KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmannirrahim Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2014 dapat diselesaikan. Berakhirnya pelaksanaan tugas tahun anggaran 2014 ini telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana rencana strategis yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2014 ini, sejumlah capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah dituangkan dalam laporan tahunan ini. Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi bidang teknis yudisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan serta bidang pembangunan. Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang, dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi demi kesempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi yang akan datang. Kami telah berusaha menyajikan laporan ini, akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya. Mataram,

Januari 2015

Ketua,

Drs. H. A. KARIM A. RAZAK, SH., MH.

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

i

DAFTAR ISI

Daftar Isi Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Bab I

Bab II Bab III

Bab IV Bab V

PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan B. Visi dan Misi C. Rencana Strategis STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Standar Operasional Prosedur (SOP) B. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 3. Promosi dan Mutasi 4. Pengisian Jabatan Struktural B. Keadaan Perkara C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 3. Pengelolaan Administrasi D. Pengelolaan Keuangan 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang E. Dukungan Teknologi Informasi F. Regulasi Tahun 2014 PENGAWASAN A. Internal B. Evaluasi KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penutup Lampiran


i ii 1 3 8 9 15 35 37 41 41 43 43 45 48 50 64 64 67 69 85 86 87 90 94 97 97 104 111 iii

ii

BAB I PENDAHULUAN

0 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Perjalanan pembaruan MA-RI menuju “Peradilan Indonesia Yang Agung telah menjadi tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Visi Badan Peradilan Yang Agung dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 yang nota-bene merupakan perwujudan

Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025 versi Mahkamah Agung RI atau lebih dikenal dengan “Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia” kesemuanya disandarkan pada dua pedoman penting, yakni: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, merupakan arah strategi reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun

2010

Tentang

Roadmap

Reformasi

Birokrasi

2010-2014, merupakan

arah

pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Reformasi Birokrasi gelombang kedua Badan Peradilan Indonesia dalam buku cetak biru pembaruan peradilan 2010 – 2035, secara ideal badan peradilan yang agung adalah badan peradilan yang : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan; 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN; 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur; 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses

perkara yang sederhana, cepat,

tepat waktu, biaya ringan dan proporsional; 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan; 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional; 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan; Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

1

BAB I PENDAHULUAN

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima; 9. Memiliki

manajemen

informasi

yang

menjamin

akuntabilitas,

kredibilitas,

dan

transparan; 10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Respon dan langkah Mahkamah Agung RI guna menyikapi dan menjawab kebijakan pemerintah tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menginstruksikan seluruh peradilan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama berkaitan perubahan atau pembaruan melalui beberapa kebijakan diantaranya : 1.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;

2.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2011 Tentang Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;

3.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya Direkrorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag-MARI) yang merupakan instansi di bawah Mahkamah Agung RI menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan terhadap Badan Peradilan Agama Se- Indonesia telah membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor : 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, dengan tugas utama adalah “Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring program prioritas pembaruan Direkrorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. Adapun Program Prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut: 1. Penyelesaian perkara tepat waktu; 2. Manajemen informasi publik; 3. Pengelolaan website guna keterbukaan informasi publik; 4. Meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan; 5. Pelayanan peradilan yang prima; 6. Implementasi SIADPTA/SIADPA Plus guna otomatisasi Pola Bindalmin; 7. “Justice for All” dengan paket kegiatan : a. Pelayanan Perkara Prodeo b. Pelayanan Sidang Keliling 2

2

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

c. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 8. Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI dalam rangka mengejawantahkan visi misi “Badan Peradilan In done sia Yang Agung” dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 pada tahun 2014, secara umum merupakan kesinambungan gerak dan langkah serta arah pembaruan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, meliputi Kehakiman

dan

bidang manajemen yaitu

bidang Kekuasaan

permasalahan administrasi perkara, personil,

finansial dan sarana prasarana, diarahkan pada upaya mewujudkan organisasi/lembaga kepemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama tahun 2014 telah melakukan berbagai rencana kerja peradilan dan berupaya untuk merealisasikan agenda pembaharuan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, yaitu ditandai penetapan kebijakan umum peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk semaksimal mungkin merealisasikan Reformasi Birokrasi, yang d i sesuaikan dengan karakteristik Pengadilan Agama di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali serta dalam rangka menyentuh aspek-aspek pelayanan publik dan transparansi peradilan, sebagai berikut : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan; 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN; 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur; 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional; 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan; 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional; 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan; 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima; 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan; Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

3 3

BAB I PENDAHULUAN

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi. Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam melaksanakan amanat sebagai salah satu badan peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di tingkat banding dalam hal penanganan

keperkaraan

dan

keadilan

juga

merealisasikan

amanat Reformasi

Birokrasi/Reformasi Yudisial melalui Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai berikut : KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM BAGI PERADILAN AGAMA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN BALI TAHUN 2014

Nomor 1

KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG) Kemandirian Peradilan (Pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan)

ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM Upaya merevitalisasi fungsi peradilan

KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 1. 2.

3.

4. 5.

2

Penyelenggaraan manajemen dan administrasi perkara

a) Upaya memberikan pelayanan hokum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi masyarakat b) Upaya meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan

1. 2.

1.

2. 3.

4.

4

4

Meningkatkan kualitas putusan Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Mempercepat proses penyelesaian perkara Penyelesaian perkara tepat waktu Melaksanakan 3 program “Justice for all” : a). Pelayanan Perkara prodeo; b) Pelayanan siding keliling; c) Posbakum Modernisasi manajemen perkara, melalui pengimplementasian Aplikasi SIADPA Plus OnLine Mengintensifkan publikasi putusan pada website satker Menyelenggarakan pelayanan meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan Mengefektifkan pemostingan laporan keperkaraan pada website

KETERANGAN

Pimpinan dan Para Hakim Tinggi Pimpinan dan Para Hakim Tinggi

Pimpinan dan Para Hakim Tinggi Pimpinan dan Para Hakim Tinggi Pimpinan, Para Hakim Tinggi dan Kepaniteraaan Pimpinan, Panitera dan Kepaniteraan PTA Mataram dan PA yang ditunjuk oleh Badilag MARI Badilag MARI, PTA Mataram dan PA sewilayah

PTA Mataram dan PA sewilayah PTA Mataram dan PA sewilayah

PTA Mataram dan PA sewilayah


BAB I PENDAHULUAN

Nomor 3

4

KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG) Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja secara professional dan proporsional

Pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja

ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM Upaya meningkatkan kemampuan mengelola anggaran yang tertib, akuntabel dan akseptabel

Upaya meningkatkan kemampuan mengelola sarana dan prasarana yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan

KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 1.

KETERANGAN

Melakukan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja, prioritas dan realistis 2. Melaksanakan perencanaan kegiatan/program kerja prioritas dan realistis 3. Melakukan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 4. Transparansi pengelolaan anggaran secara professional dan proposional 5. Melakukan pembinaan pengelolaan anggaran dan pelaporannya secara intensif, gradual dan terkoordinasi

Pimpinan Hatiwasda Ketua PA

1.


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Melakukan perencanaan berbasis kebutuhan priotitas dalam pengadaan asset Memantapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku Mengoptimalkan pengadministrasian asset (BMN) berbasis aplikasi SIMAK BMN Menertibkan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan asset (BMN) secara terencana dan tepat sasaran Meningkatkan kualitas penginventarisan asset (BMN) sesuai dengan realitanya Melakukan penghapusan asset secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku Transparansi pengelolaan asset (BMN) secara professional dan proporsional Melakukan pembinaan pengelolaan asset (BMN) secara intensif dan gradual


PTA, dan

Pimpinan, Hatiwasda dan Pejabat Struktural PTA Mataram dan PA sewilayah










5 5

BAB I PENDAHULUAN

Nomor 5

KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG) Pengelolaan dan Pembinaan SDM yang kompeten dan objektif

ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM Upaya pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dan objektif guna terwujudnya aparatur peradilan yang berintegritas tinggi dan profesional

KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 1.

2.

3.

4.

5.

6.

6

6

6

Pengawasan dan pembinaan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan

Upaya mengefektifkan pengawasan dan pembinaan yang efektif, kredibel dan berwibawa serta disegani dan dihormati

1.

2.

3.

Pelaksanaan rekruitmen pegawai berbasis kompetensi dan sesuai dengan ketentuan Peningkatan mutu pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian Melakukan penegakan disiplin kerja dan kinerja aparatur peradilan secara tegas, bijaksana dan sesuai ketentuan yang berlaku Mengimplementasikan pembinaan dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi Meningkatkan kualitas akurasi dan validitas database kepegawaian Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi system informasi dan administrasi kepegawaian terintegritas berbasis website Memformulasikan system dan mekanisme pengawasan yang efektif Meningkatkan keahlian Hakim Pengawas dalam melakukan pengawasan Publikasi hasil pengawasan pada website satker

KETERANGAN

MARI, Badilag dan PTA Mataram





Pimpinan dan Para Hakim Tinggi Pimpinan dan Para Hakim Tinggi PTA Mataram dan PA sewilayah


BAB I PENDAHULUAN

Nomor 7

KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG) Penyelenggaraan keterbukaan informasi pengadilan

ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM Upaya memberikan pelayanan informasi pengadilan yang akuntabel, kredibel, dan transparan

KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM Membangun budaya keterbukaan informasi di pengadilan : a. Sosialisasi UU Nomor 14/2008, KMA1-144/2011, KMA 076/2010, KWKMA 01/2009 dan SE Dirjen Badilag 2189/DJA/HM.00/VII/201 1 b. Menyusun SOP pelayanan meja informasi dan pengaduan c. Melakukan pembinaan terpadu ketrampilan dan kecakapan petugas meja pengaduan dan informasi d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen meja pengaduan dan meja informasi e. Melakukan penilaian pelayanan public dan meja informasi f. Publikasi pelayanan meja informasi dan pengaduan 2. Mengembangkan mekanisme akses informasi yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan : a. Meregulasi menu dan content menu website satker yang berwawasan informative dan transparansi setiap satker b. Mencantumkan seluruh SOP TUPOKSI kedinasan dan prosedur pelayanan hokum dan keadilan pada website satker c. Menyediakan layanan informasi dan layanan pengaduan secara online pada website satker d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi putusan pengadilan dan website satker

KETERANGAN

1.


e.

Meningkatkan kualitas









7 7

BAB I PENDAHULUAN

KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG) Pengembangan Teknologi Informasi

Nomor 8

ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM Upaya mengembangkan teknologi informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan serta menuju peradilan modern berbasis IT Terpadu

KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 1. Melakukan regulasi menu website Peradilan Agama sesuai Standarisasi NLRP dan RB (Reformasi Birokrasi) 2. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Terpadu berbasis web : a. Membangun dan menertibkan manajemen jaringan internet b. Membangun DashBoard Sistem Mmanajemen Terpadu c. Membangun Sistem Informasi Administrasi Arsip dan Persuratan (SIAAP) d. Membangun Sistem Informasi Pengelolaan Perpustakaan (SIPP) e. Membangun Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pengaduan (SIMADU)

KETERANGAN





Kebijakan umum Pengadilan Tinggi Agama Mataram, selain berupaya merealisasikan konsep ideal “Badan Peradilan Yang Agung” dengan kebijakan di atas. B.

VISI DAN MISI Visi Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Institusi yang dihormati, dengan SDM yang memiliki kemuliaan dan keluhuran sikap serta jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menguraikan dalam 5 (lima) pilar misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, adalah sebagai berikut : 1.

8

8

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.


BAB I PENDAHULUAN

2.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4.

Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hakekatnya sebagai pernyataan yang merupakan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundangundangan bidang peradilan termasuk pembinaan akhlak dan perilaku serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Tujuan dan sasaran yang jelas adalah tetap menjadikan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan badan peradilan (Mahkamah Agung) yang dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, serta menjadi pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang merupakan bagian dari pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman, akan melaksanakan kekuasaan negara yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan bagi rakyat pencari keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya untuk mewujudkan organisasi/lembaga peradilan yang independen, professional, efektif dan efisien. Berikut adalah Matriks Rencana Strategi Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2010 – 2014 :


9 9

BAB I PENDAHULUAN

TUJUAN

SASARAN Target 2014

Uraian

Indikator

1 Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah NTB dan Bali

2 Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:

3 90%

Banding

Uraian 4

10

5

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

6

7

8

a.

Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

9 100%

10 100%

90%

b.

Persentase perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

Kasasi

90%

c.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

Peninjauan Kembali

90%

d.

Persentase penurunan tunggakan perkara

100%

100%

100%

100%

100%

-

Persentase penurunan upaya hukum

a.

TK. I

70%

75%

80%

85%

90%

Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

10

Indikator


BAB I PENDAHULUAN

TUJUAN Uraian

Indikator

SASARAN Target 2014

Uraian

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator

Persentase penyelesaian perkara secara prodeo

100%

Persentase penyelesaian perkara dengan sidang keliling

100%


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

b.

TK. Banding

70%

75%

80%

85%

90%

c.

PK

70%

75%

80%

85%

90%

a.

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

100%

100%

100%

100%

100%

b.

Keterjangkauan pelayanan badan peradilan

Target 2010

a.

b.

11 11

BAB I PENDAHULUAN

TUJUAN Uraian

Meningkatnya kepastian hukum

12

12

Indikator

SASARAN Target 2014

Uraian

Persentase permohonan bantuan hukum golongan miskin/minoritas/terpinggirkan yang dapat dilayani

100%

c.

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi yang tersedia

100%

d

Persentase keputusan perkara yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

90%

Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)

70%

75%

80%

85%

90%

Indikator

a.


BAB I PENDAHULUAN

TUJUAN Uraian

Indikator

SASARAN Target 2014

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia

90%

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diumumkan hasilnya

100%

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

90%


Uraian

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Indikator

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

b.

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia

70%

75%

80%

85%

90%

a.

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

13 13

BAB I PENDAHULUAN

TUJUAN Uraian

Indikator Persentase pegawai yang mengikuti diklat

14

14

SASARAN Target 2014 100%

Uraian Peningkatan Kualitas SDM

Indikator

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

a.

Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial

100%

100%

100%

100%

100%

b.

Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial

100%

100%

100%

100%

100%


BAB II STRUKTUR ORGANISASI



BAB II STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan: 1.

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

2.

Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan peradilan agama.

3.

Hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.

4.

Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

5.

Jurusita dan/atau Jurusita Pengganti adalah jurusita dan atau juru sita pengganti pada Pengadilan Agama.

6.

Mahkamah

Agung adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana

dimaksud dalam UUD 1945. 7.

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8.

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-undang.

9.

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang. Salah satu agenda reformasi peradilan yang dilakukan oleh Mahakamah Agung RI

adalah ditandai dengan lahirnya sebuah komitmen yang dikristalisasikan dalam Pilot Project penataan kembali struktur organisasi atau dalam Blue Print Mahkamah Agung RI 2010 – 2035, dikenal sebagai restrukturisasi organisasi dalam kerangka reformasi birokrasi (RB). Restrukturisasi dan pengembangan organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mengarah pada dua desain organisasi, yaitu : 1.

Organisasi berbasis kinerja (Performance-based Organization) yang ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2019;

2.

Organisasi berbasis pengetahuan (Knowledge-based Organization)


yang ditargetkan bisa 15


tercapai dan mapan pada tahun 2035; Mengingat struktur dan demografi keberadaan pengadilan serta sistem pengelolaan organisasi yang dikembangkan Mahkamah Agung RI adalah sistem pengelolaan organisasi desentralisasi.

Sistem

ini

mendelegasikan

sebagian

besar

wewenang pengambilan

keputusannya kepada tingkat manajemen di bawah menuju manajemen puncak. Dengan mengadopsi sistem ini, maka seluruh Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama SeProvinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali di bawah pengawasan dan pembinaan Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Mataram). Berikut adalah bagan struktur organisasi di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

HAKIM TINGGI

PANITERA/SEKRETARIS

HAKIM TINGGI

WAKIL PANITERA

PAN. MUDA BANDING

STAF

WAKIL SEKRETAR IS

KASUBAG KEPEGAWAIAN

PAN. MUDA HUKUM

STAF

STAF

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG UMUM

STAF

PANITERA PENGGANTI

Keterangan : Garis Komando Garis Koordinasi

16


STAF


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KETUA WAKIL KETUA HAKIM

WAKIL KETUA

HAKIM

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PAN. MUDA PERMOHONAN

PAN. MUDA GUGATAN

STAF

STAF

STAF

WAKIL SEKRETARI S

PAN. MUDA HUKUM

KAUR KEPEGAWAIA N

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

JURUSITA PENGGANTI

STAF

STAF

STAF

PANITERA PENGGANTI

Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran Bab II. Keberhasilan pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi, ditentukan oleh beberapa fakta berikut : 1.

Kejelasan proses kerja dan SOP atau Standar Operational Prosedure untuk setiap proses kerja;

2.

Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;

3.

Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;

4.

Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

5.

Tersedianya sistem pengelolaan organisasi dengan IT yang terpadu harus senantiasa dalam kondisi terhubung (interconnected);

6.

Profesionalitas aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem yang dibangun.


17


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya; g. Pelaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

seperti

penyuluhan

hukum,

pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat

banding.

Disamping

itu,

juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;

b.

Memberikan

pelayanan

di

bidang

administrasi

perkara

banding

dan

administrasi peradilan lainnya; c.

Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur

dalam

Pasal

52

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 18



Agama. d.

Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;

e.

Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan

di tingkat Pengadilan

Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya; f.

Memberikan

pelayanan

administrasi

umum

kepada

semua

unsur

di

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan, Umum). g.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya.

Adapun Alur Tugas dan Fungsi (TUSI) kedinasan Pejabat Struktural dan Fungsional pada Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut : a. Ketua 1. Ikhtisar Jabatan : Merencanakan dan melaksanakan tugas dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pejabat Esselon 1 Mahkamah Agung RI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Uraian Tusi : a). Memimpin dan bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan setiap bentuk kegiatan institusi Pengadilan Tinggi Agama Mataram; b). Memimpin dan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi pengadilan

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan yang

berlaku; c). Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pembinaan aparatur organisasi dan administrasi kantor pengadilan ; d). Memimpin dan bertanggungjawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil dan biaya ringan ; e). Membina dan menindak aparat pengadilan yang melakukan perbuatan indisipliner melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; f). Membentuk dan mengarahkan Tim Baperjakat yang akan membantu memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam menentukan pengembangan karier pegawai; g). Ketua bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

19


atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar; h). Merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap : (1). Penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan; (2). Masalah-masalah hukum yang timbul; (3). Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan; (4). Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukum yustisial untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung; i). Membuat

perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan

dengan

pengawasan yang baik, serasi dan selaras : (1). Perencanaan (Planning/Programing) (2). Pengorganisasian (Organizing); (3). Pelaksanaan (Implementation/Executing); (4). Pengawasan (Evaluation/Controlling) j). Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka

mewujudkan

keserasian

dan

kerja sama

antar sesama

pejabat/petugas yang bersangkutan; k). Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin; l). Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

dengan para Hakim serta Pejabat Struktural, dan sekurang-

kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh pegawai; m). Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank; n). Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim; o). Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai; p). Melakukan pengawasan internal dan eksternal : (1). Internal : Pejabat dan teknis peradilan, keuangan dan material; (2). Eksternal : Penasehat hukum, notaris dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. q). Menugaskan

Hakim

Tinggi

untuk

membina

dan

mengawasi

Pengadilan Agama di wilayahnya; r). Menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya; 20



s). Membagi perkara kepada Hakim; t). Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan; u). Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu; v). Memberikan penilaian kinerja Pejabat Struktural (Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris) dan Fungsional Hakim di lingkungan PTA Mataram serta Ketua pengadilan Agama di lingkungan PTA Mataram; w). Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu. b. Wakil Ketua 1. Ikhtisar Jabatan : Mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama dalam hal : Merencanakan dan melaksanakan

tugas

dan

fungsi

peradilan

agama

serta mengawasi,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Mahkamah Agung RI, Dirjen Peradilan Agama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Uraian Tusi : a). Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama, apabila Ketua berhalangan; b). Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Ketua, yakni : (1). Membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara- perkara yang penting di wilayah hukum PTA Mataram untuk dikirim ke Mahkamah Agung, bila diminta; (2). Menyusun putusan PTA setiap tahun dan membukukannya untuk digandakan dan dikirim ke Mahkamah Agung dan Hakim-Hakim PA; (a). Mengkordinir (kordinator) pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan PTA Mataram; (b). Menangani surat-surat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan pejabat dilingkungan PTA Mataram; c).

Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;

d).

Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram;


21


e).

Memantau pelaksanaan tugas dan fungsi;

f).

Mengadakan rapat dinas;

g).

Menetapkan rumusan kebijaksanaan Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

h).

Meningkatkan koordinasi dengan instansi instansi terkait;

i).

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

j).

Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan;

k).

Menunjuk dan menetapkan tugas majelis Hakim dan mengatur pembagian tugas para Hakim untuk melakukan sidang perkara;

l).

Memberikan nasihat tentang hUkum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat;

m). Melaksanakan

tugas

sebagai

Ketua

BAPERJAKAT

Pengadilan

Tinggi Agama Mataram (memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi, pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan PTA Mataram); n).

Melaksanakan tugas selaku Ketua Penegakan Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur Peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram ;

o).

Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;

p).

Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

q).

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis ;

r).

Melaksanakan

pemeriksaan

terhadap

kasus

yang

terjadi

atas

perintah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram; s).

Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara, harus membagikannya kepada Hakim secara merata;

t).

Mencatat hasil pekerjaan

setiap hari kedalam buku kerja dan

melaporkan kepada atasan langsung secara periodik. c. Panitera/Sekretaris 1. Ikhtisar Jabatan : Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi peradilan dan administrasi umum di 22



lingkungan Pengadilan Tinggi Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis peradilan agama dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. Uraian Tusi : a).

Memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

b).

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

c).

Memimpin

kepaniteraan dan kesekretariatan

Pengadilan

Tinggi

Agama dalam melaksanakan tugas bidang administrasi perkara dan administrasi

umum

kepada

semua

unsur

di lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram; d).

Merumuskan

kebijaksanaan

di

bidang

kepaniteraan

dan

kesekretariatan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penentuan sasaran dan program kerja/kegiatan setiap tahun kegiatan; e).

Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan setiap tahun kegiatan agar setiap sub unit kerja PTA dan satuan kerja PA memahami tujuan dan dapat menyusun rencana kerja;

f).

Menyusun dan menjadualkan rencana kegiatan;

g).

Memberi pengarahan dan petunjuk pelaksanaan rencana kerja kepaniteraan dan kesekretariatan;

h).

Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan;

i).

Menggerakan

dan mengkordinasikan

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan kepaniteraan/kesekretariatan, agar tercipta kesatuan tindak dalam rangka keberhasilan pencapaian tujuan; j).

Melakukan pembinaan, pengawasan, memantau, mengamati dan mengevaluasi

kegiatan

kepaniteraan dan kesekretariatan

yang

dikordinasikan oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris serta bawahan sesuai laporan yang disampaikan untuk mengetahui perkembangan dan kebenarannya; k).

Mengadakan rapat dinas, bimbingan dan membina administrasi, organisasi dan tata laksana terhadap seluruh unsur di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan;


23


l).

Menentukan kebijaksanaan pengadaan dan pengaturan fasilitas keuangan untuk kepentingan PTA Mataram;

m). Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan; n).

Melaksanakan tugas selaku Pejabat Kuasa Anggaran/Pengguna Barang;

o).

Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti;

p).

Menandatangani salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama, suratsurat pesanan barang kebutuhan kantor dan surat-surat lain yang menjadi wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

q).

Membuat perencanaan pembinaan administrasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;

r).

Menyiapkan konsep rumusan kebijakan kebijakan pimpinan di bidang kepaniteraan/kesekretariatan;

n).

Mengevaluasi

prestasi

kerja

bawahan

di

lingkungan

Kepaniteraan/Kesekretariatan; o).

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama;

p). Membuat rencana pembinaan dan pengembangan administrasi kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama; q).

Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas;

r).

Memberikan

bahan

penilaian

kinerja

Pejabat

Struktural

Kesekretariatan (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum) di lingkungan PTA Mataram dalam bentuk SKP. 3. Tugas Ekstra : a). Melaksanakan tugas sebagai anggota BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi Agama Mataram (memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi, pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan PTA Mataram); b). Melaksanakan tugas selaku anggota pengawas penegakan disiplin kerja pegawai PTA Mataram dan PA di lingkungan PTA Mataram; c). Menjabarkan kesimpulan rapat pimpinan dan rapat Koordinasi dengan PA sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. 24



d.

Wakil Panitera 1. Ikhtisar Jabatan : Mewakili panitera dalam hal : merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan peradilan di

lingkungan peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi

dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis pimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Uraian Tusi : a). Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan; b). Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun; c).


d).

Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan;

e).

Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

f).

Memantau pelaksanaan tugas para bawahan;

g).


h).

Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kepaniteraan;

i).

Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait;

j).

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul;

k).

Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;

l).

Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan proses penetapan rukyatul hilal;

m). Bertanggung jawab dalam hal penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara

serta

pelaksanaan

koordinasi

dan

sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan; n).

Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain;

o).

Melaksanakan penyusunan statistik

perkara,

dokumentasi

perkara, laporan perkara dan yurisprudensi; p).

Melaksanakan

pengurusan administrasi pembinaan


hukum 25


agama dan pelaksanaan tugas; q).


r).

Membuat perencanaan pembinaan dan pengembangan administrasi Pengadilan Tinggi Agama dan

Pengadilan

tingkat pertama di

bidang perkara; s).

Mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding sebagai bahan rekomendasi kepada atasannya.

t).

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

u).

Menangani pengadministrasian eksaminasi jabatan dan kenaikan pangkat;

v).

Melakukan pengelolaan administrasi bantuan hukum;

w). Mengadakan rapat berkala baik dengan pejabat struktural maupun dengan seluruh pegawai yang menjadi bawahannya; x).

Mengevaluasi prestasi kerja dan memberikan penilaian kinerja Pejabat Struktural Kepaniteraan (Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum) di lingkungan PTA Mataram dalam bentuk SKP.

e. Panitera Muda Banding 1. Ikhtisar Jabatan : Merencanakan

dan

melaksanakan

urusan

kepaniteraan

banding,

melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang ada hubungan dengan perkara banding dan tugas lain serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.

Uraian Tusi : a).

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;

b).

Menerima,

meneliti,

memproses

dan

menyelesaikan

perkara-

perkara banding; c). 26

Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2014


masuk dan keluar Sub Kepaniteraan Banding; d). Melaksanakan administrasi keuangan perkara banding; e).

Melaksanakan

administrasi

perkara,

mempersiapkan

persidangan

perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara banding; f).

Memimpin dan mengkoordinasikan staf Kepaniteraan Banding;

g).

Mendistribusikan tugas pada staf Sub Kepaniteraan Banding;

h).

Melaksanakan registrasi pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta mencatatnya ke dalam buku induk perkara banding;

i).

Mempersiapkan berkas-berkas yang akan disidangkan;

j).

Mengoreksi berkas perkara banding yang telah selesai diputus;

k).

Meneliti, menggandakan salinan putusan dan mengirimkan kepada PA yang bersangkutan bersama bundel A;

l).

Membuat laporan perkara

banding ke Mahkamah Agung dan

Direktorat Pembinaan Administrasi Perkara Peradilan Agama; m). Membuat laporan tentang kegiatan Hakim setiap 6 bulan; n).

Menyerahkan arsip berkas perkara banding kepada Panitera Muda Hukum;

o).

Mengadakan pertemuan berkala dengan seluruh staf Sub Kepaniteraan Banding;

p).

Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodik;

q).

Mengevaluasi prestasi kerja dan memberikan penilaian kinerja staf Panitera Muda Banding dalam bentuk SKP;

3. Tugas Ekstra : Mempublikasikan informasi seizin atasan berkaitan dengan bidang kebijakan Pola

Bindalmin

Sub

Kepaniteraan

Banding

pada

website

institusi

kepaniteraan

hukum,

Pengadilan Tinggi Agama Mataram. f. Panitera Muda Hukum 1. Ikhtisar Jabatan : Merencanakan

dan

melakasanakan

urusan

mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara,

menyimpan

arsip

berkas

perkara

yang

masih

berlaku,

melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

27


rukyat dan tugas lain serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas kepada

atasan

sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Uraian Tusi : a). Memimpin satuan kerja Kepaniteraan Hukum; b). Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun; c). Menyusun menjadualkan rencana kegiatan; d). Membagi

tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab

kegiatan; e). Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan; f). Memantau pelaksanaan tugas bawahan; g). Membantu

Hakim dengan

mengikuti dan

mencatat jalannya

sidang Pengadilan; h). Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar Sub Kepaniteraan Hukum; i). Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data serta dokumen hukum lainnya; j). Mengolah laporan tentang sidang keliling dari Pengadilan Agama; k). Menyajikan statistik perkara; l). Mendistribusikan tugas-tugas

kepada

staf

sub

kepaniteraan

hukum; m). Menyusun laporan perkara dari PA sewilayah PTA Mataram dan PTA untuk dikirim ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; n). Mengelola arsip berkas perkara serta melakukan pengurusan administrasi Pembinaan Hukum Agama; o). Mengadakan pertemuan

berkala

dengan

seluruh

staf

sub

kepaniteraan hukum; p). Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan proses penetapan rukyatul hilal; q). Memberikan penilaian kinerja unit pengelola

teknis/staf

sub

kepaniteraan hukum di lingkungan PTA Mataram dalam bentuk SKP; 3. Tugas Ekstra : Mempublikasikan informasi seizin atasan berkaitan dengan bidang kebijakan administrasi Sub Kepaniteraan Hukum pada website institusi 28



PTA Mataram. g. Wakil Sekretaris 1. Ikhtisar Jabatan Mewakili Sekretaris dalam : merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis peradilan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Uraian Tusi : a). Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan; b). Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan; c).


d).

Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kesekretariatan;

e).

Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kesekretariatan;

f).

Memantau pelaksanaan tugas para bawahan;

g).


h).

Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kesekretariatan;

i).

Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait;

j).

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kesekretariatan;

k).

Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;

l).

Melaksanakan

tugas

dan

bertangung

jawab

sebagai

Pejabat

Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Pengadilan Tinggi Agama Mataram; m). Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; n).

Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kesekretariatan;

o).

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

p).

Bertanggung jawab atas kegiatan kesekretariatan, Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan Umum serta kegiatan yang bersifat umum lainnya kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara;

q).

Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja dan staf di


29


bawahnya; r).

Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan kebersihan kantor, kedisiplinan kerja pegawai serta urusan rumah tangga kantor lainnya;

s).

Bertanggung

jawab

terhadap

ketertiban

inventarisasi

barang

Kantor PTA dan PA; t).

Membuat rencana pembinaan dan pengembangan administrasi kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;

u).


v).

Mengadakan

rapat berkala baik dengan pejabat struktural

maupun dengan semua pegawai yang menjadi bawahannya; w). Mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan baik di Pengadilan Tinggi Agama maupun di Pengadilan Agama; x).

Memberikan penilaian kinerja Pejabat Struktural Kesekretaratan (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum) di lingkungan PTA Mataram dalam bentuk SKP.

3. Tugas Ekstra : a). Melaksanakan tugas sebagai Anggota BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi Agama Mataram (memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi, pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan PTA Mataram); b).

Melaksanakan tugas

selaku Anggota Pengawas Penegakan

Disiplin Kerja Pegawai PTA Mataram dan PA di lingkungan PTA Mataram. h. Kepala Sub Bagian Umum 1. Ikhtisar Jabatan : Merencanakan dan melaksanakan urusan ketata-usahaan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga dan inventaris barang serta mengelola mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

oleh

Pimpinan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 30



2. Uraian Tusi : a). Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; b). Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun kegiatan; c). Menyusun dan menjadualkan rencana kegiatan; d). Membuat dan menyusun program kerja Sub Umum; e). Melengkapi data penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); f). Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan; g). Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; h). Memantau pelaksanaan tugas para bawahan; i). Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan dan kehumasan protokoler serta implementasi teknologi informasi untuk kepentingan dinas; j). Mengadakan rapat dinas dengan bawahan; k). Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait; l). Menyelenggarakan pemanfatan implementasi IT/Website institusi PTA Mataram serta Pengadilan Agama di lingkungan PTA Mataram; m). Penanggung-jawab pengelolaan perpustakaan dinas PTA Mataram; n). Memeriksa laporan tahunan, laporan mutasi barang tahunan dan Kartu Inventaris Barang serta SIMAK BMN; o). Mengusulkan penghapusan barang milik/kekayaan negara; p). Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul; q). Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; r.) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; s). Memberikan

penilaian

kinerja

unit

pengelola

teknis/staf

sub

bagian umum di lingkungan PTA Mataram. 3. Tugas Ekstra : Mempublikasikan informasi seizin atasan berkaitan dengan bidang kebijakan administrasi sub bagian umum pada Website Institusi Pengadilan Tinggi Agama Mataram. i. Kepala Sub Bagian Keuangan 1.

Ikhtisar Jabatan : Merencanakan dan melakukan pengurusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan


31


pelaksanaan

tugas

kepada

atasan

sesuai

dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Uraian Tusi : a). Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; b). Mempelajari hasil pelaksanaan kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan; c). Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun; d). Menyusun dan menjadualkan rencana kegiatan; e). Membuat dan menyusun program kerja Sub Unit Keuangan; f). Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan; g). Meneliti dan memeriksa Kelengkapan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) dan menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar); h). Menerima dan meneliti Konsep SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari bawahan; i). Meneliti dan mengkoreksi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang diajukan bawahan untuk disampaikan kepada atasan; j). Memeriksa SPJ (Surat pertanggungjawaban) dan pembukuan kedalam buku kas umum (BKU) atau ke buku pembantu lainnya; k). Memeriksa dan meneliti laporan perhitungan realisasi anggaran yang dibuat oleh bawahan; l). Memeriksa dan meneliti laporan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) yang dibuat oleh bawahan; m). Memeriksa

dan

meneliti

laporan

UAPPA-W (Unit Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah) yang dibuat oleh bawahan; n). Memberikan

Petunjuk

dalam

rangka

penyusunan

RKAKL

(Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran); o). Memeriksa dan meneliti konsep revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari bawahan; p). Memeriksa dan meneliti

Rencana Kerja Anggaran Kementerian

Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Mataram ; q). Memonitor

Pengajuan

Rencana

Kerja

Anggaran

Kementerian

Lembaga (RKA-KL) dari 18 satuan kerja diwilayah Pengadilan Tinggi 32



Agama Mataram; r). Menyampaikan usulan DIPA / RKAKL PTA Mataram dan 17 Pengadilan Agama kepada Biro Perencanaan Mahkamah Agung. s). Melakukan

Penelaahan

dengan

Direktorat

Jenderal

Anggaran

Pusat. t). Melakukan Penelaahan Pagu Definitif dengan Kanwil XII DJA NTB; u). Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan; v). Memantau pelaksanaan tugas para bawahan; w). Mengadakan rapat dinas dengan bawahan; x.) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Keuangan; y). Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; z). Mengevaluasi prestasi kerja dan memberikan penilaian kinerja kerja bawahan. 3. Tugas Ekstra : Mempublikasikan informasi seizin atasan berkaitan dengan bidang kebijakan administrasi keuangan pada Website Institusi Pengadilan Tinggi Agama Mataram. j. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 1. Ikhtisar Jabatan : Merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian dan organisasi tata

laksana

di

lingkungan

Pengadilan

Agama

serta

pelaksanaan

tugas

sesuai

Pengadilan Tinggi

mengawasi, dengan

Agama Mataram dan

mengevaluasi

kebijakan

dan melaporkan

yang ditetapkan

oleh

pimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Uraian Tusi : a). Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian dan organisasi tata laksana: b). Mempelajari hasil pelaksanaan kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan bidang kepegawaian; c). Menetapkan sasaran kegiatan kepegawaian dan organisasi tata laksana setiap tahun; d). Menyusun dan menjadualkan rencana kegiatan kepegawaian dan organisasi tata laksana; Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

33


e). Membuat dan menyusun program kerja sub unit kepegawaian dan organisasi tata laksana; f).

Melengkapi data penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bidang kepegawaian dan organisasi tata laksana;

g). Menindaklanjuti keputusan hasil Sidang Baperjakat untuk disampaikan kepada Ketua PTA Mataram; h). Memproses hasil sidang baperjakat yang telah mendapat persetujuan Ketua PTA Mataram menjadi usulan; i).

Melaksanakan konsinyering rencana mutasi tenaga

teknis Peradilan

Agama dengan Ditjen Badilag MARI; j).

Melaksanakan konsinyering rencana rotasi mutasi tenaga non- teknis Peradilan Agama dengan Biro Kepegawaian MARI;

k). Memberikan catatan kepegawaian atas pengajuan cuti pegawai di lingkungan PTA Mataram; l).

Memproses hasil pemeriksaan tindak indisipliner aparatur peradilan agama di lingkungan PTA Mataram;

m). Menyampaikan usulan promosi mutasi jabatan kesekretariatan ke Biro Kepegawaian MARI dan jabatan kepaniteraan dan tenaga teknis ke Ditjen Badilag MARI; n). Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkannya kepada atasan langsung secara periodik; o). Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan; p). Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan; q). Memeriksa dan meneliti konsep produk administrasi unit pengelola teknis kepegawaian; r). Memeriksa dan mengkoreksi rekapitulasi daftar kehadiran pegawai PTA Mataram sebelum ditanda tangani Ketua Pengawasan Penegak Disiplin Kerja Pegawai; s). Memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi kepegawaian; t).

Memantau pelaksanaan tugas para bawahan pada Sub Bagian Kepegawaian;

u). Mengadakan rapat dinas kepegawaian dengan bawahan; v). Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang 34



Kepegawaian dan Oganisasi Tata Laksana; w). Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; x). Menanggapi

dan

memecahkan

masalah

yang

muncul

dibidang

kepegawaian dan organisasi tatalaksana; y). Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; z). Mengevaluasi prestasi kerja dan penilaian kinerja unit pengelola teknis/staf kepegawaian di lingkungan PTA Mataram; 3.

Tugas Ekstra : a). Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi Agama Mataram; b). Mempublikasikan informasi seizin atasan berkaitan dengan bidang kebijakan administrasi sub bagian kepegawain pada website institusi PTA Mataram; c). Melaksanakan tugas selaku anggota pengawas penegakan disiplin kerja pegawai PTA Mataram dan PA di lingkungan PTA Mataram.

A.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Standard Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan

mengenai

berbagai

proses

penyelenggaraan

administrasi

pemerintah

tentang bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa harus dilakukan yang bersifat konsisten, komitmen seluruh eksponen organisasi, mengikat, memiliki peran penting dan terdokumentasi dengan baik serta menuju arah perbaikan yang berkelanjutan. Secara umum SOP terdapat dua jenis, yaitu : 1. SOP Administratif merupakan standar prosedur yang diperuntukan bagi jenisjenis pekerjaan yang bersifat administrastif dan meliputi lingkup makro. Biasanya digunakan untuk proses-proses perencanaan, penganggaran atau secara garis besar dalam siklus penyelenggaraan; 2. SOP Teknis merupakan standar prosedur yang sangat rinci bersifat teknis, yang diurai sangat rinci, teliti dan detil, sehingga tidak ada kemungkinan variasi atau penafsiran lain. Adapun alur pekerjaan atau pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah ditetapkan untuk mereduksi Standar Operasional Prosedure yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bersama Pengadilan Tinggi Agama Se-Indonesia, yang dirinci sebagai berikut : Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

35


1.

SOP Penerimaan Perkara Tingkat Pertama;

2.

SOP Pendaftaran Perkara Prodeo;

3.

SOP Register PMH dan PHS;

4.

SOP Pemanggilan Para Pihak Oleh JS/JSP;

5.

SOP Penyelesaian Perkara;

6.

SOP Tata Persidangan;

7.

SOP Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;

8.

SOP Pengambilan Salinan Putusan Penetapan Akta Cerai;

9.

SOP Penyampaian Salinan Putusan;

10. SOP Publikasi Putusan; 11. SOP Daftar Banding; 12. SOP Daftar Kasasi; 13. SOP Penerimaan Perkara PK; 14. SOP Proses Penyelesaian Perkara Banding; 15. SOP Pelaporan Perkara; 16. SOP Statistik Perkara; 17. SOP Prosedur Mediasi; 18. SOP Pelaporan Melalui NIR; 19. SOP Penanganan Pengaduan; 20. SOP Legalisasi Produk Pengadilan Agama; 21. SOP Jaminan Eksekusi; 21. SOP Pemanggilan Pihak Via Media Massa; 22. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi; 23. SOP Pengarsipan Berkas Perkara; 24. SOP Kesekretariatan Bidang Umum : a. Pengelolaan Surat Masuk b. Pengelolaan Surat Keluar c. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa; d. Pengelolaan Pengadministrasi BMN; e. Pengelolaan Pemeliharaan BMN; f. Pengelolaan Penginventarisasian BMN; g. Pengelolaan Pelaporan BMN; 25. SOP Kesekretariatan Bidang Kepegawaian : a. Penerimaan CPNS dan CAKIM; b. Pendefinitipan PNS; c. Pendefinitipan Hakim; 36



d. Pengelolaan Mutasi Kepangkatan; e. Pengelolaan Mutasi Gaji Berkala (KGB); f. Pengelolaan Mutasi Alih Tugas; g. Pengelolaan Promosi Jabatan; h. Pengelolaan Cuti Pegawai. 26. SOP Kesekretariatan Bidang Keuangan: a. Penyusunan Anggaran dan Kegiatan; b. Pengelolaan Realisasi Anggaran; c. Pengelolaan Pelaporan Anggaran. B.

SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,

dinyatakan

bahwa

untuk

mewujudkan

penyelenggaraan

tugas

pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Melaksanakan amanat pasal 12 dan pasal 20 undang-undang tersebut, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil, yang berkaitan dengan : a. Bidang Pekerjaan. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi (job design). b. Bidang Pengangkatan dan Penempatan.


37


Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. c. Bidang Pengembangan. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pola karier dan program diklat organisasi. d. Bidang Penghargaan. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji atau tunjangan prestasi kerja, promosi atau kompensasi lainnya (performance related pay). Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik penekanannya pada pengukuran tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai atau tingkat capaian hasil kerja (output) yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja. PTA Mataram telah Melaksanakan SKP Tab sebagai berikut : a. Sepjumlah 67 SKP yang telah disusun pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan rincian sebagai berikut : 1)

Sasaran Kerja Pegawai untuk Hakim Tinggi sebanyak 22 (dua puluh dua) SKP;

2) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Panitera/Sekretaris, yaitu 1 (satu) SKP; 3) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Wakil Panitera, yaitu 1 (satu) SKP; 4) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Wakil Sekretaris, yaitu 1 (satu) SKP; 5) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Panitera Muda, yaitu 2 (dua) SKP; 6) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Panitera Pengganti, yaitu sebanyak 8 (delapan) SKP; 7) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Kepala Sub Bagian, yaitu 3 (tiga) SKP; 8) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Pelaksana (staf), yaitu 29 (dua puluh Sembilan) SKP. b. Pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah disusun sebanyak 545 SKP, terdiri dari : 1)

Sasaran Kerja Pegawai untuk Hakim sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) SKP;

2) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Panitera/Sekretaris, yaitu 15 (lima belas) SKP; 3) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Wakil Panitera, yaitu 15 (lima belas) SKP; 38



4) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Wakil Sekretaris, yaitu 17 (tujuh belas) SKP; 5) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Panitera Muda, yaitu 49 (empat puluh sembilan) SKP; 6) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Panitera Pengganti, yaitu sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) SKP; 7) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Kepala Sub Bagian/Kepala Urusan, yaitu 51 (lima puluh satu) SKP; 8) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Jurusita, yaitu 23 (dua puluh tiga) SKP; 9) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Jurusita Pengganti, yaitu 76 (tujuh puluh enam) SKP; 10) Sasaran Kerja Pegawai untuk jabatan Pelaksana (staf), yaitu 60 (enam puluh) SKP.


39


40


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN



BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Good Government. Khususnya di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur peradilan agama) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan. A. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (excellence service), maka sudah barang tentu kenyataan itu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengaklerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima. Secara umum Sumber Daya Manusia (aparatur Peradilan Agama) yang ada dan menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram per-31 Desember 2014 sebanyak 612 pegawai, dengan rincian sebagai berikut : TABEL 3.1 JUMLAH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM (Berdasarkan Satuan Kerja dan Jenis Kelamin) NO.

UNIT KERJA

KLS

JUMLAH PERSONIL TOTAL

PRIA

WANITA

67

47

20

KET

Provinsi Nusa Tenggara Barat 1

PTA Mataram

2

PA Mataram

IA

59

37

22

3

PA Praya

1B

62

35

27

4

PA Selong

IB

51

37

14

5

PA Sumbawa Besar

IB

29

19

10

6

PA Bima

IB

57

37

20


41

BAB IV PENANGANAN INTERNAL

NO.

UNIT KERJA

KLS

JUMLAH PERSONIL TOTAL

PRIA

WANITA

7

PA Dompu

II

37

25

12

8

PA Giri Menang

II

51

39

12

9

PA. Taliwang

II

24

18

6

KET

Provinsi Bali 10

PA Denpasar

IA

30

26

4

11

PA. Negara

II

21

14

7

12

PA Singaraja

II

19

16

3

13

PA. Karangasem

II

16

13

3

14

PA Tabanan

II

17

13

4

15

PA. Badung

II

24

21

3

16

PA. Gianyar

II

17

11

6

17

PA. Klungkung

II

16

10

6

18

PA. Bangli

II

15

13

2

612

431

181

JUMLAH

Sederhananya dapat divisualisasikan grafik berikut : GAMBAR 3.1 GRAFIK JUMLAH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM (Berdasarkan Satuan Kerja dan Jenis Kelamin)

Pria

184

Wanita

431

42



Secara detil Sumber Daya Manusia (aparatur Peradilan Agama) dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu sumber daya manusia teknis yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial. Sumber daya manusia teknis yudisial berjumlah 451 orang, sedangkan non teknis yudisial berjumlah 161 orang. 1.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Jumlah kekuatan tenaga teknis yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebanyak 451 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 3.2 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM WAKIL

NO.

UNIT KERJA

KETUA

KETUA

HAKIM

PANSEK

WAPAN

PANMUD

PP

J

JP

JLH 34

1

PTA. MATARAM

1

1

20

1

1

2

8

-

-

2

PA. MATARAM

1

1

14

1

1

3

17

2

11

51

3

PA. DENPASAR

1

1

7

-

1

3

3

1

9

26

4

PA. PRAYA

1

1

7

1

1

3

16

4

17

51

5

PA. SELONG

1

-

8

1

-

3

15

5

7

40

6

PA. BIMA PA. SUMBAWA BESAR PA. GIRI MENANG PA. DOMPU

1

1

7

1

1

3

15

4

4

37

1

1

5

1

1

2

8

1

3

23

1

-

11

-

1

3

10

3

9

38

1

1

7

1

1

3

6

1

4

25

1

1

6

1

1

3

1

1

2

17

1

1

3

1

1

3

1

-

-

11

12

PA. BADUNG PA. KARANGASEM PA. KLUNGKUNG

1

1

3

1

1

2

1

-

-

10

13

PA. GIANYAR

1

1

4

1

1

3

-

-

5

13

14

PA. TABANAN

1

1

5

1

1

3

-

-

1

13

15

PA. SINGARAJA

1

1

6

1

1

3

-

-

2

15

16

PA. BANGLI

1

1

4

1

1

3

-

-

-

11

17

PA. NEGARA

1

1

7

1

-

3

2

-

2

17

18

PA. TALIWANG

1

1

7

1

1

3

4

1

-

19

TOTAL JUMLAH

18

16

131

16

16

51

107

23

76

451

7 8 9 10 11

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Kekuatan sumber daya manusia non teknis yudisial pada tahun 2014 tercatat sebanyak 161 orang. Sedangkan Jumlah tenaga non teknis yudisial pada tahun lalu yang berjumlah 160 orang. Jumlah sumber daya manusia non teknis yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dilihat pada tabel berikut :


43


TABEL 3.3 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM KASUBBAG/

KASUBBAG/

KASUBBAG/

KEUANGAN

KEPEGAWAIAN

KAUR UMUM

STAF

JUMLAH

3

4

5

6

7

8 33

NO.

UNIT KERJA

WASEK

1

2

1

PTA. MATARAM

1

1

1

1

29

2

PA. MATARAM

1

1

1

1

4

8

3

PA. DENPASAR

1

1

1

1

-

4

4

PA. PRAYA

1

1

1

1

7

11

5

PA. SELONG

1

1

1

1

7

11

6

1

1

1

1

16

20

1

1

1

1

2

6

8

PA. BIMA PA. SUMBAWA BESAR PA. GIRI MENANG

1

1

1

1

9

13 12

7

9

PA. DOMPU

1

1

1

1

8

10

PA. BADUNG

1

1

1

1

3

7

11

PA. KARANGASEM

1

1

1

1

1

5

12

PA. KLUNGKUNG

1

1

1

1

2

6

13

PA. GIANYAR

1

1

1

1

-

4

14

PA. TABANAN

1

1

1

1

-

4

15

PA. SINGARAJA

1

1

1

1

-

4

16

PA. BANGLI

1

1

1

1

-

4

17

PA. NEGARA

1

1

1

1

-

4

18

PA. TALIWANG

1

1

1

1

1

5

TOTAL JUMLAH

18

18

18

18

89

161

GAMBAR 3.2 GRAFIK SDM TEKNIS YUDISIAL DAN NON YUDISIAL PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 161

Teknis Yudisial

451

44

Non Teknis Yudisial



3.

Pengadaan dan Pendefinitifan CPNS Pada Tahun 2014, Pengadaan CPNS oleh Mahkamah Agung diselenggarakan secara online.

4.

Promosi dan Mutasi Secara teknis, promosi dan mutasi bagi pegawai didasarkan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 sedangkan wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara internal dilingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 Tahun 2009, untuk Pengangkatan dalam Jabatan Struktural didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 sedangkan Pengangkatan dalam jabatan Hakim Ketua/Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002. Untuk pelaksanaan Promosi Mutasi pada Tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut : a.

Memproses mutasi kenaikan pangkat pada tahun 2014 sebanyak 209 orang yang terdiri dari 158 Orang periode April 2014 dan sebanyak 51 orang untuk periode Oktober 2014. Proses mutasi kenaikan pangkat dilaksanakan secara paperless. Hal tersebut dapat dilihat dari data rekapitulasi per-periode antar golongan, sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.4 REKAPITULASI DATA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2014 INDIKATOR KENAIKAN NO. JUMLAH KET. PANGKAT 1

2

3

PERIODE a. Periode 1 April 2014

b. Periode 1 Oktober 2014 Jumlah JENIS KENAIKAN PANGKAT a. Pilihan b. Reguler Jumlah KEPANGKATAN IV III II I Jumlah

158

51 209

Sebanyak 1 (satu) orang belum terealisasi an. Maryoto, SH./Wapan PA. denpasar ke IV/a) karena tidak memiliki sertifikat DIKLAT PIM III) Telah terealisasi Telah terealisasi

209 209

Telah terealisasi Telah terealisasi

30 158 21 209

Telah terealisasi Telah terealisasi Telah terealisasi Telah terealisasi Telah terealisasi


45


b.

Memproses usul promosi dan alih tugas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang secara keseluruhan sebanyak 62 orang yang terdiri dari 45 orang pejabat / tenaga teknis kepaniteraan, dan 14 orang pejabat non teknis / struktural kesekretariatan serta 3 orang staf/pelaksana. Data mutasi alih tugas keluar wilayah PTA Mataram, sebagai berikut:

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 46

TABEL 3.5 DATA MUTASI ALIH TUGAS KELUAR WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2014 JABATAN/UNIT KERJA NAMA LAMA BARU Drs. H.Marsaid, SH.,MH. WKPTA.Mataram KPTA.Jayapura H. Munir Ahmad, SH, M.Hum HT.PTA.Mataram HT.PTA.Surabaya Drs. H. Zubair Masruri, SH HT.PTA.Mataram HT.PTA.Surabaya Drs. H. Moh. Chamid, SH HT.PTA.Mataram HT.PTA.Surabaya Drs. H. M. Badawi, SH.,MH. HT.PTA.Mataram HT.PTA.Semarang Drs. H. Muzni Ilyas, SH.,MH. HT.PTA.Mataram HT.PTA.Surabaya Drs. H. Hasan Bisri, SH.,MH. HT.PTA.Mataram HT.PTA.Surabaya Drs. Idham Khalid KPA.Mataram HT.PTA.Medan Drs. H. Taufiqurrahman, SH KPA.Karangasem KPA.Praya Drs. Muh. Zaini Hakim PA.Sumbawa WKPA.Labuan bajo Drs. Nur Chozin, SH KPA.Singaraja WKPA.Probolinggo Drs. H. Aliyuddin, SH KPA.Taliwang WKPA.Banyumas Drs. Latif WKPA.Taliwang KPA.Taliwang Drs. HM.Ishaq, MH. KPA.Gianyar Hakim PA.Denpasar Dra. Hj. Lailatul Arofah, MH. WKPA.tabanan KPA.Gianyar Drs. H. Mujahiddin AR. M.Hum KPA.Giri Menang KPA.Pamekasan Drs. HM.Hatta, MH. Hakim PA.Denpasar HT.PTA.jayapura Drs.Ihsan Hakim PA.Selong WKPA.Sinjai Hilmah ismail, S.HI. Hakim PA.Dompu Hakim PA,Jeneponto Ana faizah, S.HI. Hakim PA.Gianyar Hakim PA.Kota binja Muslich, S.Ag. Hakim PA.Giri Menang Hakim PA.Bondowoso Titik Nurhayati HPA.Klungkung HPA.Magetan Drs.Ahmad Zaini, SH.,MH HPA.Mataram HPA.Brebes Dra.Naily Zubaidah, SH HPA. Praya HPA.Selong Dr. M. Basir, MH. HPA.Selong Badilag MARI Muhammad Ridho, S.Ag. HPA.Taliwang HPA.Serang H.Sudi, SH WKPA. Negara KPA. Sinjai Drs. Syahidal Hakim PA.Mataram WKPA.Gorontalo A. Riza Suaidi, S.Ag Hakim PA.Singaraja Hakim PA.Sumbawa Besar Drs.Asfuhat Hakim PA.Badung Hakim PA.Demak Drs.H.Ijmak, SH Hakim PA.Karangasem Hakim PA.Bima Drs.M. Muslih Hakim PA.bangli Hakim PA.Salatiga Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2014


NO. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

NAMA Hj. Maryani, SH. Drs. Moh Husen, SH. Drs.Sucipto, M.Si Dra.Hj.Siti Aisyah, Sh.,MH. Drs. M.Rusli, SH. H. Sudi, SH. Drs. Syahidal Drs. Asfuhat Drs. Muslih Dr. M. Basir, MH. Dra. Hj. Hulailah, MH.

JABATAN/UNIT KERJA LAMA BARU Hakim PA.Negara Hakim PA.Bulukumba Hakim PA.Negara Hakim PA.Pasuruan KPA.Selong KPA.Kudus WKPA.Bima WKPA.Nganjuk HPA.Bima HPA.Purwakarta WKPA. Negara KPA. Sinjai HPA. Mataram WKPA. Gorontalo HPA. Badung HPA. Demak HPA. Bangli HPA. Salatiga HPA. Mataram WKPA. Manado HPA. Denpasar HPA. Banyuwangi

Data mutasi alih tugas masuk wilayah PTA Mataram, sebagai berikut:

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TABEL 3.6 DATA MUTASI ALIH TUGAS MASUK WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2014 JABATAN/UNIT KERJA NAMA LAMA BARU Drs. H. Ahmad, SH.,MH WKPTA.Palangkaraya WKPTA.Mataram Drs. H. Syazali Musthofa, SH., MH. HTPTA. Kendari HT.PTA.Mataram Drs. Subuki, MH. HTPTA. Kendari HT.PTA.Mataram Drs. H. Miswan, SH.,MH. HTPTA.Pontianak HT.PTA.Mataram H. Sarwohadi, SH.,MH HTPTA.Bengkulu HT.PTA.Mataram Drs. H. Mustanjid Azis, SH.MH. HTPTA. HT.PTA.Mataram Drs. H. Masruhan MS, SH.MH. HTPTA.Palu HT.PTA.Mataram Drs. Abdullah, SH.,MH. KPA.Banyuwangi KPA.Mataram H. Nahison Dasa Brata, SH.M.Hum. KPA. Situbondo WKPA.Mataram Drs. H. Lahiya,SH.,MH. HPA. Makassar HPA.Mataram Drs. H. Muh.Ridwan L, SH.,MH. HPA. Makassar HPA.Mataram Drs. H. Hamid Anshori, SH. HPA. Semarang HPA.Mataram Drs. Miftakhul Hadi, SH.,MH. HPA. Karanganyar HPA.Mataram Drs. Asmuin HPA. Pasuruan HPA.Mataram Drs. H. Nurmansyah, SH.,MH. HPA. Semarang HPA.Mataram Hasanuddin, S.Ag KPA. Putusibau HPA.Mataram Drs. A. Latif HPA. Mungkit HPA.Mataram Dr. H. Sriyatin,SH.,M.Ag. HPA. Sidoarjo HPA.Denpasar Dra. Siti Nursalmi Muhammad HPA.Sumbawa Besar HPA.Denpasar Drs.Muhlas, SH.MH. KPA.Kudus KPA. Selong Drs. Ahmad Nur, MH HPA. Maros HPA.Sumbawa Besar H. M. Taufiq, SH WKPA. Natuna KPA.Giri Menang Moch. Yuda Teguh Nugroho, S.HI. HPA. Tembilahan HPA.Giri Menang Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag.M.Ag. HPA. Nabire HPA.Giri Menang


KET

47


NO 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. 41

NAMA Nurul Fauziah, S.Ag. Drs. Lalu Moh. Alwi, Andri Yanti, S.HI. Imdad, S.HI. Drs.Zainal arifin, MH. Maya Gunarsih, S.HI. Wahib Latukau, S.HI. Ach. Zakiyuddin, SH. Drs. H. Ijmak, SH. Drs. Muhammad Agus Sofwan Hadi Hj. Muniroh, S.Ag., SH. Drs. Mutamakin, SH. Syafruddin, S. Ag., MSi. Dra. Ulin Na’mah, SH. Drs. Muhtar, SH., MH. Kamil Amrullah, SHi. Rusdiyana Kurniawati l, S.Hi

c.

JABATAN/UNIT KERJA LAMA BARU HPA. Plaihari HPA.Taliwang WKPA. Labuan Bajo KPA.Karangasem HPA. Ruteng HPA.Gianyar HPA. Pangkalan Kerinci HPA.Tabanan HPA. Pasuruan WKPA.Negara HPA. Pangkajene HPA.Negara HPA. Soa Siu HPA.Negara HPA. Ende HPA. Badung HPA. Karangasem HPA. Bima HPA. Gianyar HPA. Bima HPA. Badung HPA. Praya HPA. Girimenang HPA. Selong HPA. Girimenang HPA. Praya HPA. Tabanan HPA. Bima HPA. Watansoppeng WKPA. Bima KPA. Fak-fak HPA. Bangli HPA. Negara HPA. dompu

KET

Mengelola jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi baik yang deselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Rekapitulasi data jumlah SDM tersebut pada tahun 2014, sebagai berikut :

TABEL 3.7 REKAPITULASI JUMLAH SDM YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN, BIMTEK, SOSIALISASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2014 JUMLAH NO. BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI PESERTA 1 Bimbingan Teknis Yustisial Hakim PA Sewilayah PTA Mataram 36 2 3 4

5.

Bimbingan Teknis Pola Bindalmin bagi Panitera/Panitera Pengganti PA Sewilayah PTA Mataram Bimbingan Teknis Kejurusitaan PA Sewilayah PTA Mataram

36

Sosialisasi PP No. 42 Tahun 2011 Tentang SKP (Sasaran Kejra Pegawai) Total Peserta

40

38

150

Pengisian Jabatan Struktural Memproses usul dan SK Promosi/Pengisian Jabatan Struktural pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014 sebanyak 57 orang, dengan rincian sebagai berikut :

48



TABEL 3.8 REKAPITULASI DATA PENGISIAN JABATAN KEPANITERAAN DAN KEJURUSITAAN PENGADILAN AGAMA DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

NAMA H.Abubakar Mansur, SH.,MH. Drs. Napsiah Mesnawai, SH. Santoso Hadi Purnowibowo, SH. Lalu Murtajal. SH Drs. Muhtar11 Mursal, SH. Kartika Sri Rohana, SH Syaifullah, S.Ag. Salatun, SH H.Kaeril Anwar, SH.,MH.111 Drs.Jumardi H.Mardum, SH. Rumasih, SH Amiruddin, SH. Hj.B.Murniatun, SH. Aidi Rosihan, SH Kasim, SH. M.Nasir, SH. Zainal Ismail, SH. Drs. Ikhlas1 Muhammad Saleh, SH. Herman, SH Siti Aisyah, SH. H.Husni Thamrin, SH. Amiruddin, SH. Lily Sahara, SH. Aminah, SH. Drs. Muh. Tamrin Ihsan, SH. Lalu ahmad Anshari, SH. Achmad Ridwan, SH. Siti Sumianah, SH. Ramli, SH. Diah Erowati, SH. H.Abdul Hakim, SH. Jalaluddin, SH Ma”ruf, S.Ag Muhtar Sanusi, SH.

JABATAN LAMA Panitera/Sekretaris PA.Bima Pansek PA.Karangasem Pansek PA.Gianyar Wapan PA.negara Pansek PA.Badung Wapan PA.Selong Wapan PA.Sumbawa Besar Panmud Gugatan PA.Sumbawa PP. PA.Sumbawa Besar PM.Gugatan PA.Mataram PP.PA.mataram Pansek PA.Klungkung Pansek PA.Bangli Wapan PA.Praya PM.Hukum PA.Praya PP.PA.Praya PM.Hukum PA.Selong PP.PA.Selong PP.PA.Giri Menang PP.PA.Bima Wapan PA.Taliwang PM.Gugatan PA.Taliwang PM.Permhn PA.Taliwang PP.PA.Sumbawa Besar PP.PA.taliwang PM.Prmhn PA.Gianyar PP.PA.badung PM.Prmhn PA.Denpasar PM.Hukum PA.Bangli PP.PA.tabanan PP.PA.Klungkung Wapan PA.Klungkung Wapan PA.Gianyar Wapan PA.Singaraja PM.Gugatan PA.Gianyar PM.Gugatan PA.Singaraja Jurusita PA.Mataram JSP PA.Bima JSP PA.Giri Menang


JABATAN BARU Pansek PA.Sumbawa Besar Pansek PA.Praya Pansek PA.Selong Pansek PA.karangasem PP.PTA.Mataram Pansek PA.Bima Pansek PA.badung Wapan PA.Sumbawa PM.Gugatan PA.Sumbawa PP.PTA.Mataram PM.Gugatan PA.Mataram Pansek PA.Bangli Pansek PA.Klungkung Pansek PA.Gianyar Wapan PA.Praya PM.Hk PA.Praya PM.Prmhn PA.Selong PM.Hukum.PA.Selong PM.Hk. PA.Giri Menang PM.Hukum PA.Bima PP.PA.Bima Wapan PA.Taliwang PM.Gugatan PA.Taliwang PM.Prmhn PA.Taliwang PP.PA.Sumbawa Besar PP.PA.Sumbawa Besar PM.Prmhn PA.Gianyar PP.PA.Sumbawa Besar PM.Prmhn PA.Denpasar PM.Hukum PA.Bangli PM.Prmhn PA.B111angli Wapan PA.Singaraja Wapan PA.Klungkung Wapan PA.Gianyar PM.Gugatan PA.Singaraja PM.Gugatan PA.Gianyar PP.PA.Selong PP.PA.Dompu Jurusita PA.Giri Menang 49


NO

NAMA

40 41 42 43

JABATAN LAMA

Sabri, SH. Hirjan, SH. Taufik, SH. Bustanil Arifin

JSP PA.Giri Menang JSP PA.Praya JSP PA.Praya JSP PA.badung

JABATAN BARU Jurusita PA.Giri Menang Jurusita PA.Praya Jurusita PA.Praya Jurusita PA.Badung

TABEL 3.9 REKAPITULASI DATA PENGISIAN JABATAN KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2014 NO

B.

JABATAN/UNIT KERJA

NAMA

1 2 3 4 5

Patria Utama, S.Ag. M.Ag. M.Izzi, S.HI. Siti Mauzunah, S.Ag Hairunnada, SH. Jihansyah, SH.

LAMA BARU JABATAN BARU Kaur Umum PA.Klungkung Wasek PA.Negara Kaur Umum PA.Dompu Kaur Keuangan PA.Dompu Staf Keuangan PA.Dompu Kaur Umum PA.Dompu Staf Kepegawaian Kaur Kepegawaian PA.Tabanan PA.Tabanan Staf Keuangan PA.Badung Kaur Kepegawaian PA.Karangasem

6 7 8

Purwadi, SH. Wawan Sunawan, SH. Abd.Rasyid

Staf Umum PA.Denpasar Staf Umum PA.Denpasar Kaur Umum PA.Bangli

Kaur Kepegawaian PA.Badung Kaur Umum PA.Bangli Kaur Kepegawaian PA.Klungkung

9 10 11 12

Abdul Kadir, S.Ag. Ramli Dikky Ramdani, SH. Salman

Kaur Umum PA. Klungkung Kaur Kepegawaian PA.Bangli Kaur Keuangan PA.Bangli Staf PA. Giri Menang

13

Amrun, SH.

Kaur Umum PA.Bangli Kaur K1euangan PA.Bangli Bendahara PA.Bangli Kaur Kepegawaian PA.Taliwang Kaur Keuangan PA.Taliwang

14

Sarui, S.Ag.

Bendahara PA.Taliwang

Kaur Kepegawaian PA. Taliwang Kaur Keuangan PA.Taliwang

Keadaan Perkara a.

PERKARA TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN AGAMA SE-NTB DAN BALI 1.

Keadaan Perkara Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama se-NTB dan BALI, meliputi sisa perkara tahun 2013, perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut:

50



KEADAAN PERKARA

NO

PENGADILAN AGAMA

Sisa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Mataram Praya Selong Girimenang Sumbawa Dompu Bima Denpasar Badung Bangli Gianyar Klungkung Karangasem Negara Singaraja Tabanan Taliwang TOTAL

2013 94 216 212 92 135 68 276 55 62 2 4 1 3 49 13 7 52 1.341

Diterima 2014

Jumlah

Diputus

2.141 1.219 1.952 2.467 1.516 801 1.692 546 222 6 25 19 46 227 204 69 482 13.634

2.235 1.435 2.164 2.559 1.651 869 1.968 601 284 8 29 20 49 276 217 76 534 14.975

2014 2.078 1.262 1.890 2.474 1.438 821 1.689 523 251 7 28 18 48 241 198 65 496 13.527

SISA Sisa

(%)

2014 157 173 274 85 213 48 279 78 33 1 1 2 1 35 19 11 38 1.448

7,02 12,06 12,66 3,32 12,90 5,52 14,18 12,98 11,62 12,50 3,45 10,00 2,04 12,68 8,76 14,47 7,12 9,67

Sumber : Laporan Tahunan Perkara PA sewilayah PTA Mataram, 2014

Secara rinci perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Se-NTB Bali tercantum pada lampiran Bab III..A1, dan perkara yang diputus sebagaimana lampiran Bab III..A2. Adapun keadaan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama se-NTB dan Bali pada tahun 2010 sampai dengan 2014, sebagai berikut :

Sisa Perkara Tahun Lalu Perkara Masuk Tahun Pelaporan Total Perkara Tahun Pelaporan Perkara Putus Tahun Pelaporan Sisa Perkara Tahun Pelaporan

Tahun 2010 922 6.109 7.031 6.131 900

Tahun 2011 900 7.961 8.861 7.670 1.191


Tahun 2012 1.191 9.895 11.086 9.617 1.469

Tahun 2013 1.469 12.363 13.832 12.491 1.341

Tahun 2014 1.341 13.634 14.975 13.527 1.448

51


GRAFIK 3.1 KEADAAN PERKARA YANG DITANGANI PENGADILAN AGAMA SE-NTB BALI TAHUN 2010 - 2014 60000 50000 40000

13827

12363

30000

11086

9895

20000 10000

1369 1191 900 922

0

Sisa Perkara Tahun Lalu

7961

8861

6109

7031

12491

Tahun 2014

9617

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2011

7670 6131

1336

Tahun 2010

1369 1191 900

Perkara Masuk Total Perkara Perkara Putus Sisa Perkara Tahun Pelaporan Tahun Pelaporan Tahun Pelaporan Tahun Pelaporan

2. Penyelesaian Perkara Dari data di atas, Pada tahun 2014 Pengadilan Agama se-NTB dan BALI menerima sejumlah 13.634 perkara, atau naik (10,28%) dibandingkan dengan perkara yang diterima pada tahun 2013. Sedangkan persentase perkara yang diputus pada tahun 2014 sebesar (90,33%), atau hampir sama dengan persentase perkara yang diputus tahun 2013, yaitu sebesar (90,30%). Sehingga sisa perkara tahun 2014 ini sebesar (9,67%). Adapun persentase tingkat penyelesaian perkara oleh Pengadilan Agama se-NTB dan Bali pada tahun 2010 sampai dengan 2014, sebagai berikut :

GRAFIK 3.2 PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-NTB BALI TAHUN 2010 - 2014 90,3

91,00

90,33

90,00 89,00 88,00

87,20

87,00

86,56

86,00

86,75

85,00 84,00 Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

% Penyelesaian perkara

52



Dari

13.634

perkara

yang

diterima

dan

sejumlah

13.527

perkara

yang

diputus/diselesaikan dalam tahun 2014, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagaimana tabel berikut : NO.

JENIS PERKARA

PERKARA DITERIMA

PERKARA DIPUTUS

27

21

1

Izin Poligami

2

Pencegahan Perkawinan

1

2

3

Penolakan Perkawinan

-

-

4

Pembatalan Perkawinan

4

-

5

Kelalaian Kewajiban Suami/Istri

-

6

Cerai Talak

1.844

1.485

7

Cerai Gugat

5.217

4.251

8

Harta Bersama

73

60

9

Penguasaan Anak

34

23

10

Nafkah oleh Ibu

1

1

11

Hak-hak bekas istri

-

2

12

Pengesahan anak

21

21

13

Pencabutan kekuasaan orang tua

-

-

14

Perwalian

29

30

15

Pencabutan kekuasaan wali

-

1

16

Penunjukan orang lain sebagai wali

1

2

17

Ganti rugi terhadap wali

-

2

18

Asal usul anak

21

13

19

Penolakan kawin campur

1

-

20

Penetapan ahli waris

21

Istbat nikah

22

Izin kawin

23

145

132

5.836

5.344

-

5

Dispensasi kawin

97

75

24

Wali Adhol

43

22

25

Ekonomi Syari’ah

-

-

26

Kewarisan

217

69

27

Wasiat

-

6

28

Hibah

3

2

29

Wakaf

2

-

30

Shadaqah

-

-

31

Lain-lain

17

9

32

Gugur

-

633

33

Ditolak

-

109

34

Dicoret dari register

-

29


53


NO.

JENIS PERKARA

PERKARA DITERIMA

PERKARA DIPUTUS

35

Tidak diterima

-

87

36

Dicabut

-

986

37

P3HD

-

132

13.634

13.527

JUMLAH

Dari tabel diatas, disimpulkan bahwa dari 13.527perkara yang diputus, diantaranya sebanyak 134 perkara yang merupakan jumlah sisa perkara tahun lalu yang berhasil diselesaikan, atau sebesar (0,99%). Secara kuantitas, Hakim pada Pengadilan Agama se-NTB berjumlah 80 orang menyelesaikan 12.148 perkara. Jika dikalkulasi tiap-tiap hakim menyelesaikan rata-rata 152 perkara dalam satu tahun. Sedangkan Hakim pada Pengadilan Agama se-Bali berjumlah 63 orang menyelesaikan 1.379 perkara. Jika dikalkulasi tiap-tiap hakim menyelesaikan rata-rata 22 perkara dalam satu tahun. Untuk lebih detilnya, jumlah perkara yang dapat diselesaikan oleh setiap Hakim pada Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dilihat pada tabel berikut : NO.

UNIT KERJA

JUMLAH PENYELESAIAN PERKARA

HAKIM

JUMLAH RATA-RATA PERKARA YANG DISELESAIKAN

2.078

16

130

821

9

58

PA. SE-PROPINSI NTB 1

PA. MATARAM

2

PA. DOMPU

3

PA. PRAYA

1.262

9

140

4

PA. SELONG

1.890

9

21

5

PA. BIMA

1.689

9

188

6

PA. SUMBAWA BESAR

1.438

7

206

7

PA. GIRI MENANG

2.474

12

206

8

PA. TALIWANG

496

9

55

12.148

80

152

TOTAL JUMLAH RATA-RATA PA. SE-PROPINSI BALI

54

9

PA. DENPASAR

523

9

91

10

PA. BADUNG

251

8

30

11

PA. KARANGASEM

48

5

10

12

PA. KLUNGKUNG

18

5

4

13

PA. GIANYAR

28

6

5

14

PA. TABANAN

65

7

10

15

PA. SINGARAJA

198

8

25

16

PA. BANGLI

7

6

2

17

PA. NEGARA

241

9

27

TOTAL JUMLAH RATA-RATA

1379

63

26



3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari jumlah perkara yang diputus / diselesaikan Pengadilan Agama se NTB dan Bali sebanyak 13.527 perkara, yang merupakan perkara perceraian sebanyak 5350 perkara (39,55 %). Faktor penyebab terjadinya perceraian dikelompokkan sebagai berikut: No.

Faktor Penyebab

Jumlah

1

Poligami tidak sehat

188

2

Krisis akhlak

576

3

Cemburu

198

4

Kawin paksa

5

Ekonomi

6

Tidak ada tanggung jawab

7

Kawin dibawah umur

8

Kekejaman Jasmani

4 597 1.556 1 212

9

Kekejaman Mental

7

10

Dihukum

4

11

Cacat biologis

3

12

Politis

2

13

Gangguan pihak ketiga

421

14

Tidak ada keharmonisan

1.196

15

Lain-lain

385 TOTAL

5350

Data tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada setiap Pengadilan Agama secara rinci dapat dilihat pada lampiran Bab III.A3. 4. Minutasi Berkas Perkara Sesuai dengan pola Bindalmin dan Buku II bahwa batas waktu minutasi adalah 14 hari setelah perkara tersebut diputus dan Pengadilan Agama se NTB dan Bali sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut. Adapun realisasi pelaksanaan minutasi berkas perkara pada Tahun 2014 mencapai 13.518 perkara dengan rincian sebagai berikut: No.

Keadaan Perkara

Jumlah

1.

Sisa belum diminutasi 2013

2.

Perkara Putus 2014

13.527

3.

Jumlah

13.729

4.

Selesai diminutasi 2014

13.518

5.



202

211 55


Adapun persentase kegiatan meminutasi berkas perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Se-NTB Bali pada tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : No.

Keadaan Perkara

1

Sisa belum diminutasi tahun lalu

2

Perkara putus tahun pelaporan

3 4

Jumlah Selesai diminutasi

5

Sisa belum pelaporan

diminutasi

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

259

147

228

207

202

6.131

7.670

9.589

12.491

13.527

6.390 6.243

7.817 7.589

9.817 9.610

12.698 12.496

13.729 13.518

147

228

207

202

211

tahun

Tahun 2013

Tahun 2014

Sumber : Data Laporan Tahunan Perkara dari Tahun 2010 - 2014

5. Perkara Khusus Yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1.318 perkara perceraian yang diterima yang menyangkut peraturan pemerintah tersebut, sebagaimana dalam lampiran Bab III.A4. B.

PERKARA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 1. Keadaan Perkara Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama se NTB dan Bali sebanyak 130 perkara, keseluruhannya berjumlah 134 perkara. Perkara banding yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 134 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2014 sebanyak 0 perkara. Permohonan banding berasal dari : No.

56

Pengadilan Agama

Pekara Permohonan Banding

1

Mataram

20

2

Selong

28

3

Praya

21

4

Bima

14

5

Sumbawa

13

6

Girimenang

11

7

Dompu

8 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2014


No.

Pengadilan Agama

Pekara Permohonan Banding

8

Taliwang

6

9

Denpasar

4

10

Badung

3

11

Negara

2

12

Singaraja

-

13

Tabanan

-

14

Gianyar

-

15

Klungkung

-

16

Bangli

-

17

Karangasem

-

Total

130

Data perkara banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana lampiran Bab III.B1. Perkara permohonan banding yang diputus sejumlah 134 perkara tersebut dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut : NO.

JENIS PERKARA

PERKARA DITERIMA

PERKARA DIPUTUS

1

Izin Poligami

-

-

2


-

-

3

Penolakan Perkawinan

-

-

4


-

-

5

Kelalaian Kewajiban Suami/Istri

-

6

Cerai Talak

26

29

7

Cerai Gugat

31

31

8

Harta Bersama

20

19

9

Penguasaan Anak

1

2

10

Nafkah oleh Ibu

-

-

11

Hak-hak bekas istri

-

-

12

Pengesahan anak

-

-

13

Pencabutan kekuasaan orang tua

-

-

14

Perwalian

-

3

15

Pencabutan kekuasaan wali

-

-

16

Penunjukan orang lain sebagai wali

-

-

17

Ganti rugi terhadap wali

-

-

18

Asal usul anak

-

-


57


19

Penolakan kawin campur

-

-

20

Penetapan ahli waris

-

-

21

Istbat nikah

1

1

22

Izin kawin

-

-

23

Dispensasi kawin

-

-

24

Wali Adhol

-

-

25

Ekonomi Syari’ah

26

Kewarisan

-

-

44

43

27

Wasiat

-

-

28

Hibah

-

-

29

Wakaf

2

2

30

Shadaqah

-

-

31

Lain-lain

5

5

32

Gugur

-

-

33

Ditolak

-

-

34


-

-

35

Tidak diterima

-

-

130

134

JUMLAH

Sebagian dari perkara banding Cerai Gugat dan Cerai Talak, dikumulasikan atau ada gugat rekonpensi dari pihak lawan berupa harta bersama, nafkah istri, nafkah anak, dan hadhanah. Data terinci perkara banding Tahun 2014 yang diputus menurut jenisnya sebagaimana lampiran Bab III.B2. 2. Penyelesaian Perkara Dari data di atas diketahui bahwa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama tahun 2014 dapat diuraikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut: No.

58

Keadaan Perkara

Jumlah

1.

Sisa Akhir 2013

4

2.

Perkara Diterima 2014

130

3.

Jumlah

134

4.

Perkara Putus 2014

134

5.

Sisa Perkara Berjalan (2014)

0



GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA BANDING WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 140 120 100 80 60 40 20 0

134

130

134

4

0

Sisa Akhir 2013

Sisa Akhir 2013



Jumlah

Jumlah

Perkara Putus 2014

Perkara Putus 2014



Sebagaimana tabel dan grafik tersebut dapat diuraikan, Pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerima sejumlah 130 perkara, atau turun (3,7%) dibandingkan dengan perkara yang diterima pada tahun 2013. Sedangkan persentase perkara yang diputus pada tahun 2014 sebesar (100%) atau naik (2,65%) dibandingkan dengan persentase perkara yang diputus tahun 2013. Sehingga sisa perkara tahun 2014 ini (0%), ini berarti upaya penurunan tunggakan perkara yang dilakukan cukup signifikan dari persentase sisa perkara pada tahun 2013. Adapun keadaan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun 2010 sampai dengan 2014, sebagai berikut : Tahun 2010 21

Tahun 2011 21

Tahun 2012 7

Tahun 2013 16

Tahun 2014 4

Perkara Masuk Tahun Pelaporan

150

113

129

135

130

Total Perkara Tahun Pelaporan

171

134

136

151

134

Perkara Putus Tahun Pelaporan

150

127

120

147

134

Sisa Perkara Tahun Pelaporan

21

7

16

4

0

Sisa Perkara Tahun Lalu

Sumber : Data Laporan Tahunan Perkara 2010-2014


59


GRAFIK 3B.1 KEADAAN PERKARA YANG DITANGANI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2010 - 2014 800

134

700

130

600 500 400

134

113

200

0

136

129

300

100

151

135

171

150

134 147 Tahun 2014

120

Tahun 2013

127

Tahun 2012 Tahun 2011

150

Tahun 2010

4

16 7 21 21

0 4 16 7 21

Sisa Perkara Perkara Masuk Total Perkara Perkara Putus Tahun Lalu Tahun Tahun Tahun Pelaporan Pelaporan Pelaporan

Sisa Perkara Tahun Pelaporan

Adapun persentase penyelesaian perkara oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun 2010 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada grafik berikut : GRAFIK 3B-2 PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2010 - 2014 120,00 100,00 80,00

94,78

94,85

87,72 87,72

84,33

60,00

88,24

97,35 100 96,30 89,4

40,00 20,00 0,00 Tahun 2010

Tahun 2011

% Penerimaan perkara

Tahun 2012

% Penyelesaian perkara

Tahun 2013

Tahun 2014

% Penyelesaian sisa perkara

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa antara grafik penerimaan perkara dengan penyelesaian perkara, pada tahun 2010 persentase antara penerimaan dengan penyelesaian perkara sama, ini artinya penurunan tunggakan perkara belum berhasil. Namun ditahun berikutnya, tahun 2011 ada upaya yang cukup signifikan yang dilakukan dalam penurunan 60



persentase sisa perkara. Sedangkan di tahun 2012 jumlah perkara masuk meningkat (10,52%) jika dibandingkan tahun 2011. Sedangkan persentase penyelesaian perkara turun hingga (6,54%), ini artinya masih ada penurunan persentase sisa perkara namun upaya tidak maksimal. Jikalau upaya tersebut seimbang dengan besarnya persentase penerimaan perkara, maka persentase sisa perkara dapat dipertahankan di angka (5,22%). Pada tahun 2013 ini, persentase penyelesaian perkara sebesar (97,35%) sehingga perkara yang belum diselesaikan tersisa (2,65%). Selanjutnya pada tahun 2014 ini, angka yang cukup fantastis yaitu persentase penyelesaian perkara sebesar (100%) sehingga tidak ada perkara yang tersisa, artinya semua perkara masuk maupun sisa perkara tahun lalu dapat terselesaikan 100%. Pada tahun ini upaya dapat dikatakan cukup optimal sehingga penyelesaian perkara meningkat hingga dapat mencapai persentase yang ideal yaitu (100%). Untuk lebih jelasnya upaya peningkatan persentase penyelesaian perkara dan penurunan persentase sisa perkara dari tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada grafik berikut : GRAFIK 3B-3 UPAYA PENINGKATAN PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA DAN PERSENTASE PENGIKISAN TUNGGAKAN PERKARA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2010 - 2014

150,00 100,00 50,00 0,00 -50,00

34,50 7,96

Tahun 2010

77,48

57,46 8,04

Tahun 2011

10,33 -6,9 Tahun 2012

-100,00

Tahun 2013

100 2,65

Tahun 2014

-125,21

-150,00 % Peningkatan penyelesaian perkara

% Penurunan sisa perkara

Adapun waktu penyelesaian khusus perkara yang diterima dan diputus tahun 2014, dapat dilihat pada uraian dan grafik sebagai berikut: - diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak

83 perkara

- diselesaikan dalam waktu 2 bulan sebanyak 38 perkara - diselesaikan dalam waktu 3 bulan sebanyak Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

9 perkara 61


- diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebanyak

3 perkara


0 perkara


1 perkara

- diselesaikan dalam waktu 7 bulan sebanyak 0 perkara - diselesaikan dalam waktu 12 bulan sebanyak 0 perkara Waktu Penyelesaian VS Jumlah Perkara 100

83

80 60

38

40

9

20

3

0

4 bulan

5 bulan

1

0

0 1 bulan

2 bulan

3 bulan

6 bulan

> 6 bulan

Secara kuantitas, Hakim Tingi pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram berjumlah 22 orang menyelesaikan 134 perkara. Jika dikalkulasi kinerja Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti (PP) dapat dilihat pada tabel berikut : Perkara No.

Bulan

Sumber Daya Manusia Hakim Tinggi

Sisa

Masuk

Putus

PP

Ket.

Jumlah

*Kinerja (%)

Jumlah

*Kinerja (%) 83.33

1

Januari

8

5

6

83.33

6

2

Pebruari

12

6

12

50.00

7

85.71

3

Maret

13

8

12

66.67

7

114.29

4

April

17

11

18

61.11

7

157.14

5

Mei

13

17

12

141.67

4

425.00

6

Juni

16

13

9

144.44

5

260.00

7

Juli

2

14

15

93.33

7

200.00

8

Agustus

14

9

18

50.00

7

128.57

9

September

1

9

11

12

91.67

5

220.00

10

Oktober

1

11

13

15

86.67

7

185.71

11

Nopember

1

11

7

21

33.33

7

100.00

12

Desember

1

4

20

21

95.24

8

250.00

Total

4

130

134

171

83.12

77

184.15

Kinerja = perkara putus/jumlah SDM x 100% = ……. %

62



3. Minutasi Berkas Perkara Sesuai dengan pola Bindalmin dan Buku II bahwa batas waktu minutasi adalah 14 hari setelah perkara tersebut diputus dan Pengadilan Agama se NTB dan Bali sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut.

Adapun realisasi pelaksanaan minutasi

berkas perkara pada Tahun 2014 mencapai 133 perkara dengan rincian sebagai berikut: No.

Keadaan Perkara

Jumlah

1.


2.

Perkara Putus 2014

134

3.

Jumlah

138

4.

Selesai diminutasi 2014

137

5.


4

1

Dari perkara putus sebanyak 134 perkara, berkas perkara yang sudah diminutasi sebanyak 133 berkas perkara dan sisa perkara yang belum diminut pada tahun 2013 sebanyak 14 perkara sehingga total kegitan minutasi sebanyak 161 perkara. Dan yang belum diminutasi sebanyak 7 berkas perkara. Berkas perkara yang telah diminut, bundel A beserta salinan putusannya dikirim kepada Pengadilan Agama pengaju. Adapun persentase kegiatan meminutasi berkas perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : No.

Keadaan Perkara

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

4

11

11

14

7

1

Sisa belum diminutasi tahun lalu

2

Perkara putus tahun pelaporan

150

127

120

147

134

3

Jumlah

154

138

131

161

141

4

Selesai diminutasi

143

127

117

154

140

5

Sisa belum pelaporan

11

11

14

7

1

diminutasi

tahun

Sumber : Data Laporan Tahunan Perkara dari Tahun 2010 – 2014

4. Perkara yang dimohonkan Kasasi Perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. selama Tahun 2014 sebanyak 88 perkara, dan yang diputus sebanyak 53 perkara. Perkara yang dimohonkan Kasasi, PK dan Eksekusi selama tahun 2014, berasal dari :


63


No.

Pengadilan Agama

Dimohonkan Kasasi

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT 1 Mataram 9 2 Selong 29 3 Praya 14 4 Bima 5 5 Sumbawa Besar 7 6 Girimenang 13 7 Dompu 1 8 Taliwang 6 PROPINSI BALI 9 Denpasar 1 10 Badung 1 11 Negara 1 12 Singaraja 0 13 Tabanan 0 14 Gianyar 1 15 Klungkung 0 16 Bangli 0 17 Karangasem 0 TOTAL 88

Jumlah Perkara Dimohonkan PK

Dimohonkan Eksekusi

1 5 2 0 4 3 0 0

4 18 14 2 1 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

2 0 2 0 0 0 0 0 0 44

5. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Perkara yang dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung R.I selama Tahun 2014 sebanyak 15 perkara, dan yang diputus sebanyak 9 perkara. 6. Putusan yang dimohonkan Eksekusi Perkara yang dimohonkan eksekusi selama Tahun 2014 sebanyak 44 perkara, dan berhasil dieksekusi sebanyak 33 perkara. C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dan organisasi, meliputi aspek kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya. Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam menjalankan tugas pokok, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran pada masing-masing unit kerja yang berada di dalamnya. Untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut diperlukan peralatan kantor yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatankegiatan administrasi perkantoran. 64



Dalam rangka tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi

perencanaan, penentuan kebutuhan, penyimpanan,

pemeliharaan, dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan Negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) pada seluruh aset tetap pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Dalam Laporan Tahunan kali ini, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, khusus pada sektor Pengelolaan Sarana dan Prasarana pelaksanaannya meliputi pengadaan/pembangunan/pengembangan, pemeliharaan dan penghapusan Barang Milik Negara dalam tahun anggaran 2014. 1.

Sarana dan Prasarana Gedung Berkaitan dengan sarana dan prasarana gedung, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memiliki 1 (satu) gedung kantor yang beralamat di Jalan Majapahit No. 58 Mataram yang digunakan sebagai operasional perkantoran, dan 4 Unit Rumah Negara. Satu unit Rumah Negara tersebut terletak di Jl. Majapahit No. 95 Mataram yang dihuni oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sedangkan 3 unit Rumah Negara lainnya berlokasi di Jl. Swakarya Mataram yang dihuni oleh Wakil Ketua dan Panitera Sekretaris serta Hakim Tinggi. Sarana dan prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap Barang Milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen, dan rumah negara permanen. Kegiatan Pengelolaan meliputi Pengadaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Negara. Untuk pengelolaan sarana dan prasarana khususnya gedung pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram maupun Pengadilan Agama sewilayah akan diuraikan secara umum sebagai berikut : a.

Pengadaan Seluruh pengadaan, baik pembangunan maupun pengembangan sarana dan prasarana gedung dan rumah Negara yang dilaporkan berupa nilai aset di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada tahun 2014, sebagaimana yang tertuang dalam DIPA baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama, berupa : 1). Pembangunan Gedung Kantor pada Pengadilan Agama Badung Tahap III (finishing) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.641.096.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 2.639.259.300,-


65


(dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). 2). Pembangunan Gedung Kantor pada Pengadilan Agama Gianyar Tahap III (lanjutan) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.255.900.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta sembiln ratus ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 3.252.974.700,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). 3). Rehabilitasi Gedung Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk Tahap II dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.003.336.000,- (tiga milyar tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengana realisasi sebesar Rp. 2.915.109.500,- (dua milyar sembilan ratus lima belas juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah). 4). Pembangunan Gedung Kantor pada Pengadilan Agama Taliwang Tahap II dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.749.980.200,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah). Dan belanja modal berupa biaya pensertifikatan tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). 5). Pembangunan Rumah Dinas Pengadilan Agama Bima dengan pagu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan realisasi sebesar Rp. 327.106.000,(tiga ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah). b.

Pemeliharaan Pada tahun 2014, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram meliputi Perawatan Gedung dan Bangunan Kantor dan Perawatan Rumah Dinas Kantor, dengan uraian sebagai berikut : 1). Perawatan terhadap gedung dan bangunan kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pelaksanaan perawatan gedung dan bangunan kantor pada dasarnya dalam setahun dilakukan setiap bulan,

untuk tujuan perbaikan-perbaikan

terhadap gedung dan bangunan kantor yang sifatnya mendesak. Akan tetapi perawatan terhadap gedung dan bangunan kantor dalam rangka untuk meningkatkan performa (penampilan) dan kelayakan gedung dan bangunan untuk kelancaran operasional kegiatan perkantoran dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Agustus 2014. Perawatan

terhadap

gedung

dan

bangunan

kantor

yang

telah

dilaksanakan pada tahun 2014 meliputi bongkar pasang pipa AC, bongkar pasang 66



plafon pada bagian tritisan dan kanopi gedung, pengecatan dinding/tembok kantor, pengecatan paving blok, rabat beton pada area pintu gerbang masuk dan keluar kantor, mengganti (gerendel pintu, kunci kamar mandi, handel pintu ruang sidang, bak air, dan kran air). Pelaksanaan pekerjaan tersebut menyerap biaya sebesar Rp. 99.993.100,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan tiga ribu seratus rupiah) atau mencapai persentese sebesar (99,99%) dari pagu yang tersedia dalam DIPA PTA Mataram Tahun Anggaran 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 2). Perawatan Rumah Dinas Kantor meliputi perawatan 4 unit rumah dinas. Dana dalam DIPA PTA Mataram Tahun Anggaran 2014 untuk perawatan terhadap rumah dinas PTA Mataram yang berjumlah 4 (empat) unit, yaitu 1 unit rumah dinas yang berlokasi di Jl. Majapahit No. 95 Mataram dan sebanyak 3 unit rumah dinas yang berada di Jl. Swakarya Mataram adalah sebesar Rp. 25.852.000,-. (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan realisasinya sebesar 100%. Dari dana tersebut, pekerjaan perawatan yang telah dilakukan antara lain : a). Perawatan pagar keliling rumah dinas yang berlokasi di Jl. Majapahit No. 58 Mataram, dengan luas bidang tembok yang dirawat sebanyak 240 m2, ditambah perawatan

dinding/tembok

rumah

dinas

dengan

mengikis/mengerok,

mendempul dan mengamplas serta mengecat bagian tembok yang rusak akibat berlembab, serta mengganti list plafond yang rusak. b). Sedangkan rumah dinas yang berlokasi di Jl. Swakarya, perawatan telah dilaksanakan terhadap 3 unit rumah dengan melakukan pengecatan terhadap dinding/tembok rumah dinas sebanyak 3 unit, pengecatan tembok pagar depan rumah dinas, dan pengecatan pos jaga rumah dinas yang telah memudar warnanya serta perabaikan instalasi pipa air pada rumah dinas tipe 70. c. Penghapusan Secara umum, penghapusan aset Negara melalui penjualan berupa hasil bongkaran bangunan dan gedung kantor dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014, adalah nihil. 2.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Secara umum, gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram saat ini sudah dilengkapi oleh beberapa fasilitas, meliputi jaringan telepon dengan nomor ekstensi ruangan, jaringan suara, jaringan nir-kabel internet dan lan sebanyak 5 titik hotspot, akses


67


internet menggunakan speedy office dengan bandwith 3 x 1 mbps, dan mesin pendingin ruangan serta tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua. Dalam perkembangan hingga saat ini, gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram terus dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung dalam menjalankan Tugas Pokok untuk Pegawai dan Pimpinan. Sekarang ini gedung Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas terutama yang berbasis Teknologi Informasi, antara lain Jaringan Komputer Nirkabel (Wireless LAN) dan Wired LAN; Hot Spot 24 jam; akses internet dengan jaringan dedicated yang bias diakses oleh Pimpinan dan Pegawai PTA Mataram serta tamu dan masyarakat yang mengunjungi kantor PTA Mataram, 1 buah Information Desk ; Fasilitas Dokumentasi, untuk dokumentasi dilengkapi 2 kamera digital, 1 kamera video; Web Site Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan domain go.id. Selain fasilitas tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memiliki sarana kendaraan dinas yang terdiri dari 9 (sembilan) buah kendaraan dinas roda empat dan 8 (delapan) buah kendaraan dinas roda dua. Pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan pada barang milik Negara berupa peralatan, perlengkapan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin meliputi kendaraan dinas bermotor, alat rumah tangga dan alat kantor, serta barang bergerak lainnya. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan yang diperoleh dan dimanfaatkan serta kondisi siap pakai. a. Pengadaan Pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun Anggaran 2014 adalah nihil, kecuali pada Pengadilan Agama Dompu terdapat pengadaan belanja modal berupa peralatan dan mesin dengan pagu sebesar Rp. 189.170.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan realisasinya sebesar Rp. 188.589.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). b. Pemeliharaan Pemeliharaan barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014, sebagai berikut : a).

Perawatan Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4 Jumlah kendaraan dinas dan operasional roda empat yang telah dilakukan perawatan sebanyak 10 unit. Alokasi waktu pelaksanaan perawatan dijadualkan setiap bulan, berupa perawatan yang bersifat rutinitas meliputi ganti oli mesin,

68



ganti aki, kampas rem, tune up, ganti busi, ganti ban, siler thinner, bayar pajak mobil, dan lain-lain, maupun perawatan yang berdasarkan hasil cek fisiknya memang perlu

dilakukan

performa/kelayakan

perawatan yang

kendaraan

dalam

ekstra

menunjang

untuk

meningkatkan

kelancaran

operasional

perkantoran. Dana yang terserap

untuk perawatan kendaraan roda 4 sebesar Rp.

204.887.969,- (dua ratus empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), atau mencapai 99.99% dari pagu dana yang tersedia Rp. 204.900.000,- (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) b).

Perawatan Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 2 Proses pelaksanaan perawatan terhadap kendaraan dinas dan operasional roda duA tidak jauh berbeda dengan kendaraan roda empat, yaitu alokasi jadwal kegiatan direnanakan setiap bulan untuk mengantisipasi perbaikan-perbaikan yang rutin maupun Yang tidak terduga.

Jumlah sepeda motor yang dirawat

sebanyak 8 unit. Jenis perawatan yang telah dilakukan meliputi : mengganti oli mesin, accu, kabel accu, kabel spedo meter, kampas rem depan, ban luar depan, gir paket, karet gir, balon belakang, ban dalam, kaca depan, pak full set, wesser belakang, tune up, sok ass depan, race steering kit, dan lain-lain. Dana yang terserap

untuk perawatan kendaraan roda 2 sebesar Rp.

17.559.600,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yaitu mencapai (100%) dari pagu Rp. 17.559.600,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus rupiah). c). Perawatan Inventaris Perawatan inventaris kantor dilaksanakan terhadap 32 unit Laptop, 11 unit PC (Personal Komputer), 17 printer, 2 server, 5 UPS, 8 Scanner, 2 Mesin Fotocopy. Dari dana yang dialokasikan sebesar Rp. 27.220.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terserap sebanyak Rp. 27.220.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yaitu mencapai (100%). d). Perawatan Sarana Gedung (Perawatan Peralatan dan Mesin berupa AC) Jumlah AC yang mendapatkan perawatan selama tahun 2014 ini sejumlah 38 unit. Dana yang tersedia sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yaitu mencapai (100%).


69


c.

Penghapusan Penghapusan berupa Peralatan dan Mesin yang dilakukan pada tahun 2014, yaitu : a).

Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa Kendaraan Dinas Roda Empat pada Kantor pada Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58.c/BUA/SK/04/2014 tanggal 15 April 2014.

b).

Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa Kendaraan Dinas Roda Dua dan Meubelair pada Kantor Pengadilan Agama Badung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108.a/BUA/SK/08/2014 tanggal 15 Agustus 2014.

c).

Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa Meubelair pada Kantor Pengadilan Agama Gianyar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 104.c/BUA/SK/08/2014 tanggal 11 Agustus 2014.

3. Pengelolaan Administrasi 1). Administrasi Peradilan a). Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama se NTB dan Bali. (1). Prosedur Penerimaan Perkara Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama se NTB dan Bali telah dilakukan dengan sistem meja (Meja I, Meja II dan Meja III) sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Demikian pula pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH), Surat Penugasan Panitera Pengganti dan Penetapan Hari Sidang (PHS) telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pola Bindalmin. (2). Registrasi Perkara Pengadilan Agama se NTB dan Bali telah melaksanakan tertib pencatatan dalam buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 11 macam, yang meliputi : (a). Register Induk Perkara Gugatan ; (b). Register Induk Perkara Permohonan ; (c). Register Permohonan Banding ; (d). Register Permohonan Kasasi ; (e). Register Permohonan Peninjauan Kembali ( PK ) (f). Register Surat Kuasa Khusus ; (g). Register Mediasi. (h). Register Penyitaan Barang tidak bergerak ; 70



(i).

Register Penyitaan Barang bergerak ;

(j).

Register Eksekusi ;

(k). Register Akta cerai ; (l). (3).

Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa;

Keuangan Perkara Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Agama se NTB dan Bali telah dibukukan pada Buku Jurnal Keuangan Perkara menurut jenisnya yaitu KI-PAI/G untuk perkara gugatan, KI-PAI/P untuk perkara permohonan, KI-PA2 untuk permohonan banding, KI-PA3 untuk permohonan kasasi, KI-PA4 untuk permohonan peninjauan kembali dan KI-PA5 untuk permohonan eksekusi, kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6), Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi (KIPA7) untuk permohonan eksekusi.

(4). Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama se NTB dan Bali telah dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola yakni : (a). Laporan Pengadilan Agama, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan tahunan, yakni Model L1-PA1 s.d. L1-PA14 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram. (b). Laporan Perkara ke Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terdiri RK1 s.d. RK12 yang merupakan rekapitulasi perkara sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. (c). Laporan perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang terdiri dari Laporan Keadaan Perkara Banding, Laporan Kegiatan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dimana Pengadilan Tinggi Agama Mataram membuat laporan tentang keadaan perkara dan keuangan perkara setiap bulan serta laporan kegiatan Hakim setiap enam bulan. Disamping itu pula, Pengadilan Tinggi Agama Mataram membuat evaluasi laporan bulanan keadaan perkara yang berasal dari seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukumnya di sampaikan kepada Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkara, dari sisa perkara tahun 2013 yang diputus tahun 2014 dan perkara yang diterima dan diputus tahun 2014 serta bukti setorannya. Semua jenis laporan tersebut dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali laporan model RK dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, sehingga pengiriman rekapitulasi Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

71


laporan Pengadilan Tinggi Agama Mataram kepada Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan di atas. b). Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram (1). Prosedur Penerimaan Perkara Permohonan Banding Kegiatan pertama dalam menerima perkara permohonan banding yang dilakukan oleh petugas Meja I adalah meneliti kelengkapan berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama NTB dan Bali yang meliputi isi berkas Bundel A dan berkas Bundel B serta syaratsyarat formal sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah syarat-syarat formal terpenuhi, maka permohonan banding tersebut didaftar dan diberi nomor oleh Kasir lalu diteruskan kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam buku register perkara banding. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti.Selanjutnya Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dalam PMH membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). Setelah perkara diputus, maka Panitera Pengganti menyelesaikan pengetikan putusan berdasarkan konsep putusan Majelis Hakim. Kemudian Panitera mengirim salinan putusan perkara banding beserta berkas A kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk diberitahukan isi putusannya kepada

pihak-pihak

yang

berperkara.

Prosesing

penerimaan

perkara

permohonan banding tersebut di atas sejak awal tahun 2014 di PTA. Mataram telah mengaplikasikan program SIADPTA Plus. Pada tahun 2014, permohonan banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebanyak 130 perkara dan telah dibuatkan : (a).

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH)

= 130 perkara

(b).

Penugasan Panitera Pengganti

= 130 perkara

(c).

Penetapan Hari Sidang (PHS)

= 130 perkara

(2). Registrasi Perkara Banding Pencatatan perkara dalam buku register perkara banding dilaksanakan setelah lengkap persyaratan formal dan lunas panjar biaya perkara. Kegiatan pencatatan register perkara banding pada tahun 2014 sebanyak 130 perkara. (3). Keuangan Perkara Dalam pengelolaan keuangan biaya perkara Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah dibukukan dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara menurut 72



jenisnya (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara menurut jenisnya (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA3) dan Buku Biaya Kepaniteraan berdasarkan Buku Bantu Jurnal Harian Perkara banding sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Data penerimaan dan pengeluaran biaya perkara banding Tahun 2014, sebagai berikut : Penerimaan : 1. Sisa akhir tahun 2013

= Rp

2. Penerimaan tahun 2014

= Rp 19.500.000,- +

Jumlah

44.000,-

= Rp 19.544.000,-

Pengeluaran : 1. Materai

= Rp

804.000,-

2. Redaksi

= Rp

670.000,-

3. Leges

= Rp.

-,-

4. Biaya Administrasi lainnya

= Rp 18.070.000,-

5. Pengembalian sisa panjar

= Rp.

Jumlah pengeluaran Saldo

+

= Rp 19.544.000,= Rp

-,-

Laporan keuangan perkara setiap bulan pelaporannya melalui SMS Gateway yang terdiri dari Keuangan Perkara, Perkara Prodeo, dan Sidang Keliling bagi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. 4). Kearsipan Perkara Perkara yang diterima pada tahun 2014 sebanyak 130 perkara, ditambah 4 perkara sisa tahun 2013, sebanyak 134 berkas perkara yang telah diputus, sedangkan jumlah perkara yang telah diminutasi sebanyak 133 perkara, sehingga sisa yang belum diminutasi sebanyak 1 pada tahun 2014. Perkara tersebut telah ditata dalam box arsip dan diletakkan pada rak di dalam ruang arsip perkara. 5). Laporan Perkara Kegiatan penatausahaan laporan perkara adalah meneliti laporan perkara yang dikirim dari Pengadilan Agama se NTB dan Bali sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 16 Januari 1993. Penelitian yang pertama kali dilakukan adalah meneliti tenggang waktu penyampaian laporan yakni perkara bulanan, empat bulanan dan tahunan, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya sudah diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Penelitian berikutnya meliputi ketepatan isi laporan, akurasi pengisian data dan kelengkapan jenis isian formulir. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

73


Laporan yang dikirim oleh Pengadilan Agama se NTB dan Bali selain form laporan sebagaimana diatur dalam Pola Bindalmin, juga membuat rekapitulasi laporan perkara dari Pengadilan Agama se NTB dan Bali sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 8 Januari 1999 Nomor : E.V/Ot.01.2/AZ/30/1999. Selanjutnya laporan tersebut diteliti dan dievaluasi. Apabila dari hasil penelitian dan evaluasi tersebut terdapat kekeliruan, maka dilakukan teguran secara lisan dan atau dibuatlah surat teguran/petunjuk kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi laporan dari Pengadilan Agama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram membuat dan mengirimkan laporan Model RK.1 s.d. RK.6 kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta. Mengenai kegiatan perkara banding, maka laporan perkara banding dikirimkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. yaitu Model LII-PA1 s.d. LII-PA3. Data perkara yang sudah dievaluasi tersebut lalu disajikan dalam papan data statistik perkara, yang meliputi data jenis perkara, data keadaan perkara tingkat pertama dan data perkara tingkat banding. Disamping itu pula Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyajikan data secara visual (papan data) dalam bentuk Grafik Keadaan Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Grafik Keadaan Perkara Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyediakan/menyajikan data perkara melalui pemanfaatan IT (informasi teknologi) dengan perangkat digital touch screen di lobby Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses perkara. Disamping itu pula, Pengadilan Agama melaporkan keuangan, yang terdiri dari : pelaporan biaya perkara, baik Pengadilan Tingkat Banding maupun Tingkat pertama dilingkungan Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung telah dilaksanakan secara online melalui SMS Gateway dalam tiga tahun terakhir ini.

Pelaporan biaya perkara tersebut

dilakukan setiap bulan, sehingga informasi untuk jumlah biaya perkara dapat secara cepat dan tepat. Disamping itu, secara manual atau pengiriman hardcopy masih tetap dilakukan.

74



2).

Administrasi Umum Pengelolaan administrasi sub bagian umum Pengadilan Tinggi Agama Mataram meliputi kegiatan Pengurusan Surat Menyurat, Kearsipan,

Pengelolaan

Barang Milik Negara, Kehumasan, Keprotokolan, Keamanan dan Perpustakaan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut: a). Pengurusan Surat-menyurat, meliputi : Pengurusan persuratan meliputi : kegiatan menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan seluruh persuratan kedinasan, baik surat masuk maupun surat keluar. Secara umum, penanganan persuratan pada sub bagian umum pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun 2014, sebagai berikut : TABEL 3.10 REKAPITULASI PENGURUSAN PERSURATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2014 NO. 1

2

JENIS PERSURATAN

JUMLAH

Surat Masuk a. Penting b. Biasa c. Rahasia d. Undangan Surat Keluar

KET.

3.141 1.836 1.182 9 101 1.685

Adapun data rinci pengelolaan persuratan dinas pada sub bagian umum Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014, sebagai berikut : (1). Pengurusan Surat Masuk Jika dilihat dari tabel tersebut, jumlah rata-rata pengurusan surat masuk dapat dirata-rata sebanyak 262 surat setiap bulan atau sekitar menerima 12 surat setiap hari. (2). Pengurusan Surat Keluar Pengurusan surat keluar pada tahun 2014 sebanyak 1.685 surat, jumlah rata-rata pengurusan surat keluar dapat dirata-rata sebanyak 140 surat setiap bulan. b). Pengurusan Tata Kearsipan Pengurusan kearsipan pada sub bagian umum Pengadilan Tinggi Agama Mataram, meliputi kegiatan menerima, menyortir, mencatat persuratan.


75


c). Pengelolaan Barang Milik Negara Pengelolaan barang milik negara pada sub bagian umum Pengadilan Tinggi Agama Mataram, meliputi kegiatan penatausahaan, penertiban, pemanfaatan, penghapusan, pemeliharaan, pengadaan barang/jasa serta pelaporan barang milik negara. (1). Pengadaan Barang Milik Negara dari DIPA (2). Penghapusan Barang Milik Negara. (3). Pengnventarisasi Aset Negara antara lain : (a)

Melaksanakan Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI);

(b) Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang tetap berupa tanah dan bangunan; (c)

Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang bergerak berupa kendaraan roda empat dan dua;

(d) Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Daftar Inventaris Lainnya (DIL) serta KIB sebanyak 32 DIR/DIL/KIB; (e)

Memasukkan data barang-barang inventaris ke dalam Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); Dari data laporan tahunan SIMAK BMN di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tercatat ada penambahan jumlah Aset Tetap, berupa : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dalam tahun 2014 ini, sebagai berikut : (i) Tanah Saldo Tahun 2013 ……………………………………………Rp. 6.153.014.000,Saldo Tahun 2014…………............................Rp. 6.153.014.000,Tidak ada penambahan. (ii) Peralatan dan Mesin Saldo Tahun 2013 ……………………………………….. Rp. 3.779.261.803,Penambahan Saldo Tahun 2014 ……………….Rp.

29.573.500,-

Sehingga Saldo Tahun 2014 ……………........... Rp. 3.808.835.303,(iii) Gedung dan Bangunan Saldo Tahun 2013 ……………………………………. Rp. 7.388.339.273,Penyusutan saldo Tahun 2014 …………… Rp.

( 6.105.000,- )

Sehingga saldo Tahun 2014 menjadi …Rp. 7.382.234.273,(iv) Aset tetap lainnya (Buku Perpustakaan) Saldo Tahun 2013 ……………………………………. Rp. Penyusutan saldo Tahun 2014 ………… . Rp. 76

150.761.731,(23.733.146,- )



Sehingga saldo Tahun 2014 menjadi …Rp. (f)

127.028.585,-

Menginventarisasi tanah, bangunan/gedung yang ada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Adapun data aset tanah dan bangunan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut : (i). Tanah Merekap laporan inventaris tanah dan bangunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan tanah seluas 54.559 M2 dengan nilai Rp. 37.643.989.092,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam ratus empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah). (ii). Inventaris Bangunan Pada tahun 2014, aset bangunan menjadi 57 unit dengan total luas 42.680 M2 dengan nilai Rp. 66.241.361.303,- (Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Ratus Tiga Rupiah).

TABEL 3.10 REKAPITULASI DATA INVENTARIS TANAH DAN BANGUNAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2014 NO .

UNIT KERJA

TANAH LUAS M2

NILAI Rp

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PTA 1 3,821 MATARAM 4,715,254,000 1,444 NO .

2

3

UNIT KERJA

PA MATARAM

PA PRAYA

1,437,760,000

BANGUNAN JML

2,500

2,680

NILAI Rp 1,250,000,000

783,625,000

NILAI Rp

KET.

1

1,967

5,300,488,873

Gedung Kantor

4

399

1,629,299,400

Rumah Negara

TANAH LUAS M2

LUAS M2

BANGUNAN JML 3

2

LUAS M2 21,000

NILAI Rp 5,955,608,000

KET.

Gedung Kantor Jl. Langko Mataram

121

154,900,000

Jl. Catur Warga Mataram

442

511,100,000


22

37,600,000


27

34,755,000

Jl. Langko Mataram

1,190

3,765,785,000


Gedung Kantor

77


NO .

4

UNIT KERJA

PA SELONG

TANAH LUAS M2 1,614

BANGUNAN

NILAI Rp

JML 1

512,949,700

LUAS M2

KET.

NILAI Rp

817

921,950,300

Gedung Kantor (lama) Jl. Prof. Soepomo No. 6 Selong

370 3,984

214,177,792

1

70

1,037,683,600

1

1,320

72,700,000 6,442,347,500

Rumah Negara Gedung Kantor (baru) Jl. Ciptomangunkusumo Selong

5

PA SUMBAWA BESAR

6

PA BIMA

7

PA DOMPU

PA GIRI MENANG PA 9 TALIWANG PROVINSI BALI 8

10

PA DENPASAR

11

PA NEGARA

3,681 920 1,224

PA SINGARAJA

13

PA KARANGASE M

14

PA TABANAN

PA BADUNG

1,167,777,000

8,000

1,085,000,000

1,643

800 1,375

3,105

78

PA GIANYAR

1,915,542,000

560,000,000 1,141,250,000 6,000,000 1,977,600,000

4,850

3,010,200,000

600

720,000,000

2,480

3,078,380,000

1,500 180

16

1

582,760,000

3.410

1,105

15

2,655,691,000 950

4,015,303,040

1

35

47,500,000

1

896

2,436,179,090

551,000,000

1,280 12

5 1,481,480,000

763,050,000

5,326,500,000 700,000,000

600

150,000,000

400

1,800,000,000

650

351,000,000

200

234,300,000

3

2.442

1

1000

5

1,045

1

81

32,445,000

1

1,365

5,594,716,450

1

3

24,120,500

5

823

2

1,689 150

4,838,669,300 5.243.151.700

2,120,462,000

2,805,993,000 5,565,499,200 22,209,000

2

150

1

872

1

115

5,074,930,600 176,100,000

1

1,000

1,759,326,000

1

328

303,329,000

64,500,000

1

Tahap 1

Tanah Kosong

1

50

24,997,000

1

323

347,579,000

1

10

24,996,000



NO .

UNIT KERJA

TANAH LUAS M2

NILAI Rp

1,800 17

PA KLUNGKUNG

18

PA BANGLI

JUMLAH

JML

2,765,700,000

500

315,000,000

1,250

54.559

BANGUNAN

10,000,000

37,643,989,092

(g). Menerbitkan

57

Surat

LUAS M2

1

1,000

1

558

1

518

981,452,000

1

100

30,657,050

1

5 42,680

Keputusan

KET.

NILAI Rp

dalam proses pembangunan

1,471,429,000 543,005,000

Gedung kantor Musholla Pos Jaga

24,996,000 66,241,361,303

Ketua

PTA

Mataram

tentang

Penunjukan Penghunian Rumah Negara/Dinas Tahun 2014. (4). Pengelolaan Rumah Tangga/Keperluan Kantor (a). Menyediakan alat tulis kantor dan rumah tangga, baik yang dilaksanakan dengan cara pengadaan barang melalui proses pengadaan barang/jasa maupun dengan cara pembelian langsung; (b). Melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa sesuai dengan daftar barang yang tertera dalam verita acara pemeriksaan barang maupun faktur pembelian langsung; (c). Menempatkan barang dalam lemari yanag sudah disiapkan untuk menyimpan barang di gudang ATK; (d). Mengarsipkan fotocopy bukti daftar pengadaan barang maupun faktur pembelian langsung; (e). Mengentry data jenis barang yang terdaftar dalam pengadaan maupun dalam faktur pembelian langsung sesuai dengan kodifikasi barang kedalam aplikasi barang persediaan barang alat tulis kantor dan rumah tangga; (f). Membuat form permintaan barang kebutuhan ATK dan rumah tangga sebagai bukti pendistribusian barang yang ditanda tangani oleh penerima dan diparaf oleh petugas pengelola barang kemudian diketahui oleh Kasubag Umum; (g). Mendistribusikan alat tulis kantor kepada pegawai sesuai kebutuhan kantor; (h). Print out laporan barang persediaan alat tulis kantor dan rumah tangga secara berkala per satu semester; Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

79


(i).

Melaksanakan stock opname fisik barang ATK dan rumah tangga diakhir tahun. Stock opname juga dilakukan pada saat pengadaan barang melalui pembelian langsung maupun pengadaan barang/jasa.

(5). Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2 Berdasarkan pendataan per-31 Desember 2014 dari seluruh satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut : TABEL 3.11 MONOGRAFI DATA KENDARAAN RODA 4 DAN 2 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2013 KENDARAAN DINAS NO .

RODA EMPAT

UNIT KERJA MERK/TYPE

JML

RODA DUA KONDISI

THN B

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PTA 1 MATARAM

Toyota/Altis Toyota/New Vios

1

2002

1

2006

Yoyota/Soluna

1

2008

Daihatsu Toyota Kijang Super KF 40 Toyota Kijang KF 83 Toyota Kijang KF Standar Toyota Kijang Innova

1

1996

1

1997

1

2001

1

2002

1

2009

1

2013

Toyota/New Vios

1

2006

Mitsubishi/L300

1

1985

Toyota Avanza

2

2011

Toyota Kijang Innova V-Diesel

2

3

PA MATARAM

PA PRAYA

Toyota Kijang Innova E Toyota Avanza G

RR

RB

√

MERK/TYP E

Suzuki A 100 Honda M 5/GL Honda Astrea Honda Astrea Honda NF 125 Honda NF 125 Honda NF 125 Honda NF 125

√ √ √ √ √ √ √

KONDISI

THN B

1

1998

1

1997

1

2001

1

2001

1

2005

1

2008

1

2008

1

2008

1

2008

√ √ √ √ √ √ √

Honda Mega PRO

√

Honda/Supr a X125

1

2005

Honda/Supr a X 125R

2

2008

Honda/Supr a X 125D

2

2009

Honda/Mega PRO

2

2012

1

2005

√

1

2008

√

1

2008

√

2

2009

√

√ √

Honda Supra X 125 NF 1

2006

√

2

2011

√

Honda Supra X 125 FI Honda Mega Pro

RR

√

√

Honda Supra X 125 R

80

JML

√ √ √ √ √


RB


KENDARAAN DINAS NO .

RODA EMPAT


JML

RODA DUA KONDISI

THN B

4

5

6

7

PA SELONG

Innova E

1

2006

Avanza E

1

2010

Avanza E

1

2010

PA SUMBAWA

Innova E

1

2007

BESAR

Avanza 1300-G

2

2011

PA BIMA

PA DOMPU

Innova E

1

2006

Avanza G

1

2011

Avanza G

1

2011

Mitsubishi L300

1

1985

Innova E

1

2005

RR

RB

MERK/TYP E

8

Kijang Inova

2

2011

9

PA TALIWANG

-

-

-

Honda/NF 125 SD

1

2006

√

Honda/NF 125 RTF

3

2008

√

Honda Honda GLMax

3

2009

1

1997

Honda Supra X 125

1

2005

Honda Revo NF-100

1

2007

Honda Revo NF-100

1

2008

Honda Supra X-125

1

2009

1

2009

1

1999

3

2008

√

3

2009

√

1

2007

√

1

2012

√

1

2005

1

1997

2

2008

3

2009

√ √

Honda Vario NC.110 Suzuki Econos Spr 100 Honda/NF 125 R Honda/NF 125 D Honda/NF 125 D Honda MegaPro √

Honda/NF 125 SD Honda/GL Max

RR

RB

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√ Honda

8

2009

Yamaha/Ne w Jupiter

4

2012

2

2012

Yamaha/ 4 Langkah SOHC 4 KLEP. PA DENPASAR

B

√

PA GIRI MENANG

KONDISI

THN

√

Honda/NF 125 TD Yamaha/Jupi ter MX AT CW

10

JML

√ √

Toyota Vios

1

2007

√

Honda/GL

1

1994

√

Toyota Kijang

1

2001

√

Honda/CG

1

1981

√


81



RODA EMPAT


JML

RODA DUA KONDISI

THN B

RR

RB

MERK/TYP E Honda/Supr a 125

Nissan Grand Livina

11

PA NEGARA

12

PA SINGARAJA

13

PA KARANGASE M

Toyota Kijang Innova

Innova E

Innova E

2

1

1

1

2011

2006

2007

2007

√

√

√

√

Honda//Supr a Fit Honda/VARI O Honda/TIGE R Honda/Supr a 125 YAMAHA/R X 115 SPECIAL HONDA SUPRA HONDA SUPRA HONDA/GL -PRO HONDA/SU PRA X

PA TABANAN

INOVA E

1

2005

√

B 1

2006

√

1

2006

√

1

2008

√

1

2008

√

1

2011

√

1

1985

1

2006

1

2008

√

1

2008

√

1

2011

√

1

2006

2

2008

Yamaha RX Spesial

1

2000

1

2008

1

2008

1

2005

1

1998

1

2005

1

2005

2

2007

SUZUKI A 100 X HONDA SUPRA X 125 D HONDA NF 125 SD HONDA NF 125 SD HONDA NF 100 SLD

KONDISI

THN

Honda/NF 125 SD Yamana Vixion

Honda Supra NF 125 TRF Honda GL 160 D Honda Supra

14

JML

RR

√ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

15

82

PA BADUNG

Kijang Inova

1

2007

√

Honda/ Supra X 125

2

2007

1

2005

RB

√




RODA EMPAT


JML

RODA DUA KONDISI

THN B

16

PA GIANYAR

Daihatsu/Xenia

1

2005

Nissan/ Grand Livina

1

2011

RR

RB

Honda/ Mega Pro

√

1

2007

√

TOYOTA AVANZA

1

2011

√

17

18

PA BANGLI

Toyota Kijang Inova E

Toyota Kijang Innova E

JUMLAH

1

1

45

2008

2005

√

41

2

2

B

2005

1

1999

2

2012

1

2005

√

1

2008

√

1

2008

√

1

2008

√

Honda/ NF125 TD

1

2005

√

Honda/ NF125 TD

3

2007

√

Honda/ NF125 TD

1

2008

√

1

2005

1

2007

1

2007

Honda/NF 125TRF

1

2008

Honda/NF 125TRF

1

2008

110

RR

√ √ √

√ √ √ √ √ 9 4

8

Berdasarkan monografi data kendaraan dinas roda empat dan dua dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut di atas, maka diketahui rekapitulasi data realitas kondisi kendaraan dinas pada tahun 2014, sebagai berikut:


RB

√

1

Honda/ NF125 SD Honda/GL 200R Honda/GL 160D

√

KONDISI

THN

2008

HONDA SUPRA FITX 100L HONDA SUPRA X 125 TR PA KLUNGKUN G

JML

1

Honda/ Kharisma Suzuki/ Shogun Honda Supra X 125 Helm Ink HONDA SUPRA HONDA SUPRA/FIT X 100L

√

TOYOTA INOVA

MERK/TYP E

83

8


TABEL 3.12 REKAPITULASI KONDISI KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DAN DUA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2014 KENDARAAN DINAS NO.

RODA EMPAT

UNIT KERJA

KONDISI

JML B PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PENGADILAN TINGGI AGAMA 1 MATARAM

9

RR

KONDISI

JML

RB

√

B

7

PENGADILAN AGAMA MATARAM

3

√

6

1

√

RR

RB

18

√

2 2

TOTAL KENDARAAN DINAS

RODA DUA

√ 11

√

1

√

3

PENGADILAN AGAMA PRAYA

3

√

5

√

8

4

3

√

7

√

10

5

PENGADILAN AGAMA SELONG PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

3

√

6

√

9

6

PENGADILAN AGAMA BIMA

4

8

√

13

1 7

PENGADILAN AGAMA DOMPU

1

√

3

√ 8

√

3

√

1 8

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

9

PENGADILAN AGAMA TALIWANG

2

√

√

8

√

10

6

√

6

5

√

PROVINSI BALI 10

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

4

√

11

2 11

PENGADILAN AGAMA NEGARA

1

√

3

√ 6

√

1

√

1

√

12

PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

1

√

3

√

13

PENGADILAN AGAMA KARANGASEM

1

√

3

√

4 5

1 14

PENGADILAN AGAMA TABANAN

1

√

6

√ 8

√

1 15

PENGADILAN AGAMA BADUNG

2

√

1

4 √

√ √

1

9 √

1

√

16

PENGADILAN AGAMA GIANYAR

2

√

4

√

6

17

PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

1

√

5

√

6

18

PENGADILAN AGAMA BANGLI JUMLAH TOTAL

1 43

√ 41

5 110

√ 94

84

2

2

8

8

6 153



(6). Mengelola kebersihan dan penataan lingkungan hidup (7). Mengelola keamanan kantor dengan menugaskan tenaga kontrak sebagai tenaga keamanan kantor (security). d). Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan Secara umum, kegiatan kehumasan dan keprotokolan berperan dalam kegiatan kedinasan Pengadilan Tinggi Agama Mataram baik sebagai penyelenggara atau partisipan dalam agenda kegiatan baik di tingkat regional maupun nasional. e). Perpustakaan Kegiatan pengelolaan aset tetap lainnya/bahan-bahan pustaka di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yaitu pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi : (1). Untuk bahan pustaka yang baru diterima dalam tahun 2014 sebanyak 636 eksemplar berasal dari Dropping Mahkamah Agung R.I dan

Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Agama R.I. (2). Untuk selanjutnya sekitar 437 eksemplar didistribusikan ke Pengadilan Agama sewilayah PTA Mataram, lalu sisanya diperuntukkan bagi internal PTA Mataram sebanyak 352 eksemplar. (3). Dropping umum 7 eksemplar, Majalah Varia Peradilan sebanyak 212 eksemplar, Majalah Peradilan Agama sejumlah 30 eksemplar, Buletin Komisi Yudisial 34 eksemplar, Hibah dari Panitera/Sekretaris 20 eksemplar. (4). Inventarisir ke dalam Buku Induk perpustakaan ebanyak 150 eksemplar. (5). Buku-buku tersebut selanjutnya dibubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar. (6). Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru. (7). Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak perpustakaan. (8). Melayani tamu yang berkunjung di perpustakaan (9). Melayani para peminjam buku.


85


D. Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram beserta Pengadilan Agama dibawahnya mendapat alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2014 sebesar Rp. 102.622.796.000,- (Seratus Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuha Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). perbandingan dengan alokasi anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 64.997.025.000,- (Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua puluh Lima Ribu Rupiah). Trend pagu anggaran dari tahun 2006 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut ; GAMBAR 3.33 GRAFIK ( TREND LINE) PAGU ANGGARAN TAHUN 2006 - 2014 120.000.000.000 102.622.796.000

100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000

68.802.730.202 65.296.009.000 64.997.025.000 51.404.198.357 50.978.470.000 46.358.477.093 35.992.374.000 23.301.273.000

0 Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Pagu Anggaran

Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasinya dalam tahun anggaran 2014 ini. GAMBAR 3.4 GRAFIK REALISASI (PENYERAPAN) ANGGARAN DIPA-01 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2014 80.000.000.000 70.000.000.000

78.016.120.000 75.858.258.383

60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000

2.157.861.617

Belanja Pegawai

Pagu Anggaran

86

9.511.909.000 9.428.668.879 83.240.121

13.439.502.000 13.270.968.700

Belanja Barang

Realisasi Anggaran

168.533.300

Belanja Modal

Sisa Anggaran



Dari grafik tersebut, dapat diuraikan pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram (DIPA-01), sebagai berikut : 1.

Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a.

Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut :

b.

Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 15.768.565.000,-

Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali

Rp. 62.247.555.000,-

Total Pagu

Rp. 78.016.120.000,-

Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2014, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 15.742.252.827,-

Realisasi Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali

Rp. 60.116.005.556,-

Total Realisasi

Rp. 75.858.258.383,-

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja pegawai telah terserap sebesar (97,23%). c.

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : Sisa Pagu DIPA PTA Mataram

Rp.

26.312.173,-

Sisa Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali

Rp. 2.131.549.444,-

Total Sisa

Rp. 2.157.861.617,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar (2,77%) dari total pagu yang tersedia. Secara rinci, realisasi penyerapan anggaran untuk Belanja Pegawai Tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dilihat pada lampiran Bab V.C.I 2.

Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan 87



perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut : Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 1.845.437.000,-


Rp. 7.666.472.000,-

Total Pagu

Rp. 9.511.909.000,-

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2014, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 1.841.276.390,-


Rp. 7.587.392.489,-

Total Realisasi

Rp. 9.428.668.879,-

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah terserap sebesar ( 99,12%). c.


Rp.

4.160.610,-


Rp. 79.079.511,-

Total Sisa

Rp. 83.240.121,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar (0,88%) dari total pagu yang tersedia. Secara rinci, realisasi penyerapan anggaran untuk Belanja Barang Tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dilihat pada lampiran Bab V.C.II 3.

Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

88



Selama tahun anggaran 2014, semua satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapat pagu belanja modal peralatan dan mesin. Dan ada beberapa satuan kerja yang selain mendapatkan belanja modal peralatan dan mesin, juga mendapatkan belanja modal tanah serta belanja modal gedung dan bangunan. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut : Pagu DIPA PTA Mataram

Rp.

0,-


Rp. 13.439.502.000,-

Total Pagu

Rp. 13.439.502.000,-

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2014, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram

Rp.

0,-


Rp. 13.270.968.700,-

Total Realisasi

Rp. 13.270.968.700,-

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja modal telah terserap sebesar (98,75 %). c.


Rp.

0,-


Rp.

168.533.300,-

Total Sisa

Rp.

168.533.300,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar (1,25 %) dari total pagu yang tersedia. Secara rinci, realisasi penyerapan anggaran untuk Belanja Modal Tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dilihat pada lampian Bab V.C.III Sedangkan pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram (DIPA-04), sebagai berikut : a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dalam DIPA-04 Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut : Pagu DIPA PTA Mataram Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

Rp.

422.945.000,89



Rp.

1.232.320.000,-

Total Pagu

Rp. 1.655.265.000,-

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2014, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram

Rp.

422.586.300,-


Rp. 1.219.430.000,-

Total Realisasi

Rp. 1.642.016.300,-

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja modal telah terserap sebesar (99,2 %). c.


Rp.

358.700,-


Rp.

12.890.000,-

Total Sisa

Rp.

13.248.700,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar (0,8%) dari total pagu yang tersedia. Secara rinci, realisasi penyerapan anggaran untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (DIPA-04) Tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dilihat pada lampian Bab V.C.IV. E.

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Kegiatan pengembangan teknologi informasi yang telah dilaksanakan hingga saat ini adalah: a.

Pemantapan dan Inter-Face Front End dan Back-End Website yang sudah berdomain Web Pemerintah Indonesia (go.id), dan berupaya untuk menyesuaikan menu dan content menu website sesuai standar Reformasi Birokrasi dan NLRP. Adapun alamat website tersebut sebagai berikut :

TABEL 3.13 ALAMAT WEB INSTITUSI PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2014 NO.

SATKER

WEBSITE

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PENGADILAN TINGGI AGAMA 1 MATARAM 2

90

PENGADILAN AGAMA MATARAM

www. pta-mataram.go.id www. pa-mataram.go.id



NO.

SATKER

WEBSITE

3

PENGADILAN AGAMA PRAYA

www. pa-praya.go.id

4

www. pa-selong.go.id

5

PENGADILAN AGAMA SELONG PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

6

PENGADILAN AGAMA BIMA

www. pa-bima.go.id

7

PENGADILAN AGAMA DOMPU

www. pa-dompu.go.id

8

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

www. pa-girimenang.go.id

9

PENGADILAN AGAMA TALIWANG

www. pa-taliwang.go.id

www. pa-sumbawabesar.go.id

PROVINSI BALI 10

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

www. pa-denpasar.go.id

11

PENGADILAN AGAMA NEGARA

www. pa-negara.go.id

12

www. pa-singaraja.go.id

13

PENGADILAN AGAMA SINGARAJA PENGADILAN AGAMA KARANGASEM

14

PENGADILAN AGAMA TABANAN

www. pa-tabanan.go.id

15

PENGADILAN AGAMA BADUNG

www. pa-badung.go.id

16

PENGADILAN AGAMA GIANYAR

www. pa-gianyar.go.id

17

PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

www. pa-kklungkung.go.id

18

PENGADILAN AGAMA BANGLI

www. pa-bangli.go.id

b.

www. pa-karangasem.go.id

Pengembangan sistem infrastruktur hardware pengolah data yang diperlukan untuk media penyimpanan data.

c.

Kegiatan pemetaan kekuatan personil pengelola TI/Website Institusi, sebagai berikut :

TABEL 3.14 PETA KEKUATAN PERSONIL PENGELOLA TI/WEBSITE DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2014 WEBMASTER/OPERATOR APLIKASI PERADILAN AGAMA NO.

SATKER

PENGELOLA TI WEBMASTER

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1 PTA Abdul Halim, ST. MATARAM Hendra Sari Atmaja, S. Kom. 2 PA MATARAM H. Haeril Anwar, SH. 3

PA PRAYA

M. Ali Muchdor, S.Ag., MH.

4

PA SELONG

Ismail Zain (TK)

5 6

PA SUMBAWA BESAR PA BIMA

Tatang Winarto, S. Kom. Erni Wijiarni, A.Md. Ismail Zain (TK)

SIADPTA SIADPA Marsoan, SH. M. Khobir Jaelani, SH. L. Jamaludin, SH. Syamsurijal, SH.

SIMPEG

PUBLIKASI PUTUSAN

Arif Rahman Hakim, S.Sos

Ahmad Mujtaba, SH., MH.

Istiqomah Malik, SH. Sukmaning Rahayu, SH.

Farid Wajdi, SH.

Suaidi, S. Ag.

Bq. Suharti, S. Ag

Jakronah, S. Ag.

Masrun, SH.

Ainiah Husnawati, S. Ag. Ismail Zain (TK)

Agus Supardi

Agus Supardi

Maksum

M. Sapiun, S.Hi.

M. Sapiun, S.Hi.

Drs. Agus Mubarok

Miftahul Akhyar, ST

Suprinuryadin, ST

Asrinuddin, SH

Najahurrahman, SH


91


WEBMASTER/OPERATOR APLIKASI PERADILAN AGAMA NO.

SATKER

PENGELOLA TI WEBMASTER

SIADPTA

SIMPEG

7

PA DOMPU

Nurman, ST

Nurman, ST

SIADPA Nurman, ST

8

PA TALIWANG

M. ZARKASI AHMADI

SAFIUL HADI

SAFIUL HADI

SALMAN

ST. HAWA

PUBLIKASI PUTUSAN Nurman, ST SAFIUL HADI

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR

Syamsul Muttaqin, S.Kom.

Syamsul Muttaqin, S.Kom.

M. Dedi Jami'at, SH.

Rusman Hadi, SH.

11

PA NEGARA

12

PA SINGARAJA PA KARANGASEM

Deny Nurul Hakim (TK) I G Ngr Adhi Warga, S.kom Ryan Syahfudi, S.Kom

Deny Nurul Hakim (TK) Novita Salas (TK)

13

Deny Nurul Hakim (TK) I G Ngr Adhi Warga, S.kom Lalu Munawar, S.Ag

Deny Nurul Hakim (TK) Asep Eko Saputro, S.HI Mujayanah, S.Ag

14

PA TABANAN

LUKMANUL HAKIM, S.Kom


M.KAHFI, S.H.

Muaidi, SH

Muh. Zamrony Hidayatullah, A.Md

I Wayan Angga Putra Asmara, A.Md


I Wayan Angga Putra Asmara, A.Md


Rahmat Hidayat

Sapiudin, SH

15

16

PA BADUNG

PA GIANYAR

I Wayan Angga Putra Asmara, A.Md Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag

Lalu Munawar, S.Ag Salmini, BA


Maladi, SH.

Arpida Ami Susanti

Irwan Rosyadi, Shi HAIRUNNADA, S.H WIRAHADI PADLI (TK)

Sapri Johari

Mawandi Usman, SH

Deny Nurul Hakim (TK) Abdul Rahman, S.Ag Lalu Munawar, S.Ag LUKMANUL HAKIM, S.Kom YAN ATMAM YUNIAWAN HASANI (TK) Muh. Zamrony Hidayatullah, A.Md

Siti Sumianah, Sh Rahmat Hidayat

Eka Kusumaningsih, SH Diah Erowaty, SH 17 18

PA KLUNGKUNG PA BANGLI

Rudi Haryadi, S. Kom. Abdul Kadir, S. Ag. Diky Ramdani

Rudi Haryadi, S. Kom. Abdul Kadir, S. Ag.

Abdul Kadir, S. Ag.

Abdul Kadir, S. Ag. Diky Ramdani

Adapun data sarana teknologi dan informasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

92



NO.

PTA/PA

Jumlah Sarana Laptop

PC

Mesin Tik

Printer

Server

Touch Screen

TV/LED

UPS

Scanner

Proyektor

Kamera

Cctv

Sound system

Mesin Fotocopy

1

PTA Mataram

32

11

1

17

2

1

1

5

8

4

2

-

1

1

2

PA Mataram

20

18

1

32

2

1

-

13

-

2

-

-

1

1

3

PA Denpasar

17

2

1

8

1

1

2

-

1

1

1

1

2

1

4

PA Praya

15

19

4

18

2

2

1

13

-

-

1

-

1

-

5

PA Selong

13

18

2

33

2

1

1

20

1

1

2

-

2

1

6

41

15

-

18

1

1

1

11

1

1

1

-

1

-

7

PA Bima PA Sumbawa Besar

36

15

-

3

1

1

1

-

1

-

2

-

-

-

8

PA Dompu

26

11

-

8

1

2

1

3

1

1

1

-

-

-

9

PA Badung

18

7

1

12

1

1

1

-

2

1

2

-

1

1

10

PA Tabanan

13

10

1

7

1

1

1

-

1

1

1

-

1

-

11

PA Singaraja

10

5

1

10

1

2

1

-

-

-

1

1

1

1

12

PA Negara

4

6

1

9

1

1

1

-

1

1

1

-

1

-

13

PA Klungkung

9

10

1

6

1

1

1

1

1

1

1

-

2

1

14

PA Karangasem

7

20

-

6

1

1

1

-

1

-

1

-

-

1

15

PA Gianyar

12

3

1

14

1

1

-

-

1

1

1

-

1

1

16

PA Bangli

16

8

1

6

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

17

PA Giri Menang

24

24

1

12

3

2

6

24

5

-

2

6

2

2

18

PA Taliwang

6

15

-

12

1

1

1

3

3

-

-

-

-

-

JUMLAH

319

217

17

231

24


22

22

98

29

16

21

9

18

12

Ket.

93


F. REGULASI TAHUN 2014 1. Bidang Kepaniteraan a.

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

b.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

c.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 0508.a/DjA/HK.00/III/2014, tanggal 26 Maret 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.

d.

Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor :

W22-

A/1684/PS.01/SK/XII/2014, tanggal 14 Pebruari 2014 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda). e.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor : W22-A/1108/PS.01/SK/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang (Hatibinwasbid).

f.

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : W22-A/346/HK.03.5/II/2014, tanggal 13 Pebruari 2014 Tentang Data Perkara Online.

g.

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : W22-A/768/HK.05/V/2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pembentukan Majelis Hakim Sengketa Ekonomi SYari’ah.

h.

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : W22-A/1410/HK.05/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 Tentang Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama.

i.

Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : w22-A/850/HM.00/V/2014, tanggal 26 Mei 2014 Tentang Lomba dan Penilaian Program Prioritas.

2.

Bidang Kesekretariatan a.

Bagian Umum : a).

Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 39/BU/SK/II/2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

b).

Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 66-d/BUA/SK/04/2014, tanggal 30 April 2014 Tentang Penghapusan BMN berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (dua).

c).

Surat

Keputusan

Pengadilan

Tinggi

Agama

Mataram

Nomor

:

W22-

A/1134/PL.00/SK/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Pengadilan Tinggi Agama Mataram. 94



d).

Surat Kepala Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor : S-

61/MK.6/WKN.14/KNL.03/2014, tanggal 15 September 2014 Tentang Rekomendasi Penghapusan dari KPKNL. b.

Bagian Keuangan a).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014.

b).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

c).

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaraan Nomor Per 37/PB/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014.

d).

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

e).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

f).

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/VIII/2014, tanggal 8 Agustus 2014 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

g).

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 106-1/SEK/KU.01/4/2014, tanggal 22 April 2014 Tentang Honor yang terkait dengan Output Kegiatan.

h).

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 042-1/SEK/KU.01/01/2014, tanggal 29 Januari 2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

c.

Bagian Kepegawaian a).

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 192/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, tanggal 25 November 2014.

b).

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 193/KMA/SK/XI/2014, tanggal 25 November 2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama.


95


c).

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V-57-6/99, tanggal 16 Mei 2014 Tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Persyaratan Kenaikan Pangkat dan Jabatan.

.

96


BAB IV PENGAWASAN INTERNAL




Cetak biru pembaharuan dalam lingkungan peradilan sebagaimana tuntutan reformasi di bidang hukum mensinyalir bahwa salah satu hal yang sering mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan pengadilan adalah mengenai kualitas kerja dan integritas hakim dan pejabat pengadilan. Dengan demikian Pimpinan Pengadilan wajib melakukan pengawasan dan pembinaan dengan kerja keras untuk meningkatkan integritas segenap aparat peradilan agar terbangun kepercayaan masyarakat. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. A.

INTERNAL Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung di daerah yang juga mengawasi pengadilan tingkat pertama di lingkungan daerah hukumnya. Salah satu tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang diamanatkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mengambil langkah-langkah dalam upaya terlaksananya fungsi pengawasan internal baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. a. Struktur Organisasi Pengawasan Internal 1. Hakim Pengawas Bidang Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang (HATIBINWASBID) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : W22A/210/PS.01/SK/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014. kemudian jadual pelaksanaan


97


pengawasan internal tersebut dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram selaku Koordinator Pengawas. Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah : 1). Bidang Perkara Banding a)

Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara banding, di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

b)

Memantau dan memeriksa pelaksanaan aplikasi administrasi prosedur penerimaan perkara banding;

c)

Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara banding;

d)

Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara banding;

e)

Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara banding;

f)

Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara banding;

g)

Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara banding;

h)

Memberikan petunjuk

dan bimbingan sesuai pola

pembinaan dan

pengendalian administrasi perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1994; i)

Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.

2). Bidang Pengawasan Pelaksanaan Sita dan Eksekusi. a)

Memantau dan memonitor pelaksanaan penyitaan dan eksekusi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

b)

Menginventarisir temuan dan hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi yang dihadapi oleh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

c)

Memberikan saran dan konsep terhadap pemecahan permasalahan eksekusi;

d)

Menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tentang hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi beserta saran tindak lanjutnya.

3). Bidang Kesekretariatan dan Umum. a) 98

Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2014


b)

Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap perbuatan dan tingkah laku Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

2.

Hakim Pengawas Daerah 1). Dasar Pelaksanaan Pengawasan Dasar dilakukannya pengawasan bidang ini adalah : a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan; b) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Pengawasan; c) Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : W22A/349/PS.01/SK/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatibinwasda) pada PA sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram; d) Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor W22A/1107/PS.01/SK/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Daerah Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2).

Tujuan Pengawasan Adapun tujuan dari pengawasan di Daerah Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah : a)Memperoleh informasi tentang segala bidang yang ada di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. b) Memberikan bimbingan dan petunjuk agar aparat peradilan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. c) Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. d) Mencegah terjadinya penyimpangan dan sekaligus melakukan penilaian kinerja. e)Untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijaksanaan.

3).

Waktu Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang (Hatibinwasbid) dimulai dari tanggal 5 Mei sampai dengan 6 Juni 2014.


99


4).

Pelaksana Pengawasan a. Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan di Daerah pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai berikut:

100

No.

NAMA HAKIM TINGGI

1. 2.

Drs. H. A. Karim A. Razak, SH., MH. Drs. H. Ahmad , SH.MH.

3.

Drs. Ali Rahmat, SH.

4.

Drs.H. Salman Asyakiri, SH..

5

H. Sarwohadi, SH., MH.

6.

Drs. H. Misbachul Munir, SH.

7.

Drs. H. Masruhan, SH. MH.

8.

Drs. H. Mustanjid, SH. MH.

9.

Drs. H. Ismail Musa, SH.

10.

Drs. H. Abdul Mu’in

11.

Drs.H. Badrun, SH., M.Si.

12.

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M. Hum.

13.

H. Ahmad Tahang, SH..

14

Drs. H. Syadzali Musthofa, SH.

15

Drs. H. Miswan, SH., MH.

16

Drs. Nasikhin A. Manan, SH., MH.

17

Drs.H. Mohammad Bastoni, SH., MH,

Binwas Bidang Penanggung Jawab Kordinator Pembinaan dan Pengawasan Reformasi birokrasi

TANGGAL PENGAWASAN 25 – 29 agustusi 2014 25 – 29 agustusi 2014 25 – 29 agustusi 2014

Teknologi informasi? SIADPTA Manajemen perkara/ Peradilan Administrasi perkara (prosedur Penerimaan perkara dan buku register) Administrasi perkara (buku keuangan dan Jurnal perkara/ DIPA 04 dan Laporan Perkara Administrasi persidangan hukum acara dan eksaminasi Administrasi umum (kepegawaian/ simpeg) Administrasi umum (keuangan DIPA 01)

25 – 29 agustusi 2014

Administrasi umum (laporan realisasi anggaran) Administrasi umum (inventaris BMN) Administrasi umum (Pengadaan barang dan jasa) Administrasi umum (pengelolaan surat menyurat) Administrasi umum (perpustakaan) Kinerja pelayanan public (pengelolaan manajemen,

25 – 29 agustusi 2014

25 – 29 agustusi 2014 25 – 29 agustusi 2014

25 – 29 agustusi 2014

25 – 29 agustusi 2014 25 – 29 agustusi 2014 25 – 29 agustusi 2014 25 – 29 agustusi 2014

25 – 29 agustusi 2014 25 – 29 agustusi 2014 25 – 29 agustusi 2014 25 – 29 agustusi 2014 25 – 29 agustusi 2014



18

Drs. H. M. Roehan El Ghani, SH.

19

Drs, H. Hamzani Hamali, SH.

20

Drs. Imam Bahrun

21

Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.

22

Drs. H. Subuki, MH.

mekanisme pengawasan, kepemimpinan, pengembangan SDM) Kinerja pelayanan public (pengadaaan/ Penelitian BMN, ketertiban, kedisiplinan, kebersihan, kecepatan penanganan perkara Meja informasi, pengaduan dan humas. Administrasi lainlain (kas BAZDA, Mushalla, Islamic Center, Koperasi, olah vocal serta kas IKAHI & PTWP) Mediasi, Pembinaan Mental dan Qurban Olah vocal dan olah raga

25 – 29 agustusi 2014



Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah adalah : (1). Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan perkara banding dan hasil evaluasi pengawasan tahun 2014 baik teknis maupun administrasi peradilan, sebagai bahan aplikasi pembinaan; (2). Melakukan inventarisasi dan merekam serta merekapitulasi temuan-temuan dalam penelitian dan pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan pengawasan; (3). Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan serta saran tindak lanjut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram minimal 3 (tiga) bulan sekali beserta konsep rencana tindak lanjut pembinaan dan pengawasan; (4). Melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung ke daerah pengawasan maupun lainnya, sesuai perencanaan dan atau kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama; (5). Melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan Ketua Pengadilan Agama dalam daerah pengawasannya minimal 6 (enam) bulan sekali; (6). Memberikan catatan, komentar dan penilaian atas setiap putusan Ketua Pengadilan Agama yang dieksaminasi; (7). Menyampaikan hasil eksaminasi beserta catatan pembetulan, kesalahan atau kekurangan dan penilaian tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

101


dengan memberikan saran tindak lanjut untuk kesempurnaannya guna disampaikan kepada Hakim yang bersangkutan. b. Tata Kerja Pengawasan Internal Tata kerja pengawasan internal pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga

peradilan

dan

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan. c. Pelaksanaan Pengawasan Internal Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pencapaian tujuan pada setiap organisasi adalah penerapan Pengawasan Intern. Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, disamping pengawasan melekat oleh atasan langsung masing-masing, pengawasan internal juga dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilakukan setiap saat, dan diadakan evaluasi serta pelaporan. Pengawasan internal oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang maupun Daerah (Hatibinwasbid dan Hatibinwasda), dilakukan melalui cara pengawasan dengan pendekatan : 1. Preventif, merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengertian pengendalian guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tugas. Dengan bentuk kegiatan-kegiatan berupa koordinasi dan sosialisasi. 2. Persuasif, diwujudkan dalam bentuk himbauan yang bersifat menyadarkan dan memotivasi aparat peradilan untuk meningkatkan etos kerja dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. 3. Akomodatif, dalam melaksanakan pengawasan selalu memperhatikan kondisi objektif yang ada serta aspirasi pada setiap unit. 4. Apresiasif, dalam melaksanakan pengawasan juga memperhatikan prestasi dan nilai lebih yang ditunjukan oleh masing-masing pegawai untuk diberikan reward. 5. Represif, dalam hal yang terpaksa sekali, tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan penindakan sebagai punishment dalam bentuk hukuman disiplin atau treatment kepada pegawai sesuai dengan kewenangan dan meneruskan ke atasan yang lebih tinggi yang berwenang mengeluarkan tindakan.

102



Hubungan logis antara output dan outcome dari kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Output Kegiatan

Outcome Kegiatan

Outcome Sasaran

Melakukan

Temuan-temuan

Tindak lanjut

Binwas

Dari Binwas

Dari Binwas

Efektifitas hasil pengawasan dapat dinilai dari tingkat pencapaian tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam arti suatu hasil temuan hasil pengawasan dilakukan tindak lanjut oleh pihak-pihak berkompeten. Untuk mencapai target di atas, maka pengawasan melekat oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang maupun Daerah (Hatibinwasbid maupun Hatibinwasda) dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 1.

Objektifitas, pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Mahkamah dan Agung dalam peraturan tentang tata laksanan pengawasan.

2.

Independensi, pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, bukan ditumpangi untuk kepentingan lain.

3.

Kompetensi, pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban dan uraian tugas yang jelas.

4.

Formalistik, pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan.

5.

Koordinasi, pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya over lapping.

6.

Integrasi dan Sinkronisasi, pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengawasan.

7.

Efisien, Efektif dan Ekonomis, pengawasan dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat maksimal.

d. Sasaran Pengawasan Internal 1.

Sasaran Pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram Ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram terbatas pada bidang Manajemen Peradilan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan manajemen peradilan di Pengadilan

Tinggi Agama Mataram, apakah sudah sesuai dengan Buku IV Mahkamah Agung RI 103 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014


Tahun 2009 yang menjadi Pedoman dalam Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, tujuannya sebagai controlling terhadap program kerja yang sedang berjalan, dan mengevaluasi serta membina agar aparat peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tetap termotivasi dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. 2.

Sasaran Pengawasan di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Sasaran Pengawasan tahun 2014 dititik beratkan pada administrasi persidangan, administrasi perkara, keuangan perkara, pengelolaan keuangan Negara, pengadaan barang dan jasa, administrasi kepegawaian, administrasi pelaporan, manajemen peradilan, dan pelayanan publik.

e.

Tujuan Pengawasan Tujuan pengawasan yang dilakukan, yaitu : 1. Untuk mengetahui secara jelas tentang program-program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, baik berkaitan dengan teknis yustisial maupun aspek administrasi yustisial. 2. Untuk mengetahui dan memperhatikan tentang kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program yang ada. 3. Untuk dilakukan pengarahan dan pembinaan sekaligus pemetaan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama saat ini.

f.

Metode Pengawasan Metode pengawasan yang dilakukan menggunakan : 1. Deskripsi–Analitik, artinya mendeskripsikan (mengungkap apa adanya) untuk kemudian dianalisis dan mengkomparasikan dengan hasil pengawasan tahun sebelumnya. 2. Telaah berkas, artinya beberapa berkas/putusan dengan beberapa jenis perkara diteliti dengan cermat, baik yang berkaitan dengan berita acara surat panggilan dan semua kelengkapan berkas perkara.

B.

EVALUASI Adapun hasil pengawasan internal di Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun 2014, adalah : 1. Bidang Manajemen Peradilan a.

Manejemen di Pengadilan Tinggi Agama secara umum telah terlaksana dengan baik namun dalam sisi sisi tertentu perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan

104



b.

program kerja

seharusnya dibuat pada awal tahun dengan melibatkan ketua, wakil

ketua , panitera/ sekretaris, pejabat fungsional dan disesuaikan dengan dipa tahun berjalan .pelaksanaan pengawasan seharusnya dimasukkan dengan program kerja dan terjadwal sesuai target yang dicapai 2.

Bidang Administrasi Perkara/Pola Bindalmin a. Dalam bidang perkara hususnya dalam pembukuan keuangan perkara dan pengelolaan biaya perkara telah berjalan dengan baik sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan. b. Dalam bidang realisasi DIPA 04 pelaksanaannya telah sesuai dengan RKAKL tahun 2014 telah terserap 100% sehingga sisa angggaran nihil; c. Laporan perkara telah dibuat sesuai dengan polabindalmin dan Peraturan yang berlaku

3.

Bidang Penerapan Hukum Acara Hasil Pengawasan : a. Tugas Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam bidang penerapan hukum acara telah berjalan dan terlaksana relatif baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan. b. Dalam melaksanakan tugas masih terdapat kekurangtelitian dan kecermatan dalam penerapan hukum acara.

4.

Bidang Administrasi Perkara: a. Pengisian buku register terjadi keterlambatan katrena keterlambatan datangnya instrument sebagai alat untuk mengisi register b. Berkas yang dikirim oleh Pengadilan Agama pengaju sering dijumpai kekurangan seperti Disket koosng dan lain lain;. .

5.

Bidang administrasi persidangan: a.

Pelaksanaan administrasi pekara sudah baik sedangkan kesalahan penulisan dan renvoi perlu ditingkatkan ketelitian dari Hakim dan Kepaniteraan

b.

Masih terdapat berragam amar putusan yang berbeda untaian kata dan formatnya walaupun maksud substansinya sama.

c.

Untuk menuju kepada pelkasanaan SIADPTA maka amar putusan yang hanya berbeda untaian kata-kata dan formatnya harus segera disamakan ..

6.

Bidang Pelayanan Publik: a. Setiap hasil Pengawasan Daerah dievaluasi, dirumuskan bersama seluruh pejabat untuk ditindak lanjuti dan sebagai bahan pembinaan selanjutnya secara berkesinambungan.

b.

setiap awal tahun anggaran dibuat jadwal/ rencana pembinaan dan pengawasan serta monitoring tindak lanjut pengawasan


105


c secara berkala diadakan diskusi yang melibatkan seluruh pejabat dalam rangka penyamaan persepsi tentang hokum acara maupun teknis lainnya dengan membentuk dan memanfaatkan pokja PTA Mataram 7. Bidang Administrasi Kepegawaian Hasil Pengawasan : a. Dalam pengisian Buku Induk Kepegawaian masih terjadi kelalaian

memasukkan Data

Pegawai dan data perubahan yang terjadi. b. Uraian tugas /job description harus diberikan kepada masing2 pegawai agar mereka mengetahui uraian tugasnya. c. Notilen rapat dinas tahun 2014 untuk seluruh pegawai tidak dibuat meskipun daftar hadir rapat dinas ada dokumennya d. SK kenaikan pangkat periode april 2014 yaitu 1 orang Hakim dari PA Taliwang dan 1 orang hakim dari PA Denpasar sampai saat ini belum keluar. e. Dilihat dari beban tugas baik tenaga teknis, dalam membantu pengawasan yang menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi Agama Mataram, maka jumlah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang ada sangat kurang. 8.

Bidang Administrasi umum keuangan dipa 01. a) Antara perencanaan dan pengeluaran DIPA 01 2014 meskipun keduanya tidak sama persis, namun sudah seimbang, dibandingkan dengan hasil pemeriksaan tahun 2013 yang lalu dimana terjadi penumpukan pengeluaran pada akhir tahun anggaran. b) Fisik barang dan hasil kegiatan serta pengeluaran sudah sesuai dengan bukti pengeluaran dalam DIPA 01. c) Penyimpanan uang DIPA 01 di brankas sudah sesuai dengan aturan. Ini berbeda dengan hasil pemeriksaan DIPA 01 tahun 2013, dimana brankas penyimpanan uang DIPA 01 tersebut juga untuk menyimpan uang koperasi dan uang-uang lain yang tidak ada kaitannya dengan uang DIPA 01. d) Ada kesesuaian antara SP2D, SPM, DIPA, buku pajak, buku bantu, BKU, LRA, BA, rekon, PNBP, dan lain-lain. e) SPD sudah sesuai dengan bukti pertanggung jawaban asli berupa : kuitansi, rincian biaya perjalanan dinas yang memuat uraian harga tiket, airport tax,uang harian, representasi, biaya penginapan, pengeluaran riil, daftar pengeluaran riil, surat perintah perjalanan dinas, buktitiket, boarding passdan transport lain, dan bukti penginapan/hotel .Namun terdapat biaya perjalanan dinas ke suatu acara yang dibiayai dari anggaran DIPA 01 yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) peradilan, dengan kata lain tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi peradilan. Dalam rangka penghematan biaya perjalanan dinas, semestinya

106



perjalanan dinas didasarkan pada skala prioritas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Peradilan sehingga tidak seluruh acara dihadiri dengan biaya dari anggaran DIPA 01. 9. Administrasi Umum Laporan Realisasi Anggaran a. Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai satuan kerja telah dengan tertib dan akurat setiap bulan membuat laporan realisasi anggaran keuangan DIPA 005.01.402788 setelah diadakan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram kemudian dikidrimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Kasubag Keuangan sebagai KORWIL/ UAPPA-W. b. Demikian pula Pengadilan Tinggi Agama Mataram baik sebagai satuan kerja maupun KORWIL/ UAPPA–W DIPA 005.04.402789, telah melakukan penggabungan laporan keuangan dari bulan Januari s/ d bulan Maret 2014 dan dari bulan April s/d Juni 2014 yang berasal dari masing-masing UAKPA (Pengadilan Agama) Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah diakan rekonsiliasi dengan kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Propinsi NTB/ UAKBUN – KANWIL kemudian dikirimkan kepada : Kepala Biro Keuangan Dan Perencanaan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI 10. Administrasi Umum Inventaris. a.

Penatausahaan inventaris BMN dan Simak BMN di Pengadilan Tinggi Agama Matarm sudah baik meskipun masih ada yang peru disempurnakan baik piñata usahaan maupun kinerjanya

b.

BMN yang telah dihentikan penggunaannya supaya segera diproses penghapusannya supaya administrasi umum lebih tertib dan ada masukan pendapatan Negara serta lingkungan kantor akan lebih indah dan bersih

11. Administrasi Umum Pengelolaan Surat Menyurat a) Aplikasi persuratan on line intranet belum diterapkan karena para petugasnya masih perlu mempelajari dan mempersiapkan teknik penerapannya .seharusnya petugas dibagian tersebut harus berupaya untuk segera menerapkan sehingga mekanisme persuratanmenjadi lebih efektif dan efisien b) Tempat penyimpanan kartu kendali masih terpencar pencar belum ada lemari khusus karena belum ada dana. Seharusnya direncanakan dan dimasukkan dalam penyusunan rencana anggaran tahun 2015 untuk keperluan pembelian filing cabinet sehingga dapat memudahkan untuk control dan pencarian kembali bila sewaktu waktu diperlukan. c) Untuk pembuatan konsep surat belum dibuat blanko konsep yang sudah dilakukan seharusnya untuk pembuat konsep surat surat yang sejenis perlu dibuat blanko konsep yang sudah dibakukan. 12. Laporan Kedisplinan Dan Ketertiban Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

107


a) Pegawai kurang disiplin dalam mengikuti apel pagi hari senin dan apel sore hari jumat b) Ada dokumen yng tidak disimpan pada tempatnya sehinggan Nampak tidak tertib c) Ada keterlambatan minutasi perkara yang sudah putus dan keterlambatan penyampaian putusan keapda para pihak 13 . Bidang Perpustakaan a) Penataan ruang perpustakaan sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan agar bertambah rapi baik dan nyaman b) Buku beuku kegiatan perpustakaan cukup baik c) Kelasifikasi dan labelisasi buku buku perpustakaan baik judul maupun jumlah buku sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik d) Buku buku perpustakaan yang sudah masuk dalam simak BMN sebanya 47,68% dari seluruh jumlah buku buku perpustakaan 14. Administrasi Umum Mengani Pengadaan Barang Dan Jasa a) Pelaksanaan belanja barang dan jasa telah terserap hanya saja perlu ditingkatkan sehingga pada akhir tahun 2014 penyerapan mencapai 100% b) Belanja keperluan kantor pada waktu penyusunan kiranya dapat dilibatkan perwakilan dari hakim tinggi agar kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas pokok peradilan dapat terpenuhi 15. Bidang Reformasi Birokrasi a.

Pelaksanaan tugas dibidang reformasi birokreasi di pta mataram sudah cukup baik

b.

Ada kekurangn kekurangan yang perlu mendpat perhatian dan perbaikan

16. Bidang Teknologi Informasi a.

Masih adanya tugas-tugas bagian lain yang dikerjakan oleh petugas IT

b.

Masih belum mandiri para hakim tinggi dan panitera pengganti dalam memfungsikan aplikasi siadpta

c.

Masih terbatasnya perangkat keras IT seperti sserver yang menggunakan hardisk yang berkapasitas kecil. Sebenarnya PTA Mataram mempunyai 2 namun 1 rusak dan tidak bisa difungsikan

d.

Untuk memenuhi kebuuthan di PTA Mataram diperlukan server yamg memadai dan optimal

17. Bidang Pembinaan Mental Dan Mediasi a.

Kegiatan shalat berjamaah dan pembinaan mental/ ceramah supaya diikuti oleh seluruh karyawan

b.

Diharapkan mushalla yang ada lebih disempurnakan ssecara fisik sehingga sehingga refresentatif untuk pusat pembinaan seluruh karwayan pta mataram dan tamu dan dilengkapi buku buku kitab agam

108



c.

Kegiatan pembinaan mental diharapkan lebih intensif dengan tambahan pengajian kitabiyah dengan materi akidah sariah dan akhlak

d.

Mengingat kesejahteraan seluruh pegawai meningkat diharapkan lebih banyak lagi partisipasi untuk mengumpulkan dana kurban

18. Bidang Administrasi Lain Lain Bazda Islamic Center Mushalla Dan Koperasi 19 . Bidang Senam dan Olah Vokal Hasil Pengawasan : a. Terdapat sebagian karyawan belum mengikuti senam karena melakukan aktifitas atau olahraga lain. Namun pelaksanaannya sudah cukup baik. b. Olah vokal sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih kurang semangat untuk berlatih agar lebih baik. Rekomendasi : a. Diharapkan segenap karyawan/karyawati mengikuti kegiatan senam sebelum memulai aktifitas/kegiatan olah raga lainnya. b. Perlu ditumbuhkan semangat olah vokal dan meningkatkan kemampuannya, antara lain bisa mendatangkan pelatih/guru vokal. G. Penanganan Pengaduan Publik Pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding, dalam pelaksanaan tugas 2014

yaitu menerima dan

menindaklanjuti penyelesaian pengaduan dari masyarakat. Jumlah pengaduan yang masuk tahun 2014 sebanyak 12 pengaduan, baik berupa pengaduan tentang putusan, eksekusi, perkara, dugaan suap, pemalsuan surat, sita jaminan, dan lain-lain. Sedangkan tahun 2013 pengaduan yang masuk sejumlah 23 pengaduan. Penanganan pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengacu kepada prinsip penerimaan satu pintu, yaitu setiap pengaduan yang diterima disampaikan untuk diketahui oleh Badan Pengawasan sesuai dengan obyektivitas dan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Penanganan pengaduan dilakukan secara tepat sasaran, dan diupayakan hemat dari segi

sumber

daya,

tenaga,

dan

biaya

dengan

melakukan

tindakan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan dan memiliki kerahasiaan karena didalamnya memiliki prinsip adil dan seimbang dengan tetap menghargai profesi aparat pengadilan serta menjunjung tinggi wibawa pengadilan sesuai dengan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku : 1. Penerimaan Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama periode Januari hingga Desember 2014

telah

menerima sebanyak 12 pengaduan publik/ masyarakat. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2014

109


2. Penanganan Pengaduan Secara umum setiap pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama, yang kemudian penanganan lanjutannya terklasifikasi kedalam 2 (dua) kategori, yaitu : a. Pengaduan yang penanganannya oleh Tim Pemeriksa PTA Mataram; b. Pengaduan yang penanganannya didelegasikan ke Pengadilan Agama/Satker yang diadukan; Setelahnya dilakukan penanganan dan pemeriksaan, pengaduan tersebut dibuat menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian dilanjutkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dengan rincian tindak lanjut sebagai berikut: 1. Pengaduan tidak layak diproses

: - pengaduan

2. Pengaduan layak diproses sejumlah

: 12 pengaduan, yang terdiri dari :

a. Masih proses telaah

: 1 pengaduan

b. Diperiksa Tim Pengawas PTA Mataram

: 2 pengaduan

c. Dijawab dengan surat

: 9 pengaduan

d. Didelegasikan pada Pengadilan Tk. Pertama

: - pengaduan

e. Delegasi Internal (Panitera/Sekretaris)

: - pengaduan

Dari uraian di atas, pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram sejumlah 12 pengaduan yang dapat diperinci:

H.

1. Melalui pemeriksaan Tim Pengawas PTA Mataram

: 2 pengaduan

2. Telah dijawab dengan surat sebanyak

: 9 pengaduan

PELAYANAN MEJA INFORMASI Selain itu, pelayanan untuk pencari keadilan terhadap pelayanan informasi mengenai pengadilan tercatat sebanyak 17 permohonan. Ada yang memohon informasi mengenai prosedur banding, putusan maupun konsultasi lainnya.

110


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN 1.

Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan a. Bidang Pengawasan Internal Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan Pengadilan Tinggi Agama terhadap Pengadilan Agama se-wilayah PTA Mataram baik dalam bidang administrasi perkara,

teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun

kepaniteraan telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif. b. Bidang Pengelolaan Administrasi Keperkaraan 1)

Penyelesaian perkara tahun 2014 pada Tingkat Banding lebih meningkat bila dibanding tahun lalu. Dari sisa tahun 2013 sebanyak 4 perkara, ditambah yang diterima tahun 2014 sebanyak 130 perkara,

berhasil diselesaikan sebanyak

134 perkara (100%). 2) Penyelesaian perkara pada tingkat pertama meningkat jika dibanding dengan tahun 2013. Dari sisa sebanyak 1.341 perkara pada tahun 2013, ditambah yang diterima tahun 2014 sebanyak 13.627 perkara, jumlah perkara yang berhasil diputus sebanyak 13.527 perkara atau sebesar (90,33%). Namun masih perlu diupayakan peningkatan penyelesaian perkaranya, karena sisa akhir tahun 2014 masih sebanyak 1.448 perkara (9,67 %). 3) Kuantitas perkara yang diterima

di tingkat pertama terdapat kenaikan. Pada

tahun 2014 perkara yang diterima pada tingkat pertama sebanyak 13.634 perkara, sedang pada tahun 2013 sebanyak 12.363 perkara, naik sebanyak 1.271 perkara. Hal tersebut menunjukan kenaikan penerimaan perkara sebesar (10,28%). Adapun di tingkat banding, kuantitas untuk perkara yang diterima mengalami penurunan. Pada tahun 2014 yang diterima 130 perkara, sedang tahun 2013 sebanyak 135 perkara, turun 5 perkara (3,7 %). 4) Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/ SK/I/1991 Tentang Pola Bindalmin, walaupun

masih

ada

kesalahan-kesalahan

kecil

yang

perlu

diperbaiki/disempurnakan.


111


2. Administrasi Kesekretariatan a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Masih terdapat kesenjangan kuantitas SDM antara formasi kebutuhan ideal dengan kebutuhan riil. Hal tersebut mengakibatkan jumlah pegawai Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram masih sangat jauh dari jumlah ideal, sehingga banyak pegawai di Pengadilan Agama yang menduduki jabatan rangkap, yang diprediksi 1 sampai 2 tahun kedepan akan banyak pegawai yang memasuki

masa

pensiun,

sementara

dalam

penerimaan CPNS Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapat jatah formasi yang sangat sedikit sehingga dapat disimpulkan penambahan pegawai tidak sebanding dengan pengurangan pegawai yang dimutasi dan pensiun. b. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemenuhan penyediaan sarana prasarana gedung sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram mencapai sekitar (83,33%). Hal ini menunjukan dari 18 satuan kerja, sebanyak 15 satuan kerja yang memiliki gedung sesuai dengan prototipe Mahkamah Agung RI. Sebanyak 3 satuan kerja yang belum memiliki gedung yang memadai dan sesuai standar ideal (prototype gedung pengadilan) yaitu : Pengadilan Agama Klungkung, Denpasar dan Praya. Pengadilan

Tinggi

Agama

Mataram

selama

tahun

2014 telah

melakukan berbagai kinerja peradilan, ditandai dengan dengan Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama

Mataram sebagai Koordinator Wilayah dalam hal pelaporan

keuangan dan barang milik Negara pada pelaksanaan anggaran DIPA-04. c. Bidang Pengelolaan Keuangan Pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan dan diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

yang

berlaku

dan

dilaksanakan

tepat waktu. Namun demikian masih ada sedikit kekurangan seperti perencanaan anggaran yang perlu di alokasikan waktu yang cukup dan pelaksanaan anggaran yang terpola dengan baik serta pelaporan yang cepat, tepat dan akurat.

112



B. REKOMENDASI 1. Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan a.

Bidang Pengawasan Internal Mengingat penting dan strategisnya efektivitas penanganan pengaduan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, agar

diadakan pelatihan dan

pendidikan peningkatan skill aparatur peradilan penanggung jawab Penanganan Pengawasan dan Pengaduan. b.

Bidang Administrasi Keperkaraan perlu diadahkan pelatihan SIADPTA Plus bagi para Hakim Tinggi,

pejabat

kepaniteraan. 2. Administrasi Kesekretariatan a.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Mohon kepada pimpinan Mahkamah Agung RI untuk mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan memperhatikan Beezeting Formation yang dilaporkan setiap tahun.

b. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1)

Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. dimohon adanya aturan mengenai pengawasan baku mutu terhadap proyek berjalan, sehingga pengawasan berkala

yang

dilakukan

dapat

meningkatkan

kualitas

dan

mutu

pembangunan. 2)

Dengan adanya Pengembangan Sistem Informasi Teknologi di Pengadilan Tinggi Agama Mataram beserta seluruh Pengadilan Agama di Propinsi NTB dan Bali hendaknya dibarengi dengan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi, dana pemeliharan untuk pengembangan IT tersebut agar lebih diperhatikan.

3) Mohon kepada Mahkamah Agung R.I. untuk mengadakan Sosialisasi dan pembinaan ke daerah tentang administrasi ketatalaksanaan, kearsipan, dan keprotokolan, berikut petunjuk pelaksanaannya. c.

Bidang Pengelolaan Keuangan Mohon kepada Mahkamah Agung R.I untuk lebih meningkatkan pembinaan ke daerah tentang Administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari


113


perencanaan, sampai dengan pelaporannya, termasuk juga mengenai aturanaturan yang terbaru tentang keuangan untuk aktif di informasikan kedaerah secara Integral, tertib dan teratur berdasarkan pola-pola yang sudah ada.

114


PENUTUP


PENUTUP

PENUTUP Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2014. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara baik ditingkat pertama (Pengadilan Agama sewilayah Propinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat) maupun tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) cukup baik, sebagaimana diuraikan dalam laporan ini. Semoga laporan ini menjadi tolok ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT. Amien.

Mataram, Januari 2015 Ketua,

DRS. H. A. KARIM A. RAZAK, SH., MH.


iii

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2013

HAKIM TINGGI Drs. H. Ismail Musa, SH. Drs. H. Hamzani Hamali, SH. H. Ahmad Tahang, SH. Drs. H. Misbachul Munir, SH. Drs. H.M. Roehan El Ghani, SH. Drs. H. Ali Rahmat, SH. Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum. Drs. H. Badrun, SH., M. Si. Drs. H. Salman Asyakiri, SH. Drs. H. Nasikhin A. Manan, SH., MH. Drs. H. Mohammad Baston, SH. Drs. H. Abdul Mu'in Drs. H. Imam Bahrun Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum. Drs. H. Mustanjid Azis, SH., MH. Drs. H. Syadzali Musthofa, SH., MH. Drs. Subuki, MH. Drs. H. Miswan, SH., MH. H. Sarwohadi, SH., MH. Drs. H. Masruhan MS, SH., MH.

KETUA Drs. H. A. KARIM A. RAZAK, SH., MH. WAKIL KETUA Drs. H. AHMAD, SH., MH.

PANITERA/SEKRETARIS H. A. JAKIN KARIM, SH., MH.

WAKIL SEKRETARIS FAHRUROSYID, SH., MH.

WAKIL PANITERA H. L. MUH. TAUFIK, SH.

PAN. MUDA BANDING DRS. SYAIFULLAH, SH., MH.

STAF 1.HENDRA SARI ATMAJA, S.Kom. 2.JUMU’ATUN, SH. 3.NUR ALIYAH, SH.

PAN. MUDA HUKUM I.G.B. KARYADI, SH.

STAF 1. SUADI, SH. 2. QURATUL AINI, SH. 3. MARJENI, A.Md.

Ket : Garis Koordinasi Garis Tanggung Jawab

KASUBBAG KEPEGAWAIAN LALU RUSLAN, SH.

KASUBBAG KEUANGAN H. MAHSYAR, SH.

KASUBBAG UMUM AGUS HADI SURYONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

STAF

STAF

STAF

1.MUSLIM, SH. 2.MARSOAN, SH. 3.M. KHOBIR JAILANI, SH. 4.NURANISATUN, SH 5.HAIRIYAH, SH.

1. SRI KURNIAWATI, SH. 2. ARIF RAHMAN HAKIM, S.Sos. 3. SUHAIRI 4.ABDUL HALIM, ST. 5. TITIK FITRIANI, SH. 6. ABRATI DIESYANI ESSER, S.Sos 7. ANDI MARIANDA, A. Md.

1. ABDUL KARIM, SH. 2. B. SANTI SULISTIORINI, SE. 3. FARIDA ARIATI, A.Md. 4. SUWARDIMAN, S.Pd., SH. 5. NURHAYATI, SH. 6. KURNIATUN, SE.

1. M. ANWAR, SH.. 2. KARTINI, SH. 3. B. NANING SURYATNI, ST. 4. YULIANA ASTI ASTUTI 5. TATANG WINARTO, S.Kom. 6. REGINA LATIFAH, S. IP 7. RUSSINTA IRMAYANTI, ST.

LAMPIRAN BAB III.A1

DATA PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2014

4 10 1 11 1 4 1 2 34

13250

keterangan * ) jumlah perkara yang prodeo

2 4 9 2 4 21

8 5 4 4 1 2 1 4 29

1 1

3 1 5 7 5 2 5 2 1 1 6 5 43

-

29 1 1 1 3

30

-

217

-

3

Mengetahui, Ketua

Mataram, 31 Desember 2014 Panitera,

Drs.H. A. Karim A. Razak, SH.MH.

H. A. Jakin Karim, SH. MH.

1 1 2

31 -

2

-

32

33

8 48 3 3 11 1 23 3 2 1 2 21 6 13 145

1 1 2 6 1 1 5 17

34 2.141 546 1.219 1.951 1.692 204 1.516 801 227 46 69 19 26 6 222 2.467 482 13.634

145

17

13.634

Keterangan *)

28

3 4 59 93 15 9 3 10 3 14 4 217

Jumlah

27

I. Lain-lain

26 -

H. P3HP / Penetapan Ahli Waris

25

7 6 2 22 9 5 12 6 14 2 1 3 8 97

G. Zakat / Infaq / Shodaqoh

24 -

D. Wasiat

23

C. Kewarisan

22 1.648 25 503 709 76 58 584 58 6 7 1 1 3 2 5 1.990 160 5.836

B. Ekonomi Syari'ah

21

2 10 8 1 21

Wali Adhol

20

Isbath Nikah

Ganti Rugi Thd Wali

17 18 19 1 1 -

Dispenassi Kawin

16

Izin Kawin

15 -

Pen. Kawin Campuran

14

Asal Usul Anak

12 13 1 1 -

Penunj. Orang Lain Sbg Wali

11

4 6 8 9 17 2 2 6 1 9 6 3 73

Pencb. Kekuasaan Wali

10

322 274 557 877 1.158 102 551 532 129 17 46 12 15 3 109 335 178 5.217

Perwalian

9

127 150 69 218 378 35 316 190 57 16 17 5 6 65 92 103 1.844

Pencabutan Kek. Orang Tua

8

F. Wakaf

-

Pengesahan Anak

7 1 1 1 1 4

Hak-hak bekas Isteri

6 -

Nafkah Anak Oleh Ibu

5

E. Hibah

1 1

Penguasaan Anak

4

1 3 2 2 1 1 4 2 1 2 2 5 1 27

Harta Bersama

2 MATARAM DENPASAR PRAYA SELONG BIMA SINGARAJA SUMBAWA DOMPU NEGARA KARANGASAM TABANAN KLUNGKUNG GIANYAR BANGLI BADUNG GIRIMENANG TALIWANG JUMLAH

Cerai Gugat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kelalaian atas Kewajiban Sm/Isteri

R


O

1

3

PENGADILAN AGAMA

Penolakan Perk. Oleh PPN

M


O

Izin Poligami

N

Cerai Talak

A. PERKAWINAN

35

LAMPIRAN BAB III.A2 REKAP PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2014

Asal Usul Anak

Pen. Kawin Campuran

22

23

24

25

JUMLAH

1.341

13.634

14.975

986

21

2

-

-

-

1.485

perkara yang diterima

Sisa Tahun Lalu

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

* ) jumlah perkara yang prodeo

42

43

44

238 232 534 647 915 70 484 394 120 15 35 8 14 2 115 272 156

6 5 5 7 13 2 4 2 11 4 1

3 7 1 7 1 1 3

1

1 1 -

2 5 10 1 3

-

9 4 4 3 1 1 2 1 5 -

1 -

1 1 -

2 -

6 6 1 -

-

1.580 21 472 626 67 53 471 52 3 5 1 1 2 2 4 1.843 141

5 -

4 6 1 14 4 3 14 3 12 2 1 1 3 7

5 1 3 2 5 2 1 1 2

-

3 2 23 21 5 5 1 2 1 5 1

6 -

1 1 -

-

-

7 44 1 3 12 26 3 1 5 17 2 11

1 1 3 4 -

10 6 8 25 14 7 10 11 2 1 2 9 4

10 3 20 47 10 9 12 3 1 2 11 6

53 10 52 162 70 6 59 22 7 2 2 9 155 24

2 24 16 4 4 6 14 3 12 2

2.078 523 1.262 1.890 1.689 198 1.438 821 241 48 65 18 28 7 251 2.474 496

157 78 173 274 279 19 213 48 35 1 11 2 1 1 33 85 38

4.251

60

23

1

2

21

-

30

1

2

2

13

-

5.344

5

75

22

-

69

6

2

-

-

132

9

109

134

633

87

13.527

1.448

11.360

keterangan

Keterangan *)

Ganti Rugi Thd Wali

21

Sisa Akhir bulan


20

Jumlah


19

Dicoret dari Register

Perwalian

18

Gugur


17

Tidak Diterima

Pengesahan Anak

16

Ditolak


15

I. Lain-lain


14

99 138 49 141 303 32 252 146 65 15 10 4 6 2 52 79 92


Penguasaan Anak

13

-


Harta Bersama

12

-

F. Wakaf

Cerai Gugat

11

-

3

E. Hibah

Cerai Talak

10

2 -

2

D. Wasiat

Kelalaian atas Kewajiban Sm/Is

9

2 2 1 2 1 3 2 1 5 2

1

C. Kewarisan


8

45 30 61 161 251 20 86 154 21 5 14 4 1 30 63 40

R

B. Ekonomi Syari'ah


7

2.235 601 1.435 2.164 1.968 217 1.651 869 276 49 76 20 29 8 284 2.559 534

O

Wali Adhol


6

2.141 546 1.219 1.952 1.692 204 1.516 801 227 46 69 19 25 6 222 2.467 482

PENGADILAN AGAMA

M

Dispenassi Kawin

Izin Poligami

5

94 55 216 212 276 13 135 68 49 3 7 1 4 2 62 92 52

O

Izin Kawin

Dicabut

4

1 MATARAM 2 DENPASAR 3 PRAYA 4 SELONG 5 BIMA 6 SINGARAJA 7 SUMBAWA 8 DOMPU 9 NEGARA 10 KARANGASAM 11 TABANAN 12 KLUNGKUNG 13 GIANYAR 14 BANGLI 15 BADUNG 16 GIRIMENANG 17 TALIWANG

N

Isbath Nikah

Jumlah

A. PERKAWINAN

Mengetahui, Ketua




LAMPIRAN BAB III.A3

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM BULAN : JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2014

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

8 Dompu 9 Negara 10 Karangasem 11 Tabanan 12 Klungkung 13 Gianyar 14 Bangli 15 Badung 16 Girimenang 17 Taliwang

JUMLAH

41 160

53 89 204

-

12

12

12

-

1

322

43 -

205 28

29 4

1

9

410 17

40

163

38

-

147

73

76

112

6

-

5

145

-

8

4

1

15

2 6 -

5 -

7 33

-

188

576

198

4

GANGGUAN PIHAK KETIGA

POLITIS

13

14

15

16

17

18

19

7 -

5 -

3 -

-

2 -

41 34 49

108 246 100

1

3

2

-

-

-

53

277

37

732

-

99 3

-

-

-

-

12 15

69 11

143 14

1.010 102

-

-

-

-

-

-

84

27

108

680

-

94

-

1

-

-

10

47

40

536

31

-

-

-

-

-

-

41

85

-

185

7 1 19 123 69

18 4 1 18 125 46

-

1 5 -

-

-

2 1 -

-

4 3 1 20 54

25 26 6 10 3 55 55 46

9 34 -

29 44 11 23 5 146 338 248

597

1.556

1

212

7

4

3

2

421

1.196

385

5.350

Mengetahui, Ketua




-

KETERANGAN

12

JUMLAH

11

LAIN-LAIN

10

2 -

CACAT BIOLOGIS

9

12 53

DIHUKUM

8

KEKEJAMAN MENTAL

7

43 -

TERUS MENERUS BERSELISIH

TIDAK ADA KEHORMONISAN

6

KEKEJAMAN JASMANI

KAWIN PAKSA

5

4 9 -

KAWIN DIBAWAH UMUR

3

TIDAK ADA TANGGUNG JWB.

2

1 Mataram 2 Denpasar 3 Praya 4 Selong 5 Bima 6 Singaraja 7 Sumbawa Bs

MENYAKITI JASMANI

EKONOMI

1

CEMBURU

MAHKAMAH SYAR'IYAH PROPINSI/ PENGADILAN TINGGI AGAMA

MENINGGALKAN KEWAJIBAN

KRISIS AKHLAK

N O M O R

POLIGAMI TIDAK SEHAT

MORAL

324 371 566

LAMPIRAN BAB III.A4 LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. 10 TAHUN 1983 jo. Pp. NO. 45 TAHUHN 1990 PADA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2014 Jenis Perkara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

4 3 10 22 8 1 1 5 54

1 1 1 3

PERKARA YANG DIPUTUS

2 3 2 1 1 9

13

2 1 2 5 1 1 12

-

Cerai Gugat

12

Cerai Talak

11 -

Izin Poligami

10

9 1 4 15 39 19 2 1 1 16 107

Cerai Talak

9 1 1 2 4

Cerai Gugat

7 4 1 1 5 16 9 1 1 8 46

Terima

Cerai Gugat 6

Sisa

Terima

Cerai Talak Sisa 5

4 -

Izin Poligami

3 Mataram Denpasar Praya Selong Bima Singaraja Sumbawa Bs Dompu Negara Karangasem Tabanan Klungkung Gianyar Bangli Badung Girimenang Taliwang JUMLAH

Sisa

Penggugat / Jumlah

1

Terima

Izin Poligami

PA / Msy.

Sisa

N O M O R

Diputus

14

15

2 3 10 20 7 1 5 48

3 1 3 11 10 1 9 38

Ada Izin Pejabat

Tergugat / Termohon

Tidak Ada Ada Izin Persetujua Pejabat n Pejabat 17

16 2 2

Mengetahui, Ketua




KET

19

18 2 2

Tidak Ada Persetujuan Pejabat

-

20 -

nihil

nihil nihil nihil nihil nihil nihil

LAMPIRAN BAB III.B1

LAPORAN PERKARA BANDING YANG DITERIMA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

keterangan * ) jumlah perkara yang prodeo

-

-

20

21

22

23

-

-

-

1 1

24 -

25 -

-

Keterangan *)

19

-

Jumlah

18

-

I. Lain-lain

17


16

-


15

-

F. Wakaf

14

-

E. Hibah

13

D. Wasiat

12 1 1

C. Kewarisan

11

3 3 3 4 1 2 2 1 1 20

B. Ekonomi Syari'ah

10

10 2 4 4 1 5 1 2 2 31

Wali Adhol

9

2 1 1 3 5 5 5 1 1 2 26

Dispenassi Kawin

8 -

Izin Kawin

7 -

Isbath Nikah


6 -

Pen. Kawin Campuran

Penguasaan Anak

5 -

Asal Usul Anak

Harta Bersama

4 -

Ganti Rugi Thd Wali

Cerai Gugat

2 MATARAM DENPASAR PRAYA SELONG BIMA SINGARAJA SUMBAWA DOMPU NEGARA KARANGASAM TABANAN KLUNGKUNG GIANYAR BANGLI BADUNG GIRIMENANG TALIWANG JUMLAH


Cerai Talak

R 1



O

Perwalian


M

PENGADILAN AGAMA



O

Pengesahan Anak


3

N


Izin Poligami

A. PERKAWINAN

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

-

3 10 16 3 3 1 1 7 44

-

-

1 1 2

Mengetahui, Ketua




-

-

3 2 5

19 4 21 29 14 14 8 2 3 11 5 130

nihil

nihil nihil nihil nihil nihil

LAMPIRAN BAB III.B2

4

-

-

-

-

-

1

21

-

-

-

-

-

-

2

29

30

-

-

-

-

-

-

14

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUMBAWA

-

14

14

-

-

-

-

-

-

5

8

DOMPU

1

8

9

-

-

-

-

-

-

7

9

NEGARA

-

2

2

-

-

-

-

-

-

10

KARANGASAM

-

-

-

-

-

-

-

-

11

TABANAN

-

-

-

-

-

-

-

12

KLUNGKUNG

-

-

-

-

-

-

13

GIANYAR

-

-

-

-

-

14

BANGLI

-

-

-

-

15

BADUNG

-

3

3

16

GIRIMENANG

1

11

17

TALIWANG

1 4

2 3

27

28

29

30

31

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

1

3

1

-

-

-

5

6

-

-

-

-

-

-

1

4

1

-

-

130

134

-

-

-

-

-

-

30

31

18

2

-

DENPASAR PRAYA

-

21

4

SELONG

1

5

BIMA

-

6

SINGARAJA

7

32

33

36

37

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

38

39

40

41

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keterangan *)

35

-

Sisa Akhir bulan

34

3

JUMLAH

26

-


25

-

Gugur

24

-

Tidak diterima

23

-

I. Lain-lain

22

-


21

-


20

-

F. Wakaf

19

-

19

E. Hibah

18

-

19 4

D. Wasiat

17

3

-

JUMLAH

16

C. Kewarisan

15

B. Ekonomi Syari'ah

14

7

Wali Adhol

13 4

Dispenassi Kawin

12 -

Izin Kawin

11 -

Isbath Nikah

10 -

Pen. Kawin Campuran

9 -

Asal Usul Anak

Penguasaan Anak

8 -

Ganti Rugi Thd Wali

Harta Bersama

7


Cerai Gugat

5


Cerai Talak

4

Perwalian


3

-

MATARAM



2 1

Pengesahan Anak


1



R

Jumlah

O

Yang diterima

PENGADILAN AGAMA

Sisa bulan lalu

M


Dicabut

Izin Poligami

6

N O

A. PERKAWINAN

Ditolak

LAPORAN PERKARA BANDING YANG DIPUTUS PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2014

43

44

19

-

-

4

-

-

21

-

-

-

30

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

45

-

-

2

-

-

5

-

-

-

-

134

-

Mengetahui, Ketua




Lampiran Bab V.C1 REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TK. PERTAMA DAN TK. BANDING SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2014

NO.

NAMA SATKER

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1 PTA MATARAM 2 PA MATARAM 3 PA PRAYA 4 PA SELONG 5 PA SUMBAWA BESAR 6 PA BIMA 7 PA DOMPU 8 PA GIRI MENANG 9 PA TALIWANG PROVINSI BALI 10 PA DENPASAR 11 PA NEGARA 12 PA SINGARAJA 13 PA KARANGASEM 14 PA TABANAN 15 PA BADUNG 16 PA GIANYAR 17 PA KLUNGKUNG 18 PA BANGLI JUMLAH

PAGU

BELANJA PEGAWAI REALISASI SISA

% REALISASI

15.768.565.000 6.322.055.000 6.914.658.000 5.542.294.000 3.935.292.000 5.631.165.000 3.435.579.000 5.716.796.000 2.981.152.000

15.742.252.827 6.313.072.343 5.810.552.919 5.514.408.905 3.712.896.656 5.557.128.282 3.414.235.735 5.206.431.624 2.969.588.863

26.312.173 8.982.657 1.104.105.081 27.885.095 222.395.344 74.036.718 21.343.265 510.364.376 11.563.137

99,83 99,86 84,03 99,50 94,35 98,69 99,38 91,07 99,61

3.618.603.000 2.697.979.000 2.476.955.000 1.915.961.000 2.251.820.000 3.022.989.000 1.922.418.000 1.873.409.000 1.988.430.000 78.016.120.000

4.273.451.317 2.682.485.123 2.463.808.005 1.908.583.614 2.133.017.017 2.704.326.668 1.866.107.143 1.871.543.518 1.714.367.824 75.858.258.383

-654.848.317 15.493.877 13.146.995 7.377.386 118.802.983 318.662.332 56.310.857 1.865.482 274.062.176 2.157.861.617

118,10 99,43 99,47 99,61 94,72 89,46 97,07 99,90 86,22 97,23

Mengetahui, Ketua

Mataram, 31 Desember 2014 Panitera/Sekretaris,



KET.

Lampiran Bab V.CII REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TK. PERTAMA DAN TK. BANDING SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2014

NO.

NAMA SATKER


PAGU

BELANJA BARANG REALISASI SISA

% REALISASI

1.845.437.000 582.811.000 537.125.000 543.379.000 479.261.000 545.588.000 481.425.000 430.780.000 349.250.000

1.841.276.390 581.863.784 537.029.750 507.797.627 469.690.112 545.588.000 480.751.597 425.327.600 343.035.200

4.160.610 947.216 95.250 35.581.373 9.570.888 0 673.403 5.452.400 6.214.800

99,77 99,84 99,98 93,45 98,00 100,00 99,86 98,73 98,22

537.339.000 406.802.000 469.218.000 330.320.000 454.868.000 468.915.000 351.290.000 329.653.000 368.448.000 9.511.909.000

535.927.847 406.788.200 464.525.000 326.243.600 453.508.110 465.282.600 350.714.400 327.551.973 365.767.089 9.428.668.879

1.411.153 13.800 4.693.000 4.076.400 1.359.890 3.632.400 575.600 2.101.027 2.680.911 83.240.121

99,74 100,00 99,00 98,77 99,70 99,23 99,84 99,36 99,27 99,12

Mengetahui, Ketua




KET.

Lampiran Bab V.CIII REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TK. PERTAMA DAN TK. BANDING SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2014 NO.

NAMA SATKER


BELANJA MODAL REALISASI

PAGU 3.003.336.000 350.000.000 189.170.000 0 3.820.000.000 0 2.641.096.000 3.255.900.000 0 180.000.000 13.439.502.000

2.915.109.500 327.106.000 188.589.000 0 3.769.980.200 0 2.639.259.300 3.252.974.700 0 177.950.000 13.270.968.700

SISA

% REALISASI

88.226.500 22.894.000 581.000 50.019.800

0,00 0,00 0,00 0,00 97,06 93,46 99,69 0,00 98,69

1.836.700 2.925.300 2.050.000 168.533.300

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 99,91 0,00 98,86 98,75

Mengetahui, Ketua




KET.

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

Recommend Documents