KATA PENGANTAR
Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia, hidayah dan inayah-Nya sehingga Buku Tanya Jawab Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dapat disusun. Buku Tanya jawab ini disusun dari topik konsultasi pilihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam penyusunan buku ini kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan di sana-sini, baik dari sisi materi yang dipilih, maupun tampilan fisik termasuk lay out. Hal ini terjadi karena keterbatasan yang kami miliki. Dengan demikian kritik, saran dan masukan yang berharga, demi kesempurnaan tulisan di masa yang akan datang sangat kami harapkan. Akhir kata, semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua, terutama stakeholder pengadaan barang/jasa pemerintah.
Jakarta,
Desember 2014
Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wil I
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I PEMAKETAN 1. Pemaketan pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Contoh-contoh pemaketan 3. Kegiatan: pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang kesehatan 4. Menyatukan paket 5. Dapatkah pemaketan pekerjaan yang nilainya untuk pelelangan diubah menjadi pengadaan langsung 6. Pemaketan untuk pekerjaan di beberapa desa 7. Pemaketan dan klasifikasi bidang 8. Pemecahan paket pengadaan tidak selalu dilarang 9. Pemaketan pengadaan rumah layak huni 10. Pengadaan dengan pengadaan langsung atau dilakukan dengan pelelangan? 11. Pemaketan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi 12. Pemaketan pekerjaan konstruksi untuk satu lokasi 13. Pemaketan untuk alat kesehatan dengan katalog LKPP 14. Pemaketan di satu kode rekening untuk pengadaan obat dan alat kesehatan 15. Pengadaan para sopir dengan pengadaan langsung atau pelelangan untuk anggaran yang besar? ii
2 5 8 9 10 11 13 14 16 17 18 20 21 23 24
16. Pemecahan paket dapat dilakukan berdasar prinsip efektif dan efisien 17. Strategi pemaketan akan mengurangi beban kerja ULP 18. Pemaketan pekerjaan pananganan sampah 19. Pemaketan pengadaan aplikasi 20. Satu kode rekening untuk banyak kontrak pengadaan obat 21. Pemaketan pengadaan buku untuk bahan pustaka 22. Pemaketan berdasarkan prinsip efektif dan efisien 23. Pemaketan pekerjaan konsultan 24. Pemaketan berdasar kompetensi penyedia dan lokasi 25. Pemaketan untuk konstruksi di banyak lokasi 26. Pelelangan gagal karena tidak ada peserta, dapat terjadi karena kesalahan pemaketan 27. Pemaketan untuk pengadaan obat dan alat kesehatan 28. Pemaketan untuk berbagai lokasi 29. Pemeliharaan kendaraan dinas 30. Pemaketan pemeliharaan beberapa gedung 31. Pemaketan pengadaan langsung atau pelelangan 32. Pemaketan di RUP 33. Kegiatan swakelola 34. Paket pengadaan melalui penyedia
25 26 26 27 27 29 30 31 32 33 33 35 35 36 37 39 39 40 43
BAB II PENGADAAN LANGSUNG 1. Perbedaan pengadaan langsung dengan penunjukan langsung 2. Bagaimana proses pengadaan langsung barang? 3. Bagaimana proses pengadaan langsung jasa konsultansi? 4. Bagaimana proses pengadaan langsung pekerjaan konstruksi/konsultansi/jasa lainnya? iii
46 47 48 48
5. Untuk nilai pemaketan anggaran diatas Rp. 200 jt (atau s/d Rp 50 jt untuk konsultan), bila hps dapat dibuat dibawah itu, bisakah dilakukan dengan pengadaan langsung? 6. Tanda bukti perjanjian dalam pengadaan langsung 7. Pengadaan langsung di bawah 50 juta apakah semua dengan bukti kuitansi saja? 8. Pelaksanaan pengadaan langsung dengan bukti pembelian 9. Pelaksanaan pengadaan langsung dengan kuitansi 10. Pelaksanaan pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) 11. Apakah diperbolehkan mencantumkan merek pada dokumen untuk pengadaan langsung? 12. Ada satu item barang yang harganya melebihi harga satuan pada HPS namun secara keseluruhan tidak melebihi total HPS 13. Pengadaan bibit kambing tetapi di dalam perencanaan terpisah pengalokasian di mata anggaran atau rekening anggarannya, masing-masing dengan pagu dibawah rp. 200.000.000,- namun apabila dijumlahkan maka pagunya lebih dari rp. 200.000.000,14. Pengadaan hotel dengan nilai di bawah rp 200 juta, pengadaan langsung atau penunjukan langsung? 15. Pengadaan langsung dengan PT/CV atau bisa dengan toko/perorangan? 16. Persyaratan memenuhi ketentuan pajak 3 bulan terakhir untuk pembelian yang menggunakan kwitansi 17. Pengadaan langsung ke hanya satu penyedia secara terus menerus 18. Pengadaan langsung Rp. 170 juta untuk atk, apakah dapat dipecah-pecah? 19. Evaluasi penawaran pengadaan langsung 20. Jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan dalam pengadaan langsung iv
49 52 52 53 55 56 57 58
58 59 59 60 60 60 61 62
21. Mekanisme pembayaran pada pengadaan langsung 22. Dalam perpres no 70 tahun 2012 disebutkan bahwa
pengadaan langsung adalah proses pengadaan jasa konsultansi yang merupakan kebutuhan operasional k/l/d/i dan/atau bernilai Rp. 50 juta
62
66
BAB III PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR DARI ECATALOGUE LKPP SECARA E-PURCHASING 1. Pengadaan sepeda motor 2. Pengadaan mobil ambulance 3. Update harga e-catalogue lkpp mengenai kendaraan (april 2014) 4. Bila harga e-catalogue kendaraan di awal januari 2014 belum tersedia 5. Kendaraan roda empat tidak ada di e-catalogue maka siapa penyedianya? 6. Harga kendaraan di e-catalogue masih data harga lama 7. Pengadaan kendaraan yang daerah kami tidak ada dealer? 8. Pengadaan langsung kendaraan pemerintah 9. Pengadaan ambulance sebagai csr dari BUMD 10. Pengadaan kendaraan yang tidak ada di e-catalogue 11. Pengadaan sepeda motor 12. Sepeda motor di e-catalogue lkpp tidak ada 13. Pengadaan karoseri dan e-purchasing 14. Pengadaan kendaraan sampah untuk banyak kelurahan 15. Keuntungan adanya e-catalogue dan e-purchasing 16. Di e-catalogue inaproc untuk pengadaan kendaraan hanya chassis saja 17. Pengadaan kendaraan yang tidak ada di e-catalogue LKPP v
68 69 69 70 70 71 71 72 73 73 74 75 75 76 77 78 79
18. 19. 20. 21. 22.
Harga untuk kendaraan belum ada di e-catalogue Hasil pengadaan kendaraan dirubah warna catnya Dokumen pengadaan kendaraan secara e-purchasing Dealer ada di daerah lain (e-purchasing) Harga di e-catalogue lebih tinggi dari dana anggaran yang tersedia 23. Spesifikasi e-catalogue tidak lengkap? 24. Pengadaan sepeda motor penyedianya adalah dealer
79 80 80 81 82 83 83
BAB IV PENGADAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN DARI E-CATALOGUE LKPP SECARA E-PURCHASING 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Pengadaan alat kesehatan Katalog obat, persediaan penyedia tidak ada Pengadaan-pengadaan di rumah sakit Pemaketan di satu kode rekening untuk pengadaan obat dan alat kesehatan Bila harga e-catalogue obat di awal januari 2014 belum tersedia Stok di e-catalogue tidak dapat dipesan lagi Tidak ada negosiasi dalam pengadaan obat secara epurchasing Cara pengadaan alat kesehatan puskesmas Pemaketan untuk alat kesehatan dengan e-catalogue LKPP E-catalogue alat kesehatan telah ada Satu kode rekening di dpa atau dipa untuk banyak kontrak pengadaan obat Pengadaan obat 2013 Bagaimana pengadaan obat dan alat kesehatan di tahun 2013? Pemaketan alat kesehatan Pengadaan obat generik/obat paten vi
86 87 88 91 92 93 94 94 95 96 96 97 98 99 100
Kontrak obat secara e-purchasing yang tidak bisa dipenuhi 41. Satu kode rekening untuk banyak kontrak pengadaan obat 42. Pengadaan obat secara e-purchasing 40.
BAB V PENGADAAN DENGAN SECARA E-PURCHASING 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.
102 104
E-CATALOGUE LKPP
Auditor tentang pph untuk e-catalogue E-catalogue sebagai salah satu sumber spesifikasi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah Pengadaan di e-catalogue lkpp, haruskah yang termurah? Pengadaan alat berat Tidak ada di e-catalogue lkpp maka penunjukan langsung atau pelelangan E-purchasing lkpp sama dengan penunjukan langsung? Pengadaan langsung karena di e-catalogue tidak ada Pengadaan lelang karena di e-catalogue tidak ada Penyedia di e-catalogue berbeda lokasi Penetapan spesifikasi dan penetapan metode pemilihan penyedia Proses lelang kemudian muncul e-catalogue LKPP Kontrak payung Perbedaan pengadaan dengan penunjukan langsung dan pengadaan secara e-purchasing Pengadaan e-catalogue/e-purchasing tidak harus barang/jasa yang murah Pengadaan dengan e-catalogue melaui e-purchasing Harga perikatan dengan pengadaan langsung atau pelelangan melebihi harga e-catalogue Alur prosedur e-purchasing vii
101
106 107 110 111 112 114 114 115 115 116 116 117 118 120 121 122 123
60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.
Spesifikasi yang diperlukan berbeda dengan yang ada di katalog Pengadaan alat berat Harga di catalog inaproc (info per 20 mei 2013) Masa berlaku harga katalog Pengadaan alat berat secara e-purchasing Harga katalog lkpp melebihi anggaran yang tersedia Pengadaan jasa di katalog Pengadaan buku sd dengan catalog lkpp senilai Rp. 904 miliar Bagaimana usul kontrak payung ke catalog LKPP Bagaimana menjadi perusahaan (penyedia) e-catalog internet Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan e-purchasing. Sebuah paradigma baru Jaminan pelaksanaan dalam e-purchasing Bila aplikasi e-purchasing tidak berfungsi Bukti perikatan dalam sistem e-purchasing
viii
124 124 125 126 126 126 127 128 128 128 130 138 140 141
BAB I
1
BAB I PEMAKETAN
1. PEMAKETAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pemaketan adalah mengelompokkan pekerjaan yang sejenis untuk keberhasilan dalam mencapai out put pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan antara lain prinsip efektif dan efisien. Berdasarkan pasal 24 Perpres 54/2010 sebagaimana perubahan kedua Perpres 70/2012, Pemakaten dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ketika menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dalam pasal 24 sebagai berikut: 1. PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I. 2. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyakbanyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. 3. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang: a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau 2
besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. Dalam pasal 11, PPK dapat mengusulkan perubahan paket kepada PA/KPA. Adapun cara pemaketan dalam pengadaan barangjasa pemerintah, bila kita memiliki dokumen anggaran yaitu DPA/DIPA maka langkah pemaketan sebagai berikut: 1. Langkah Pertama Kegiatan-kegiatan yang ada dalam DPA/DIPA dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan: a. Swakelola, atau b. Penyedia Apabila pekerjaan dilakukan dengan swakelola, berdasarkan pasal 29 perpres 54/2010 dan perpres 70/2012, Pengadaan Barang/Jasa oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan; b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden 54/2010 dan perpres 70/2012. 3
2. Langkah kedua Kegiatan-kegiatan tersebut yang melalui penyedia dipecah lagi, lalu dikelompokkan berdasarkan jenis pengadaannya, yaitu : a. barang b. pekerjaan konstruksi c. jasa konsultansi d. jasa lainnya 3. Langkah ketiga Jenis-jenis pengadaan tersebut dipecah lagi dan dikelompokkan ke dalam ruang lingkup kompetensi penyedia (Dikelompokkan kepada bidang/subbidang penyedia). Contoh untuk pengadaan barang ada beberapa kompetensi sebagai berikut: Pengadaan Alat tulis kantor (ATK), AC (pendingin ruangan) dan Motor Roda Dua. Berdasarkan contoh di atas ada 3 kompetensi penyedia, berarti ada tiga penyedia yang berbeda yang kita perlukan berdasarkan kompetensi penyedia. Ada penyedia ATK, yang tentunya bukan penyedia AC sehingga diperlukan penyedia AC, demikian juga diperlukan penyedia sepeda motor (dealer). 4. Langkah keempat
4
Berdasarkan ruang lingkup kompetensi, penyedia dikelompokkan kembali berdasar nilai anggarannya ke dalam metode pengadaannya. Contoh pengadaan ATK bila nilainya di atas Rp. 200 juta dilakukan dengan pelelangan sederhana, namun bila dibawah Rp. 200 juta dilakukan dengan pengadaan langsung. Untuk paket pengadaan yang memenuhi syarat khusus dan tertentu sebagaimana disebut dalam pasal 38/pasal 44 maka dilakukan dengan penunjukan langsung, atau jika barang/jasanya terdapat di katalog dilakukan dengan epurchasing. 2. CONTOH-CONTOH PEMAKETAN 1. Dalam Dokumen Anggaran (DPA) APBD, pembangunan Mushollah di 13 sekolah SMP/SMA masing–masing Rp. 220 juta. Untuk pekerjaan konstruksi Rp. 130 juta, pengadaan konsultan perencana dan pengawas masing-masing Rp. 5 juta dan pengadaan barang masing-masing Rp. 80 juta. 2. Dalam dokumen anggaran sebagai berikut: a. buku-buku perpustakaan dengan dana dari APBD Propinsi senilai Rp. 140 juta b. pengadaan meja kursi untuk perpustakaan dengan dana dari APBD Kab, senilai Rp. 80 juta 3. Sedangkan dalam dokumen anggaran untuk pembuatan pagar kantor senilai Rp. 185 juta dan pengerasan halaman senilai Rp. 115 juta. 5
Bagaimana kami melakukan pemaketannya? 1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 24 ayat (1), Pengguna Anggaran (PA) melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis (Pasal 24 ayat (2)). Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang: a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; 2. Mengacu pada ketentuan di atas, pemaketan untuk pekerjaan konstruksi pembangunan ruang ibadah sekolah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi sekolah-sekolah yang berdekatan dan dapat dijangkau oleh penyedia dengan 6
mudah. Pembangunan ruang ibadah sebaiknya digabungkan dalam satu paket atau beberapa paket berdasarkan sebaran lokasi (lokasi yang berdekatan digabungkan). Dalam hal nilai pengadaannya berdasarkan pemaketan tersebut, nilainya di atas Rp. 200 juta, maka dapat dilakukan dengan pelelangan, untuk kompetisi yang terbuka dan sehat. Apabila berdasarkan pemaketan, nilai pengadaannya maksimal Rp. 200 juta, maka dapat dilakukan melalui pengadaan langsung dengan negosiasi kewajaran harga. 3. Adapun untuk pekerjaan konsultan, dapat dipaketkan menjadi satu paket sesuai beban kerjanya. Misal paket untuk konsultan perencana dan paket untuk konsultan pengawas. Demikian juga untuk pengadaan barang dapat dipaketkan menjadi satu pengadaan. 4. Dalam hal sumber dana berbeda, misalnya dari APBN dan APBD, untuk PPK dengan satu orang yang sama dan ruang lingkup pekerjaan dengan kompetensi penyedia yang sama, pelaksanaan pengadaan barang/jasa tetap dapat dilaksanakan dalam satu kontrak dengan menyebutkan asal anggaran. Bila PPK dengan orang yang berbeda, maka dapat dilakukan dengan Kontrak Pengadaan bersama. Tata cara teknis penganggaran dan pengelolaan keuangan dapat Saudara konsultasikan dengan instansi yang berwenang dalam pengelolaan keuangan;
7
5. Sedangkan untuk pembangunan pagar dan pengerasan halaman, mengingat dalam ruang lingkup kompetensi penyedia yang sama yaitu penyedia konstruksi maka agar disatukan dalam satu paket. 3. KEGIATAN: PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN ALAT PENUNJANG KESEHATAN Terdiri dari 5 Pekerjaan dengan kode rekening pekerjaan masing – masing: 1. Pengadaan Alat Kedokteran Mata, pagu Rp. 1.000.000.000,00 (sudah Kontrak) 2. Pengadaan Alat Kedokteran Gigi, pagu Rp. 200.000.000,00 3. Pengadaan Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Pagu Rp. 200.000.000,00 4. Pengadaan Alat Fisiotherapy, Pagu Rp. 200.000.000,00 5. Pengadaan Alat Farmasi, Pagu Rp. 200.000.000,00 Direncanakan, akan dilaksanakan pengadaan alat untuk pekerjaan no 2 sd. No.5 dengan cara Pengadaan Langsung untuk masing masing Paket di atas, sehingga akan ada 4 Pengadaan Langsung. Pertanyaan: Apakah pemaketan tersebut, yang akan dilakukan masingmasing secara pengadaan langsung sudah tepat? Tanggapan:
apabila alat kesehatan yang dibutuhkan terdapat dalam katalog, maka dapat dilakukan dengan e-purchasing. 8
Dalam melakukan pemaketan, PA/KPA menyelenggrakan survey terlebih dahulu kepada para penyedia, terutama jenis produk-produk yang dijual, apakah heterogen atau homogen karena ini berhubungan dengan kompetensi penyedia.
Ketika sudah dilakukan survey, maka kita dapat memutuskan apakah sebaiknya dilelang atau pengadaan langsung.
terkait dengan karakteristik alat kesehatan tersebut, apakah dalam praktek bisnisnya dapat dipenuhi oleh satu kompetensi penyedia, bila ya maka pemaketan dilakukan dalam satu paket. Bila tidak, maka pemaketan pengadaan dilakukan sesuai dengan kompetensi penyedia.
berdasarkan hasil pemaketan, bila nilai paket di atas Rp 200 juta dan tidak tersedia di katalog LKPP maka dilakukan dengan pelelangan.
4. MENYATUKAN PAKET Apakah Paket Pekerjaan Pengadaan dengan nilai HPS Rp. 2,4 M dapat digabung dengan paket Pemasangan (Trafo) dengan nilai HPS Rp. 1 milyar? Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dalam pelelangan dan pekerjaan, karena keduanya harus memiliki SLO (Sertifikat Layak Operasi), jika dibuat paket terpisah maka dikhawatirkan biaya SLO akan menjadi lebih besar. Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 24, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut :
9
ayat (2), Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyakbanyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. ayat (3) huruf b, Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil Berdasarkan hal tersebut di atas, bilamana sifat dan jenis pekerjaannya yang dimaksud sama atau dalam satu kesatuan tanggung jawab dari satu penyedia, maka dapat disatukan dalam satu paket pelelangan. 5. DAPATKAH PEMAKETAN PEKERJAAN YANG NILAINYA UNTUK PELELANGAN DIUBAH MENJADI PENGADAAN LANGSUNG Pembuatan Keramba Jaring Apung (KJA) dan Rumah Jaga dengan pagu Rp. 266 juta, Pertanyaannya, apakah boleh paket ini diadakan dengan metode Pengadaan Langsung? Dapat disampaikan bahwa paket tersebut di dalamnya tidak tersedia dana untuk pembuatan gambarnya, dan pekerjaan ini diarahkan untuk menjadi percontohan kepada masyarakat pembuatan KJA yang sesuai dengan SNI. Tanggapan; 10
Agar dianalisa kemampuan penyedianya, diperlukan survey data primer penyedia, kecuali bila kita sudah punya data sekunder penyedia beserta kompetensinya yang mungkin dapat dilihat dari history pekerjaannya. Agar ditanyakan di bagian perencanaan/keuangan bahwa apakah untuk mencapai out put, dari dana tersebut diperbolehkan adanya perencanaan/pengawasan, tim teknis, biaya administrasi dan honor. Kemudian dilakukan pemaketan pekerjaan terhadap pembuatan jaring apung dan rumah jaga, apakah satu kompetensi penyedia atau berbeda kompetensinya. Dalam hal setelah pemaketan, nilai masing-masing paket dibawah Rp. 200 juta maka dilakukan pengadaan langsung dengan negosiasi kewajaran harga. 6. PEMAKETAN UNTUK PEKERJAAN DI BEBERAPA DESA Berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 24 Ayat 3 Point c, bahwa PA dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan. Pertanyaan: Apakah pemaketan pada Dinas Kelautan dan Perikanan menyalahi aturan, jika dalam satu kode rekening terdapat banyak paket, mengingat Pagu Anggaran masing masing paket bernilai sama dan hal ini dicantumkan dalam RUP. 11
Contoh: a. Pembangunan Kolam ikan Desa Subur Rp.175.000.000,00 b. Pembangunan Kolam ikan Desa Suka Makmur Rp.175.000.000,00 c. Pembangunan Kolam ikan Desa Sukajadi Rp.175.000.000,00 d. Pembangunan Kolam ikan Desa Sukakreasi Rp.175.000.000,00 Jawaban: Bedakan fungsi pos penganggaran dengan kebutuhan akan pengadaan barang/jasa. Jika di dalam 1 rekening ada beberapa paket, hal itu tidak menjadi masalah. Jika setelah dilakukan pengkajian pekerjaan dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien, lebih baik dikerjakan pada masing-masing lokasi, maka dapat dilakukan pemecahan paket berdasarkan lokasi atau kelompok lokasi yang berdekatan. Pasal 24 Ayat 3 Point a Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang: Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing. 7. PEMAKETAN DAN KLASIFIKASI BIDANG Pokja ULP Prov akan melaksanakan lelang dengan pagu Rp. 800.000.000,00 untuk paket pekerjaan pengadaan bahan dan 12
peralatan pelatihan pemagangan dalam negeri berbasis pengguna (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.). Adapun jenis bahan dan peralatan pelatihan terkait dengan jurusan pelatihan yakni: komputer, fotografi, akuntansi, sekretaris, otomotif, perhotelan, design grafis, tata kecantikan rambut, tata rias pengantin dan pelatihan menjahit. Dalam menyusun dokumen lelang, kami kesulitan untuk mencari kategorisasi jenis usaha untuk tata kecantikan rambut, tata rias pengantin dan menjahit. Sedangkan yang lainnya masuk dalam kategori : elektrikal, mekanikal, peralatan komputer, dan ATK. Mohon pencerahan, jenis bidang apa kira-kira yang bisa kami syaratkan untuk bahan dan peralatan tiga bidang/jurusan pelatihan sebagaimana yang disebutkan. Tanggapan: Pemaketan dilakukan berdasarkan kompetensi penyedianya. Hasil pemaketan dilakukan langsung sesuai nilai paketnya.
dengan
pelelangan/pengadaan
Dalam hal dilakukan dengan pengadaan langsung, dapat dilakukan oleh toko atau penyedianya secara langsung tanpa melalui perantara. Klasifikasi bidang/subbidang dicari dengan kategori yang paling sesuai/mendekati.
13
8 PEMECAHAN PAKET PENGADAAN TIDAK SELALU DILARANG Pengadaan meja kursi senilai Rp.360 juta a. Meja Kursi Jati senilai Rp.190 juta b. Meja Kursi pabrikan senilai Rp.170 juta Apakah pengadaan dibuat dalam satu paket, mengingat ada dalam satu kode rekening atau satu DPA (Dokumen Anggaran)? Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 24 ayat (3) huruf b, dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; Kita agar dapat menganaliasa, kebutuhan akan kursi pabrikan yang sifatnya sudah given dari pabrik dengan kebutuhan kursi kayu jati yang mungkin membutuhkan kompetensi penyedia yang berbeda dengan kursi pabrikan. Perbedaan tersebut mungkin dikarenakan untuk kursi kayu jati membutuhkan keahlian dan desain khusus. Pemecahan paket harus berdasarkan alasan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien dan efektif. Proses pemilihan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memiliki spesifikasi teknis yang sama pada waktu yang sama dan kelompok belanja yang sama harus dilakukan secara sekaligus. Namun demikian pemecahan paket dapat dilakukan karena perbedaan target Penyedia, perbedaan 14
lokasi penerima/pengguna barang yang cukup signifikan, atau karena perbedaan waktu pemakaian barang/jasa tersebut Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, bilamana sifat dan jenis pekerjaan untuk pengadaan meubelair dari jati membutuhkan desain khusus yang berbeda dengan meubelair pabrikan, maka proses pemilihan penyedia dilakukan dengan paket yang terpisah. Berdasarkan nilai pemaketan, bila nilai masing-masing dibawah Rp. 200 juta maka dilakukan dengan pengadaan langsung dengan negosiasi harga. Adapun yang dilarang memecah paket adalah bila paket tersebut termasuk dalam kategori yang dilelangkan misal pengadaan meja kursi kayu jati Rp. 360 juta, dipecah menjadi dua paket sehingga tidak dilelang. Akan tetapi, bila pengadaan meja kursi dengan nilai Rp. 360 juta dipecah menjadi dua paket, sebagaimana disebutkan di atas, kemudian pengadaan atas dua paket tersebut tetap dilelangkan, maka hal tersebut diperbolehkan. Ketidaktepatan dalam pemaketan, bukanlah suatu hal yang bersifat tindak pidana korupsi, hal tersebut hanya akan mengakibatkan inefisiensi (kemungkinan potensi kerugian negara), belum kerugian negara secara nyata. Yang lebih diperhatikan atau perlu diingat sebagai pelaksana pengadaan untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti menerima suap/gratifikasi dan melakukan persekongkolan lelang. Jadi bukan salah atau benar suatu melakukan pemaketan yang merupakan bukan kesengajaan rekayasa untuk memenangkan penyedia tertentu.
15
9. PEMAKETAN PENGADAAN RUMAH LAYAK HUNI Pemerintah Kota X akan melakukan pekerjaan perbaikan rumah sebanyak 81 rumah dengan lokasi yang tersebar, senilai Rp. 245 juta. Bagaimana pemaketan pengadaannya? Apakah dilakukan dengan penyedia atau dapat dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat? Tanggapan: Saudara dapat melihat kembali KAK-nya, jika termasuk ke dalam pekerjaan yang sederhana mungkin dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepada kelompok masyarakat. Selanjutnya silahkan cek kompetensi kelompok masyarakat tersebut. Apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di KAK kelompok masyarakat tersebut dinilai tidak mampu, maka proses pengadaannya lebih baik dilakukan melalui penyedia. Dalam hal dilakukan oleh masyarakat sendiri, maka disalurkan bantuan dana ke masyarakat yang dinilai layak untuk dibantu dan ada rekomendasi dari pihak terkait. Dalam hal berupa bantuan barang, maka pengadaan barang dilakukan dengan pelelangan untuk nilai pengadaan di atas Rp. 200 juta. Jika dikerjakan oleh penyedia, mengingat pekerjaan ini terletak dalam satu kota, sebaiknya dibuat dalam satu paket. Kemudian paket tersebut dilelangkan agar terjadi kompetisi. 16
Selanjutnya setelah dilakukan pemaketan, bila lokasi tersebar dan berjauhan agar dikelompokkan berdasar prinsip efektif dan efisien. Dalam hal setelah pemaketan, untuk paket pengadaan yang nilainya dibawah Rp. 200 juta, dilakukan dengan pengadaan langsung. Pengadaan langsung agar dilakukan dengan negosiasi kewajaran harga, karena dalam pengadaan langsung tidak ada kompetisi.
10. PENGADAAN DENGAN PENGADAAN LANGSUNG ATAU DILAKUKAN DENGAN PELELANGAN? Apakah metode pengadaan langsung dapat kami lakukan untuk pengadaan berikut? a. Pengadaan Meubelair, 1 paket Rp. 69.200.000,- kode 2129.053 011 53 b. Pengadaan komputer MA, 22 unit Rp. 120.000.000,- kode 2129.053 011 53 c. Pengadaan perangkat jaringan internet, 2 set Rp. 15 jt,- kode 2129.996.053 011 53 d. Pengadaan Komputer/PC/LCD, 10 unit Rp. 8 jt,- kode 2129.996.053 011 53 e. Pengadaan Multimedia Proyektor/OHP, 2 unit Rp.10 jt,- kode 2129.996.053 011 53 f. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp. 190.000.000,- kode 2129.017.001 011 53
17
Tanggapan: Agar dilakukan pemaketan pekerjaan berdasar jenis pengadaannya yaitu pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya atau konsultansi. Selanjutnya misal untuk pengadaan barang dikelompokkan berdasar kompetensi penyedia. Misal paket untuk penyedia mebeler, paket untuk pengadan komputer dsb. Berikutnya untuk paket pengadaan mebeler apabila nilainya s.d. Rp. 200 juta dapat dilakukan dengan pengadaan langsung, sedangkan apabila nilainya di atas Rp. 200 juta maka dilakukan dengan pelelangan. 11. PEMAKETAN KONSTRUKSI
UNTUK
PENGADAAN
PEKERJAAN
Dalam Kegiatan Pengadaan Renovasi Bangunan di Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Provinsi, kami beritahukan beberapa hal sebagai berikut: Pada Rekening 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi terdapat 2 rincian pekerjaan, yaitu : a. 5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dengan pagu Rp. 44.000.000,b. 5.2.3.21.07 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan dengan pagu Rp. 28.000.000,-
18
Pada Rekening 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan terdapat 3 rincian pekerjaan yaitu: a. 5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi/Pembelian gedung kantor, uraian paket pekerjaan kantor TU dengan pagu Rp. 190.000.000,b. 5.2.3.26.04 Belanja Modal Pengadaan konstruksi/Pembelian gedung gudang, uraian paket pekerjaan gudang bangsal dengan pagu Rp. 120.000.000,c. 5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan konstruksi bangunan rawat inap, uraian paket pekerjaan ruang Perina dan ICU dengan pagu Rp. 195.000.000,Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan pertanyaan sebagai berikut: 1. Apakah Jasa konsultansi untuk 3 jenis pekerjaan tersebut dapat disatukan? 2. Apa Metode pengadaan yang paling tepat untuk dilakukan bagi masing-masing paket pekerjaan mengingat pelaksanaannya untuk keperluan kantor, gudang dan rawat inap? Jika pekerjaan ada dalam satu lokasi, maka dilakukan pemaketan, sehingga ada tiga paket yaitu: a. konsultan perencanaan senilai Rp. pengadaan langsung b. konsultan pengawasan senilai Rp. pengadaan langsung
19
44
juta
dengan
28
juta
dengan
c. jasa konstruksi senilai Rp. 505 juta dengan pelelangan sederhana Selanjutnya PPK silahkan membuat HPS, spesifikasi, dan draft kontrak. Kemudian pokja ULP melakukan pelelangan jasa konstruksi dan pejabat pengadaan melakukan pengadaan langsung jasa konsultan. 12. PEMAKETAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK SATU LOKASI 1. Pekerjaan : Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas HPS : Rp. 185.000.000,No. Rekening : xxxxxxxxxxxxxxxx Klasifikasi : Bidang Arsitektur/Bangunan - Bangunan Non Perumahan Lainnya (21005) 2. Pekerjaan : Conblok Halaman Kantor HPS : Rp. 160.000.000,No. Rekening : yyyyyyyyyyyyyy Klasifikasi : Bidang Sipil/Jalan Raya, Jalan Lingkungan (22001) Apakah sebaiknya dilakukan pemecahan paket sehingga dapat dilakukan dengan pengadaan langsung atau boleh kedua paket tersebut menjadi satu paket, meskipun dengan kode rekening dan klasifikasi bidang yang berbeda? Dalam hal kedua paket tersebut berada dalam satu tempat/lokasi/berdekatan, dapat dikerjakan oleh satu kompetensi penyedia (konstruksi), dan klasifikasi penyedia untuk nilai dibawah Rp 2.5 Milyar tidak terlalu signifikan (karena nilainya 20
dibawah Rp 2.5 Milyar, tidak diperlukan subbidang) maka dilakukan dengan satu pemaketan yang dibuat dalam satu kontrak, meskipun dari rekening yang berbeda. Di kontrak dapat disebut dua rekening anggaran tersebut untuk pembebanan anggaran.
13. PEMAKETAN UNTUK KATALOG LKPP
ALAT
KESEHATAN
DENGAN
Apakah Rumah Sakit hanya boleh mengadakan alat kesehatan (alkes) yg ada di e-katalog. Bila demikian bagaimana cara pemaketan dan pelaksaannya mengingat tidak seluruhnya alkes sudah ada di e-katalog, sedangkan dokumen anggaran sudah ditetapkan. Apa boleh dilaksanakan secara pengadaan langsung pekerjaan pengadaan barang dgn pagu dibawah 200Jt, namun barang tersebut bersifat menambah aset KLDI, dan bukan operasional rutin KLDI sesuai Pasal 39 Pepres 70 tahun 2012 Misal ada satu kode akun pengadaan alkes senilai Rp. 1 miliar untuk 3 alat, dengan ada dua alat di catalog LKPP dan satu alat tidak ada dicatalog LKPP. Alat di catalog LKPP dari penyedia A Rp. 500 juta dan dari penyedia B senilai Rp. 320 juta sehingga senilai total Rp. 820 juta. Sisanya satu alat senilai Rp 180 juta, tidak ada di catalog LKPP. 21
Pengadaan yang ada dicatalog dilakukan secara Epurchasing dengan negosiasi kewajaran harga. Sedangkan yang tidak ada dilakukan dengan Pengadaan Langsung. Pengadaan langsung memang diutamakan terhadap barang yang tidak menambah aset, namun demikian terhadap sisa dana tersebut yaitu sebesar Rp. 180 dapat dilakukan dengan pengadaan langsung. Selanjutnya, untuk pengadaan alkes yang belum ada di catalog (e-purchasing) dilakukan dengan pengadaan langsung untuk nilai sampai Rp. 200 juta, dan proses lelang apabila nilai paket di atas Rp. 200 juta. Jadi di satu akun rekening dokumen anggaran bisa terdapat banyak kontrak/SPK (contoh ini ada dua kontrak dan satu SPK).
14. PEMAKETAN DI SATU KODE REKENING PENGADAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN
UNTUK
Pada kegiatan pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas paket pekerjaan belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum sebesar Rp. 1.800.000.000. Pada saat perencanaan, semua item barang yang terdapat dalam satu anggaran tersebut belum ada di e-katalog, saat akan diadakan proses pemilihan penyedia ternyata e-katalognya sudah ada. Apa langkah yang harus dilakukan oleh PPK, apabila harga hasil pelelangan melebihi harga di katalog LKPP? 22
Dapatkah paket pekerjaan yang terdiri dari beberapa bentuk perikatan/perjanjian dengan penyedia sesuai dengan jumlah transaksi, dilakukan untuk satu kode rekening anggaran, tanpa harus merubah dokumen anggaran? Pengadaan yang dilakukan melalui pelelangan ketika katalog LKPP belum tersedia, dan sekarang tersedia, maka pengadaan tersebut tetap dapat diteruskan. Harga yang terbentuk dari proses pelelangan bisa melebihi dari harga katalog, dengan catatan harga HPS telah dibuat sesuai dengan prosedur. Dalam satu kode rekening anggaran (akun) dapat dilakukan banyak pemaketan sehingga akan banyak kontrak dengan berbagai penyedia. Dalam hal untuk satu kode rekening (akun) dengan satu penyedia dapat dilakukan dengan satu kontrak, walaupun transaksinya banyak.
15. PENGADAAN PARA SOPIR DENGAN PENGADAAN LANGSUNG ATAU PELELANGAN UNTUK ANGGARAN YANG BESAR? Pada tahun anggaran 2014 Sekretariat Daerah Kota Parise telah menganggarkan dana untuk upah/gaji Tenaga Sopir sebanyak 20 orang yang merupakan Pegawai Tidak Tetap dengan anggaran sebesar Rp. 600 juta pada DPA Bagian Umum. Adapun rinciannya sebagai berikut: 23
20 orang x 12 bulan x Rp. 2.500.000,- = Rp. 600.000.000,Ditinjau dari anggaran yang dialokasikan, apakah upah/gaji ini diproses melalui Lelang Sederhana atau dapat dibayarkan langsung setiap bulannya kepada yang bersangkutan? Pengadaan tersebut dilakukan dengan pemaketan berdasarkan prinsip efektif dan efisiein yaitu pemaketan kepada penyedia badan usaha atau akan dilakukan kepada masing-masing sopir. Bila diadakan dengan penyedia badan usaha maka dilakukan dengan pelelangan sederhana. Namun bila kepada masing-masing sopir dapat dilakukan dengan pengadaan langsung mengingat nilai paket masingmasing sopir dibawah Rp. 200 juta. Pengadaan langsung ke masing-masing sopir dilakukan dengan memperhatikan kompetensi antara lain kesehatan dan memiliki SIM. Perikatan dengan masing-masing sopir dilakukan dengan kontrak harga satuan/SPK harga satuan dengan memperhatikan upah minimum provinsi. Pembayaran dapat dilakukan perbulan.
24
16. PEMECAHAN PAKET DAPAT DILAKUKAN BERDASAR PRINSIP EFEKTIF DAN EFISIEN Pada pengadaan papan sosialisasi suatu Pemerintah provinsi di jalan Raya di tiga kota senilai total Rp. 300 juta. Bagaimana pemaketannya? Pemaketan dilakukan berdasar prinsip efektif dan efisien, Dalam Perpres 70 tahun 2012 pada pasal 24 ayat 3a. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang: menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing. Apabila lebih efisien dengan dilakukan pengadaan di masing-masing kota maka dapat dibuat dalam 3 paket, selanjutnya setelah pemaketan mengingat nilainya per masingmasing paket hanya Rp. 100 juta maka dapat dilakukan pengadaan langsung dengan negosiasi kewajaran harga.
17. STRATEGI PEMAKETAN AKAN MENGURANGI BEBAN KERJA ULP Pengkajian terhadap pemaketan akan membuat jumlah ideal paket yang akan dilelangkan. 25
Jumlah yang dilelangkan bisa hanya menjadi separuh atau sepertiga dari jumlah paket yang selama ini dilelangkan, jumlah yang sangat banyak Termasuk pengkajian terhadap jumlah anggota pokja yang cukup 3 orang saja, akan membuat sumber daya manusia di ULP menjadi efisien atau tidak perlu banyak personil.
18. PEMAKETAN PEKERJAAN PANANGANAN SAMPAH Pada anggaran kami ada Rp. 8 miliar untuk kegiatan penanganan sampah untuk 4 kecamatan. Bagaimana cara pengadaannya? Dilakukan pemaketan pekerjaan, meskipun bisa dibuat dalam satu paket, kami menyarankan untuk dibuat menjadi 4 paket. Dengan banyaknya paket, akan menumbuhkembangkan usaha pengelolaan sampah. Dengan pemecahan paket, akan ketergantungan pemda kepada satu penyedia.
mengurangi
Apakah hal tersebut akan dinilai memecah paket? Suatu paket yang dilelangkan dapat dipecah-pecah ke banyak paket, asal tetap dilelang. Selanjutnya dibuat kriteria penyedia, alat-alat yang harus dimiliki (punya sendiri/sewa), jumlah minimal tenaga kerja yang 26
harus dimiliki, metodologi pekerjaan, tempat pembuangan akhir dsb. 19. PEMAKETAN PENGADAAN APLIKASI Kami akan melakukan kegiatan pengadaan barang dan aplikasi sistem yang terdiri dari: 1. Pembelian PC, UPS dan LAN Pembelian aplikasi program 2. Bagaimana cara pemaketan pengadaannya? Bila untuk pengadaan PC, UPS, LAN dan aplikasi program termasuk dalam satu ruang lingkup kompetensi penyedia, maka dipaketkan dalam satu paket pengadaan. Namun bila penyedia yang bisa melakukan pengadaan tersebut dalam kompetensi yang berbeda-beda, maka pengadaan dipaketkan berdasarkan kelompok kompetensi penyedia. 20. SATU KODE REKENING UNTUK BANYAK KONTRAK PENGADAAN OBAT Sehubungan dengan penerapan ketentuan pelaksanaan pengadaan obat generik melalui E-Katalog pada bulan Mei 2013, dalam pengadaan obat Rumah Sakit, pada proses pengadaan obat tersebut ditemukan beberapa masalah. Berdasarkan hal tersebut kami mohon penjelasan agar permasalahan yang kami hadapi dapat diselesaikan dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Adapun masalah yang kami hadapi adalah sebagai berikut: 27
Pada kegiatan pengadaan obat rumah sakit, di DPA terdapat dalam satu kode rekening antara obat generik dan non generik. Sehubungan dengan penerapan E-katalog, pengadaan obat generik dibuat dalam paket terpisah. Apakah hal tersebut dibenarkan? Obat generik yang tidak termasuk ada di E-Katalog, untuk pengadaannya apakah digabungkan dengan lelang obat non generik atau melalui penunjukan langsung? Terjadi permasalahan pada saat pencairan anggaran untuk penyedia barang (obat generik) di Bagian Keuangan, karena banyaknya SPK atau kontrak. Mohon penjelasan terkait dengan tata cara dan prosedur pencairan anggaran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 110 ayat (4), K/L/D/I melakukan E-purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik. Sedangkan berdasar pasal 1 ayat (41) E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, dan memperhatikan Surat Edaran Kepala LKPP No.1 Tahun 2013 tentang e-purchasing, maka untuk pengadaan obat yang sudah tercantum harganya dalam katalog, dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan aplikasi e-purchasing. Sedangkan untuk obat yang tidak ada dalam katalog dilakukan dengan pemaketan berdasarkan kompetensi Penyedia. Selanjutnya berdasarkan pemaketan tersebut dilakukan pengadaan langsung/pelelangan sesuai dengan nilainya. Bila penyedia yang dapat memenuhi persyaratan hanya 1 (satu), maka dilakukan penunjukan langsung dengan negosiasi kewajaran harga. 28
Selanjutnya dalam 1 (satu) kode rekening dapat dilakukan dengan banyak transaksi atau banyak Kontrak, pada keuangan daerah hal tersebut sering tidak biasa namun seharusnya bisa dilakukan, sebelum melakukan pengadaan dan untuk pencairan anggaran silahkan Saudara berkoordinasi dengan bagian keuangan. 21. PEMAKETAN PENGADAAN BUKU UNTUK BAHAN PUSTAKA Bagaimana jenis pengadaan buku untuk bahan pustaka? Jika buku yang akan diadakan terdiri dari berbagai jenis judul buku dengan nilai diatas 200 juta, dari pengarang dan penerbit yang berbeda? apakah dapat dilelangkan sekaligus atau dapat ditunjuk langsung dari penerbit masing-masing buku? bagaimana dengan pelelangan itemized? apakah dimungkinkan? Berdasarkan pengalaman apabila dilelangkan sekaligus, sering kali ada masalah karena penerbit mencabut dukungannya pada rekanan terpilih. Agar dilakukan pemaketan, sebagai berikut : 1. paket buku dari pengarang dan penerbit yang bebas diperjualbelikan, untuk paket ini agar dilelangkan bila nilai setelah pemaketan di atas Rp. 200 juta. Pelelangan dapat juga menggunakan pelelangan itemize. 2. paket-paket yang dilakukan dengan penunjukan langsung, jika hanya ada satu penerbit atau hanya ada satu pengarang yang bisa menjadi penyedia. 29
3. Dengan dilakukan sesuai poin 1 dan 2 maka dengan demikian tidak diperlukan adanya surat dukungan. 4. Dalam hal ada yang dilakukan dengan penunjukan langsung maka agar dilakukan dengan klarifikasi dan negosiasi harga. 22. PEMAKETAN BERDASARKAN PRINSIP EFEKTIF DAN EFISIEN Apakah untuk pengadaan Formulir dan Sampul Pemilu Presiden 2014 dapat digabung menjadi satu paket? Mengingat klasifikasi penyedia yang dibutuhkan adalah perusahaan percetakan dan waktunya sudah terbatas. Meskipun demikian, metode pengerjaannya agak berbeda (formulir cukup dicetak saja sementara untuk sampul perlu dibentuk dan dilem). Apabila dikerjakan oleh satu penyedia, penyelesaian pekerjaan akan terlambat sementara waktu sudah sangat terbatas. Mengacu kepada prinsip efektif dan efisien, apabila pekerjaan dapat dilakukan oleh satu kompetensi penyedia maka dapat dibuat dalam satu paket. Tapi apabila penyatuan paket dinilai akan berisiko dengan beban pekerjaan, sehingga kemungkinan kegagalan akan besar, maka dapat dijadikan dua paket. 23. PEMAKETAN PEKERJAAN KONSULTAN Pada APBD TA 2014 kabupaten Malayani Rakjata, dialokasikan dana DAK pendidikan sebesar Rp. 600.000.000,(bersifat glondongan/belum dirinci), yang diperuntukkan untuk 30
penyusunan DED dan RAB sekolah-sekolah yang akan dibangun yang tersebar di 7 kecamatan, dan setiap sekolah masing-masing memiliki desain bangunan yang berbeda satu sama lain. Pertanyaan: Bagaimana mekanisme pemilihan penyedia jasa konsultansinya, apakah pemilihannya dilakukan per sekolah dan disesuaikan dengan kondisi sekolah (dilakukan pemecahan paket) atau dilelang sekaligus dalam satu paket? Apabila pekerjaan konsultansi ada dalam kompetensi satu profesi konsultan yang sama, misalnya konsultan perencana, maka pekerjaan dapat dibuat dalam satu paket meskipun wilayahnya berbeda. Apabila beban satu penyedia dinilai terlalu besar untuk menangani satu paket, berdasarkan efektivitasnya dapat dibuat paket baru. 24. PEMAKETAN BERDASAR KOMPETENSI PENYEDIA DAN LOKASI Pertanyaan; Kegiatan Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan DPA senilai Rp.350 juta, yang terdiri dari pekerjaan: 1. Renovasi Sedang/Berat Rumah Dinas (bidang arsitektur) dengan nilai Rp.190 juta, dan
31
2. Conblok halaman kantor (bidang sipil) dengan nilai Rp.160 juta dengan kode rekening masing-masing berbeda. Apakah metode yang paling tepat untuk pemilihan penyedia barang/jasa pada pekerjaan tersebut? Apakah melalui metode Pengadaan Langsung dengan masingmasing pekerjaan oleh Pejabat Pengadaan atau dengan metode pemilihan langsung oleh ULP dengan menggabungkan kedua pekerjaan tersebut? Tanggapan: Mengingat kompetensi penyedia adalah sama dan lokasinya sama maka dijadikan satu paket dan dilakukan dengan pemilihan langsung. 25. PEMAKETAN UNTUK KONSTRUKSI DI BANYAK LOKASI Di Kabupaten Z ada paket lelang Rumah Layak Huni Sebanyak 180 Unit (tersebar di 12 Kecamatan), masing-masing rumah bernilai Rp. 44 juta/unit dan tiap kecamatan tidak sama pembagiannya, ada yang 15 unit, 10 unit dan 5 unit. Pertanyaan: Bagaimana proses pengadaan barang/jasa terhadap paket ini? Apakah dilelang secara keseluruhan atau dipisah untuk masingmasing kecamatan? Tanggapan:
32
Sesuai dengan pasal 24 ayat (3) Perpres 54 mengenai pemaketan, apabila dilaksanakan oleh kelompok masyarakat maka dilaksanakan secara swakelola. Dalam hal dilaksanakan oleh penyedia, agar dinilai pemaketannya bersama inspektorat, apakah lebih efektif dan efisien berdasarkan lokasinya bila dilakukan dalam satu paket, atau lebih dari satu paket. 26. PELELANGAN GAGAL KARENA TIDAK ADA PESERTA, DAPAT TERJADI KARENA KESALAHAN PEMAKETAN Dalam pelelangan yang tidak ada peserta, maka dapat dilakukan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
diulang Penunjukan langsung dilakukan secara swakelola dialihkan untuk kegiatan lain saja. Dalam hal akan diulang, sebelum diulang agar dievaluasi terlebih dahulu kenapa gagal. Apakah HPSnya terlalu kecil? Adakah persyaratan yang tidak tepat sehingga tidak bisa dipenuhi oleh para penyedia? Atau adakah kesalahan lain seperti kesalahan pemaketan dan sebagainya. Setelah dilakukan evaluasi dan Dokumen Pengadaan diperbaiki, selanjutnya dilakukan pelelangan kembali. Apabila setelah pelelangan ulang, tidak ada satu penyedia pun yang memasukkan penawaran, silahkan Saudara mencermati pasal 84 ayat 6, atau jika penyedianya ternyata hanya ada satu, dilakukan dengan penunjukan langsung dengan klarifikasi teknis dan negosiasi kewajaran harga. 33
Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah, kegiatan tersebut kurang menguntungkan dilaksanakan oleh penyedia. Berdasarkan prinsip efektif mungkin paket pekerjaan tersebut lebih baik dilaksanakan sendiri secara swakelola. Jika tidak ada penyedia yang berminat dan tidak bisa dilaksanakan secara swakelola, Anggaran untuk paket pekerjaan tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan lain dengan terlebih dahulu melakukan revisi anggaran. 27. PEMAKETAN UNTUK PENGADAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN Pada pengadaan obat, reagen dan alat kesehatan (alkes), apakah dapat dijadikan satu paket dalam pelelangan? Pelelangan dilakukan untuk mendapatkan penyedia sebenarnya atau kepada penyedia yang memiliki kompetensi. Berdasarkan kualifikasi penyedia atau kompetensi penyedia, dilihat dari aspek perijinannya maka penyedia reagen dan alat kesehatan menggunakan ijin PAK (penyalur alat kesehatan), sedangkan penyedia obat menggunakan ijin PBF (Pedagang Besar Farmasi). Selanjutnya pelelangan dibuat dalam dua paket yaitu: Paket 1 : Pengadaan obat Paket 2 : Pengadaan reagen dan alkes 34
28. PEMAKETAN UNTUK BERBAGAI LOKASI Pada T.A 2014 Kab. Y mendapat dana bantuan berupa Pembangunan Ruang Tempat Ibadah dengan rincian: ruang tempat ibadah SD = 5 ruang, bernilai @ Rp 150 jt dan peralatan @ Rp. 30jt. ruang tempat ibadah SMP = 9 ruang bernilai @ Rp 175 jt dan peralatan @ Rp. 40jt. ruang tempat ibadah SMA = 3 ruang bernilai @ Rp 190 jt dan peralatan @ Rp. 60jt. Apakah diperbolehkan menyatukan paket Pekerjaan KONSTRUKSI menjadi satu PAKET untuk 17 sekolah, dan untuk pengadaan peralatan apakah dibenarkan kami jadikan satu paket, karena berbentuk barang? Untuk pengadaan konstruksi, mengingat lokasi yang berbeda-beda agar dinilai berdasarkan prinsip efisien dan efektif, apakah lebih baik disatukan paket konstruksinya atau dipecahpecah. Sedangkan untuk pengadaan barang lebih baik disatukan, karena hanya tinggal mengirim barang ke berbagai evaluasi. 29. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Pada DPA TA 2014 senilai Rp. 800 juta pemeliharaan 5 kendaraan roda 6: 1. Bagaimanakah cara pengadaannya? 2. Bagaimana cara menghitung HPSnya? 3. Bagaimana dengan peranan PPHP? 35
untuk
Untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan bermotor roda 6, di DPA TA 2014, agar dilakukan identifikasi kebutuhan, berdasarkan identifikasi kebutuhan tersebut dibuatkan pemaketan. Untuk pemeliharaan kendaraan yang telah pasti kerusakan atau perbaikannya dan memerlukan suku cadang tertentu agar pengadaannya dilakukan dengan penunjukan langsung kepada pabrikan atau agen resmi yang ditunjuk oleh pabrikan. Untuk pemeliharaan yang telah pasti kerusakannya dan dapat dikerjakan oleh banyak penyedia bila nilainya di atas Rp. 200 juta agar dilakukan dengan pelelangan dengan penyedia bengkel. Untuk pemeliharaan atau kerusakan yang tidak dapat diidentifikasi dan kerusakannya sewaktu-waktu dan harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu operasional pelayanan maka dapat dilakukan dengan pengadaan langsung. Dalam hal penyusunan HPS, PPK mencari data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) serta memperhatikan harga pasar atau kewajaran biaya pada dealer atau bengkel setempat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 18 Pasal (5) bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui 36
pemeriksaan/pengujian, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Setelah Penyedia melakukan perbaikan terhadap kendaraan tersebut, maka perlu dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPHP. 30. PEMAKETAN PEMELIHARAAN BEBERAPA GEDUNG Dinas Pendidikan Kab. X akan melaksanakan suatu perbaikan/renovasi/pemeliharaan beberapa gedung yang menjadi salah satu tugas Satuan Kerja kami. adapun kondisi yang ada sebagai berikut: 1. volume kerusakan tidak bisa diprediksi (perbaikan atas permintaan pemakai gedung); 2. waktu dimulainya pekerjaan tidak bisa kami prediksi (waktu perbaikan atas permintaan pemakai gedung); 3. kerusakan terjadi di beberapa gedung dan berlainan lokasi/tempat; Pertanyaan: 1. Apakah perbaikan/renovasi tersebut harus dalam satu kontrak (pembayaran sesuai dengan jenis pekerjaan yang sudah dilakukan)? 2. Jenis kontrak yang kami gunakan (lump sum ataukah unit price? Tanggapan:
37
1. Agar dilakukan identifikasi kerusakan di berbagai lokasi, kemudian dibuatkan paket pemeliharaan untuk pelelangan bila nilainya lebih dari 200 juta. 2. Pemaketan berdasar prinsip efisien dan efektif berdasar pengelompokan lokasi. 3. Untuk kerusakan yang belum ada, yang nantinya ada, agar pelayanan instansi tidak terganggu serta mencegah kerusakan lebih lanjut agar dilakukan dengan pengadaan langsung. 4. Kontrak dilakukan berdasar pemaketannya. 5. Disarankan agar menggunakan kontrak harga satuan. 31. PEMAKETAN PENGADAAN LANGSUNG ATAU PELELANGAN Di Kabupaten X, Paket Konstruksi dengan nilai dibawah Rp.200.000.000,- ada sekitar 30 paket, bagaimana cara Pengadaannya? Apakah dilakukan 1 orang pejabat pengadaan atau dapat dilakukan oleh ULP? Jenis pengadaan apa yang tepat dilakukan, pengadaan langsung atau Penunjukan langsung? Selanjutnya disampaikan bahwa kondisi ini bukan keadaan darurat. Untuk hal tersebut, agar dilakukan pemaketan (pengelompokan) berdasarkan kompetensi penyedia dan lokasi. Berdasarkan pemaketan tersebut, bila nilai pemaketannya di atas Rp. 200 juta, maka dilakukan pelelangan. Bila nilai pemaketannya dibawah Rp. 200 juta, dilakukan pengadaan langsung dengan negosiasi kewajaran harga. Dalam hal nilai paket banyak yang masuk kategori pengadaan langsung, dapat dipertimbangkan untuk mengangkat pejabat pengadaan lebih satu orang.
38
32. PEMAKETAN di RUP 1. Pemaketan adalah penyusunan/penetapan kegiatan pekerjaan yang akan dilaksanakan baik melalui penyedia maupun dengan swakelola oleh Pengguna Anggaran (PA). 2. PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I. 3. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyakbanyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. 4. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang: a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
39
d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
33. KEGIATAN SWAKELOLA Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Kegiatan Swakelola yang diumumkan pada bagian Swakelola di SiRUP merupakan kelompok kegiatan yang dapat terdiri dari (sebagian atau semua item di bawah ini):
a. b. c. d. e. f. g. h.
honor tim; belanja ATK; belanja bahan komputer; konsumsi rapat; biaya perjalanan dinas; sewa hotel; biaya operasional kendaraan dinas; biaya langganan dan daya (listrik, air, dan telepon).
Contoh: Suatu kegiatan dalam DPA dengan judul kegiatan : Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor. Total anggaran: Rp. 876.800.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan 40
ratus ribu rupiah). Rincian biaya dan uraian kegiatannya sebagai berikut: a. honor Tim = Rp.85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah); b. belanja ATK = Rp.21.500.000,00 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); c. belanja bahan komputer = Rp.32.500.000,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); d. konsumsi rapat = Rp.17.800.000,00 (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah); e. Pembelian Lemari Arsip = Rp.185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah); f. Perjalanan dinas dalam negeri = Rp.235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah); g. Biaya operasional kendaraan dinas = Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). Contoh kegiatan dalam DPA tersebut di atas dapat dipecah menjadi dua, yaitu, yang dilaksanakan secara Swakelola dan melalui Penyedia. 1. Kegiatan Swakelola dengan Judul: Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, total pagu kegiatan sebesar Rp. 691.800.000,00 (Enam ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). 2. Rincian biaya dan uraian kegiatannya: a. honor Tim = Rp. 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah); b. belanja ATK = Rp. 21.500.000,00 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); 41
c. belanja bahan komputer = Rp. 32.500.000,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); d. konsumsi rapat = Rp. 17.800.000,00 (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah); e. Perjalanan dinas dalam negeri = Rp. 235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah); f. Biaya operasional kendaraan dinas = Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). 3. Melalui Penyedia: Judul Kegiatan Nama Paket Total pagu
: Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor : Pembelian Lemari Arsip : Rp185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah).
Dapat dilihat disini, kegiatan-kegiatan yang pertanggungjawaban perikatannya berupa nota/kuitansi digabungkan sebagai item swakelola, sedangkan yang berupa SPK dimasukkan sebagai item tersendiri sebagai kegiatan yang dilakukan melalui penyedia. 34. PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA a. Paket kegiatan yang membutuhkan penyedia pelaksanaannya diumumkan pada bagian Penyedia.
dalam
b. Paket-paket dimaksud adalah paket yang nilainya diatas Rp. 50 juta untuk Barang, Konstruksi, dan Jasa Lainnya. 42
c. Paket konsultansi yang diumumkan di bagian penyedia adalah dengan nilai pagu setiap paketnya di atas Rp. 10 juta. d. Termasuk paket pengadaan Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya yang menggunakan SPK walaupun nilainya dibawah Rp. 50 Juta. e. Paket-paket pekerjaan untuk sewa hotel dengan nilai sampai dengan Rp. 50 cukup digabungkan dalam Kegiatan Swakelola. Sedangkan untuk paket sewa hotel dengan nilai diatas Rp. 50 juta dikeluarkan dari Kegiatan Swakelola dan diumumkan pada bagian penyedia. Contoh paket pekerjaan yang diumumkan pada bagian Penyedia: 1 Judul Kegiatan: Peningkatan Lingkungan dan Bangunan Kantor Nama Paket Pekerjaan: Pembangunan saluran drainase kantor. Total pagu anggaran: Rp. 35.000.000,00; (pelaksanaan paket pekerjaan ini menggunakan SPK). 2 Judul Kegiatan: Operasional rutin kantor Nama Paket Pekerjaan: Pengadaan ATK rutin kantor Total pagu anggaran Rp. 150.000.000,00; (pelaksanaan paket pekerjaan ini menggunakan SPK dan metoda Pengadaan Langsung). 3 Judul Kegiatan: Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten. 43
Nama Paket Pekerjaan: Pembangunan Jalan Lingkungan Sesi I, Total pagu anggaran Rp. 2.150.000.000,00 (Dua miliar seratur lima puluh juta rupiah); 4 Judul Kegiatan: Seminar Nasional Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Nama Paket Pekerjaan: Sewa hotel tempat pelaksanaan Seminar, Total pagu anggaran Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah); (pelaksanaan paket pekerjaan ini menggunakan kontrak dan metoda Penunjukan Langsung).
44
BAB II
45
BAB II PENGADAAN LANGSUNG 1. PERBEDAAN
PENGADAAN PENUNJUKAN LANGSUNG
LANGSUNG
DENGAN
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. Penunjukan langsung dapat dilakukan karena : a) b) c) d)
ada alasan khusus dan tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 dan pasal 44 Perpres 54/2010; setelah pelelangan/seleksi ulang yang lulus kualifikasi di prakualifikasi hanya satu penyedia; yang memasukkan dokumen penawaran dalam pelelangan/seleksi ulang hanya satu penyedia; berdasarkan pasal 84 ayat 6 Perpres 70/2010; setelah pelelangan ulang/seleksi ulang, hasilnya gagal maka dapat dilakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan PA.
Penunjukan langsung tidak dibatasi oleh nilai, berapapun nilainya asalkan memenuhi empat kriteria tersebut maka dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Sedangkan Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung. Pengadaan langsung dibatasi dengan nilai sebagaimana: a.
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00. Dikecualikan untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 46
b.
berdasarkan Perpres 84 Tahun 2012, dapat bernilai paling tinggi Rp 1 Milyar. Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000
2. BAGAIMANA PROSES PENGADAAN LANGSUNG BARANG?
Proses Pengadaan Langsung Barang dilakukan sebagai berikut: a. Pejabat Pengadaan mencari informasi barang dan harga melalui media elektronik maupun non-elektronik; b. Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda; c. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan, (bila diperlukan); d. Pejabat Pengadaan melakukan transaksi; e. Pejabat Pengadaan mendapatkan bukti transaksi dengan ketentuan: 1) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa bukti pembelian; 2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa kuitansi; dan 3) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
3. BAGAIMANA PROSES PENGADAAN LANGSUNG JASA
KONSULTANSI? Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi memiliki karakteristik sebagai berikut: 47
a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengadaan Langsung Konsultansi meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi. Mengenai biaya personil dapat melihat dalam tabel INKINDO, sedangkan untuk konsultan konstruksi dapat melihat pada Peraturan Menteri PU ( SE Menteri PU No. 3 tahun 2013); b. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil; dan c. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya.
4. BAGAIMANA
PROSES PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI/JASA LAINNYA? Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi/ Konsultansi/Jasa Lainnya dilakukan sebagai berikut:
a. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait Pekerjaan Konstruksi dan harga melalui media elektronik maupun nonelektronik; b. Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda; c. Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu; d. undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
48
e. penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; f. Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar; g. negosiasi dilakukan berdasarkan HPS; h. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung. i. Pejabat Pengadaan menyampaikan berita acara kepada PPK; j. PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan: 1) 2)
untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa kuitansi; atau untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
5. UNTUK NILAI PEMAKETAN ANGGARAN DIATAS RP. 200 JT
(ATAU S/D RP 50 JT UNTUK KONSULTAN), BILA HPS DAPAT DIBUAT DIBAWAH ITU, BISAKAH DILAKUKAN DENGAN PENGADAAN LANGSUNG? Nilai paket dalam Perpres 54 lebih menunjuk kepada nilai HPS, daripada pagu anggaran. Ketika suatu nilai paket pengadaan dilakukan pembuatan HPSnya, kemudian nilai HPSnya berubah turun ke nilai metode pengadaan tertentu, seperti menjadi pengadaan langsung. Apakah pengadaan tersebut dapat dilakukan dengan pengadaan langsung? Ini yang akan menjadi pertanyaan.
49
Misal nilai paket untuk pengadaan meja kursi senilai Rp. 230 juta, yang harus dilakukan dengan pelelangan sederhana ketika dibuat HPSnya menjadi Rp. 190 juta maka dapat dilakukan dengan pengadaan langsung, asal outputnya tercapai. Atau untuk pengadaan komputer senilai Rp. 225 juta yang harus dilakukan dengan metode pengadaan pelelangan sederhana, kemudian dilakukan pembuatan HPS menjadi Rp. 196 juta, menjadi dapat dilakukan dengan pengadaan langsung, asal outputnya tercapai. Jadi apakah nilai paket itu nilai pagu anggaran atau nilai HPS? Nilai paket adalah nilai pagu anggaran, kemudian ketika dibuat HPSnya nilai paket menjadi nilai HPS. Pemikiran ini didasarkan kepada prinsip efektif dan efisien. Dengan demikian bila kita mempunyai dana anggaran suatu paket senilai Rp. 215 juta untuk pengadaan ATK (alat tulis kantor) misalnya ketika bisa dibuat HPSnya dibuat dibawah Rp. 200 juta, misal menjadi Rp. 197 juta maka dapat dilakukan dengan pengadaan langsung, asal out put (keluaran) yang dituju oleh kegiatan tersebut dapat tercapai. Yang tegas dilarang adalah memecah paket untuk menghindari pelelangan/seleksi. Contoh ada anggaran pengadaan komputer senilai Rp. 234 juta, dipecah jadi dua paket sehingga menjadi Paket I Rp. 170 juta dan Paket II Rp, 64 juta, sehingga masing-masing menjadi pengadaan langsung (yang demikian dilarang). Contoh lain, misalnya untuk jasa konsultansi dengan anggaran senilai Rp. 60 juta untuk pekerjaan pembuatan SOP (Standard Operating Procedure) maka berdasarkan nilainya dilakukan dengan seleksi sederhana. Namun bila bisa membuat 50
HPS senilai dibawah Rp. 50 juta maka dapat dilakukan dengan pengadaan langsung. Apakah boleh dilaksanakan dengan pengadaan langsung tanpa lelang pekerjaan jasa konsultasi dengan nilai Pagu anggaran Rp 60 juta sedangkan HPS Rp 49 juta ? a) b)
c)
Perencanaan pemilihan penyedia dan pembuatan HPS dilakukan oleh PPK. Berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 45 Ayat (1) disebutkan bahwa Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I dan/atau bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Mengacu ketentuan tersebut untuk pekerjaan dengan nilai HPS Rp. 49 juta dapat dilakukan Pengadaan Langsung.
Untuk nilai-nilai paket yang dilakukan dengan pelelangan sederhana/seleksi sederhana ketika bisa dilakukan dengan HPS untuk nilai pengadaan langsung maka akan terjadi penghematan anggaran, asalkan out put dari kegiatan tercapai. Namun agar diperhatikan pula mengenai kualitas atau mutu dari pengadaan tersebut. Dalam Perpres 70/2012 jo Perpres 54/2010 Pasal 24 ayat 3c: Dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau Pasal 39 ayat 4 PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan 51
Pasal 45 ayat 3 PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi. 6. TANDA BUKTI LANGSUNG
PERJANJIAN
DALAM
PENGADAAN
Pengadaan
Langsung Barang
Jasa Lainnya
Konstruksi
Bukti Pembelian
Bukti Pembelian
Kuitansi
Kuitansi
Kuitansi
SPK
SPK
SPK
Konsultansi
SPK
Permintaaan Penawaran + Klarifikasi & Negosiasi
7. PENGADAAN LANGSUNG DI BAWAH 50 JUTA APAKAH SEMUA DENGAN BUKTI KUITANSI SAJA? Beberapa bukti perjanjian dalam pengadaan langsung yaitu bukti pembelian, kuitansi, dan SPK. Untuk nilai dibawah Rp.50 juta dapat menggunakan bukti perjanjian berupa kuitansi. Namun demikian, tidak semua jenis pengadaan menggunakan kuitansi, karena ada hak dan kewajiban dari para pihak yang harus diungkapkan atau hak dan kewajiban tidak cukup ditulis di kuitansi. Contohnya untuk pengadaan konsultan jasa untuk membuat web suatu instansi yang senilai Rp. 9 juta, 52
karena harus diungkapkan hak dan kewajiban maka dibuatkan SPK.
8. PELAKSANAAN PENGADAAN LANGSUNG DENGAN BUKTI PEMBELIAN Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 10 juta rupiah dibuktikan dengan bukti pembelian. Bukti pembelian a.l. seperti nota pembelian, bukti pembayaran tol, pembayaran melalui slip ATM, tiket/karcis pembayaran parkir, bukti pembayaran listrik/telepon, struk belanja di pasar swalayan, dan sejenisnya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan langsung. Pejabat pengadaan melakukan pengadaan langsung dan/atau menerima bukti pembelian/pengadaan dari para pejabat/pegawai yang melakukan transaksi (bernilai) kecil-kecil yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasikan. Bukti tersebut oleh pejabat pengadaan diteliti dan disampaikan kepada PPK sebagai pertanggungjawaban proses pengadaan langsung. PPK memberi persetujuan atas bukti pembelian untuk dapat digunakan sebagai dokumen transaksi pengeluaran. Persetujuan PPK dapat berbentuk paraf atau tanda tangan. Mengenai perikatan dalam bukti pembelian lebih sering digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Dalam pengadaan melalui bukti pembelian tidak diperlukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun tetap harus memperhatikan kewajaran harga pasarnya. Bila nilai pengadaan sampai dengan Rp10 juta dipandang tidak memadai hanya menggunakan bukti pembelian maka dapat dibuatkan kuitansi. Bahkan bila diperlukan adanya penjelasan mengenai hak dan 53
kewajiban antar para pihak maka dapat dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK). Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima dan meneliti barang dan jasa yang diterima. Bila barang/jasa dapat diterima maka PPHP membubuhkan paraf atau tanda tangan. PPHP dapat menuliskan di bukti pembelian "barang/jasa diterima dengan baik dan cukup". Dalam pengadaan langsung perlu diperhatikan apakah suatu pengadaan pembayarannya dapat dilakukan melalui pembayaran dengan uang persediaan (UP) atau pembayaran langsung ke rekening penyedia (LS) termasuk mengenai pengenaan pajaknya (mengenai hal ini silahkan dikonfirmasikan dengan/ke biro/bagian/badan/dinas keuangan). Pengadaan langsung dengan bukti pembelian. Perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan bagian keuangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga tidak ada permasalahan dengan pertanggungjawaban pembayaran. 9. PELAKSANAAN KUITANSI
PENGADAAN
LANGSUNG
DENGAN
Tahapan proses pelaksanaan pengadaan langsung dengan kuitansi dan keterlibatan para pihak adalah sebagai berikut : a. PPK membuat spesifikasi teknis, HPS (untuk nilai di atas/lebih dari Rp. 10 juta) dan draft SPK bila diperlukan, kemudian diberikan kepada pejabat pengadaan. b. Pejabat Pengadaan mencari 2 (dua) sumber informasi harga. c. Pejabat Pengadaan mendatangi 1 (satu) penyedia atau mengundang kepada 1 (satu) penyedia. 54
d. Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan negosiasi harga. e. Pejabat Pengadaan memperoleh bukti kuitansi. f. Barang/jasa diserahkan oleh Penyedia. g. PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) memeriksa dan menerima barang/jasa, kemudian membubuhkan tandatangan di kuitansi dengan pernyataan barang/jasa diterima dengan baik dan cukup. Bila di kuitansi tidak cukup memuat mengenai item-item barang/jasa maka dapat dibuat dokumen tersendiri berupa nota/bukti penerimaan barang/jasa kemudian dapat ditulis dan ditandatangani pernyataan barang/jasa diterima dengan baik dan cukup. h. Kuitansi dan dokumen lain yang telah didukung oleh tanda tangan PPHP diberikan kepada PPK untuk dasar penerbitan permintaan pembayaran. i. Untuk pekerjaan yang tidak dapat menggambarkan hak dan kewajiban antar para pihak dengan kuitansi walaupun nilainya di bawah/kurang dari sampai dengan Rp. 50 juta maka agar dibuatkan SPK. Demikian gambaran sederhana proses pengadaan langsung dengan kuitansi, namun untuk yang biasa menggunakan bukti pengadaan dengan hanya SPK, agar dikoordinasikan dengan bagian keuangan mengenai prosedur pembayaran yang berkaitan dengan kuitansi.
10. PELAKSANAAN PENGADAAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
LANGSUNG
DENGAN
Tahapan proses pelaksanaan pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan keterlibatan para pihak adalah sebagai berikut:
55
a) b) c)
d) e) f) g) h) i) j)
PPK membuat Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang memuat spesifikasi, HPS dan draft SPK, kemudian diberikan ke pejabat pengadaan. Berdasarkan RPP yang diterima, Pejabat Pengadaan mencari 2 (dua) sumber informasi harga. Pejabat Pengadaan mendatangi 1 (satu) penyedia atau mengundang 1 (satu) penyedia untuk menyampaikan penawaran. Pejabat pengadaan dapat memberi penjelasan mengenai barang/jasa yang akan diadakan. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi harga Pejabat Pengadaan melakukan transaksi dengan SPK. SPK tersebut untuk ditandatangani oleh penyedia. Pejabat Pengadaan melakukan pengumuman penyedia yang ditunjuk di papan pengumuman dan di website Pemda (untuk K/L di website K/L). SPK yang telah ditandatangani penyedia diberikan ke PPK. Barang/jasa diserahkan oleh Penyedia. PPHP memeriksa barang/jasa dari penyedia, bila barang/jasa dapat diterima maka dibuatkan berita acara serah terima sebagai dasar pembayaran oleh PPK. PPHP menerima dan meneliti barang dan jasa yang diterima. Bila barang/jasa dapat diterima dapat membubuhkan paraf atau memberikan tanda tangan di kuitansi/bukti pengiriman. PPHP dapat menuliskan di kuitansi/bukti pengiriman yang merupakan bagian dari dokumen SPK "barang/jasa diterima dengan baik dan cukup".
Untuk pengadaan barang dan jasa lainnya dapat dilakukan secara pascakualifikasi, Untuk pengadaan jasa Konsultansi badan usaha dan pekerjaan konstruksi dilakukan secara prakualifikasi. Prakualifikasi dilakukan terhadap kualifikasi yang diperlukan saja. 56
11. APAKAH DIPERBOLEHKAN MENCANTUMKAN MEREK PADA DOKUMEN UNTUK PENGADAAN LANGSUNG? Penyebutan suatu merek dalam dokumen pengadaan untuk pelelangan/seleksi dilarang dalam hal pengadaan tersebut hanya bisa dipenuhi oleh satu penyedia saja. Dalam pengadaan langsung, karena bukan suatu pelelangan/seleksi yang didalamnya diperlukan persaingan dan dalam rangka mendapatkan suatu barang yang berkualitas maka penyebutan suatu merek dalam pengadaan langsung tidak dilarang. 12. ADA SATU ITEM BARANG YANG HARGANYA MELEBIHI HARGA SATUAN PADA HPS NAMUN SECARA KESELURUHAN TIDAK MELEBIHI TOTAL HPS Negosiasi teknis dan harga untuk tahapan pengadaan langsung dilakukan, salah satunya, mengacu pada rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat. Dalam hal terdapat satu item barang melampaui HPS, namun secara total penawaran berada di bawah total HPS maka pada saat negosiasi teknis dan harga sebisa mungkin disamakan dengan harga rincian HPS. Apabila penyedia tidak bersedia untuk menurunkan harga item barang, selama total harga penawaran tidak melebihi HPS maka hal tersebut diperbolehkan.
13. PENGADAAN BIBIT KAMBING TETAPI DI DALAM PERENCANAAN TERPISAH PENGALOKASIAN DI MATA ANGGARAN ATAU REKENING ANGGARANNYA, MASINGMASING DENGAN PAGU DIBAWAH RP. 200.000.000,57
NAMUN APABILA DIJUMLAHKAN MAKA PAGUNYA LEBIH DARI RP. 200.000.000,Pasal 39 ayat 4 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyebutkan bahwa PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. Mengingat ketiga bibit ternak kambing tersebut dapat disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang sama kualifikasinya maka dijadikan satu paket dan dilakukan pelelangan sederhana jika nilainya paling tinggi Rp. 5 milyar. Namun dalam hal kapasitas penyedia, di daerah Saudara berdasar penilaian efisien dan efektif, tidak ada yang dapat menyediakan dalam jumlah banyak, maka dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia yang ada, dengan klarifikasi teknis dan negosiasi kewajaran harga. 14. PENGADAAN HOTEL DENGAN NILAI DI BAWAH RP 200 JUTA, PENGADAAN LANGSUNG ATAU PENUNJUKAN LANGSUNG? Pengadaan langsung dilakukan dengan nilai sampai dengan Rp.200 juta, sedangkan penunjukan langsung tidak dibatasi oleh nilai. Terhadap pengadaan hotel, sebagaimana ketentuan Pasal 38 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 maka dilakukan dengan penunjukan langsung, namun demikian karena nilai pengadaannya dibawah Rp. 200 juta maka dilakukan oleh pejabat pengadaan melalui mekanisme pengadaan langsung. 15. PENGADAAN LANGSUNG DENGAN PT/CV ATAU BISA DENGAN TOKO/PERORANGAN? Pengadaan agar dilakukan kepada penyedia sebenarnya seperti yang terjadi dalam praktek bisnisnya. 58
Dengan demikian pengadaan langsung dapat dilakukan kepada toko atau perajin sesuai ijin usaha yang dimiliki mereka dalam menjalankan usaha. Dalam prakteknya ada kesulitan mengenai aspek pertanggung-jawaban pajak jika kita membeli langsung kepada toko/perorangan sehingga tidak dapat dilakukan kepada penyedia sebenarnya, sehingga dicari pihak lain yang dapat memenuhi aspek perpajakan. Dengan demikian ketika hanya dapat dilakukan kepada penyedia sebagai perantara (bukan kepada penyedia sebenarnya), harga yang terbentuk akan menjadi lebih mahal daripada kita membeli langsung.
16. PERSYARATAN MEMENUHI KETENTUAN PAJAK 3 BULAN TERAKHIR UNTUK PEMBELIAN YANG MENGGUNAKAN KWITANSI Untuk pengadaan yang menggunakan kuitansi, maka persyaratan pemenuhan pajak 3 bulan terakhir dapat diabaikan.
17. PENGADAAN LANGSUNG KE HANYA SATU PENYEDIA SECARA TERUS MENERUS Pengadaan langsung dilakukan langsung ke penyedia yang memang sehari-hari mempunyai bisnis atau usaha tersebut. Misal pengadaan ATK, ditujukan kepada penjual ATK, bukan kepada penyedia bermodalkan papan nama saja. Pengadaan langsung dapat dilakukan kepada penyedia tertentu secara terus menerus. Memperhatikan peran pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung membawa dampak pada tumbuh kembangnya usaha swasta 59
maka sebaiknya pengadaan langsung tidak hanya ditujukan kepada penyedia tertentu tetapi juga ditujukan kepada penyediapenyedia yang lain. Pengadaan langsung dapat sebagai sarana mengembangkan usaha setempat, asal usaha setempat memiliki kompetensi untuk menyediakan barang dan jasa serta kewajaran harga yang ditawarkan. 18. PENGADAAN LANGSUNG RP. 170 JUTA UNTUK ATK, APAKAH DAPAT DIPECAH-PECAH? Pengadaan tersebut dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain: a. Pengadaan dapat dilakukan dengan pelelangan sederhana. b. Pengadaan dilakukan pengadaan langsung kepada satu penyedia secara sekaligus. c. Pengadaan dilakukan pengadaan langsung kepada satu penyedia, dengan berkali-kali transaksi. d. Pengadaan dilakukan pengadaan langsung kepada banyak penyedia (dipecah-pecah) e. Pengadaan dilakukan kombinasi cara a s.d. d 19. EVALUASI PENAWARAN PENGADAAN LANGSUNG Dalam pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi, evaluasi dilakukan antara lain terhadap: -
jumlah barang/jasa, spesifikasi kewajaran harga pasar jaminan purna jual (bila ada).
60
Penilaian dilakukan terhadap terpenuhinya barang/jasa yang diperlukan dengan harga yang wajar. Bila penyedia yang dinilai tidak memenuhi syarat maka agar dicari penyedia lainnya. Dalam pengadaan langsung yang menggunakan SPK, evaluasi dilakukan antara lain terhadap data kualifikasi, administrasi, teknis dan harga. Kualifikasi diperlukan terhadap yang dibutuhkan saja. Penilaian dilakukan terhadap terpenuhinya penawaran penyedia sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan. Bila penyedia yang dinilai tidak memenuhi syarat maka agar dicari penyedia lainnya. Bila dokumen pengadaan tidak dapat menghasilkan penyedia yang memenuhi syarat, maka dokumen pengadaan agar diperbaiki.
20. JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN DALAM PENGADAAN LANGSUNG Berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Pasal 68 ayat (3) disebutkan bahwa jaminan penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka untuk proses penunjukan langsung, Kontes/Sayembara atau pengadaan langsung tidak memerlukan jaminan penawaran. Sedangkan jaminan pelaksanaan tidak juga diperlukan untuk pengadaan langsung. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Perpres 70 tahun 2012 pasal 70 ayat (1) “Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. 61
21. MEKANISME LANGSUNG
PEMBAYARAN
PADA
PENGADAAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2012, pembayaran dengan dana APBN untuk Uang Persediaan (UP) sekarang dapat digunakan untuk belanja modal. Mekanisme pembayaran terdiri dari 2, yaitu mekanisme Uang Persedian (UP) dan mekanisme pembayaran langsung (LS). Pada mekanisme UP, pembayaran suatu tagihan atas belanja dilakukan melalui bendahara pengeluaran dengan uang muka kerja yang dikelolanya (UP). Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu penerima hak atau penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- . UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: a. Belanja Barang; b. Belanja Modal; dan c. Belanja Lain-lain. Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. 62
Pembayaran tagihan pada pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi dapat dilakukan dengan mekanisme UP sebagai berikut: a.
Pembayaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada penyedia PPK menerima bukti pengeluaran berupa Kuitansi/bukti pembelian disertai faktur pajak dan SSP (bagi barang/jasa yang dikenakan pajak menurut ketentuan yang berlaku) dan nota/bukti penerimaan barang/jasa dari Pejabat Pengadaan atas pembelian/pembayaran yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan atau seseorang/pegawai yang ditunjuk. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Bayar yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA yang dilampiri kuitansi/bukti pembelian dan nota/bukti penerimaan barang/jasa. Dalam rangka penyederhanaan administrasi dokumen bukti-bukti pengeluaran yang tidak dapat dikuitansikan, untuk transaksi kecil-kecil dan sejenis (pada beban akun yang sama) dapat dilakukan rekapitulasi dengan menggabungkan beberapa bukti pembelian dalam jumlah sampai dengan Rp 1 juta dalam bentuk Daftar Rincian Pembayaran.
b.
Pembayaran dilakukan oleh pejabat pengadaan atau seseorang yang ditunjuk dengan uang muka kerja kegiatan Pejabat Pengadaan atau seseorang yang ditunjuk mengajukan rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran dan rincian kebutuhan dana kepada PPK. PPK menyetujui dan menandatangani SPBT dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran untuk dilakukan pembayaran sebagai uang muka kerja 63
kepada pejabat pengadaan atau seseorang yang ditunjuk. Pejabat Pengadaan atau seseorang yang ditunjuk melakukan pembayaran kepada penyedia dan menyampaikan kuitansi/bukti pembelian disertai faktur pajak dan SSP (bagi barang/jasa yang dikenakan pajak menurut ketentuan yang berlaku) dan nota/bukti penerimaan barang/jasa kepada PPK.
Untuk pembayaran tagihan pada pengadaan langsung terkait bukti perjanjian berupa SPK dengan nilai di atas Rp. 50 juta dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dari rekening Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) ke rekening penyedia. Pembayaran tagihan diajukan oleh PPK melalui Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM (PP-SPM) kepada Kuasa BUN (KPPN) berdasarkan bukti tagihan setelah barang/jasa diterima oleh PPK. Pembayaran tagihan pada pengadaan langsung dengan mekanisme LS adalah sebagai berikut: a.
PPK mengajukan tagihan kepada KPPN melalui PP-SPM atas tagihan yang diajukan penyedia berdasarkan buktibukti yang sah yang meliputi: Bukti perjanjian berupa SPK; Referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; Berita Acara Pembayaran; Kuitansi; Faktur pajak dan SSP; Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi; 64
Dan dokumen lain yang dipersyaratkan (khususnya untuk perjanjian yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri). b. c.
d.
PP-SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikan SPM-LS dilampiri SSP kepada KPPN. Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran uang muka pekerjaan atau pembayaran dengan menggunakan jaminan pembayaran di akhir tahun juga dilampiri asli surat jaminan uang muka atau asli jaminan pembayaran. KPPN melakukan pembayaran dengan melakukan transfer dana dari rekening kas umum negara ke rekening penyedia barang/jasa.
Selanjutnya agar diikuti aturan Kemenkeu mengenai hal ini, sedangkan untuk dana APBD, silahkan Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah mengenai hal tersebut, dengan mengacu kepada Peraturan Mendagri terkait, dan mengadaptasi Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas. 22. Dalam Perpres No 70 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengadaan langsung adalah proses Pengadaan Jasa Konsultansi yang merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I dan/atau bernilai Rp 50 juta. 1. Besaran Rp 50 juta ini untuk setiap tenaga konsultan ataukah utuk setiap paket pekerjaan. 2. terdapat pekerjaan Pengembangan aplikasi pelaporan dengan nilai pekerjaan Rp 115 juta yang akan dikerjakan 4 orang konsultan yaitu: a. Sistem analis 1 org x 4 bln x 6.000.000 = 24.000.000 b. Programmer web 3 org x 3 bln x 7.500.000 = 45.000.000 c. Ahli webdesign 1 org x 3 bln x 65
7.500.000 = 22.500.000 d. Database administrator 1 org x 4 bln x 6.000.000 = 24.000.000. Apakah pekerjaan ini bisa diadakan secara pengadaan langsung, ataukah melalui lelang? Besaran nilai 50 juta rupiah untuk pengadaan jasa konsultansi adalah untuk nilai satu paket pekerjaan perorangan ataupun nilai satu paket konsultan badan hukum. Terhadap contoh permasalahan dalam butir 2 tersebut, definisi paket yang digunakan adalah paket per orang. Hal ini dikarenakan tenaga ahli bekerja masing-masing melakukan kontrak dengan PPK mengatas-namakan dirinya sendiri sehingga dapat dilakukan dengan pengadaan langsung, dan dalam konteks tersebut personel K/L/D/I yang akan bertindak sebagai leader, kecuali jika PPK akan melakukan kontrak dengan suatu badan usaha dimana tenaga ahli tersebut bekerja untuk badan usaha tersebut (atau dikontrak oleh perusahaan tersebut) maka jika nilai biaya secara keseluruhan lebih dari Rp. 50 juta maka harus dilakukan seleksi konsultan.
66
BAB III
67
BAB III PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR DARI E-CATALOGUE LKPP SECARA E-PURCHASING 1. PENGADAAN SEPEDA MOTOR Dinas kami akan mengadakan pengadaan sepeda motor. Penyedia (Dealer) sesuai e-catalogue LKPP tidak ada, bila beli ke dealer sesuai dealer e-catalogue LKPP dapat dilakukan dari daerah lain dengan ditambah biaya kirim. Harga dealer tersebut Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan biaya kirim Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Ada dealer di kota kami yang tidak termasuk di e-catalogue LKPP namun harganya Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah). Bagaimana pengadaan untuk sepeda motor ini ? E-catalogue LKPP adalah untuk kemudahan pengadaan dengan efektifitas dan efisiennya. Dalam hal e-catalogue tersebut tidak dapat dilakukan di suatu daerah dan pengadaan dengan nilai di bawah Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) di luar e-catalogue dapat dilakukan lebih murah, maka silahkan dilakukan diluar e-catalogue. Kami menyarankan dalam hal, ketika harganya sama antara e-catalogue LKPP dengan yang bukan e-catalogue LKPP sebaiknya dilakukan dengan e-catalogue secara e-purchasing dalam rangka pengendalian, monitoring dan pengembangan sistem pengadaan nasional. Bahwa pada prinsipnya untuk barang di luar e-catalogue dapat melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan Perpres.
68
Barang tersedia di e-catalogue dan juga tersedia di daerah si pembeli, sehingga dilakukan dengan menggunakan e-catalogue. Bila nilai paket pengadaan di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka dilakukan dengan pengadaan langsung. Bila pengadaan dilakukan di kota lain maka akan dikenakan biaya tambahan berupa biaya kirim dan biaya pengurusan surat, dimana untuk keluar surat banyak persyaratan/dengan off the road. 2. PENGADAAN MOBIL AMBULANCE Pengadaan ambulance yang ternyata tidak ada dalam ecatalogue, apakah harus lelang umum? Apakah syarat penyedia harus ATPM (agen tunggal pemegang merek)? a. Teliti dahulu agar dilihat dulu di e-catalogue LKPP apakah terdapat spesifikasi yang mendekati di e-catalogue LKPP b. bila tidak ada dan nilainya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka dilakukan pelelangan, dengan syarat peserta lelang adalah ATPM/dealer. 3. UPDATE HARGA E-CATALOGUE KENDARAAN (April 2014)
LKPP
MENGENAI
Kenapa e-catalogue untuk suatu merek kendaraan telah ada namun kemudian suatu saat tidak ada? Contoh saat ini, merek kendaraan tertentu tidak muncul, padahal bulan lalu ada. E-catalogue kendaraan akan diupdate untuk setiap tiga bulan atau enam bulan, yang mana penyedia dapat memperbarui harganya atau update harga sendiri. 69
Ketika penyedia melakukan update harga, maka untuk sementara tayangan di e-catalogue LKPP menjadi tidak ada dan akan muncul lagi ketika harga update disetujui. 4. BILA HARGA E-CATALOGUE KENDARAAN DI AWAL JANUARI 2014 BELUM TERSEDIA Bagaimana bila harga di e-catalogue untuk kendaraan sedang di update? Harga e-catalogue kendaraan akan diupdate setiap waktu tertentu (misal per tiga bulan ). Dalam hal harga e-catalogue kendaraan belum tersedia silahkan ditunggu dulu. Diharapkan harga e-catalogue kendaraan akan segera ada. Jika kebutuhan mendesak silahkan dengan metode pengadaan yang lain sesuai perpres 54/2010 jo perpres 70/2012. 5. KENDARAAN RODA EMPAT TIDAK ADA DI E-CATALOGUE MAKA SIAPA PENYEDIANYA? Kami akan mengadakan truck arm roll (truk sampah), tetapi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh PA dalam RUP, truk yang dibeli tidak sesuai dengan kapasitas arm roll yang ada/tersedia dalam e-catalogue. Bagaimana selanjutnya? Apakah pengadaannya boleh dipisah, misalnya pengadaan truk dengan e-catalogue dan diproses dengan Pengadaan Langsung oleh PPK? Kemudian, apakah bisa dilelangkan? Jika dilelang, tentu kita menyediakan anggaran untuk keuntungan yang wajar bagi penyedia (lebih kurang 10%) dan PPN Pasal 22 (10%) diluar harga 70
e-catalogue, jadi total penambahan harga sekitar 20% dari harga e-catalogue. Apakah hal ini tidak dianggap mark-up harga? Pengadaan bisa dipisah, menjadi pengadaan truk dan pengadaan arm roll. Penyedia truk melalui e-purchasing dan penyedia arm roll melalui proses sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Perhitungan HPS untuk armroll sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu perlu menambahkan keuntungan, overhead dan PPN. 6. HARGA KENDARAAN DI E-CATALOGUE MASIH DATA HARGA LAMA Kami akan melaksanakan penunjukan langsung kendaraan pemerintah pada Agustus 2013, sedangkan harga e-catalogue yang kami lihat di portal e-catalogue pricelist s.d. bulan Juni 2013. Pertanyaan kami : a. Apakah kami dapat melaksanakan proses dengan mengacu harga e-catalogue s.d. Bulan Juni? b. Apakah kami dapat melaksanakan proses dengan meminta pricelist yang terbaru dari Penyedia kendaraan bermotor? Pengadaan melalui e-purchasing berdasarkan harga yang berlaku pada e-katalog. 7. PENGADAAN KENDARAAN YANG DAERAH KAMI TIDAK ADA DEALER? Bagaimana kami melakukan pengadaan kendaraan, bila di daerah kami tidak ada dealer?
71
Pengadaan dengan penunjukan langsung kendaraan pemerintah harus mengacu pada spesifikasi teknis dan harga yang ditayangkan dan dipublikasikan secara luas (e-catalogue). Spesifikasi salah satunya adalah jaringan distribusi berikut jangkauan pengirimannya, sedangkan dalam acuan HPS salah satu yang ditayangkan adalah ongkos kirimnya. Dalam membuat spek dan HPS, PPK harus mengacu pada ketentuan tersebut, sehingga apabila pada salah satu wilayah tidak tersedia ongkos kirim, dalam mekanisme penunjukan langsung tidak dapat dimasukkan komponen ongkos kirim ke dalam komponen HPS (untuk penunjukan langsung dengan e-catalogue). Artinya kalau suatu daerah tidak ada dealer sesuai dengan di e-catalogue maka biaya pengiriman dibuat dalam kontrak tersendiri diluar kontrak yang dilakukan berdasar e-catalogue. Jadi bila tidak ada di e-catalogue untuk suatu penambahan item dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang terpisah. Penunjukan langsung hanya dapat dilakukan terhadap spesifikasi dan uraian harga yang ada pada e-catalogue. Diluar itu harus dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang terpisah. Paket yang dipisah tersebut bila s.d. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bisa dilakukan dengan pengadaan langsung. Jadi bila ada tambahan asesori seperti ban radial, kaca film, video player, dilakukan diluar paket penunjukan langsung dengan e-catalogue. 8. PENGADAAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH Apakah Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang PERKA LKPP tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah dilingkungan 72
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya masih berlaku sampai dengan saat ini atau sudah ada penggantinya, terima kasih. Tanggapan: Perka No. 13 Tahun 2012 tidak berlaku lagi setelah tersedia e-katalog kendaraan. Pengadaan kendaraan pemerintah yang dilakukan dengan ecatalogue LKPP mengacu kepada Peraturan Kepala LKPP No. 17 tahun 2012 9. PENGADAAN AMBULANCE SEBAGAI CSR DARI BUMD Bagaimana cara melakukan pengadaan ambulance yang akan digunakan sebagai CSR BUMN? a. Pengadaan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD tidak wajib mengikuti Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Pengadaan oleh BUMN/BUMD dapat diatur sendiri oleh Direksi BUMN/BUMD dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan. b. Dalam barang yang akan diadakan ada di e-catalogue LKPP, dapat juga melakukan pengadaan secara e-purchasing menggunakan e-catalogue LKPP, selanjutnya silahkan dikoordinasikan dengan Unit Layanan Pengadaan Pemda dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemda. 10. PENGADAAN KENDARAAN YANG TIDAK ADA DI ECATALOGUE Pengadaan kendaraan dinas XXX sedang kami proses melalui proses pelelangan, namun pada kenyataannya penawaran peserta lelang diatas HPS (Harga GSO dari Main 73
Dealer) karena yang menawar bukan dealer/main dealer, maka yang bersangkutan menambahkan pajak dan keuntungan. Disisi lain kendaraan ini tidak termasuk dalam e-catalogue. Berkenaan dengan kondisi tersebut diatas dan mengingat dealer dan main dealer tidak bersedia mengikuti proses pelelangan, maka untuk pengadaan ini apakah dapat dilakukan dengan penunjukan langsung atau dengan menambah pajak dan keuntungan pada HPS yang melebihi nilai harga GSO yang dikeluarkan oleh main dealer. Tanggapan; Apabila kendaraan yang dibutuhkan tidak terdapat dalam ecatalogue, maka dilakukan dengan pengadaan langsung (nilainya di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)), atau dilakukan dengan pelelangan umum/sederhana (jika nilainya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)) dengan spesifikasi bukan untuk satu merek dan peserta adalah DEALER. Dalam hal pelelangan ulang gagal maka PA dapat memerintahkan penunjukan langsung. Kemudian penunjukan langsung dilakukan kepada DEALER dengan negosiasi kewajaran harga. 11. PENGADAAN SEPEDA MOTOR Di Satker kami ada pengadaan 2 unit sepeda motor nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ada juga yang 1 unit senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Apakah pekerjaan tersebut tetap harus diumumkan di LPSE ya pak? Bagaimana prosedur GSO penunjukan langsung? Apakah langsung menghubungi dealer resmi di inaproc atau bagaimana? Terima kasih penjelasannya. Tanggapan; 74
Gunakan prosedur e-catalogue lkpp (e-purchasing) cantumkan dalam RUP, bila tidak ada di e-catalogue maka dilakukan pengadaan langsung ke dealer dengan negosiasi kewajaran harga. 12. SEPEDA MOTOR DI E-CATALOGUE LKPP TIDAK ADA Bila di e-catalogue kendaraan roda dua merk XXX belum ada sedangkan kantor kami mau membeli kendaraan roda dua merek XXX untuk kebutuhan operasional kantor. Bolehkan membeli kendaraan tersebut dengan harga sama dengan konsumen umum? Tanggapan; Dalam hal di e-catalogue tidak ada, dapat dilakukan dengan pengadaan langsung (bila nilainya ) dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan penyedianya adalah dealer, dengan kewajaran harga, tidak mahal dari harga pribadi. Agar ditanyakan juga harga diskonnya. 13. PENGADAAN KAROSERI DAN E-PURCHASING Bagaimana proses pengadaan e-purchasing kendaraan yang menggunakan karoseri? Contohnya: Untuk pembelian mobil Sampah, di e-purchasing mobil hanya chasis saja yang ada, sedangkan untuk karoseri tidak 75
tersedia, bagaimana proses pembeliannya, apakah dilakukan lelang sederhana atau cukup pada aplikasi e-purchasing saja? Penyedia yang terpilih untuk karoseri agar menggunakan chasis dari e-catalogue lkpp untuk chasisnya. Pengadaan chasis dilakukan secara e-purchasing Pengadaan karoseri yang tidak ada di e-catalogue LKPP dilakukan sesuai dengan nilainya (pengadaan langsung atau lelang sederhana) dengan kontrak menyebut bahwa chasisnya dari e-catalogue LKPP. 14. PENGADAAN KENDARAAN SAMPAH UNTUK BANYAK KELURAHAN Pemerintah Kota ada dana bantuan yang akan didistribusikan ke 86 kelurahan, dana tersebut akan dibelanjakan kendaraan roda 3 beserta bak sampahnya (harga kendaraan tersebut sudah ada di e-catalogue) dengan anggaran Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per unit. Pertanyaannya: a. Apakah pengadaan tersebut harus dilaksanakan oleh PPK dan Pejabat Pengadaan dengan metode pangadaan langsung dengan dokumen pengadaan? atau b. Apakah cukup membeli langsung dengan bukti pembelian oleh bendahara? Bila dananya ada di kelurahan maka dilaksanakan oleh kelurahan melalui pengadaan langsung dengan negosiasi kewajaran harga oleh pejabat pengadaan di masing-masing kelurahan. 76
Atau pengadaan tersebut dapat dilakukan oleh PPK dengan e-catalogue e-purchasing yang dilakukan oleh pokja ULP dengan negosiasi kewajaran harga mengingat yang dibeli banyak. 15. KEUNTUNGAN PURCHASING
ADANYA
E-CATALOGUE
DAN
E-
E-catalogue (Katalog Elektronik) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem e-catalogue elektronik. Keuntungan adanya ecatalogue dan e-purchasing antara lain: a. memberikan kemudahan kepada K/L/D/I dalam melaksanakan pengadaan untuk kebutuhan instansinya. Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara langsung terhadap barang/jasa yang diinginkan kepada penyedianya langsung dan boleh menyebut merek. b. memberikan kepastian spesifikasi teknis dan acuan harga yang seragam. Kementerian/lembaga/pemda/instansi tidak perlu membuat spesifikasi. Spesifikasi langsung bisa diambil dari e-catalogue. HPS untuk pengadaan obat, internet dan alat mesin pertanian tidak perlu dibuat lagi. Untuk pengadaan kendaraan data harga masih merupakan acuan HPS, namun bisa juga diambil sebagai HPS dan nanti jangan lupa dilakukan negosiasi harga. Negosiasi harga memperhatikan harga untuk mobil pribadi, jumlah mobil yang akan dibeli dan sebagainya. c. Dokumen pengadaan disediakan dalam sistem aplikasi sehingga mengurangi dokumen seperti dalam dokumen pelelangan. d. Tidak ada sanggah menyanggah dan mengurangi masalah hukum lainnya. 77
e. Pelaksanaan e-purchasing akan terrecord sehingga memudahkan monitoring dan memudahkan sebagai bahan analisa. f. Membentuk pasar nasional yang semakin jelas dan terukur g. Mempercepat penyediaan fasiltas kinerja kantor dan pelayanan masyarakat. h. Mempercepat penyerapan anggaran. 16. DI E-CATALOGUE INAPROC UNTUK KENDARAAN HANYA CHASSIS SAJA
PENGADAAN
Kami ingin melakukan proses pengadaan kendaraan dump truck. untuk pengadaan kendaraan dump truck tersebut hanya ada GSO harga Chassis saja. Apakah kami bisa melakukan pengadaan kendaraan dalam bentuk chassis saja? Untuk pengadaan chassis yang ada di e-catalogue Inaproc LKPP dilakukan secara e-purchasing, sedangkan pengadaan yang lainnya dilakukan sesuai nilainya. Dalam hal untuk pengadaan yang lainnya s.d. Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dengan pengadaan langsung ke karoseri, namun bila untuk pengadaan yang lainnya lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan pelelangan kepada para penyedia karoseri. 17. PENGADAAN KENDARAAN YANG TIDAK ADA DI ECATALOGUE LKPP Pengadaan kendaraan yang tidak ada di e-catalogue pemerintah dilakukan kepada penyedia sebenarnya yaitu dealer 78
atau main dealer. Dalam hal kendaraan yang perlu dibuat oleh karoseri maka pengadaannya dilakukan dengan penyedia karoseri. 18. HARGA UNTUK CATALOGUE
KENDARAAN
BELUM
ADA
DI
E-
Kami telah melakukan pengecekan pada e-catalogue dan harga untuk kendaraan belum ada yang masuk, jadi bagaimana kami melaksanaan penunjukan langsung pengadaan kenderaan bermotor pada instansi kami saat ini? Selanjutnya bagaimana tatacara pemakaian penunjukan langsung pada aplikasi SPSE? a. Pengadaan kendaraan terhadap yang ditayangkan dalam portal pengadaan nasional maka dapat dilakukan penunjukan langsung (Pasal 38 Perpres 70 tahun 2012) b. Harga kendaraan yang ditayangkan di portal bila harga portal pengadaan nasional tidak muncul (karena setiap tiga bulan diadakan negosiasi harga sehingga belum muncul harga di portal). c. Disarankan pengadaan kendaraaan menunggu keluarnya harga di portal pengadaan. d. Terhadap pengadaan yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur tersebut, maka agar dinilai apakah pengadaan yang dilakukan tersebut lebih mahal dari harga pasarnya. Apakah ada unsur mark up atau tidak, silahkan di diskusikan dengan auditor/inspektorat.
79
19. HASIL PENGADAAN CATNYA
KENDARAAN
DIRUBAH
WARNA
Pengadaan mobil pick up lewat E-purchasing, setelah mobil diterima diperlukan perubahan warna mobil untuk disesuaikan dengan warna mobil satpol PP. Apakah ini diperbolehkan dan bagaimana mekanismenya? Diperbolehkan saja, kalau memang diperlukan warna khas sehingga perlu cat baru. Untuk pengadaan yang ada di e-catalogue menggunakan e-purchasing (tidak lelang lagi) dengan kontrak/SPK kepada dealer, sedangkan untuk cat baru dapat dinegosiasikan lagi dengan dealer jika dealer tidak bisa maka dilaksanakan dengan pengadaan langsung ke penyedia lain yang sanggup. 20. DOKUMEN PENGADAAN PURCHASING
KENDARAAN
SECARA
E-
Pengadaan kendaraan secara e-purchasing mengikuti aplikasi yang tersedia dalam SPSE. Dalam hal dilakukan secara e-purchasing, tidak diperlukan adanya pembuatan dokumen diluar dokumen yang tersedia di aplikasi. Dokumen yang diperlukan diluar sistem aplikasi adalah dokumen berita acara hasil negosiasi.
80
21. DEALER ADA DI DAERAH LAIN (e-purchasing) Dalam e-catalogue telah terdaftar pengadaan kendaraan roda empat dilaksanakan melalui e-purchasing dimana untuk merek XXX dipegang oleh dealer PT. AAA di Medan namun dealer tersebut tidak memiliki cabang di kota Banda Aceh dan untuk merek XXX wilayah Aceh (termasuk Banda Aceh) di pegang oleh dealer PT. BBB. Kota terdekat yang memiliki cabang PT. AAA adalah Kota Medan yang jaraknya 611 km dari kota Banda aceh. Pertanyaan saya adalah: a. Apakah pengadaan kendaraan roda empat dimaksud boleh dilakukan melalui pelelangan umum atau tetap harus melalui e-purchasing karena PT. BBB tidak terdaftar di dalam ecatalogue? b. Apakah tidak melanggar ketentuan yang pelayanannya berbasis wilayah/hanya harga. Untuk ongkos kirim di luar epurchasing. Jika langsung beli di lokasi dengan tunjuk langsung akan lebih murah.Terima kasih Tanggapan: a. Dapat dilakukan pengadaan melalui e-catalogue kepada ATPM yang terdaftar, namun kemungkinan akan ada tambahan biaya seperti biaya kirim, dengan demikian agar dibuat terpisah biaya kirim dan atau biaya surat kelengkapan kendaraan. Walaupun di kota sendiri ada. Dalam memesan bisa dilakukan di kota yang lain dengan cara pembelian off the road dengan e-purchasing. Saat ini sudah ada tampilan mengenai biaya on the road dan off the road. 81
b. Dalam hal dealer melayani penjualan berbeda wilayah dan dapat mengurus perpajakannya beserta biaya pengirimannya maka pembelian tersebut dapat dilakukan, sepanjang biaya yang dikeluarkan tidak lebih besar dari pada harga di kotanya sendiri, bila tidak maka dilakukan sesuai ketentuan Perpres. 22. HARGA DI E-CATALOGUE LEBIH TINGGI DARI DANA ANGGARAN YANG TERSEDIA Contoh dalam pengadaan kendaraan bermotor. Harga di e-catalogue untuk merek dan tipe tertentu Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) Sedangkan dana di dalam DIPA/DPA untuk pengadaan satu kendaraan sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah). Setelah dikomunikasikan dengan dealer, pihak dealer dapat dinegosiasi menjadi Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah). Apakah hal tersebut diperbolehkan? Hal tersebut dapat dilakukan karena batasan pengadaan kendaraan dilakukan dengan harga pasar (dilakukan negosiasi untuk menuju ke harga pasar), pada level penyedia yang tepat (dealer/main dealer) serta masih dalam dana yang tersedia dalam dokumen anggaran (DPA atau DIPA).Dalam pengadaan secara e-purchasing, kita dapat memilih merek yang tersedia dalam ecatalogue INAPROC.
82
23. SPESIFIKASI E-CATALOGUE TIDAK LENGKAP? Pemko akan melaksanakan pengadaan dump truck melalui ecataloque. Saat pokja menginput paket pekerjaan, ternyata yang muncul hanya chassis kendaraan saja, sedangkan spesifikasi dump-nya tidak muncul (tidak ada). Bagaimana langkah yang harus kami lakukan? a. dilakukan pengadaan chassis secara e-purchasing dengan ecatalogue, sedangkan untuk dump (kelengkapan lainnya) dengan pengadaan langsung atau pelelangan bila nilai kelengkapan di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) b. dilakukan pelelangan bila pengadaan secara utuh dump truck dengan penyedianya adalah dealer/karoseri. 24. PENGADAAN SEPEDA MOTOR PENYEDIANYA ADALAH DEALER Berdasarkan DPA kami akan mengadakan pembelian kendaraan Dinas Operasional Roda Dua yang mana dalam DPA tertulis: a. Pengadaan kendaraan operasional KPA Rp. 14.500.000,b. Pengadaan Kendaraan operasional Pejabat Pengadaan Rp. 21.700.000,c. Pengadaan kendaraan operasional PPK Rp. 16.500.000,d. Pengadaan kendaraan operasioanl Bendahara Rp. 17.000.000,Pertanyaan kami adalah: Apakan boleh kita menyatukan kontrak untuk 4 Paket pengadaan tersebut, dengan anggaran per unit yang berbeda, dan spesifikasi yang berbeda namun pada satu pihak penyedia? 83
Tanggapan: a. bisa, disarankan dilakukan secara e-catalogue dengan epurchasing. b. bila tidak ada di e-catalogue dilakukan dengan penyedianya adalah dealer/main dealer. c. pengadaan langsung dilakukan dengan negosiasi harga, apalagi bila pengadaan lebih dari satu. d. harga yang terjadi tidak boleh lebih tinggi dari harga untuk pembelian pribadi (harga pasar).
84
BAB IV
85
BAB IV PENGADAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN DARI E-CATALOGUE LKPP SECARA E-PURCHASING 25. PENGADAAN ALAT KESEHATAN a. Apakah harga e-catalogue alat kesehatan LKPP sudah termasuk ongkos kirim sampai Kabupaten kami b. Apakah harga e-catalogue alat kesehatan LKPP sudah termasuk uji fungsi alat (teknisi datang ke tempat kami), serta biaya training ? c. Apakah harga e-catalogue alat kesehatan LKPP sudah termasuk garansi dan jaminan ketersediaan suku cadang ? d. Apakah dalam satu kode rekening dokumen anggaran bisa banyak kontrak ? e. Bagaimana pengadaan alkes yang belum ada di e-catalogue LKPP ? Tanggapan: a. Harga yang tercantum di e-catalogue sudah termasuk biaya kirim dan uji fungsi alat (tetapi ada beberapa yang tidak termasuk, maka K/L/D/I diharapkan melakukan konfirmasi harga tersebut kepada penyedia). b. Bila belum termasuk, agar dibuat kontrak/SPK terpisah. c. Harga e-catalogue alat kesehatan LKPP sudah termasuk garansi dan jaminan ketersedian suku cadang d. Dalam satu kode rekening bisa banyak kontrak e-catalogue , dikarenakan penyedianya berbeda sesuai kebutuhan. e. pengadaan alkes yang belum ada di e-catalogue LKPP disarankan agar dilakukan dengan memilih jenis alat kesehatan yang mempunyai fungsi yang sama sesuai kebutuhan pada e-catalogue LKPP, dengan melakukan 86
pengadaan secara e-purchasing. Sedangkan bila tidak ada sama sekali dilakukan pengadaan sesuai ketentuan pengadaan dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. 26. KATALOG OBAT, PERSEDIAAN PENYEDIA TIDAK ADA Setelah dilakukan pengiriman informasi paket pembelian obat SRR ke penyedia PT. DDD pada tanggal 17 juni 2014 oleh ULP Kab. Bagus, belum ada tanggapan sama sekali. Apakah pesanan obat kami bisa dipenuhi atau tidak mohon penjelasannya.Jika pesanan obat kami tidak dapat dipenuhi, bagaimana caranya supaya kami bisa mendapatkan obat tersebut. Terhadap produk obat : a) XXX tidak dapat dilayani/disuplai oleh PT. TTT karena ada kendala dalam proses produksi. b) Obat FFF tidak dapat dilayani/disuplai oleh PT. MMM karena kuota produk tersebut telah digunakan untuk memenuhi pesanan proyek Kementrian c) Produk BBB tablet salut 100 mg tidak dapat dilayani/disuplai karena sudah melebihi dari RKO. Pertanyaan: Bagaimana caranya untuk mendapatkan obat tersebut, bisakah dilakukan pembelian diluar e-catalogue? Kalau bisa apa dasar hukumnya dan untuk HPS apakah tetap harga e-catalogue atau harga pasar?
87
Tanggapan: a. Selama ada penjelasan dari PT. xxx yang berkontrak payung (pabrikan) bahwa terdapat kendala dalam penyediaan obat. Hal tersebut diperbolehkan, namun bila tidak ada respon pelayanan sesuai kontrak payung LKPP dengan penyedia, agar berkirim surat ke dit catalog LKPP b. dalam hal obat diperlukan segera karena tidak tersedia obat untuk kepentingan pelayanan maka dapat dilakukan dengan pengadaan langsung/penunjukan langsung c. untuk kebutuhan obat yang tidak mendesak dan nilai pengadaan di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan pelelalangan sederhana/pelelangan umum d. dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara epurchasing dibuktikan dengan pernyataan penyedia catalog maka pengadaan dilakukan diluar e-catalogue dengan harga mengikuti harga pasar. 27. PENGADAAN-PENGADAAN DI RUMAH SAKIT Kalau dalam pelelangan ulang pemilihan penyedia kedua kalinya untuk pekerjaan Pengisian Tabung Oksigen dan Pemilihan Penyedia yang ketiga kalinya untuk pekerjaan pengadaan makanan dan minuman pasien rawat inap ternyata kembali mengalarni kegagalan karena tidak ada yang memasukkan penawaran, apa yang harus dilakukan? Selanjutnya kepada penyedia pelelangan ulang dilakukan sambil
apakah boleh dilakukan penunjukan langsung tahun sebelumnya? Atau dilakukan dilakukan kembali, proses pengadaan apa yang harus menunggu proses lelang selesai sementara 88
makanan dan minuman pasien rawat inap dan pengisian tabung oksigen tetap harus tersedia? Apakah adendum kuantitas diperbolehkan karena terjadi kesalahan perhitungan untuk kontrak harga satuan? Proses pelelangan obat-obatan non e-catalogue di Rumah Sakit terhambat karena e-catalogue terus berubah dan bertambah sementara stok obat dirumah sakit dalam kondisi kosong, apa yang harus dilakukan? Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; pasal 84 ayat (6) dinyatakan bahwa dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung Ulang gagal, Kelompok kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan: a. Hasil Pekerjaan tidak dapat ditunda; b. Menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; c. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dalam Pelaksanaan Pekerjaan. Mengacu pada ketentuan di atas berdasarkan perintah PA, Pokja ULP dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan obat, bahan makanan dan tabung oksigen untuk keselamatan/pelayanan masyarakat dengan negosiasi kewajaran harga. Dalam hal pekerjaan pelayanan masyarakat telah dilaksanakan tanpa didasari oleh perjanjian/perikatan sebelumnya dengan pihak penyedia barang/jasa karena pelaksanaan 89
pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda, maka proses pembayaran dan penandatanganan kontrak pembayarannya dapat dilakukan setelah melalui proses audit dari Inspektorat. Untuk mendukung proses audit sebagaimana tersebut di atas, maka disarankan untuk mengumpulkan bukti-bukti antara lain: Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi, Tanda Terima, Foto-foto pelaksanaan dan/atau Bukti pendukung lainnya. Hasil audit dan kepastian telah teralokasinya anggaran menjadi salah satu dasar Penandatanganan Kontrak Pembayaran Hutang pekerjaan ini. Selanjutnya karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berkelanjutan, untuk Tahun Anggaran berikutnya Pengadaan Pemeliharaan Sistem pelayanan masyarakat dilakukan dengan Pelelangan Umum yang prosesnya dapat dimulai pada tahun anggaran sekarang, setelah dokumen RKAKL-nya disetujui (Pasal 73 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012). Atau kalau memungkinkan dibuat Kontrak untuk tahun jamak. Untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan dapat dilakukan perubahan kontrak terhadap volume (kuantitas). Untuk pengadaan obat dan alat kesehatan yang sudah tersedia di e-catalogue dapat dilakukan dengan pengadaan secara prosedur e-catalogue. Untuk obat dan alat kesehatan yang belum ada dalam e-catalogue menggunakan proses pengadaan sesuai dengan peraturan presiden no. 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam peraturan Presiden no. 54 90
Tahun 2010 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012. Pengadaan yang sifatnya mendesak untuk keselamatan masyarakat dilakukan dengan penunjukan langsung dengan negosiasi teknis dan harga (Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 Pasal 38 ayat 4a3, penunjukan langsung dapat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat yang pelaksanakan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera). Proses pengadaan adalah pilihan-pilihan prosedural, jangan sampai penerapan hukum yang tidak proporsional mengakibatkan rumah sakit di negeri ini tersandera dalam memberikan pelayanan yang baik. 28. PEMAKETAN DI SATU KODE REKENING PENGADAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN
UNTUK
Pada paket kegiatan Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Paket Pekerjaan Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum Sebesar Rp. 1.800.000.000.pada saat perencanaan semula semua item barang yang terdapat dalam satu anggaran tersebut belum ada di e-catalogue. saat akan diadakan proses pemilihan penyedia ternyata e-catalogue nya telah keluar. Apa langkah yang harus dilakukan oleh PPK, apalagi bila harganya melebihi harga e-catalogue? Dapatkah Paket Pekerjaan tersebut terdiri dari beberapa bentuk perikatan/perjanjian dengan Penyedia sesuai dengan jumlah transaksi, tanpa harus merubah dokumen anggarannya? Pengadaan yang dilakukan melalui pelelangan karena kemarin belum tersedia catalognya tetap dapat diteruskan. Harga 91
yang terbentuk dari proses pelelangan bisa melebihi dari harga ecatalogue, dengan catatan harga HPS telah dibuat sesuai dengan prosedur. Satu kode rekening anggaran (akun) dapat dilakukan banyak pemaketan sehingga akan banyak kontrak dengan berbagai penyedia. Dalam hal satu kode rekening (akun) dengan satu penyedia maka dilakukan dengan satu kontrak (walaupun transaksinya banyak) e-catalogue merupakan salah satu pilihan, dimana penunjukan langsung dapat dilakukan. Ketentuan e-catalogue ada di Pasal 38 perpres 70/2012. 29. BILA HARGA E-CATALOGUE OBAT DI AWAL JANUARI 2014 BELUM TERSEDIA Pelayanan Bagaimana bila harga di e-catalogue untuk obat sedang di update? Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti, karena masalah pengadaan. Dalam hal harga e-catalogue obat belum tersedia, pengadaan dilakukan untuk kebutuhan 2 minggu atau satu bulan dengan pengadaan langsung/penunjukan langsung, dengan negosiasi kewajaran harga. Diharapkan harga e-catalogue obat akan segera ada. 30. STOK DI E-CATALOGUE TIDAK DAPAT DIPESAN LAGI Pengadaan di e-catalogue secara e-purchasing disusun atas dasar kebutuhan nasional.
92
Misal ada 500 kota/kabupaten menyusun kebutuhan atas suatu obat tertentu misal obat Z dengan total kebutuhan ada 100.000 butir. 100.000 butir bisa disediakan oleh Pabrikan W . Maka LKPP melakukan kontrak payung dengan kewajaran harga kepada Pabrikan W. Semua instansi pemerintah seperti Rumah Sakit pemerintah dapat melakukan pengadaan obat secara e-catalogue dengan e-purchasing (bahkan untuk pengadaan obat secara epurchasing ini, bisa menyebut merek dan tidak diperlukan lagi negosiasi harga). Suatu saat semua kebutuhan Rumah Sakit akan mencapai lebih dari 100.000 butir, sehingga penyedia tersebut tidak bisa memenuhi lagi sesuai kontrak payung. Stok sesuai kontrak payung telah dicapai dengan pabrikan W. Penyedia tidak memenuhi karena kita memberi angka 100.000 butir yang didapat dari penjumlahan masing-masing kota/kabupaten, yang mungkin sekali angka yang disampaikan oleh kota/kabupaten tidak begitu akurat atau selama ini tidak teruji bila dicocokkan dibandingkan dengan realisasinya. E-catalogue obat sudah dikompetisikan dan ditentukan 1 pemenang dari 1 penyedia obat, target adalah RKO, bila permintaan melebihi RKO maka tidak dapat dipenuhi oleh penyedia obat. Dalam hal ada kebutuhan obat tidak bisa dipenuhi lagi oleh Pabrikan W tersebut, kita agar mencatat penyataan penyedia tersebut, yang selanjutnya kita dapat mengadakan melalui pelelangan atau pengadaan langsung. Untuk kebutuhan obat yang sifatnya mendesak untuk pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. 93
Setiap pengadaan langsung atau penunjukan langsung agar dilakukan kewajaran harga. 31. TIDAK ADA NEGOSIASI DALAM PENGADAAN OBAT SECARA E-PURCHASING Apakah dalam pengadaan obat melalui e-purchasing masih diperlukan negosiasi harga? Harga obat di e-catalogue INAPROC merupakan harga hasil kompetisi yang merupakan harga transaksi sehingga tidak diperlukan negosiasi harga. 32. CARA PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSKESMAS Mohon petunjuk untuk pengadaan alat kesehatan puskesmas dimana dalam uraian barang/ kebutuhan barang yang akan dilakukan pelelangan, barang alkes yang dibutuhkan ada yang belum tersedia harga e-catalogue (harga dari LPSE/LKPP). Pengadaan sebaiknya dilakukan dengan e-catalogue/epurchasing LKPP. Sehingga barang/jasa yang ada di e-catalogue dilakukan dengan e-purchasing. Dalam hal tidak ada di ecatalogue LKPP, barang/jasa yang diperlukan agar dilakukan pemaketan berdasarkan kompetensi penyedia. Berikutnya terhadap paket yang barangnya hanya bisa disediakan oleh satu penyedia agar dilakukan penunjukan langsung dengan negosiasi harga. Terhadap barang/jasa yang penyedianya banyak agar dilelangkan atau bila nilainya s.d. Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung. 94
33. PEMAKETAN UNTUK ALAT KESEHATAN DENGAN ECATALOGUE LKPP Apakah Rumah Sakit hanya boleh mengadakan alat alat kesehatan yg ada di e-catalogue? Bila demikian bagaimana cara pemaketan dan pelaksaannya mengingat tidak seluruhnya alkes sudah ada di ecatalogue? DIPA sudah ditetapkan. Apa boleh dilaksanakan secara pengadaan langsung pekerjaan pengadaan barang dengan pagu dibawah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun barang tersebut menambah aset K/L/D/I, dan bukan operasional rutin K/L/D/I? Pasal 39 Pepres 70 thn 2012 Misalkan ada satu kode akun pengadaan alkes senilai satu miliar rupiah untuk 3 alat. Ada dua alat di e-catalogue LKPP. Alat di e-catalogue LKPP dari penyedia A Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dari penyedia B senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga senilai total Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah). Pengadaan langsung diutamakan terhadap barang yang tidak menambah aset, namun demikian sisa tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung. Jadi di satu akun rekening DIPA bisa menjadi banyak kontrak/SPK (contoh ini ada tiga kontrak/SPK). 95
34. E-CATALOGUE ALAT KESEHATAN TELAH ADA Telah tersedia e-catalogue alat kesehatan, yang dapat diadakan secara e-purchasing. Harga catalog masih perlu untuk dilakukan negosiasi harga. Silahkan klik di http://inaproc.lkpp.go.id/v3/public/ee-catalogue /ee-catalogue .htm 35. SATU KODE REKENING DI DPA ATAU DIPA UNTUK BANYAK KONTRAK PENGADAAN OBAT Dalam DPA/DIPA 2013 untuk pengadaan obat untuk satu kode rekening DPA senilai Rp. 2,4 miliar. Tahun lalu dilelangkan dengan satu kontrak. Tahun ini melalui e-catalogue – epurchasing. Obat yang kami perlukan tersedia di e-catalogue. Penyedianya adalah sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
PT Kimia Farma PT Indo Farma PT Novapahrin PT Phapros PT Kalbe Farma Tidak ada di catalog Dengan demikian akan ada 6 penyedia. Bagaimana pengadaan dan kontraknya? Pengadaan yang sudah ada ecatalogue maka dilakukan pengadaan dengan e-purchasing, berdasarkan hal ini, maka ada 5 penyedia. Sedangkan yang tidak ada di e-catalogue dilakukan pelelangan atau pengadaan langsung berdasarkan besaran nilainya. Misalnya terpilih penyedia PT. X, kontrak dilakukan dengan masing-masing penyedia, sehingga ada 6 kontrak. 96
Kontrak dengan penyedia disarankan menggunakan kontrak harga satuan. Jadi dalam satu kode rekening dapat dilakukan dengan banyak kontrak, tidak ada larangannya, yang tidak boleh adalah adanya perikatan kontrak/SPK yang semua nilai kontraknya bila dijumlahkan akan melebihi anggaran. Jadi dalam satu kode rekening dapat dilakukan dengan banyak kontrak. Kita terbiasa dengan satu kode rekening dengan satu kontrak saja. Padahal dapat dilakukan satu kode rekening dengan banyak kontrak. 36. PENGADAAN OBAT 2013 Untuk pengadaan obat dan alat kesehatan yang sudah tersedia di e-catalogue dapat dilakukan dengan pengadaan secara prosedur e-purchasing. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/Jasa melalui e-catalogue Untuk obat dan alat kesehatan yang belum ada dalam ecatalogue menggunakan proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012. Pengadaan yang sifatnya mendesak untuk keselamatan masyarakat dilakukan dengan Penunjukan Langsung dengan negosiasi teknis dan harga (Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 Pasal 38 ayat 4 a3, penunjukan langsung dapat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera). Penunjukan langsung dilakukan kepada pabrikan atau distributor resmi dari pabrikan tersebut. 97
Untuk pengadaan bukan kebutuhan mendesak, dalam rangka ketersediaan cadangan obat tidak dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Untuk paket-paket sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung dengan negosiasi teknis dan harga. Penyedia yang ditunjuk dengan Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung diumumkan di papan pengumuman. 37. BAGAIMANA PENGADAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN DI TAHUN 2013? Untuk pengadaan obat dan alat kesehatan yang sudah tersedia di e-catalogue dapat dilakukan dengan pengadaan secara prosedur e-purchasing. E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik Untuk obat dan alat kesehatan yang belum ada dalam ecatalogue menggunakan proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012. Pengadaan yang sifatnya mendesak untuk keselamatan masyarakat dilakukan dengan Penunjukan Langsung dengan negosiasi teknis dan harga (Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 Pasal 38 ayat 4 a3, penunjukan langsung dapat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera). Penunjukan Langsung dilakukan kepada pabrikan atau distributor resmi dari pabrikan tersebut. 98
Untuk pengadaan bukan kebutuhan mendesak, dalam rangka ketersediaan cadangan obat tidak dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Untuk paket-paket sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung dengan negosiasi teknis dan harga. Penyedia yang ditunjuk dengan Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung diumumkan di papan pengumuman. 38. PEMAKETAN ALAT KESEHATAN Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Kesehatan. Terdiri dari 5 Pekerjaan dengan kode rekening pekerjaan masing – masing: a. Pengadaan Alat Kedokteran Mata, Pagu Rp 1.000.000.000,- ( Sudah Kontrak ) b. Pengadaan Alat Kedokteran Gigi, Pagu Rp 200.000.000,c. Pengadaan Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Pagu Rp 200.000.000,d. Pengadaan Alat Fisiotherapy, Pagu Rp 200.000.000,e. Pengadaan Alat Farmasi, Pagu Rp 200.000.000,Rencananya, akan dilaksanakan pengadaan alat untuk pekerjaan no 2 s.d. no 5 dengan cara Pengadaan Langsung untuk masing-masing Pengadaan di atas, jadi akan ada 4 Pengadaan Langsung Pertanyaan: Apakah Rencana tersebut sudah tepat? Tanggapan: 99
Apabila alat kesehatan yang dibutuhkan terdapat dalam ecatalogue , maka dapat dilakukan dengan e-purchasing. Terkait dengan karakteristik alat kesehatan tersebut, apabila dalam praktek bisnisnya dapat dipenuhi dalam satu kompentesi penyedia, maka pemaketan dilakukan dalam satu paket. Bila tidak dapat dipenuhi dalam satu kompentesi penyedia maka pemaketan pengadaan dilakukan sesuai kompetensi penyedia. Berdasarkan hasil pemaketan, bila nilai paket di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak tersedia di ecatalogue LKPP maka dilakukan dengan pelelangan. 39. PENGADAAN OBAT GENERIK/OBAT PATEN a. Apa diperbolehkan pengadaan obat generik yang tidak ada dalam e-catalogue dilakukan secara Penunjukan Langsung atau harus tender? b. Apa diperbolehkan memisah pengadaan obat generik dan paten dalam 1 (satu) rekening? atau harus ditender semua? Tanggapan: a. bila penyedianya hanya satu, dilakukan penunjukan langsung. b. bila penyedianya banyak dan nilainya dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka dilakukan dengan pengadaan langsung. c. bila penyedianya banyak dan nilainya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka dilakukan dengan pelelengan sederhana.
100
Dalam satu kode rekening dapat dilakukan banyak SPK/kontrak dengan: a. e-catalogue LKPP dengan e-purchasing (bisa banyak penyedia, yang akan SPK/kontrak ), b. pelelangan, c. pengadaan langsung, d. penunjukan langsung. 40. KONTRAK OBAT SECARA E-PURCHASING YANG TIDAK BISA DIPENUHI Telah dilakukan kontrak pengadaan obat secara ecatalogue dengan e-purchasing. Dalam pelaksanaannya, penyedia tidak dapat memenuhi sebagian obat karena dihentikan/belum dipenuhinya ketentuan sesuai ketentuan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Berdasarkan hal tersebut, kontrak hanya dilakukan terhadap yang dapat dipenuhi oleh penyedia atau dilakukan pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak dilakukan berdasarkan penelitian PPK, bila Penyedia barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan ...(Pasal 93 Perpres 54/2010 beserta perubahannya). Instansi dapat melaporkan ke LKPP mengenai tidak dipenuhinya kontrak. Pemberian sanksi dilakukan oleh LKPP dalam hal kesalahan tersebut merupakan kesalahan penyedia.
101
41. SATU KODE REKENING UNTUK BANYAK KONTRAK PENGADAAN OBAT Sehubungan dengan penerapan ketentuan pelaksanaan pengadaan obat generik melalui e-catalogue pada bulan Mei 2013, dalam pengadaan obat Rumah Sakit kami pada proses pengadaan obat tersebut ditemui beberapa masalah. Berdasarkan masalah tersebut kami mohon penjelasan agar permasalahan yang kami hadapi dalam proses pengadaan obat terselesaikan dan pelaksanaannya berjalan baik. Adapun masalah yang kami hadapi sebagai berikut : Kegiatan pengadaan obat rumah sakit di DPA satu kode rekening antara obat generik dan non generik, terjadi pemisahan sehubungan penerapan e-catalogue untuk obat generik.Hal tersebut apakah dibenarkan karena DPA satu kode rekening? Dalam pengadaan obat generik sesuai e-catalogue terjadi pemecahan anggaran dan SPK(kontrak). Hal ini apakah dibenarkan karena DPA satu kode rekening? Obat generik yang tidak termasuk dalam e-catalogue, untuk pengadaannya apakah digabungkan dengan lelang obat non generic atau melalui penunjukan langsung? Pencairan anggaran untuk penyedia barang (obat generik) karena banyaknya SPK atau kontrak terjadi permasalahan di Bagian Keuangan. Mohon penjelasan terkait dengan tata cara dan prosedur pencairan anggaran! Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 102
110 ayat (4) K/L/D/I melakukan e-purchasing terhadap barang/jasayang sudah dimuat dalam sistem e-catalogue elektronik. Sedangkan berdasar pasal 1 ayat (41) E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, maka untuk pengadaan obat yang sudah tercantum harganya dalam ecatalogue, dapat dilakukan dengan penunjukan langsung dengan menggunakan aplikasi e-purchasing dan memperhatikan Surat Edaran Kepala LKPP No.1 Tahun 2013 tentang e-purchasing. Sedangkan untuk obat yang tidak dalam e-catalogue dilakukan dengan pemaketan berdasar kompetensi Penyedia. Selanjutnya berdasarkan pemaketan tersebut dilakukan pengadaan langsung/pelelangan sesuai dengan nilainya. Bila penyedia yang dapat memenuhi hanya 1 (satu) dilakukan penunjukan langsung dengan negosiasi kewajaran harga; Untuk 1 (satu) kode rekening dapat dilakukan dengan banyak transaksi atau banyak Kontrak, bagi keuangan daerah hal tersebut sering tidak biasa namun bisa dilakukan dan selanjutnya untuk pencairan anggaran silahkan Saudara berkoordinasi dengan bagian keuangan. 42. PENGADAAN OBAT SECARA E-PURCHASING Pengadaan obat secara E-purchasing dapat dilihat di http://116.66.204.151/e-e-catalogue -obat/ Kementerian/Lembaga/Pemda/Instansi dalam melakukan penunjukan kepada penyedia tidak perlu melakukan kualifikasi penyedia lagi (kecuali ada hal yang diperlukan).
103
Bila yang diperlukan banyak obat dan banyak penyedia di e-catalogue maka akan diperlukan banyak kontrak berdasar pabrikan tersebut. Harga di e-catalogue obat sudah merupakan harga transaksi sehingga dapat dilakukan transaksi tanpa ada negosiasi lagi. Lebih lanjut lanjut mengenai e-purchasing silahkan mempelajari pasal 110 perpres 54/2010 jo perpres 70/2012.
104
BAB V
105
BAB V PENGADAAN DENGAN E-CATALOGUE LKPP SECARA E-PURCHASING 43. AUDITOR TENTANG PPH UNTUK E-CATALOGUE Pada tahun 2013 kami ada pengadaan kendaraan. Disini ada perbedaan pemahaman antara kami dengan auditor dalam memaknai redaksi "Harga Off The Road Plat Merah sudah termasuk PPN dan PPh" yang tercantum pada harga e-catalogue LKPP. Auditor beranggapan LKPP memasukkan PPh dalam harga off the road plat merah, padahal komponen PPh tidak boleh dianggarkan. Sehingga HPS kami (yang berdasarkan e-catalogue) dianggap oleh auditor terdapat pula komponen PPh sehingga kami dianggap melanggar Perpres 70. Mohon informasi. Tanggapan: Harga sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Semua instansi dalam membuat HPS tidak boleh memasukan PPh. Sedangkan semua instansi dapat menggunakan harga ecatalogue untuk negosiasi dalam pengadaan secara e-catalogue. Yang didalam e-catalogue sudah dimasukkan anggaran PPN dan tidak perlu ditambahkan PPh lagi. 106
Dengan demikian ketika Saudara mengambil harga e-catalogue dan melakukan negosiasi, maka hal tersebut telah benar. Kemudian ketika melakukan pembayaran dilakukan pemotongan PPN dan PPh. 44. E-CATALOGUE SEBAGAI SALAH SATU SUMBER SPESIFIKASI UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Spesifikasi adalah rincian atau kriteria-kriteria dari suatu barang atau jasa. Sedangkan spesifikasi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah rincian atau kriteria-kriteria dari suatu barang atau jasa yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sering juga kita menyebut suatu kriteria minimal yang diperlukan.Namun dalam beberapa hal kriteria minimal yang telah ditetapkan ketika diperoleh suatu kriteria yang lebih, tidak cocok dengan yang kita perlukan. Spesifikasi agar menuju ketepatan dari barang dan jasa yang diperlukan.Spesifikasi menggambarkan batasan minimum dan maksimum untuk barang dan jasa yang diperlukan. Banyak cara untuk menyusun spesifikasi berdasar asal data spesifikasi, dalam penulisan ini diambil beberapa saja yang memudahkan dalam pemahaman kita. Spesifikasi bisa diperoleh dari: a. brosur atau penjelasan produk b. kinerja 107
c. standar d. ahli /konsultan e. e-catalogue INAPROC Dalam menyusun spesfikasi melalui brosur atau penjelasan produk kita bisa melihat dari brosur atau penjelasan produk yang menjelaskan kemampuan teknis dari barang atau jasa yang diperlukan. Lebih baik lagi bila ada beberapa brosur sehingga kita dapat membandingkan untuk mencari standar minimal dari kinerja yang diharapkan atas suatu produk atau jasa. Bentuk dari brosur dari suatu produk atau penjelasan produk bisa berwujud daftar barang dan jasa yang dikeluarkan oleh suatu pabrikan atau catalogue produk. Brosur atau daftar produk dapat diperoleh dari lembar promosi atau buku catalogue produk. Publikasi produk banyak ditemui di bagian pemasaran, di buku telepon atau di publikasi internet. Menyusun spesifikasi berdasar kinerja, dilakukan atas identifikasi atau keperluan kinerja tertentu yang kita harapkan.Setelah ditemukan kinerja yang diharapkan maka kita membuat kriteria teknis untuk mencapai kinerja tersebut. Contoh diperlukan kinerja mengangkut sampah seberat 50 ton sehari maka diperlukan secara teknis adanya kendaraan tertentu yang harus dapat didetailkan secara teknis kriteria atau spesifikasinya yang mampu menyelesaikan sampah sebesar 50 ton dalam sehari. Spesifikasi secara standar dapat diperoleh dari standar yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga tertentu, misalanya dari SNI (Standar Nasional Indonesia) atau standar pembangunan jalan dari Kemen PU. 108
Untuk suatu institusi yang mempunyai kantor yang banyak dan menyebar dapat membuat spesifikasi standar yang diwujudkan dalam pedoman/petunjuk teknis. Dengan demikian maka spesesifikasi pengadaannya dapat langsung mengacu kepada spesifikasi dalam pedoman/petunjuk teknis. Untuk keperluan akan barang/jasa tertentu yang kita tidak memiliki kompetensi maka dalam pembuatan spesifikasi dapat dibantu oleh yang ahli dalam bidang tersebut. Contoh untuk pengadaan alat-alat khusus atau alat yang merupakan teknologi tinggi dapat meminta kepada ahlinya untuk membantu membuat spesifikasinya dan sekaligus cara mengevaluasi penawaran dari segi teknisnya. Jangan sampai PPK menyusun spesifikasi sembarangan saja dan pokja ULP melakukan evaluasi dengan asal evaluasi saja. Dalam pekerjaan konstruksi, dalam pembuatan spesifikasi dapat dibuatkan spesifikasinya oleh konsultan perencana. Tugas kita bersama dengan tim teknis untuk mengkaji hasil pekerjaan dari konsultan perencana. Proses pengadaan pemerintah yang cepat dapat diperoleh melalui e-catalogue INAPROC. Ketika suatu produk atau jasa sudah ada dalam e-catalogue INAPROC, maka tidak diperlukan lelang, kita dapat langsung melakukan penunjukan langsung atau e-purchasing berdasarkan kecocokan kita atas spesifikasi yang ada dalam e-catalogue INAPROC. Bila spesifikasi yang ada, tidak ada dalam e-catalogue INAPROC maka dilakukan pengadaan langsung atau pelelangan sesuai dengan nilai pengadaan. Dalam hal memenuhi ketentuan khusus atau tertentu maka dapat dilakukan penunjukan langsung.
109
45. PENGADAAN DI E-CATALOGUE LKPP, HARUSKAH YANG TERMURAH? No. 1 2 3 4 5
Nama alat XXX spesifikasi zzzz XXX spesifikasi zzzz XXX spesifikasi zzw XXX spesifikasi zmzy XXX spesifikasi zznk
Penyedia PT A PT B PT C PT D PT E
Harga Rp. $ $ $ $ $
90.000 91.500 92.200 92.800 93.050
Dalam pengadaan dengan e-catalogue LKPP, instansi pemerintah tidak diharamkan lagi menyebut merek kepada Pejabat Pengadaan atau Pokja ULP untuk diproses pengadaannya, dan spesifikasi tidak perlu membuat lagi, sudah tersedia di e-catalogue LKPP. Apakah pengadaan harus dilakukan kepada yang termurah di antara yang tersedia di catalog LKPP ? Bila dalam satu daerah terdapat beberapa penyedia ecatalogue yang menawarkan barang dengan merek, tipe, spek yang sama, maka yang diutamakan adalah penyedia yang menawarkan harga yang paling murah. Pengadaan dilakukan terhadap barang yang diperlukan, dan dilakukan klarifikasi serta negosiasi harga. Misalkan terhadap produk PT D, dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi kewajaran harga. Harga untuk mata uang asing sudah dikonversi kedalam rupiah dan sudah ter-update dengan kurs tengah, harian Bank Indonesia.
110
46. PENGADAAN ALAT BERAT a. Siapakan penyedia untuk pengadaan alat berat? b. Harga survei yang merupakan harga jual sebesar Rp. X, kemudian profit HPS adalah 10% c. Apakah HPS = Rp. X + Profit 10% ? d. Apakah pengadaan alat berat yang tidak di e-catalogue LKPP bisa dilakukan penunjukan langsung kepada dealer/distributor resmi? e. Apakah pengadaan alat berat harus menggunakan pihak ke tiga? f. Apakah ada daftar harga LKPP untuk alat berat? g. Kemudian untuk penentuan HPS bagaimana caranya? Tanggapan: a. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 19 antara lain disebutkan "memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa". Dengan demikian pengadaan alat berat dapat disyaratkan penyedianya adalah dealer atau distributor. b. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 66 antara lain disebutkan mengenai harga pasar. Dengan demikian bila harga survai kepada level penyedia (dealer/distributor) yang akan ikut dalam pelelangan kita adalah harga jual, maka tidak perlu ditambahkan keuntungan, karena harga jual sudah termasuk keuntungan. c. Dalam hal spesifikasi alat berat yang diperlukan tidak ada di e-catalogue, maka agar dicari terlebih dahulu di e-catalogue mengenai alat berat yang spesifikasinya mendekati. Dalam hal tidak ada di e-catalogue maka dilakukan pelelangan/pengadaan langsung sesuai dengan nilai 111
pengadaan, dengan penyedianya adalah dealer/distributor. Bila nilainya dibawah Rp 200 juta maka dapat dilakukan pengadaan langsung dengan klarifikasi teknis dan negosiasi kewajaran harga. d. Dalam hal berdasarkan identifikasi kebutuhan hanya bisa dipenuhi oleh satu penyedia maka dilakukan dengan penunjukan langsung, dengan klarifikasi teknis dan negosiasi kewajaran harga. e. Pengadaan alat berat harus melalui pemilihan penyedia. f.
Daftar harga dapat dilihat pada e-catalogue dalam aplikasi epurchasing. Bila belum/tidak tercantum dalam e-catalogue maka pengadaannya melalui pelelangan kepada usaha non kecil yaitu pabrikan, dealer, distributor resmi yang memiliki garansi barang, bukan PT / CV yang sehari-hari tidak menjual produk ini.
g. Perhitungan HPS sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 66. HPS adalah harga beli dari para pembeli atau harga jual dilevel agen, distributor resmi dan pabrikan (tidak perlu ditambah keuntungan, karena harga jual adalah harga yang sudah termasuk keuntungan). 47. TIDAK ADA DI E-CATALOGUE LKPP MAKA PENUNJUKAN LANGSUNG ATAU PELELANGAN Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota XXX hendak melakukan penyusunan HPS untuk pengadaan alat berat (1 unit Excavator dan 1 unit Bulldozer) untuk pemeliharaan TPA Sampah. Disini kami berkeinginan agar pengadaan ini dilaksanakan secara e-purchasing/ e-catalogue, agar 112
pelaksanaanya lebih cepat dan menguntungkan negara. Setelah kami lihat barang yang kami maksud di e-catalogue ternyata belum ada. Bagaimana agar barang yang kami maksud dapat ditampilkan di e-catalogue LKPP atau apakah kami dapat melaksanakan pembelian (barang yang kami maksud adalah Bulldozer Zzzzz, dan Excavator Cccccek dibawah agen tunggal adalah PT. Hemmmm) langsung saja ke Distributor/Agen Tunggal (Kontrak antara PPK dengan Agen Tunggal/Distributor) seperti layaknya pribadi/swasta membeli alat berat? Bila spesifikasi minimal yang diperlukan hanya ada di satu merek maka dilakukan penunjukan langsung ke distributor/agen tunggal. Bila dapat dipenuhi oleh banyak distributor/agen tunggal dari berbagai merek maka dilakukan pelelangan dengan pesertanya adalah para distributor/agen tunggal. Ada beberapa point: Bagaimana secara umum melakukan proses pengadaan, jika dikaitkan dengan proses e-purchasing/ e-catalogue maka apa bila fungsi barang yang dibutuhkan tidak ada di e-catalogue maka dapat dilakukan sesuai proses pengadaan sesuai yang diatur dalam Perpres, namun jika sudah menuju pada merek tertentu maka belum dapat difasilitasi untuk saat ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari semua merek dapat tersedia dalam e-catalogue. Proses pemasukan produk dalam e-catalogue masih memerlukan waktu yang saat ini belum dapat dipastikan karena banyaknya produk yang masih ditangani oleh pokja; Mengenai pelelangan yang dilakukan antar distributor sebenarnya tidak ada larangan sepanjang memenihi syarat sesuai pasal 19, dengan level penyedia yang setara. Perlu di cek apakah level distributor dapat langsung menjual kepada 113
konsumen, karena ada beberapa distributor yang tidak dapat menjual langsung. Struktur ini perlu diketahui, sehingga tidak selalu pelelangan yang terjadi meminta ijin SIUP. 48. E-PURCHASING LKPP SAMA DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG? Apakah pengadaan e-purchasing melalui e-catalogue dapat disebut sebagai metode Penunjukan Langsung. E-purchasing berbeda dengan penunjukan langsung, karena diatur tersendiri dengan memperhatikan kontrak payungnya. E- purchasing (pembelian lewat e-catalogue ) hanya dapat dilakukan bila tercantum dalam e-catalogue LKPP dengan menggunakan aplikasi LKPP. E-purchasing adalah pembelian barang/jasa yang tercantum dalam e-catalogue. Sedangkan penunjukan langsung adalah proses penetapan penyedia barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 dan pasal 44 Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012. Proses e-purchasing dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan untuk anggaran s.d. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pokja ULP untuk anggaran di atas Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah). 49. PENGADAAN LANGSUNG KARENA DI E-CATALOGUE TIDAK ADA Dana dalam dokumen anggaran senilai Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah). Dari dana tersebut diadakan senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara e-catalogue 114
dengan e-purchasing. Bagaimana dengan dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tidak ada di e-catalogue, dapatkah diadakan dengan Pengadaan Langsung? Nilai sisa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pelelangan atau pengadaan langsung. Dalam hal dilakukan dengan pengadaan langsung agar dilakukan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi kewajaran harga 50. PENGADAAN LELANG KARENA DI E-CATALOGUE TIDAK ADA Dana dalam dokumen anggaran senilai Rp. 900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah). Dari dana tersebut diadakan senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara e-catalogue dengan e-purchasing. Bagaimana dengan dana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tidak ada di ecatalogue, dapatkah diadakan dengan Pengadaan Langsung? Nilai sisa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pelelangan. 51. PENYEDIA DI E-CATALOGUE BERBEDA LOKASI Untuk pengadaan alat pertanian (hand tractor) sudah ada harga e-catalogue yang penyedianya berlokasi di Yogyakarta. Apakah untuk pengadaan hand tractor di Kota Pariaman (Sumatra Barat) dapat dilaksanakan secara penunjukan langsung kepada penyedia tersebut atau dilelangkan? Dalam hal barang tersebut sudah tercantum di e-catalogue dengan penyedia berlokasi di Yogyakarta maka dapat dilakukan e-purchasing dengan menambahkan ongkos kirim. Bila di e115
catalogue belum termasuk biaya kirim ke daerah Saudara, maka dapat dibuat paket tersendiri mengenai biaya kirim. Dalam hal Saudara akan mengadakan diluar e-catalogue, sesuai nilainya dilakukan dengan pelelangan/pengadaan langsung. 52. PENETAPAN SPESIFIKASI DAN PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA Berdasarkan identifikasi spesifikasi maka ditetapkan metode pemilihan penyedia sbb: a. Bila spesifikasi ada dalam e-catalogue INAPROC dapat dilakukan pengadaan secara e-purchasing, berapapun nilainya b. Bila tidak terdapat dalam e-catalogue INAPROC maka dilakukan pengadaan sesuai dengan nilainya yaitu pengadaan langsung atau pelelangan c. Bila tidak terdapat dalam e-catalogue INAPROC dan penyedianya hanya satu maka dilakukan dengan penunjukan langsung, berapapun nilainya 53. PROSES LELANG KEMUDIAN MUNCUL E-CATALOGUE LKPP E-catalogue belum ada. Kemudian dilakukan pelelangan. Ketika proses lelang ada e-catalogue LKPP dan HPS yang ditetapkan melebihi e-catalogue. Bagaimana ? Disarankan untuk menggunakan e-catalogue LKPP atau HPS pelelangan disesuaikan dengan harga e-catalogue. Lebih lanjut dapat dilihat pada SE Kepala LKPP Nomor 1 tahun 2013 poin 5. 116
54. KONTRAK PAYUNG Kami ingin menanyakan tentang Kontrak Payung/Framework Contract. Kami ingin menanyakan hal-hal sebagai berikut: Dengan adanya kontrak payung ini, maka untuk pengadaan perawatan kendaraan, sewa bandwith, cleaning service, travel agent, hotel, ATK, bahan computer dan sebagainya harus wajib dengan Kontrak Payung? Ada referensi apa saja pengadaan yang wajib menggunakan kontrak payung? Kontrak payung untuk pengadaan barang dan jasa digunakan untuk pekerjaan yang berulang yang ada setiap tahun dan berada di banyak PPK, yang proses kontrak payung tersebut dilakukan dengan pelelangan atau penunjukan langsung bila memenuhi syarat untuk penunjukan langsung. Kalau pekerjaannya hanya ada di satu PPK saja disarankan agar menggunakan kontrak harga satuan, tidak perlu menggunakan kontrak payung. Kontrak payung dilakukan oleh satu PPK yang mewakili PPK-PPK yang mempunyai pekerjaan yang sama. Kontrak payung yang pernah ada seperti pelelangan surat kabar sebagai media pengumuman lelang/seleksi, kendaraan dinas pemerintah dan bandwith internet. Hasil kontrak payung seperti pengadaan kendaraan dinas pemerintah dan bandwith internet dimunculkan dalam e-catalogue di INAPROC sehingga dapat dilakukan dengan penunjukan langsung atau e-purchasing. Terhadap yang tersedia dalam e-catalogue maka dilakukan penunjukan langsung atau e-purchasing. Untuk barang/jasa yang 117
tidak tersedia dalam e-catalogue dilakukan pelelangan atau pengadaan langsung sesuai nilai pengadaannya. Pasal 53 Perpres 54 tahun 2010 Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut: a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata. Penjelasan: Pejabat K/L/D/I dimaksud adalah pejabat yang berwenang mewakili 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) PPK untuk melakukan perjanjian. Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak Payung antara lain dilakukan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), pekerjaan pengadaan kendaraan dinas, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent) dan pekerjaan/jasa lain yang sejenis. 55. PERBEDAAN PENGADAAN DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG DAN PENGADAAN SECARA E-PURCHASING Apa perbedaan pengadaan dengan penunjukan langsung dan pengadaan secara e-purchasing dalam konteks Peraturan 118
Presiden nomor 70 tahun 2012 pengadaan secara penunjukan langsung diantaranya didasarkan kepada Pasal 38 Perpres 70 tahun 2012, dalam Pasal ini telah disebutkan barang/jasa yang dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Barang/jasa yang disebutkan, telah dimasukkan sebagian dalam e-catalogue (di INAPROC). Dalam penunjukan langsung secara e-catalogue ini, harga yang dicantumkan masih merupakan acauan HPS, sehingga PPK masih harus membuat HPS lagi dan kemudian terhadap penyedia yang terpilih dilakukan negosiasi kewajaran harga. Contoh pengadaan kendaraan dinas. Sedangkan pengadaan secara e-purchasing didasarkan pada pasal 110 Perpres 70 tahun 2012. Pengadaan dengan epurchasing tidak diperlukan pembuatan HPS lagi oleh PPK. Harga yang tercantum di e-catalogue menjadi HPS bagi PPK. Namun mengenai negosiasi harga masih tetap diperlukan. Contoh pengadaan jasa bandwith Dalam masa mendatang untuk semua yang tercantum dalam ecatalogue dilakukan pengadaan secara e-purchasing, sebagai kemudahan dalam proses pengadaan. 1. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. 2. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Pasal 110**) 1) Dalam rangka e-purchasing, sistem katalog elektronik (ecatalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga barang/jasa. 119
2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP. (2a) Barang/jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP. 3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia barang/jasa untuk barang/jasa tertentu. 4) K/L/D/I melakukan e-purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik. 56. PENGADAAN E-CATALOGUE/E-PURCHASING TIDAK HARUS BARANG/JASA YANG MURAH Sehubungan dengan pengadaan barang pada kegiatan lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi yang menggunakan mekanisme e-purchasing, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah dalam memilih barang kami dibebaskan untuk memilih barang manapun (yang sejenis) yang terdapat pada e-catalogue meskipun harganya berbeda, untuk kemudian kami akan menegosiasikan harga ke pihak penyedia barang tersebut sehingga harga dapat tetap lebih menguntungkan negara. 2. Adapun pertimbangan kami dalam memilih calon penyedia barang tersebut adalah kualitas barang yang sudah terjamin dikarenakan pengalaman kami selama ini menggunakan barang tersebut dan pengalaman penyedia dalam mensuplay barang ke titik bagi (kami akan bernegosiasi agar barang tersebut dapat kami terima dititik bagi/lokasi).
120
Tanggapan; Dalam pengadaan melalui e-catalogue/e-purchasing, tidak harus memilih yang murah. Yang dipilih adalah yang diperlukan dan yang berkualitas. Jangan lupa untuk melakukan negosiasi harga. 57. PENGADAAN DENGAN PURCHASING
E-CATALOGUE
MELAUI
E-
Dapatkah pengadaan jasa internet dari Maret 2014 s.d. 2015? Bagaimana bila dibayar dimuka? Apakah ini termasuk kontrak tahun jamak? Bagaimana dengan jaminan pelaksanaan? Setiap perikatan dengan penyedia di e-catalogue dilakukan dengan kontrak payung antara penyedia dengan LKPP. Kontrak payung yang saat ini dibuat pertahun atau untuk tahun s.d. akhir Desember 2014. Dengan demikian tidak dapat dibuat kontrak antara Satker dengan penyedia melebihi tahun 2014, sehingga tidak berlaku sebagai kontrak multi years. Pembayaran dimuka dapat dilakukan bila secara bisnis hal tersebut biasa dilakukan dengan suatu perjanjian atau pernyataan yang jelas dari penyedia yang dapat dituntut secara hukum. Umumnya untuk pembayaran jasa internet dilakukan perbulan. Jaminan pelaksanaan untuk pengadaan secara epurchasing tidak diperlukan.Bila penyedia tidak dapat memenuhi sesuai kontrak dan sesuia kontrak payung maka silahkan dilaporkan ke LKPP untuk diproses dengan teguran atau tindakan lainnya. 121
58. HARGA PERIKATAN DENGAN PENGADAAN LANGSUNG ATAU PELELANGAN MELEBIHI HARGA E-CATALOGUE Misal harga di SPK/Kontrak pada pertengahan Desember 2013 yang merupakan hasil proses dari pelelangan atau pengadaan langsung untuk pengadan alat senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Ketika kontrak berjalan pada akhir Desember 2013 di ecatalogue harganya adalah lebih murah misal Rp. 139.000.000,(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah). Apakah hal demikian dapat dipermasalahkan? Perbandingan tersebut tidak bersifat setara (apple to apple). Penyedia untuk harga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan penyedia untuk harga Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berbeda. Bila sama penyedianya pun, tentunya sudut pandang penyedia tersebut akan berbeda. Sudut pandang tersebut (motivasi penyedia/target penyedia) antara lain Rp 145.000.000,(seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk skala kebutuhan sedikit sedangkan harga Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk transaksi nasional. Jadi yang lebih mendekati adalah mencocokan dengan harga pasar dengan skema yang tepat. Perhitungan yang nyata dan pasti memang agak sukar dilakukan. Selanjutnya nikmatilah kemudahan dengan menggunakan katalog LKPP dengan cara epurchasing.
122
59. ALUR PROSEDUR E-PURCHASING Suatu barang/jasa layak dimasukan ke dalam e-catalogue bila memiliki kriteria sebagai berikut: a. dibutuhkan beberapa Kementerian/Lembaga/Pemda dan Instansi lainnya b. merupakan kebutuhan berulang c. penyedia adalah pabrikan dan agen dibawahnya d. mempunyai harga yang tidak melebihi harga pasar Selanjutnya alur proses e-purchasing secara garis besar sebagai berikut: PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) PPK melihat pada e-catalogue inaproc LKPP di http://inaproc.lkpp.go.id/v3/public/ekatalog/ekatalog.htm, kemudian menyusun rencana pelaksanaan pengadaan (kebutuhan pengadaan) dan menyampaikan ke Pokja ULP. POKJA Pokja Log in dalam sistem aplikasi e-purchasing Membuat paket e-catalogue Kirim permintaan pembelian PENYEDIA Penyedia Log in dalam sistem aplikasi e-purchasing Lihat notifikasi Persetujuan permintaan pembelian
123
PPK Pokja ULP menyampaikan ke PPK PPK login dan input data Cetak lampiran kontrak Tandatangan dengan penyedia 60. SPESIFIKASI YANG DIPERLUKAN BERBEDA DENGAN YANG ADA DI KATALOG Di katalog tersedia armroll dengan kapasitas 10 kubik, sedangkan kebutuhan SKPD yang tercantum dalam RUP dan KAK kapasitas 6 kubik, bagaimana menyikapi kondisi ini? Pilihannya; A. lakukan revisi RUP/KAK sesuai dengan e-catalogue, sehingga dapat dilakukan dengan pengadaan di catalog (epurchasing) atau B. yang dibutuhkan adalah sesuai KAK, yang tidak ada di ecatalogue maka dilakukan pengadaannya dengan dealer/main dealer melalui: a. pelelangan bila nilainya diatas Rp 200 juta b. pengadaan langsung bila nilainya dibawah Rp 200 juta c. penunjukan langsung bila penyedianya tunggal 61. PENGADAAN ALAT BERAT Apakah pengadaan alat berat harus menggunakan pihak ke tiga? Dan apakah ada daftar harga LKPP untuk alat berat? Kemudian untuk penentuan HPS bagaimana caranya? Pengadaan alat berat harus melalui pemilihan penyedia. 124
Daftar harga dapat dilihat pada e-catalog dalam aplikasi epurchasing. Bila belum/tidak tercantum dalam e-catalog maka pengadaannya melalui pelelangan kepada usaha non kecil yaitu pabrikan, dealer, distributor resmi yang memiliki garansi barang, bukan PT / CV yang sehari-hari tidak jualan produk ini. Perhitungan HPS sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 66. HPS adalah harga beli dari para pembeli atau harga jual dilevel agen, distributor resmi dan pabrikan (tidak perlu ditambah keuntungan, karena harga jual adalah harga untung). 62. HARGA DI CATALOG INAPROC (INFO PER 20 MEI 2013) Untuk pengadaan kendaraan, harga kendaraan masih merupakan acuan HPS sehingga diperlukan untuk dibuat HPS dan kemudian dilakukan negosiasi. Pengadaan untuk alat pertanian dan bandwith internet, harga yang tertayang merupakan HPS sehingga masih dilakukan negosiasi. Mengapa ada negosiasi harga? Karena ketika dimasukan dalam katalog harga tersebut, bukan hasil pelelangan oleh LKPP sehingga masih diperlukan negosiasi. Selanjutnya silahkan kunjungi, http://116.66.204.151/e-katalogkb/pricelist/index.php/katalog/daftar_katalog_umum Untuk pengadaan obat, harga merupakan harga transaksi sehingga tidak diperlukan adanya negosiasi harga. Untuk katalog obat, ketika dimasukkan dalam katalog untuk obat dilakukan 125
pelelangan oleh LKPP, sehingga K/L/D/I tidak perlu melakukan negosiasi. Untuk langkah-langkahnya epurchasing obat bagi pokja ULP silahkan kilik http://inaproc.lkpp.go.id/v3/public/ekatalog/files/Panduan%20Aplik asi%20-%20ePurchasing%20Obat%20-%20Panitia.pdf 63. MASA BERLAKU HARGA KATALOG Harga kendaraan diupdate setiap tiga bulan sekali. Harga bandwith internet diupdate setiap 6 bulan sekali. Harga obat berlaku satu tahun. Harga alat mesin pertanian dapat diupdate kapan saja. 64. PENGADAAN ALAT BERAT SECARA E-PURCHASING Bagi yang akan mengadakan alat berat, mungkin jangan langsung lelang. Pengadaan alat berat bisa pake katalog LKPP. silahkan klik di https://e-katalog.lkpp.go.id/e-katalog-alatberat/ Dalam pengadaan secara epurchasing spesifikasi telah ada, jangan lupa untuk negosiasi harga. Pengadaan tersebut untuk seluruh Indonesia. Kalau untuk sewa alat berat, hanya berlaku bagi Pemda DKI. 65. HARGA KATALOG LKPP MELEBIHI ANGGARAN YANG TERSEDIA. Apakah harga mobil yang diumumkan di website LKPP bisa dilakukan dengan menggunakan metode penunjukan langsung sedangkan harga di LKPP melebihi pagu anggaran, misalnya: 126
harga di website LKPP Rp. 290.000.000, sedangkan pagu dana yang tersedia sebesar Rp. 285.000.000. Bisa tidak pengadaan mobil tersebut dilakukan dengan penunjukan langsung dan sekaligus negaisasi harga? Silahkan dilakukan negosiasi harga, sehingga harga kontrak tidak boleh melebihi pagu anggaran. 66. PENGADAAN JASA DI KATALOG Pokja 2 ULP kota akan melelangkan pekerjaan pengadaan koneksi internet 15 Mbbs, dalam e katalog terdapat beberapa provider internet dengan berbagai harga yang di tawarkan, bagaimana caranya pokja untuk menentukan provider yang di tunjuk, apakah dapat di tunjuk provider yang memiliki harga tinggi di karenakan pihak pengguna (skpd) telah terbiasa menggunakan provider tersebut, dikarenakan pelayanan yang di rasa baik dan memuaskan selama menggunakan provider tersebut. Dapatkah kontrak pengadaan koneksi internet tersebut di tanda tangani oleh account executive perusahaan selaku pimpinan anak cabang di daerah kami, karena jika menandatangani kontrak harus ke pimpinan pusat perusahaan harus ke Jakarta, terima kasih. Tanggapan; a. Untuk pemilihan provider jasa internet dalam ekatalog, silahkan Saudara memilih Penyedia yg Saudara minati, dan dilakukan negosiasi kewajaran harga. b. dapat ditandatangani oleh perwakilan di daerah Saudara.
127
67. PENGADAAN BUKU SD DENGAN CATALOG LKPP SENILAI RP. 904 MILIAR Katalog Cetak Buku Kurikulum 2013 untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar atau Sederajat Tahun Anggaran 2014 silahkan klik di http://lpse.lkpp.go.id/eproc/lelang/view/1268119. 68. BAGAIMANA USUL KONTRAK PAYUNG KE CATALOG LKPP a. LKPP akan melakukan kontrak payung untuk readymix di Jakarta. Apakah berdasarkan permintaan pemda DKI, kalau demikian bagaimana dengan kami sebagai Pemda di luar Jawa, apakah bisa melakukan kontrak payung tersebut, termasuk komoditi lainnya? b. Dapatkah Gubernur/ Bupati/Wako melakukan kontrak payung untuk keperluan di Daerah yangbersifat dibutuhkan secara sepesifik / dibutuhkan secara masal dan simultan? Tanggapan : a. Permintaan tersebut dari DKI Jakarta. Untuk daerah lain silahkan mengajukan ke LKPP b. Kontrak payung oleh PA KPA maka scopenya hanya di bawah penandatangan kontrak payung. 69. BAGAIMANA MENJADI PERUSAHAAN (PENYEDIA) ECATALOG INTERNET Mohon bantuan/penjelasan bagaimana langkah agar perusahaan kami yaitu pt. xxx di zzz tercantum dalam e-catalog. 128
Apa yg mesti dilakukan agar dalam tender pemerintah, kami bisa sebagai penyedia, karena nama perusahaan kami tidak tercantum maka kami kehilangan kesempatan sebagai penyedia atau kami kehilangan kesempatan mengikuti pengadaan. Agar dipastikan bidang usaha Saudara tersebut sesuai dengan E-catalog yang ada. Silahkan perhatikan pasal 110 Perpres 70 tahun 2012. Selanjutnya silahkan korespondesni ke LKPP Up.Deputi Monev dan PSI. Bilamana perusahaan Saudara sudah terdaftar dalam ekatalog untuk Internet Service Provider (ISP), Saudara dapat melakukan promosi kepada dinas/instansi pemerintah yang termasuk dalam jangkauan layanan saudara berdasarkan lokasi e-katalog. Promosi tersebut dilakukan sesuai etika dan seluruh keputusan final berada di dinas/instansi pemerintah tersebut untuk membeli/menggunakan layanan yang Saudara tawarkan. Ketentuan dan tata cara e-purchasing mengacu pada Peraturan Kepala LKPP No. 17 Tahun 2012 serta aturan lainnya sebagaimana dimuat dalam laman http://inaproc.lkpp.go.id/v3/public/ekatalog/ekatalog.htm Pasal 110**) 1) Dalam rangka E-purchasing, sistem katalog elektronik (ECatalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa. 2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP. (2a) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP. 129
3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. 4) K/L/D/I melakukan E-purchasing terhadap barang/jasayang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik. 70. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN EPURCHASING. SEBUAH PARADIGMA BARU Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi yang sangat pesat akhir-akhir ini mendorong perilaku individu maupun organisasi menjadi semakin lebih dinamis. Banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh produk yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi semakin mempengaruhi gaya hidup, wawasan bahkan pengambilan keputusan baik yang dilakukan oleh pribadi, kelompok, maupun organisasi baik di sektor swasta dan juga pemerintahan. Adanya perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah mengubah pandangan hidup banyak orang.Kini, internet bukan lagi sekedar pelengkap.Bahkan telah menjadi kebutuhan sehari-hari.Tak heran jika di masa sekarang ini aksesibilitas internet tidak terbatas pada perangkat komputer.Namun sudah merambah ke perangkat telepon genggam dan barang- barang gadget lainnya.Singkatnya, internet sudah menjadi bagian dari budaya manusia saat ini. Adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa salah satu fenomena dari makin digunakannnya secara luas internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari oleh masyarakat pada akhir-akhir ini adalah adanya tren belanja secara on-line. Munculnya situs-situs yang menawarkan kemudahan untuk berbelanja seperti bhineka.com, tokobagus.com, berniaga.com 130
dan lain sebagainya menandakan bahwa trend belanja secara online bukan hanya sebagai gaya hidup tapi merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Situs-situs yang memfasilitasi belanja on-line tersebut bukan hanya sekedar menawarkan produk, tapi juga bagaimana menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk berbelanja tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga. Sesuatu yang pastinya masih terjadi jika melakukan belanja secara konvensional. Disamping itu pula, situs-situs tersebut juga menampilkan variasi dari produk yang ditawarkan, baik barang maupun jasa, lengkap dengan harga yang dipublikasikan. Tidak berhenti sampai disitu, bahkan pembeli dapat menghubungi pihak penjual karena situs-situs tadi juga mempublikasikan informasi tentang pihak penjual. Lengkap dengan nomor kontak yang dapat dihubungi. Kemudahankemudahan inilah yang diyakini banyak pihak bahwa belanja online kelak akan menjadi fenomena tersendiri di masyarakat yang semakin lama makin modern dan maju. Tidak hanya di dominasi oleh kelas atas, bahkan masyarakat kelas menengah dan bawah pun akan terbiasa untuk berbelanja secara on-line. Dengan semakin murahnya harga perangkat gadget, tarif pulsa dari perusahaan telekomunikasi yang semakin kompetitif, maka makin menciptakan kemudahan yang lebih besar bagi masyarakat untuk melakukan belanja on-line dimana pun dan kapan pun tanpa harus dibatasi waktu dan tempat. Tak perlu lagi harus pergi ke pasar, toko, bahkan swalayan atau menghabiskan waktu luang dengan berbelanja, karena perkembangan teknologi telah memudahkan siapa pun untuk berbelanja secara on-line tanpa harus mengeluarkan tenaga extra. Tidak heran jika para produsen yang menguasai produk atau jasa yang sudah terkenal pun ramai-ramai menyediakan sistem yang memungkinkan masyarakat untuk membeli produk mereka secara on-line! 131
Belanja Pemerintah Harus diakui, bahwa faktanya disektor pemerintahan, bagaimana pemerintah melakukan belanja barang dan jasa atau lazimnya sering disebut pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) terkesan jalan ditempat.Belum ada sebuah terobosan yang dianggap cukup berarti. Di masyarakat, kegiatan belanja barang dan jasa secara on-line sudah bukan lagi menjadi sekedar gaya hidup namun telah menjadi fenomena tersendiri. Hal tersebut, yang sayangnya, belum menjadi tren di kalangan organisasi pemerintahan baik di pusat maupun daerah.Belum menjadi tren belanja secara on-line khusus untuk PBJP dirasakan sebagai fakta yang dianggap sebagai sektor yang terbelakang. Keterbelakangan di sektor PBJP semakin diperparah oleh pemberitaan berbagai media tentang bagaimana PBJP dipandang sebagai lahan basah bagi sebagian oknum pejabat pemerintah untuk melakukan korupsi. Kasus Wisma Atlet, Hambalang dan terakhir korupsi alat-alat kesehatan di Tangerang Selatan yang sedang dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin menambah cerita pilu tentang PBJP. Belum lagi berkembang sebuah “mind set” di tengah masyarakat bahwa PBJP identik dengan arisan penyedia barang/jasa tertentu, pengaturan tender, bagi-bagi anggaran pusat maupun daerah dan sebagainya. Sehingga menyebabkan kegiatan PBJP seolah-olah menjadi kegiatan yang bukan lagi dipandang sebelah mata tetapi menjadi tidak menarik untuk dikembangkan atau digarap dan dikembangkan secara lebih serius. Hal tersebut dperparah dengan sinisme yang berkembang di masyarakat bahwa PBJP identik dengan proses yang rumit, ribet, merepotkan dan cenderung menyulitkan. Disatu sisi, maraknya pemberitaan kasus-kasus korupsi di PBJP membuat beberapa kalangan di pemerintahan cenderung menghindar atau bahkan memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses PBJP. 132
Singkatnya, mereka cenderung menolak untuk menjadi personil pengadaan.Cerita dan kondisi yang memilukan ini masih saja terjadi ditengah perkembangan kehidupan masyarakat yang kian modern. Peran Lembaga Pemerintah
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Sejak terbentuk pada 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berupaya untuk melaksanakan terobosan di bidang PBJP. Terobosan pertama adalah dengan menerbitkan regulasi pengadaan yang sama sekali baru dari pendahulunya, yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menggantikan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Terobosan yang diperkenalkan adalah kenaikan ambang batas nilai untuk Pengadaan Langsung, Kontrak Payung, Sayembara dan Kontes serta adanya Jaminan Sanggahan Banding. Juga mulai diatur bahwa Sanggahan Banding akan menghentikan proses pelelangan. Sesuatu hal yang tidak diatur oleh regulasi yang lama. Kemudian menyusul perkembangan yang terjadi di masyarakat dikeluarkannya revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yakni Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dimana ambang batas nilai Pengadaan Langsung yang semakin dinaikan, diperkenankannya Pelelangan Terbatas untuk pengadaan barang, pelelangan untuk penyedia barang/jasa dari Luar Negeri, dan diaturnya Penunjukan Langsung dalam kondisi tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat 4 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 telah mengamanatkan bahwa instansi pemerintah dapat melakukan E-purchasing dengan barang/jasa yang masuk dalam katalog elektronik yang dikembangkan oleh LKPP. Tentunya terobosan dalam regulasi sudah selayaknya disambut baik oleh berbagai kalangan.Akan tetapi, tataran regulasi saja tentunya tidak cukup. Perlu ada terobosan lain yang 133
diperlukan untuk mendorong semakin digunakannya mekanisme E-purchasing dalam PBJP. Saat ini, LKPP telah berhasil memasukan beberapa jenis barang dan jasa, termasuk jasa internet, ke dalam sistem katalog elektronik.Pada pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada beberapa waktu lalu, LKPP telah berhasil menambah jenis barang dan jasa di dalam katalog elektronik.Adanya katalog elektronik semakin memudahkan instansi pemerintah untuk dapat mengefisienkan serta mengefektifkan PBJP mereka. Semestinya, dengan diperkenalkannya E-purchasing berikut dengan katalog elektroniknya menjadikan PBJP menjadi lebih mudah, tidak rumit dan juga tidak menimbulkan ketakutan akan munculnya tunduhan korupsi karena harga yang tercantum dalam katalog elektronik tersebut sudah tertuang dan tertayang dengan wajar. Dapat dilihat secara sepintas, bahwa mekanisme Epurchasing sebenarnya identik dengan belanja secara on-line yang sering dilakukan oleh masyarakat kita dalam kesehariannya. Adanya kesamaan inilah yang semestinya dipahami oleh para pemangku kebijakan bahwa upaya mendorong penggunaan Epurchasing dalam PBJP sama artinya dengan mendorong instansi pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Sekaligus mendorong instansi pemerintah untuk senantiasa meningkatkan efektfitas, efisiensi dan pembelian barang/jasa yang tepat guna sesuai dengan harga dan kebutuhannya. E-purchasing, Manfaat, Peluang dan Tantangan Tak dapat dipungkiri bahwa PBJP dengan E-purchasing memiliki banyak keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan. Selain bebas prosedural yang rumit dan terkadang berbelit, 134
personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan akan lebih mudah dalam pelaksanaannya. Tidak perlu proses lelang yang panjang, karena sudah tersusun secara elektronik. Tidak perlu repot menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena tinggal membeli barang atau jasa yang tertera di katalog sesuai dengan harga yang sudah terpublikasikan. Tak perlu lagi was-was akan penyelidikan Aparat Penegak Hukum, karena harga barang atau jasa yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan, bahkan lebih murah dari harga pasaran secara umum. Selain itu pula, dengan E-purchasing pastinya akan menutup peluang terjadinya pelelangan gagal, karena produsen barang atau jasa yang tercantum di dalam katalog sudah menjamin akan ketersediaan barang atau jasa yang ditawarkan berikut dengan harganya. Adanya kemudahan dan keunggulan inilah yang menyebabkan terbukanya peluang bagi penyedia barang atau jasa khususnya yang bertindak sebagai produsen. Dengan terdaftar dalam katalog elektronik, maka penyedia barang atau jasa secara langsung mempromosikan produk mereka secara gratis kepada seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia! Dengan tercantum pada katalog elektronik tidak hanya menaikan reputasi perusahaan namun juga mampu meningkatkan akses menuju pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tambahan manfaat dari penggunaan E-purchasing terutama bagi personil pengadaan yang terlibat dalam PBJP akan mengurangi adanya sanggah, sanggahan banding maupun pengaduan terkait dengan proses PBJP. Sehingga, personil pengadaan akan semakin fokus dalam kegiatan PBJP dan tentunya akan mampu meningkatkan produktifitas secara lebih baik lagi. Penggunaan E-purchasing juga akan sedikit banyak membantu ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah pengguna. Karena dapat memesan dan 135
membeli barang atau jasa yang dibutuhkan kapan pun dan dimanapun selama 24 jam sehari. Namun terlepas dari kemudahan maupun keunggulan dari yang ditawarkan oleh E-purchasing, hal tersebut menciptakan tantangan yang pastinya juga besar.Tantangan demi tantangan tentunya perlu disikapi secara lebih dewasa dan matang untuk mengawal penggunaan sistem ini lebih baik lagi. Tantangantantangan tersebut antara lain: Pertama, tidak bisa tidak peran LKPP akan semakin dominan dan memiliki tugas yang amat berat. Amanat yang ditetapkan pada Pasal 110 ayat 2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mewajibkan LKPP untuk mempersiapkan sistem yang mampu memfasilitasi sistem E-purchasing yang sanggup beroperasi 24 jam sehari dan memiliki aksesibilitas pada semua instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dengan komposisi jumlah pegawai yang saat ini dimiliki masih kurang dari 1000 orang, tentunya tugas LKPP untuk menjamin kelayakan dan keandalan sistem informasi dan komunikasi yang digunakan serta up dating harga barang atau jasa di katalog elektronik akan menjadi semakin sangat berat. Kedua, perlunya perubahan mind set bagi para pemimpin yang ada di instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, terutama para Kepala Daerah. Penggunaan E-purchasing secara luas juga membutuhkan perubahan mind set bahwa pengadaan bukan merupakan cara “membalas jasa” bagi para pengusaha yang telah membantu sang Kepala Daerah dalam menghantarkan mereka menduduki jabatan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa PBJP merupakan cara yag sering ditempuh para Kepala Daerah sebagai imbal jasa kepada para pengusaha penyandang dana yang telah membantu mereka memenangi pemilihan Kepala Daerah. Dengan menggunakan E-Purcasing, maka peluang untuk memanfaatkan PBJP sebagai sarana untuk 136
balas jasa tersebut pastinya akan semakin mengecil atau bahkan bisa hilang sama sekali. Ketiga, perlunya penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengadaan yang harus dilakukan segera.Penggunaan E-purchasing dalam PBJP mengharuskan adanya personil pengadaan yang memiliki kemampuan dan wawasan tentang teknologi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Hal ini tentunya, akan berdampak kepada perubahan kurikulum dan silabus pelatihan personil yang akan maupun sudah terlibat dalam PBJP. Keempat, juga bersifat aksioma bahwa penggunaan Epurchasing dalam PBJP memerlukan sarana, prasarana dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.Hal ini juga berarti memerlukan ketersediaan anggaran yang sangat besar untuk menjaga dan mengawal sistem ini agar penggunaannya dapat diandalkan selalu setiap saat.Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa nantinya untuk mewujudkan sarana, prasarana dan infrastruktur teknologi informasi dibutuhkan komitmen pimpinan di bidang anggaran yang lebih besar dari sebelumnya. Kelima, perlunya dukungan peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Presiden untuk menjamin bahwa sistem PBJP dengan menggunakan E-purchasing akan terus diimplementasikan secara terus-menerus secara kontinu baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah yang ada di seluruh Indonesia. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Perpres, maka kontinuitas dari pelaksanaan PBJP dengan menggunakan sistem E-purchasing tentunya akan lebih terjamin keandalannya. Epilog Sebagaimana aksioma yang berlaku secara umum bahwa perubahan adalah sesuatu hal yang bersifat pasti. Jika perubahan datang maka yang bisa dilakukan adalah ikut menyesuaikan diri 137
dengan perubahan tersebut atau akan ketinggalan dan lama-lama mati. Dengan mulai diberlakukannya sistem E-purchasing dalam PBJP tentunya setiap pihakyang berkepentingan wajib berubah. Tidak hanya sekedar perubahan sistem dari manual menjadi elektronik tapi juga merubah perilaku, mind set dan juga komitmen. Perubahan sistem pengadaan dari yang terbiasa melalui pelelangan menjadi katalog elektronik bukan saja memerlukan partisipasi dan kesiapan banyak pihak.Namun juga membutuhkan perubahan mentalitas semua pihak yang berkepentingan. Memang hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, namun dengan keniscayaan akan perubahan maka mau tidak mau hal tersebut pada akhirnya memang akan dilakukan dalam waktu yang, tentunya, tidak terlalu lama. Samudra Gunadharma Pejabat Pengadaan pada PPK V – LKPP periode 2010 – 2012 Dapat dihubungi pada 0813165072961 71. JAMINAN PELAKSANAAN DALAM E-PURCHASING Dalam pengadaan melalui epurchasing untuk nilai pengadaan diatas RP. 200 juta tidak diperlukan lagi bagi satuan kerja yang melakukan perikatan dengan penyedia untuk meminta jaminan pelaksanaan, karena perikatan antara PPK suatu satuan kerja dengan penyedia dilakukan berdasar kontrak payung yang dilakukan oleh LKPP dengan penyedia. Dalam petunjuk teknisnya yaitu Peraturan Kepala LKPP No. 17 tahun 2012 dan petunjuk aplikasinya, mengenai jaminan pelaksanaan tidak disyaratkan. Bagi penyedia yang melakukan wan prestasi maka para satker agar melaporkan hal tersebut kepada LKPP.
PERATURAN MENGENAI E-PURCHASING
138
Pasal 1 ayat 41 E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Pasal 106 ayat 2 Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Pasal 110 (1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (ECatalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa. Penjelasan: E-purchasing diselenggarakan dengan tujuan : a. terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sehingga memungkinkan semua ULP/ Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan b. efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang /Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa. (2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP. (2a)
Barang/Jasa yang dicantumkan dalam elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.
katalog
Penjelasan: Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan pengadaan benih (3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan
139
Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. Penjelasan: Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP akan menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id. (4) K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasayang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik. PERATURAN KEPALA LKPP No. 17 tahun 2012 tentang E-PURCHASING PERATURAN MENGENAI JAMINAN PELAKSANAAN Pasal 70 (1) Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penjelasan: Permintaan Jaminan Pelaksanaan dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
harus
(2) Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna. Penjelasan: Dalam hal Jaminan Pelaksanaan dipersyaratkan oleh PPK, permintaan tersebut harus dimuat dalam Dokumen Pengadaan. (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya. (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
140
a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. (6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah: a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
72. BILA APLIKASI E-PURCHASING TIDAK BERFUNGSI Dalam hal aplikasi E-Purchasing mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapat dipergunakan, maka pelaksanaan pengadaan secara EPurchasing dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. PPK menyampaikan permintaan kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dengan mengacu pada Spesifikasi teknis, Harga dan Penyedia yang ada pada E-catalogue untuk melakukan proses pengadaan; b. PokjaULP/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi; c. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia yang ada di ECatalogue; d. Penyedia memberikan persetujuan pembelian barang/jasa; dan
141
e. PPK dan Penyedia mendatangani Perjanjian Pembelian Barang/Jasa. Rujukan Surat EdaranKepala LKPP No. 1 tahun 2013 tentang pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-purchasing.
73. BUKTI PERIKATAN DALAM SISTEM E-PURCHASING Apakah bukti perikatan untuk pengadaan senilai dibawah Rp 50 juta yang dilakukan secara E-purchasing? Bukti perikatan 0 s.d Rp 10 juta 0 s.d. Rp. 50 juta 0 s.d. Rp 200 juta 0 s.d. Rp. tidak terbatas
= bukti pembelian = kuitansi = SPK = surat perjanjian/kontrak
Sedangkan fasilitas di E-purchasing adalah dokumen kontrak dan surat pesanan. Untuk nilai s.d. Rp 50 juta dapat dilakukan dengan kuitansi. Namun karena harus ada yang diinput dalam sistem yang memerlukan kontrak, maka sebaiknya dibuat dalam kontrak, apalagi dokumen kontrak sudah tersedia dalam sistem.
142
