KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Desember 2012 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Pencapaian Pelaksanaan Program dan Anggaran sampai dengan bulan November tahun 2012 telah selesai dilaksanakan. Laporan ini disusun untuk melihat tingkat pencapaian program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sampai dengan bulan November 2012 dengan menggunakan data rutin Rek.Kab.F/I/dal/10, Rek.Kab.F/II/KB/II, dan dari komponen terkait (Bidang KB/KR, Bidang KS/PK, Sekretariat, dan Bidang Latbang) yang mampu untuk menyiapkan data pendukung laporan kami selama satu bulan ini. Analisis dan evaluasi data dan keadaan lapangan adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk melihat upaya yang telah dilakukan pada pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang telah direncanakan. Selain itu analisis dan evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja SKPD-KB Kabupaten dan Kota berdasarkan Kontrak Kinerja Program (KKP) 2012 yang telah disepakati. Laporan ini dimaksudkan juga sebagai informasi bagi semua pengelola program Kependudukan dan KB Nasional di tingkat provinsi dan acuan untuk menentukan kebijakan program yang akan dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Akhirnya pada kesempatan ini kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan ikut membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Palembang, 15 Desember 2012 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi,

Minarti, SE NIP. 19670203 199103 2 002

Narasi Radalgram Data s.d. November 2012

BAB I PENDAHULUAN Situasi dan kondisi kependudukan yang ada merupakan suatu permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama, lebih sungguhsungguh, dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, adalah dengan pengendalian jumlah penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Program KKB mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang sejahtera lahir dan batin. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Sebagai salah satu program pembangunan nasional, Program KKB yang telah dilaksanakan selama empat dasawarsa telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya angka kelahiran total, dari 5,6 per wanita usia subur pada awal 70-an menjadi 2,3 pada tahun 2007. Pada kurun waktu tersebut, Program KB juga telah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang cukup penting, sehingga dalam pelaksanaannya program KB bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja tapi juga telah menjadi tanggung jawab masyarakat. Dalam rangka mencapai visi penduduk tumbuh seimbang 2015 berbagai upaya terus dilakukan pemerintah (BKKBN). Usaha menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui penyebarluasan dan penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana.Sementara itu, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat/keluarga tentang keluarga berencana,promosi program KB (KIEKB) gencar dilakukan melalui berbagai media.Termasuk juga adalah kegiatankegiatan yang dapat mendorong masyarakat/keluarga untuk melaksanakan atau mempraktekkannorma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Narasi Radalgram Data s.d. November 2012

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pencapaian program KBnasional adalah dengan membangun kesepakatan antara Kepala BKKBN Provinsi dan Kepala BKKBN Pusat dalam bentuk Kontrak Kinerja pencapaian beberapa indikator program yang harus dicapai oleh BKKBN Provinsi. Untuk tahun 2012, sasaran kontrak kinerja provinsi (KKP) adalah seperti terlihat dalam Tabel 1. Untuk memonitor perkembangan pelaksanaan program di lapangan dan pencapaian KKP, telah diterapkan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKB yang secara berkala setiap bulan mampu mengumpulkan data dan informasi operasional dari tingkat di lini lapangan yang paling bawah.Dengan telah berlalunya bulan November 2012, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk melihat sejauh mana upaya dan hasil pencapaian pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah dilakukan dibandingkan dengan kebijakan, sasaran, dan program/kegiatan yang telah direncanakan.Dari 18 indikator KKP, tidak semua indikator dianalisis dan evaluasi setiap bulan.IndikatorJumlah Kelompok BKB Paripurna, Jumlah Kelompok BKR Paripurna, Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota, dan Peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi Diklat, dilakukan setiap triwulan. Indikator Barang Milik Negara masuk dalam SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN tepat waktu dan sesuai dengan SAP dilakukan setiap semester.


Tabel 1 Sasaran KKP Tahun 2012 NO 1.

INDIKATOR Jumlah Seluruh Peserta KB Baru

2.

Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KSI

195.599

3.

Jumlah Peserta KB Aktif

925.000

4.

Jumlah Peserta KB Baru MKJP: - IUD - MOW - IMPLANT - MOP

63.520 10.910 2.140 49.470 1.000

5.

Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP + Kondom) - KONDOM

51.010 50.010

6.

Jumlah Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB

98.628

7.

Jumlah Kelompok BKB Paripurna

8.

Jumlah Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR

9.

Jumlah Kelompok BKR Paripurna

199

10.

Jumlah Kelompok PIK Remaja: - Tahap Tumbuh - Tahap Tegak - Tahap Tegar

516 375 84 57

11.

Jumlah Kelompok BKL

2.165

12.

Jumlah Keluarga yang memiliki Lansia Aktif BKL

58.819

13.

Jumlah Kelompok UPPKS

1.425

14.

Persentase PUS Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) Anggota Kelompok UPPKS yang Menjadi Peserta KB

90,0

15.

Persentase Barang Milik Negara (BMN) masuk dalam SIMAK –BMN

100

16.

Persentase Laporan Keuangan dan BMN tepat waktu dan sesuai dengan SAP

100

17.

Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota per Triwulan

13

18.

Persentase peserta komputerisasi Diklat


pelatihan

SASARAN 405.920

306

yang

tercatat

89.835

dalam

sistem

100

BAB II LAPORAN PENGENDALIAN PROGRAM KB NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN NOVEMBER 2012 A.

CAKUPAN LAPORAN Memasuki bulan ke enam yaitu bulan November 2012 laporan rekapitulasi pelayanan kontrasepsi (Rek. F/II/KB/11) dan Pengendalian Lapangan (F/I/KabDAL/10 sebagai bahan monitoring dari hasil kegiatan di Kabupaten/ Kota yang masuk sebanyak 15 Kab/Kota atau 100% dari 15 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Lebih rinci dapat dilihat jumlah sarana pelayanan, petugas lapangan, IMP dan Kelompok Kegiatan (Poktan) yang dilaporkan kegiatan sebagai berikut: 1. Laporan yang masuk dari Kecamatan sebanyak 223 atau 99,55 % dari 224

Kecamatan yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata seluruh Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali kota L. Linggau (88,89%).

2. Laporan yang masuk dari Desa/Kelurahan sebanyak 3.164 atau 97,99% dari

3.229 Desa/Kelurahan yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata seluruh Kab/Kota melapor 100%, kecuali Kab. Muba (99,15%), Banyuasin (93,83%), dan OKU Timur (85,67%).

3. Jumlah PPKBD yang melapor sebanyak 3.177 atau 99,91% dari 3.180 PPKBD

yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab. Muba (99,58%), Muara Enim (99,69%), dan L.Linggau (98,61%).


4. Jumlah Sub.PPKBD yang dilaporkan sebanyak 13.754 atau 98,75% dari 13.918

Sub PPKBD yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, rata – rata Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab.Muba (96,13%), Muara Enim (98,23%), Mura (89,42%), Banyuasin (97,08%), dan L.Linggau (99,43%).

5. Jumlah Klinik KB Pemerintah secara keseluruhan yang melapor sebanyak 936

atau 98,53% dari 950 klinik yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, rata-rata Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab. OKI (98,26%), Mura (95,51%), Banyuasin (96,77%), Prabumulih (93,94%), dan L.Linggau (95,65%).

6. Jumlah klinik KB Swasta secara keseluruhan yang melapor sebanyak 336 atau

99,41% dari 336 klinik yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata Kab/Kota melapor 100%, kecuali Kabupaten OKI (90,91%), sedangkan OKU Timur tidak memiliki Klinik KB Swasta.

7. Laporan yang masuk dari Dokter Praktek Swasta (DPS) sebanyak 347 atau

78,15% dari 444 DPS yang ada. Apa bila dilihat laporan yang masuk rata-rata 100% kecuali Kab. Muba (88,54%), OKI (93,75%), OKU (97,67%), Banyuasin (35,48%), Prabumulih (15,0%), Pagar Alam (33,33%), L.Linggau (8,33%), Ogan Ilir (40,0%),OKUT (66,67%), dan Empat Lawang (0,0%).

8. Laporan yang masuk dari Bidan Praktek Swasta (BPS) sebanyak 2.543 atau

92,98% dari 2.735 BPS yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk, hanya terdapat 5 (lima) Kab/Kota yang melapor dengan cakupan 100% yaitu Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Palembang, dan OKU Selatan. Sedangkan 10 (sepuluh) Kab/Kota lainnya bervareasi antara 31,03% (Kota L.Linggau) sampai dengan 98,62% (OKU). Sedangkan Kab. Empat Lawang tidak memiliki Bidan Praktik Swasta.

9. Jumlah kelompok BKB yang dilaporkan sebanyak 2.335 atau 91,61% dari 2.538

kelompok BKB yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata-rata telah mencapai 100% kecuali, Kab/kota Muara Enim (83,49%), L.Linggau (93,5%), Ogan Ilir (88,63%), OKU Timur (89,82%), dan Empat Lawang (25,64%). 10. Jumlah BKR yang melapor sebanyak 1.920 atau 90,35% dari 2.125 kelompok

BKR yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata-rata Kab/Kota telah


melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab/Kota Muara Enim (80,0%), Banyuasin (99,08%), L.Linggau (93,55%), Ogan Ilir (81,77%), OKU Timur (90.29%) dan Empat Lawang (23,72%). 11. Jumlah BKL yang dilaporkan sebanyak 2.144 atau 85,66% dari 2.503 kelompok

BKL yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab/Kota Muara Enim (62,86%), L.Linggau (91,38%), Ogan Ilir (82,0%), OKU Timur (79,21%), dan Empat Lawang (16,67%).

12. Jumlah kelompok UPPKS yang dilaporkan sebanyak 2.050 atau 78,32% dari

2.624 kelompok UPPKS yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab/Kota Kab. Muara Enim (56,33%), L.Linggau (96,04%), OKU Timur (25,86%), dan Empat Lawang (32,32%).

B.

PENCAPAIAN PROGRAM 1. PROGRAM KELUARGA BERENCANA. a. Peserta KB Baru. Pencapaian PB (Peserta KB Baru) sampai dengan bulan November 2012 pada tingkat Provinsi sebanyak 462.991 peserta atau 114,06% dari KKP yang tercantum pada kontrak kerja Kepala BKKBN Prop. Sumsel dan Kepala BKKBN Pusat terdiri dari KKP Tahun 2012 sebesar 405.920 peserta. Apabila dilihat pada tingkat Kab/Kota, ada 9 (Sembilan) Kab/ Kota yang pencapaiannya diatas rata- rata provinsi (114,06%) yaitu, Kab. Musi Banyuasin (118,06%), OKU (117,14%), Muara Enim (117,88%), Lahat (115,15%), Palembang (117,90%), Banyuasin (114,76%), Ogan Ilir (117,05%), OKU Timur (129,02%), dan Empat Lawang (132,79%). Sedangkan 6 (enam) Kab/Kota lainnya pencapaian masih dibawah rata-rata Provinsi yaitu antara 82,94% (L.Linggau) sampai dengan 112,28% (OKU Selatan).


b. Peserta KB Baru menurut alat Kontrasepsi. Dari pencapaian PB sebanyak 462.991 atau 114,06% dari KKP 405.920 apabila dilihat menurut metode kontrasepsi per KKP masing – masing kontrasepsi sebagai mana yang tercantum pada kontrak kerja Kepala BKKBN Provinsi Sumsel adalah sebagai berikut : -

IUD MOP MOW Implant Suntikan PIL Kondom

: 11.737 atau 107,58% dr KKP 10.910 : 826 atau 82,60% dr KKP 1.000 : 2.210 atau 103,27% dr KKP 2.140 : 46.379 atau 93,75% dr KKP 49.470 : 203.703 atau 150,67% dr KKP 135.200 : 149.459 atau 95,08% dr KKP 157.190 : 48.677 atau 97,33% dr KKP 50.010

Angka pencapaian tertinggi terdapat pada kontrasepsi suntikan yaitu sebesar 203.703 peserta atau 43,98% dari total PB, tertinggi kedua terdapat pada kontrasepsi PIL sebesar 149.459 peserta atau 32,28% dari keseluruhan. Pencapaian PB per mix lainnya masih relatif rendah yaitu pencapain PB: -

Kondom sebesar 48.667 peserta atau 10,47% dari total PB Implant sebesar 46.379 peserta atau 10,02% dari total PB MOW sebesar 2.210 peserta atau 0,46% dari total PB. MOP sebesar 826 peserta atau 0,18% dari total PB. IUD sebesar 10.731 peserta atau 2,32 % dari total PB.

c. Peserta KB Baru Pria. Pencapain peserta KB Baru Pria sampai dengan bulan November 2012 sebesar peserta atau 97,05% dari KKP sebesar 51.010 dengan rincian MOP sebesar 820 peserta atau 1,61% dari KKP, dan Kondom sebesar 48.677peserta atau 95,43% dari KKP. Apabila dilihat peserta KB Baru Pria kabupaten/kota dengan pencapaian diatas rata-rata provinsi (97,05%) terdapat 7 (tujuh) Kab/kota yaitu Kab. Musi Banyuasin (99,97%), OKI (102,63%), OKU (158,62%), Lahat (113,96%), OKU Selatan (99,95%), OKU Timur (101,75%), dan Empat Lawang (167,14%). Sedangkan kab/kota yang lainnya masih dibawah pencapaian provinsi yaitu Narasi Radalgram Data s.d. November 2012

antara 40,65% (Kota Prabumulih) sampai dengan 95,42% (Banyuasin). Jika diperhatikan untuk partisipasi pria dalam ber KB relatif masih rendah, meskipun beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan bahkan pencapaiannya melampaui pencapaian rata-rata provinsi. Meskipun demikian tetap perlu adanya kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas melalui KIE, Konseling dan pelayanan KB yang mengarah pada peningkatan partisipasi KB pria. d. PB menurut sarana pelayanan. Berdasarkan laporan yang masuk Bulan November 2012 jumlah PB yang dilayani melalui jalur Pemerintah (Klinik KB Pemerintah), pada tingkat Provinsi sebesar 29.100 peserta atau 67,47% dari total Peserta KB Baru (43.131). Jika dilihat per Kab/Kota yang tertinggi ada di Kota Prabumulih (87,92%) dan yang terendah adalah Kabupaten OKU (37,51%). Sedangkan jumlah PB yang dilayani jalur swasta (Klinik KB Swasta, DPS dan BPS) pada tingkat Provinsi sebesar 14.033 peserta atau 32,54%. Jika dilihat per Kab/Kota pencapaian yang tertinggi ada di Kab. OKU (62,49%) dan yang terendah adalah Kota Prabumulih (12,08%). e. Peserta KB Aktif. Secara Provinsi pembinaan peserta KB aktif pada bulan November 2012 mencapai 1.328.251 peserta atau 79,07% dari total jumlah pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 1.679.743. Secara provinsi jika dilihat per mix kontrasepsi maka proporsi terbesar pada penggunaan suntikan 543.024 atau 40,88% dari total PA, disusul kemudian dengan penggunaan PIL 358.156 atau 26,96%, sedangkan yang lainnya yaitu IUD sebesar 61.033 atau 4,59%, Implant 237.885 atau 17,91%, MOP sebesar 5.428 atau 0,41%, MOW sebesar 42.451 atau 3,19% dan Kondom sebesar 80.274 atau 6,04%. Penggunaan alkon Pil dan Suntik masih tinggi, meskipun berangsur-angsur pengguna alkon yang lainnya khususnya MKJP sudah diminati oleh masyarakat misalnya Implant. Pembinaan peserta KB Aktif secara Kab/Kota bervariasi berkisar antara 65,56% (OKU Timur) sampai dengan 86,90% (Lahat).


f.

Pembinaan KB Aktif Pria. Pembinaan peserta KB Aktif Pria (Kondom+MOP) pada bulan November 2012 mencapai 85.702 atau 6,45% dari total PA sebesar 1.328.251 dengan rincian MOP sebesar 5.428 atau 0,41 % dari total PA, dan Kondom sebesar 79.570 atau 6,04% dari total PA. Jika diperhatikan kondisi partisipasi pria dalam ber KB masih rendah, meskipun beberapa Kab/kota mengalami peningkatan capaian lebih tinggi dari pencapaian Provinsi, namun tetap perlu adanya kegiatan peningkatan KIE, konseling dan pelayanan KB yang mengarah pada peningkatan partisipasi KB pria.

g. UNMETNEED. Jumlah PUS yang tergolong unmetneed ( PUS IAT dan PUS TIAL) berdasarkan laporan Rek.Kab F/I/Dal/10 pada bulan November 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 192.924 atau 11,49% dari total PUS sebesar 1.679.743. Di tingkat Kab/Kota jumlah unmetneed bervariasi, tertinggi terdapat di Kota Ogan Ilir 15,75% (12.660) dan terendah Kota Lubuk Linggau 6,29% (2.492). h. Komplikasi Berat, Kegagalan dan Pencabutan Implant. Kegiatan pelayanan kasus komplikasi terhadap peserta KB dikategorikan ke dalam dua macam yaitu Komplikasi Berat dan Kegagalan. Komplikasi Berat pemakaian kontrasepsi dapat dipakai sebagai tolok ukur kualitas pelayanan KB dilapangan. Ada asumsi bila kualitas pelayanan semakin baik diharapkan akan semakin kecil komplikasi yang dialami demikian pula sebaliknya. Pada tingkat Provinsi untuk bulan November 2012 terdapat 1 (satu) kasus komplikasi berat, yaitu IUD 1 (satu) di Kota Pagar Alam. Sedangkan untuk bulan November 2012 tidak terdapat kegagalan. Jumlah pencabutan Implant sampai dengan bulan November 2012 sebanyak 34.150 atau 89,07 % dari total perkiraan pencabutan implant (38.341) yang akan dicabut tahun ini.


2. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA a. Perkembangan jumlah kelompok. Jumlah kelompok UPPKS di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan November 2012 tercatat sebanyak 2.299 kelompok UPPKS. Keadaan kelompok UPPKS ini jika dilihat perbandingannya dengan jumlah desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (3.230) sebanyak 0,72 berarti setiap satu desa terdapat 1–2 kelompok UPPKS. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian di tingkat Provinsi belum melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang KB/KS yang telah ditetapkan karena didalam SPM diharapkan minimal 78% dari desa yang mempunyai kelompok UPPKS. Jika dilihat Kab/Kota rata – rata semua desa di Kab/Kota sudah mempunyai kelompok UPPKS kecuali, Kab. Muba, Lahat, OKU, Mura, Banyuasin, OKU Selatan, dan Muara Enim, yang belum semua desanya mempunyai kelompok UPPKS. b. Jumlah Anggota UPPKS yang Berusaha. Pada tabel 16, menunjukkan bahwa persentase jumlah anggota UPPKS yang berusaha pada bulan November 2012. Di tingkat Provinsi jumlah anggota UPPKS yang berusaha sebanyak 22.456 anggota atau 52,15% dari jumlah anggota kelompok UPPKS sebesar 43.058 Anggota keluarga yang berada pada tahapan pra sejahtera dan sejahtera I sebesar 18.284 peserta. Apabila dilihat dari tingkat Kab/Kota pencapaian diatas rata – rata Provinsi (81,42%) terdapat 9 (sembilan) Kab/kota yaitu Kab. Muba (93,33%), OKI (84,99%), M. Enim (87,01%), Lahat (84,50%), Palembang (95,47%), Banyuasin (84,81%), Prabumulih (82,67%), Pagar Alam (89,36%), dan Ogan Ilir (82,35%). Sedangkan kab/kota lainnya masih berada di bawah rata-rata provinsi yaitu antara 51,11% (OKU Timur) sampai dengan 79,98% (OKU Selatan). c. Jumlah Anggota UPPKS yang menggunakan Bantuan Modal. Sampai dengan bulan November 2012 jumlah anggota UPPKS yang menggunakan bantuan modal dari berbagai sumber sebanyak 30.676 keluarga atau 71,24% dari seluruh jumlah anggota kelompok UPPKS sebesar 43.058. Dari jumlah anggota kelompok UPPKS tersebut terdapat 25.999 anggota


(84,75%) adalah anggota kelompok yang barada pada tahapan Pra Sejahtera dan Sejahtera I. d. BKB, BKR dan BKL Sampai dengan bulan November 2012 jumlah kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL) di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut, BKB sebesar 2.538 dan yang dilaporkan sebanyak 2.325 atau 91,61%, BKR sebanyak 2.125 kelompok yang dilaporkan sebanyak 1.920 atau 90,35%, dan BKL sebanyak 2.503 yang dilaporkan sebanyak 2.144 kelompok atau 85,66% ( lih. Lamp. Tabel 3). Jika dibandingkan dengan jumlah Desa yang ada terlihat bahwa jumlah kelompok BKB dengan jumlah Desa sebesar 0,76 atau 76%, rata – rata jumlah kelompok BKR dengan jumlah Desa 0,67 atau 67%, rata – rata kelompok BKL dan jumlah Desa sebesar 0,60 atau 60%. Berdasarkan data tersebut dapat disampaikan bahwa SPM (Standar Pelayanan Minimal) Desa di Provinsi Sumatera Selatan sudah tercapai seluruhnya, karena SPM–SPM tersebut ditetapkan berdasarkan persentase masing – masing kelompok dengan ketentuan, jumlah kelompok terhadap jumlah desa sebesar 80% untuk kelompok BKB, 66% untuk kelompok BKR dan 60% untuk kelompok BKL. Di tingkat Kab/Kota untuk kelompok BKB sudah seluruh desa mempunyai kelompok BKB, kecuali Kab. Musirawas, OKU, Banyuasin. Demikian juga untuk kelompok BKR sudah semua desa di Kabupaten mempunyai kelompok BKR, kecuali Kab. OKU, Muara Enim, dan Banyuasin. Sedangkan untuk kelompok BKL belum semua desa di Kabupaten telah memiliki kelompok BKL, kecuali Kab.Empat Lawang. e. Jumlah Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Tribina Hadir Dalam Pertemuan Penyuluhan. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB s.d. bulan November 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 133.170 keluarga dan yang hadir pada pertemuan penyuluhan kelompok BKB sebesar 112.334 anggota atau 83,73%. Dengan demikian anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 21.836 atau 16,27%.


Apabila dilihat Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata– rata Provinsi (83,70%) terdapat 7 (tujuh) kab/kota yaitu Kab. Mura (100%), Palembang (98,20%), Banyuasin (92,95%), Prabumulih (92,18%), Pagar Alam (98,49%), L.Linggau (86,28%), dan OKU Timur (99,55%). Sedangkan kab/kota yang lainnya antara 62,51% (Empat Lawang) sampai dengan 81,25% (OKI). Jumlah keluarga yang mejadi anggota kelompok BKR s.d bulan November 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 99.198 anggota, dan yang hadir pada pertemuan kelompok BKR sebanyak 83.720 anggota atau 84,40%. Dengan demikian anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 16.085 atau 15,60%. Apabila dilihat di tingkat Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKR hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata – rata provinsi (84,40%) terdapat 7 (tujuh) yaitu Kab. Musi Banyuasin (86,22%), M.Enim (85,22%), Mura (100%), Palembang (96,78%), Banyuasin (95,30%), Prabumulih (87,65%), Pagar Alam (96,32%), dan OKU Timur (98,79%), sedangkan Kab/kota yang lainnya antara 51,05% (Empat Lawang) sampai dengan 79,48% (Lahat). Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL s.d. bulan November 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 69.750 anggota dan hadir dalam pertemuan penyuluhan kelompok BKL sebanyak 58.127 anggota atau 83,34%. Dengan demikian jumlah anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 11.623 anggota atau 16,66%. Apa bila dilihat di tingkat Kab/Kota rata-rata seluruh Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata – rata Provinsi (83,34%) terdapat 8 (delapan) Kab/kota yaitu Kab. OKU (88,12%), Muara Enim (92,91%), Mura (100%), Palembang (93,51%), Banyuasin (94,33%), Prabumulih (86,15%), L.Linggau (91,59%), dan OKU Timur (98,59%). Sedangkan Kab/kota yang lainnya antara 60,57% (Lahat) sampai dengan 76,48% (OKU Selatan). f.

Persentase PUS Kelompok Pra S & KS I Pada Kelompok UPPKS Pra KS I yang menjadi peserta KB. Jumlah Kelompok UPPKS online yang tercatat dalam direktori databasis sampai dengan bulan November 2012 sebesar 1.469. Jumlah anggota


kelompok UPPKS sampai dengan bulan November 2012 sebanyak 18.073 dengan jumlah PUS sebanyak 15.587. Jumlah anggota UPPKS yang menjadi peserta KB sebesar 13.875 atau 89,02% dari PUS. Untuk PUS anggota UPPKS yang terdiri dari Keluarga Pra S dan KS I sebesar 12.647 dan yang menjadi peserta KB sebesar 11.410 atau 90,03% dari total jumlah keluarga Pra S/KS I. 3. PERSEDIAAN ALAT KONTRASEPSI Kondisi stok alat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota dan Provinsi pada akhir bulan November 2012 berdasarkan laporan Rek.Kab.F/V/KB yang masuk sbb : IUD : 9.553 each PIL : 1.255.153 cycle Kondom : 37.444 gross Suntikan : 742.481 vial Implant : 36.419 set Keterangan: Untuk IUD bulan ini sebesar 9.553 each masih mencukupi penggunaan alkon IUD untuk pemakaian perbulan 765, sedangkan kemampuan ketersediaan alkon 12,5 bulan. Pil sebesar 1.255.153 cycle, pemakaian rata–rata per bulan 1.186.223 kemampuan kesediaan alkon 4,6 bulan. Kondom sebesar 444.136 lusin, kebutuhan penggunaan kondom rata–rata per bulan 17.249 atau kemampuan 25,7 bulan. Suntikan sebesar 353.691 vial, kebutuhan penggunaan suntikan rata– rata per bulan masih mencukupi sebesar 275.665 sedangkan kemampuan ketersediaan alkon suntikan selama 5,9 bulan. Implant sebesar 36.419 set, kebutuhan penggunaan implant rata–rata perbulan sebesar 2.920 atau ketersedian/kemampuan alkon implant sebesar 12,5 bulan


KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Desember 2012 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

Recommend Documents