KATA PENGANTAR. Kepala. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto. Drs. DJOKO SUHARRYANTO. Rencana Strategis

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbilalamin, kami ucapkan syukur kehadirat Allah S.W.T., atas limpahan rahmad dan hidayah-Nya kami telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto tahun 2014-2019. Dokumen Rencana Strategis ini kami susun sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan selam 5 tahun ke depan. Dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto ini tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran sampai dengan Program dan kegiatan yang akan dijalankan guna menunjang suksesnya pencapaian Visi dan Misi tersebut yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam tercapainya Visi dan Misi kepala dan wakil kepala daerah selama 5 tahun ke depan sebagai konsekwensi logis terhadap pemenuhan janji politik yang telah dinyatakan oleh kepala dan wakil kepala daerah terpilih kepada masyarakat selaku stakeholders. Semoga direncanakan

penyelenggaraan

dalam

Dokumen

pemerintahan

Rencana

Strategis

ke

depan

Badan

yang

telah

Penelitian

dan

Pengembangan Kota Mojokerto ini senantiasa diberikan kemudahan dan tuntunan oleh Allah S.W.T sehingga Visi dan Misi tersebut akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya kami berharap dukungan sepenuhnya baik dari masyarakat dan pihak terkait, utamanya kepada Yth. Bapak Walikota selaku penentu kebijakan utama di Kota Mojokerto tercinta ini untuk kiranya merestui Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan termasuk akibat yang ditimbulkannya. Demikian sekapur sirih dari kami, semoga pekerjaan kita ini dinilai sebagai amal dan ibadah oleh Allah S.W.T. dan menjadikan berkah bagi kita semua. Amin yaa robbalalamin. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto

Drs. DJOKO SUHARRYANTO Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

ii

DAFTAR ISI

BAB I

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1

1.2. Landasan Hukum

2

1.3. Maksud dan Tujuan

4

1.4. Sistematika Penulisan

4

BAB II. GAMBARAN

PELAYANAN

BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber

Daya

Badan

Penelitian

7 dan

9

dan

9

pengembangan

12

Pengembangan Kota Mojokerto 2.3. Kinerja

Pelayanan

Badan

Penelitian

Pengembangan Kota Mojokerto 2.4. Tantangan

dan

peluang

pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

13

dan Fungsi Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

14

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan

Rencana

Strategis

Kementerian/

15

Lembaga dan Rencana Strategis SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

15

Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

15

iii

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 4.1. Visi

dan

Misi

Badan

Penelitian

dan

18

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan

27

Pengembangan Kota Mojokerto

Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto 4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian dan

27

Pengembangan Kota Mojokerto

BAB V

RENCANA

PROGRAM

INDIKATOR

DAN

KINERJA,

KEGIATAN,

28

KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO YANG

MENGACU

SASARAN RPJMD

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN


PADA

TUJUAN

DAN

29

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Kota sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan serta mengawasi atau mengevalusasi pembangunan di daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Sebagai salah satu tahapan dari teori

organisasi

menurut

George Terry

adalah

adanya

proses

perencanaan. Tahapan ini adalah titik tolak atas langkah-langkah yang akan dijalankan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Sebagai konsekwensi terpilihnya Kepala dan wakil kepala daerah baru periode 2013-2018, Kota Mojokerto sebagai salah satu organisasi pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berdasar pada Visi dan Misi yang telah diikrarkan oleh Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai perwujudan janji politik kepada masyarakat selaku stakeholders untuk periode lima tahun kedepan. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat (1) butir k, yang mewajibkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan Rencana Strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan rapat paripurna DPRD. Untuk memnuhi hal tersebut maka disusunlah perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Strategis yang dimaksud adalah Rencana Strategis Kota Mojokerto periode tahun 2014-2019. Perencanaan tersebut dibangun melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen, partisipasi masyarakat sebagai stakeholders dan partisipasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai user. Dengan sistem top-down Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

v

dan bottom-up tersebut, Perencanaan Strategis ini akan lebih tepat dan komprehensif. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menetukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Konsekwensi dari adanya partisipasi Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, mengharuskan setiap organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan yang bermuara pada terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perencanaan yang dimaksud adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mojokerto periode tahun 20142019. Perencanaan ini sebagai panduan selama lima tahun kedepan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

1.2.

Landasan Hukum Penyusunan

Rencana

Strategis Badan Penelitian dan

Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 2. Undang- Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara; 4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 5. Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang

No

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

Rencana

vi

8. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal; 13.Permendagri No 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur; 18.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 19.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 20.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Mojokerto Tahun 2005-2025; Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

vii

21.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009-2014 22.Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032

1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto dimaksudkan sebagai : a. Salah satu strategi dalam mencapai Visi dan Misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah, b. penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2014-2019, memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta

program dan kegiatan

pokok yang bersifat indikatif. c. Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen tahunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Balitbang adalah : untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto pada periode tahun 2014-2019 serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik di Kota Mojokerto sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto.

1.4.

Sistematika Penulisan Sub bab ini membahas tentang aturan penulisan dalam penyusunan Rencana Strategis 2014-2019 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, adapun sistematika penulisan yang dimaksud seperti dibawah ini :

BAB I.

PENDAHULUAN

1.5.

Latar Belakang


viii

1.6.

Landasan Hukum

1.7.

Maksud dan Tujuan

1.8.

Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO 2.5.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.6.

Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto

2.7.

Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto

2.8.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.6.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

Kota

Mojokerto 3.7.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.8.

Telaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Rencana Strategis SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain

3.9.

Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis 3.10.

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 4.4.

Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto

4.5.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto

4.6.

Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto


ix

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI. INDIKATOR

KINERJA

PENGEMBANGAN

BADAN

KOTA

PENELITIAN

MOJOKERTO

DAN YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.


x

BAB II.

GAMBARAN

PELAYANAN

BADAN

PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO 2.9.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi a. Tugas Berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Tahun Nomor : 165 ) dan Keputusan Mendagri Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 165 ) serta Perda Kota Mojokerto

Nomor : 5

Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Tehnis Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 34 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, adalah memiliki peranan atau tugas pokok : “Membantu Walikota

Dalam

Penyelenggaraan

di

Bidang

Penelitian

dan

Pengembangan Pemerintah Kota Mojokerto”. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dengan lingkup bidang Penelitian dan Pengembangan ; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Penelitian dangan Pengembangan 3. Pembinaan dan pelaksanann tugas lingkup penelitian dan pengembangan ; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya. c. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 1. Kepala 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

xi

3. Bidang pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan membawahi : a. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonami Daerah b. Sub Bidang Sosial, Politik dan Budaya 4. Bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan membawahi : a. Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan b. Sub Bidang Pembangunan 5. Kelompok Jabatan Fungsional Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto sebagaimana tersebut dibawah ini : (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2008). KEPALA

Sekretaris

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan

Sub Bag. Penyusunan Program

Sub Bag. Keuangan

Sub Bag. Kepegawaian dan Umum

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Sub Bidang Pemerintahan dan Otonami Daerah

Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan

Sub Bidang Sosial, Politik dan Budaya

Sub Bidang Pembangunan


xii

2.10.

Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto a. Jumlah Pejabat Struktural 2.10.1. eselon II

: 1 (satu) orang

2.10.2. eselon III

: 3 (tiga) orang

2.10.3. eselon IV

: 7 (tujuh) orang

Jumlah

: 11 (sebelas) orang

b. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan. 1. S2

: 1 (satu) orang

2. S1

: 11 (sebelas) orang

3. D3

: 0 (nol) orang

4. SLTA

: 9 (sembilan) orang

5. SD/SMP

: 0 (nol) orang

Jumlah

: 21 (dua puluh satu ) orang

c. Jumlah Pejabat Fungsional 1. Fungsional umum : 0 (nol) orang 2. Fungsional Teknis : 0 (nol) orang Jumlah

2.11.

: 0 (nol) orang

Kinerja Pelayanan SKPD Pada umumnya target kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto seperti pada tabel 1 telah ter-realisasi 100%, hal ini karena program kegiatan dilaksanankan sesuai dengan jadwal, selain hal itu dikarenakan juga karena terdapatnya dukungan anggaran sesuai dengan yang ditargetkan pada perencanaan strategis. Sedang pada realisasi program kegiatan penelitian banyak terjadi kesenjangan antara perencanaan dan realisasi. Hal ini karena tidak terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud. Sedang pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan sub kegiatan pembayaran uang lembur pegawai, pada indikator kinerja terbayarnya uang lembur tampak realisasi yang tinggi ini berarti bahwa target kinerja masih rendah, sebab idealnya pekerjaan kantor tersebut seharusnya terselesaikan cukup pada hari efektif kerja. Penjelasan tabel 2 adalah sebagai berikut : Realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.096.052.413,00 atau sebesar 94,3 persen dari total anggaran sebesar Rp1.162.600.000,00.


xiii

Realisasi

Belanja

Tidak

Langsung

pegawai

adalah

merupakan

pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai. Pada rincian Belanja Pegawai (Tidak Langung) diatas tampak terdapat kelebihan anggaran yang cukup besar, hal ini dikarenakan selama Tahun 2013 terdapat perubahan gaji berupa kenaikan Gaji Pokok dan Tunjangan Beras serta adanya perubahan komposisi pegawai Balitbang baik Staf maupun Eselon. Rincian belanja pegawai untuk belanja langsung adalah Belanja PNS, Belanja Non PNS, dan Pembayaran uang lembur PNS. Pada tahun anggaran 2013, realisasi belanja pegawai sebesar Rp159.827.000,00 atau 97,6% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp163.702.000,00 Sedangkan realisasi belanja pegawai pada tahun 2012 sebesar Rp407.128.000,00 atau 92,6% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp439.684.000,00 dari data diatas dapat dilihat bahwa anggaran belanja pegawai tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun lalu, hal ini disebabkan oleh berkurangnya kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013. Belanja barang dan jasa Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2013 terdiri dari :  Belanja bahan pakai habis kantor adalah pembayaran untuk belanja alat tulis kantor; belanja alat listrik dan elektronik; belanja perangko, materai dan benda pos lainnya; belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih; belanja pengisian tabung pemadam kebakaran; bahan

cenderamata/souvenir,

belanja

spanduk/umbul-

umbul/bendera/baliho; belanja bahan percontohan/ peraga/display habis pakai;  Belanja jasa kantor terdiri dari belanja telepon; belanja listrik; belanja surat kabar/majalah/iklan; belanja kawat/faksimili/ internet; belanja jasa perawatan gedung; belanja jasa perawatan AC, belanja jasa perawatan komputer, belanja jasa perawatan barang elektronik, belanja jasa perawatan barang non elektronik (mesin ketik), belanja jasa tenaga kerja;  Belanja perawatan kendaraan bermotor, yaitu berupa belanja jasa service; belanja penggantian suku cadang; belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas; belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan.


xiv

 Belanja cetak/penggandaan/dokumentasi berupa belanja cetak; belanja penggandaan dan belanja cetak foto/dokumentasi.  Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, berupa belanja sewa gedung/kantor/tempat.  Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, terdiri dari belanja sewa meja kursi.  Belanja makanan dan minuman, berupa belanja makanan dan minuman kegiatan; belanja makanan dan minuman rapat.  Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentuberupa belanja pakaian seragam kegiatan.  Belanja perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.  Belanja jasa konsultasi berupa realisasi pembayaran jasa konsultansi penelitian. Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2013 sebesar Rp1.192.579.068,00 atau 98,1% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.215.468.000,00. Sedang jumlah belanja barang jasa tahun 2012 adalah sebesar Rp1.727.230.770,00 atau 97.4% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.772.923.000,00. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Realisasi Belanja Barang dan Jasa Mengalami kenaikan sebesar 0,7%, dibanding tahun lalu. Adapun realisasi belanja modal sebesar Rp442.519.000,00 (93,4%) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp474.020.600,00 yang antara lain terdiri dari :  Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor yaitu berupa belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor (1 unit);  Belanja Modal Pengadaan peralatan kantor berupa belanja modal pengadaan mesin tik (1 unit);  Belanja Modal Pengadaan perlengkapan kantor berupa belanja modal pengadaan almari (2 buah) dan belanja modal pengadaan AC (2 buah);  Belanja Modal Pengadaan komputer berupa belanja modal pengadaan komputer/PC (1 unit), dan belanja modal pengadaan komputer notebook/tablet (1 unit); Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

xv

 Belanja modal pengadaan meubeleur berupa belanja modal pengadaan meja kerja (5 buah), belanja modal pengadaan meja rapat (1 buah) dan belanja modal pengadaan kursi rapat (10 buah);  Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan yaitu berupa belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian tempat parker/garasi, belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian pagar, dan belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian kanopi.

2.12.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD Sinkronisasi capaian sasaran pada tiap-tiap indikator kinerja Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

dengan

sasaran

pada

Kementerian Dalam Negeri menunjukkan hasil yang signifikan. Terdapat 85,7% program kegiatan yang relevan dengan sasaran pada rencana strategis kementerian dalam negeri periode 2010-2014. Hal ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan cukup efektif dalam menunjang tercapainya sasaran pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, seperti terlihat pada tabel 3


xvi

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.11.

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD Dalam menentukan isu strategis perlu adanya referensi terkait hal yang menjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau yang lazim disebut dengan masalah atau permasalahan. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan satuan kerja perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan dalam pelaksanaan tugas fungsi dengan karakteristik penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan satuan kerja perangkat daerah. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahanpermasalahan yang teridentifikasi pada satuan kerja perangkat daerah, tantangan dan potensi yang dimiliki. Oleh karenanya, identifikasi permasalahan ini merupakan bagian penting dalam merumuskan isu strategis pada satuan kerja perangkat daerah. Seperti kita lihat pada tabel 7 kita mengetahui bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan jika dikaji dari aspek pelayanan SKPD terlihat bahwa pada kondisi saat ini pelaksanaan tugas fungsi utama masih belum optimal, dikategorikan belum optimal karena dalam menjalankan tugas dalam bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, Badan Penelitian dan Pengembangan belum mampu menghasilkan karya kajian/ penelitian yang akurat sehingga karya ini tidak menjadi rujukan implementasi kebijakan. Mengapa hal ini terjadi? Kondisi internal Badan Penelitian dan Pengembangan utamanya dalam komposisi Sumber Daya Aparatur rupanya belum mendukung dalam kelancaran pelaksanaan tugas fungsi utama. Jika dilihat dari spesifikasi keilmuan para pegawai belum menunjukkan terdapatnya pegawai yang memiliki keilmuan khusus dalam hal metode penelitian/ kajian, belum adanya program kegiatan uji teknis/ simulasi terapan hasil kajian; terlebih sangat minim jumlah pegawai

yang

memanfaatkan

kemudahan

teknologi

informasi.

Penempatan pegawai yang tidak berdasar pada prinsip right man on the right place

dan terbatasnya koordinasi dengan instansi teknis juga

berkontribusi secara langsung terciptanya kajian/ penelitian yang tidak akurat.


xvii

Keterkaitan beberapa kondisi di atas adalah adanya pengaruh dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja pada proses perencanaan kajian/ penelitian, tentunya produk yang dihasilkan dari tahapan ini juga akan tidak akurat karena tidak adanya dukungan keilmuan, kurang koordinasi dengan pihak teknis terkait dan kurang dukungan referensi dari berbagai sumber, baik internet maupun sumber lain. Kesimpulan terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari aspek kajian pelayanan

SKPD

adalah

munculnya

kesenjangan

dengan

yang

diharapkan, yaitu adanya kondisi tidak akuratnya penyusunan kerangka acuan kerja pelaksanaan kajian/ penelitian, masih tidak akuratnya kajian/ penelitian, kurangnya koordinasi dengan pihak teknis terkait dalam hal ini SKPD teknis dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai cara mencari tambahan referensi penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan pelaksanaan kajian/ penelitian. Demikian pula apabila kita melakukan penilaian pelaksanaan tugas fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan terhadap materi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri yang bisa kita lihat dalam sasaran Kementerian Dalam Negeri, maka dapat dilakukan analisa bahwa tugas fungsi utama adalah bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, sedang pada Badan Penelitian dan Pengembangan, kajian/ penelitian yang dihasilkan masih belum akurat. Ini berarti bahwa pencapaian kinerja terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utama masih rendah. Oleh karena itu belum mampu mendukung terwujudnya pencapaian

sasaran

pada

Kementerian

Dalam

Negeri

yaitu

“meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan” seperti terlihat pada tabel 3. Kesimpulannya, inilah yang menjadi permasalahan rendahnya kinerja SKPD/ rendahnya kinerja aparatur.

3.12.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi tidak lepas dari terselesaikannya permasalahan yang ada. Telaahan ini bertujuan agar mengetahui

faktor

penghambat

yang

menjadikan

munculnya

permasalahan dan faktor pendorong yang mampu mengatasi hambatan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

xviii

dan permasalahan agar dalam menjalankan program pada masing-masing misi dapat berjalan dengan baik sehingga visi akan tercapai. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah yang terkait langsung dalam tugas fungsi utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto ialah seperti yang tersaji dalam tabel 8.

3.13.

Telaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Rencana Strategis SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain Pada tabel 3 tentang komparasi capaian sasaran antara renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto dengan renstra kementerian dalam negeri dapat kita ketahui bahwa terdapat capaian sasaran pada indikator kinerja yang belum menunjang pencapaian sasaran pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, hal ini menandakan bahwa masih terdapat program pada satuan kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto belum berkontribusi secara baik untuk mewujudkan tercapainya sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri. Mengapa hal tersebut di atas terjadi? Tentunya terdapat permasalahan yang dihadapi. Pada tabel 9 yang kami sajikan kita akan mengetahui bahwa permasalahan tersebut muncul karena ada faktor penghambat. Namun terdapatnya faktor pendorong seperti yang diuraikan pada tabel tersebut akan mampu mengatasi hambatan dan permasalahan. Telaahan ini bertujuan untuk mengetahui hal tersebut di atas agar pencapaian Visi baik pada internal Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto maupun Visi pemerintah Kota Mojokerto/ kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berjalan dengan baik, sekaligus tercapainya sasaran pada salah satu misi dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

3.14.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.15.

Penentuan Isu-isu Strategis Merujuk permasalahan

dan

pada

faktor-faktor

faktor-faktor


yang

yang

menjadi

mendukung

penyebab

penyelesaian

xix

permasalahan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto telah merumuskan isu Strategis, antara lain : 1. Peningkatan kinerja aparatur 2. Kajian yang akurat dan efisien Selanjutnya Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan penilaian terhadap masing-masing isu strategis di atas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan guna mendapatkan informasi skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Penilaian/ pembobotan tersebut kami sajikan pada lampiran 1. Selanjutnya isu strategis tersebut kami analisa dengan cara mengidentifikasi isu-isu strategis internasional, nasional, regional dan dari lingkup spesifik yang terkait dengan tugas fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto seperti tampak pada tabel 13. Seperti terlihat pada tabel bahwa terdapat beberapa kesamaan isu strategis baik tingkat internasional, nasional, regional maupun forum khusus dengan isu strategis pada badan penelitian dan pengembangan kota mojokerto. Pada point isu peningkatan kinerja aparatur adalah senada dengan isu yang dikemukakan oleh forum litbang pada kementerian kominfo, yaitu remunerasi dan reformasi birokrasi. Ini menandakan bahwa isu peningkatan kinerja aparatur relevan dengan isu pada dunia khusus pada kelembagaan pemerintahan. Analisa ini juga di dukung dengan adanya undang-undang aparatur sipil negara dan gagasan remunerasi pada kementerian dalam negeri, yang mana remunerasi ini juga sudah diterapkan pada beberapa kementerian dan lembaga. Hakikatnya, sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat terkait dengan analisis ini adalah meningkatnya kinerja aparatur negara yang ditandai dengan terjadinya pengurangan jumlah pegawai yang berorientasi dalam skala nasional. Konsekwensi logis dari pengurangan pegawai ini adalah bertambanya beban kerja para aparatur sipil negara pada tiap-tiap satuan kerja baik tingkat pusat, regional maupun daerah termasuk pada pemerintah daerah kota mojokerto. Oleh karena itu untuk mempersiapkan implementasi kebijakan tersebut sejak dini kita harus mempersiapkan langkah-langkah dalam meningkatkan kinerja aparatur agar kemudian hari ketika kebijakan tersebut diberlakukan, kita telah siap untuk melaksanakannya.


xx

Terhadap munculya isu atas terbatasnya ketersediaan pangan dunia, jebakan impor pangan dan pertumbuhan sektor pertanian yang melambat, kita harus mengantisipasi sejak dini dengan memikirkan alternatif-alternatif bahan pangan maupun cara-cara praktis, efektif dan efisien dalam menghasilkan bahan pangan. Cara atau langkah-langkah tersebut dapat kita realisasikan melalui kajian/ penelitian yang akurat dalam bidang yang terkait dengan pertanian, pembudidayaan, dan ketahanan pangan. Terlihat bahwa titik tolak pemecahan atau jawaban penanganan isu strategis tersebut salah satunya tak terlepas dari unsur kajian yang akurat, maka diharapkan dari pengangkatan isu kajian yang akurat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ini, salah satunya adalah terdapatnya kontribusi kajian yang mendukung penanganan isu yang ada pada tingkat internasional, nasional maupun regional disamping tugas utama dalam menunjang dan berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi kota mojokerto.


xxi

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.7.

Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto. Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto tahun 2014-2019 dan telah terumuskan beberapa isu strategis. Isu strategis tersebut memerlukan jawaban atau penanganan karena isu strategis tak lain adalah pernyataan yang ditelurkan dari munculnya permasalahan, dan visi merupakan jawaban yang di maksud. Dalam Undang-undang

Nomor

25 Tahun

2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi

merupakan

rumusan

umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang ingin dicapai. Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang jelas. kemana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi Pemerintah Kota Mojokerto lima tahun ke depan merupakan perwujudan dari visi yang telah dijanjikan oleh

Kepala

Daerah Terpilih. Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2014-2019 adalah :

“ TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERMORAL”.

Penjabaran dari visi tersebut seperti berikut :

Visi: “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” Pokok-pokok Penjabaran Visi Visi Kota yang memiliki produk jasa layanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi 1. Jasa layanannya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang mampu menarik kehadiran investor dan pelaku pasar Sebagai lainnya service city 2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana berupa sumberdaya manusia dan infrastruktur yang baik dan memadai Service city Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern, yang maju antara lain ditandai oleh: Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

xxii

Visi: “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” 1. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyelenggaraan layanannya 2. Dikelola dengan manajemen modern yang handal dan efisien 3. Memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup 4. Memiliki daya saing tinggi 5. Mampu menghasilkan output dan outcome yang berkualitas prima Mewujudkan pembangunan Kota Mojokerto yang Service city yang sehat

1. iklim usaha yang kondusif dan mandiri 2. lingkungan yang bersih dan bebas polusi 3. kebutuhan air bersihnya terpenuhi dan sanitasinya bagus 4. pemanfaatan lahannya mempertimbangkan aspek konservasi 5. tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup sehat. antara lain ditandai oleh:

1. sumber daya manusia yang berkualitas Service city yang 2. pemerintah dan swasta yang profesional dan berdaya saing tinggi cerdas 3. tata ruang yang efisien dan kondusif terhadap pengembangan sosial dan teknologi 4. terbukanya akses pengetahuan dan teknologi Layanan pemerintahan yang mampu memberi nilai tambah ekonomi dan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan Service city yang masyarakat, antara lain ditandai oleh: sejahtera 1. Meningkatnya pendidikan dan kualitas SDM 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat Layanan pemerintahan yang penyelenggaraan layanannya dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika dan norma sosial, budaya, agama, maupun negara, antara lain ditandai oleh: 1. Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial 2. Meningkatnya peranan budaya dan nilai-nilai moral, etika dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, Service city berbangsa dan bernegara yang bermoral 3. Terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman 4. Rendahnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/ norma 5. Pemerintah dan jasa layanannya diselenggarakan dengan amanah, bersih dan baik (clean and good governance) Dalam pencapaian visi diperlukan langkah-langkah nyata yang dinyatakan dalam pernyataan misi. Adapun misi dalam pencapaian visi di atas beserta tujuan dan sasaran seperti tabel di bawah : Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

xxiii

Misi 1 : Tujuan 1 : Sasaran 1 :

2 3 4 5 6 7 8 Tujuan 2 : Sasaran 1 : 2 3 4 5 6 7 Tujuan 3 : Sasaran 1 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tujuan 4 : Sasaran 1 : 2 3 4 5

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Meningkatnya Kualitas Pendidikan Peningkatan Kualitas Pendidikan Usia Dini Penuntasan Wajib belajar 12 Tahun dengan target akhir seluruh warga Kota Mojokerto yang berusia dibawah 20 tahun sudah memiliki Ijazah setingkat SMA. Bebas buta aksara Peningkatan access pelayanan siswa yang kurang mampu secara financial Bebas biaya pendidikan untuk Rumah Tangga Miskin Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi Peningkatan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat industri. Peningkatan kualitas Kota Mojokerto sebagai Wiyata Mandala Meningkatkan Kualitas SDM yang berbasis pengetahuan dan teknologi Menginisiasi dan mengembangkan pendidikan nonformal dan pelatihan berbasis kebutuhan Peningkatan minat dan budaya baca Pendidikan kewirausahaan sejak dini (Penyusunan Bahar Ajar Kewirausahaan Sejak Dini) Pembinaan Wirausaha Pemuda Berbasis IPTEK Pemberdayaan sumberdaya perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak Mengedepankan pembangunan manusia dan sosial-budaya dalam pembangunan perkotaan Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Peningkatan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Puskesmas dengan layanan spesialisasi Penambahan kapasitas rawat inap kelas 3 di RSUD dan Puskesmas. Penuntasan Jaminan kesehatan gratis bagi semua warga kota Mojokerto Semua warga kota dilindungi asuransi kesehatan Melaksanakan Pola Hidup Sehat di Kota Mojokerto Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut Mengintensifkan, memperluas dan memeratakan jangkauan implementasi program kesehatan dasar Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat Terkendalinya Jumlah penduduk Melalui Program Keluarga Berencana Meningkatkan peran perempuan dalam pengembangan ekonomi keluarga Penguatan lembaga ekonomi kelurahan Rumah layak huni untuk warga miskin Fasilitasi rumah sewa untuk warga miskin yg belum punya rumah


xxiv

6 Tujuan 5 : Sasaran 1 : 2 Tujuan 6 : Sasaran 1 : 2 3 Misi

2 :

Tujuan 1 : Sasaran 1 :

2 3

4 Tujuan 2 : Sasaran 1 : 2 3 4

5 6 7

Tujuan 3 : Sasaran 1 :

2 3 4 5

Bebas RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial Peningkatan moralitas, keimanan dan ketaqwaan Peningkatnya kesadaran terhadap keberagaman Meningkatnya peranan budaya dan nilai-nilai moral, etika dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Meningkatkan pemahaman dan penghayatan penghayatan pluralitas kebangsaan Mengintensifkan peran pemerintah dalam pendidikan politik melalui peningkatan peran aktif pemerintah dalam pendidikan politik Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi Pemerintah dan jasa layanannya diselenggarakan dengan amanah, bersih dan baik (clean and good governance) Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih (clean Goverment) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kota yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta mengedepankan proses komunikasi dan interaksi publik dalam perencanaan dan pembangunan kota Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi pemerintahan dan anggaran Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan sistem administrasi daerah sehingga tercipta pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern Meningkatnya kewirausahaan pemerintah (government entrepreneurship) Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/SPP dan terlaksananya sinkronisasi SPP dan SPM sektor di perkotaan Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Meningkatkan kapasitas keuangan daerah Menata kelembagaan yang efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatkan tertib administrasi kependudukan Optimalisasi pengelolaan arsip daerah Layanan pemerintahan yang mampu memberi nilai tambah ekonomi dan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain Menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan perkotaan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar-wilayah Mengintensifkan kerjasama antar daerah, antara Kota Mojokerto dengan kota/kabupaten di dalam negeri maupun dengan kota-kota diluar negeri Mengembangkan jejaring/kemitraan akses dan pemasaran Meningkatkan kesempatan kerja Melaksanakan hubungan industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja


xxv

6 7 Tujuan 4 : Sasaran 1 : 2 Tujuan 5 : Sasaran 1 : 2 3 Tujuan 6 : Sasaran 1 :

2 3 4 Tujuan 7 : Sasaran 1 : Tujuan 8 : Sasaran 1 : Tujuan 9 : Sasaran 1 : 2 3 4 5 6 7 Tujuan 10 : Sasaran 1 : 2 3 4 5

Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut Layanan Transmigrasi pemerintah dan swasta yang profesional dan berdaya saing tinggi Meningkatkan Kajian Strategis Daerah tentang inovasi dan difusi , praktek -praktek terbaik Menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan investasi Jasa dan layanan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang mampu menarik kehadiran investor dan pelaku pasar lainnya Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Hibah Bersaing Untuk Kewirausahaan Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM Penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyelenggaraan layanannya Penguatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perkantoran dan Keuangan Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam menggunakan aplikasi sistem informasi, aturan dan prosedur sistem informasi serta sarana prasana bidang teknologi informasi dan komunikasi Penguatan Infrastruktur Jaringan dan Data Center Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik terbaik dan hasil litbang Jasa, produk dan layanan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup Meningkatnya kualitas lingkungan sesuai dengan SPM pada kegiatan industri, jasa dan pertanian Jasa dan produk yang memiliki daya saing tinggi Menguatkan komoditas unggulan berbasis masyarakat Jasa dan layanan Mampu menghasilkan output dan outcome yang berkualitas prima Peningkatan pasar umum Pengembangan pasar grosir Pengembangan kawasan perdagangan baru Pengembangan perdagangan untuk mendukung kegiatan wisata belanja Pengembangan perdagangan dan jasa pada tiap pusat pelayanan Pengembangan perkantoran pemerintah pada tiap pusat pelayanan Pengembangan sentra home industri Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mandiri Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan Peningkatan pertumbuhan ekonomi industri, jasa dan perdagangan Fasilitasi Akses Pembiayaan UMKM Memfasilitasi pembentukan jejaring Bisnis UMKM Meningkatkan peran koperasi untuk mendukung perkembangan UMKM


xxvi

6 Tujuan 11 : Sasaran 1 : 2 3 Misi

3 :

Tujuan 1 :

Sasaran 1 :

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tujuan 2 : Sasaran 1 : 2 3 4 5 6

Meningkatkan acces pasar terhadap komoditas unggulan produkproduk lokal kebutuhan air bersihnya terpenuhi dan sanitasinya bagus Meningkatkan Sanitasi Perumahan Pengembangan sistem pengelolaan air baku (air bersih/air minum) dan air limbah kota Pengembangan sistem persampahan kota Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai Tersedianya dukungan sarana dan prasarana berupa sumberdaya manusia dan infrastruktur yang baik dan memadai Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) serta mengedepankan pembangunan sosial dan budaya masyarakat Meningkatkan kualitas tata ruang kota yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta menjamin daya tahan kota terhadap ancaman bencana dan dampak perubahan iklim Memilihara kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pendukung perekonomian daerah Pembangunan jalan tembus Barat Pengembangan jaringan jalan arteri primer (bypas) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer dalam kota Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder Pengembangan jaringan jalan lokal Pembangunan jalan tembus baru Pembangunan jembatan Kali Ngotok/Sungai Gunting Pengembangan terminal tipe B Pengembangan rute angkutan dalam kota Pengembangan rute angkutan barang Pengembangan fasilitas penunjang (halte, traffic light, dll) Pengembangan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik (SUTET, SUTT, dll) Pengembangan pembangkit listrik, gardu induk distribusi dan sistem distribusi Pengembangan Base Transceiver Station(BTS), Jaringan Telpon fixed line, pusat automatisasi telpon, kabel data fiber optik Pemanfaatan lahannya mempertimbangkan aspek RTRW dan konservasi Sempadan sungai yang belum dimanfaatkan dilakukan pelarangan kegiatan terbangun Perlindugan sungai dengan jalan inspeksi dan penanaman tanaman keras Pembatasan kegiatan pada sempadan rel KA yang sudah terbangun Pembatasan kegiatan pada sempadan SUTT yang telah terbangun baik vertikal maupun horizontal Pemberian papan larangan kegiatan melakukan aktifitas dibawah jaringan SUTT Pengembangan RTH jalur SUTT


xxvii

7 8 9

10

11 Tujuan 3 : Sasaran 1 : 2 Tujuan 4 : Sasaran 1 : 2 Tujuan 5 : Sasaran 1 : 2 3 4 Misi 4 : Tujuan 1 : Sasaran 1 : 2 3 Tujuan 2 : Sasaran 1 : 2 3

4 5 Tujuan 3 : Sasaran 1 : 2 3

4

Pengembangan pedestrian dan jalur hijau sebagai buffer area sempadan SUTT Pelarangan kegiatan terbangun disekitar rel KA Pembatasan kegiatan pada sempadan rel Sungai yang melintasi kawasan permukiman/kawasan pusat pelayanan dilakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan Penyiapan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup sehat. Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau Berkurangnya tingkat resiko akibat banjir tata ruang yang efisien dan kondusif terhadap pengembangan sosial dan teknologi Pelaksanaan pengadaan tanah Perbaikan Mutu Kawasan Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram Terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kemanan dan ketertiban lingkungan Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketentraman lingkungan Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara Rendahnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/ norma Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum lingkungan yang bersih dan bebas polusi Pengendalian Polusi Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau Meningkatnya kebersihan dan penghijauan lingkungan Mempertahankan sawah irigasi teknis sebagai pendukung penyediaan RTH Kota, Pengembangan RTH Pemakaman, Pengembangan buffer zone kawasan industri berupa RTH Pekarangan Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perlindungan Konservasi Alam dan Cagar Budaya Terselenggaranya Perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam Terwujudanya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keanegaraman hayati Meningkatkan perlindungan sumberdaya air Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah (ground cover ), Pemberian papan peringatan pada setiap lokasi sumber mata air


xxviii

5 6 7 8 Tujuan 4 : Sasaran 1 : 2 3

Sempadan mata air yang potensial dapat dikembangkan kegitan pariwisata dengan tetap mempertahankan fungsi lindung Mempertahankan dan memelihara keberadaan cagar budaya Pengembangan jalur wisata pada lokasi- lokasi bersejarah dan memiliki nilai wisata/penelitian/pendidikan Penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi bangunan yang dilestarikan ataupun mengalami perubahan fungsi Penanggulangan Bencana Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan siap menghadapi perubahan iklim serta adaptif terhadap kemungkinan bencana Membangun Sistem dan penguatan kapasitas Penanggulangan Bencana yang handal Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana

7

Menetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana dari hasil mitigasi resiko potensi bencana alam Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana Penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran seperti pos PMK dan hydran

8

Pengoptimalan fungsi drainase untuk mengurangi genangan

4 5 6

Sajian data pada tabel-tabel di atas bersifat review pada penyajian pada tabel 8, yaitu analisis permasalahan, faktor penghambat dan pendorong yang secara langsung dapat mempengaruhi tercapainya Visi dan Misi kota Mojokerto. Pada tabel 8 atau dapat kita lihat pada tabel di atas khususnya pada tulisan yang berwarna merah, kalimatkalimat tersebut merupakan penjabaran tindak lanjut dari Visi pemerintah kota Mojokerto. Setelah dilakukan analisa terkait hubungan antara permasalahan yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan saat ini, faktor penghambat dan faktor pendorong sangatlah jelas bahwa faktor penghambat yang telah menjadikan munculnya permasalahan nyata-nyata dapat mengganggu tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Mojokerto. Dengan adanya faktor pendorong, diharapkan kita mampu

menyelesaikan

permasalahan

yang

kelanjutannya

akan

dituangkan dalam program dan kegiatan. Untuk itu, dalam rangka memberikan kontribusi dalam pencapaian Visi Pemerintah Kota Mojokerto, Badan Penelitian dan Pengembangan merumuskan “ Menuju Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto yang Akurat dan Efisien dalam Penelitian dan Pengembangan Pembangunan “ sebagai Visi. Selanjutnya Visi tersebut kami breakdown ke dalam Misi, Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

xxix

Tujuan dan Sasaran sampai pada Program dan Kegiatan yang akan kami laksanakan gunan mewujudkan Visi tersebut. Adapun

penjabaran

dari

Visi

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Kota Mojokerto seperti tampak pada tabel 14 adalah sebagai berikut : 1. AKURAT

dalam

penelitian

dan

pengembangan

pembangunan yang dimaksud adalah memuat makna bahwa dalam proses perumusan kerangka acuan kerja pelaksanaan kajian/ penelitian haruslah tepat, yaitu tujuan dari kajian tersebut apa? Terutama berorientasi pada hasil/ outcome sehingga kajian/ penelitian ini akan berhasil guna. Tentunya dalam mencapai ketepatan ini dibutuhkan informasi yang tepat pula, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan pihak teknis terkait. Selain itu guna AKURAT yang dimaksud dalam pokok-pokok Visi adalah adanya kajian/ penelitian yang Dinamis serta dalam hal beberapa kajian/ penelitian telah

teruji

sehingga

sangat

dapat

diharapkan

keberhasilannya bilamana ditindaklanjuti melalui kebijakan yang lebih besar. 2. EFISIEN dalam penelitian dan pengembangan pembangunan tersebut dikandung maksud bahwa dalam menjalankan penelitian adalah dengan mengedepankan optimalisasi struktur yang ada, mulai dari personel struktural sampai pada personel

fungsional

pada

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Kota Mojokerto. Selain itu korelasi antara AKURAT dan EFISIEN adalah dengan adanya kajian/ penelitian yang akurat seperti tersebut pada penjabaran pokok-pokok Visi, maka secara otomatis akan terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran. Selanjutnya dalam upaya yang lebih riil dalam pencapaian Visi Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

tersebut,

kami

akan

merumuskannya dalam Misi-misi yang akan memberikan gambaran lebih jelas terhadap langkah-langkah yang kami lakukan. Misi tersebut dapat dilihat pada tabel 15 beserta panjabarannya.


xxx

4.8.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada sub bab ini kami akan merumuskan tujuan dan sasaran dari tiap-tiap misi yang telah kami nyatakan. Sehingga kita akan mengetahui bahwa tujuan tiap-tiap misi mengandung kontribusi dalam pencapaian Visi, dan pada rumusan sasaran dapat kita ketahui rencana progres pencapaian tujuan dalam bentuk target masing-masing sasaran pada setiap tahunnya. Data seperti uraian di atas kami sajikan pada tabel 16.

4.9.

Strategi dan Kebijakan SKPD Tentunya dalam mencapai tujuan dan sasaran dibutuhkan adanya strategi dan kebijakan yang kemudian berujung pada penerapan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan kerja. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan misi-misi pada Badan Penelitian dan Pengembangan, ditetapkanlah langkah-langkah strategis dan kebijakan sebagai berikut dalam tabel 17.


xxxi

BAB V.

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF. Dalam bab ini menguraikan program dan kegiatan sebagai konsekwensi adanya strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam langkah-langkah pencapaian Visi dan Misi Badan penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto dalam kontribusi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Mojokerto. Dalam uraian ini juga akan disampaikan rencana pendanaan sebagai akibat munculnya program dan kegiatan tersebut yang bersifat indikatif. Uraian tersebut dapat kita lihat pada tabel 18.1 sampai dengan tabel 18.7.


xxxii

BAB VI.

INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU

PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. Dalam bab ini kami membahas tentang program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Mojokerto dalam waktu lima tahun kedepan. Uraian data dimaksud diatas kami sajikan pada tabel 19. Setelah kita melihat pada tabel 19 dan melakukan komparasi terhadap Misi , Tujuan dan Sasaran pada Visi Misi Pemerintah Kota Mojokerto yang tertuang pada dokumen RPJMD maka dapat kita simpulkan bahwa uraian pada tabel 19 berkontribusi langsung terhadap pencapaian : a.

Misi 1

: menigkatkan kualitas sumber daya manusia

Tujuan 2

: Meningkatkan kulitas SDM yag berbasis pengetahuan dan

teknologi. Sasaran 1 : Menginisiasi dan mengembangkan pendidikan non formal dan pelatihan berbasis kebutuhan. b.

Misi 2

: menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan

berdaya saing tinggi. Tujuan 2

: layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern

Sasaran 5 :

meneta

kelembagaan

yang

efektif

dan

efesien,

meningkatakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatue serta meningkatakan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuagan . Tujuan 4

: pemerintah da swasta yang profesional dan berdaya saing

tinggi Sasaran 1 : meningkatkan kajian strategis daerah tentang inovasi dan difusi praktek-praktek terbaik. Tujuan 6

: penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam

penyelengaaraan layanannya . Sasaran 2 : pengembangan dan peingkatan SDM (aparatur dalam menggunakan aplikasi sistem informasi , aturan dan prosedur sistem informasi serta sarana prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sasaran 4 : menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktek terbaik dan hasil litbang.


KATA PENGANTAR. Kepala. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto. Drs. DJOKO SUHARRYANTO. Rencana Strategis

Recommend Documents