KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Pencapaian Program bulan Februari tahun 2012 telah selesai dilaksanakan. Materi ini disusun untuk melihat tingkat pencapaian KB bulan Februari 2012 dengan menggunakan data rutin Rek.Kab.F/I/dal/10, Rek.Kab.F/II/KB/08, dan dari komponen terkait (Bidang KB/KR, Bidang KS/PK, Sekretariat, dan Bidang Latbang) yang mampu untuk menyiapkan data pendukung evaluasi kami selama satu bulan ini. Analisis evaluasi data dan keadaan lapangan adalah kegiatan rutin untuk melihat upaya yang telah dilakukan pada pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang telah direncanakan. Selain itu analisis dan evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja kantor Perwakilan BKKBN Provinsi berdasarkan Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) 2011 yang telah disepakati. Materi Radalgram di tingkat provinsi dimaksudkan juga sebagai informasi bagi semua pengelola program Kependudukan dan KB Nasional di tingkat provinsi dan acuan untuk menentukan kebijakan program yang akan dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Akhirnya pada kesempatan ini kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan ikut membantu dalam penyelesaian materi radalgram ini.
Palembang, 15 Februari 2012 Kabid ADPIN,
Minarti, SE NIP. 19670203 199103 2 002
BAB I PENDAHULUAN Situasi dan kondisi kependudukan yang ada merupakan suatu permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama, lebih sungguhsungguh, dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, adalah dengan pengendalian jumlah penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Program KKB mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang sejahtera lahir dan batin. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Sebagai salah satu program pembangunan nasional, Program KKB yang telah dilaksanakan selama empat dasawarsa telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya angka kelahiran total, dari 5,6 per wanita usia subur pada awal 70-an menjadi 2.3 pada tahun 2007. Pada kurun waktu tersebut, Program KB juga telah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang cukup penting, sehingga dalam pelaksanaannya program KB bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja tapi juga telah menjadi tanggung jawab masyarakat. Dalam rangka mencapai visi penduduk tumbuh seimbang 2015berbagai upaya terus dilakukan pemerintah (BKKBN). Usaha menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui penyebarluasan dan penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana.Sementara itu, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat/keluarga tentang keluarga berencana,promosi program KB (KIEKB) gencar dilakukan melalui berbagai media.Termasuk juga adalah kegiatankegiatan yang dapat mendorong masyarakat/keluarga untuk melaksanakan atau mempraktekkannorma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
Upaya lain yang dilakukan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pencapaian program KBnasional adalah dengan membangun kesepakatan antara Kepala BKKBN Provinsi dan Kepala BKKBN Pusat dalam bentuk Kontrak Kinerja pencapaian beberapa indikator program yang harus dicapai oleh BKKBN Provinsi. Untuk tahun 2012, sasaran kontrak kinerja provinsi (KKP) adalah seperti terlihat dalam Tabel 1. Untuk memonitor perkembangan pelaksanaan program di lapangan dan pencapaian KKP, telah diterapkan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKB yang secara berkala setiap bulan mampu mengumpulkan data dan informasi operasional dari tingkat di lini lapangan yang paling bawah.Dengan telah berlalunya bulan Februari 2012, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk melihat sejauh mana upaya dan hasil pencapaian pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah dilakukan dibandingkan dengan kebijakan, sasaran, dan program/kegiatan yang telah direncanakan.Dari 18 indikator KKP, tidak semua indikator dianalisis dan evaluasi setiap bulan.IndikatorJumlah Kelompok BKB Paripurna, Jumlah Kelompok BKR Paripurna, Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota, dan Peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi Diklat, dilakukan setiap triwulan. Indikator Barang Milik Negara masuk dalam SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN tepat waktu dan sesuai dengan SAP dilakukan setiap semester.
Tabel 1 Sasaran KKP Tahun 2012 NO 1.
INDIKATOR Jumlah Seluruh Peserta KB Baru
SASARAN 405.920
2.
Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KSI
195.599
3.
Jumlah Peserta KB Aktif
925.000
4.
Jumlah Peserta KB Baru MKJP: - IUD - MOW - IMPLANT - MOP
63.520 10.910 2.140 49.470 1.000
5.
Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP + Kondom) - KONDOM
51.010 50.010
6.
Jumlah Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
98.628
7.
Jumlah Kelompok BKB Paripurna
8.
Jumlah Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
9.
Jumlah Kelompok BKR Paripurna
199
10.
Jumlah Kelompok PIK Remaja: - Tahap Tumbuh - Tahap Tegak - Tahap Tegar
516 375 84 57
11.
Jumlah Kelompok BKL
12.
Jumlah Keluarga yang memiliki Lansia Aktif BKL
13.
Jumlah Kelompok UPPKS
1.425
14.
Persentase PUS Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) Anggota Kelompok UPPKS yang Menjadi Peserta KB
90,0
15.
Persentase Barang Milik Negara (BMN) masuk dalam SIMAK –BMN
100
16.
Persentase Laporan Keuangan dan BMN tepat waktu dan sesuai dengan SAP
100
17.
Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota per Triwulan
13
18.
Persentase peserta komputerisasi Diklat
306 89.835
98.628
pelatihan
yang
tercatat
306
dalam
sistem
100
BAB II LAPORAN PENGENDALIAN PROGRAM KB NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN FEBRUARI 2012 A.
CAKUPAN LAPORAN Memasuki bulan ke dua yaitu bulan Februari 2012 laporan rekapitulasi pelayanan kontrasepsi (Rek. F/II/KB/11) dan Pengendalian Lapangan (F/I/KabDAL/10 sebagai bahan monitoring dari hasil kegiatan di Kabupaten/ Kota yang masuk sebanyak 15 Kab/Kota atau 100% dari 15 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Lebih rinci dapat dilihat jumlah sarana pelayanan, petugas lapangan, IMP dan Kelompok Kegiatan (Poktan) yang dilaporkan kegiatan sbb : 1. Laporan yang masuk dari Kecamatan sebanyak 221 atau 100 % dari 221
Kecamatan yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata seluruh Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%.
2. Laporan yang masuk dari Desa/Kelurahan sebanyak 3.184 atau 100% dari
3.184 Desa/Kelurahan yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata seluruh Kab/Kota melapor 100%. 3. Jumlah PPKBD yang melapor sebanyak 3.079 atau 100% dari 3.079 PPKBD yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%. 4. Jumlah Sub.PPKBD yang dilaporkan sebanyak 13.767 atau 99,16% dari 13.883
Sub PPKBD yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, rata – rata Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab. Mura (89,42%).
5. Jumlah Klinik KB Pemerintah secara keseluruhan yang melapor sebanyak 911
atau 96,91% dari 940 klinik yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, rata-rata kab/kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab. Ogan Komering Ilir (76,03%).
6. Jumlah klinik KB Swasta secara keseluruhan yang melapor sebanyak 221 atau
97,79% dari 226 klinik yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata Kab/Kota melapor 100% kecuali Kabupaten OKI (63,64%).
7. Laporan yang masuk dari Dokter Praktek Swasta (DPS) sebanyak 436 atau
81,34% dari 536 DPS yang ada. Apa bila dilihat laporan yang masuk hanya terdapat 5 (lima) Kab/Kota yang melapor dengan cakupan 100% yaitu : Kab. Muara Enim, Musirawas, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, dan Kab. OKU Selatan. Sedangkan 8 (delapan) Kab/Kota lainnya bervariasi antara 33,33% (Ogan Ilir) sampai dengan 97,67% (OKU). Kab/kota yang tidak melapor adalah Kota Pagar Alam, dan Kab. Empat Lawang tidak memiliki Dokter Praktek Swasta.
8. Laporan yang masuk dari Bidan Praktek Swasta (BPS) sebanyak 2.375 atau
87,44% dari 2.716 BPS yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk, hanya terdapat 6 (enam) Kab/Kota yang melapor dengan cakupan 100% yaitu Kab. OKU, Muara Enim, Musirawas, Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau, dan Kab. OKU Selatan. Sedangkan 9 (sembilan) Kab/kota lainnya bervareasi antara 33,90% (Kab. Empat Lawang) sampai dengan 98,79% (Kota Prabumulih).
9. Jumlah kelompok BKB yang dilaporkan sebanyak 2.274 atau 94,36% dari 2.410
kelompok BKB yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk ada 10 (sepuluh) Kab/Kota yang melapor dengan cakupan 100% yaitu : Kab. OKI, OKU, Muara Enim, Lahat, Musirawas, Kota Palembang, Banyuasin, Kota Prabumulih dan Kota Pagar Alam. Sedangkan 5 (lima) Kab/Kota lainnya bervariasi dari 38,46% (Empat Lawang) sampai dengan 99,28% (OKU Timur).
10. Jumlah BKR yang melapor sebanyak 2.001 atau 93,46% dari 2.141 kelompok
BKR yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata-rata Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali: Kab. Musi Banyuasin (94,95%), Kota Lubuklinggau (68,66%), Kab. Ogan ilir (94,09%), dan Empat Lawang (37,82%)
11. Jumlah BKL yang dilaporkan sebanyak 1.754 atau 92,32% dari 1.900 kelompok
BKL yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab. Musi Banyuasin (94,95%), Kota Lubuklinggau (77,78%), Kab. Ogan Ilir (93,96%), dan Kab. Empat Lawang (29,49%).
12. Jumlah kelompok UPPKS yang dilaporkan sebanyak 2.126 atau 94,62% dari
2.126 kelompok UPPKS yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab/kota OKI (96,99%), Kota Lubuklinggau (71,43%), dan Kab. Empat Lawang (60,10%).
B.
PENCAPAIAN PROGRAM 1. PROGRAM KELUARGA BERENCANA. a. Peserta KB Baru. Pencapaian PB (Peserta KB Baru) sampai dengan bulan Februari 2012 pada tingkat Provinsi sebanyak 73.222 peserta atau 18,04% dari KKP yang tercantum pada kontrak kerja Kepala BKKBN Prop. Sumsel dan Kepala BKKBN Pusat terdiri dari KKP Tahun 2012 sebesar 405.920 peserta. Apabila dilihat pada tingkat Kab/Kota, ada 7 (tujuh) Kab/ Kota yang pencapaiannya diatas rata- rata provinsi yaitu, Kab. Musi Banyuasin (18,08%), Musirawas (19,37%), Palembang (19,34), Ogan Ilir (22,54%), OKU Selatan (26,19%), dan OKU Timur (23,20%). Sedangkan 9 (sembilan) Kab/Kota lainnya pencapaian masih dibawah rata-rata Provinsi yaitu antara 12,46% (Lubuklinggau) sampai dengan 17,59% (Muara Enim). b. Peserta KB Baru menurut alat Kontrasepsi. Dari pencapaian PB sebanyak 73.222 atau 18,04% dari KKP 405.920 apabila dilihat menurut metode kontrasepsi per KKP masing – masing kontrasepsi sebagai mana yang tercantum pada kontrak kerja Kepala BKKBN Provinsi Sumsel adalah sebagai berikut :
-
IUD MOP MOW Implant Suntikan PIL Kondom
: 1.993 atau : 62 atau : 324 atau : 5.137 atau : 34.748 atau : 24.827 atau : 6.131 atau
18,27 % 6,20 % 15,14 % 10,38 % 25,70 % 15,79 % 12,26 %
dr KKP 10.910 dr KKP 1.000 dr KKP 2.140 dr KKP 49.470 dr KKP 135.200 dr KKP 157.190 dr KKP 50.010
Angka pencapaian tertinggi terdapat pada kontrasepsi suntikan yaitu sebesar 34.748 peserta atau 47,46% dari total PB, tertinggi kedua terdapat pada kontrasepsi PIL sebesar 24.827 peserta atau 33,91% dari keseluruhan. Pencapaian PB per mix lainnya masih relatif rendah yaitu pencapain PB: -
Kondom sebesar 6.131 peserta atau 8,37% dari total PB Implant sebesar 5.137 peserta atau 7,02% dari total PB MOW sebesar 324 peserta atau 0,44% dari total PB. MOP sebesar 62 peserta atau 0,08% dari total PB. IUD sebesar 1.993 peserta atau 2,72% dari total PB.
c. Peserta KB Baru Pria. Pencapain peserta KB Baru Pria sampai dengan bulan Februari 2012 sebesar 6.193 peserta atau 14.60% dari KKP sebesar 42.415 dengan rincian MOP sebesar 62 peserta atau 0,15% dari KKP, dan Kondom sebesar 6.131 peserta atau 14,60% dari KKP. Apabila dilihat peserta KB Baru Pria kabupaten/kota dengan pencapaian diatas rata-rata provinsi (14,60%) adalah Kab. Musi Banyuasin (15,70%), Muara Enim (15,04%), Kota Pagar Alam (16,67%), Ogan Ilir (16,04%), OKU Selatan (22,50%), OKU Timur (14,35%), dan Empat Lawang (19,93%).. Sedangkan kab/kota yang lainnya masih dibawah pencapaian provinsi yaitu antara 5,80% (Kota Prabumulih) sampai dengan 15,04% (OKI). Jika diperhatikan untuk partisipasi pria dalam ber KB relatif masih rendah, meskipun beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan bahkan pencapaiannya melampaui pencapaian rata-rata provinsi. Meskipun demikian tetap perlu adanya kegiatan
peningkatan kuantitas dan kualitas melalui KIE, Konseling dan pelayanan KB yang mengarah pada peningkatan partisipasi KB pria. d. PB menurut sarana pelayanan. Berdasarkan laporan yang masuk Bulan Februari 2012 jumlah PB yang dilayani melalui jalur Pemerintah (Klinik KB Pemerintah), pada tingkat Provinsi sebesar 24.452 peserta atau 67,58% dari total Peserta KB Baru (36.181). Jika dilihat per Kab/Kota yang tertinggi ada di Kab. Muara Enim (87,36%) dan yang terendah adalah Kota Palembang (43,12%). Sedangkan jumlah PB yang dilayani jalur swasta (Klinik KB Swasta, DPS dan BPS) pada tingkat Provinsi sebesar 11.729 peserta atau 32,42%. Jika dilihat per Kab/Kota pencapaian yang tertinggi ada di Kota Palembang (56,88%) dan yang terendah adalah Kab. Muara Enim (12,64%). e. Peserta KB Aktif. Secara Provinsi pembinaan peserta KB aktif pada bulan Februari 2012 mencapai 1.183.229 peserta atau 73,85% dari total jumlah pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 1.602.141. Secara Provinsi jika dilihat per mix kontrasepsi maka proporsi terbesar pada penggunaan suntikan 487.942 atau 41,24% dari total PA, disusul kemudian dengan penggunaan PIL 313.615 atau 26,51%, sedangkan yang lainnya yaitu IUD sebesar 54.894 atau 4,64%, Implant 215.614 atau 18,22%, MOP sebesar 5.785 atau 0,49%, MOW sebesar 41.357 atau 3,49% dan Kondom sebesar 64.020 atau 5,41%. Penggunaan alkon Pil dan Suntik masih tinggi, meskipun berangsur-angsur pengguna alkon yang lainnya khususnya MKJP sudah diminati oleh masyarakat misalnya Implant. Pembinaan peserta KB Aktif secara Kab/Kota bervariasi berkisar antara 63,44% (OKU Selatan) sampai dengan 78,75% (Lahat). f.
Pembinaan KB Aktif Pria. Pembinaan peserta KB Aktif Pria (Kondom+MOP) pada bulan Februari 2012 mencapai 69.805 atau 5,90% dari total PA sebesar 1.183.229 dengan rincian MOP sebesar 5.785 atau 0,49 % dari total PA, dan Kondom sebesar 64.020 atau 5,41% dari total PA. Jika diperhatikan kondisi partisipasi pria dalam ber KB masih rendah, meskipun beberapa Kab/kota mengalami peningkatan capaian lebih tinggi dari pencapaian Provinsi, namun tetap perlu adanya kegiatan peningkatan KIE,
konseling dan pelayanan KB yang mengarah pada peningkatan partisipasi KB pria. g. UNMETNEED. Jumlah PUS yang tergolong unmetneed ( PUS IAT dan PUS TIAL) berdasarkan laporan F/I/Kab-Dal/10 pada bulan Februari 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 227.362 atau 14,19% dari total PUS sebesar 1.602.141. Di tingkat Kab/Kota jumlah unmetneed bervariasi, tertinggi terdapat di Kab. Ogan Ilir sebesar 15.797 atau 23,44% dan yang terendah ada di Kota. Lubuklinggau sebesar 3.213 atau 8,19%. h. Komplikasi Berat, Kegagalan dan Pencabutan Implant. Kegiatan pelayanan kasus komplikasi terhadap peserta KB dikategorikan ke dalam dua macam yaitu Komplikasi Berat dan Kegagalan. Komplikasi Berat pemakaian kontrasepsi dapat dipakai sebagai tolok ukur kualitas pelayanan KB dilapangan. Ada asumsi bila kualitas pelayanan semakin baik diharapkan akan semakin kecil komplikasi yang dialami demikian pula sebaliknya. Pada tingkat Provinsi untuk bulan Februari 2012 terdapat komplikasi berat 1 (satu) kasus yaitu IUD di kab. Banyuasin, dan 2 (dua) kasus untuk Implant di kota Pagar Alam.sedangkan untuk kegagalan terjadi 1 (satu) kasus yaitu MOW di kab. OKU Timur. Jumlah pencabutan Implant sampai dengan bulan Februari 2012 sebanyak 3.864 atau 10,08% dari total perkiraan pencabutan implant (38.341) yang akan dicabut tahun ini. 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA a. Perkembangan jumlah kelompok. Jumlah kelompok UPPKS di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Februari 2012 tercatat sebanyak 2.241 kelompok UPPKS. Keadaan kelompok UPPKS ini jika dilihat perbandingannya dengan jumlah desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (3.184) sebanyak 0,70 berarti setiap satu desa terdapat 1–2 kelompok UPPKS. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian di tingkat Provinsi belum melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang KB/KS yang telah
ditetapkan karena didalam SPM diharapkan minimal 78% dari desa yang mempunyai kelompok UPPKS. Jika dilihat Kab/Kota rata – rata semua desa di Kab/Kota sudah mempunyai kelompok UPPKS kecuali, Kab. Muba, Lahat, OKU, Mura, Banyuasin, OKU Selatan, dan Muara Enim, yang belum semua desanya mempunyai kelompok UPPKS. b. Jumlah Anggota UPPKS yang Berusaha. Pada tabel 16 menunjukkan bahwa persentase jumlah anggota UPPKS yang berusaha pada bulan Februari 2012. Di tingkat Provinsi jumlah anggota UPPKS yang berusaha sebanyak 24.680 anggota atau 55,46% dari jumlah anggota kelompok UPPKS sebesar 44.499. Bila dibandingkan dengan bulan Januari 2012 jumlah anggota UPPKS yang berusaha tidak mengalami perubahan. Anggota keluarga yang berada pada tahapan pra sejahtera dan sejahtera I sebesar 21.433 peserta. Apabila dilihat dari tingkat Kab/Kota pencapaian diatas rata – rata Provinsi (86,84%) adalah Kab. Muba (99,88%), Muara Enim (99,41%), Mura (90,35%), Palembang 91,09%), Prabumulih (85,37%), dan Ogan Ilir (94,62%). Sedangkan kab/kota lainnya masih berada di bawah ratarata provinsi yaitu antara 55,37% (OKI) sampai dengan 85,37% (Prabumulih). c. Jumlah Anggota UPPKS yang menggunakan Bantuan Modal. Sampai dengan bulan Februari 2011 jumlah anggota UPPKS yang menggunakan bantuan modal dari berbagai sumber sebanyak 27.919 keluarga atau 62,74% dari seluruh jumlah anggota kelompok UPPKS sebesar 44.499. Dari jumlah anggota kelompok UPPKS tersebut terdapat 22.812 anggota (81,71%) adalah anggota kelompok yang barada pada tahapan Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Jika dilihat per Kabupaten/Kota, terdapat 9 (sembilan) Kab/kota yang pencapaiannya diatas provinsi, yaitu Kab. Muba (97,88%), Lahat (82,07%), Musi Rawas (93,93%), Banyuasin (84,79%), Pagar Alam (92,50%), L.Linggau (87,33%), Ogan Ilir (93,17%), OKU Selatan (86,84%) dan OKU Timur (85,71%). Sedangkan Kab/kota yang lainnya pencapaiannya berkisar antara 23,00% (Palembang) sampai dengan 81,00% (Prabumulih).
d. BKB, BKR dan BKL Sampai dengan bulan Februari 2012 jumlah kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL) di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: BKB sebesar 2.410 dan yang dilaporkan sebanyak 2.274 atau 94,36%, BKR sebanyak 2.141 kelompok yang dilaporkan sebanyak 2.001 atau 93,46% dan BKL sebanyak 1.900 yang dilaporkan sebanyak 1.754 kelompok atau 92,32% ( Lih. Lamp. Table 3). Jika dibandingkan dengan jumlah Desa yang ada terlihat bahwa jumlah kelompok BKB dengan jumlah Desa sebesar 0,76 atau 76%, rata – rata jumlah kelompok BKR dengan jumlah Desa 0,67 atau 67%, rata – rata kelompok BKL dan jumlah Desa sebesar 0,60 atau 60%. Berdasarkan data tersebut dapat disampaikan bahwa SPM (Standar Pelayanan Minimal) Desa di Provinsi Sumatera Selatan sudah tercapai seluruhnya, karena SPM–SPM tersebut ditetapkan berdasarkan persentase masing – masing kelompok dengan ketentuan, jumlah kelompok terhadap jumlah desa sebesar 80% untuk kelompok BKB, 66% untuk kelompok BKR dan 60% untuk kelompok BKL. Di tingkat Kab/Kota untuk kelompok BKB sudah seluruh desa mempunyai kelompok BKB, kecuali Kab. Musirawas, OKU, Banyuasin. Demikian juga untuk kelompok BKR sudah semua desa di Kabupaten mempunyai kelompok BKR, kecuali Kab.OKU, Muara Enim, dan Banyuasin. Sedangkan untuk kelompok BKL belum semua desa di Kabupaten telah memiliki kelompok BKL, kecuali Kab.Empat Lawang. e. Jumlah Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Tribina Hadir Dalam Pertemuan Penyuluhan. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB s.d. bulan Februari 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak keluarga dan yang hadir pada pertemuan penyuluhan kelompok BKB sebesar 91.961 anggota atau 76,45%. Dengan demikian anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 28.325 atau 23,55%. Apabila dilihat Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata– rata Provinsi (76,45%) adalah: Kab. Muba (80,33%), OKU (84,86%), Mura (100%),
Palembang (86,70%), Banyuasin (82,31%), Prabumulih (91,88%), Lubuk Linggau (82,70%), Ogan Ilir (84,49%), dan OKU Timur (98,28%). Jumlah keluarga yang mejadi anggota kelompok BKR s.d bulan Februari 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 78.955 keluarga, dan yang hadir pada pertemuan kelompok BKR sebanyak 61.535 anggota atau 77,90%. Dengan demikian anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 17.460 atau 22,10%. Apabila dilihat di tingkat Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKR hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata – rata Provinsi (77,90%) yaitu : Kab. Muba (96,97%), OKU (100%), Lahat (80,08%), Mura (100%), Palembang (82,35%), Banyuasin (92,60%), Prabumulih (84,30%), Ogan Ilir (85,01%), dan OKU Timur (93,96%). Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL s.d. bulan Februari 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 52.382 keluarga dan hadir dalam pertemuan penyuluhan kelompok BKL sebanyak 36.724 anggota atau 70,11%. Dengan demikian jumlah anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 12.845 anggota atau 24,44%. Apa bila dilihat di tingkat Kab/Kota rata – rata seluruh Kab/Kota persentase jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL hadir dalam pertemuan penyuluhan diatas rata – rata Provinsi (70,11%) adalah Kab. Musi Banyuasin (78,38%, OKU (78,97%), Musirawas (76,48%), Palembang (87,79%), Banyuasin (84,80%), Prabumulih (87,77%), Lubuklinggau (90,57%), Ogan Ilir (81,66%), OKU Selatan (73,33%), dan Empat Lawang (71,54%). f.
Persentase PUS Kelompok Pra S & KS I Pada Kelompok UPPKS Pra KS I yang menjadi peserta KB. Jumlah Kelompok UPPKS online yang tercatat dalam direktori databasis sampai dengan bulan Februari 2012 sebesar 1.353. Jumlah anggota kelompok UPPKS sampai dengan bulan Februari 2012 sebanyak 16.724 dengan jumlah PUS 14.380. Jumlah anggota UPPKS yang menjadi peserta KB sebesar 12.729 atau 88,52% dari PUS. Untuk PUS anggota UPPKS yang terdiri dari Keluarga Pra S dan KS I sebesar 11.620 dan yang menjadi peserta KB sebesar 10.434 (89,79%).
3. PERSEDIAAN ALAT KONTRASEPSI Kondisi stok alat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota dan Provinsi pada akhir bulan Februari 2012 berdasarkan laporan Rek.Kab.F/V/KB yang masuk sbb : IUD : 7.793 each PIL : 1.258.100 cycle Kondom : 5.873 gross Suntikan : 828.590 vial Implant : 20.282 set Keterangan: Untuk IUD bulan ini sebesar 7.793 each masih mencukupi penggunaan alkon IUD untuk pemakaian perbulan 765, sedangkan kemampuan ketersediaan alkon 10,2 bulan. Pil sebesar 1.258.100 cycle, pemakaian rata–rata per bulan 2.75.665 kemampuan kesediaan alkon 4,6 bulan. Kondom sebesar 70.476 gross, kebutuhan penggunaan kondom rata–rata per bulan 17.249 atau kemampuan 4,1 bulan. Suntikan sebesar 1.258.100 vial, kebutuhan penggunaan suntikan rata– rata per bulan masih mencukupi sebesar 275.665 sedangkan kemampuan ketersediaan alkon suntikan selama 4,6 bulan. Implant sebesar 20.282 set, kebutuhan penggunaan implant rata–rata perbulan sebesar 2.920 atau ketersedian/kemampuan alkon implant sebesar 6,9 bulan
