KATA PENGANTAR. Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, bahwa Penyusunan Laporan Tahunan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014 telah dapat kami susun sesuai dengan rencana. Penyusunan laporan ini di maksudkan adalah untuk memberikan gambaran hasil Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2014 dan juga sebagai bahan atau pedoman kami dalam penyusunan Laporan Tahunan yang akan datang. Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan masih banyak kekurangan oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam Laporan Tahunan ini. Demikian Laporan Tahunan ini kami susun, untuk dapat dijadikan bahan selanjutnya. Soreang,

Januari 2015

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TTD M A R L A N, S.Ip.,M.Si Pembina TK I NIP. 19671223 198803 1 007

LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

1

2 BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk bahan penyusunaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun Anggaran 2014, diperlukan Laporan Tahunan SKPD yang merupakan visualisasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tahun anggaran 2014 dan merupakan suatu kewajiban masingmasing SKPD untuk menyusun laporan tersebut dan Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Dengan telah berakhirnya anggaran tahun 2014 BPBD mencoba menyusun Laporan Tahunan untuk tahun periode 2014. Dimana laporan ini akan digunakan untuk menyusun LKPJ Bandung Tahun Anggaran 2014. 1.2. Dasar Hukum 1.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


3 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

8.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa

Barat 2005 – 2025; 9.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013;

10.

Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung


4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung; 15.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 31 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2014;

21.

Peraturan Bupati No 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran APBD 2014

22.

Peraturan Bupati No 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung

23.

Peraturan Bupati No 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2014


5 1.3. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Terletak di komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten Bandung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu : a. Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana. b. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi : 1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana. LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

6 2. Penetapan

rumusan

kebijakan

pengkoordinasian

penyelenggaraan

pengomandoan

penyelenggaraan

penanggulangan bencana. 3. Penetapan

rumusan

kebijakan


rumusan

kebijakan

pelaksanaan

dalam

penyelenggaraan


rumusan

kebijakan

evaluasi

dan

pelaksanaan

tugas

penanggulangan bencana. 6. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 7. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana. A. Sekretariat Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dibantu oleh

Sekretariat Unsur Pelaksana, yaitu : 1. Sekretariat Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris 2. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. d. Penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.


kelembagaan

dan

7 e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan. f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan. g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan. i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. l. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. a. Sekretaris, membawahkan : i.

Sub Bagian Program 1.

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

2.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan progran Badan.

3.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan.


8 d. Pelaksanaan

Penyusunan

rancangan

peraturan

perundang-undangan

penunjang pelaksanaan tugas. e. Pelaksanaan

penyusunan

dan

pengembangan

pola

kerjasama

penanggulangan bencana. f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. ii.

Sub Bagian Umum 1. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 2. Kepala

Sub

Bagian

Umum

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

b.

Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

c.

Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.

d.

Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Badan.

e.

Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.

f.

Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.

g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat. h. Pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

9 i. Pelaksanaan pngelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian Badan. k. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Badan. l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan Badan. m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. n. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. iii.

Sub Bagian Keuangan 1.Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. b. Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan Badan. c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. d. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja. e. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawnegeri sipil.


10 f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Badan. j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan keuangan. k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. m. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. n. Pelaksanaan koordinasi pngelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. B. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memimpin,

membina

dan

mengendalikan

mempunyai tugas pokok tugas-tugas

di

bidang

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi : a.

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penaggulangan bencana.


11 b.

Penyelenggaraan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. c.

perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

d.

Pembinaan

dan

pengarahan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. e.

Penetapan

rumusan

kebijakan

dan

panduan

pengetahuan

dan

kesiapsiagaan penanggulangan bencana. f.

Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk kead aan darurat bencana.

g.

Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil.

h.

Pemantauan,

evaluasi

dan

analisis

pelaporan

pelaksanaan

tugas

pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. i.

Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

j.

Pelaksanaan

koordinasi/

kerjasama

dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. i Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan : a. Seksi Pencegahan Bencana 1) Seksi Pencegahan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 2) Kepala

Seksi

merencanakan,

Pencegahan

melaksanakan,

pengkoordinasian, pencegahan bencana.


Bencana

mempunyai

mengevaluasi

pengkomandoan

dan

dan

pelaksanaan

tugas

pokok

melaporkan penanganan

12 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan

rencana

operasional

dan

program

kerja

kegiatan

pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana. b. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana. c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana. d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana. e. Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana. f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana. g. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana. h. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan dan mitigasi pada prabencana. i. Pelaksanaan

pengawasanevaluasi

terhadap

perencanaan

penyelenggaraan sistem pengendali bencana j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana. k. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas. l. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. m. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana


13 (1). Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (2). Kepala

Seksi

merencanakan,

Kesiapsiagaan

Bencana

melaksanakan,

pengkoordinasian,

mengevaluasi

pengkomandoan

Kesiapsiagaan Bencana (3).

mempunyai

Dalam

dan

dan

pelaksanaan

melaksanakan

tugas

pokok

melaporkan penanganan tugas

pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana. b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme sistem pencegahan dini kebencanaan. c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil. d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan kem memobilisasi sumber daya. e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana. f. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana . g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas. h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

C. Bidang Kedaruratan dan Logistik (1). Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. (2). Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

14 penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. b. Penyelenggaraan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. c. perumusan

sasaran

pelaksanaan

tugas

di

bidang

pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. e. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. f. Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan belogistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsian, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi. g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan

koordinasi/

kerjasama

dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang logistik penanggulangn bencana. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :


15 a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana (1). Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2). Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok

merencanakan,

pengkoordinasian,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat

penanganan penanggulangan bencana. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana operasional dan program tanggap darurat dan penanganan pengungsian penanggulangn bencana. b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum. c. Penyusunan

bahan

rumusan

kebijakan

pendirian

tenda-tenda

penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga. d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempat yang aman. e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana. f. Penyusunan dan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi. g. Pelaksanaan penanganan bencana alam tingkat lokal. h. Penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana. i. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas. j. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana


16 1) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 2) Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangn bencana. 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Logistik Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangn bencana. b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik. d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda. e. Penyusunan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana. f. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana. g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas. h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi

pelayanan logistik penanggulangan bencana

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

D. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1) .Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 2) .

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok

memimpin,

membina

dan

mengendalikan

tugas-tugas

di

bidang

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai

dengan

kebijakan

Penanggulangan Bencana. LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

pemerintah

daerah

dan

Badan

Nasional

17 3) .

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal ini Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. b. Penyelenggaraan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. c. perumusan

sasaran

pengkomandoan

pelaksanaan

tugas

di bidang

pengkoordinasian,

dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana. d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan

dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana. e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik. f. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. g. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. h. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban. i. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. j. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana. k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah. l. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


18 m. Pelaksanaan

koordinasi/

kerjasama

dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan : a.

Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana (1). Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2). Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan rehabilitasi pasca bencana. (3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana. b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik. c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantua darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kid ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan. e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana. f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas. g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana


19

(1). Seksi Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (2). Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana. (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana. b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya. c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana. d. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana. e. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah. f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas. g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Satuan Tugas (1). Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana. (2). Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal menyelenggarakan fungsi :


20 a. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kebutuhan dan penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan/ kerugian. b. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana. c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prasarana. d. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, pe terhadap meintahan dan kemampuan sumber daya. e. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana. f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas. g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat, membawahkan a.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian b.Sub. Bagian Keuangan c.Sub. Bagian Penyusunan Program c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan a.Seksi Logistik Penanggulangan Bencana b.Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan a.Seksi Pencegahan Bencana B.Seksi Kesiapsiagaan Bencana e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan a.Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana b.Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana


21 1.5. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Adapun sumber daya manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan roda organisasi sebagai berikut : Tabel 1.1 Keberadaan Personil berdasarkan Golongan No

Tingkat Golongan

Jumlah

1

Golongan IV

5 Orang

2

Golongan III

13 Orang

3

Golongan II

13 Orang

4

Golongan I

0 Orang

Jumlah

31 Orang

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian BPBD Kabupaten Bandung, 2014

Tabel 1.2 Keberadaan Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7

Tingkat Golongan S2 S1 D4 D3 SLTA SLTP SD Jumlah

Jumlah 5 Orang 14 Orang 0 Orang 1 Orang 11 Orang 0 Orang 0 Orang 31 Orang


Tabel 1.3 Keberadaan Personil berdasarkan Pendidikan Struktural No

Tingkat Golongan

1

Adum/DiklatpimIV/Spada

7 Orang

2

Adumla/Spala

0 Orang

3

Spama/Diklatpim III/Spadya

6 Orang

4

Diklatpim II/Spamen

1 Orang

Jumlah

Jumlah

14 Orang



22

Tabel 1.4 Keberadaan Personil Non PNS No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1

TKK ( SLTA)

-

2

Pekerja Harian Lepas (PHL) - S1

3 Orang

- D3

0 Orang

- SLTA/STM

7 Orang

- SLTP

1 Orang

- SD

0 Orang

Jumlah

12 Orang


Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung per Desember 2014, Pegawai organik berjumlah 31 orang. Pegawai organik mayoritas sarjana. Sumber Daya Manusia, Penanggulangan Bencana yang meliputi kegiatan

penetapan

rencana,

pelaksanaan,

pengawasan

dan

pengendalian

penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana, evaluasi dan pelaporan memerlukan sumber daya manusia yang tinggi. (data komposisi pegawai tahun 2014 terlampir) Tabel 1.5 Asset (Sarana dan Prasarana) Terlampir

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern, diantaranya adalah sebagai berikut : a. Sumber dana yang diukur dalam laporan tahunan 2014 ini dari APBD Kabupaten Bandung didukung dengan kebijakan-kebijakan atau kegiatan penanggulangan bencana yang tidak terlepas dari adanya dukungan biaya untuk proses mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Bandung dalam menghadapi Bencana secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada penguatan kelembagaan, budaya


23 dan kearifan lokal yang dilaksanakan oleh stakeholder, masyarakat dan aparat pemerintah. b. Sarana dan Prasarana yang tersedia cukup dapat menunjang tercapainya Program pelayanan administrasi perkantoran melalui kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS , Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ,jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, makanan dan minuman, Rapat koordinasi dan konsutasi ke dalam dan luar daerah.

1.6. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Tahunan ini dibuat sebagai : 1.

Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran.

2.

Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bandung.

3.

Bahan Evaluasi Kinerja BPBD dalan perencanaan kegiatan tahun yang akan datang.

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2

1.3

1.4

Menjelaskan uraian tentang dasar laporan tahunan dibuat Dasar Hukum Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan, baik yang berskala nasional, regional maupun lokal (peraturan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Laporan Tahunan). Gambaran Umum Menjelaskan uraian ringkas tentang tugas pokok dan fungsi BPBD Maksud dan Tujuan Menjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Laporan Tahunan bagi BPBD


24 1.5

Sistematika Penyusunan Mengemukakan struktur penyusunan dokumen Laporan Tahunan terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II

PROGRAM KERJA 2.1 Visi dan Misi 2.2 Tujuan dan sasaran 2.3 Program dan kegiatan

BAB III

ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1 Pendapatan 3.2 Belanja

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1 Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 4.2 Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan 5.2 Saran

LAMPIRAN - LAMPIRAN


25 BAB II PROGRAM KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG 2.1 VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

mengacu

pada Visi dan Misi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) 2010 – 2015 dan disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai

tujuan dan sasaran yang meliputi :

kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2.1.1 Visi BPBD Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas membantu Sekretaris Daerah

dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam menetapkan visinya harus mengacu kepada visi Pemerintah

Daerah Kabupaten Bandung dengan tetap

memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 adalah : ”Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bandung dalam Menghadapi Bencana”. Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BPBD Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BPBD


26

2.1.2. Misi BPBD

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. 3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana. 5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

Misi pertama BPBD Kabupaten Bandung yaitu Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana, dengan Tujuan : a. Berkurangnya potensi kerugian dan korban akibat bencana dengan sasaran : b.

Meningkatnya kecepatan penanggulangan bencana; Misi kedua BPBD Kabupaten Bandung yaitu: Mengembangkan sarana

dan prasarana penanggulangan bencana, dengan Tujuan tersedianya daya dukung yang memungkinkan pelaksanaan penanggulangan berjalan dengan efektif, dengan sasaran : Penyediaan perlengkapan pendukung Rescue yang diperlukan dalam penanggulangan bencana. Misi ketiga BPBD Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana, dengan tujuan agar efektifnya setiap penanggulangan bencana dengan

berbasis

masyarakat pada daerah rawan bencana, dengan sasaran : Mengakomodir dan mengkoordinir masyarakat peduli bencana dalam unit cegah siaga maupun unit reaksi cepat. Misi keempat BPBD Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :


27 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko dan mitigasi bencana. 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penangulangan bencana, dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana. Misi kelima BPBD Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah, dengan tujuan terpadunya dan tuntasnya penanggulangan bencana, dengan sasaran sebagai berikut : Saat tidak terjadi bencana berupa

pengurangan resiko bencana, dengan

sasaran sebagai berikut : 1)

Pemetaan kawasan rawan bencana

2)

Pembangunan peringatan dini pada kawasan rawan bencana

3)

Pemberdayaan masyarakat

4)

Penguatan kelembagaan

Saat terjadi bencana, dengan sasaran sebagai berikut : 1)

Tanggap darurat

2)

Pemulihan kondisi traumatic dan dampak bencana lainnya

3)

Rehabilitasi sarana dan prasarana umum

4)

Rekonstruksi infrastruksi, sosial, ekonomi dan kelembagaan

2.2 Tujuan Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan Misi yang harus dicapai, yaitu : a. Merumuskan dan melaksanakan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. b. Merumuskan

koordinasi/kerjasama

instansi/lembaga atau pihak ketiga kesiapsiagaan penanggulangan bencana.


dan

kemitraan

di bidang

unit

kerja/

pencegahan dan

28 2.3 Sasaran Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu : a.

Tersedianya 200 personil Unit Cegah Siaga (UCS) yang telah mengikuti pemantapan pelatihan untuk penanggulangan bencana

di Kabupaten

Bandung b.

Meningkatkan pembinaan tehnik terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di setiap wilayah masing-masing

c.

Terwujudnya koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggapdarurat penanggulangan bencana,. rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana. dengan unit kerja/ instansi/lembaga lain.

2.4 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2014 terdiri dari 10 program dan 32 kegiatan. Program tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD A. Program Kesekretariatan yang terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain : 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor 4) Kegiatan Pemeliharaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6) Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. 10) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

29 11) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12) Kegiatan penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 14) Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15) Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan Pembangunan gedung kantor 2) Kegiatan pengadaan meubeleur 3) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor. 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

5. Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan

B. Program dan Kegiatan bidang yang terdiri dari 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat 2. Program pengembangan data/informasi a. Kegiatan

Penyusunan

dan

analisis

data/informasi

perencanaan

pembangunan kawasan rawan bencana b.Kegiatan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana 3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pengendalian Keamanan Lingkungan 4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

30 Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat 2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/ Sosial 6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1) Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 2) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Dari Ancaman/ Korban Bencana Alam 3) Kegiatan Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 4) Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan Penanggulangan Bencana Kegiatan Penyusunan Rumusa


31 BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. PENDAPATAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung bukan merupakan SKPD penghasil pendapatan.

3.2. BELANJA Anggaran

BPBD

pada

tahun

2014

adalah,

sebesar

Rp.10.578.288.055,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) terealisasi sebesar Rp.9.308.737.745,- ( Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau pencapaian 88 %, dengan rincian belanja : a.

Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.302.214.835,- ( Dua Milyar Tiga Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.188.857.683,- ( Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

b.

Belanja langsung sebesar Rp. 8.276.073.220.- (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.119.880.062,- (Tujuh Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah ) yang dijabarkan melalui 10 Program 32 Kegiatan yaitu sebagai berikut :


32 Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2014 Alokasi Biaya (Rp) No.

Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Anggaran Sebelum Perubahan

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

%

3 10.578.288.055

4 9.308.737.745

5 87,9

2.302.214.835

2.188.857.683

95

2.324.450.000

2.302.214.835

2.188.857.683

95

1.823.705.000

1.713.466.000

1.613.170.010

94

500.745.000

588.748.000

575.687.673

97,7

8.349.873.220

8.276.073.220

900.694.470

900.694.470

892,662,622

99,1

1.800.000

1.800.000

1.800.000

100

2 Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan

28.800.000

28.800.000

24.258.622 84,23

20.000.000

20.000.000

20.000.000

100

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100

24.000.000

24.000.000

24.000.000

100

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Penyediaan alat tulis kantor

31.514.600

31.514.600

31.514.600

100

56.432.300

56.432.300

56.259.500

98

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

40.157.000

40.157.000

40.157.000

100

2 BELANJA I A

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI 1 Gaji dan Tunjangan 2 Tambahan Penghasilan PNS

II A

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


10.674.323.22 0 2.324.450.000

7.119.880.062 97,78

33 Alokasi Biaya (Rp) No.

Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11 Penyediaan peralatan rumah tangga

Anggaran Sebelum Perubahan 15.119.890

Anggaran Setelah Perubahan 15.119.890

334.556.280

Realisasi

%

15.119.890

100

334.556.280

331.238.700

99

6.250.000

6.250.000

6.250.000

100

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 13 Penyediaan makanan dan minuman

13.680.000

13.680.000

13.680.000

100

77.040.000

77.040.000

77.040.000

100

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

142.245.000

142.245.000

142.245.000

100

15 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah B Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pembangunan Gedung

58.500.000

53.100.000

53.100.000

100

736.820.000

663,020,000

599.615.500 99.78

400.000.000

400.000.000

336.831.000 99.82

88.250.000

88.250.000

88.015.000

99,7

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

25.900.000

25.900.000

25.900.000

100

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

222.670.000

148.870.000

148.869.500

99,9

20.000.000

20.000.000

20.000.000

100

20.000.000

20.000.000

20.000.000

100

Pengadaan Mebelair


16.440.000

16.440.000

100 16.440.000

16.440.000

16.440.000

100 16.440.000

34 Alokasi Biaya (Rp) Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Anggaran Sebelum Perubahan

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

%

1.000.000.000

1.000.000.000

895.949.200

89,5

1 Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana 2 Pemetaan Kawasan Rawan Bencana

700.000.000

700.000.000

615.234.200

88

300.000.000

300.000.000

280.715.000

94

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 1 Pengendalian Keamanan Lingkungan

115.250.000

115.250.000

115.250.000

100

115.250.000

115.250.000

115.250.000

100

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

400.000.000

400.000.000

48.046.100

16

1 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial D Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat E Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/ Sosial

400.000.000

400.000.000

48.046.100

16

200.000.000

200.000.000

188,500,000

99

200.000.000

200.000.000

188,500,000 94,25

520.750.000

520.750.000

506.130.000

97

520.750.000

520.750.000

506.130.000

97

No.

III

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM

A

Program pengembangan data/informasi

B

C


35 Alokasi Biaya (Rp) Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

No.

F

1

2

3

4

5

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Dari Ancaman/ Korban Bencana Alam Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara Sosialisasi Perundangundangan tentang Penanggulangan Bencana Penyusunan Rumusan Kebijakan Bencana Daerah


Anggaran Sebelum Perubahan 4.439.918.750

Anggaran Setelah Perubahan 4.439.918.750

3,837,286,640

1.050.000.000

1.050.000.000

1.026.952.390 98.10

2.499.418.750

Realisasi

% 86

1.923.255.750

77

2.499.418.750

500.000.000

500.000.000

499.283.500

99.9

200.000.000

200.000.000

197.295.000

99.9

190.500.000

190.500.000

190.500.000

100

36

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

4.1. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG Anggaran BPBD tahun 2014, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung, Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Bandung, pada dasarnya kegiatan BPBD Kabupaten Bandung adalah sebagai SKPD pendukung dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan Misi ketujuh Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan yang telah dilaksanakan BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2014 terdiri dari 10 program dan 32 kegiatan yaitu : 1. Belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp.2.302.214.835,- terealisasi sebesar Rp.2.188.857.683,untuk 31 orang pegawai BPBD yang terdiri dari kegiatan belanja pegawai dan tunjangan penghasilan PNS. 2. Belanja SKPD sebesar Rp. 1.600.154.470,- yang terdiri atas kegiatan penyediaan kebutuhan operasional kantor BPBD untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan kewilayahan BPBD terealisasi sebesar Rp. 1.528.718.122,3. Belanja urusan untuk program prioritas oleh tiap bidang sebesar Rp.6.675.918.750,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.5.591.161.940,-. Tabel 4.7 Total belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung adalah : Anggaran No.

Uraian Sebelum

1.

2.

Belanja Tidak 2.324.450.000 Langsung Belanja pegawai 2.324.450.000 Belanja Langsung 8.349.873.220 Belanja SKPD 1.673.954.470 Belanja urusan 6.675.918.750 program Jumlah 10.674.323.220

4.2. BELANJA SKPD LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

Realisasi Sesudah Perubahan 2.302.214.835 2.188.857.683 2.302.214.835 8.276.073.220 1.600.154.470 6.675.918.750

Sisa Anggaran 113.357.152

2.188.857.683 113.357.152 7.119.880.062 1.156.193.158 1.528.718.122 71.436.348 5.591.161.940 1.084.756.810

10.578.288.055 9.308.737.745 1.269.550.310

37 4.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp.900.694.470,- telah terealisasi sebesar Rp. 892.662.622,- atau 99,11 %. Terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan, yaitu : a. Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat Kegiatan ini dianggarankan sebesar Rp. 1.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.800.000,- (100%) dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : 1) Pelaksanaan administrasi surat-menyurat (pembuatan, penerimaan, dan pendistribusian). 2) Pengiriman surat-surat Untuk lebih jelasnya dari uraian realisasi triwulan IV, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.8 Indikator Masukan Keluaran Hasil

Kinerja

Tolak Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan a) Terlaksananya pembuatan surat keluar b) Dan penerimaan surat masuk Terlayaninya pelaksanaan tugas masingmasing bidang dan kesekretariatan

Target

Realisasi

1.800.000

1.800.000

1550 788 12 Bulan

1550 788 12 Bulan

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.28.800.000,- dan telah terealisasi Rp. 24.258.622,- (84,23%). Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah terbayarnya pemakaian telepon, air dan media informasi sehingga terpenuhinya pelayanan penyediaan jasa telepon, air, listrik, yang bermanfaat dalam peningkatan kelancaran tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Hasil (Outcome) yang didapat adalah meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi, serta kenyamanan kerja sehingga dapat melaksanakan kegiatan pelayanan yang cepat dan tepat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :


38 Tabel 4.9 Indikator

Kinerja

Tolak Ukur Target

Realisasi

Masukan

Tersedianya dana, SDM dan bahan

Rp.7.200.000

Rp.24.258.622

Keluaran

a) Tersedianya air PDAM b) Terselenggaranya komunikasi melalui telepon c) Terselenggaranya komunikasi informasi melalui internet Terbayarnya rekening telepon, listrik, air dan internet

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Hasil

12 Bulan

12 Bulan

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.000.000,- (100%). Keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah terbayarnya jasa pelaksana pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan hasil tertatanya administrasi kantor untuk kelancaran pelayanan aparatur serta meningkatnya kinerja. Hasil (Outcome) yang didapat adalah tersusunnya tata administrasi perkantoran yang baik, tersedianya lahan sewa tempat untuk mendirikan tower di Kecamatan Cilengkran Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.10 Indikator

Kinerja

Tolak Ukur Target

Masukan Keluaran Hasil

Tersedianya dana, SDM dan bahan Tersedianya petugas pengelola admisnistrasi pengadaan Terciptanya tata administrasi perkantoran

Realisasi

Rp.20.000.000,- Rp.20.000.000,2 orang

2 orang

12 Bulan

12 Bulan

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Pada tahun

anggaran

2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar

Rp.50.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- (100%). Keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah terbayarnya premi asuransi kesehatan dan santunan kematian bagi PNS dan relawan sebanyak 200 orang personil kebencanaan.


39 Hasil (Outcome) yang didapat adalah tersedianya jaminan kecelakaan, kesehatan bagi personil kebencanaan dan asuransi jiwa jika peserta asuransi meninggal dunia, dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 35.000.000/ orang. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.11

Indikator Masukan Keluaran Hasil

Kinerja

Tolak Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan Tersedianya premi asuransi jaminan kecelakaan dan kesehatan bagi personil kebencanaan.

Target

Realisasi

50.000.000

50.000.000

200 orang 12 Bulan

200 orang 12 Bulan

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.24.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,- (100%). Keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah terbayarnya jasa administrasi keuangan, dengan hasil terciptanya tertib administrasi keuangan secara tepat waktu. Hasil (Outcome) yang didapat adalah terpeliharanya tata administrasi keuangan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.12 Indikator Masukan


Keluaran

Terbayarnya jasa petugas pengelola administrasi keuangan Terpeliharanya tata administrasi keuangan

Hasil

Kinerja

Tolak Ukur Target

Realisasi

Rp. 24.000.000

Rp.24.000.000

2 orang 12 Bulan

2 orang 12 Bulan

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.37.514.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 37.514.000,- (100%). Keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah terbayarnya jasa pelaksana pekerja kebersihan serta tersedianya alat dan bahan pembersih seperti sapu, kamper, lap, sikat, tempat sampah dan sebagainya, dengan hasil terpeliharanya ruangan dilingkungan kantor dan terciptanya kebersihan ruang gedung kantor untuk kelancaran pelayanan aparatur serta meningkatnya kinerja. Hasil (Outcome) yang didapat adalah terpeliharanya sarana dalam dan luar gedung kantor. LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

40 Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.13

Indikator

Kinerja

Tolak Ukur

Masukan


Keluaran

a) Tersedianya petugas

Target

Realisasi

Rp. 37.514.000

Rp. 37.514.000

2 orang 25 Jenis

2 orang 25 Jenis

b) Tersedianya peralatan dan bahan pembersih Hasil

Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan

12 bulan

12 bulan

g. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.56.432.300,- dan telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 56.259.500,- atau 99,8%. Keluaran(Output) dari pelaksanaan kegiatan diatas adalah berupa tersedianya alat tulis kantor seperti kertas, tinta printer, kertas karbon, spidol, pinsil, lem, map, materai dan lainnya. Hasil (Outcome) yang didapat adalah lancarnya pelaksanaan administrasi kantor dalam mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.14 Indikator Masukan Keluaran Hasil

Kinerja

Tolak Ukur Target

Realisasi


Rp. 56.432.300,-

Rp.56.259.500

Tersedianya alat tulis kantor

1200 satuan 12 Bulan

1187 satuan 12 Bulan

Terselenggaranya perkantoran

administrasi

h. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.40.157.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.157.000,- (100%). Keluaran dari pelaksanaan kegiatan diatas adalah tersedianya barangbarang cetakan berupa kop surat, blangko, kartu, amplop, kwitansi, buku cetakan lainnya beserta terlaksananya belanja fotocopy/ penggandaan dan jilid. Hasil (Outcome) yang didapat adalah tersedianya bahan pelayanan administrasi perkantoran serta dan terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

41

Tabel 4.15 Indikator Masukan Keluaran

Kinerja

Tolak Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan a) Tersedianya bahan cetakan

Target

Realisasi

Rp. 40.157.000

Rp 40.157.000

2330 satuan 104.000 lembar

2330 satuan 104.000 lembar

b) Penggandaan Hasil

Terselenggaranya perkantoran

administrasi

100 %

100 %

i. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.15.119.890,- dan telah terealisasi sebsar Rp. 15,119,800,- (100%). Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan diatas adalah berupa tersedianya lampu penerangan dan kabel listrik. Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah terpenuhinya penerangan ruangan dilingkungan kantor Badan, untuk kelancaran tugas-tugas kantor dan terciptanya kondisi kerja yang kondusif. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.16 Indikator

Kinerja

Tolak Ukur

Masukan Keluaran


Hasil

Berfungsinya elektronik

Terpenuhinya penggantian alatalat listrik dan elektronik alat-alat

listrik

dan

Target

Realisasi

Rp. 15,119,800

Rp.15,119,800

10 jenis 100 %

13 Jenis 100%

j. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.334.556.280,- dan telah terealisasi Rp.331,238,700,- atau 99 %, yang digunakan untuk belanja modal pengadaan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Penerimaan dokumen pengadaan barang 2) Proses pelaksanaan pengadaan barang 3) Proses pemeriksaan dan penerimaan barang Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan diatas adalah berupa tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa almari dan filling kabinet. Hasil (Outcome) yang didapat adalah adanya peningkatan pelayanan aparatur dan kinerja dinas serta terciptanya kelancaran pelayanan aparatur.


42 Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.17 Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Kinerja

Tolak Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan Almari arsip Lemari pakaian Filling kabinet TV LED

Target Rp.334.556.280 6 buah 4 buah 6 buah 4 unit

Realisasi Rp.331,238,700 6 buah 4 buah 6 buah 4 unit

AC Komputer PC

10 unit 7 unit

10 unit 7 unit

Note book Printer

8 unit 6 unit

8 unit 6 unit

Hardisk External Camera

23 unit 9 buah

23 unit 9 buah

Handycam Mesin Fax

1 buah 1 unit

1 buah 1 unit

GPS Jam Digital

5 buah 2 buah

5 buah 2 buah

Meningkatnya kinerja aparatur

100 %

99%

k. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.6.250.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.250.000,- (100%). Keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini berupa tersedianya peralatan rumah tangga pada kantor BPBD Kabupaten Bandung. Hasil yang didapat dari penyediaan peralatan rumah tangga tersebut adalah menunjang kesejahteraan karyawan dan kelancaran tugas. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.18

Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Kinerja

Tolak Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor : 1. Galon air 2. Piring, gelas,, mangkok,cangkir, sendok, garpu dan pisau 3. Wajan Panci, bender dan mixer Meningkatnya perkantoran


pelayanan

rumah

tangga

Target

Realisasi

Rp.6.250.000

Rp.6.250.000

10 buah 1 Paket

10 buah 1 Paket

1 Paket

1 Paket

100 %

100%

43

l. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.13.680.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 13.680.000,- (100%). Keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini berupa tersedianya surat kabar/ majalah dan buku ilmu pengetahuan bagi karyawan BPBD Kabupaten Bandung. Hasil yang didapat dari penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan tersebut adalah meningkatkan pengetahuan aparatur. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.19 Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Kinerja


Target

Realisasi

Rp. 13.680.000

Rp.13.680.000

48 eks 48 eks 48 eks 48 eks 48 eks 48 eks 24 eks 24 eks 4 paket

48 eks 48 eks 48 eks 48 eks 48 eks 48 eks 24 eks 24 eks 4 paket

100%

100%

Tersedianya bahan informasi berupa : 1. Surat Kabar : Kompas Pikiran Rakyat Galamedia Republika Tribun Jabar Bandung Ekspres Radar Bandung Gatra Mangle 2. Buku Perundang-undangan Meningkatnya karyawan BPBD

pengetahuan

m. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.77.040.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 77.040.000,- (100%) . Keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini berupa tersedianya makan dan minum rapat bagi karyawan, peserta rapat di luar SKPD dan tamu. Hasil yang didapat dari penyediaan makanan dan minuman tersebut adalah menunjang jamuan makan minum terhadap tamu dan kelancaran kegiatan rapat. Secara rinci, kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :


44


Tersedianya dana, SDM dan bahan a) Tersedianya makanan dan minuman rapat b) Tersedianya makanan minuman tamu

Hasil

Kinerja

Tolak Ukur Target

Realisasi

Rp. 77.040.000

Rp.77.040.000

1440 HOK

1440 HOK

2160 HOK

2160 HOK

dan

Meningkatnya kinerja karyawan/ ti dan pelayanan tamu

100%

100%

n. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.142.245.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 142.245.000,- atau 100%. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah berupa terlaksananya kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya konsultasi ke luar daerah. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya koordinasi yang baik dalam menunjang pelaksanaan tugas di luar Kabupaten Bandung. Secara rinci, kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.21 Indikator Masukan Keluaran

Kinerja


Terlaksananya koordinasi :

Target

Realisasi

Rp. 142.245.000

Rp.142.245.000

rapat 1 Ls

1 Ls

a) Tingkat regional b) Tingkat Nasional Hasil

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi di tingkat provinsi dan pusat

30 %

100%

o. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.53.100.000,- dan pada triwulan IV terealisasi Rp.6,100,000,- atau 11%. Sampai dengan triwulan IV telah terealisasi Rp.53.100.000,- atau 100%.


45 Keluaran dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah terselenggaranya pelaksanaan pemantauan/monitoring dan terlaksananya rapat koordinasi di dalam daerah wilayah Kabupaten Bandung. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dalam menunjang kegiatan pelayanan aparatur terhadap publik. Secara rinci, kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.22 Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Kinerja


Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah ; Golongan IV Golongan III Golongan II Terselenggaranya fungsi organisasi

koordinasi

Target

Realisasi

Rp. 53.100.000

Rp.53.100.000

50 HOK 140 HOK 72 HOK 100 %

50 HOK 140 HOK 72 HOK 100 %

4.2.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 663.020.000,-. telah terealisasi sebesar Rp.599.615.500,- 90,44 % terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu: a. Kegiatan Pembangunan Gedung Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.400.000.000,- dan telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 336,831,000,- atau anggaran terealisasi 84,4 % , yang digunakan untuk belanja modal pengadaan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Rapat-rapat persiapan 2) Pembentukan pejabat pengadaan 3) Pembentukan pejabat pemeriksa barang 4) Pengumuman lelang 5) Proses Lelang 6) Pengumuman pemenang lelang oleh 7) Penerimaan dokumen 8) Proses pelaksanaan pembangunan 9) Proses pemeriksaan bangunan Keluaran, hasil dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung ini adalah bangunan gedung lantai 2 yang digunakan untuk ruangan Bidang Kedaruratan dan Logistik serta untuk ruang operator Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS) kebencanaan BPBD Kabupaten Bandung. Hasil kegiatan ini adalah dapat meningkatkan sarana dan prasarana di dalam penanggulangan kebencanaan kabupaten Bandung.


46 Secara rinci, kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.23 Indikator

Kinerja

Tolak Ukur

Masukan Keluaran


Hasil

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

Tersedianya bangunan Ruang Kerja Bidang KL dan PUSDALOPS

Target

Realisasi

Rp.400.000.000

RP. 336.831.000

1 unit

1 unit

100 %

84%

b. Kegiatan Pengadaan Mebelair Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.88.250.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.88.015.000,-(98%) yang digunakan untuk belanja modal pengadaan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Rapat-rapat persiapan 2) Pembentukan pejabat pengadaan 3) Pembentukan pejabat pemeriksa barang 4) Penerimaan dokumen pengadaan 5) Proses pelaksanaan pegadaan barang 6) Proses pemeriksaan barang 7) Proses penerimaan barang Keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah berupa pengadaan mebelair yaitu : Almari arsip 6 buah, almari pakaian 4 buah, kursi lipat rangka cat 30 buah, kursi sofa tamu 2 set dan rak gudang 1 set. Hasil kegiatan ini

adalah

meningkatkan kinerja karyawan dengan

tersedianya sarana dan prasarana kendaraan operasional dinas guna menunjang pekerjaan. Secara rinci, kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.24 Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Kinerja


Tersedianya mebelair kantor : Almari arsip Almari pakaian Kursi lipat Kursi sofa Rak gudang Meningkatnya sarana dan prasarana kantor


Target

Realisasi

Rp.88.250.000

Rp.88.015.000

6 buah 4 buah 30 buah 2 set 1 set

6 buah 4 buah 30 buah 2 set 1 set

100 %

98%

47

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.25.900.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.25.900.000,- (100%) yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan bangunan gedung, upah harian tukang dan laden Keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah berupa terpeliharanya seluruh ruang gedung kantor dan halaman parkir Hasil kegiatan ini adalah dapat mempertahankan kondisi bangunan kantor tetap baik dan mewujudkan kenyamanan, keamanan kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.25 Indikator

Kinerja

Tolak Ukur Target

Realisasi

Rp.25.900.000

Rp.25.900.000

Masukan Keluaran


Terpeliharanya secara rutin dan berkala gedung kantor dan lingkungan

12 Bulan

Hasil

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman

100%

12 Bulan

100%

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.148.870.000,dan telah terealisasi sebesar Rp.148.869.500,- atau 99,99 %. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah berupa biaya pemeliharaan 10 (sepuluh) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) , 1 unit eskavator, 1 unit karoseri dan 10 (sepuluh) unit kendaraan dinas roda 2 (dua). Hasil kegiatan ini adalah dapat mempertahankan kondisi kendaraan dinas agar tetap baik dan terpeliharanya kendaraan dinas untuk menunjang kinerja aparatur pada kantor BPBD Kabupaten Bandung, diantaranya untuk belanja KIR TNKB,

BBM Operasional, service serta belanja suku cadang kendaraan

operasional kantor . Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

48


Hasil

Kinerja


Terlaksananya : Pemeliharaan Kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 2 Terpeliharanya kendaraan operasional kantor

Target

Realisasi

Rp. 148.870.000

Rp. 148.869.500

10 unit 10 unit

10 unit 10 unit

100 %

99,9%

4.2.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.20.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.20.000.000,- atau 100 %. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan adalah berupa pengadaan pakaiana dinas harian bagi karyawan-karyawati BPBD Kabupaten Bandung sebanyak 50 stel pakaian training lengkap dan 50 pasang sepatu olah raga. Hasil kegiatan ini adalah dapat meningkatkan motivasi dan semangat aparatur pada kantor BPBD Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.27 Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Kinerja


Tersedianya pakaian dinas harian : a. Pakaian training lengkap b. Sepatu olah raga Terciptanya aparatur

kenyamanan

kerja

Target

Realisasi

Rp.20.000.000

Rp.20.000.000

50 stel 50 pasang

50 stel 50 pasang

100%

100%

4.2.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 16.440.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.16.440.000,- atau 100%. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah berupa tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan aktivitas sebagai berikut : 1) Pembuatan surat undangan ke bidang-bidang LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

49 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Rapat persiapan Pembentukan tim Pembuatan surat perintah penyusunan draft Pembagian draft ke bidang-bidang untuk dikoreksi Finalisasi (editing dan penyempurnaan draft) Penandatanganan hasil penyusunan Pencetakan produk Penyampaian produk Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.28


Hasil

Kinerja

Tolak Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan Tersedianya laporan akhir tahun 2014 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan

Target

Realisasi

Rp.16.440.000

Rp.16.440.000

4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

100 %

100 %

4.2.5. Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan a. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Pada tahun 2014 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 115.250.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.115.250.000,- atau 100 %. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah berupa tersedianya petugas piket bencana, guna meminimalisir resiko bencana. Hasil kegiatan ini adalah dapat meningkatkan keamanan lingkungan pada kantor BPBD Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.29 Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Kinerja

Tolak Ukur Target

Realisasi


Rp. 115.250.000

Rp. 115.250.000

Tersedianya jasa keamanan kantor a. Operator radio b. Piket bencana

2 orang 5 orang

2 orang 5 orang

Meminimalisir resiko bencana

12 Bulan

12 Bulan


50

4.3 BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM 4.3.1. Program Pengembangan data/informasi

Program ini dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.895.949.200,- terdiri dari dua kegiatan yaitu : a. Kegiatan penyusunan dan analisis data/ informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana Kegiatan penyusunan dan analisis data/ informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,dan telah terealisasi sebesar Rp.615.234.200,- atau 88%. Keluaran dari kegiatan ini bertujuan menyediakan Sistem Informasi Geografis (SIG) kebencanaan

di Wilayah Kabupaten Bandung. Sampai

dengan triwulan IV pelaksanaannya sudah memasuki tahap diselesaikan. Sistem Informasi Geografis (bahasa Inggris: Geographic Information System disingkat GIS) adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Atau dalam arti yang lebih sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi berefrensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah database b. Kegiatan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.280.715.000,- atau 94%. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya peta potensi bencana di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang. Pada saat ini telah memasuki tahap akhir. Kriteria teknis untuk kegiatan pemetaan kawasan rawan bencana ini adalah : 1) Tersusunnya peta rawan bencana se-Kabupaten Bandung per Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang. 2) Tersusunnya Peta rawan bencana detail, tetapi sampai saat ini hasil penyusunannya tidak sesuai dengan standarisasi peta.


51 3) Tersusunnya database kebencanaan sesuai standarisasi data BNPB yaitu Peraturan Kepala BNPB nomor. 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.30


Hasil

Kinerja

Tolak Ukur Target

Realisasi


Rp. . 300.000.000

Rp.280.715.000

Tersedianya 1 dokumen peta potensi kebencanaan di 3 Kecamatan

1 Buku

1 Buku

100 %

94 %


4.3.2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat sebesar Rp.200.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Damage And Losses Assasment (DaLA) bagi masyarakat dan Aparatur Pemerintah di daerah rawan bencana di Kabupaten Bandung, telah terealisasi sebesar Rp. 188.500.000,- atau 94,2 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya personil kebencanaan yang memiliki keahlian menghitung kerusakan dan kerugian paska bencana.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.31 Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Kinerja


personil kebencanaan yang memiliki keahlian menghitung kerusakan dan kerugian paska bencana Meminimalisir resiko bencana


Target

Realisasi

Rp. 200.000.000

Rp.188.500.000 40 orang

40 orang

100%

94,2 %

52

4.3.4 Program Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Program

perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial dengan kegiatan

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial dianggarkan

pada

tahun 2014 sebesar Rp.400.000.000,- pada triwulan IV realisasinya adalah pengembalian anggaran sebesar Rp.16.953.900 dan telah terealisasi sebesar Rp.48.046.100,- atau 16%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bantuan stimulan untuk korban pasca terjadi bencana. Wilayah yang mendapat bantuan stimulan pada triwulan IV yaitu Kecamatan Pameungpeuk Desa Rancamulya sebanyak 40 Orang. Bentuk bantuan untuk para korban bencana adalah berupa barang bahan material, seperti batu bata, pasir, semen, genting dan lain sebagainya. Hambatan dari tidak terserapnya anggaran sebesar Rp. 351.953.900,- atau 86% kegiatan ini karena beberapa alasan diantaranya : 1) Keterlamabatan dasar hukum mengenai pelaksanaan kegiatan dimaksud, dan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Bupati baru terbit pada triwulan ke IV yaitu Peraturan Bupati nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat Akibat Bencana Alam Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kabupaten

Bandung. Perbup disahkan pada tanggal 8

September 2014. 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian tentang penghitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana. 3) Proses kriteria dan besaran bantuan sosial yang lama, karena melibatkan beberapa pihak luar seperti Dinas Pertasih, Pihak Kecamatan dan Desa. 4.3.5 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar dengan kegiatan Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial dianggarkan pada tahun 2014 ini sebesar Rp. 520.750.000,- telah terealisasi sebesar Rp.506.130.000,- atau 97,19 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi antar bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan dengan bidang Kedaruratan & Logistik juga dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sehingga meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sehingga terkoordinasinya pelaksanaan penanggulangan LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

53 bencana di Kabupaten Bandung secara optimal baik pada frase pra bencana, ketika terjadi bencana dan pasca bencana. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini : tabel 4.32 Indikator Masukan

Tersedianya bahan

Keluaran

Koordinasi kecamatan assesment

Hasil

Kinerja

Tolak Ukur dana,

SDM

yang

dan

Jumlah di


Target

Realisasi

Rp. 520.750.000

Rp.506.130.000 13 wilayah

100%

97,19 %

4.3.6 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan anggaran sebesar Rp.4.439.918.750,- terealisasi Rp.3.837.286.640, terdiri dari 2 kegiatan yaitu : a.

Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Kegiatan ini pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 1.050.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.1.026.952.390,- (98%). Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Jumlah kecamatan yang terhubung dengan pusat informasi BPBD dan rambu evakuasi bencana. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :


54 Tabel 4.33 Kinerja Indikator Masukan Keluaran

Tolak Ukur

Target Triwulan IV

Realisasi s.d Triwulan IV

Tersedianya dana, SDM dan bahan a) Tersedianya alat visual/ peraga kebencanaan b) Terlaksananya sosialisasi/ bimtek radio komunikasi c) Tersedianya peralatan peringatan dini - speaker - Amplifier - Microphone d) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan

Rp. 1.050.000.000

Rp.1.026.952.390 1 paket 1 paket

90 unit 90 unit 90 unit

- penunjuk arah jalur evakuasi - papan informasi - papan larangan

50 unit 26 unit 31 unit

Hasil

b.


Kegiatan

Pengadaan

sarana

dan

100%

prasarana

98%

evakuasi

penduduk

dari

ancaman/korban bencana alam Pada tahun 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.499.418.750,dan telah terealisasi sebesar Rp.1.923.255.750,- atau 77%. Sisa anggaran sebesar Rp.576.163.000,- tidak terserap disebabkan karena : 1) Sisa penawaran dari pihak ketiga 2) Gagal lelang dalam pengadaan ambulance Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Jumlah kecamatan yang terhubung dengan pusat informasi BPBD dan rambu evakuasi bencana. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :


55 Tabel 4.34 Indikator

Target

Realisasi

Masukan


Rp. 2.499.418.750

Rp.1.923.255.750

Keluaran

1. Tersedianya alat angkutan air tidak bermotor 2. Tersedianya HID Portable Searchlight 3. Tersedianya tenda pengungsi 4. Tersedianya flexible toilet 5. Tersedianya peralatan dapur 6. Tersedianya alat komunikasi informasi 7. Tersedianya alat ukur elektronik 8. Tersedianya perlengkapan vertical rescue 9. Tersedianya perlengkapan rescue 10. Ambulance

19 unit

19 unit

2 buah

2 buah

11 unit

11 unit

5 unit

5 unit

207 satuan

207 satuan

62 satuan

62 satuan

3 unit

3 unit

103 satuan

103 satuan

338 satuan

338 satuan

Hasil

c.

Kinerja

Tolak Ukur

Meminimalisir bencana

resiko

1 unit

-

100 %

77%

Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan Pengungsi Tahun 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 499.283.500,- (99,8%). Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya logistik dan obat-obatan bagi penduduk korban bencana alam di tempat penampungan sementara.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :


56 Tabel 4.35 Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Kinerja


Target

Realisasi

Rp.500.00.000

Rp.499.283.500

750 paket

750 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 %

99,8 %

1. Terbayarnya honorarium tim pengadaan barang jasa 2. Tersedianya :  Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih  Belanja bahan baku kegiatan  Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat Meminimalisir resiko bencana

Rincian : 1) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, terdiri dari famili kits bantuan korban bencana yaitu : tas family kits , handuk, senter, P3K, pasta gigi, sabun cair, sikat gigi 4 buah, shampo, pembalut wanita sebanyak 750 paket dengan realisasi sebesar Rp. 187.027.500. 2) Belanja bahan baku kegiatan terdiri dari : Matras 1.000 Lembar, Selimut 1.000 Lembar, Karung Plastik 6.140 Lembar, Singkup 260.00 Buah, Cangkul Buah, dengan realisasi sebesar Rp.187.726.000,3) Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja tenda gulung/ terpal 800 lembar, dengan realisasi anggaran Rp. 119.790.000. 4) Sisa belanja yaitu Rp.4.740.000 digunakan untuk honorarium tim pengadaan barang dan jasa.

d. Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan tentang Penanggulangan Bencana

Kegiatan sosialisasi perundang-undangan tentang penanggulangan bencana ini dianggarkan

sebesar

Rp.200.000.000,-

dan

telah

terealisasi

sebesar

Rp.197.295.000,- atau 99%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya peraturan perundangan dalam bentuk Peraturan Bupati nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat Akibat Bencana Alam Yang Bersumber Dari Anggaran LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

57 Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. dengan rincian sebagai berikut :

a) Tujuan Tujuan yang diharapkan dalam kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan tentang Penanggulangan Bencana ini adalah: 1. Peningkatan pemahaman aparatur mengenai kebijakan dalam penyelengaraan penanggulangan bencana. 2. Terbangunnya sinergitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung

b). Lokasi Dan Tanggal Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Nopember 2014 bertempat di Gedung Mochammad Toha Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung. c). Peserta Sosialisasi Peserta Sosialisasi terdiri dari 500 orang terdiri dari unsur SKPD, para Kapolsek, para Danramil, para Kepala Desa / Kepala Kelurahan, LSM penggiat Kebencanaan wilayah di Pemerintahan Kabupaten Bandung . d). Narasumber Narasumber terdiri dari unsur Dandim 0609, Kapolres Bandung, Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bandung. e). Materi Sosialisasi Terdiri dari : 1. Manajemen Penanggulangan Bencana 2. Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung 3. Hidup Selaras dengan Bencana di Sekitar Kita 4. Kerjasama dengan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

e. Kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan Bencana Daerah Kegiatan ini pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 190.500.000 ,- dan pada triwulan IV tidak ada realisasi dan telah terealisasi pada triwulan III sebesar Rp. 190,500,000,- (100%), yang digunakan untuk kegiatan studi komparatif ke UPT. PUSDALOPS PB dan BPBD Provinsi Bali. Keluaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di BPBD maupun Dinas/Instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung di dalam pengelolaan optimalisasi informasi / Information Comunication Technology (ICT ) dalam mendukung sistem yang ada serta dalam upaya peningkatan fungsi pengendalian / operasionalisasi


58 kapasitas Penanggulangan Kebencanaan (Manajement PB). Dengan rincian sebagai berikut :

1). Waktu Pelaksanaan Hari

:

Kamis s/d Jum’at

Tanggal

:

28 s/d 30 Agustus Tahun 2014

Tempat

:

Kantor BPBD Provinsi Bali Jl. D.I Panjaitan No. 6 Renon Denpasar Bali 80235

2). Peserta Study Banding: Peserta study banding terdiri dari : 1. Pegawai BPBD 2. Bagian Humas SETDA Kabupaten Bandung 3. Dinas Sosial 4. Bagian Koordinasi Sosial 5. Pusdalops BPBD 6. Relawan

3). Isi Laporan a) Latar Belakang Kegiatan Kunjungan Kerja (Study Banding) ke BPBD Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Nomor : 1.19 03 22 06 5 2 ,pada Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dalam tahun anggaran 2014,selain itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di BPBD maupun Dinas/Instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung didalam pengelolaan

optimalisasi

informasi

/

Information

Comunication

Technology (ICT ) dalam mendukung sistem yang ada serta dalam upaya peningkatan fungsi pengendalian / operasionalisasi Penanggulangan Kebencanaan (Manajement PB)


kapasitas

59 b) Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan kunjungan kerja (Study Banding) Ke BPBD Provinsi Bali adalah study komparatif atau belajar dalam menimba pengetahuan, pengalaman maupun wawasan dalam kerangka tata kelola peningkatan kapasitas penangulangan kebencanaan, khususnya didalam Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB). Selain itu, diharapkan melalui study banding dapat saling bertukar/berbagi informasi yang konstruktif baik berupa aspek managemen penanggulangan bencana pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana, aspek tataran impelementasi kebijakan yang ada, Program maupun kegiatan/operasionalisasi yang sudah dilakukan dalam kerangka peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan,alat komunikasi,Perangkat Komunikasi bergerak,perangkat kebutuhan dasar tanggap darurat,mobil air bersih dan sanitasi,kendaraan lapangan, Optimalisasi information Communication Technology (ICT) dalam mendukung sistem yang ada maupun data/bahan lainnya ,

yang

nantinya diharapkan masukan atau informasi, data/bahan yang disajikan, dapat dijadikan salah satu acuan/rujukan bagi pemerintah kabupaten Bandung, dalam upaya peningkatan/optimalisasi pelayanan kapasitas penanggulangan bencana terhadap masyarakat.

4.4. KEGIATAN YANG DIBIAYAI BANTUAN TIDAK TERDUGA Terlaksana 1 tahap, diantaranya : 1. Tahap I Telah dilaksanakan tanggap darurat bencana berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 360/ Kep.622-BPBD/ 2014 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di Kecamatan Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu, Cimaung, Pangalengan, Kertasari, Cicalengka, Rancaekek, Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay, Baleendah, Banjaran, Pameungpeuk, Katapang, Kutawaringin, Margaasih, Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Kecamatan Cileunyi di Wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang telah diputuskan pada tanggal 22 Desember 2014 Pelaksanaan tanggap darurat ini berlangsung selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal 23 Desember s/d 29 Desember 2014, dengan pagu LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

60 anggaran sebesar Rp.749.356.250,- dan telah terealisasi sesuai SP2D sebesar Rp. 749.356.250,- atau 100%. Jadi total untuk BTT Tahun anggaran 2014 adalah : No. 1.

Pagu Anggaran

Dasar Keputusan Bupati Bandung Nomor 360/ Kep.622-BPBD/ 2014 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di Kecamatan Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu, Cimaung, Pangalengan, Kertasari, Cicalengka, Rancaekek, Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay, Baleendah, Banjaran, Pameungpeuk, Katapang, Kutawaringin, Margaasih, Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Kecamatan Cileunyi di Wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Jumlah

Realisasi

Pengembalian

Rp.749.356.250

Rp.749.356.250

Rp.0,-

Rp.749.356.250

Rp.749.356.250

Rp.0,-

Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan puting beliung dari tanggal 23 Desember sampai dengan 29 Desember 2014, diantaranya yaitu : a. Mobilisasi b. Makanan Pengungsi dan personil c. Honorarium relawan

4.5 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post). Pentingnya pengukuran kinerja (Performance indicator) instansi pemerintah telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak dikeluarkannya Inpres 7/1999. Evaluasi penyelenggaraan pada tingkat Pemerintahan Daerah menunjukkan hasil sebagai

berikut.

Di


tingkat

pemahaman

ditengarai

telah

menunjukkan

61 perkembangan yang cukup memadai meski belum signifikan. Akan tetapi di sisi penerapan masih sangat lemah, khususnya pada identifikasi penyusunan tolok ukur kinerja dan penetapan sasaran. Proses penyusunan dan pengukuran kinerja masih berfokus pada besaran alokasi input dana dan realisasi anggaran. Prosesproses penting lainnya seperti pengumpulan data kinerja, mencatat dan menganalisa data kinerja, membandingkan data hasil kinerja dan proses penyusunannya belum melekat menjadi budaya kerja Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Indikator kinerja BPBD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dijalankan dengan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah.

Indikator Kinerja Misi Tabel 4.36 Capaian Capaian Kondisi Indikator Kinerja Satuan Awal 2011 2012 2013 2014 2015 2010 MISI KEEMPAT : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Sasaran 3 : Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat Rasio peningkatan 1200 masyarakat yang 100:32 1200:34 1200:3 100:3240 600:342 :342 1. mengikuti sosialisasi poin 40/ 20/ 420/ /tahun 0/tahun 0/ kewaspadaan dini/deteksi tahun tahun tahun tahun dini MISI KETUJUH : Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan Sasaran 4 : Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/kebakaran Jumlah berkurangnya unit korban bencana di daerah kerja 1. rawan bencana, persentase 5 3 3 3 3 (Keca fasilitas publik yang matan) memiliki jalur evakuasi Prosentase fasilitas publik 2. yang memiliki jalur persen 0 80 100 100 100 100 evakuasi bencana N o

4.5. KELOMPOK SASARAN Adapun sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : 1) Meningkatnya kecepatan penanggulangan bencana 2) Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan tanggap darurat bencana. LAPORAN TAHUNAN BPBD 2014

62 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Meningkatnya pemenuhan operasional tanggap daruat bencana Penyediaan perlengkapan pendukung Rescue yang diperlukan dalam penanggulangan bencana Mengakomodir dan mengkoordinir masyarakat peduli bencana dalam unit cegah siaga maupun unit reaksi cepat Membangun komunitas masyarakat siaga bencana Pemetaan kawasan rawan bencana Pembangunan peringatan dini pada kawasan rawan bencana Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana Akselerasi tanggap darurat bencana Pemulihan kondisi traumatik dan dampak bencana lainnya Rehabilitasi sarana dan prasarana umum Rekonstruksi infrastruktur, sosial, ekonomi dan kelembagaan


63

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

5.1. Permasalahan Permasalahan utama atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut : a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun yang berkualitas khususnya dalam hal kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BPBD. b. Struktur organisasi saat ini belum memadai, dibandingkan dengan volume pekerjaan, terutama pada bidang Kedaruratan dan Logistik. c. Masih kurangnya kooordinasi efektif antar bidang dalam membangun kerja sama pada setiap pelaksanaan program prioritas yang dilaksanakan oleh BPBD. d. Jumlah SDM BPBD yang memiliki sertifikat barang/ jasa masih sedikit sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/ Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian barang dan jasa. e. Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait penanggulangan bencana dalam hal pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi SKPD masing-masing khsusnya pada saat tanggap darurat bencana terjadi. f. Kurang optimalnya penegakan disiplin bagi karyawan.

5.2. Upaya Pemecahan Masalah a. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan untuk peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Struktural maupun diklat fungsional b. Peninjauan ulang struktur organisasi yang sudah ada


64 c. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh personil BPBD dengan cara menjalin komunikasi yang baik. d. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ karyawati BPBD untuk mengiluti pelatihan barang dan jasa yangdilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. e. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait f. Menerapkan sistem reward and punishment bagi karyawan dan karyawati serta mengaplikasikannya pada pendistribusian intensif berdasarkan beban kerja.


65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan Berdasarkan Renstra BPBD tahun 2010- 2015, maka pada tahun anggaran 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung telah melaksanakan 10 Program 32 Kegiatan. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut : c. Belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.302.214.853,- ( Dua Milyar Tiga Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). d. Belanja langsung dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp.8.276.073.220.- (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

Melihat pada realisasi anggaran tahun 2014 BPBD Kabupaten Bandung ini dilihat dari akuntabilitas terhadap keuangan "baik" yaitu 88 %. Hal ini akan berdampak pada hasil kegiatannya.

6.2. Saran a. Lebih meningkatkan koordinasi baik secara internal BPBD, koordinasi dengan SKPD terkait, bahkan dengan pelaku usaha khususnya saat terjadi bencana b. Meningkatkan peran serta masyarakat pada beberapa program dan kegiatan BPBD khusunya guna mengurangi dampak resiko bencana yang akan dialami sebelum terjadi bencana c. Perlu meningkatkan kapasitas SDM personil BPBD pada Kesekretariatan dan khusunya kemampuan kebencanaan bagi personil lapangan. d. Menerapkan sistem reward and punishment bagi karyawan dan karyawati serta mengaplikasikannya pada pendistribusian intensif berdasarkan beban kerja. e. Meningkatkan disiplin kerja baik bagi karyawan maupun bagi seluruh relawan yang terlibat dalam tugas-tugas BPBD.


KATA PENGANTAR. Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan

Recommend Documents