SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI (ADPIN) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DATA s.d BULAN JUNI 2013

SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI (ADPIN)

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Pencapaian Pelaksanaan Program dan Anggaran sampai dengan bulan Juni tahun 2013 telah selesai dilaksanakan.Laporan ini disusun untuk melihat tingkat pencapaian program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sampai denganbulan Juni 2013 dengan menggunakan data rutin Rek.Kab.F/I/dal/10, Rek.Kab.F/II/KB/II, dan dari komponen terkait (Bidang KB/KR, Bidang KS/PK, Sekretariat, dan Bidang Latbang) yang mampu untuk menyiapkan data pendukung laporan kami selama satu bulan ini. Analisis dan evaluasi data dan keadaan lapangan adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk melihat upaya yang telah dilakukan pada pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang telah direncanakan. Selain itu analisis dan evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja SKPD-KB Kabupaten dan Kota berdasarkan Kontrak Kinerja Program (KKP) 2013 yang telah disepakati. Laporan ini dimaksudkan juga sebagai informasi bagi semua pengelola program Kependudukan dan KB Nasional di tingkat provinsi dan acuan untuk menentukan kebijakan program yang akan dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Akhirnya pada kesempatan ini kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan ikut membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Palembang, 15 Juli 2013 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi,

Minarti, SE NIP. 19670203 199103 2 002

Narasi Radalgram Data s.d. Bulan Juni 2013

BAB I PENDAHULUAN Situasi dan kondisi kependudukan yang ada merupakan suatu permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama, lebih sungguhsungguh, dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, adalah dengan pengendalian jumlah penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Program KKB mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang sejahtera lahir dan batin. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Sebagai salah satu program pembangunan nasional, Program KKB yang telah dilaksanakan selama empat dasawarsa telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya angka kelahiran total, dari 5,6 per wanita usia subur pada awal 70-an menjadi 2,3 pada tahun 2007. Pada kurun waktu tersebut, Program KB juga telah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang cukup penting, sehingga dalam pelaksanaannya program KB bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja tapi juga telah menjadi tanggung jawab masyarakat. Dalam rangka mencapai visi penduduk tumbuh seimbang 2015berbagai upaya terus dilakukan pemerintah (BKKBN).Usaha menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui penyebarluasan dan penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana.Sementara itu, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat/keluarga tentang keluarga berencana,promosi program KB (KIEKB) gencar dilakukan melalui berbagai media.Termasuk juga adalah kegiatankegiatan yang dapat mendorong masyarakat/keluarga untuk melaksanakan atau mempraktekkannorma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Narasi Radalgram Data s.d. Bulan Juni 2013

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pencapaian program KBnasional adalah dengan membangun kesepakatan antara Kepala BKKBN Provinsi dan Kepala BKKBN Pusat dalam bentuk Kontrak Kinerja pencapaian beberapa indikator program yang harus dicapai oleh BKKBN Provinsi. Untuk tahun 2013, sasaran Komitmen Kinerja Program (KKP) adalah seperti terlihat dalam Tabel 1. Untuk memonitor perkembangan pelaksanaan program di lapangan dan pencapaian KKP, telah diterapkan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKB yang secara berkala setiap bulan mampu mengumpulkan data dan informasi operasional dari tingkat di lini lapangan yang paling bawah.Dengan telah berlalunya bulan Maret 2013, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk melihat sejauh mana upaya dan hasil pencapaian pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah dilakukan dibandingkan dengan kebijakan, sasaran, dan program/kegiatan yang telah direncanakan.Dari 18 indikator KKP, tidak semua indikator dianalisis dan evaluasi setiap bulan.IndikatorJumlah Kelompok BKB Paripurna, Jumlah Kelompok BKR Paripurna, dan BKL Paripurna Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota, dan Peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi Diklat, dilakukan setiap triwulan. Indikator Barang Milik Negara masuk dalam SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN tepat waktu dan sesuai dengan SAP dilakukan setiap semester.


Tabel 1 Sasaran KKP Tahun 2013 NO 1 2

3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

INDIKATOR KONTRAK KINERJA Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif Jumlah Peseta KB Aktif MKJP - IUD - MOW - IMPLANT - MOP Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP + Kondom) - Kondom Jumlah Seluruh Peserta KB Baru Jumlah Peserta KB Baru MKJP - IUD - MOW - IMPLANT - MOP Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP + Kondom) - Kondom Unmeetneed Jumlah Kelompok BKB Paripurna Jumlah Kelompok BKR Paripurna Jumlah Kelompok PIK Remaja - Tahap Tumbuh - Tahap Tegak - Tahap Tegar Jumlah Kelompok UPPKS Jml Keluarga Pra S & KS 1 Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Jumlah Kelompok BKL Paripurna Jml PPKS (Pusat Pelay.Kelg.Sejahtera) di Kab/Kota Jumlah Profil dan Parameter Kependudukan di Provinsi Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan di Provinsi Persentase Remaja yang Kawin di bawah 20 tahun Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern


KKP 959.360 295.450 40.020 36.250 214.520 4.660 47.320 42.660 378.429 50.679 10.710 1.064 37.870 1.035 36.300 35.265 4,10 409 266 613 438 106 69 1.506 11.410 324 15 2 3 257 0

BAB II LAPORAN PENGENDALIAN PROGRAM KB NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JUNI 2013 A.

CAKUPAN LAPORAN Memasuki bulan ke tujuh yaitu bulan Juni 2013 laporan rekapitulasi pelayanan kontrasepsi (Rek. F/II/KB/11) dan Pengendalian Lapangan (F/I/Kab-DAL/10 sebagai bahan monitoring dari hasil kegiatan di Kabupaten/ Kota yang masuk sebanyak 15 Kab/Kota atau 100% dari 15 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Lebih rinci dapat dilihat jumlah sarana pelayanan, petugas lapangan, IMP dan Kelompok Kegiatan (Poktan) yang dilaporkan kegiatan sebagai berikut: 1. Laporan yang masuk dari Kecamatan sebanyak 228 atau 99,13% dari 230

Kecamatan yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata seluruh Kab/Kota melapor dengancakupan 100%, kecuali Kota L.Linggau (88,9%), dan Kab. Empat Lawang (90%).

2. Laporan yang masuk dari Desa/Kelurahan sebanyak 3.165 atau 95,48% dari

3.315 Desa/Kelurahan yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata seluruh Kab/Kota melapor 100 %, kecuali Musi Banyuasin (88,9%), Banyuasin (88,9%), OKUT (86,5%), dan Empat Lawang (82,5%).

3. Jumlah PPKBD yang melapor sebanyak 3.228 atau 99,4% dari 3.249 PPKBD

yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali OKUT (93,7%).

4. Jumlah Sub PPKBD yang dilaporkan sebanyak 14.046 atau 99,03% dari 14.046

Sub PPKBD yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, rata – rata


Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab.Mura (89,4%), Prabumulih (93,6%), dan Ogan Ilir (98,6%). 5. Jumlah Klinik KB Pemerintah secara keseluruhan yang melapor sebanyak 960

atau 97,3% dari 987 klinik yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, rata-rata Kab/Kota melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab.Muba (97,3%), OKI (99,1%), Mura (86,52%), Banyuasin (97,9%), Pagar Alam (80,0%), L.Linggau (95,7%), dan Empat Lawang (84,4%).

6. Jumlah klinik KB Swasta secara keseluruhan yang melapor sebanyak 344 atau

94,5% dari klinik yang ada sebanyak 364 klinik. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk rata – rata Kab/Kota melapor 100%, kecuali Kab. OKI (95,5%), Pagar Alam (45,8%), dan Empat Lawang (89,6%). Sedangkan kab. Banyuasin, dan OKUT tidak melapor.

7. Laporan yang masuk dari Dokter Praktek Swasta (DPS) sebanyak 308 atau

79,4% dari 388 DPS yang ada. Apa bila dilihat laporan yang masuk rata-rata kurang dari 100% yaitu antara 10,0% (Prabumulih) sampai dengan 97,7% (OKU), sedangkan yang mencapai 100% adalah, Kab. OKI, Muara Enim, Lahat, Mura, Palembang, dan OKU Selatan. Sedang Kota Pagar Alam, L.Linggau, dan Empat Lawang tidak melapor.

8. Laporan yang masuk dari Bidan Praktek Swasta (BPS) sebanyak 2.470 atau

92,8% dari 2.663 BPS yang ada. Apa bila dilihat dari laporan yang masuk,hanya terdapat 4 (empat) Kab/Kota yang melapor dengan cakupan 100%, yaitu Kab. OKI, Lahat, Musi Rawas, Palembang dan OKU Selatan, sedangkan 11 (sebelas) Kab/Kota lainnya antara 24,1% (L.Linggau) sampai dengan 98,6% (OKU). Sedangkan Kab. Empat Lawang tidak melapor.

9. Jumlah kelompok BKB yang dilaporkan sebanyak 2.388 atau 92,7% dari 2.576

kelompok BKB yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk 100% terdapat 9 (sembilan) Kab/kota yaitu, OKI, OKU, Muara Enim, Lahat, Mura, Palembang, Pagar Alam, L.Linggau, dan OKUS. Sedangkan Kab/kota lainnya antara 61,5% (Empat Lawang) sampai dengan 97,9% (Musi Banyuasin).

10. Jumlah BKR yang melapor sebanyak 1.936 atau 90,7% dari 2.135 kelompok

BKR yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk rata-rata Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, kecuali Kab/Kota Banyuasin (94,6%),


Prabumulih (95,8%), Ogan Ilir (75,1%), OKUT (76,9%), dan Empat Lawang (59,6%). 11. Jumlah BKL yang lapor sebanyak 2.157 atau 90,0% dari 2.396 kelompok BKL

yang ada. Apabila dilihat dari laporan yang masuk, Kab/Kota telah melapor dengan cakupan 100%, Kecuali Banyuasin (98,9%), Ogan Ilir (74,7%), OKUT (67,1%), dan Empat Lawang (54,5%).

12. Jumlah kelompok UPPKS yang dilaporkan sebanyak 2.132 atau 78,2% dari

2.712 kelompok UPPKS yang ada. Apabila dilihat dari laporanyang masuk hampir seluruh kab/kota telah mencapai 100%, kecuali Kab. Muba 86,7%, Banyuasin (94,4%), Ogan Ilir (91,8%), OKUT (21,2%), dan Empat Lawang (55,6%).

B.

PENCAPAIAN PROGRAM 1. PROGRAM KELUARGA BERENCANA. a. Peserta KB Baru. Pencapaian PB (Peserta KB Baru) sampai dengan bulan Juni 2013 pada tingkat Provinsi sebanyak 201.728 peserta atau 53,31% dari KKP yang tercantum pada kontrak kerja Kepala BKKBN Prov. Sumsel dan Kepala BKKBN Pusat Tahun 2013 sebesar 378.429 peserta. Apabila dilihat pada tingkat Kab/Kota, ada 7 (tujuh) Kab/ Kota yang pencapaiannya diatas rata- rata provinsi (53,31%) yaitu, OKI (55,7%), Muara Enim (53,6%), Lahat (59,5%), Palembang (54,9%), Banyuasin (59,0%), Prabumulih (91,2%), dan Empat Lawang (64,5%). Sedangkan 8 (delapan) Kab/Kota lainnya pencapaian masih dibawah rata-rata provinsi yaitu antara 38,9% (Musi Rawas) sampai dengan 53,2% (Muba). b. Peserta KB Baru (PB) menurut alat Kontrasepsi. Dari pencapaian PB sebanyak 201.728 atau 53,3% dari KKP 378.429 apabila dilihat menurut metode kontrasepsi per KKP masing – masing kontrasepsi


sebagai mana yang tercantum pada kontrak kerja Kepala BKKBN Provinsi Sumsel adalah sebagai berikut : -

IUD MOP MOW Implant Suntikan PIL Kondom

: 6.487 : 258 : 1.228 : 21.251 : 93.505 : 61.228 : 17.501

atau atau atau atau atau atau atau

60,57% 24,93% 115,4% 56,12% 68,64% 39,19% 49,63%

dr KKP 10.710 dr KKP 1.035 dr KKP 1.064 dr KKP 37.870 dr KKP 136.235 dr KKP 156.250 dr KKP 35.265

Angka pencapaian tertinggi terdapat pada kontrasepsi Suntikan yaitu sebesar 93.505 peserta atau 46,4% dari total PB, tertinggi kedua terdapat pada kontrasepsi PIL sebesar 61.228 peserta atau 30,4% dari keseluruhan. Pencapaian PB per mix lainnya masih relatif rendah yaitu pencapain PB: -

Kondom sebesar 17.501 peserta atau 8,68% dari total PB Implant sebesar 21.251 peserta atau 10,53% dari total PB MOW sebesar 1.228 peserta atau 0,61% dari total PB. MOP sebesar 258 peserta atau 0,13% dari total PB. IUD sebesar 6.487 peserta atau 3,22% dari total PB.

c. Peserta KB Baru Pria. Pencapain peserta KB Baru Pria sampai dengan bulan Juni 2013 sebesar 17.759 peserta atau 48,92% dari KKP sebesar 36.300 dengan rincian MOP sebesar 258 peserta atau 0,71% dari KKP KB Pria, dan Kondom sebesar 17.501 peserta atau 48,21% dari KKP KB Pria. Apabila dilihat peserta KB Baru Pria kabupaten/kota dengan pencapaian diatas rata-rata provinsi (48,92%) terdapat 9 (sembilan) Kab/kota yaitu Kab. Muba (53,5%), OKI (73,4%), Lahat (52,6%), Mura (51,9%), Banyuasin (60,1%), Prabumulih (117,5%), Ogan Ilir (72,9%), OKU Timur (58,9%), dan Empat Lawang (74,8%).Sedangkan kab/kota yang lainnya masih dibawah pencapaian provinsi yaitu antara 14,0% (Pagar Alam) sampai dengan 46,0% (Muara Enim).Jika diperhatikan untuk partisipasi pria dalam ber KB relatif masih rendah, meskipun beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan bahkan pencapaiannya melampaui pencapaian rata-rata provinsi. Meskipun demikian Narasi Radalgram Data s.d. Bulan Juni 2013

tetap perlu adanya kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas melalui KIE, Konseling dan pelayanan KB yang mengarah pada peningkatan partisipasi KBpria. d. PB Menurut Sarana Pelayanan. Berdasarkan laporan yang masuk pada bulan Juni 2013 jumlah PB yang dilayani melalui jalur Pemerintah (Klinik KB Pemerintah), pada tingkat Provinsi sebesar 25.042 peserta atau 69,34 % dari total Peserta KB Baru (36.117). Jika dilihat per Kab/Kota yang tertinggi ada Kab. Muara Enim (93,4%) dan yang terendah adalah kab. Empat Lawang (23,5%). Sedangkan jumlah PB yang dilayani jalur swasta (Klinik KB Swasta, DPS dan BPS) pada tingkat Provinsi sebesar 11.075 peserta atau 30,7%. Jika dilihat per Kab/Kota pencapaianyang tertinggi ada di Kab. Empat Lawang (76,5 %) dan yang terendah adalah Kab. Muara Enim (6,6%). e. Peserta KB Aktif. Secara Provinsi pembinaan peserta KB aktif pada bulan Juni 2013 mencapai 1.284.520 peserta atau 76,04% dari total jumlah pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 1.689.337. Secara provinsi jika dilihat per mix kontrasepsi maka proporsi terbesar pada penggunaan suntikan 515.035 atau 40,1% dari total PA, disusul kemudian dengan penggunaan PIL 336.741 atau 26,2%, sedangkan yang lainnya adalah sebagai berikut: - IUD sebesar 65.070 atau 5,1%, - Implant sebesar 243.227 atau 18,9%, - MOP sebesar 5.658 atau 0,4%, - MOW sebesar 43.706 atau 3,4% dan, - Kondom sebesar 75.083 atau 5,9%. Penggunaan alkon PIL dan Suntik masih tinggi, meskipun berangsur-angsur pengguna alkon yang lainnya khususnya MKJP sudah diminati oleh masyarakat misalnya Implant.Pembinaan peserta KB Aktif secara Kab/Kota bervariasi berkisar antara 66,4% (OKUT) sampai dengan 81,7% (OKI).


f.

Pembinaan KB Aktif Pria. Pembinaan peserta KB Aktif Pria (Kondom+MOP) pada bulan Juni 2013 mencapai 80.741 atau 6,29% dari total PA sebesar 1.284.520 dengan rincian MOP sebesar 5.658 atau 0,44% dari total PA, dan Kondom sebesar 75.083 atau 5,85% dari total PA. Jika diperhatikan kondisi partisipasi pria dalam ber KB masih cukupn rendah, meskipun beberapa Kab/kota mengalami peningkatancapaian lebih tinggi dari pencapaian Provinsi, namun demikian perlu adanya peningkatan KIE, konseling dan pelayanan KB yang mengarah pada peningkatan partisipasi KB pria.

g. UNMETNEED. Jumlah PUS yang tergolong unmetneed (PUS IAT dan PUS TIAL) berdasarkan laporan Rek.Kab F/I/Dal/10 dan SR online pada bulan Juni 2013 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 227.499 atau 13,5% dari total PUS sebesar 1.689.337. Di tingkat Kab/Kota jumlah unmetneed bervariasi, tertinggi terdapat di Kab. OKU Selatan sebesar 20,6% (14.352) dan terendah Kota Lubuk Linggau 9,4% (3.621) lih. Tabel 10 h. Komplikasi Berat, Kegagalan dan Pencabutan Implant. Kegiatan pelayanan kasus komplikasi terhadap peserta KB dikategorikan ke dalam dua macam yaitu Komplikasi Berat dan Kegagalan. Komplikasi berat pemakaian kontrasepsi dapat dipakai sebagai tolok ukur kualitas pelayanan KB dilapangan. Ada asumsi bila kualitas pelayanan semakin baik diharapkan akan semakin kecil komplikasi dan kegagalan yang terjadi, demikian pula sebaliknya. Pada tingkat Provinsi untuk bulan Juni 2013 terdapat 3 (tiga) kasus komplikasi berat yaitu di kota Palembang. Pada tingkat provinsi untuk bulan Juni 2013 tidak terdapat kasus kegagalan demikian juga di kab/kota. Jumlah pencabutan Implant sampai dengan bulan Juni 2013 sebanyak 17.556 atau 45,2% dari total perkiraan pencabutan implant (38.830) yang akan dicabut tahun ini.


2. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA a. Perkembangan jumlah kelompok. Jumlah kelompok UPPKS di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juni 2013 tercatat sebanyak 2.681 kelompok UPPKS. Keadaan kelompok UPPKS ini jika dilihat perbandingannya dengan jumlah desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (3.318) sebanyak 0,81 berarti setiap satu desa terdapat 1–2 kelompok UPPKS. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian di tingkat Provinsibelum melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang KB/KS yang telah ditetapkan karena didalam SPM diharapkan minimal 78% dari desa yang mempunyai kelompok UPPKS. Jika dilihat Kab/Kota rata – rata semua desa di Kab/Kota sudah mempunyai kelompok UPPKS kecuali, Kab.Muba, Lahat, OKU, Mura, Banyuasin, OKU Selatan,dan Muara Enim,yang belum semua desanya mempunyai kelompok UPPKS. b. Jumlah Anggota UPPKS yang Berusaha. Pada tabel 16, menunjukkan bahwa persentase jumlah anggota UPPKS yang berusaha pada bulan Juni 2013. Di tingkat Provinsi jumlah anggota UPPKS yang berusaha sebanyak 21.787 anggota atau 50,7% dari jumlah anggota kelompok UPPKS sebesar 43.009. Anggota keluarga yang berada pada tahapan pra sejahtera dan sejahtera I sebesar 17,954 peserta. Sedangkan persentase jumlah anggota kelompok UPPKS yang berusaha tahapan Pra Sejahtera dan KS I (17.954) terhadap total (21.787) secara provinsi mencapai 82,4%. c. Jumlah Anggota UPPKS yang menggunakan Bantuan Modal. Sampai dengan bulan Juni 2013 jumlah anggota UPPKS yang menggunakan bantuan modal dari berbagai sumber sebanyak 29.496 keluarga atau 68,6% dari seluruh jumlah anggota kelompok UPPKS sebesar 43.009. Dari jumlah anggota kelompok UPPKS tersebut terdapat 25.236 anggota (85,56%) adalah anggota kelompok yang barada pada tahapan Pra Sejahtera dan Sejahtera I.


d. BKB, BKR dan BKL Sampai dengan bulan Juni 2013 jumlah kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL) di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut, BKB sebesar 2.576 dan yang dilaporkan sebanyak 2.388 atau 92,7%, BKR sebanyak 2.135 kelompok yang dilaporkan sebanyak 1.936 atau 90,7%, dan BKL sebanyak 2.396 yang dilaporkan sebanyak 2.157 kelompok atau 90,0% ( lih. Tabel 3). Jika dibandingkan dengan jumlah Desa yang ada terlihat bahwa jumlah kelompok BKB dengan jumlah Desa sebesar 0,76 atau 76%, rata – rata jumlah kelompok BKR dengan jumlah Desa 0,67 atau 67%, rata – rata kelompok BKL dan jumlah Desa sebesar 0,60 atau 60%. Berdasarkan data tersebut dapat disampaikan bahwa SPM (Standar Pelayanan Minimal) Desa di Provinsi Sumatera Selatan sudah tercapai seluruhnya, karena SPM–SPM tersebut ditetapkanberdasarkan persentase masing – masing kelompok dengan ketentuan,jumlah kelompok terhadapjumlah desa sebesar 80% untuk kelompok BKB, 66% untuk kelompok BKR dan 60% untuk kelompok BKL. Di tingkat Kab/Kota untuk kelompok BKB sudah seluruh desa mempunyai kelompok BKB, kecuali Kab. Musirawas, OKU, Banyuasin. Demikian juga untuk kelompok BKR sudah semua desa di Kabupaten mempunyai kelompok BKR, kecuali Kab.OKU, Muara Enim, dan Banyuasin. Sedangkan untuk kelompok BKL belum semua desa di Kabupaten telah memiliki kelompok BKL, kecuali Kab.Empat Lawang. e. Jumlah Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Tribina Hadir Dalam Pertemuan Penyuluhan. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB Bulan Juni 2013 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 123.605 keluarga dan yang hadir pada pertemuan penyuluhan kelompok BKB sebanyak 102.215 anggota atau 82,7%. Dengan demikian anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhansebanyak 21.390 atau 17,3%. Jumlah keluarga yang mejadi anggota kelompok BKR s.d bulanJuni 2013 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 95.960 anggota, dan yang hadir pada pertemuan kelompok BKR sebanyak 74.437 anggota atau 77,6%. Dengan


demikian anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 21.523 atau 22,4%. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL bulan Juni 2013 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 65.066 anggota dan hadir dalam pertemuan penyuluhan kelompok BKL sebanyak 51.599 anggota atau 79,3%. Dengan demikianjumlah anggota yang belum hadir dalam pertemuan penyuluhan sebanyak 13.467 anggota atau 20,6%. f.

Persentase PUS Kelompok Pra S & KS I Pada Kelompok UPPKS Pra KS I yang menjadi peserta KB. Jumlah Kelompok UPPKS online yang tercatat dalam direktori databasis sampai dengan bulan Maret 2013sebesar 1.469. Jumlah anggota kelompok UPPKS sampai dengan bulan Maret 2013 sebanyak 18.073 dengan jumlah PUS sebanyak 15.587. Jumlah anggota UPPKS yang menjadi peserta KB sebesar 13.875 atau 89,02% dari PUS. Untuk PUS anggota UPPKS yang terdiri dari Keluarga Pra S dan KS I sebesar 12.647 dan yang menjadi peserta KB sebesar 11.410atau 90,03% dari total jumlah keluarga Pra S/KS I.

3. PERSEDIAAN ALAT KONTRASEPSI Kondisi stok alat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota dan Provinsi pada akhir bulan Juni 2013 berdasarkan laporan Rek.Kab.F/V/KB yang masuk sbb : IUD : 18.842 each PIL : 2.085.983 cycle Kondom : 30.682 gross Suntikan : 335.620 vial Implant : 11.616 set Keterangan: Untuk IUD bulan ini sebesar 18.842 each masih mencukupi penggunaanalkon IUD untuk pemakaian perbulan 765, sedangkan kemampuan ketersediaan alkon 24,6 bulan.


Pil sebesar 2.085.983 cycle, pemakaian rata–rata per bulan 95.497 kemampuan kesediaan alkon 6,0 bulan. Kondom sebesar 368.184 lusin, kebutuhan penggunaan kondom rata–rata per bulan 17.249 atau kemampuan 21,3 bulan. Suntikan sebesar 335.620 vial, kebutuhan penggunaan suntikan rata– rata per bulan masih mencukupi sebesar 126.501 sedangkan kemampuan ketersediaan alkon suntikan selama 2,7 bulan. Implant sebesar 11.616 set, kebutuhan penggunaan implant rata–rata perbulan sebesar 2.920 atau ketersedian/kemampuan alkon implant sebesar 4,0 bulan.


SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI (ADPIN) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Recommend Documents