompok UPPKS. Jika dilihat Kab/Kota rata – rata semua desa di Kab/Kota sudah mempunyai kelompok UPPKS kecuali, Kab. Muba, Lahat, OKU, Mura, Banyuasin, OKU Selatan, dan Muara Enim, yang belum semua desanya mempunyai kelompok UPPKS. b. Jumlah Anggota UPPKS yang Berusaha. Pada tabel 16, menunjukkan bahwa persentase jumlah anggota UPPKS yang berusaha pada bulan Juli 2012. Di tingkat Provinsi jumlah anggota UPPKS yang berusaha sebanyak 22.383 anggota atau 51,19% dari jumlah anggota kelompok UPPKS sebesar 43.724. Anggota keluarga yang berada pada tahapan pra sejahtera dan sejahtera I sebesar 18.803 peserta. Apabila dilihat dari tingkat Kab/Kota pencapaian diatas rata – rata Provinsi (84,01%) terdapat 9 (sembilan) Kab/kota yaitu Kab. Muba (93,33%), OKI (84,99%), M. Enim (86,98%), Lahat (84,50%), Palembang (89,81%), Banyuasin (88,04%), Prabumulih (85,37%), Pagar Alam (89,36%), 5OKU Timur (98,,4%). Sedangkan kab/kota lainnya masih berada di bawah rata-rata provinsi yaitu antara 68,82% (OKU) sampai dengan 83,57% (Ogan Ilir). c. Jumlah Anggota UPPKS yang menggunakan Bantuan Modal. Sampai dengan bulan Juli 2011 jumlah anggota UPPKS yang menggunakan bantuan modal dari berbagai sumber sebanyak 30.231 keluarga atau 69,14% dari seluruh jumlah anggota kelompok UPPKS sebesar 42.724. Dari jumlah anggota kelompok UPPKS tersebut terdapat 25.373 anggota (83,93%) adalah anggota kelompok yang barada pada tahapan Pra Sejahtera dan Sejahtera I.
d. BKB, BKR dan BKL Sampai dengan bulan Juli 2012 jumlah kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL) di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut, BKB sebesar 2.458 dan yang dilaporkan sebanyak 2.346 atau 95,44%, BKR sebanyak 2.189 kelompok yang dilaporkan sebanyak 2.079 atau 94,97% dan BKL sebanyak 2.090 yang dilaporkan sebanyak 1.978 kelompok atau 94,64% ( lih. Lamp. Tabel 3). Jika dibandingkan dengan jumlah Desa yang ada terlihat bahwa jumlah kelompok BKB dengan jumlah Desa sebesar 0,76 atau 76%, rata – rata jumlah kelompok BKR dengan jumlah Desa 0,67 atau 67%, rata – rata kelompok BKL dan jumlah Desa sebesar 0,60 atau 60%. Berdasarkan data tersebut dapat disampaikan bahwa SPM (Standar Pelayanan Minimal) Desa di Provinsi Sumatera Selatan sudah tercapai seluruhnya, karena SPM–SPM tersebut ditetapkan berdasarkan persentase masing – masing kelompok dengan ketentuan, jumlah kelompok terhadap jumlah desa sebesar 80% untuk kelompok BKB, 66% untuk kelompok BKR dan 60% untuk kelompok BKL. Di tingkat Kab/Kota untuk kelompok BKB sudah seluruh desa mempunyai kelompok BKB, kecuali Kab. Musirawas, OKU, Banyuasin. Demikian juga untuk kelompok BKR sudah semua desa di Kabupaten mempunyai kelompok BKR, kecuali Kab.OKU, Muara Enim, dan Banyuasin. Sedangkan untuk kelompok BKL belum semua desa di Kabupaten telah memiliki kelompok BKL, kecuali Kab.Empat Lawang. e. Jumlah Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Tribina Hadir Dalam Pertemuan Penyuluhan. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB s.d. bulan Juli 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 130.908 keluarga dan yang hadir pada pertemuan penyuluhan kelompok BKB sebesar 105.841 anggota atau 80,85%. Dengan demikian anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 25.067 atau 19,15%. Apabila dilihat Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata– rata Provinsi (76,90%) terdapat 9 (sembilan) kab/kota yaitu, Kab. OKU (84,75%), Mura (100%), Palembang (98,13%), Banyuasin (85,01%), Prabumulih (89,48%),
Pagar Alam (98,23%), L.Linggau (82,93%),Ogan Ilir (81,80%), dan OKU Timur (99,76%), sedangkan kab/kota yang lainnya antara 63,20% (Empat Lawang) sampai dengan 79,73% (Muba). Jumlah keluarga yang mejadi anggota kelompok BKR s.d bulan Juli 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 94.061 keluarga, dan yang hadir pada pertemuan kelompok BKR sebanyak 78.233 anggota atau 83,17%. Dengan demikian anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 15.828 atau 16,83%. Apabila dilihat di tingkat Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKR hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata – rata provinsi (83,17%) terdapat 6 (enam) yaitu Kab. OKU (120,20%), M.Enim (85,43%), Mura (100%), Palembang (96,77%), Pagar Alam (95,54%), dann OKU Timur (99,87%), sedangkan Kab/kota yang lainnya antara 61,87% (Empat Lawang) sampai dengan 82,51% (Prabumulih). Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL s.d. bulan Juli 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 65.734 keluarga dan hadir dalam pertemuan penyuluhan kelompok BKL sebanyak 5.2810 anggota atau 80,34%. Dengan demikian jumlah anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 12.924 anggota atau 19,66%. Apa bila dilihat di tingkat Kab/Kota rata-rata seluruh Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata – rata Provinsi (80,34%) terdapat 6 (enam) Kab/kota yaitu Kab. Mura (100%), Palembang (93,04%), Prabumulih (86,51%), L.Linggau (91,15%), Ogan Ilir (85,89%), dan OKU Timur (99,97%). Sedangkan Kab/kota yang lainnya antara 55,11% (Lahat) sampai dengan 79,86 (Muba). f.
Persentase PUS Kelompok Pra S & KS I Pada Kelompok UPPKS Pra KS I yang menjadi peserta KB. Jumlah Kelompok UPPKS online yang tercatat dalam direktori databasis sampai dengan bulan Juli 2012 sebesar 1.366. Jumlah anggota kelompok UPPKS sampai dengan bulan Juli 2012 sebanyak 17.012 dengan jumlah PUS 14.595. Jumlah anggota UPPKS yang menjadi peserta KB sebesar 12.937 atau 88,64% dari PUS. Untuk PUS anggota UPPKS yang terdiri dari Keluarga Pra S dan KS I sebesar 11.842 dan yang menjadi peserta KB sebesar 10.649 (89,9%).
3. PERSEDIAAN ALAT KONTRASEPSI Kondisi stok alat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota dan Provinsi pada akhir bulan Juli 2012 berdasarkan laporan Rek.Kab.F/V/KB yang masuk sbb : IUD : 12.471 each PIL : 1.840.823 cycle Kondom : 44.125 gross Suntikan : 1.001.357 vial Implant : 57.887 set Keterangan: Untuk IUD bulan ini sebesar 12.471 each masih mencukupi penggunaan alkon IUD untuk pemakaian perbulan 765, sedangkan kemampuan ketersediaan alkon 16,3 bulan. Pil sebesar 1.840823 cycle, pemakaian rata–rata per bulan 1.186.223 kemampuan kesediaan alkon 6,7 bulan. Kondom sebesar 44.125 gross, kebutuhan penggunaan kondom rata–rata per bulan 17.249 atau kemampuan 2,6 bulan. Suntikan sebesar 1.001.357 vial, kebutuhan penggunaan suntikan rata– rata per bulan masih mencukupi sebesar 275.665 sedangkan kemampuan ketersediaan alkon suntikan selama 7,9 bulan. Implant sebesar 57.887 set, kebutuhan penggunaan implant rata–rata perbulan sebesar 2.920 atau ketersedian/kemampuan alkon implant sebesar 19,8 bulan
