Kata Pengantar KATA PENGANTAR. Bismillahirrohmanirrohim Assalammualaikum Wr. Wb

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim Assalammualaikum Wr. Wb Puji dan Syukur kami panjatkan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dikomunikasikan berjenjang di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Guna melaksanakan amanat reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Cimahi berupaya melaksanakan

tugas

kepemerintahan

yang

lebihberdayaguna,

berhasilgunadanbertanggungjawab,dengan memberikan informasi keberhasilan misi, tujuan dan sasaran yang disajikan dalampelaporankinerja instansipemerintah Tahun 2016. Kami menyadari sepenuhnya, bahwa laporan akuntabilitas kinerja ini belum memberikan gambaran keberhasilan programsecara menyeluruh disemua bidang, namunhanyapadabidang yang menjadiskalaprioritas.Namun demikian, intisari dari laporan kinerja ini mutlak menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi setiap perangkat daerah, parapihak yang membutuhkan dan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program serta untukmewujudkan upaya penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dimasa mendatang. Kepada berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya laporan kinerja Tahun 2016 ini dengan sungguh – sungguh, sesuai tugasdanfungsinya dibidang program dan pelaporan pada setiap Perangkat Daerah, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya. Mudah – mudahan denganintegritas yang kita milikidalam menjaga eksistensi akuntabilitas Pemerintahan Kota Cimahiini, akan tetap menjadielemenpositif reformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang lebih baik. Semoga Allah senantiasa memberikan Hidayah dan Inayah - NYA bagi kita semua, agar kita tetap memiliki kekuatan, kemudahan dan keselamatan dalam menjalankan tugas denganbaikdan profesional. Wassalamualaikum Wr.Wb Cimahi, Maret 2017 Plt. WALIKOTA CIMAHI

SUDIARTO

LKIPKota Cimahi Tahun 2016

i

Executive Summary

Executive Summary / IkhtisarEksekutif Guna melaksanakan amanat reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Cimahi berupaya melaksanakan

tugas

kepemerintahan

yang

lebih

berdaya

guna,

berhasil

guna

dan

bertanggungjawab,dengan memberikan informasi keberhasilan misi, tujuan dan sasaran yang disajikan dalampelaporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Cimahi telah menghimpun, menyusun dan menganalisa capaian kinerja indikator sasaran strategis diakhir Tahun 2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada, termasuk juga penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan tujuan, serta hal – hal yang telah dicapai atau dihasilkan secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat terukur capaian keberhasilan di tahun 2016 ini. Dalam rangka menyelaraskan dan menjaga harmonisasi antara RPJM Nasional dan RPJM Daerah, dan dengan telah disusunnya RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 serta RPJM Nasional

Tahun

2015-2019

yang

mengamanatkan sembilan

agenda

prioritas

nasional

(NAWACITA), maka disusun Revisi RPJMD Kota Cimahi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017. Tahun Keempat dalam RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017merupakan tahap Penguatan untuk mencapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi.Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada Penguatan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar. Pada tahun keempat adalah upaya untuk menguatkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan

pada

tahun-tahun

sebelumnya

dengan

terus

melakukan

perbaikan

dan

penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud visi pembangunan Kota Cimahi Cerdas.

LKIP Kota Cimahi Tahun 2016

iv

Executive Summary

Selain terus melaksanakan upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan infrastruktur kota, arah kebijakan pembangunan kota ditekankan pada penguatan sektor-sektor ekonomi kota yang mengarah pada perluasan lapangan kerja yang berbasis pada kreativitas,inovasi dan sumber daya lokal. Sistem inovasi daerah terus dikembangkan dalam berbagai bidang pembangunan kota. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan terus didorong dalam mewujudkan pembangunan kota yang mensejahterakan masyarakatnya. Visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi adalah Cimahi Kota “Cerdas”, yang merupakan kependekan dari Creative, Egaliter, Responsif, Dinamis, Agamis dan Sinambung, atau bermakna mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik. Secara Umum Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017. Dengan adanya perubahan RPJMD, Pemerintah Kota Cimahi melakukan perubahan pula pada Indikator Kinerja Utama yang berfungsi sebagai parameter untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengacu pada visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota CimahiTahun 2005 – 2025. Indikator Kinerja Utama Perubahan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi. Delapan Belas Sasaran telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama, adapun instrumen pengukuran terhadap 18 (delapan belas) sasaran tersebut, dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 dipergunakan instrumen pengukuran berupa indikator kinerja sebanyak 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cimahi dengan mengacu pada misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi selama lima tahun ke depan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) misi, yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran serta indikator kinerja, dengan akumulasi capaian sebagai berikut : Misi Pertama memiliki 2 tujuan dan 4 sasaran serta 6 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator 123% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 85.55%. Misi Kedua memiliki 2tujuan dan 6 sasaran serta 15 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 121.57% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 83.08%.


v

Executive Summary

Misi Ketiga mempunyai 1 tujuan dan3 sasaran serta 3 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 107% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 82.68%. Misi Keempat mempunyai 1 tujuan dan1 sasaran serta 1 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 100 % dan rata – rata capaian keuangan sebesar 73.82%. Misi Kelima mempunyai 1 tujuan dan 1 sasaran serta1indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 100 % dan rata – rata capaian keuangan sebesar 85.95%. Misi Keenam memiliki 2 tujuan dan 3 sasaran serta 6 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 102% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 85.79%. Dukungan materil atas pencapaian indikator sasaran sebesar Rp. 996.457.130.835.61,-. yang merupakan belanja langsung setelah perubahan yang dipergunakan melalui program setiap Perangkat Daerah dari total APBD Kota Cimahi sebesar

Rp. 1.581.198.379.880,25,-.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2016, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 751. 134.063.143,84,- atau 84% dari pagu anggaran sebesar Rp. 996.457.130.835.61,-. Hal tersebut

menunjukkanadanya

efisiensi/penghematan

penggunaan

anggaran

sebesar

Rp.265,683,067,692.61,-atau 16%, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar113.76%. Efisiensi tersebut berasal dari pengadaan barang/jasa, penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, rapat konsinyering yang dilaksanakan di hotel dansinergi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Secara umum capaian tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang ditargetkan dalam RPJMD 2012-2017, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras, perhatian, komitmen, dan keterlibatan dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Tingkat capaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebesar 109% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Keberhasilan ataupun kegagalan yang dicapai dari ukuran capaian kinerja tersebut, menjadi tolak ukur yang komprehensif untuk mendapatkan capaian kinerja pada tahun – tahun berikutnya.Ke depan untuk mencapai misi Pemerintah Kota Cimahi, indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.


vi

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Pernyataan Telah Direviu

ii

Executive Summary / Ikhtisar Eksekutif

iii

Daftar Isi

vi

Bab I

Bab II

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

1

1.2. Bidang Kewenangan

3

1.3. Organisasi

12

Perencanaan Kinerja 2.1. Rencana Strategis

21

2.2. Visi Dan Misi Pemerintah Kota Cimahi

22

2.3. Arah Kebijakan Umum dan Strategi

24

2.4. Tujuan Dan Sasaran

27

2.5. Strategi dan Arah Kebijakan

32

2.6. Perjanjian Kinerja

49

Bab III Akuntabilitas Kinerja 3.1. Akuntabilitas Kinerja

58

3.2. Pengukuran Kinerja

60

3.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja

61

3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

114

3.5. Akuntabilitas Keuangan

116

Bab IV Penutup Penutup


151

vi

BAB I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penerapan prinsip good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara, termasuk diantaranya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Mengacu pada TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Bertitik tolak dari RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Wali Kota kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada Tahun 2016. Dalam lampiran VI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


1

BAB I Pendahuluan

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi PemerintahKota Cimahi Tahun 2016, dilakukan dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : 1.

Ketetapan MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207); 12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi.


2

BAB I Pendahuluan

1.2. Bidang Kewenangan Kewenangan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Cimahi didasarkan pada kewenangan yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu meliputi : Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kebijakan umum pembangunan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Pemerintah Daerah. Kebijakan umum ini digunakan sebagai arah dan pedoman bagi SKPD dan lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Adapun kebijakan umum Pemerintah Kota Cimahi diarahkan pada: Misi I :

Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang 1. Urusan Pendidikan a. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; b. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal. 2. Perencanaan Pembangunan a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan bisnis, kewirausahaan, sentra dan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal; b. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangdan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri,khususnya UKM; c. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; d. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan sentra dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan sentra-sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal. 3. Lingkungan Hidup a. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan sentrasentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; b. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan sentrasentra dan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal.


3

BAB I Pendahuluan

4. Urusan Ketahanan Pangan a. Meningkatnya ketahanan pangan daerah; b. Terkendalinya ketersediaan dan distribusi pangan daerah. 5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok penduduk miskin. 6. Komunikasi dan Informatika a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan sentra dan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal; b. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal. 7. Urusan Ketenagakerjaan a. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja; b. Perlindungan tenaga kerja. 8. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Mengembangkan

kerangka

umum

yang

kondusif

bagi

pengembangan

kewirausahaan, sentra dan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal; b. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM; c. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; d. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan sentra dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; e. Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; f.

Meningkatkan peran strategis kelompok penduduk berpendapatan rendah dalam pembangunan;

g. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok penduduk miskin.


4

BAB I Pendahuluan

9. Urusan Penanaman Modal a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan sentra dan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal; b. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM; c. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; d. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; e. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan sentra dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; f.

Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal.

10. Kebudayaan a. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; b. Pengembangan dan pelestarian budaya daerah; 11. Kepemudaan dan Olahraga a. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; b. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal. 12. Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan sentra dan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal; b. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan sentra dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal.


5

BAB I Pendahuluan

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal. 14. Urusan Pertanian a. Meningkatnya ketahanan pangan daerah; b. Pengembangan sentra pertanian dan produk turunan pertanian berbasis potensi lokal di Kota Cimahi; c. Pengembangan rantai nilai (value chain development), integrasi vertikal, horizontal sektor pertanian, peternakan dan perikanan dan integrasi diagonal dengan sentra dan klaster industri lainnya. 15. Urusan Pariwisata a. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan sentra dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; b. Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; c. Melakukan inventarisasi dan pemetaan daya tarik wisata budaya dan produk lokal; d. Memberikan dukungan kepada organisasi dan komunitas yang bergerak dalam wisata budaya dan produk lokal; e. Penyusunan strategi pemasaran wisata. 16. Urusan Kelautan dan Perikanan a. Pengembangan kewirausahaan, rantai nila (value chain development), integrasi vertikal, horizontal sektor pertanian, peternakan dan perikanan dan integrasi diagonal dengan sentra dan klaster industri lainnya. 17. Urusan Perdagangan a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan sentra dan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal; b. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM c. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal;


6

BAB I Pendahuluan d. Pengembangan kewirausahaan, rantai nilai (value chain development), integrasi vertikal, horizontal sektor pertanian, peternakan dan perikanan dan integrasi diagonal dengan sentra dan klaster industri lainnya; e. Pengembangan hubungan kerja dan perlindungan terhadap konsumen; f.

Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana aktivitas ekonomi.

18. Urusan Perindustrian a. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM IKM; b. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; c. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan sentra dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan sentra-sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; d. Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; e. Pengembangan inovasi pada proses produksi IKM Kota Cimahi dan sarana dan prasarana penelilitian dan pengembangan (R&D) produk melalui technopark di Kota Cimahi. 19. Urusan Transmigrasi a. Meningkatkan produktivitas dan pengembangan transmigran yang berkualitas. MISI II :

Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik 1. Urusan Pendidikan a. Peningkatan pendidikan formal dan non formal yang merata dan berkualitas; b. Penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun (pendidikan menengah universal); c. Penyelenggaraan pendidikan alternatif bagi anak berkebutuhan khusus; d. Peningkatan kualitas dan sebaran tenaga pendidik; e. Peningkatan keterkaitan lulusan dengan dunia usaha; f.

Penyelenggaraan pendidikan Vokasi jangka pendek D1 dan D2.

2. Urusan Kesehatan a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang merata; b. Penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau; c. Penyediaan sistem jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat; d. Peningkatan layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat; e. Peningkatan status gizi masyarakat; f.

Peningkatan dan pengembangan kapasitas pelayanan Rumah Sakit;


7

BAB I Pendahuluan g. Meningkatkan promosi dan pengembangan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan RW siaga aktif di masyarakat. 3. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Penyediaan pelayanan keluarga berencana; b. Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga sejahtera. 4. Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a. Peningkatan kompetensi dan keterampilan aparatur pemerintah; b. Peningkatan jenjang karir; c. Peningkatan kemampuan pelayanan yang berorientasi konsumen. 5. Urusan Sosial a. Perlindungan sosial bagi masyarakat; b. Penanggulangan bencana. 6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Peningkatan pelindungan terhadap perempuan dan anak; b. Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan. 7. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga a. Pemberdayaan pemuda dalam proses pembangunan; b. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. 8. Urusan Kependudukan a. Peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan catatan sipil. MISI III : Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat 1. Urusan Statistik a. Peningkatan manajemen statistik daerah; b. Terbangunnya basis data yang akurat sebagai sumber informasi bagi perencanaan pembangunan. 2. Urusan Kearsipan a.

Peningkatan manajemen kearsipan.

3. Urusan Perpustakaan a. Peningkatan manajemen perpustakaan.


8

BAB I Pendahuluan 4. Urusan Pertanahan a. Peningkatan sistem pelayanan administrasi pertanahan.

5. Urusan Komunikasi Dan Informatika a. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang IT; b. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik; c. Penyediaan sarana dan prasarana infokom; d. Peningkatan regulasi dan kebijakan bidang informasi dan komunikasi. MISI IV : Mempertahankan Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan 1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian a. Meningkatkan kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat yang bertanggung jawab; b. Penataan kebutuhan sumberdaya organisasi; c. Penataan kelambagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien; d. Meningkatkan penegakan hukum dan HAM; e. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan; f.

Peningkatan koordinasi otonomi daerah;

g. Penyediaan pranata dasar pemantapan otonomi daerah; h. Menerapkan sistem keuangan dan aset daerah yang berbasis sistem informasi; i.

Melakukan terobosan kerjasama antar daerah;

j.

Menyediakan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media.

3. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah a. Peningkatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan; b. Meningkatkan dan Mengembangkan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan di Kota Cimahi; c. Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa di Kota Cimahi;


9

BAB I Pendahuluan d. Peningkatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan; e. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan; f.

Terkendalinya dan terevaluasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kota setiap tahun anggaran dan terkendalinya pelaksanaan pengawasan internal atas kebijakan Kepala Daerah;

g. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dan Jangka menengah; h. Peningkatan kualitas perencanaan Bidang Ekonomi; i.

Peningkatan kualitas perencanaanBidang Sosbud;

j.

Peningkatan kualitas perencanaan Bidang Pemerintahan;

k. Peningkatan kualitas perencanaanBidang Fisik; l.

Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan perencana;

m. Peningkatan penyediaan dan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan; n. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar SKPD, Provinsi dan Pemerintah Pusat; o. Meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi dan monitoring; p. Berperan aktif dalam keanggotaan APEKSI. 4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Mendukung peningkatan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat. MISI V :

Mewujudkan Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia 1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman; b. Pembinaan masyarakat dan lembaga keagamaan. 2. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian a. Pembinaan kehidupan keagamaan. 3. Urusan Kebudayaan a. Pembinaan budaya lokal; b. Pembinaan sanggar seni dan organisasi budaya.

MISI VI : MelaksanakanPembangunan Berkelanjutan 1. Urusan Perhubungan


10

BAB I Pendahuluan a. Pengembangan pelayanan angkutan jalan yang terintegrasi; b. Pengembangan manajemen transportasi kota yang efektif dan efisien dan terintegrasi. 2. Urusan Komunikasi Dan Informatika a. Pengembangan sistem informasi dalam bidang perhubungan.

3. Urusan pekerjaan Umum a. Pengembangan infrastruktur jalan/jembatan yang handal dalam mendorong daya saing kota; b. Pengembangan sistem drainase jalan kota yang handal; c. Pengembangan sistem drainase perkotaan yang handal dan terintegrasi; d. Pengembangan Kesiagaan Bahaya Kebakaran; e. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman. 4. Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a. Penyediaan

sarana

dan

prasarana

perkantoran

untuk

menunjang

penyelenggaraan pembangunan. 5. Urusan Perumahan a. Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan permukiman dengan prasarana sarana dasar umum; b. Pengembangan sistem pelayanan air limbah domestik yang aman. 6. Urusan Penataan Ruang a. Pelaksanaan perencanaan ruang kota yang berkelanjutan; b. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; c. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; d. Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan. 7. Urusan lingkungan Hidup a. Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan; b. Peningkatan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; c. Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan;


11

BAB I Pendahuluan d. Pengembangan pelayanan informasi status lingkungan; e. Pengembangan sistem pelayanan persampahan yang terintegrasi; f.

Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan.

1.3 Organisasi Guna mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Cimahi menetapkan beberapa Peraturan Daerah Kota Cimahi, sebagai landasan bergeraknya organisasi perangkat daerah dalam menjalankan kewenangan daerah Kota Cimahi, yaitu : 1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi; 2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kota Cimahi; 3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Cimahi. 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi; 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi. Berdasarkan beberapa Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Cimahi memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 42 (empat puluhdua), yaitu meliputi :


12

BAB I Pendahuluan 1. Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga)Asisten yang membidangi Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi Umum, dan membawahi 9 (sembilan) Bagian. 2. Sekretariat DPRD Kota Cimahi. 3. RSUD Cibabat. 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Satpol PP).

Dinas Kota Cimahi sebanyak 9 (sembilan) SKPD 5. Dinas Kesehatan Kota Cimahi. 6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Cimahi. 7. Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. 9. Dinas Perhubungan Kota Cimahi. 10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi. 11. Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi. 12. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi. 13. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi. Lembaga Teknis Daerah sebanyak 9 (sembilan) SKPD 14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Bappeda). 15. Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi (BKD). 16. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Cimahi (BPMPPKB). 17. Inspektorat Kota Cimahi. 18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi (BPKAD). 19. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (BPMPTSP). 20. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik Kota Cimahi (KAPPDE). 21. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (Kesbang). 22. Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi (KLH). Lembaga Lain sebanyak 2 (dua) SKPD 23. Sekretariat KORPRI Kota Cimahi. 24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD). Kecamatan sebanyak 3 (tiga)SKPD Kecamatan 25. Kecamatan Cimahi Utara.


13

BAB I Pendahuluan 26. Kecamatan Cimahi Tengah. 27. Kecamatan Cimahi Selatan. Kelurahan sebanyak 15 (lima belas) SKPD Kelurahan 28. Kelurahan Citeureup. 29. Kelurahan Cipageran. 30. Kelurahan Pasirkaliki. 31. Kelurahan Cibabat. 32. Kelurahan Padasuka. 33. Kelurahan Setiamanah. 34. Kelurahan Cimahi. 35. Kelurahan Karangmekar. 36. Kelurahan Baros. 37. Kelurahan Cigugur Tengah. 38. Kelurahan Cibeber. 39. Kelurahan Leuwigajah. 40. Kelurahan Melong. 41. Kelurahan Utama. 42. Kelurahan Cibeureum. Secara fungsional landasan pemikiran pembentukan perangkat daerah didahului dengan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap: a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki atau yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah; b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah; c. Kemampuan keuangan daerah; d. Ketersediaan sumber daya aparatur; e. Mampu membangun pola pengembangan kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga. Sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, telah dibentuk tim evaluasi Kelembagaan dan secara berkesinambungan diadakan evaluasi, baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pembangunan kesisteman Melalui evaluasi tersebut diharapkan dapat terbentuk kelembagaan yang mempunyai visi dan misi organisasi yang pada akhirnya mampu memenuhi tuntutan kebutuhan serta dapat dipahami dan diaplikasikan oleh seluruh aparatur yang menjalankan organisasi. Untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menyesuaikan kebutuhan organisasi, pada akhir tahun 2014 terdapat pengembangan organisasi, yaitu meliputi penggabungan dua organisasi eselon 3 menjadi


14

BAB I Pendahuluan satu organisasi eselon II, satu unit kerja eselon IV menjadi satu bagian atau eselon III, dan penambahan organisasi kebencanaan yang selama ini masih bersifat adhoc.

1.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Pada

perencanaan

pembangunan

tahun

2012-2017

dirumuskan

permasalahan-

permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Cimahi, meliputi permasalahan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur kota dan permasalahan pemerintahan secara umum adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya aksesibilitas serta kualitas pendidikan dan kesehatan Upaya pembangunan pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kota Cimahi. Akan tetapi, dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2011 baru mencapai 10,61 tahun atau rata-rata lama sekolah penduduk baru sampai kelas 1 SMA (lulus SLTP). Kondisi ini belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi sebagai landasan pengembangan

ekonomi

berbasis

pengetahuan.

Belum

optimalnya

aksesibilitas

dan

kesempatan memperoleh pendidikan oleh sebagian masyarakat karena faktor ekonomi dimana hal ini merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja.Hal tersebut berdampak pada kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Kualitas lulusan pendidikan belum merata dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (dunia kerja). Hal ini dikarenakan fasilitas, sumber dan media pembelajaran khususnya untuk jenjang pendidikan menengah belum tersedia secara merata, juga ketersedian pendidik yang mengajar pada bidang bidang studi tertentu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah cenderung memilih bekerja dari pada menciptakan pekerjaan. Selain itu, pendidikan non formal yang berfungsi sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan kompetensi kejuruan belum optimal diakses secara luas oleh masyarakat. Sementara itu, untuk permasalahan kesehatan, kondisi di Kota Cimahi belum berada dalam kondisi yang ideal, baik


15

BAB I Pendahuluan dari sisi aksesibilitas maupun kualitas derajat dan pelayanan kesehatan di masyarakat. Masih ada masyarakat yang kurang memperoleh akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas karena adanya keterbatasan dalam hal sumber daya. Kualitas pelayanan yang belum merata juga mejadi persoalan yang akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan. Melihat hal-hal tersebut diatas maka pelayanan perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang terkait pendidikan dan kesehatan menjadi penting mengingat kerentanan sosial juga dapat muncul sebagai akibat dari minimnya perhatian terhadap kedua hal tersebut.

2. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Di Kota Cimahi masih terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat seperti; hambatan kelembagaan, sikap dan sumber daya. Hambatan kelembagaan dimaksudkan adalah dominasi pendekatan top-down yang mekanistik membuat pengembangan partisipatif sulit untuk dilakukan, meskipun pendekatan dengankonsep yang berpusat pada manusia dan bersifat partisipatif sudah mulai mendapat perhatian. Kendala sikap dimaksudkan masih kuatnya struktur hirarkis Pemerintah dan masih terdapat sikap-sikap pegawai negeri cenderung dilayani ketimbang melayani masyarakat. Keterbatasan sumber daya keuangan di pemerintahan sangat terbatas sementara itu proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan input yang cukup besar (manusia dan dana) pada awal prosesnya dalam bentuk pelatihan, pendampingan, lokakarya, pertemuan dan kerja lapangan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga merupakan hambatan besar bagi pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kuantitas SDM Kota Cimahi merupakan potensi yang besar dalam pembangunan, walaupun laju pertumbuhan penduduk rata-rata cukup tinggi, namun demikian kuantitas SDM yang besar ini tidak dibarengi dengan kualitas SDM, sehingga dapat menjadikan beban dan masalah dalam pembangunan. Kota Cimahi hampir tidak memiliki sumber daya alam, sehingga sumberdaya manusialah yang merupakan modal bagi kemajuan Kota Cimahi, namun demikian kualitas sumberdaya manusia Kota Cimahi sebagian besar belum mampu untuk bersaing secara global dikarenakan kualitas SDM ini rata-rata hanya sampai dengan kelas 1 SMA. Masih kurangnya sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi yang handal. Hal ini dapat dilihat dari angka pencari kerja lulusan SLTA sebesar 1.885 pada tahun 2012 dan banyaknya siswa SMK yang tidak terserap di dunia industri, selain itu masih rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi di Kota Cimahi dan Jawa Barat, terutama pendidikan vocational. 3. Masih tingginya pertumbuhan penduduk Pada tahun 2011 jumlah penduduk di Kota Cimahi berjumlah 541.117 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2.06%. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi


16

BAB I Pendahuluan tersebut sangat berpengaruh terhadap kepadatan penduduk, terlebih dampak dari jumlah penduduk yang terus berkembang akan dihadapkan pada permasalahan daya dukung wilayah kota serta permasalahan fasilitas umum, sosial ekonomi, dan politik. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini akan mengakibatkan terjadinya permasalahan yang krusial mengingat luas wilayah Kota Cimahi yang sangat terbatas. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sebagian masyarakat sebagai akibat dari keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan menyebabkan kepadatan penduduk yang terus meningkat terutama pada kantung-kantung di wilayah tertentu yang menyebabkan meningkatnya kerawanan sosial dan dampak negatif pada wajah kota.

4. Masih rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya kemiskinan serta pengangguran Pertumbuhan indeks daya beli Kota Cimahi selama Tahun 2006 - 2009 cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2007 laju pertumbuhan indeks daya beli sebesar 3,17 %, pada Tahun 2008 sebesar 1,61 % dan 1,07 % pada Tahun 2009. Sedangkan pada Tahun 2010, indeks daya beli mengalami laju pertumbuhan sebesar 1.12 %. Akan tetapi, walaupun angka indeks kemampuan daya beli Kota Cimahi sudah sedikit di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat, namun masih tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan kemampuan daya beli Kota Bandung yang sebesar Rp. 634.040,- Bahkan lebih rendah dari pada Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat masing-masing sebesar Rp. 633.750,- dan Rp. 632.850,-. Hal ini perlu menjadi permasalahan pembangunan karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Rendahnya daya beli masyarakat tidak bisa terlepas dari masih tingginya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan basis data terpadu dari Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan BPS pada tahun 2011, jumlah Rumah Tangga Sasaran PPLS 2011 Kota Cimahi adalah sebanyak 35.280 RTS dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,16%. Disamping itu, berdasarkan komposisi rumah tangga Kota Cimahi berdasarkan status pekerjaan, masih tingginya rumah tangga yang merupakan pekerja bebas yaitu sebesar 29,4 %, ini menunjukkan tingkat pengangguran yang masih tinggi, untuk itu perlu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat menurun. Permasalahan kemiskinan ataupun rendahnya daya beli pada gilirannya akan menimbulkan proses tumbuhnya kerentanan sosial di tengah masyarakat, untuk itulah maka upaya pelayanan perlindungan sosial untuk meningkatkan kekuatan ekonomi mayarakat menjadi penting untuk terus ditingkatkan. 5. Belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur kota dan sinergitas antar wilayah Infrastruktur perkotaan, yang diantaranya jalan, air bersih, pelayanan air limbah dan drainase di Kota Cimahi secara kuantitas sudah mencapai layanan lebih dari 50% dari jumlah penduduk


17

BAB I Pendahuluan ataupun luas wilayah kota. Namun yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut, yaitu sejauh mana kuantitas infrastruktur tersebut dapat melayani masyarakat secara berimbang sehingga bisa meningkatkan daya saing kota. Sebagai gambaran sampai dengan tahun 2012 infrastruktur jalan yang mencapai panjang 118,956 km terdiri dari jalan kota dan jalan lingkungan, jika dilihat fungsi pelayanannya yang berdasarkan standar bisa memenuhi kriteria aman, nyaman dan sesuai dengan kecepatan rencana, namun masih jauh dari target yang ditetapkan standar pelayanan minimal jalan. Demikian pula dengan air bersih, air limbah dan drainase, yang secara kualitas layanan masih belum memenuhi standar pelayanan minimal.

6. Belum optimalnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengendalian pemanfaatan ruang kota Dalam konteks lingkungan hidup, Kota Cimahi menghadapi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat kota. Sektor lingkungan hidup di Kota Cimahi juga umumnya masih jauh dari capaian standar pelayanan minimal. Sebagai contoh adalah pelaksanaan pencegahan pencemaran air dan udara, karena keterbatasan sumberdaya baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya anggaran, maka pencapaian outcomes yang sesuai standar pelayanan minimal masih jauh dari target. Hal ini ditegaskan dengan adanya KLHS Kota Cimahi yang menyatakan bahwa belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luasan RTH Kota dikarenakan pembangunan yang tidak terkendali dan mengacu pada Perda No.4 tahun 2013 tentang RTRW Kota Cimahi 2012-2032 yang mengamanatkan besaran RTH kota pada tahun 2032 sebesar 30%, lebih khusus dengan adanya penetapan sebagian wilayah Kota Cimahi sebagai wilayah KBU (Kawasan Bandung Utara) dengan fakta yang ada bahwa KWT (Koefisien Wilayah Terbangun) yang ada telah melewati KWT maksimum yang ditetapkan oleh Perda KBU. Hal ini dipertegas dengan posisi Cekungan Bandung sebagai Kawasan Strategis Nasional. Hal berikutnya juga tentang adanya penetapan zona merah untuk pengambilan air tanah disebagian besar wilayah Kota Cimahi sedangkan sebagian besar masyarakat Kota Cimahi masih membutuhkan penggunaan air bersih sehingga program sumur artesis dari Pemerintah Kota Cimahi guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut menjadi kontradiktif dengan fakta daya dukung lingkungan yang sudah terbatas. Sedangkan dalam konteks pengendalian pemanfaatan ruang kota, Kota Cimahi mempunyai masalahdengan perijinan pemanfaatan ruang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), ijin prinsip), masyarakat kota Cimahi masih belum sadar dengan perijinan ini ditandai dengan banyaknya bangunan yang belum berijin sehingga pembangunan oleh masyarakat ini tidak terkendali dan tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah direncanakan sebelumnya.


18

BAB I Pendahuluan

1.5 ISU STRATEGIS Dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian melalui pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan analisis terhadap berbagai aspek maka isu strategis Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan; Peningkatan derajat pendidikan dilakukan melalui pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur dengan peningkatan manajemen pendidikan, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat disemua jalur, jenjang dan satuan pendidikan. Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumberdaya manusia Kota Cimahi yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, unggul dalam persaingan serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta tuntutan kebutuhan pasar. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkesinambungan dan berkualitas termasuk bagi penduduk miskin melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor. 2. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dan Perempuan; Mewujudkan kehidupan pembangunan yang dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat sehingga dapat mendukung partisipasi aktif masyarakat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang responsive gender maupun dalam menjaga keamanan pembangunan, dan mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban serta menghapuskan potensi konflik sosial. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, adanya perlindungan anak melalui upaya-upaya penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta


19

BAB I Pendahuluan penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak bersifat preventif, kuratif dan remediatif yang berbasis masyarakat. 3. Pengendalian Kependudukan; Pertumbuhan penduduk yang seimbang diarahkan pada peningkatan pelayananKeluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas serta penertiban administrasi kependudukan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaanpembangunan. 4. Kemiskinan, Pengangguran, Ketenagakerjaan dan Peningkatan Daya Saing Kota; Tingginya angka pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan meningkat, untuk itu perlu peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja dan adanya perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas

tenaga kerja sehingga dapat

menurunkan tingkat

pengangguran dan meningkatkan daya saing kota. 5. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Kota; Peningkatan kualitas dan pelayanan infrastruktur kota merupakan upaya penting dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanaan infrastruktur kota dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam rangka optimalisasi peningkatan kualitas dan pemeraatan pelayanan untuk mewujudkan pola hidup bersih dan sehat, pelayanan pengelolaan air limbah yang semula banyak menggunakan septitank individual atau komunal yang terbatas, maka pemerintah Kota Cimahi akan melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL (domestik) yang berskala kawasan. 6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang yang Sinergis dan Berkelanjutan; Isu lingkungan hidup merupakan isu strategis yang berjalan seiring globalisasi dan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Penataan ruang yang sinergis baik dalam konteks sinergi antar wilayah dan antar instansi serta bersifat berkelanjutan akan membawa dampak besar dalam hal pengembangan kota lebih lanjut. Melalui upaya peningkatan konservasi sumber daya alam, serta konsistensi dalam pelaksanaan penataan ruang adalah point strategis yang sangat mendukung bagi kemajuan pengembangan Kota Cimahi. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal ini adalah dengan penguatan didalam implementasinya baik didalam pengendalian ijin dan juga pengawasan kesesuaian ijin dengan kenyataan dilapangan ini ditandai dengan adanya koordinasi yang diantara instansi terkait. Untuk kebutuhan air bersih akan dikaji dengan teknologi yang tepat guna agar dapat menjaga ketersediaan air bersih dalam tanah tapi tetap dapat dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Cimahi. Berbagai isu-isu strategis diatas akan ditindaklanjuti pada program dan kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.


20

BAB I Pendahuluan


21

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS Pelaksanaan pembangunan daerah harus berlandaskan pada rencana pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi, potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki daerah serta cita-cita di masa depan, yang telah tertuang dalamRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi 2005 – 2025, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui pentahapan yang dirumuskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 yang merupakan Tahap Penguatan. Pada tahapan ini, akan dilakukan penguatan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan, yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 disusun sebagai perwujudan dari amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, hal ini menyebabkan perlu adanya penyesuaian RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017. Kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kota CimahiTahun 2012 – 2017 harus sinergi dengan kebijakan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Dengan ditetapkannya Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2013 tentangRPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018, serta ditetapkanya Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 yang mengamanatkan Sembilan Agenda Prioritas Nasiona (NAWACITA), maka pemerintah Kota Cimahi perlu untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan yang ada dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 dengan RPJMN 2015 – 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan penjabaran dari visi danmisi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sekaligus merupakan pedoman yuridis utama bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2012 – 2017.


21


Dalam menyusun RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 yang menjadi acuanutama adalah rumusan visi, misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk masa bakti 2012 – 2017, yang telah disampaikan melalui Sidang Paripurna DPRD dan semasa pelaksanaan kampanye pemilihan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 ini juga mengacu pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJPD Kota Cimahi, RTRW Kota Cimahi dan berbagai kebijakan serta prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Semua dokumen perencanaan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Dalam melaksanakan pembangunan tahun 2012 – 2017, sistem inovasi daerah merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh Kota Cimahi. Sebagai suatu pendekatan pembangunan, sistem inovasi yang dimaksud disini pada dasarnya adalah suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan, kebijakan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/ terbaik serta proses pembelajarannya. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 ini disusun sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perubahan RPJMD Kota Cimahi disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017. Perubahan RPJMD perlu dilakukan dalam rangka menyelaraskan dan menjaga harmonisasi antara RPJM Nasional dan RPJM Daerah sehubungan dengan telah disusunnya RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 yang mengamanatkan sembilan agenda prioritas nasional (NAWACITA). 2.2.VISI DAN MISI KOTA CIMAHI Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta Kabupaten/Kota wajib menyusun RPJPDuntuk periode waktu 2005 – 2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah.Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakanpenjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih.Sesuai dengan ketentuan Undang – UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.


22


RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017, selain merupakan penjabaran darivisi dan misi Wali

Kota,untuk

menjaga

kesinambungan

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunanmengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi adalah :

CIMAHI KOTA “CERDAS”, Yang dijabarkan sebagai berikut: a. Creative yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; b. Egalitarian yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; c. Religious adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; d. Developable diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun; e. Accretive diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; f.

Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelautan menjangkau lintas generasi. Dengan demikian visi CIMAHI KOTA “CERDAS” adalah mewujudkan kota yang mampu

mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitasdalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdayasaing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu: 1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul; 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; 3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah; 4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan; 5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.


23


2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN KEEMPAT (2016) Tahun Keempat dalam RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017 merupakan tahap Penguatan untuk mencapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada Penguatan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar. Pada tahun keempat adalah upaya untuk menguatkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan

pada

tahun-tahun

sebelumnya

dengan

terus

melakukan

perbaikan

dan

penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/ sektor agar terwujud visi pembangunan Kota Cimahi Cerdas. Selain terus melaksanakan upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan infrastruktur kota, arah kebijakan pembangunan kota ditekankan pada penguatan sektor-sektor ekonomi kota yang mengarah pada perluasan lapangan kerja yang berbasis pada kreativitas, inovasi dan sumber daya lokal. Sistem inovasi daerah terus dikembangkan dalam berbagai bidang pembangunan kota. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan terus didorong dalam mewujudkan pembangunan kota yang mensejahterakan masyarakatnya. Adapun visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali KotaCimahi terpilih periode 2012 – 2017 adalah : Menuju Cimahi “CERDAS” Penjabaran dari makna Visi Kota Cimahi Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: CREATIVE

:

Cimahi dengan segala potensi dan karakter lokaldapat berkreasi sesuai dengan kondisi dan tuntutan umum.

EGALITER

:

Menegakkan kesetaraan dalam pelayanan publik.

RESPONSIF

:

Cepat tanggap dalam menghadapi segala tantangan dan pelayanan.

DINAMIS

:

Mampu terus bergerak, berdenyut mengikuti dinamika kehidupan.

AGAMIS

:

Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam perikehidupan dan mewujudkan kesalehan sosial.

SINAMBUNG

:

Program-program pembangunan yang berkelanjutan.


24


Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2012 – 2017 tersebut akan dicapai melalui 6 (enam) misi sebagai berikut: MISI

:

1.

Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang.

2.

Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik.

3.

Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi MasyarakatSecara Cepat.

4.

Mempertahankan Dinamika Perkehidupan Dalam Pembangunan.

5.

Mewujudkan Keshalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia.

6.

Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun penjelasan masing-masing misi diatas adalah sebagai berikut: Misi Pertama : Mewujudkan Kreativitas dalam segalaBidang Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Cimahi dengan segala potensi dan karakter lokal dapat berkreasi sesuai dengan kondisi dan tuntutan umum. Mengingat adanya keterbatasan dalam sumberdaya alam serta setiap wilayah di Kota Cimahi tidak memiliki potensi yang sama maka pembangunan di Kota Cimahi harus lebih menekankan pada kemampuan dan kreativitas segenap masyarakat Kota Cimahi serta dengan mengembangkan sektor (kegiatan ekonomi) berdasarkan lokasi. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk lebih meningkatkan kreativitas di semua bidang, yang mana dapat dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan potensi sosial dan budaya, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan manusia untuk dapat memproses barang dan jasa yang berbeda dan memiliki nilai tambah dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga dapat memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Kreativitas diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur kota yang lebih baik serta pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur kota.Selain hal diatas melalui misi pertama dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yangdibangun melalui pendekatan Penguatan Sistem Inovasi. Misi Kedua : Meningkatkan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik Hal ini berarti untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat serta kesadaran akan kesamaan sebagai anggota masyarakat Kota Cimahi yang Saluyu Ngawangun Jati Mandiri, bersama-sama membentuk pengarustamaan paradigma pemerintah sebagai pelayan publik. Selain itu, misi ini mengandung arti adanya upaya untuk membangkitkan semangat partisipasi pembangunan dengan mengurangi disparitas pembangunan antar kewilayahan dan komunitasagar

menciptakan


kesetaran

dan

pemerataan

dalam

pelayanan

publik.Untuk

25

BAB II Perencanaan Kinerja mewujudkan hal tersebut, perlu peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan swasta. Misi Ketiga : Meningkatkan Kemampuan dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat secara Cepat Hal ini berarti menciptakan sosok Kota Cimahi yang memiliki kemampuan dalam menanggapi tantangan, tuntutan dan kondisi secara cepat, yang dilakukan dengan peningkatan kemampuan pendeteksian dini berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat sebagai masukan kebijakan dan siaga dalam kejadian untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.Misi ketiga ini juga perlu disikapi bahwa untuk dapat menanggapi tantangan maka kondisi masyarakat harus dipersiapkan.Untuk itu berbagai institusi yang berkaitan dengan hal tersebut seperti pemerintah dan pranata birokrasi harus dapat berperan dan mendukung. Hal ini dilakukan denganpeningkatan manajemen pemerintahan, penataan birokrasi sehingga menjadi struktur otoritas atau organisasi yang didasarkan atas peraturan-peraturan yang jelas dan rasional serta posisi-posisi yang terpisahkan dari orang yang mendudukinya, birokrasi yang dapat mewakili kepentingan

rakyat

maupun

pemerintah

dengan

fungsi

koordinasi,

pendisiplinan,

dan

pengendalian proses pemerintahan dengan kuat. Misi ini juga mengandung arti kemampuan kota dalam merespon secara cepat dan tepat berbagai permasalahan pembangunan. Misi Keempat :Mempertahankan Dinamika Perikehidupan dalam Pembangunan Hal

ini

berarti,

perubahan

dan

kemajuan

yang

telah

tercipta

sejak

otonomi

Kota Cimahi, harus disesuaikan dengan kondisi eksternal baik dalam lingkup regional, nasional bahkan internasional, agar dapat memenuhi standar global yang dilakukan dengan memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Kota Cimahi yang berdaya saing, yang berguna dalam mempertahankan kesinambungan pembangunan Kota Cimahi. Dinamika diatas dapat diartikan sebagai dinamika yang ada dan dialami oleh masyarakat dalam pembangunan, yang tercermin dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mempertahankan dinamika tersebut maka masyarakat harus diposisikan dalam penempatan yang sederajat sebagai unsur penggerak pembangunan partisipatif dengan para birokrat pemerintahan. Hal ini akan menciptakan kemandirian dan kedewasaan masyarakat. Masyarakat yang mandiri, dewasa, dan memiliki visi ke depan, merupakan masyarakat yang kuat, yang mau, dan mampu menjadi kontral sosial untuk mengawasi para penyelenggara pemerintahan. Kontrol sosial dari masyarakat terhadap pemerintahan, berarti mengikuti secara aktif dan kritis terhadap semua proses pengambilan keputusan / kebijakan pemerintah daerah. Misi Kelima: Mewujudkan Kesalehan Sosial dalam Masyarakat yang Berakhlak Mulia. Hal ini berarti memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Kota Cimahi untuk membentuk manusia yangbertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan


26

BAB II Perencanaan Kinerja bermoral, serta memelihara kerukunan dan kehidupan bermasyarakat, yang ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.

Misi Keenam : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan Maksud dalam Misi keenam ini adalah melakukan Pembangunan secara berkelanjutan (sustainable development), yang berarti pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta pembangunan yang terus berkelanjutan dari rangkaian tahapan proses pembangunan sebelumnya. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan dan Keseimbangan adalah pembangunan yang memberikan batasan secara bijak pada pemanfaatan ekosistem sumberdaya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah namun tanpa merusak kapasitas fungsionalnya dalam memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan. Misi ini juga menjawab isu strategis tentang peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur kota;peningkatan kualitas Lingkungan Hidup; dan penataan ruang yang sinergis dan berkelanjutan. Dalam konteks misi ke 6 ini beberapa urusan terlibat antara lain Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Perumahan, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan. Dalam

pembangunan

berkelanjutan

dituntut

agar

masyarakat

dan

pemerintah

dapat

mengendalikan diri untuk tidak merusak lingkungan, yang didukung oleh penerapan sistem peraturan dan perundang-perundangan. 2.4.TUJUAN DAN SASARAN KOTA CIMAHI Tujuan

merupakan

penjabaran/implementasi

dari

pernyataan

misi.Tujuan

adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerahdan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaranadalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan untuk masing - masing misi adalah sebagai berikut: Misi Pertama : Mewujudkan Kreativitas dalam Segala Bidang Tujuan dari Misi pertama adalah : 1. Meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga yang berdaya saing di tingkat global dengan menggunakan pendekatan sistem inovasi. 2. Menurunkan angka pengangguran dan memberikan fasilitas kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Cimahi.


27


Untuk mewujudkan kreativitas dalam segala bidang, maka sasarannya sebagai berikut: 1. Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah-tangga. 2. Berkembang dan meningkatnya daya saing industri pangan, industri kreatif, industri rumah tangga dan industri pariwisata. 3. Berkembangnya infra dan suprastruktur pengetahuan serta meningkatnya kapasitas inovatif daerah. 4. Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga. 5. Berhasilnya aplikasi teknologi dalam mengatasi persoalan daerah. 6. Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga. 7. Terlaksananya pemberdayaan penduduk (keluarga) berpendapatan rendah sebagai pelaku dalam pembangunan. 8. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat mendukung

pengembangan

ekonomi

lokal

dan berkembangnya sektor pertanian berbasiskan

klaster

industri

di

Kota Cimahi. 9. Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi. 10. Berkembangnya sektor pariwisata. 11. Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja. 12. Menciptakan transmigran yang berkualitas untuk meningkatkan taraf hidupnya. 13. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja. Misi Kedua : Meningkatkan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik Tujuan dari Misi kedua adalah : 1. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas didukung sumberdaya manusia yang responsif. 2. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dalam pembangunan. Untuk meningkatkan kesetaraan dalam pelayanan pelayanan publik maka sasarannya adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing. 2. Meningkatnya derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.


28

BAB II Perencanaan Kinerja 4. Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera. 5. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan yang responsif. 6. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak. 7. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan. 8. Meningkatnya sumberdaya olahraga. 9. Meningkatnya perlindungan masyarakat. Misi Ketiga : Meningkatkan Kemampuan dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat secara Cepat Tujuan dari Misi ketiga adalah : Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel. Untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi tantangan, tuntutan dan kondisi masyarakat secara cepat, maka sasarannya adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat. 2. Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan. 3. Meningkatkan pelayanan manejemen informasi pemerintahan kepada publik. Misi Keempat :Mempertahankan Dinamika Perikehidupan dalam Pembangunan Tujuan dari Misi keempatadalah : Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis (partisipasi). Agar dapat mempertahankan dinamika perikehidupan dalam pembangunan, maka sasarannya adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis. 2. Meningkatnya kinerja pemerintahan kota dalam pembangunan. 3. Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan. 4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi. Misi Kelima:Mewujudkan Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia. Tujuan dari Misi kelimaadalah : Menjadikan masyarakat Kota Cimahi yang disiplin, bermoral dan toleran. Untuk mewujudkan kesalehan sosial dalam masyarakat yang berakhlak mulia, maka sasarannya adalah: 1. Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat Kota Cimahi. 2. Berkembangnya budaya masyarakat Kota Cimahi. 3. Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif. Misi Keenam :Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan dari Misi keenamadalah :


29

BAB II Perencanaan Kinerja 1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas umum serta infrastruktur penunjang perekonomiankota. 2. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas sosial. 3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan perumahan dan permukiman. 4. Mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlanjutan pembangunan. Agar dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan, maka sasarannya adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang. 3. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi bidang perhubungan. 4. Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar. 5. Mengembangkan sarana prasarana perekonomian. 6. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah Negara. 7. Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum. 8. Mewujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan. 9. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan. Gambaran keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

VISI MENUJU CIMAHI CERDAS Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah-tangga

Misi 1 : Mewujudkan Kreativitas dalam Segala Bidang

Meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga yang berdaya saing di tingkat global dengan menggunakan pendekatan sistem inovasi

Berkembang dan meningkatnya daya saing industri pangan, industri kreatif, industri rumah tangga dan industri pariwisata Berkembangnya infra dan suprastruktur pengetahuan serta meningkatnya kapasitas inovatif daerah Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga Berhasilnya aplikasi teknologi dalam mengatasi persoalan daerah Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga Terlaksananya pemberdayaan penduduk (keluarga) berpendapatan rendah sebagai pelaku dalam pembangunan Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasiskan kalster industri di Kota Cimahi Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi Berkembangnya sektor pariwisata


30

BAB II Perencanaan Kinerja MISI

TUJUAN

Menurunkan angka pengangguran dan memberikan fasilitas kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Cimahi

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja Menciptakan transmigaran yang berkualitas untuk meningkatkan taraf hidupnya Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Misi 2 : Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik

Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas didukung sumberdaya manusia yang responsif

Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan yang responsif Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan meningkatnya sumberdaya olahraga

Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya perlindungan masyarakat Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat

Misi 3 : Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat

Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel

Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan Meningkatkan pelayanan manejemen informasi pemerintahan kepada publik

Misi 4 : Mempertahankan Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan

Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis (partisipasi)

Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis Meningkatnya kinerja pemerintahan kota dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi

Misi 5 : Mewujudkan Kesalehan Sosial dalam Masyarakat yang Berakhlak Mulia

Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat kota Cimahi Menjadikan masyarakat Kota Cimahi yang disiplin, bermoral dan toleran

Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas umum serta infrastruktur penunjang perekonomian kota

Misi 6 : Melaksanakan pembangunan berkelanjutan

Berkembangnya budaya masyarakat Kota Cimahi

Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi bidang perhubungan Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar Mengembangkan sarana prasarana perekonomian

Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas sosial Meningkatkan kualitas dan ketersediaan perumahan dan permukiman Mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlanjutan pembangunan


Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum Merwujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan

31


2.5.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan maka perlu

disusun strategi dan kebijakan.Strategiadalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.Visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi selama 5 (lima) tahun ke depan. 2.5.1. STRATEGI Misi Pertama : Mewujudkan Kreativitas dalam Segala Bidang Pilihan strategi untuk pencapaian misi pertama adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativitas-keinovasian berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga untuk mendukung perkuatan sistem inovasi daerah; 2. Mengembangkan daya saing industrial melalui pengembangan sentra-sentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal; 3. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan & inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi dan jaringan usaha bisnis; 4. Mendorong

perkembangan

usaha-usaha

inovatif

dan

memperkuat

kelembagaan

pendukungnya; 5. Pembangunan Technopark sebagai ruang public kreatif untuk meningkatkan daya saing kota; 6. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi atau inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di daerah; 7. Meningkatkan kualitas koperasi dan pelaku usaha berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga serta teknopreneur (inkubasi) untuk melahirkan pengusaha-pengusaha pemula (start-up firms); 8. Mengembangkan ruang-ruang bagi partisipasi publik dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas dan industri rumah tangga; 9. Mengurangi Ketimpangan Pendapatan; 10. Mengembangkan

daya

saing

industrial

sektor

pertanian

yang

terintegrasi

dengan

pengembangan sentra-sentra dan klaster industri unggulan di Kota Cimahi; 11. Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien; 12. Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk lokal;


32

BAB II Perencanaan Kinerja 13. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja baik regional nasional maupun internasional; 14. Meningkatkan penyelesaian kasus ketenagakerjaan; 15. Meningkatkan perluasan jejaring kerja, perlindungan hukum dan hak-hak bagi pekerja; 16. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan; 17. Meningkatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan transmigran yang berkualitas. Misi Kedua : Meningkatkan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik Pilihan strategi untuk pencapaian misi kedua adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat; 2. Peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan; 3. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat; 4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan; 6. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 7. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah; 8. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang responsif; 9. Pengembangan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat; 10. Pemberdayaan gender dan perlindungan anak; 11. Pemberdayaan peran pemuda dalam pembangunan; 12. Pemberdayaan sumberdaya olahraga; 13. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; 14. Pengembangan Pendidikan Tinggi; Misi Ketiga : Meningkatkan Kemampuan dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat secara Cepat Strategi pembangunan yang ditempuh adalah : 1. Peningkatan pelayanan statistik; 2. Peningkatan pelayanan kearsipan dan perpustakaan; 3. Peningkatan sistem administrasi pertanahan; 4. Pengembangan

sistem

informasi

dalam

mendukung

pelayanan

publik

yang

lebih baik; 5. Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah. Misi Keempat :Mempertahankan Dinamika Perikehidupan dalam Pembangunan Strategi pembangunan yang ditempuh adalah : 1. Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis; 2. Peningkatan kapasitas dan peran DPRD dalam pembangunan kehidupan politis dan demokrasi;


33

BAB II Perencanaan Kinerja 3. Pengembangan

kelembagaan

dan

organisasi

pemerintahan

yang

efisien

dan efektif; 4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 5. meningkatkan

transparansi

dan

akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintahan

dan pembangunan; 6. Pemantapan otonomi daerah; 7. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel; 8. Pengembangan kerjasama antar daerah; 9. Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan; 10. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel; 11. Peningkatan kualitas produk perencanaan tahunan dan 5 tahunan serta sektoral; 12. Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan; 13. Penyediaan data dasar dan sektoral untuk perencanaan pembangunan yang valid dan up to date; 14. Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah; 15. Pengembangan mekanisme pengaduan pembangunan; 16. Peningkatan lembaga keswadayaan masyarakat. Misi Kelima:Mewujudkan Kesalehan Sosial dalam Masyarakat yang Berakhlak Mulia Strategi pembangunan yang ditempuh adalah : 1. Peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban; 2. Peningkatan kualitas moral dan kehidupan keagamaan; 3. Pengembangan budaya lokal; 4. Pengembangan pusat-pusat kebudayaan; 5. Peningkatan kesadaran dan toleransi antar umat beragama. Misi Keenam : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan Strategi pembangunan yang ditempuh adalah : 1. Mengembangkan jaringan pelayanan angkutan umum dalam kota; 2. Mengembangkan jaringan prasarana angkutan umum dalam kota; 3. Mengembangkan fasilitas perlengkapan jalan; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor; 5. Mengembangkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam bidang perhubungan; 6. Menerapkan manajemen lalu lintas yang terintegrasi; 7. Menerapkan manajemen perparkiran yang efisien. 8. Mengintegrasikan sistem transportasi di wilayah perbatasan dengan Kab/Kota sekitar; 9. Mengembangkan sistem informasi dalam bidang perhubungan; 10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan pusatpusat kegiatan;


34

BAB II Perencanaan Kinerja 11. Mengembangkan jaringan jalan lingkar luar yang berfungsi untuk memfasilitasi through traffic; 12. Meningkatkan tingkat kemantapan jalan kota dan jalan lingkungan; 13. Meningkatkan kualitas jaringan drainase kota; 14. Meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial dan pemerintahan; 15. Meningkatkan keamanan, keserasian dan ketahanan bangunan gedung fasilitas sosial dan pemerintahan; 16. Meningkatkan ketersediaan dan cakupan rumah layak huni; 17. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat; 18. Menciptakan lingkungan permukiman yang siaga dan aman dari bahaya kebakaran; 19. Mengembangkan sistem pelayanan perijinan bangunan yang efisien; 20. Mengembangkan data dan informasi spasial yang informatif; 21. Mengembangkan rencana tata ruang yang komprehensif dan terintegrasi; 22. Meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang; 23. Memperkecil penyimpangan pelaksanaan rencana tata ruang; 24. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang; 25. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik; 26. Meningkatkan pencegahan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pencemaran air, tanah dan udara; 27. Melaksanakan standar operasional pelayanan pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; 28. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan; 29. Mengembangkan pelayanan informasi status lingkungan kota; 30. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang aman; 31. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang aman; 32. Mengembangkan

sistem

pengelolaan

air

limbah

domestik

skala

komunal,

kawasan dan kota; 33. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan; 34. Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah; 35. Mengurangi timbulan akhir sampah melalui pengembangan komposting, 3R dan teknologi lainnya; 36. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan TPU; 37. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdagangan; 38. Menciptakan kondisi lingkungan perumahan permukiman tertata yang mencerminkan wajah kota; 39. Mengintegrasikan pembangunan sarana dan prasarana kota untuk mewujudkan smartcity. 2.5.2. ARAH KEBIJAKAN


35

BAB II Perencanaan Kinerja Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran dari masing-masing misi, sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah Kebijakan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017 setiap tahunnyaadalah sebagai berikut: 1.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013) Tahun pertama dalam RPJMD Kota Cimahi 2012–2017 merupakan tahap Penyiapan

untuk mencapai kondisi Pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi.Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada penyiapan berbagai sistem, sarana, sumberdaya dan piranti pendukung kemajuan pembangunan kota yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Selain itu pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk melanjutkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama ini dan meningkatkan upaya penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak dan belum terselesaikan. Berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang mendapat perhatian dalam tahun pertama adalahfasilitasi meningkatnya kegiatan ekonomi dan industri kreatif untuk mendorong daya saing daerah pada tingkat nasional dan internasional, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, kualitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur kota, kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang yang berkelanjutan dan berkualitas. Upaya pengendalian kependudukan, pelayanan dan perlindungan sosial masyarakat serta pemberdayaan masyarakat melalui kesetaraan gender dan perlindungan anak menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan reformasi birokrasi terus ditingkatkan melalui peningkatan pelayanan publik prima, penataan sistem administrasi pemerintahan dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Cimahi memerlukan upaya penanganan yang dilakukan secara menerus dengan dukungan sumberdaya yang memadai.Mobilisasi sumbersumber pendapatan daerah terus dilakukan secara optimal. Peningkatan nilai tambah ekonomi kota harus dipastikan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat kota.


36

BAB II Perencanaan Kinerja 2.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014) Tahun Kedua dalam RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017merupakan tahap Penataan untuk

mencapai kondisi Pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada

tahun

2017

sesuai

dengan

amanat

RPJPD

Kota Cimahi. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun kedua difokuskan pada penataan terhadap berbagai sistem, sarana, potensi dan sumberdaya lokal, dan piranti pendukung yang kondusif bagi peningkatan kualitas ekonomi dan daya saing kota serta kemajuan pembangunan kota yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Pembangunan pada tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017. Penanganan permasalahan strategis pembangunan daerah seperti pengembangan ekonomi lokal untuk daya saing kota, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan, kualitas dan pemerataan infrastruktur kota,kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkualitas terus dilaksanakansecara konsisten dan memastikan adanya perubahan kearah yanglebih baik. Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat terus dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap mekanisme pelayanan yang diberikan.Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional, pelayanan publik dan penataan administrasi pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan agar upaya reformasi birokrasi memberikan hasil nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Selain terus melakukan upaya penanganan diatas, pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017diarahkan juga pada peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, peningkatan kualitas moral dan kehidupan keagamaan serta pengembangan budaya lokal. Upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan perlu terus ditingkatkan dengan peningkatan pelayanan statistik, kearsipan dan perpustakaan, administrasi kependudukan dan pertanahan. Sistem inovasi daerah akan diterapkan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. 3.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015) Tahun ketiga dalam RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017merupakan tahap Pengembangan

untuk mencapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasarpada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi.Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan pada pengembangan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar. Pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan

kesinambungan

upaya-upaya

yang

telah

dilaksanakan

dalam

periode

pembangunan


37

BAB II Perencanaan Kinerja tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah, pengembangan ekonomi lokal, penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan dan pemantapan penyediaan infrastruktur kota. Pada tahun ketiga ini, Pemerintah Kota Cimahi menekankan pada penciptaan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.Pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada sumber daya lokal diharapkan sudah menunjukan hasil nyata di lapangan terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.Peningkatan

derajat

kesehatan

dan

pendidikan

masyarakat dapat diukur secara berdasarkan indikator pendidikan dan kesehatan yang terus membaik. Pengembangan kinerja pembangunan infrastruktur kota menunjukan hasil yang dapat dirasakan langsung masyarakat dengan adanya penurunan luas daerah genangan dan peningkatan kualitas sanitasi permukiman dan pelayanan air bersih, pengembangan konsep manajemen transportasi. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mulai dirasakan dengan semakin membaiknya perlindungan sosial dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Fokus utama dalam pembangunan tahun ketiga adalah untuk terus mendorong perwujudan visi menuju Cimahi Cerdas terlihat dari semakin meningkatnya kreativitas ekonomi kota, pelayanan publik yang optimal, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan kota yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam pelayanan pemerintah daerah. 4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016) Tahun Keempat dalam RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017merupakan tahap Penguatan untuk mencapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi.Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada Penguatan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar. Pada tahun keempat adalah upaya untuk menguatkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan

pada

tahun-tahun

sebelumnya

dengan

terus

melakukan

perbaikan

dan

penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud visi pembangunan Kota Cimahi Cerdas. Selain terus melaksanakan upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan infrastruktur kota, arah kebijakan pembangunan kota ditekankan pada penguatan


38

BAB II Perencanaan Kinerja sektor-sektor ekonomi kota yang mengarah pada perluasan lapangan kerja yang berbasis pada kreativitas,inovasi dan sumber daya lokal. Sistem inovasi daerah terus dikembangkan dalam berbagai bidang pembangunan kota. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan terus didorong dalam mewujudkan pembangunan kota yang mensejahterakan masyarakatnya.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017) Tahun Kelima dalam RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017merupakan tahap Pemantapan, yaitu tercapainyakondisi Pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi.Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada upaya pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar. Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017merupakan tahap pemantapan sekaligus konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir.Arah kebijakan pada sektor infrastruktur diarahkan pada pengembangan infrastruktur serta peningkatan cakupan pelayanannya. Pada sektor penataan ruang dan lingkungan hidup, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta perencanaan dan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan.Sedangkan arah kebijakan pada bidang sosial budaya difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya good governance. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (baseline) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025.Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masingmasing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian target kinerjanya. Secara sederhana tahapan pembangunan jangka menengah tersebut selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :


39

BAB II Perencanaan Kinerja Gambar 2 .2. Tahapan Pencapaian Pembangunan Jangka menengah 2017 2016

PEMANTAPAN PENGUATAN

2015 2014 PENGEMBANGAN

2013

PENATAAN

PENYIAPAN Penyiapan berbagai sistem, sarana, sumberdaya dan piranti pendukung kemajuan pembangunan kota yang berkeadilan, unggul, dan kreatif

Penataan terhadap berbagai sistem, sarana, Potensi dan Sumberdaya lokal, dan piranti pendukung yang kondusif bagi peningkatan kualitas ekonomi dan daya saing kotaserta kemajuan pembangunan kota yang Berkeadilan, Unggul, Dan Kreatif

Pengembangan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

Penguatan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

Pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

Adapun keterkaitan antara tujuan strategi dan arah kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

MENUJU CIMAHI CERDAS MISI I : MEWUJUDKANKREATIVITAS DALAM SEGALA BIDANG Meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga yang berdaya saing di tingkat global dengan menggunakan pendekatan sistem inovasi

Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah-tangga


Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativitas-keinovasian berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga untuk mendukung perkuatan sistem inovasi daerah

Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

40

BAB II Perencanaan Kinerja TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

MENUJU CIMAHI CERDAS

Berkembang dan meningkatnya daya saing industri pangan, industri kreatif, industri rumah tangga dan industri pariwisata

Mengembangkan daya saing industrial melalui pengembangan sentrasentra dan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

Berkembangnya infra dan suprastruktur pengetahuan serta meningkatnya kapasitas inovatif daerah

Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan & inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi dan jaringan usaha bisnis


Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

41


SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

MENUJU CIMAHI CERDAS Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga

Mendorong perkembangan usahausaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya

Pembangunan Techno park sebagai ruang public kreatif untuk meningkatkan daya saing kota

Berhasilnya aplikasi teknologi dalam mengatasi persoalan daerah

Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi atau inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di daerah

Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga

Meningkatkan kualitas koperasi dan pelaku usaha berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga serta teknopreneur (inkubasi) untuk melahirkan pengusahapengusaha pemula (start-


Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui percepatan teknologi dan pengiatan kualitas sumber daya manusia Menambah fasilitas publik kreatif sebagai sarana berinovasi komunitas Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Memperkuat kapasitas kelembagaan, produksi dan manajemen/ pengelolaan usaha

42


SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

MENUJU CIMAHI CERDAS up firms) Terlaksananya pemberdayaan penduduk (keluarga) berpendapatan rendah sebagai pelaku dalam pembangunan

Menurunkan angka pengangguran dan memberikan fasilitas kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Cimahi

Mengembangkan ruangruang bagi partisipasi publik dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas dan industri rumah tangga Mengurangi Ketimpangan Pendapatan

Meningkatkan peran strategis kelompok penduduk berpendapatan rendah dalam pembangunan

Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasiskan klaster industri di Kota Cimahi

Mengembangkan daya saing industrial sektor pertanian yang terintegrasi dengan pengembangan sentrasentra dan klaster industri unggulan di Kota Cimahi

Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi

Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien

Berkembangnya sektor pariwisata

Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk lokal

Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja

Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja baik regional nasional maupun internasional Meningkatkan penyelesaian kasus ketenagakerjaan Meningkatkan perluasan jejaring kerja, perlindungan hukum dan hak-hak bagi pekerja

Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja Menciptakan transmigran yang berkualitas untuk meningkatkan taraf hidupnya

Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan Meningkatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan transmigran yang berkualitas

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok penduduk miskin

Pengembangan rantai nilai (value chain development), integrasi vertikal, horizontal sektor pertanian, peternakan dan perikanan dan integrasi diagonal dengan klaster industri unggulan di Kota Cimahi Pengembangan hubungan kerja dan perlindungan terhadap konsumen. Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana aktivitas ekonomi Melakukan inventarisasi dan pemetaan daya tarik wisata budaya dan produk lokal Memberikan dukungan kepada organisasi dan komunitas yang bergerak dalam wisata budaya dan produk lokal Penyusunan strategi pemasaran wisata Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja

Perlindungan tenaga kerja

Meningkatkan produktivitas dan pengembangan transmigran yang berkualitas

MISI II : MENINGKATKAN KESETARAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas didukung sumberdaya manusia yang responsif

Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing

Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat

Peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan

Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat


Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat

Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang merata dan berkualitas Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan menengah universal Penyelenggaraan pendidikan alternatif bagi anak berkebutuhan khusus Peningkatan kualitas dan sebaran tenaga pendidik Peningkatan keterkaitan lulusan dengan dunia usaha Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang merata penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau

43


SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

MENUJU CIMAHI CERDAS Penyediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Peningkatan layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat Peningkatan status gizi Masyarakat Peningkatan dan pengembangan kapasitas pelayanan rumah sakit

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan

Meningkatkan promosi dan pengembangan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan RW siaga aktif di masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan catatan sipil

Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan yang responsif

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

Peningkatan kompetensi dan keterampilan aparatur pemerintah

Penyediaan pelayanan keluarga berencana Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga sejahtera

Peningkatan jenjang karir Peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang responsif Pemberdayaan gender dan perlindungan anak

Peningkatan kemampuan pelayanan yang berorientasi kepuasan publik Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak Peningkatan kesetaraan gender dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat

Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan

Pemberdayaan peran pemuda dalam pembangunan

Pemberdayaan pemuda dalam proses pembangunan

meningkatnya sumberdaya olahraga

Pemberdayaan sumberdaya olahraga

Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga edukatif, rekreasi, dan prestasi

Meningkatnya perlindungan masyarakat

Pengembangan perlindungan sosial bagi masyarakat

Perlindungan sosial bagi masyarakat

Meningkatnya perlindungan masyarakat

Pengembangan perlindungan sosial bagi masyarakat

Penanggulangan bencana

Meningkatkan Angka Partisipasi kasar pendidikan tinggi

Pengembangan Pendidikan Tinggi

Mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D1 dan D2) yang berorientasi pada lapangan kerja di daerah

Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak

Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dalam pembangunan Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dalam pembangunan

MISI III : MENINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM MENANGGAPI TANTANGAN, TUNTUTAN DAN KONDISI MASYARAKAT SECARA CEPAT Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel

Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat

Peningkatan pelayanan statistik

Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel

Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat

Peningkatan pelayanan kearsipan dan perpustakaan

Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan


Peningkatan manajemen statistik daerah Terbangunnya basis data yang akurat sebagai sumber informasi pelaksanaan pembangunan Peningkatan manajemen kearsipan

Peningkatan sistem administrasi pertanahan

Peningkatan sistem pelayanan administrasi pertanahan

Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang IT Pengembangan sistem informasi pelayanan publik Penyediaan sarana dan prasarana infokom

44


SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

MENUJU CIMAHI CERDAS

Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel

Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan Meningkatkan pelayanan manejemen informasi pemerintahan kepada publik



Peningkatan Regulasi dan Kebijakan Bidang informasi dan komunikasi Peningkatan Regulasi dan Kebijakan Bidang informasi dan komunikasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan pemerintahan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan pemerintahan

MISI IV : MEMPERTAHANKAN DINAMIKA PERIKEHIDUPAN DALAM PEMBANGUNAN Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis (partisipasi)

Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis

Meningkatnya kinerja pemerintahan kota dalam pembangunan

Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan politis, demokratis, berbangsa dan bernegara Peningkatan kapasitas dan peran DPRD dalam pembangunan kehidupan politis dan demokrasi

Meningkatkan demokratisasi

Pengembangan kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif

Penataan kebutuhan sumberdaya organisasi

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan

Pemantapan otonomi daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Pengembangan kerjasama antar daerah


Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Meningkatkan Kualitas Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Yang Bertanggung Jawab

Penataan kelambagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien Meningkatkan penegakan hukum dan HAM Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan

Peningkatan sistem administrasi dan pengendalian kinerja kecamatan dan kelurahan Terkendalinya dan terevaluasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kota setiap tahun anggaran dan terkendalinya pelaksanaan pengawasan internal atas kebijakan Kepala Daerah Peningkatan koordinasi otonomi daerah Penyediaan pranata dasar pemantapan otonomi daerah Menerapkan sistem keuangan daerah yang berbasis sistem informasi Menerapkan sistem keuangan daerah yang berbasis sistem informasi Menerapkan sistem keuangan daerah yang berbasis sistem informasi Menerapkan sistem keuangan daerah yang berbasis sistem informasi Melakukan terobosan kerjasama antar daerah

Pengembangan mekanisme pengaduan pembangunan

Menyediakan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media Menyediakan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media

Fasilitasi Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Transparan Dan Akuntabel

Meningkatkan Dan Mengembangkan Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa di Kota Cimahi

45


SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

MENUJU CIMAHI CERDAS Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan

Peningkatan kualitas produk perencanaan tahunan, dan 5 tahunan, dan sektoral

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi

Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dan Jangka menengah Meningkatkan Kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Peningkatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang ekonomi Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang sosbud Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang Pemerintahan Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang Fisik

Peningkatan Sinergitas perencanaan pembangunan Penyediaan data dasar dan sektoral untuk perencanana pembangunan yang valid dan up to date

Meningkatkan kapasitas aparatur dan Kelembagaan perencana

Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah Peningkatan lembaga keswadayaan masyarakat

Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring Mendukung peningkatan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat

Peningkatan penyediaan dan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar SKPD, Provinsi dan pemerintah Pusat

MISI V : MEWUJUDKAN KESALEHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA Menjadikan masyarakat Kota Cimahi yang disiplin, bermoral dan toleran

Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat kota Cimahi

Peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Peningkatan kualitas moral dan kehidupan keagamaan

Pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyaratan untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman Pembinaan kehidupan keagamaan

Berkembangnya budaya masyarakat kota Cimahi

Pengembangan budaya lokal

Pembinaan budaya lokal

Pengembangan pusatpusat kebudayaan

Pembinaan sanggar seni dan organisasi budaya

Peningkatan kesadaran dan toleransi antar umat beragama

Pembinaan masyarakat dan lembaga keagamaan

Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif

MISI VI : MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas umum serta infrastruktur penunjang perekonomian kota

Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi

Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang


Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan pusatpusat kegiatan Mengembangkan jaringan jalan lingkar luar yang berfungsi untuk memfasilitasi through traffic Meningkatkan tingkat kemantapan jalan kota dan jalan lingkungan Mengembangkan jaringan pelayanan angkutan umum dalam kota Mengembangkan jaringan prasarana angkutan umum dalam kota Mengembangkan fasilitas perlengkapan jalan

Pengembangan infrastruktur jalan yang handal dalam mendorong daya saing kota

Pengembangan pelayanan angkutan jalan yang terintegrasi

46


SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

MENUJU CIMAHI CERDAS Mengembangkan fasilitas perlengkapan jalan Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor Mengembangkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam bidang perhubungan Menerapkan manajemen lalu lintas yang terintegrasi Menerapkan manajemen perparkiran yang efisien Mengintegrasikan sistem transportasi di wilayah perbatasan dengan Kab/Kota sekitar

Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas sosial

Meningkatkan kualitas dan ketersediaan perumahan dan permukiman

Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi bidang perhubungan

Mengembangkan sistem informasi dalam bidang perhubungan

Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang aman Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang aman Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik skala komunal, kawasan dan kota Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan Meningkatkan Pelayanan Pengangkutan Sampah Mengurangi timbulan akhir sampah melalui pengembangan komposting, 3R dan teknologi lainnya Meningkatkan kualitas jaringan drainase kota

Pengembangan manajemen transportasi kota yang efektif dan efisien dan terintegrasi

Pengembangan sistem informasi dalam bidang perhubungan

Pengembangan sistem pelayanan air limbah domestik yang aman

Pengembangan sistem pelayanan persampahan yang terintegrasi

Pengembangan sistem drainase jalan kota yang handal Pengembangan sistem drainase perkotaan yang handal dan terintegrasi

Mengembangkan sarana prasarana perekonomian

Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdagangan

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang

Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara

Meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial dan pemerintahan

Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan

Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum

Meningkatkan keamanan, keserasian dan ketahanan bangunan gedung fasilitas sosial dan pemerintahan Meningkatkan ketersediaan dan cakupan rumah layak huni

Peningkatan kualitas perumahan permukiman dengan prasarana sarana dasar umum

Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat Menciptakan lingkungan permukiman yang siaga dan aman dari bahaya kebakaran


47


SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

MENUJU CIMAHI CERDAS Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan TPU Menciptakan kondisi lingkungan perumahan permukiman tertata yang mencerminkan wajah kota

Mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlanjutan pembangunan

Mewujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan

Mengembangkan sistem pelayanan perijinan bangunan yang efisien Mengembangkan data dan informasi spasial yang informatif Mengembangkan rencana tata ruang yang komprehensif dan terintegrasi

Pelaksanaan perencanaan ruang kota yang berkelanjutan

Meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang

Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan

Memperkecil penyimpangan pelaksanaan rencana tata ruang

Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang

Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait

Mengembangkan RTH publik

Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan

Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara Melaksanakan standar operasional pelayanan pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan

Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan

Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan

Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan

Peningkatan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan

Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan Mengembangkan pelayanan informasi status lingkungan kota Mengintegrasikan pembangunan sarana dan prasarana kota untuk mewujudkan smartcity


Pengembangan pelayanan informasi status lingkungan Pengembangan sarana dan prasarana kota yang terintegrasi dan berkelanjutan

48


2.6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Rencana kinerja juga merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan terhadap kinerja yang akan diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dalam Rencana Kinerja yang ditetapkan, terdapat rencana capaian kinerja seluruh indikator sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, didukung denganrencana capaian berupa Program, Kegiatan, serta kelompok indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama instansi pemerintah yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan adanya perubahan RPJMD Kota Cimahi, maka dilakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016.Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi Tahun 2016 mengacu pada Indikator Kinerja Utama Perubahan Kota Cimahi dan Visi Misi Wali Kota Cimahi yang terdapat dalam revisi RPJMD Kota Cimahi pada Bab VII tabel 7.2 (Program Prioritas Periode 2012- 2017) dan pada tabel

7.1 (Lampiran Matrik Bab VII dan Bab VIII

Perubahan RPJMD Kota Cimahi. Indikator Kinerja Utama sebelum dilakukan revisi RPJMD Perubahan terdiri dari 31 sasaran dan 153 indikator yang ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi. Sedangkan Indikator Kinerja Utama perubahan setelah dilakukan revisi RPJMD Perubahan terdiri dari 18 Sasaran dan 32 Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota CimahiNomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi. Selanjutnya kami lampirkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi pada tabel berikut ini:


49

BAB II Perencanaan Kinerja Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah-tangga Terbangunnya keberpihakan terhadap usaha-usaha lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga Terlaksananya pemberdayaan penduduk (keluarga) berpendapatan rendah sebagai pelaku dalam pembangunan

meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Meningkatkan Inovasi pada proses produksi pada sentra dan klaster unggulan

FORMULASI

SUMBER DATA

3 Jumlah inovasi pada cluster unggulan dibagi jumlah cluster unggulan

4 DISKOPINDAGTAN

Kemitraan Dengan Perguruan tinggi

Jumlah perguruan tinggi yang melakukan kemitraan MOU/PKS

DISKOPINDAGTAN

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Rasio antara nilai PDRB tahun berjalan dikurangi nilai PDRB tahun sebelumnya dengan PDRB tahun sebelumnya, dikalikan 100. Data hasil perhitungan BPS

BAPPEDA

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali seratus persen

DISNAKERTRANSOS

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Jumlah angkatan kerja 15 tahun keatas dibagi jumlah penduduk usia kerja (15th65th)dikali seratus persen

DISNAKERTRANSOS

a. Indeks Pendidikan

indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan pendidikan, diukur dari kombinasi antara Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf pada penduduk dewasa dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

DINAS PENDIDIKAN

- Usia 7-12 tahun

jumlah murid usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 1000

DINAS PENDIDIKAN

- Usia 13-15 tahun


DINAS PENDIDIKAN

- Usia 16-18 tahun


DINAS PENDIDIKAN

c. Angka Melek Huruf (%)

jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali seratus persen

DINAS PENDIDIKAN

d. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan

DINAS PENDIDIKAN

a. Indeks Kesehatan

indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan, diukur dari kombinasi antara Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Usia Harpan Hidup (UHH) angka perkiraan lama hidup rata - rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur

BAPPEDA/DINKES

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Kesehatan

DINAS KESEHATAN

Angka Kemiskinan


BAPPEDA

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat

b. Angka Harapan Hidup (tahun)

c. Kepuasan Masyarakat


DINAS KESEHATAN

50

BAB II Perencanaan Kinerja SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Meningkatnya perlindungan masyarakat dalam pembangunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Kepemilikan KTP

FORMULASI

SUMBER DATA

3 jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib memiliki KTP atau sudah menikah dikali seratus persen Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Jumlah PSKS

4 DISDUKCAPIL

2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

jumlah PMKS yang diberikan bantuan dibagi jumlah seluruh PMKS dikali seratus persen

DISNAKERTRANSOS

Partisipasi angkatan kerja perempuan

BPMPPKB

Kepuasan Masyarakat

1. Pemberdayaan PSKS

DISDUKCAPIL

DISNAKERTRANSOS

Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan

Jumlah Pemuda Pelopor

jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi jumlah angkatan kerja perempuan dikali seratus persen Jumlah pemuda pelopor

pelayanan statistik daerah

jumlah dokumen statistik

BAPPEDA

sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik

Jumlah pelayanan publik berbasis IT dibagi jumlah pelayanan publik di Kota Cimahi

KAPPDE

Meningkatkan pelayanan manejemen informasi pemerintahan kepada publik

informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah melalui Website dan Mass media

HUMAS

Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan

keterlibatan aktif warga kota dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

jumlah kerjasama dengan mass media dalam penyebarluasan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kota Cimahi jumlah dokumen perencanaan tahunan dan perencanaan 5 tahunan


peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan organisasi kemasyaratan

jumlah penertiban dalam rangka penegakan PERDA

POL PP


tingkat kemantapan jalan dan jembatan

Panjang jalan yang layak dibagi panjang jalan yang ada di Kota Cimahi dikalikan 100%

DPU

sistem transportasi yang aman, efektif, efisien, integratif melalui penyelenggaraan manajemen, penyediaan sarpras dan SDM di bidang transportasi yang handal cakupan layanan air bersih

Jumlah penumpang dibagi jumlah trayek angkutan umum dikalikan 100%

DISHUB

jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih dibagi jumlah rumah tangga dikali seratus persen

DKP

cakupan layanan kebutuhan pengelolaan air limbah masyarakat

jumlah rumah tangga yang bersanitasi dibagi jumlah rumah tangga dikali seratus persen

DKP

menurunnya area permukiman kumuh

luas lingkungan permukiman kumuh dibagi luas wilayah dikali seratus persen

DPU

luasan RTH publik

Luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah kota dikali seratus persen

DPU



Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan

DISDIKPORA

BAPPEDA

Selanjutnya kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai Pemerintah Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Kota Cimahi Perubahan tahun 2016berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi, denganJumlah belanja langsung per program kegiatan Perangkat Daerah sebesar


51

BAB II Perencanaan Kinerja Rp.

996.457.130.835.61,-dari total APBD perubahan pada Tahun 2016 sebesar

Rp.

1.581.198.379.880,25,Target indikator kinerja Kota Cimahi Tahun 2016 berdasarkan Misi, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.5. Target Indikator Kinerja Kota CimahiTahun 2016 Berdasarkan Misi VISI MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3 VISI MENUJU CIMAHI CERDAS

4

MISI I : MEWUJUDKAN KREATIVITAS DALAM SEGALA BIDANG Meningkatnya daya saing Meningkatkan Inovasi daerah, kohesi sosial dan pada proses produksi berkembangnya ekosistem pada sentra dan klaster inovasi daerah yang unggulan mendukung pengembangan Meningkatkan ekonomi lokal berbasis Kemitraan Dengan perekonomian dan industri kreatif, komunitas dan Perguruan tinggi ketahanan pangan industri rumah-tangga melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis Terbangunnya keberpihakan industri kreatif, komunitas terhadap usaha-usaha lokal dan industri rumah tangga Laju Pertumbuhan berbasis industri kreatif, yang berdaya saing di Ekonomi komunitas dan industri rumah tingkat global dengan tangga menggunakan pendekatan inovasi Terlaksananya pemberdayaan penduduk (keluarga) berpendapatan rendah Angka Kemiskinan sebagai pelaku dalam pembangunan Menurunkan angka pengangguran dan memberikan fasilitas kesempatan bekerja dan berusaha yang seluasluasnya bagi masyarakat Kota Cimahi

meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja

TARGET

1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

5

100%

4 kali kerjasama

5.0-5.50

7.10-5.00

9.0-8.0 65.0-62.0

MISI II : MENINGKATKAN KESETARAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK a. Indeks Pendidikan

90.85-9.0

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS)


Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas didukung sumberdaya manusia yang responsif

- Usia 7-12 tahun

100

- Usia 13-15 tahun

96.5

- Usia 16-18 tahun

78

c. Angka Melek Huruf (%)

99.85

d. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

11.30

a. Indeks Kesehatan Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dalam pembangunan


Meningkatnya perlindungan masyarakat dalam pembangunan

74.25 - 74.75

b. Angka Harapan Hidup (tahun)

69.65 – 70.05

c. Kepuasan Masyarakat

76.00 – 78.00

Kepemilikan KTP

90%

Kepuasan Masyarakat

70-75


36PSKS


100 orang

52

BAB II Perencanaan Kinerja VISI MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3 VISI MENUJU CIMAHI CERDAS

4

5


Partisipasi angkatan kerja perempuan

42.46%



2 orang

MISI III : MENINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM MENANGGAPI TANTANGAN, TUNTUTAN DAN KONDISI SECARA CEPAT Meningkatnya pelayanan pelayanan statistik administrasi pemerintahan daerah kepada semua masyarakat Meningkatkan manajemen pemerintahan Berkembangnya pemanfaatan profesional dan akuntabel sistem informasi dalam teknologi informasi dan mendukung pelayanan komunikasi dalam pelayanan publik yang lebih baik pemerintahan


TARGET

Meningkatkan pelayanan manejemen informasi pemerintahan kepada publik

informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah

5 dok Kota Cimahi Dalam Angka (KCDA) dan Data Statistik Kota Cimahi 2 Aplikasi eGovernment 5 kali kerjasama dengan mass media dalam menyebarluaskan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kota Cimahi

MISI IV : MEMPERTAHANKAN DINAMIKA PERIKEHIDUPAN DALAM PEMBANGUNAN YANG BERJALAN Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis (partisipasi)

Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan

keterlibatan aktif warga kota dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

1 Dokumen Perencanaan Tahunan dan 1 Dokumen Perencanaan Lima Tahunan

MISI V : MEWUJUDKAN KESALEHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA Menjadikan masyarakat Kota Cimahi yang disiplin, bermoral dan toleran



10 Kali Penegakan Peraturan Daerah

MISI VI : MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN SINAMBUNG Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi

Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas umum serta infrastruktur penunjang perekonomin kota





tingkat kemantapan jalan dan jembatan; yang handal

105,193

sistem transportasi yang aman, efektif, efisien, integratif melalui penyelenggaraan manajemen, penyediaan sarpras dan SDM di bidang transportasi

100%

cakupan layanan air bersih

66.61%


65.28%


100%

luasan RTH publik

7.2 Ha

53


Selanjutnya kami lampirkan Jumlah Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016 per-pada tabel berikut ini: Tabel 2.6. Jumlah Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016per-Sasaran No.

1

2

3 4 5 6 7 8

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah-tangga Terbangunnya keberpihakan terhadap usaha-usaha lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga Terlaksananya pemberdayaan penduduk (keluarga) berpendapatan rendah sebagai pelaku dalam pembangunan meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Meningkatnya perlindungan masyarakat dalam pembangunan

ANGGARAN

Rp. 258,272,062,300.00

Rp. 3,250,764,226.00

Rp. 16,129,118,349.00 Rp. 1,622,181,250.00 Rp. 80,268,240,443.00 Rp. 210,841,428,367.61 Rp. 3,291,478,400.00 Rp. 1,503,048,700.00

9


Rp. 1,576,600,000.00

10


Rp. 2,455,070,000.00

11 12 13 14 15 16 17

18

Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan Meningkatkan pelayanan manejemen informasi pemerintahan kepada publik Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat kota Cimahi Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan Total Anggaran :


Rp. 149,441,189,191.00 Rp. 2,302,628,000.00 Rp. 4,188,350,000.00 Rp. 2,522,693,448.00 Rp. 20,850,852,950.00 Rp. 125,889,580,320.00 Rp. 37,969,337,533.00

Rp. 94,442,507,358.00

Rp. 996.457.130.835.61,-

54

BAB II Perencanaan Kinerja Selanjutnya kami lampirkan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Kota Cimahi pada tabel berikut ini: Tabel 2.7. Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah No I

Pernyataan Format

Penjelasan

Check list

1

Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP

LKj sudah menyajikan : 1. Uraian singkat organisasi; 2. Rencana & target kinerja yg ditetapkan; 3. Pengukuran kinerja; 4. Evaluasi & analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan & kondisi terakhir yg seharusnya tercapai

1, 2 3, 4 ya. Poin 4 telah dilakukan evaluasi & analisis, namun evaluasi & analisis belum menyajikan hubungan kasualitas dari sasaran strategis atau hasil program/kegiatan & kondisi terakhir yg seharusnya tercapai , sehingga belum terlihat adanya kenaikan atau penurunan dari kondisi sebelumnya

2

LKj telah menyajikan informasi target kinerja

LKJ telah menyajikan ringkasan/ikhtisar PK tahun ybs

ya

3

LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai

LKj telah menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dg hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tsb dilakukan analisis capaian kinerja yang memadai (kriteria lihat tempelate). Dan menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya

ya Sasaran strategis telah dilakukan analisis capaian kinerja, dan telah menyajikan pembandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, namun untuk pembandingan data kinerja dengan RPJMD analisisnya masih global belum secara rinci dan belum ada pembandingan dengan Standar Nasional

4

Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan

Minimal telah menyajikan form Pengukuran Kinerja dan lainnya yang terkait

Form PK Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016 dan form PK Perubahan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016

5

Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

Dalam Bab IV Penutup sudah diuraikan bentuk perbaikan atau solusi terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target

ya Di dalam Bab IV Penutup diuraikan ringkasan tentang rencana perbaikan Lkj, namun perbaikan tersebut belum dirinci secara jelas, untuk misi/sasaran yang mana

6

Telah menyajikan akuntablitas keuangan

LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja

ya Di dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja , poin 3.7. Akuntabilitas Keuangan, menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja keuangan


55

BAB II Perencanaan Kinerja No II

Pernyataan Mekanisme Penyusunan

Penjelasan

Check list

1

LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu

LKj disusun sesuai Tupoksi Organisasi penyusun atau Tim yang dibentuk dengan SK KDH

ya Sudah ada keputusan yang sudah ditandatangani untuk Tim yang memiliki tugas fungsi dalam pembuatan LKj, yaitu : a. Keputusan Tim Penyusun PK Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016 b. Keputusan Tim Penyusun PK Perubahan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016 c. Keputusan Tim Penyusun LKIP Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016 d. Keputusan Tim Penyusun LKIP Setda Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016 e. Keputusan Tim Penyusun PK Setda Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016 f. Keputusan Tim Inventarisasi Data PK SKPD Tahun 2016 g. Keputusan Tim Verifikasi Data PK SKPD Tahun 2016

2

Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai

Untuk setiap sasaran yang disajikan didukung dengan data resmi dari masingmasing SKPD pelaksana

ya Informasi yang disampaikan dalam LKj dikumpulkan oleh Tim Inventarisasi dan Verikikasi SKPD

3

Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj

Adanya SOP atau Surat Edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj

4

Sudah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja

Sudah adanya Keputusan Walikota tentang penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja khususnya berkaitan dengan penyusunan LKj

5

Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya

Data yang disajikan dalam LKj telah didukung dengan data resmi dari SKPD terkait

ya Apakah ada perubahan SOP Penyusunan LAKIP Kota Cimahi Nomor 03/SOPOrg/2015 Tanggal 5 Maret 2015, namun tidak dibuat atas rincian untuk penyusunan LAKIP Sudah ada Keputusan Walikota Cimahi Nomor 060/Kep. 23 -Org/2016 ,Tentang Tim Inventarisasi Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016, Sudah disebutkan tugas SKPD adalah menginventarisasi data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016,tapi belum ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja khususnya berkaitan dengan penyusunan LKj ya Informasi yang disampaikan dalam LKj dikumpulkan oleh Tim Inventarisasi dan Tim Verikikasi SKPD

6

Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait

Analisis/penjelasan dalam LKj bersumber dari data kinerja unit kerja terkait


ya Informasi yang disampaikan dalam LKj dikumpulkan oleh Tim Inventarisasi SKPD

56

BAB II Perencanaan Kinerja No

III

Pernyataan

Substansi

7

LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.

1

Tujuan/ sasaran dalam LKj sudah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Penjelasan Data yang disajikan dalam LKj merupakan data yang diterima dari tiap-tipa SKPD

Check list ya Informasi yang disampaikan dalam LKj dikumpulkan oleh Tim Inventarisasi dan Tim Verikikasi SKPD

KKR -1

terlampir

KKR -1

terlampir

KKR -1

Belum lengkap dijelaskan hubungan kasualitas antara sasaran dalam Rencana Strategis dengan sasaran yang ada dalam LKj, Juga sasaran dalam Rencana Strategis belum ada indikator kinerjanya

Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja

KKR -1

terlampir

Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran ,dalam Indikator Kinerja Utama

KKR -1

terlampir

KKR -1

terlampir

Sudah ada tujuan/sasaran baik dalam LKj maupun dalam Rencana Strategis, tapi masih belum jelas hubungan kasualitasnya Jika butir 1 dan 2 jawabannya . tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai

Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai IKU dan IK telah SMART


KKR - 2

Belum terdapat perbandingan data kinerja dengan Standar Nasional

KKR - 3

terlampir

KKR - 3

terlampir

KKR - 3

terlampir

57



58

BAB IV Penutup

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016 ini, dapat Kami simpulkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi secara umum melalui 10 (sepuluh) Tujuan, 18 Sasaran Strategis dan 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran dan telah bersinergi dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cimahi bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 32 indikator sasaran, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut : Delapan Belas Sasaran telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama, adapun instrumen pengukuran terhadap 18 (delapan belas) sasaran tersebut, dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 dipergunakan instrumen pengukuran berupa indikator kinerja sebanyak 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cimahi dengan mengacu pada misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi selama lima tahun ke depan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) misi, yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran serta indikator kinerja, dengan akumulasi capaian sebagai berikut : Misi Pertama memiliki 2 tujuan dan 4 sasaran serta 6 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator 123% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 85.55%. Misi Kedua memiliki 2 tujuan dan 6 sasaran serta 15 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 121.57% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 83.08%. Misi Ketiga mempunyai 1 tujuan dan 3 sasaran serta 3 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 107% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 82.68%. Misi Keempat mempunyai 1 tujuan dan 1 sasaran serta 1 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 100 % dan rata – rata capaian keuangan sebesar 73.82%. Misi Kelima mempunyai 1 tujuan dan 1 sasaran serta 1 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 100 % dan rata – rata capaian keuangan sebesar 85.95%. Misi Keenam memiliki 2 tujuan dan 3 sasaran serta 6 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 102% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 85.79%. Dukungan materil atas pencapaian indikator sasaran sebesar Rp. 996.457.130.835.61,-. yang merupakan belanja langsung setelah perubahan yang dipergunakan melalui program setiap Perangkat Daerah dari total APBD Kota Cimahi sebesar Rp. 1.581.198.379.880,25,-.


151

BAB IV Penutup Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2016, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 751. 134.063.143,84,- atau 84% dari pagu anggaran sebesar Rp. 996.457.130.835.61,-. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran sebesar Rp. 265,683,067,692.61,- atau 16%, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 113.76%. Efisiensi tersebut berasal dari pengadaan barang/jasa, penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, rapat konsinyering yang dilaksanakan di hotel dan sinergi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Pengaplikasian sistem E-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi meliputi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIMM) Pelayanan Publik dan Aplikasi Tata Kelola Kepemerintahan. Aplikasi Tata Kelola Kepemerintahan diantaranya dengan membangun infrastruktur jaringan yang menghubungkan seluruh OPD berkaitan dengan perencanaan keuangan yaitu dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMDA GAJI), sedangkan Pengaplikasian Sistem e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi berkaitan dengan perencanaan, pelaporan hingga monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, diawali dengan pengintegrasian untuk perencanaan program kegiatan OPD yaitu dengan membangun Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), dan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja OPD terintegrasi dalam sistem E-Reporting dan E-Monev Program Kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, yang selanjutnya dilaksanakan monitoring dan evaluasi indikator kinerja Perangkat Daerah per triwulan dalam SIMRENDA. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 18 sasaran dan indikator sasaran kinerja Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan trend naik setiap tahunnya, meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator sasaran yang tingkat capaian kinerjanya belum sesuai dengan harapan atau < 85%. Sebagai bentuk perbaikan atau solusi atas kekurangan tersebut, maka upaya yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan keterampilan pada setiap kluster dengan Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM sektor informal selain penyediaan sarana/ruang pemasaran bersama bagi UMKM sehingga memotivasi UMKM untuk meningkatkan produksi. Perlunya perubahan target indikator sasaran sebagai penyesuaian atas kondisi perkembangan koperasi yang ada di Kota Cimahi, sehingga capaian kinerja dapat menggambarkan indikator sasaran persentase koperasi aktif yang berkontribusi terhadap ekonomi kota.

2.

Meningkatkan dan mengembangkan pola

pemberdayaan dan pembinaan

untuk

meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. 3.

Ketersediaan layanan Pendidikan yang berkualitas dan memiliki daya saing menjadi salah satu sasaran kinerja prioritas pembangunan Kota Cimahi. Melalui peningkatan angka partisipasi sekolah ini, diharapkan komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk menjamin


152

BAB IV Penutup seluruh anak usia sekolah maupun masyarakat di Kota Cimahi memperoleh akses yang sama terhadap layanan pendidikan. 4.

Dinas Tenaga Kerja untuk berupaya maksimal dalam menanggulangi menumpuknya pencari kerja di Kota Cimahi yang berpotensi menjadi pengangguran. dengan menerapkan berbagai macam Program dan Kegiatan yang menunjang untuk menanggulangi pengangguran di Kota Cimahi.

5.

Untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka harus ditingkatkan kerjasama berbagai leading sector di Kota Cimahi, dimulai dari Pemerintah Kota, Perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Bursa Kerja Khusus, Perusahaan sebagai pemberi kerja dan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan.

6.

Meningkatkan sosialisasi kesetaraan gender dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan aktif di lembaga pemerintah. Serta meningkatkan pola pembinaan dan variasi kegiatan pada stakeholder terkait dalam rangka mengembangkan peran aktif kaum perempuan untuk peningkatan capaian kinerja indikator sasaran persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah.

7.

Agar lebih meningkatkan program dan kegiatan yang melibatkan pemuda untuk berinovasi dan menjadi pelopor yang akan menjadi pemimpin, penggerak masyarakat yang lain dalam membangun Kota Cimahi.

8.

Dengan telah dilaksanakannya akreditasi Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

9.

Diharapkan akurasi dan validitas data kependudukan lebih ditingkatkan dan diarahkan pada perbaikan database melalui Coklit yang melibatkan RT/RW dan Kasi Pemerintahan kelurahan dan kecamatan serta tercetaknya Buku Induk Kependudukan (BIP) satu paket dalam kegiatan ini berdampak pada lebih akuratnya data base terutama pada kepemilikan KK dan KTP.

10.

Untuk mengoptimalkan peran Perangkat Daerah pendukung yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan, penyediaan dan pengolahan transaksi data dan informasi agar dapat berperan secara optimal;

11.

Dengan dilaksanakannya program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan diharapkan terjadi peningkatan pelayanan jaringan jalan di Kota Cimahi sehingga dapat meningkatkan tarap ekonomi masyarakat Kota Cimahi.

12.

Permasalahan yang terjadi adalah keterbatasan lahan untuk Penataan RTH, sehingga kedepannya untuk dilakukan Penataan Taman Lingkungan di Tiap RW di Kota Cimahi untuk memenuhi kebutuhan RTH.


153

BAB IV Penutup

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada tahun ke depan yaitu : a. Peningkatan kualitas koordinasi dan pengembangan metode pola kerja seluruh tim penyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja seluruh SKPD Kota Cimahi, agar terbentuk sinergisitas yang dilandasi oleh integritas dan semangat dalam menjalankan profesi atau tugas yang diamanatkan; b. Membuat dan menerapkan SOP untuk penyusunan pelaporan kinerja, dimulai dari validasi data, penghimpunan data, analisa lapangan, input data, koordinasi dan konsultasi metode atau rumusan pelaporan, penghimpunan laporan termasuk penyampaian data secara resmi serta reviu pelaporan, yang seluruhnya diatur dengan mekanisme didasarkan pada waktu yang cukup memberikan kesempatan penyusunan pelaporan dengan baik dan benar; c. Mempertajam fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan atau proses sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, baik berupa fisik maupun pelaporan, sehingga tetap dalam jalur ketentuan dalam dokumen perencanaan, baik terhadap dokumen perencanaan yang ditetapkan peruntukan lima tahunanan maupun peruntukan tahunan; d. Meningkatkan kemampuan aparatur, baik pada perilaku kerja maupun kemampuan melaksanakan tugas sesuai kebutuhan organisasi. Pada kesimpulan akhir laporan ini, dapat disampaikan bahwa pencapaian target indikator RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 pada Tahun 2016, telah dipenuhi sesuai dengan harapan dan kemampuan. Berkaitan dengan indikator kinerja yang belum sesuai dengan keinginan dan harapan, Mudah – mudahan kedepan, dengan adanya kekurangan dan kelebihan yang ada pada tahun ini, dapat menjadi motivasi dan pendorong untuk melakukan tugas dan tanggungjawab lebih baik lagi.


154

Lampiran 1.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

VISI MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016 TARGET

REALISASI

Capaian Kinerja Th. 2016 (%)

100%

100%

100%

4 kali kerjasama

4 kali kerjasama

100%

Terbangunnya keberpihakan terhadap usaha-usaha lokal berbasis industri Laju Pertumbuhan Ekonomi kreatif, komunitas dan industri rumah tangga

5.0-5.50

5,43%

-0,06%

Terlaksananya pemberdayaan penduduk (keluarga) berpendapatan rendah sebagai pelaku dalam pembangunan

7.10-5.00

5,47%

100%

9.0-8.0

3,30%

272%

65.0-62.0

56,34%

115%

90.85-9.0

74,08%

82%

100

99,29%

99,29%

96,5

96,07%

99,55%

78

76,80%

98,46%

99,85

99,98%

100,13%

VISI MENUJU CIMAHI CERDAS MISI I : MEWUJUDKAN KREATIVITAS DALAM SEGALA BIDANG

Meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga yang berdaya saing di tingkat global dengan menggunakan pendekatan inovasi

Meningkatkan Inovasi pada Meningkatnya daya saing daerah, proses produksi pada sentra dan kohesi sosial dan berkembangnya klaster unggulan ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah-tangga

Angka Kemiskinan

1. Tingkat Pengangguran Menurunkan angka pengangguran Terbuka dan memberikan fasilitas kesempatan meningkatkan kesempatan berusaha bekerja dan berusaha yang seluasdan bekerja bagi pencari kerja 2. Tingkat Partisipasi Angkatan liasnya bagi masyarakat Kota Cimahi Kerja (TPAK) MISI II : MENINGKATKAN KESETARAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK a. Indeks Pendidikan b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas didukung sumberdaya manusia yang responsif

- Usia 7-12 tahun Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing - Usia 13-15 tahun - Usia 16-18 tahun c. Angka Melek Huruf (%)

VISI MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016 REALISASI


10,78%

95,40%

74.25 - 74.75

82,41

110,99%

69.65 – 70.05

73,58

105,04%

76.00 – 78.00

81,36

105,67%

90%

96,08%

106,76%

70-75

64,75%

92,53%


36 PSKS

37 PSKS

100%


100 orang

100 orang

100%

Meningkatnya kesetaraan gender dan Partisipasi angkatan kerja perlindungan anak perempuan

42,46%

81,11%

42,46%


2 orang

2 orang

100%

TARGET

d. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) a. Indeks Kesehatan Meningkatnya Derajat kesehatan bagi b. Angka Harapan Hidup (tahun) semua lapisan masyarakat c. Kepuasan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Meningkatnya perlindungan masyarakat dalam pembangunan Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dalam pembangunan

Kepemilikan KTP Kepuasan Masyarakat


MISI III : MENINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM MENANGGAPI TANTANGAN, TUNTUTAN DAN



KONDISI SECARA CEPAT

Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua pelayanan statistik daerah masyarakat

Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan

11,30

sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik

Meningkatkan pelayanan manejemen informasi penyelenggaraan informasi pemerintahan kepada publik pembangunan pemerintah

5 dok Kota Cimahi Dalam Angka (KCDA) dan Data Statistik Kota Cimahi

(KCDA) dan Data Statistik Kota Cimahi

2 Aplikasi eGovernment

2 Aplikasi eGovernment

100%

3 kali kerjasama dengan mass media dalam menyebarluaskan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kota Cimahi

60%

5 kali kerjasama dengan mass media dalam menyebarluaskan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kota Cimahi

8 dok Kota Cimahi

Dalam Angka

100%

VISI MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016 TARGET

REALISASI




100%



100%

105.193

71,55

68,02

100%

95,26%

95,26%

cakupan layanan air bersih

66,61%

75,26%

112,90%


65,28%

69,10%

105,85%


2,04%

100%

100%

luasan RTH publik

7.2 Ha

7.2 Ha

100%

MISI IV : MEMPERTAHANKAN DINAMIKA PERIKEHIDUPAN DALAM PEMBANGUNAN YANG BERJALAN

Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis (partisipasi)

keterlibatan aktif warga kota Meningkatnya partisipasi warga kota dalam perencanaan dan dalam pembangunan pelaksanaan pembangunan

MISI V : MEWUJUDKAN KESALEHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA

Menjadikan masyarakat Kota Cimahi yang disiplin, bermoral dan toleran



MISI VI : MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN SINAMBUNG Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas umum serta infrastruktur penunjang perekonomin kota


tingkat kemantapan jalan dan jembatan;

sistem transportasi yang aman, efektif, efisien, integratif melalui penyelenggaraan manajemen, penyediaan sarpras dan SDM di bidang transportasi yang handal




Kata Pengantar KATA PENGANTAR. Bismillahirrohmanirrohim Assalammualaikum Wr. Wb

Recommend Documents