KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Pencapaian Program bulan Januari tahun 2012 telah selesai dilaksanakan. Materi ini disusun untuk melihat tingkat pencapaian KB bulan Januari 2012 dengan menggunakan data rutin Rek.Kab.F/I/dal/10, Rek.Kab.F/II/KB/08, dan dari komponen terkait (Bidang KB/KR, Bidang KS/PK, Sekretariat, dan Bidang Latbang) yang mampu untuk menyiapkan data pendukung evaluasi kami selama satu bulan ini. Analisis evaluasi data dan keadaan lapangan adalah kegiatan rutin untuk melihat upaya yang telah dilakukan pada pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang telah direncanakan. Selain itu analisis dan evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja kantor Perwakilan BKKBN Provinsi berdasarkan Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) 2011 yang telah disepakati. Materi Radalgram di tingkat provinsi dimaksudkan juga sebagai informasi bagi semua pengelola program Kependudukan dan KB Nasional di tingkat provinsi dan acuan untuk menentukan kebijakan program yang akan dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Akhirnya pada kesempatan ini kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan ikut membantu dalam penyelesaian materi radalgram ini.
Palembang, 15 Januari 2012 Kabid ADPIN,
Minarti, SE NIP. 19670203 199103 2 002
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 1
BAB I PENDAHULUAN Situasi dan kondisi kependudukan yang ada merupakan suatu permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama, lebih sungguhsungguh, dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, adalah dengan pengendalian jumlah penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Program KKB mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang sejahtera lahir dan batin. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Sebagai salah satu program pembangunan nasional, Program KKB yang telah dilaksanakan selama empat dasawarsa telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya angka kelahiran total, dari 5,6 per wanita usia subur pada awal 70-an menjadi 2.3 pada tahun 2007. Pada kurun waktu tersebut, Program KB juga telah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang cukup penting, sehingga dalam pelaksanaannya program KB bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja tapi juga telah menjadi tanggung jawab masyarakat. Dalam rangka mencapai visi penduduk tumbuh seimbang 2015 berbagai upaya terus dilakukan pemerintah (BKKBN). Usaha menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui penyebarluasan dan penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana.Sementara itu, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat/keluarga tentang keluarga berencana,promosi program KB (KIEKB) gencar dilakukan melalui berbagai media.Termasuk juga adalah kegiatankegiatan yang dapat mendorong masyarakat/keluarga untuk melaksanakan atau mempraktekkannorma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 2
Upaya lain yang dilakukan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pencapaian program KBnasional adalah dengan membangun kesepakatan antara Kepala BKKBN Provinsi dan Kepala BKKBN Pusat dalam bentuk Kontrak Kinerja pencapaian beberapa indikator program yang harus dicapai oleh BKKBN Provinsi. Untuk tahun 2012, sasaran kontrak kinerja provinsi (KKP) adalah seperti terlihat dalam Tabel 1. Untuk memonitor perkembangan pelaksanaan program di lapangan dan pencapaian KKP, telah diterapkan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKB yang secara berkala setiap bulan mampu mengumpulkan data dan informasi operasional dari tingkat di lini lapangan yang paling bawah.Dengan telah berlalunya bulan Januari 2012, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk melihat sejauh mana upaya dan hasil pencapaian pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah dilakukan dibandingkan dengan kebijakan, sasaran, dan program/kegiatan yang telah direncanakan.Dari 18 indikator KKP, tidak semua indikator dianalisis dan evaluasi setiap bulan.IndikatorJumlah Kelompok BKB Paripurna, Jumlah Kelompok BKR Paripurna, Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota, dan Peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi Diklat, dilakukan setiap triwulan. Indikator Barang Milik Negara masuk dalam SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN tepat waktu dan sesuai dengan SAP dilakukan setiap semester.
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 3
Tabel 1 Sasaran KKP Tahun 2012 NO 1.
INDIKATOR Jumlah Seluruh Peserta KB Baru
2.
Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KSI
195.599
3.
Jumlah Peserta KB Aktif
925.000
4.
Jumlah Peserta KB Baru MKJP: - IUD - MOW - IMPLANT - MOP
63.520 10.910 2.140 49.470 1.000
5.
Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP + Kondom) - KONDOM
51.010 50.010
6.
Jumlah Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
98.628
7.
Jumlah Kelompok BKB Paripurna
8.
Jumlah Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
9.
Jumlah Kelompok BKR Paripurna
199
10.
Jumlah Kelompok PIK Remaja: - Tahap Tumbuh - Tahap Tegak - Tahap Tegar
516 375 84 57
11.
Jumlah Kelompok BKL
2.165
12.
Jumlah Keluarga yang memiliki Lansia Aktif BKL
58.819
13.
Jumlah Kelompok UPPKS
1.425
14.
Persentase PUS Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) Anggota Kelompok UPPKS yang Menjadi Peserta KB
90,0
15.
Persentase Barang Milik Negara (BMN) masuk dalam SIMAK –BMN
100
16.
Persentase Laporan Keuangan dan BMN tepat waktu dan sesuai dengan SAP
100
17.
Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota per Triwulan
13
18.
Persentase peserta komputerisasi Diklat
pelatihan
SASARAN 405.920
306
yang
tercatat
89.835
dalam
sistem
100
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 4
BAB II LAPORAN PENGENDALIAN PROGRAM KB NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JANUARI 2012 A.
CAKUPAN LAPORAN Memasuki bulan ke dua yaitu bulan Januari 2012 laporan rekapitulasi pelayanan kontrasepsi (Rek. F/II/KB/11) dan Pengendalian Lapangan (F/I/KabDAL/10 sebagai bahan monitoring dari hasil kegiatan di Kabupaten/ Kota yang masuk sebanyak 15 Kab/Kota atau 100% dari 15 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Lebih rinci dapat dilihat jumlah sarana pelayanan, petugas lapangan, IMP dan Kelompok Kegiatan (Poktan) yang dilaporkan kegiatan sbb : 1. Laporan yang masuk dari Kecamatan sebanyak 221 atau 100 % dari 221
Kecamatan yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata seluruh Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%.
2. Laporan yang masuk dari Desa/Kelurahan sebanyak 3.184 atau 100% dari
3.184 Desa/Kelurahan yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata seluruh Kab/Kota melapor 100%.
3. Jumlah PPKBD yang melapor sebanyak 3.079 atau 100% dari 3.079 PPKBD
yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%. 4. Jumlah Sub.PPKBD yang dilaporkan sebanyak 13.744 atau 99,03% dari 13.878
Sub PPKBD yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, rata – rata
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 5
Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab.Muba (99,51%), Mura (89,42%), dan L. Linggau (95,92%). 5. Jumlah Klinik KB Pemerintah secara keseluruhan yang melapor sebanyak 907
atau 96,49% dari 940 klinik yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, rata-rata kab/kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab. Ogan Komering Ilir (76,03%), dan Banyuasin (95,56%).
6. Jumlah klinik KB Swasta secara keseluruhan yang melapor sebanyak 220 atau
97,35% dari 226 klinik yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata Kab/Kota melapor 100% kecuali Kabupaten OKI (54,55%), dan Banyuasin (75,0%).
7. Laporan yang masuk dari Dokter Praktek Swasta (DPS) sebanyak 385 atau
71,83% dari 536 DPS yang ada. Apa bila dilihat laporan yang masuk hanya terdapat 5 (lima) Kab/Kota yang melapor dengan cakupan 100% yaitu : Kab. Muara Enim, Musirawas, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, dan Kab. OKU Selatan. Sedangkan 8 (delapan) Kab/Kota lainnya bervariasi antara 33,33% (Ogan Ilir) sampai dengan 97,67% (OKU). Kab/kota yang tidak melapor adalah Kota Pagar Alam, dan Kab. Empat Lawang tidak memiliki Dokter Praktek Swasta.
8. Laporan yang masuk dari Bidan Praktek Swasta (BPS) sebanyak 2.362 atau
86,97% dari 2.716 BPS yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk, hanya terdapat 6 (enam) Kab/Kota yang melapor dengan cakupan 100% yaitu Kab. OKU, Muara Enim, Musi Rawas, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau, dan Kab. OKU Selatan. Sedangkan 8 (delapan) Kab/kota lainnya bervareasi antara 33,90% (Kab. Empat Lawang) sampai dengan 86,89% (OKU Timur).
9. Jumlah kelompok BKB yang dilaporkan sebanyak 2.290 atau 88,97% dari 2.574
kelompok BKB yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk ada 11 (sebelas) Kab/Kota yang melapor dengan cakupan 100% yaitu : Kab. OKI, OKU, Muara Enim, Lahat, Musirawas, Kota Palembang, Banyuasin, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam dan OKU Selatan. Sedangkan 4 (empat) Kab/Kota lainnya bervariasi dari 38,46% (Empat Lawang) sampai dengan 98,25% (Ogan Ilir).
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 6
10. Jumlah BKR yang melapor sebanyak 2.017 atau 94,21% dari 2.141 kelompok
BKR yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata-rata Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali: Kab. Musi Banyuasin (94,95%), Kota Lubuklinggau (92,54%), Kab. Ogan ilir (94,09%), dan Empat Lawang (37,82%)
11. Jumlah BKL yang dilaporkan sebanyak 1.768 atau 93,05% dari 1.900 kelompok
BKL yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab. Musi Banyuasin (94,95%), Kab. Ogan Ilir (93,96%), dan Kab. Empat Lawang (29,49%).
12. Jumlah kelompok UPPKS yang dilaporkan sebanyak 2.158 atau 96,04% dari
2.247 kelompok UPPKS yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab/kota OKI (96,99%), dan Kab. Empat Lawang (60,10%).
B.
PENCAPAIAN PROGRAM 1. PROGRAM KELUARGA BERENCANA. a. Peserta KB Baru. Pencapaian PB (Peserta KB Baru) sampai dengan bulan Januari 2012 pada tingkat Provinsi sebanyak 37.041 peserta atau 9,13% dari KKP yang tercantum pada kontrak kerja Kepala BKKBN Prop. Sumsel dan Kepala BKKBN Pusat terdiri dari KKP Tahun 2012 sebesar 405.920 peserta. Apabila dilihat pada tingkat Kab/Kota, ada 5 (lima) Kab/ Kota yang pencapaiannya diatas rata- rata provinsi yaitu, Kab. Musi Banyuasin (9,56%), Palembang (10,12%), Ogan Ilir (10,55%), OKU Selatan (15,61%), dan OKU Timur (12,76%). Sedangkan 10 (sepuluh) Kab/Kota lainnya pencapaian masih dibawah rata-rata Provinsi yaitu antara 6,34% (Lubuklinggau) sampai dengan 8,67% (Musi Rawas).
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 7
b. Peserta KB Baru menurut alat Kontrasepsi. Dari pencapaian PB sebanyak 37.041 atau 9,13% dari KKP 405.920 apabila dilihat menurut metode kontrasepsi per KKP masing – masing kontrasepsi sebagai mana yang tercantum pada kontrak kerja Kepala BKKBN Provinsi Sumsel adalah sebagai berikut : -
IUD MOP MOW Implant Suntikan PIL Kondom
: 980 atau 8,98 % : 46 atau 4,6 % : 192 atau 8,97 % : 2.478 atau 5,00 % : 17.590 atau 25,70 % : 12.655 atau 13,01 % : 3.100 atau 6,19 %
dr KKP 10.910 dr KKP 1.000 dr KKP 2.140 dr KKP 49.470 dr KKP 135.200 dr KKP 157.190 dr KKP 50.010
Angka pencapaian tertinggi terdapat pada kontrasepsi suntikan yaitu sebesar 17.950 peserta atau 48,46% dari total PB, tertinggi kedua terdapat pada kontrasepsi PIL sebesar 12.655 peserta atau 34,16% dari keseluruhan. Pencapaian PB per mix lainnya masih relatif rendah yaitu pencapain PB: -
Kondom sebesar 3.100 peserta atau 8,37% dari total PB Implant sebesar 2.478 peserta atau 6,69% dari total PB MOW sebesar 192 peserta atau 0,52% dari total PB. MOP sebesar 46 peserta atau 0,12% dari total PB. IUD sebesar 980 peserta atau 2,65% dari total PB.
c. Peserta KB Baru Pria. Pencapain peserta KB Baru Pria sampai dengan bulan Januari 2012 sebesar 3.146 peserta atau 7,42% dari KKP sebesar 42.415 dengan rincian MOP sebesar 46 peserta atau 0,11% dari KKP, dan Kondom sebesar 3.100 peserta atau 7,31% dari KKP. Apabila dilihat peserta KB Baru Pria kabupaten/kota dengan pencapaian diatas rata-rata provinsi (14,60%) adalah Kab. Musi Banyuasin (8,21%), Lahat (7,67%), Kota Pagar Alam (8,13%), OKU Selatan (16,09%), dan Empat Lawang (9,53%).. Sedangkan kab/kota yang lainnya masih dibawah pencapaian provinsi
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 8
yaitu antara 3,13% (Kota Prabumulih) sampai dengan 7,33% (Kab. OKI). Jika diperhatikan untuk partisipasi pria dalam ber KB relatif masih rendah, meskipun beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan bahkan pencapaiannya melampaui pencapaian rata-rata provinsi. Meskipun demikian tetap perlu adanya kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas melalui KIE, Konseling dan pelayanan KB yang mengarah pada peningkatan partisipasi KB pria. d. PB menurut sarana pelayanan. Berdasarkan laporan yang masuk Bulan Januari 2012 jumlah PB yang dilayani melalui jalur Pemerintah (Klinik KB Pemerintah), pada tingkat Provinsi sebesar 2.627 peserta atau 67,65% dari total Peserta KB Baru (37.041). Jika dilihat per Kab/Kota yang tertinggi ada di Kab. Musi Rawas (88,39%) dan yang terendah adalah Kota Palembang (42,91%). Sedangkan jumlah PB yang dilayani jalur swasta (Klinik KB Swasta, DPS dan BPS) pada tingkat Provinsi sebesar 11.983 peserta atau 32,35%. Jika dilihat per Kab/Kota pencapaian yang tertinggi ada di Kota Palembang (57,09%) dan yang terendah adalah Kab. Musi Rawas (11,61%). e. Peserta KB Aktif. Secara Provinsi pembinaan peserta KB aktif pada bulan Januari 2012 mencapai 1.174.551 peserta atau 74,00% dari total jumlah pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 1.587.179. Secara Provinsi jika dilihat per mix kontrasepsi maka proporsi terbesar pada penggunaan suntikan 485.026 atau 41,29% dari total PA, disusul kemudian dengan penggunaan PIL 308.935 atau 26,30%, sedangkan yang lainnya yaitu IUD sebesar 54.620 atau 4,65%, Implant 213.997 atau 18,22%, MOP sebesar 5.218 atau 0,44%, MOW sebesar 40.826 atau 3,48% dan Kondom sebesar 65.929 atau 5,61%. Penggunaan alkon Pil dan Suntik masih tinggi, meskipun berangsur-angsur pengguna alkon yang lainnya khususnya MKJP sudah diminati oleh masyarakat misalnya Implant. Pembinaan peserta KB Aktif secara Kab/Kota bervariasi berkisar antara 60,59% (OKU Selatan) sampai dengan 79,49% (Lahat). f.
Pembinaan KB Aktif Pria. Pembinaan peserta KB Aktif Pria (Kondom+MOP) pada bulan Januari 2012 mencapai 71.147 atau 6,06% dari total PA sebesar 1.174.551 dengan rincian
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 9
MOP sebesar 5.218 atau 0,44 % dari total PA, dan Kondom sebesar 65.929 atau 5,61% dari total PA. Jika diperhatikan kondisi partisipasi pria dalam ber KB masih rendah, meskipun beberapa Kab/kota mengalami peningkatan capaian lebih tinggi dari pencapaian Provinsi, namun tetap perlu adanya kegiatan peningkatan KIE, konseling dan pelayanan KB yang mengarah pada peningkatan partisipasi KB pria (lih. Lamp. Tabel 9). g. UNMETNEED. Jumlah PUS yang tergolong unmetneed ( PUS IAT dan PUS TIAL) berdasarkan laporan F/I/Kab-Dal/10 pada bulan Januari 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 227.266 atau 14,32% dari total PUS sebesar 1.587.179. Di tingkat Kab/Kota jumlah unmetneed bervariasi, tertinggi terdapat di Kab. OKU Selatan sebesar 25,19% atau17.467 akseptor, dan yang terendah ada di Kota. Lubuklinggau sebesar 8,93% atau 3.445 akseptor (lih. tabel 10). h. Komplikasi Berat, Kegagalan dan Pencabutan Implant. Kegiatan pelayanan kasus komplikasi terhadap peserta KB dikategorikan ke dalam dua macam yaitu Komplikasi Berat dan Kegagalan. Komplikasi Berat pemakaian kontrasepsi dapat dipakai sebagai tolok ukur kualitas pelayanan KB dilapangan. Ada asumsi bila kualitas pelayanan semakin baik diharapkan akan semakin kecil komplikasi yang dialami demikian pula sebaliknya. Pada tingkat Provinsi untuk bulan Januari 2012 terdapat komplikasi berat 11 (sebelas) kasus yaitu MOW di kab. OKU Timur sebanyak 1 (satu) kasus, Implant di Kab. Banyuasin sebanyak 8 Kasus, Kota Pagar Alam sebanyak 2 kasus, dan tidak terdapat kegagalan. Jumlah pencabutan Implant sampai dengan bulan Januari 2012 sebanyak 1.687 atau 4,40% dari total perkiraan pencabutan implant (38.341) yang akan dicabut tahun ini. 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA a. Perkembangan jumlah kelompok. Jumlah kelompok UPPKS di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Januari 2012 tercatat sebanyak 2.241 kelompok UPPKS. Keadaan kelompok UPPKS ini
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 10
jika dilihat perbandingannya dengan jumlah desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (3.184) sebanyak 0,70 berarti setiap satu desa terdapat 1–2 kelompok UPPKS. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian di tingkat Provinsi belum melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang KB/KS yang telah ditetapkan karena didalam SPM diharapkan minimal 78% dari desa yang mempunyai kelompok UPPKS. Jika dilihat Kab/Kota rata – rata semua desa di Kab/Kota sudah mempunyai kelompok UPPKS kecuali, Kab. Muba, Lahat, OKU, Mura, Banyuasin, OKU Selatan, dan Muara Enim, yang belum semua desanya mempunyai kelompok UPPKS. b. Jumlah Anggota UPPKS yang Berusaha. Pada tabel 16 menunjukkan bahwa persentase jumlah anggota UPPKS yang berusaha pada bulan Januari 2012. Di tingkat Provinsi jumlah anggota UPPKS yang berusaha sebanyak 24.662 anggota atau 55,55% dari jumlah anggota kelompok UPPKS sebesar 44.394.. Anggota keluarga yang berada pada tahapan pra sejahtera dan sejahtera I sebesar 21.370 peserta. Apabila dilihat dari tingkat Kab/Kota pencapaian diatas rata – rata Provinsi (86,65%) adalah Kab. Muba (99,88%), Muara Enim (99,41%), Mura (90,35%), Palembang (87,51%), Banyuasin (92,94%), dan Ogan Ilir (94,62%). Sedangkan kab/kota lainnya masih berada di bawah ratarata provinsi yaitu antara 55,37% (OKI) sampai dengan 85,37% (Prabumulih). c. Jumlah Anggota UPPKS yang menggunakan Bantuan Modal. Sampai dengan bulan Januari 2011 jumlah anggota UPPKS yang menggunakan bantuan modal dari berbagai sumber sebanyak 27.406 keluarga atau 61,73% dari seluruh jumlah anggota kelompok UPPKS sebesar 44.394. Dari jumlah anggota kelompok UPPKS tersebut terdapat 22.574 anggota (82,37%) adalah anggota kelompok yang barada pada tahapan Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Jika dilihat per Kabupaten/Kota, terdapat 8 (delapan) Kab/kota yang pencapaiannya diatas provinsi, yaitu Kab. Muba (97,88%), Musi Rawas (93,93%), Banyuasin (93,58%), Pagar Alam (92,50%), L.Linggau (91,27%), Ogan Ilir (94,27%), OKU Selatan (86,84%) dan OKU Timur (85,71%). Sedangkan Kab/kota yang lainnya pencapaiannya berkisar antara 23,00% (Palembang) sampai dengan 82,07% (Lahat).
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 11
d. BKB, BKR dan BKL Sampai dengan bulan Januari 2012 jumlah kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL) di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: BKB sebesar 2.574 dan yang dilaporkan sebanyak 2.290 atau 88,97%, BKR sebanyak 2.141 kelompok yang dilaporkan sebanyak 2.017 atau 94,21%, dan BKL sebanyak 1.900 yang dilaporkan sebanyak 1.768 kelompok atau 93,05% ( Lih. Lamp. Table 3). Jika dibandingkan dengan jumlah Desa yang ada terlihat bahwa jumlah kelompok BKB dengan jumlah Desa sebesar 0,76 atau 76%, rata – rata jumlah kelompok BKR dengan jumlah Desa 0,67 atau 67%, rata – rata kelompok BKL dan jumlah Desa sebesar 0,60 atau 60%. Berdasarkan data tersebut dapat disampaikan bahwa SPM (Standar Pelayanan Minimal) Desa di Provinsi Sumatera Selatan sudah tercapai seluruhnya, karena SPM–SPM tersebut ditetapkan berdasarkan persentase masing – masing kelompok dengan ketentuan, jumlah kelompok terhadap jumlah desa sebesar 80% untuk kelompok BKB, 66% untuk kelompok BKR dan 60% untuk kelompok BKL. Di tingkat Kab/Kota untuk kelompok BKB sudah seluruh desa mempunyai kelompok BKB, kecuali Kab. Musirawas, OKU, Banyuasin. Demikian juga untuk kelompok BKR sudah semua desa di Kabupaten mempunyai kelompok BKR, kecuali Kab.OKU, Muara Enim, dan Banyuasin. Sedangkan untuk kelompok BKL belum semua desa di Kabupaten telah memiliki kelompok BKL, kecuali Kab.Empat Lawang. e. Jumlah Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Tribina Hadir Dalam Pertemuan Penyuluhan. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB s.d. bulan Januari 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak keluarga dan yang hadir pada pertemuan penyuluhan kelompok BKB sebesar 90.143 anggota atau 75,37%. Dengan demikian anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 29.452 atau 24,63%. Apabila dilihat Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata– rata Provinsi (75,37%) adalah: Kab. Muba (80,40%), OKU (84,94%), Mura (100%),
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 12
Palembang (82,81%), Banyuasin (86,08%), Prabumulih (90,81%), Lubuk Linggau (78,07%), Ogan Ilir (84,19%), dan OKU Timur (98,28%). Jumlah keluarga yang mejadi anggota kelompok BKR s.d bulan Januari 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 78.787 keluarga, dan yang hadir pada pertemuan kelompok BKR sebanyak 61.168 anggota atau 77,64%. Dengan demikian anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 17.619 atau 22,36%. Apabila dilihat di tingkat Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKR hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata – rata Provinsi (77,90%) yaitu : Kab. Muba (96,97%), OKU (100%), Lahat (80,08%), Mura (100%), Palembang (82,35%), Banyuasin (92,60%), Prabumulih (84,30%), Ogan Ilir (85,01%), dan OKU Timur (93,96%). Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL s.d. bulan Januari 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 61.778 keluarga dan hadir dalam pertemuan penyuluhan kelompok BKL sebanyak 36.195 anggota atau 69.90%. Dengan demikian jumlah anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 15.583 anggota atau 30,10%. Apa bila dilihat di tingkat Kab/Kota rata – rata seluruh Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata – rata Provinsi (69,90%) adalah Kab. Musi Banyuasin (78,38%), OKU (78,97%), Musi Rawas (76,48%), Palembang (87,13%), Banyuasin (86,91%), Prabumulih (86,78%), Lubuklinggau (90,21%), Ogan Ilir (81,68%), dan Empat Lawang (71,54%). f.
Persentase PUS Kelompok Pra S & KS I Pada Kelompok UPPKS Pra KS I yang menjadi peserta KB. Jumlah Kelompok UPPKS online yang tercatat dalam direktori databasis sampai dengan bulan Januari 2012 sebesar 1.353. Jumlah anggota kelompok UPPKS sampai dengan bulan Januari 2012 sebanyak 16.724 dengan jumlah PUS 14.380. Jumlah anggota UPPKS yang menjadi peserta KB sebesar 12.729 atau 88,52% dari PUS. Untuk PUS anggota UPPKS yang terdiri dari Keluarga Pra S dan KS I sebesar 11.620 dan yang menjadi peserta KB sebesar 10.434 (89,79%).
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 13
3. PERSEDIAAN ALAT KONTRASEPSI Kondisi stok alat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota dan Provinsi pada akhir bulan Januari 2012 berdasarkan laporan Rek.Kab.F/V/KB yang masuk sbb : IUD : 9.072 each PIL : 1.502.800 cycle Kondom : 6.604 gross Suntikan : 1.058.910 vial Implant : 25.576 set Keterangan: Untuk IUD bulan ini sebesar 9.072 each masih mencukupi penggunaan alkon IUD untuk pemakaian perbulan 765, sedangkan kemampuan ketersediaan alkon 11,9 bulan. Pil sebesar 1.502.800 cycle, pemakaian rata–rata per bulan 275.665 kemampuan kesediaan alkon 5,5 bulan. Kondom sebesar 6.605 gross, kebutuhan penggunaan kondom rata–rata per bulan 17.249 atau kemampuan 0,4 bulan. Suntikan sebesar 1.058.910 vial, kebutuhan penggunaan suntikan rata– rata per bulan masih mencukupi sebesar 275.665 sedangkan kemampuan ketersediaan alkon suntikan selama 8,4 bulan. Implant sebesar 25.276 set, kebutuhan penggunaan implant rata–rata perbulan sebesar 2.920 atau ketersedian/kemampuan alkon implant sebesar 8.8 bulan
Narasi Radalgram Januari 2012 Page | 14
