KATA PENGANTAR
Assalammualaikum. Wr. Wb, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat Nya, sehingga penyusunan laporan tahunan yang menyampaikan gambaran pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se Jwa Tengah tahun 2016, dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga dan pengikutnya. Amin. Laporan Tahunan 2016 ini menggambarkan tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah selama tahun 2016 yang meliputi bidang teknis yustisial, pengawasan internal, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan administrasi. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah seperti yang diharapkan. Laporan Tahunan ini disamping memberikan informasi sebagai bentuk pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan di masa mendatang agar kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah menjadi lebih baik, untuk dapat medukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Penyusunan laporan tahun 2016 telah diupayakan disusun secara optimal dan obyektif, namun pastilah ada kekurangan dan ketidaksempurnaan sebagaimana pepatah : “tiada gading yang tak retak dan tiada mawar yang tak berduri”. Oleh karena itu adanya saran yang konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak, untuk kesempurnaan laporan dan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi. Akhirnya, dengan tersusunnya laporan tahunan 2016 kami memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan ucapan terimakasih kepada segenap Tim Penyusun dan semua warga Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se - Jawa Tengah yang telah mendukung penyusunan laporan ini dan melaksanakan tugas dengan bersungguh – sungguh, dengan semangat “ringan sama dijinjing berat sama dipikul”, demi terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se - Jawa Tengah yang Agung. Amin. Wassalammualaikum. Wr. Wb, Semarang, 5 Januari 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Drs. H. Mansur Nasir, S.H., M.H.
i
DAFTAR ISI Pengantar Daftar Isi Bab I Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
………………………………………...………………………………………….i …………………………………………………………………...…………….…ii Pendahuluan………………………………………………………………….......1 Struktur Organisasi ( Tupoksi )………………...………………………………..4 A. Standar Operasional Prosedur ( SOP )………………………...………….......5 - Eselon II……………………………………………………………………9 - Eselon III…………………………………………………………………..13 - Eselon IV………………………………….……………………………….16 - Staf………………………………………….……………………………...18 - Fungsional …………………………………….…………………..............20 B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) ………….………………………...20 - Eselon II…………………………………………….……………………..20 - EselonIII…………………………………………….……………………..29 - Eselon IV……………………………………………..……………………39 - Staf……………………………………………………..…………………..38 - Fungsional……………………………………………….………………...44 Pembinaan dan Pengelolaan……………………………………....……………..46 A. Sumber Daya Manusia…………………………………………..……………46 - Rekrutmen/ Kebutuhan.………………………………………….………...52 - Mutasi…………………………………………………………….………..55 - Promosi…………………………………………………………….………55 - Pensiun ……………………………………………………………..……...55 B. Keadaan Perkara………………………………………………………..……..55 C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana………………………………………..…..78 D. Pengelolaan Keuangan …………………………………………………….....84 E. Dukungan Teknologi Informasi……………………………………………....98 F. Regulasi Tahun 2016……………………………………………………….....98 Pengawasan ……………………………………………………………………...101 A. Internal ……………………………………………………………………….103 B. Evaluasi ……………………………………………………………..………..107 Kesimpulan dan Rekomendasi…………………………………………………………………….108
ii
BAB I PENDAHULUAN
M
ulai tahun 2007 Mahkamah Agung tercatat sebagai salah satu lembaga Negara yang ditetapkan Pemerintah sebagai pelaksana
reformasi birokrasi percontohan dengan Kemeterian Keuangan, BPK dan Kementerian PAN. Penetapan Mahkamah Agung sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi secara otomatis harus dilakukan pula oleh badan-badan peradilan yang berada dibawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai “voorpost” /salah satu kawal depan Mahkamah Agung yang mempunyai yurisdiksi sewilayah Jawa Tengah yang merupakan terbesar kedua (setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) membawahi 36 (tigapuluh enam) satker/Pengadilan Agama dan Pengadilan Tingkat Banding yang terletak di Kota Semarang (central Java), mempunyai
tugas yang strategis, dalam mendukung
keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain yang berkaitan dengan pembinaan/pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia maupun yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan Agama se Jawa Tengah dalam mewujudkan pelayanan prima bagi semua masyarakat pencari keadilan di Jawa Tengah dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah sebagai bagian dari etalase Peradilan se Indonesia. Posisi Pengadilan Tinggi Agama Semarang
yang membawahi 36
satker/Pengadilan Agama (yuridiksi yang luas dan jumlah perkara yang cukup signifikan tinggi) diharapkan
bisa menjadi salah satu project atau etalase
performance peradilan tingkat Banding se-Indonesia, sehubungan kebijakan yang diambil Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai tindaklanjut dari
tersebut sejalan atau
kebijakan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi, peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih
1
memadai, dengan pemanfaatkan teknologi informasi seperti
tersedianya
website untuk meningkatkan pelayanan informasi terhadap para pencari keadilan dan pelayanan meja pengaduan, sertamendorong munculnya inovasiinovasi dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, seperti inovasi desk info/meja informasi online, dan inovasi lainnya. Salah satu yang perlu diberikan perhatian untuk Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah terhadap sarana dan prasarana seperti gedung kantor yang ditempati saat ini adalah dengan luas tanah 1.500 M2 dan luas bangunan 672 M2 yang diresmikan pada tanggal 23 Juni 1987 oleh Menteri Agama RI.Selain itu keterbatasan terhadap ketersediaan alat
pengelolaan
data
dalam
mendukung
pemantapan
e-governance,
keterbatasan kuantitas dan kualitas, dan keterbatasan budget yang ada. Namun demikian, dengan keterbatasan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah senantiasa berjuang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung jo Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se Jawa Tengahmenetapkan arah kebijakan untuk mendukung peningkatan kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dengan tersedianya sarana dan prasarana kinerja yang memadai dan terwujudnya sumber daya manusia aparatur
peradilan
yang
jumlahnya
mencukupi,
profesional
dan
berintegritas,dan pemanfaatan tehnologi informasi. Pada Tahun 2016 ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah melakukan langkah-langkah kongkrit mewujudkan visi dan misinya. Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah ”Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Agung”.
2
Bersama dengan visi tersebut Pengadilan Tinggi Agama juga mempunyai misi yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat; 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usaha terus menerus dari seluruh aparat Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dalam kurun waktu setahun telah berhasil menjabarkan visi dan misinya yang lebih operasional sesuai dengan amanat Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010 – 2035. Penjabaran tersebut tergambar dari kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang ataupun bersama dengan seluruh stake holder yang telah menghasilkan petunjuk-petunjuk teknis dan praktis yang memudahkan Pengadilan tingkat pertama dalam menerjemahkan visi dan misi dalam operasional sehari-hari.
3
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seJawa Tengah, dalam laporan tahun 2016 ini akan disajikan struktur organisasi berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (terakhir). Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang seperti gambar dibawah.
4
A. Standard Operating Procedure (SOP) / Standar Prosedur Operasional Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis untuk melaksanakan penyelenggaraan aktifitas organisasi yang memuat bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa pekerjaan dilakukan.Tujuan dibuatnya SOP ini antara lain : 1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan 2. Kepastian pekerjaan selesai dilaksanakan 3. Akuntabilitas pekerjaan yang dilaksanakan SOP yang sudah ada di Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengalami beberapa revisi dan terakhir mengalami revisi pada bulan Agustus 2014. SOP yang telah direvisi ini telah disesuaikan dengan format yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012. Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menyusun Standar Operasional Prosedur sebanyak 57 SOP. Semua SOP yang telah disusun ini meliputi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dari mulai pimpinan, hakim, pejabat struktural eselon II, III dan IV, Pejabat Fungsional Panitera Pengganti sampai kepada staf. Secara garis besar SOP yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang terdiri dari :
1
SOP Penerimaan Perkara
2
SOP Pemberitahuan Register Banding
3
SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas
4
SOP Penerimaan Memori Banding
5
SOP Putusan Sela
6
SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan akhir
7
SOP Laporan Keuangan Perkara
8
SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan
9
SOP Penyelesaian Perkara
10
SOP Pelayanan Arsip
11
SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding
5
12
SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama
13
SOP Laporan Kegiatan Hakim
14
SOP Presensi Pegawai Harian
15
SOP Persiapan dan Rekapitulasi Presensi Bulanan
16
SOP Pemprosesan Usulan Permohonan Cuti
17
SOP Pembuatan Surat Tugas
18
SOP Mutasi PNS ( KPTA Semarang)
19
SOP Usulan Kenaikan Pangkat ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI
20
SOP Usul Pensiun Ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI
21
SOP Usulan ke Kanreg VI BKN Yogyakarta
22
SOP Proses Ijin Belajar
23
SOP Pembuatan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen
24
SOP Data Kepegawaian
25
SOP Pembuatan Daftar Penilaian Prewstasi Kerja Pegawai
26
SOP Usul Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai
27
SOP Kenaikan Kagi Berkala
28
SOP Pelantikan
29
SOP Penerimaan Tenaga Honorer
30
SOP Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan TIM / Perorangan
31
SOP Ujian Dinas
32
SOP Rapat Baperjakat
33
SOP Pembuatan Surat Pernyataan Pelantikan, Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas
34
SOP Pembuatan Bezeting
35
SOP Pembuatan DUK
36
SOP Pembuatan Senioritas Hakim, Struktur Organisasi dan Data Lainnya
37
SOP Pembuatan Program Kerja dan Uraian SUB Kepegawaian TI
38
SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim dan PNS
39
SOP Mengontrol dan Beckup Data-Data PTA
40
SOP Mengontrol dan Memperbaiki Kerusakan Hardware dan Software
41
SOP Implementasi Teknologi Informasi (TV Media Informasi, Aplikasi Pendukung, Jaringan dan lainnya
6
42
SOP Mengontrol Data Konten Website PTA
43
SOP Penerimaan Surat Masuk
44
SOP Pengarahan Surat Masuk
45
SOP Pencatatan Surat masuk
46
SOP Pendistribusian Surat masuk
47
SOP Penataan Surat masuk
48
SOP Penomoran Surat Keluar
49
SOP Pramu Kantor
50
SOP Resepsionis
51
SOP Pemeriksaan Rutin Kendaraan Dinas Pimpinan
52
SOP Pembersihan dan MemanaskanMesin Kendaraan Dinas Pimpinan
53
SOP Mengemudi Kendaraan Dinas Pimpinan
54
SOP Pemeriksaan Berkala Kendaraan Dinas Pimpinan
55
SOP Pengamanan Kantor
56
SOP Pengaturan Jadwal dan Petugas Piket
57
SOP Pengaturan parkir Kendaraan
58
SOP Inventarisasi Buku Perpustakaan
59
SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
60
SOP Pengembalian Buku Perpustakaan
61
SOP Kebersihan Kantor
62
SOP Pengelaan Barang Persidiaan
63
SOP Pengadaan Langsung
64
SOP Selesksi Sederhana
65
SOP Penetapan Status Pengguna BMN
66
SOP Penghapusan BMN
67
SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah
68
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan
69
SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar
70
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
71
SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa
72
SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai
73
SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan
7
74
SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah
75
SOP Akuntansi SIMAK
76
SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal
77
SOP Pembuatan Term Of Reference (TOR)
78
SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya ke MA
79
SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara
80
SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif
81
SOP Penyusunan Rencana Strategis/Reviu Renstra
82
SOP Revisi Anggaran pada kantor Wilayah DJPB
83
SOP Revisi Anggaran Persetujuan MA
84
SOP Revisi Anggaran Melalui Revisi POK
85
SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Reviu IKU
86
SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
87
SOP Penyusunan Laporan e-Monev Bapenas
88
SOP Penyusunan Laporan Keuangan Sementeran dan Tahunan
89
SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN
90
SOP Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran ke DJA ke Kementrian Keuangan
91
SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN
99
SOP Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak
100 SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN 101 SOP Penyusunan Laporan CALK Korwil. DIPA 01 Semesteran dan Tahunan 102 SOP Laporan Saiba 103 SOP Laporan Alokasi Belanja Daya dan jasa 104 SOP SKPP 105 SOP Pembayaran dan Validasi Pajak 106 SOP Pembayaran Permintaan Tunjangan Remunerasi 107 SOP Pengajuan Belanja Pegawai 108 SOP Pelaporan SAPPA-W (Sistem Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Tk. Wilayah 109 SOP Pembayaran uang Makan 110 SOP Pembayaran Kekurangan Gaji
8
Sampai saat ini pengesahan yang diajukan permohononannya kepada Sekretaris Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2014 belum kami terima dan telah diadakan Reviu SOP pada tanggal 28 April 2016. SOP-SOP tersebut merinci tugas masing-masing tingkatan jabatan sesuai dengan kewenangannya. 1. Eselon II Tugas Eselon II dalam SOP merupakan tugas yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon I melalui Keputusan dan Edaran. Melalui kewenangannya Eselon II merupakan decision maker dalam setiap usulan dari pejabat di tingkat bawahnya. Tugas pejabat eselon II juga mengkompilasi tugas yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional. Secara rinci SOP eselon II pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang meliputi: a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
SOP Penerimaan Perkara SOP Putusan Sela SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan akhir SOP Laporan Keuangan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Laporan Tahunan SOP Penanganan Pengaduan SOP Baperjakat SOP Cuti SOP Kenaikan Pangkat SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin SOP Penerbitan Izin Belajar SOP Penerbitan Izin Perceraian SOP usul Pensiun SOP Penghapusan BMN
b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
SOP Penerimaan Perkara SOP Putusan Sela SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan akhir SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Penanganan Pengaduan
9
SOP Baperjakat SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin c. Panitera
SOP Penerimaan Perkara SOP Pemberitahuan Register Banding SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas SOP Penerimaan Memori Banding SOP Laporan Keuangan Perkara SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pelayanan Arsip SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Laporan Tahunan SOP Penanganan Pengaduan d. Sekretaris
SOP Presensi Pegawai Harian SOP Persiapan dan Rekapitulasi Presensi Bulanan SOP Pemprosesan Usulan Permohonan Cuti SOP Pembuatan Surat Tugas SOP Mutasi PNS ( KPTA Semarang) SOP Usulan Kenaikan Pangkat ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI SOP Usul Pensiun Ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI SOP Usulan ke Kanreg VI BKN Yogyakarta SOP Proses Ijin Belajar SOP Pembuatan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen SOP Data Kepegawaian SOP Pembuatan Daftar Penilaian Prewstasi Kerja Pegawai SOP Usul Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai SOP Kenaikan Kagi Berkala SOP Pelantikan SOP Penerimaan Tenaga Honorer SOP Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan TIM / Perorangan SOP Ujian Dinas SOP Rapat Baperjakat SOP Pembuatan Surat Pernyataan Pelantikan, Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas SOP Pembuatan Bezeting SOP Pembuatan DUK
10
SOP Pembuatan Senioritas Hakim, Struktur Organisasi dan Data Lainnya SOP Pembuatan Program Kerja dan Uraian SUB Kepegawaian TI SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim dan PNS SOP Mengontrol dan Beckup Data-Data PTA SOP Mengontrol dan Memperbaiki Kerusakan Hardware dan Software SOP Implementasi Teknologi Informasi (TV Media Informasi, Aplikasi Pendukung, Jaringan dan lainnya SOP Mengontrol Data Konten Website PTA SOP Penerimaan Surat Masuk SOP Pengarahan Surat Masuk SOP Pencatatan Surat masuk SOP Pendistribusian Surat masuk SOP Penataan Surat masuk SOP Penomoran Surat Keluar SOP Pramu Kantor SOP Resepsionis SOP Pemeriksaan Rutin Kendaraan Dinas Pimpinan SOP Pembersihan dan MemanaskanMesin Kendaraan Dinas Pimpinan SOP Mengemudi Kendaraan Dinas Pimpinan SOP Pemeriksaan Berkala Kendaraan Dinas Pimpinan SOP Pengamanan Kantor SOP Pengaturan Jadwal dan Petugas Piket SOP Pengaturan parkir Kendaraan SOP Inventarisasi Buku Perpustakaan SOP Peminjaman Buku Perpustakaan SOP Pengembalian Buku Perpustakaan SOP Kebersihan Kantor SOP Pengelaan Barang Persediaan SOP Pengadaan Langsung SOP Selesksi Sederhana SOP Penetapan Status Pengguna BMN SOP Penghapusan BMN SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah SOP Akuntansi SIMAK SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal SOP Pembuatan Term Of Reference (TOR) SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya ke MA
11
SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif SOP Penyusunan Rencana Strategis/Reviu Renstra SOP Revisi Anggaran pada kantor Wilayah DJPB SOP Revisi Anggaran Persetujuan MA SOP Revisi Anggaran Melalui Revisi POK SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Reviu IKU SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SOP Penyusunan Laporan e-Monev Bapenas SOP Penyusunan Laporan Keuangan Sementeran dan Tahunan SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN SOP Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran ke DJA ke Kementrian Keuangan SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN SOP Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN SOP Penyusunan Laporan CALK Korwil. DIPA 01 Semesteran dan Tahunan SOP Laporan Saiba SOP Laporan Alokasi Belanja Daya dan jasa SOP SKPP SOP Pembayaran dan Validasi Pajak SOP Pembayaran Permintaan Tunjangan Remunerasi SOP Pengajuan Belanja Pegawai SOP Pelaporan SAPPA-W (Sistem Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Tk. Wilayah SOP Pembayaran uang Makan SOP Pembayaran Kekurangan Gaji SOP Baperjakat SOP Cuti SOP Kenaikan Pangkat SOP Penanganan Daftar Hadir SOP Penanganan KGB dan Inpassing SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin SOP Penerbitan Izin Belajar SOP Penerbitan Izin Perceraian SOP usul Pensiun SOP Penanganan Surat Masuk SOP Penanganan Surat Keluar SOP Pengelolaan website SOP Pengelolaan Jaringan SOP Bantuan teknis SOP Pengadaan Langsung SOP Selesksi Sederhana
12
SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman SOP Perawatan Sarana Gedung SOP Pemeliharaan Barang pustaka SOP Administrasi Barang Pustaka SOP Penetapan Status Pengguna BMN SOP Penghapusan BMN SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah SOP Akuntansi Persediaan SOP Akuntansi SIMAK SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan SOP Pengelolaan uang muka kerja SOP Penyusunan Program dan Anggaran SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Semarang SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker SOP Belanja Persediaan
2. Eselon III (Kepala Bagian) Pejabat eselon III dalam SOP merupakan pejabat di tingkat middle. Tugas utama dari pejabat eselon III adalah menganalisa usulan pejabat eselon IV atas resiko, benefit dan faktor legal dari setiap keputusan yang akan dibuat. a. Kabag Umum dan Keuangan
SOP Penerimaan Surat Masuk SOP Pengarahan Surat Masuk SOP Pencatatan Surat masuk SOP Pendistribusian Surat masuk SOP Penataan Surat masuk SOP Penomoran Surat Keluar SOP Pramu Kantor SOP Resepsionis SOP Pemeriksaan Rutin Kendaraan Dinas Pimpinan SOP Pembersihan dan MemanaskanMesin Kendaraan Dinas Pimpinan
13
SOP Mengemudi Kendaraan Dinas Pimpinan SOP Pemeriksaan Berkala Kendaraan Dinas Pimpinan SOP Pengamanan Kantor SOP Pengaturan Jadwal dan Petugas Piket SOP Pengaturan parkir Kendaraan SOP Inventarisasi Buku Perpustakaan SOP Peminjaman Buku Perpustakaan SOP Pengembalian Buku Perpustakaan SOP Kebersihan Kantor SOP Pengelaan Barang Persidiaan SOP Pengadaan Langsung SOP Selesksi Sederhana SOP Penetapan Status Pengguna BMN SOP Penghapusan BMN SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah SOP Akuntansi SIMAK SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal SOP Pengadaan Langsung SOP Selesksi Sederhana SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman SOP Perawatan Sarana Gedung SOP Pemeliharaan Barang pustaka SOP Administrasi Barang Pustaka SOP Penetapan Status Pengguna BMN SOP Penghapusan BMN SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah SOP Akuntansi Persediaan SOP Akuntansi SIMAK SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan
14
SOP Pengelolaan uang muka kerja SOP Penyusunan Program dan Anggaran SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Semarang SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker SOP Belanja Persediaan
b. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
SOP Presensi Pegawai Harian SOP Persiapan dan Rekapitulasi Presensi Bulanan SOP Pemprosesan Usulan Permohonan Cuti SOP Pembuatan Surat Tugas SOP Mutasi PNS ( KPTA Semarang) SOP Usulan Kenaikan Pangkat ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI SOP Usul Pensiun Ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI SOP Usulan ke Kanreg VI BKN Yogyakarta SOP Proses Ijin Belajar SOP Pembuatan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen SOP Data Kepegawaian SOP Pembuatan Daftar Penilaian Prewstasi Kerja Pegawai SOP Usul Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai SOP Kenaikan Kagi Berkala SOP Pelantikan SOP Penerimaan Tenaga Honorer SOP Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan TIM / Perorangan SOP Ujian Dinas SOP Rapat Baperjakat SOP Pembuatan Surat Pernyataan Pelantikan, Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas SOP Pembuatan Bezeting SOP Pembuatan DUK SOP Pembuatan Senioritas Hakim, Struktur Organisasi dan Data Lainnya SOP Pembuatan Program Kerja dan Uraian SUB Kepegawaian TI SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim dan PNS SOP Mengontrol dan Beckup Data-Data PTA SOP Mengontrol dan Memperbaiki Kerusakan Hardware dan Software SOP Implementasi Teknologi Informasi (TV Media Informasi, Aplikasi Pendukung, Jaringan dan lainnya SOP Mengontrol Data Konten Website PTA SOP Pembuatan Term Of Reference (TOR) SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya ke MA
15
SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif SOP Penyusunan Rencana Strategis/Reviu Renstra SOP Revisi Anggaran pada kantor Wilayah DJPB SOP Revisi Anggaran Persetujuan MA SOP Revisi Anggaran Melalui Revisi POK SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Reviu IKU SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
3. Eselon IV (Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian) Pejabat eselon IV dalam SOP bertugas menyusun data-data yang diberikan oleh staf untuk kemudian dikompilasi menjadi satu bentuk berkas. a. Panitera Muda Hukum
SOP Laporan Keuangan Perkara SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pelayanan Arsip SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Laporan Tahunan SOP Penanganan Pengaduan
b. Panitera Muda Banding
SOP Pemberitahuan Register Banding SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas SOP Penerimaan Memori Banding SOP Laporan Keuangan Perkara SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan SOP Penyelesaian Perkara SOP Laporan Tahunan
c. Kasubag Keuangan dan Pelaporan
SOP Penyusunan Laporan e-Monev Bapenas SOP Penyusunan Laporan Keuangan Sementeran dan Tahunan SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN SOP Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran ke DJA ke Kementrian Keuangan SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN
16
SOP Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN SOP Penyusunan Laporan CALK Korwil. DIPA 01 Semesteran dan Tahunan SOP Laporan Saiba SOP Laporan Alokasi Belanja Daya dan jasa SOP SKPP SOP Pembayaran dan Validasi Pajak SOP Pembayaran Permintaan Tunjangan Remunerasi SOP Pengajuan Belanja Pegawai SOP Pelaporan SAPPA-W (Sistem Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Tk. Wilayah SOP Pembayaran uang Makan SOP Pembayaran Kekurangan Gaj SOP Laporan Tahunan d. Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga SOP Penerimaan Surat Masuk SOP Pengarahan Surat Masuk SOP Pencatatan Surat masuk SOP Pendistribusian Surat masuk SOP Penataan Surat masuk SOP Penomoran Surat Keluar SOP Pramu Kantor SOP Resepsionis SOP Pemeriksaan Rutin Kendaraan Dinas Pimpinan SOP Pembersihan dan MemanaskanMesin Kendaraan Dinas Pimpinan SOP Mengemudi Kendaraan Dinas Pimpinan SOP Pemeriksaan Berkala Kendaraan Dinas Pimpinan SOP Pengamanan Kantor SOP Pengaturan Jadwal dan Petugas Piket SOP Pengaturan parkir Kendaraan SOP Inventarisasi Buku Perpustakaan SOP Peminjaman Buku Perpustakaan SOP Pengembalian Buku Perpustakaan SOP Kebersihan Kantor SOP Pengelaan Barang Persediaan SOP Pengadaan Langsung SOP Selesksi Sederhana SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman SOP Perawatan Sarana Gedung SOP Pemeliharaan Barang pustaka SOP Administrasi Barang Pustaka SOP Penetapan Status Pengguna BMN SOP Penghapusan BMN
17
SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah SOP Akuntansi Persediaan
e. Kasubag Kepegawaian dan TI
SOP Presensi Pegawai Harian SOP Persiapan dan Rekapitulasi Presensi Bulanan SOP Pemprosesan Usulan Permohonan Cuti SOP Pembuatan Surat Tugas SOP Mutasi PNS ( KPTA Semarang) SOP Usulan Kenaikan Pangkat ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI SOP Usul Pensiun Ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI SOP Usulan ke Kanreg VI BKN Yogyakarta SOP Proses Ijin Belajar SOP Pembuatan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen SOP Data Kepegawaian
f. Kasubag Rencana Program dan Anggaran
SOP Pembuatan Term Of Reference (TOR) SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya ke MA SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif SOP Penyusunan Rencana Strategis/Reviu Renstra SOP Revisi Anggaran pada kantor Wilayah DJPB SOP Revisi Anggaran Persetujuan MA SOP Revisi Anggaran Melalui Revisi POK SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Reviu IKU SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
4. Staf Pejabat Staf merupakan bagian pangkal dan ujung dari rangkaian tugas dalam SOP. Staf bertugas dalam providing data dan distribusi hasil keputusan dari pejabat eselon diatasnya. SOP Penerimaan Perkara
18
SOP Pemberitahuan Register Banding SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas SOP Penerimaan Memori Banding SOP Laporan Keuangan Perkara SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pelayanan Arsip SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama SOP Laporan Kegiatan Hakim SOP Laporan Tahunan SOP Cuti SOP Kenaikan Pangkat SOP Penanganan Daftar Hadir SOP Penanganan KGB dan Inpassing SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin SOP Penerbitan Izin Belajar SOP Penerbitan Izin Perceraian SOP usul Pensiun SOP Penanganan Surat Masuk SOP Penanganan Surat Keluar SOP Pengelolaan website SOP Pengelolaan Jaringan SOP Bantuan teknis SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman SOP Perawatan Sarana Gedung SOP Pemeliharaan Barang pustaka SOP Administrasi Barang Pustaka SOP Penetapan Status Pengguna BMN SOP Penghapusan BMN SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah SOP Akuntansi Persediaan SOP Akuntansi SIMAK SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan SOP Pengelolaan uang muka kerja
19
SOP Penyusunan Program dan Anggaran SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Semarang SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker SOP Belanja Persediaan
5. Fungsional (Panitera Pengganti) Pejabat fungsional melakukan tugas sesuai dengan fungsi yang telah dibebankan secara khusus. SOP Penyelesaian Perkara B. Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Secara keseluruhan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang berjumlah 75 orang. Adapun rincian beserta uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut: 1. Drs. H. Mansur Nasir, S.H. M.H. Menetapkan Renstra Tahun 2014 - 2019 Menetapkan kinerja PTA Semarang Tahun 2016 Melaksanakan Pembinaan Melaksanakan tugas menyelesaikan perkara 2. Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda Membuat catatan temuan hukum yang dianggap penting dalam buku khusus dari bundel A dan B. Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan / Resume Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah 3. Drs.H.Qomaruddin Mudzakir, S.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan
20
4.
5.
6.
7.
Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah Drs. H. Muslih Munawar, S.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Musyawarah Majelis Hakim Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah Dr. H. Jaliansyah, S.H.,M.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda Melakukan telaah berkas perkara yang diterima Membuat resume perkara yang diterima Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah Drs. H.Amin Rosyidi, S.H. Menerima berkas perkara Membuat resume pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan secara periodik sesuai tugas Melaksanakan pengawasan ke daerah Drs.H.Muhtadin, S.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan / Resume
21
Membuat catatan temuan hukum yang dianggap penting dalam buku khusus Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Membantu Ketua mengeksaminasi putusan PA secara periodik wilayah pengawasan Melaksanakan pengawasan ke daerah 8. Drs. Syahrial, S.H. Selaku Ketua Majelis menerima dan mencabut perkara Menelaah dan memeriksa perkara Melaksanakan persidangan Mengkonsep dan menandatangani putusan Selaku Hakim Anggota menerima perkara dari Ketua Majelis Menelaah dan memeriksa perkara Menandatangani putusan Melaksanakan pengawasan daerah Mengeksaminasi putusan PA 9. H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Melaksanakan pengawasan ke daerah 10. Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah
22
11. Drs. H. Misbachul Munir, S.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah 12. Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, M.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Melaksanakan pengawasan ke daerah 13. Drs. H. Muhyiddin, M.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah 14. Drs. H. Abubakar, S.H., M.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan
23
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik sesuai tugas Melaksanakan pengawasan ke daerah 15. Drs. H. Helmy Thohir Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan / resume putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara insidentil Melaksanakan pengawasan ke daerah 16. Drs. H. Muri, S.H., M.M. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda Melakukan telaah berkas perkara yang diterima Membuat resume perkara yang diterima Menetapkan Hari Sidang Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah Melakukan pengawasan Bidang Kepaniteraan 17. Drs. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah
24
18. Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H.,M.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting / Resume Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah 19. Drs. H. Djaelani KH, S.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting / Resume Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah 20. Drs. H. M. Ali Asyhar Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting / Resume Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah 21. Drs. H. Nooruddin Jakaria, S.H., M.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting / Resume Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah
25
22. Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. Menerima dan mencatat berkas perkara banding ke dalam buku catatan sidang Mempelajari berkas perkara banding yang akan disidangkan Membuat resume perkara banding yang telah disidangkan Sebagai Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) Menyidangkan perkara banding Musyawarah majelis hakim dalam proses pengambilan putusan Membuat konsep, mengkoreksi dan memaraf putusan yang akan dibacakan Mengkoreksi hasil pengetikan putusan Sidang pengucapan putusan Menandatangani putusan Memaraf berkas minutasi Memonitor pelaksanaan Bindalmin/SIADPA melalui situs info perkara dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua melalui Wakil Ketua Melaksanakan rapat koordinasi menjelang pengawasan Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Agama Membuat Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Melaksanakan eksaminasi terhadap putusan Ketua Pengadilan Agama 23. Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H. Menetapkan dan menandatangani penetapan hari sidang Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Memeriksa dan Mengonsep putusan Membuat Laporan Kegiatan Hakim (Court Calender) Melakukan pengawasan reguler di Pengadilan Agama Melakukan pengawasan /Asisten Koordinator Wilayah I Melaporkan hasil pengawasan pada waka selaku koordinator Melakukan monitoring dan pengawasan rutin pada Pengadilan Agama Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas PTA 24. Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
26
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah 25. Drs. H. Nurmatias, S.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah 26. Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah 27. Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah 28. Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
27
Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah 29. Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah 30. Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah 31. Drs. H. Endang Kusnadi, S.H.,M.H. Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan Melaksanakan persidangan Membuat konsep putusan Menandatangani putusan Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti Mengeksaminasi putusan PA secara periodik Melaksanakan pengawasan ke daerah
28
32. Supardjiyanto, S.H. Menyusun dan menetapkan rencana kerja kepaniteraan Menyelenggarakan kegiatan kepaniteraan Melaksanakan rakor intern dalam rangka pembinaan Menyelenggarakan administrasi perkara Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan kepaniteraan 33. Drs. H. Mukhidin Mengoreksi laporan perkara dari tingkat banding terdiri dari laporan bulanan (RK1-RK12) dan laporan tahunan Mengoreksi laporan perkara banding (LII-PA1, LII-PA2,LII-PA3) Memberikan pelayanan riset dan pengaduan Mengoreksi laporan perkara yang dikirim via email Mengkosep surat-surat keluar dari Panitera Muda Hukum Memvalidasi data perkara yang akan disajikan pada papan statistik Memverivikasi pengaduan yang diterima Mengkonsep laporan pengaduan ke BAWAS Membuat Penetapan Hari Sidang Mengetik putusan dan penetapan Membantu hakkim meneliti ketikan putusan/penetapan Melaporkan perkara yang telah diputus kepada Panitera Muda Banding Menandatangani putusan/penetapan bersama-sama majelis hakim Membantu majelis hakim meminutasi perkara Anonimasi putusan/penetapan Melaksanakan tugas workshop kepaniteraan Mendampingi Hakim pengawasan ke daerah Mengkonsep jadwal pemeriksaan dan pembinaan reguler dan mengkonsep panduannya Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Banding setelah diminutasi Membuat resume persidangan Penanggung jawab arsip Bundel B dan asli putusan 34. Dra. Hj. Nurlaela, M.H. Meneliti kelengkapan syarat formal perkara banding Membuat checklist kelengkapan berkas Mengonsep pemberitahuan registrasi, PMH, penetapan PP Mengonsep pengantar biaya proses bulanan Mengonsep pengantar biaya proses triwulan Mengonsep pengantar biaya proses semesteran Mengonsep pengantar biaya proses tahunan
29
Mengonsep pengantar laporan PNBP bulanan Mengonsep pengantar laporan PNBP tahunan Mengonsep pengantar salinan putusan Meresume sidang perkara yang ditunda Membantu Majelis Hakim dalam persidangan Mengetik putusan dan penetapan Membantu Hakim minutasi perkara Anonimasi putusan Melaksanakan tugas workshop kepaniteraan Mendampingi Hakim pengawasan ke daerah Mengonsep surat - surat yang terkait panggilan, PBT Mengonsep SK susunan Majelis, senioritas Hakim, senioritas PP, SK Askor, Majelis Ekonomi Syari'ah Meneliti buku - buku register perkara banding Meneliti dan memparaf salput yang akan dikirim ke PA Mengonsep surat pengatar salinan putusan 35. Drs. Adjuri Menerima berkas perkara banding Menyampaikan berkas banding kepada Hakim Anggota untuk dipelajari Membuat resume setiap perkara banding yang diterima Mengetik Penetapan Hari Sidang Mendampingi Majelis Hakim dengan mencatat jalannya sidang Membuat dan menandatangani catatan sidang Melaporkan perkara putus kepada Panmud Banding Mengetik dan menandatangani putusan Minutasi berkas perkara banding Menyerahkan berkas banding yang telah diminutasi kepada Panmud Banding Mengikuti pengawasan dan pembinaan di PA Wilayah PTA. Semarang 36. Hj.Siti Maria Lutfi,S.H., M.H. Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas panitera sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara untuk diminutasi Menganonimasi Putusan / Penetapan Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
30
Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA. 37. H. Wahyudi Dwi Soetoyo,S.H., M.H. Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas panitera sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara untuk diminutasi Menganonimasi Putusan / Penetapan Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA. 38. Mutakim, S.H. Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas Panitera Sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara untuk dimutasi Menganonimasi Putusan/Penetapan Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di Pengadilan Agama wilayah PTA Semarang 39. Saidah,S.Ag Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas Panitera Sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara untuk diminutasi Mengamonimasi Putusan/Penetapan Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
31
Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di pengadilan Agama Wilayah PTA Semarang Mendistribusikan berkas perkara kepada Ketua Majelis Melengkapi blangko berkas perkara 40. Drs.Kurniawan Effendi Putra,S.H. Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas panitera sidang Membuat catatan sidang Melaporkan perkara yang diputus kepada Panitera Muda Banding Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama Majelis Hakim Menggandakan salinan putusan Menyusun berkas perkara untuk diminutasi Menganonimasi Putusan / Penetapan Meng up-load putusan ke direktori / intranet PTA Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Hukum Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama wilayah PTA Semarang 41. Khoirun Nisa',S.Ag,M.H. Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas panitera sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara untuk diminutasi Menganonimasi Putusan / Penetapan Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA. 42. Tulus Suseno, S.H. Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas Panitera Sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan meneliti Putusan Penetapan Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Halkim
32
melaporkan perkara yang di putus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara yang diminutasi Menganonimasi Putusan/Penetapan Mengupload putusan kedirekrori/intranet PTA. Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding Mengikiti pengwasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA.Smg
43. Budi Djoko Walujo,S.H. Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas panitera sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara untuk diminutasi Menganonimasi Putusan/Penetapan Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama wilayah PTA Semarang Membuat laporan perkara diterima dan diputus Membuat raport kegiatan sidang Hakim Majelis Meneliti semua putusan banding sebelum dikirim ke PA Menulis sampel salinan putusan Membuat buku laporan keuangan biaya proses (Buku Kas dan Buku-buku bantu) 44. Subandriyo, S.H.I Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas panitera sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara untuk diminutasi Menganonimasi Putusan / Penetapan Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA.
33
45. Hj. Andarukmi Rini Utami,S.H., M.H. Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas panitera sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara untuk diminutasi Menganonimasi Putusan / Penetapan Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA. 46. Sri Anna Ridwanah, S.Ag, M.H. Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas Panitera Sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara untuk diminutasi Mengamonimasi Putusan/Penetapan Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA Semarang Mengisi Regester Perkara Tingkat Banding 47. Muhammad Salafudin, S.Ag., M.H. Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas panitera sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara untuk diminutasi Menganonimasi Putusan/Penetapan Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
34
Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama wilayah PTA Semarang 48. Dra.Siti Faizah,S.H. Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas Panitera Sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara untuk diminutasi Mengamonimasi Putusan/Penetapan Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di pengadilan Agama Wilayah PTA Semarang Membuat surat pengantar pengiriman Salinan Putusan / Salinan Penetapan 49. Drs. Kawakiby Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas Panitera Sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara untuk diminutasi Mengamonimasi Putusan/Penetapan Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di pengadilan Agama Wilayah PTA Semarang 50. Hj. Mudjiani,SH Mengetik Penetapan Hari Sidang Melaksanakan tugas Panitera Sidang Membuat Catatan Sidang Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
35
Mengamonimasi Putusan/Penetapan Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di pengadilan Agama Wilayah PTA Semarang
51. Nursani, S.H. Membuat rencana kerja anggaran dan RAB Mendistribusikan surat masuk Memvalidasi surat keluar Melaksanakan rakor dengan Kasubbag Melaksanakan tugas sebagai PPK Melaksanakan tugas Pengawasan ke PA Wilayah PTA Semarang Membuat laporan kegiatan Menyusun laporan tahunan dan LAKIP 52. Suparijanto Sigit,S.H. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Bidang keuangan Membuat Jadual Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Satker Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Membuat Konsep Surat Bidang Keuangan Melaksanakan Pembinaan Bidang Administrasi Keuangan Menandatangani BA Rekonsiliasi Internal Menandatangani BA Rekonsiliasi dengan KPPN Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan Pelaporan Keuangan Melakukan evaluasi pelaksanaan Tusi Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Menyusun dan menghimpun Laporan Keuangan (LK) Tk. Satker Menyusund an menghimpun Laporan Keuangan (LK) Tk. Korwil Menyusun dan menghimpun Laporan BMN Tk. Satker Menyusun dan menghimpun Laporan BMN Tk. Korwil Menghimpun dan menyajikan Laporan Tahunan Satker Menghimpun dan menyajikan LKjIP Satker Membuat Penilaian Prestasi Kinerja Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 53. Moh. Asfaroni, S.H.I. Menyusun rencana dan program kerja bidang tata usaha dan rumah tangga Menyusun Laporan Barang Persediaan Menyusun konsep surat keluar Memproses surat masuk/keluar Mengelola dan merawat barang inventaris kantor
36
Menyusun surat penunjukan inventaris kantor Melakukan pemeliharaan gedung dan halaman kantor serta rumah dinas Melakukan koordinasi pelaksanaan belanja barang dan modal Melaksanakan koordinasi antar instansi dan protokoler Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan Menyusun laporan kegiatan tenaga honorer Mengerjakan menejemen Perpustakaan
54. Drs.Ahmad Mansyur,M.H. Menyusun rencana kerja dan SOP (Standart Operasional Procedure) Perencanaan dan Kepegawaian Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran sesuai hirarchi Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian Menyiapkan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Menyiapkan bahan pelaksanaan teknologi informatika dan statistik Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan. 55. Ali Choemaedi, S.H. Menyusun rencana kerja dan SOP Kepegawaian Mengonsep usulan KP dan memproses pemberkasan KP sesuai hirarchi Memproses berkas usulan/karis, Taspen, Tanda Kehormatan Lencana Karya Satya Mengonsep usulan ijin sekolah/kuliah sesuai hirarchi Menghimpun usulan DP3 Ketua PTA, Hakim Tinggi, Ketua PA, Hakim PA, Pansek PTA, Pansek PA, Wapan PTA, Wasek PTA, Pejabat Struktural, fungsional dan Pegawai PTA Semarang. Memvalidasi data kepegawaian PA se Wilayah PTA Semarang dalam SIMPEG dan SAPK BKN Memproses berkas usulan cuti Ketua, Hakim Tinggi, Ketua PA, Pejabat Struktural/Fungsional dan Pegawai PTA Semarang Merekap jabatan kosong dan mempersiapkan bahan-bahan berupa data-data untuk rapat BAPERJAKAT
37
Mengonsep kenaikan gaji berkala Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Semarang Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 56. Sutris, S.H., M.H. Merencanakan SOP Program Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Melaksanakan penyiapan bahan RKA-KL tahun 2017 Mengevaluasi Program dan Anggaran tahun 2016 Menyusun Laporan Program dan Anggaran Menyiapkan konsep penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Menyiapkan konsep penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 57. Diah Kusuma Hanuraningtyas, S.Kom Menyiapkan kelengkapan permintaan uang persediaan Membayar gaji dan dana pelaksanakan kegiatan sesuai dengan jumlah dalam daftar Membayar uang makan sesuai dengan rekapitulasi presensi pegawai Mengambil uang di Bank dan membayarkan serta menyimpan uang Melakukan pembayaran atas tagihan SPBy yang diajukan PPK Melakukan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan Membuat rekapitulasi kuitansi untuk SPJ GU Membuat SPJ LS (Lembur, honor, dll) Melakukan tugas-tugas bendaharawan rutin / gaji untuk pemotongan sebagian Membukukan seluruh kegiatan perbendaharaan melalui aplikasi SILABI Membuat LPJ Bendahara Pengeluaran dan melaporkan ke KPPN Menata kerasipan Bendahara Pengeluaran Membuat SPT Tahunan Badan 58. M. Fahrudin Menerima dan mengagenda surat masuk Menata arsip surat masuk Mengadministrasikan ATK Mengelola dan merawat barang inventaris kantor Menyiapkan Laporan barang persediaan Mendokumentasikan buku perpustakaan Mendokumentasikan bahan perpustakaan
38
59. Misyanta, S.H. Menyiapkan dokumen pengajuan remunerasi satker PTA Semarang Verifikasi Data Remunerasi Satker Peradilan Agama se Jateng Melakukan rekapitulasi pengajuan remunerasi PA se Jateng Mengirimkan rekapitulasi usulan Remunerasi Satker PA Se Jateng ke Biro Keuangan MA RI Mengupload dokumen Berita dan Surat ke website PTA Semarang Menyiapkan dan mengupload dokumen LK Bulanan (Backup SAIBA, BAR Rekon, LRA Manual) Monitoring upload data dan dokumen satker PTA Semarang di aplikasi Komdanas Melakukan monitoring dan rekapitulasi terhadap pengisian monev BAPPENAS dan DJA Melakukan monitoring dan rekapitulasi terhadap kiriman data dari satker PA se Jateng yang masuk 60. Fitriyadi Cahyo Nugroho Merekapitulasi laporan bulanan (RK3-RK12) dan laporan tahunan tingkat pertama Merekapitulasi laporan bulanan (LII-PA1), RK1-RK2 dan tahunan perkara banding Mengupload hasil laporan bulanan dan tahunan perkara Pengadilan Agama dan banding ke Web PTA Semarang Mengandakan, mengirim dan mengarsipkan hasil rekapan laporan perkara banding ke Badilag dan Kepaniteraan MARI Mengandakan, mengirim dan mengarsipkan hasil rekapan laporan perkara tingkat pertama Mengemail hasil laporan perkara bulanan tingkat pertama dan banding ke Badilag 61. Widodo Arif Wicaksono, S.Kom Menginput register perkara banding ke dalam SIADPTA Mengetik penetapan PMH, PP Mengupload perkara terima di website PTA Semarang Menguploap perkara putus di website PTA Semarang Mengupload surat - surat dan berita kepaniteraan di website PTA Semarang Mengetik SK susunan Majelis, senioritas Hakim, senioritas PP, SK Askor, Majelis Ekonomi Syari'ah Menyiapkan bahan - bahan pengawasan Menginput biaya perkara di website Komdanas MA RI
39
62. Yunita Reni Wikatraningrum, S.E. Menyiapkan SKP dan uraian tugas sub bagian tata usaha dan rumah tangga Menyiapkan data dukung manajemen kerumahtanggaan kantor Menyiapkan dokumen pelaksanaan belanja barang Menyiapkan laporan realisasi anggaran sub bagian tata usaha dan rumah tangga Entry data kendali belanja perawatan kendaraan dinas Menyiapkan laporan barang persediaan 63. Hj. Dwi Rina Astuti Setiohedi, S.H. Melaksanakan transaksi pembayaran belanja Membuat konsep SPP dan DRPP Menginput dan mencetak SPM Menyampaikan SPM beserta ADK-nya ke KPPN Membuat APS dan LPJ Bendahara Membuat SSP dan setor pajak ke Bank Persepsi 64. Masnan Eri Yanto Membuat konsep rekapitulasi usulan RKA-KL 2017 Peradilan Agama se Jawa Tengah Menghimpun revisi pagu gaji minus Menyiapkan bahan evaluasi Program dan Anggaran 2016 Menyiapkan bahan konsep Revisi Anggaran tahun 2016 Menyiapkan konsep SOP Program Sub Perencanaan Program dan Anggaran 65. Atik Noviana, S.E. Mengupdate data pegawai mutasi, kenaikan pangkat atau promosi Membuat Statistik data pegawai Memproses UKP Se eks Karesidenan Pati Mencatat SK yang baru (mutasi,KP,promosi) ke buku ekspedisi dan mendistribusikan SK tersebut untuk per koordinator dan untuk PA (yang bersangkutan) Mengarsipkan SK yang baru (mutasi,KP,Promosi) ke dalam box file (stopmap hijau) dan SK yang lain yang dibuat PTA. Semarang Menghimpun DP3,SPMT,SPMJ Ketua dan Hakim Pengadilan Se Eks Karesidenan Pati Memproses usulan pindah pegawai Se Eks Karesidenan Pati di wilayah PTA Semarang atau di luar wilayah PTA Semarang Memproses usulan Karis/Karsu, Kartu Hijau, Tanda Kehormatan Satya Karya Lencana dan Karpeg Se Eks Karesidenan Pati
40
Membuat surat cuti Ketua Se Eks Karesidenan Pati dan mencatat dalam buku catatan cuti Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan atasan 66. Isdar Susilowati Menginput Putusan, salinan putusan dan Pertimbangan Hukum ke dalam SIADPTA Membuat Surat Panggilan dan Pemberitahuan ke PA Proses penggandaan dan pengiriman surat-surat register Banding, Salinan Putusan Proses penggandaan dan pengiriman surat-surat Panggilan dan Pemberitahuan ke PA 67. Agung Wibowo, S.Kom Mengetik surat tugas dan menyusun konsep surat pengantar Menginput, mengupdate dan memonitor data pegawai pada aplikasi ABS Badilag, SIKEP dan SAPK Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Mungkid, Purworejo, Kebumen, Batang, Pekalongan, Kajen, Pemalang, Brebes, Tegal, dan Slawi. Meneliti dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat serta menata file pegawai Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Mungkid, Purworejo, Kebumen, Batang, Pekalongan, Kajen, Pemalang, Brebes, Tegal, dan Slawi. Meneliti dan menyiapkan bahan konsep usulan pindah tugas pegawai dari/ke Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Mungkid, Purworejo, Kebumen, Batang, Pekalongan, Kajen, Pemalang, Brebes, Tegal, dan Slawi. Meneliti dan menyiapkan bahan konsep usulan pensiun pegawai Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Mungkid, Purworejo, Kebumen, Batang, Pekalongan, Kajen, Pemalang, Brebes, Tegal, dan Slawi. Meneliti dan menyiapkan bahan konsep usulan ijin belajar pegawai Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Mungkid, Purworejo, Kebumen, Batang, Pekalongan, Kajen, Pemalang, Brebes, Tegal, dan Slawi. Meneliti dan menyiapkan bahan konsep usulan Karis/Karsu, tanda kehormatan satya lancana serta Karpeg pegawai Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Mungkid, Purworejo, dan Kebumen. Menyiapkan dan menghimpun Penilaian Prestasi Kerja Ketua, Hakim dan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung,
41
Magelang, Mungkid, Purworejo, Kebumen, Batang, Pekalongan, Kajen, Pemalang, Brebes, Tegal, dan Slawi. Menyusun konsep SK Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis pegawai Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Mungkid, Purworejo, Kebumen, Batang, Pekalongan, Kajen, Pemalang, Brebes, Tegal, dan Slawi. Memeriksa email dan mengupload surat edaran pada website. Menyiapkan bahan kegiatan kepegawaian: pembagian SK, pelantikan/serah terima jabatan, dan sosialisasi/pelatihan. 68. Mudrik Menyiapkan kelengkapan permintaan remunerasi Pengadilan Agama se Jateng ke MA RI Menyiapkan kelengkapan permintaan pembayaran gaji melalui Aplikasi GPP Menyiapkan kelengkapan permintaan uang makan pegawai melalui Aplikasi GPP Membuat surat keterangan penghasilan pegawai Membuat kelengkapan dokumen perjalanan dinas Pegawai Melakukan pembayaran honor PPPK Melakukan tugas-tugas pemotongan belanja pegawai sebagian setoran ke koperasi, bank, dll Menata kearsipan berkenaan dengan Belanja Pegawai Membuat rekapitulasi SPT tahunan Pegawai 69. Ahmadi, S.H. Menyiapkan SKP dan uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Menerima, mencatat, mendistribusikan dan mengarsipkan surat masuk Membantu mengelola barang persediaan Membantu pelaksanaan opname fisik persediaan Melaksanakan pelelangan umum dan sederhana Protokoler dan koordinasi antar instansi Menyusun bahan rencana dan program kerja bidang umum 70. Sumardi Menyiapkan SKP dan uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Menerima, mencatat, mendistribusikan dan mengarsipkan surat masuk Mencatat dan mengarsipkan surat keluar Membantu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas
42
Membantu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung dan halaman kantor Protokoler dan koordinasi antar instansi Membantu proses pengadministrasian buku perpustakaan Mengelola dan merawat barang inventaris kantor Membantu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rumah dinas
71. Eko Sambudhi Menyiapkan bahan Rencana dan Program Kerja Bidang Keuangan dan Pelaporan Menyiapkan SKP dan Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Menyiapkan usulan Manajemen Barang Milik Negara dari satuan kerja dibawahnya Mengolah Data Administrasi Barang Milik Negara Tingkat Wilayah Menyiapkan Rencana Kegiatan BMN Satker Menyiapkan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Wilayah Menyiapkan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Wilayah Menyiapkan dokumen pelaksanaan belanja barang dan modal 72. Hapsari Pramiliantoro, S.Kom Input data LK ke Aplikasi Monev BAPPENAS Input data LK ke Aplikasi Monev Kinerja Anggaran DJA Menyiapkan dokumen pengajuan remunerasi satker PTA Semarang Verifikasi Data Remunerasi Satker Peradilan Agama se Jateng Melakukan rekapitulasi usulan Remunerasi Satker PA se Jateng ke Biro Keuangan MA-RI Mengolah Data Sistem Administrasi Instansi Berbasis Akrual Tingkat Satker Melaksanakan Kompilasi data SAIBA untuk Rekonsiliasi Menyiapkan dan mengupload dokumen Informasi Keuangan (DIPA, Update Aplikasi, Update peraturan), Perbendaharaan (LPJ, BKU, PNBP), Pelaporan (LRA, Neraca), Berita, dan Surat ke website PTA Semarang Menyiapkan dan mengupload dokumen LK Bulanan (Backup SAIBA, BAR Rekon, LRA Manual, PNBP, Saldo Rekening), Perbendaharaan (Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, SSP, SSBP, SSPB, Backup SPM) ke aplikasi Komdanas Melakukan pendampingan pengisian SPT Tahunan Pegawai Melakukan monitoring dan rekapitulasi terhadap pengisian monev BAPPENAS dan DJA satker PA se Jateng Melakukan pengecekan dan rekapitulasi terhadap kiriman data dari satker PA se Jateng yang masuk via email, website, dan cloud.
43
73. Akbar Syaiful, S.H. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja bidang Keuangan dan Pelaporan Menyiapkan SKP dan Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Menyiapkan Laporan Rekonsilisasi Triwulan tingkat Wilayah Mengolah Data Sistem Administrasi Instansi Berbasis Akrual Tingkat Wilayah Melaksanakan Kompilasi data SAIBA Satker untuk Rekon Triwulan Tingkat Wilayah Menyiapkan Data Dukung pengelolaan keuangan tingkat Satker Menyiapkan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Menyiapkan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Menyiapkan dokumen pelaksanaan belanja barang dan modal 74. Shoimatul Fauziyah, S.H.I. Menyiapkan usulan Manajemen Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Mengolah Data Administrasi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Menyiapkan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Menyiapkan usulan Manajemen Barang Milik Negara dari satker di bawahnya Melaksanakan opname fisik BMN Mengarsipkan berkas admisnistrasi BMN dan Keuangan Mengarsipkan dokumen laporan-laporan instansi pemerintah 75. Ubaedul Khakim, A.Md Monitoring data SIMPEG/E-Doc PA. Se-Eks Karisidenan Semarang dan PTA Semarang. Monitoring Data Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) Bagian Kepegawaian PTA Semarang. Menyelesaikan Usul Karis/Karsu, Taspen, Karpeg, Kartu Hijau, Tanda Satya Lencana. Menyelesaikan Berkas Usul Kenaikan Pangkat PA Se- Eks Karididenan Semarang dan PTA Semarang (Non Teknis) Melayani, mendata dan menyelesaikan pembuatan surat tugas. Mengelola/Mengentri data Pegawai pada SAPK.
44
Sedangkan rekapitulasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pengadilan agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 1139 orang dengan rincian sebagai berikut: No. Satuan Kerja Jumlah SKP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Pengadilan Agama Semarang Pengadilan Agama Kendal Pengadilan Agama Demak Pengadilan Agama Purwodadi Pengadilan Agama Salatiga Pengadilan Agama Ambarawa Pengadilan Agama Pati Pengadilan Agama Kudus Pengadilan Agama Jepara Pengadilan Agama Rembang Pengadilan Agama Blora Pengadilan Agama Pekalongan Pengadilan Agama Pemalang Pengadilan Agama Batang Pengadilan Agama Brebes Pengadilan Agama Tegal Pengadilan Agama Slawi Pengadilan Agama Kajen Pengadilan Agama Banyumas Pengadilan Agama Purwokerto Pengadilan Agama Cilacap Pengadilan Agama Banjarnegara Pengadilan Agama Purbalingga Pengadilan Agama Magelang Pengadilan Agama Temanggung Pengadilan Agama Wonosobo Pengadilan Agama Purworejo Pengadilan Agama Kebumen Pengadilan Agama Mungkid Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Agama Klaten Pengadilan Agama Sragen Pengadilan Agama Boyolali Pengadilan Agama Wonogiri Pengadilan Agama Sukoharjo Pengadilan Agama Karanganyar
49 44 24 54 25 24 30 25 25 20 18 20 41 27 39 18 26 23 24 31 53 36 22 22 22 36 26 34 29 25 24 32 33 26 25 24
45
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN Dalam rangka peningkatan dan efektivitas kinerja aparatur Peradilan Agama sudah barang tentu tidak akan terlepas dari unsur pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan secara berkala dan terstruktur terhadap aparatur pelaksana peradilan. Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai anggaran untuk pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik peningkatan kualitas dibidang kepaniteraan yang bertujuan guna meningkatkan kualitas aparatur peradilan dibidang teknis yudisial dan administrasi yudisial maupun peningkatan kualitas dibidang kesekrtariatan. Namun disamping itu harus diperhatikan agar tidak terjadi kejenuhan dalam pelaksanaan kinerja harus diperhatikan adanya pemberian reward kepada aparatur peradilan yang dipandang cakap dan mampu menorehkan prestasi, yaitu berupa mutasi, baik berupa usulan promosi maupun penyegaran dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk rotasi. Dalam hal pembinaan dan pengelolaan
aparatur peradilan
maupun supporting unit pelaksanaan kinerja akan terbagi dalam beberapa bagian sebagai berikut : A. Sumber Daya Manusia Dalam rangka peningkatan dan efektivitas kinerja aparatur Peradilan Agama sudah barang tentu tidak akan terlepas dari unsur pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan secara berkala dan terstruktur terhadap aparatur pelaksana peradilan. Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai anggaran untuk pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik peningkatan kualitas dibidang kepaniteraan yang bertujuan guna meningkatkan kualitas aparatur peradilan dibidang teknis yudisial dan administrasi yudisial maupun peningkatan kualitas dibidang sekretariat.
46
Berdasarkan
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Sebagian Wewenang kepada Para Tingkat Banding di Lingkungan kepegawaian
Pejabat Eselon I Mahkamah
Pengadilan Tinggi Agama
fungsinya. Beberapa kewenangan dalam
dan
Agung
Semarang
RI
Nomor:
Pendelegasian
Ketua Pengadilan
RI, telah
dalam
bidang
melaksanakan
bidang kepegawaian itu antara lain
rekruitmen, mutasi, promosi, dan pengusulan pensiun. Adapun rekapitulasi data mengenai kewenangan tersebut selama tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Profil Sumber Daya Manusia Selama tahun 2016 kekuatan sumber daya manusia dilingkungan peradilan agama se-Jawa Tengah mengalami tambah kurang berkaitan dengan adanya mutasi dan promosi keluar dan masuk dari dan keluar wilayah Jawa Tengah, sampai akhir tahun 2016 dapat dilihat profil sumber daya manusia aparatur Peradilan Agama Se-Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
47
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENGADILAN AGAMA SE-JAWA TENGAH TAHUN 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
SATKER PTA. Semarang PA Semarang PA Kendal PA Demak PA Purwodadi PA Salatiga PA Ambarawa PA Pati PA Kudus PA Jepara PA Rembang PA Blora PA Pekalongan PA Pemalang PA Batang PA Brebes PA Tegal PA Slawi PA Kajen PA Banyumas PA Purwokerto PA Cilacap PA Banjarnegara PA Purbalingga PA Magelang PA Temanggung PA Wonosobo PA Purworejo PA Kebumen PA Mungkid PA Surakarta PA Klaten PA Sragen PA Boyolali PA Wonogiri PA Sukoharjo PA Karanganyar JUMLAH
JUMLAH 75 49 44 24 54 25 24 30 25 25 20 19 20 41 27 39 18 26 23 24 31 53 36 22 22 22 36 26 34 29 25 24 32 33 26 25 24 1132
GOLONGAN I.a 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.c 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 13
I.d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.a 2 2 1 1 6 1 1 2 1 0 2 0 0 3 2 1 1 4 3 1 3 3 3 0 1 2 3 1 2 1 0 2 1 3 1 2 1 63
II.b 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
II.c 0 0 1 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 1 2 0 2 25
II.d 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 20
III.a III.b III.c III.d IV.a IV.b 5 10 0 11 8 4 4 5 7 6 4 2 1 2 2 13 2 10 3 4 0 8 4 3 2 3 2 8 4 7 1 3 1 8 1 6 5 2 2 7 2 2 2 5 2 8 2 4 1 3 1 7 4 3 2 5 2 4 3 5 0 5 2 5 1 0 0 3 1 6 2 1 0 1 3 4 1 3 0 1 1 10 3 9 1 7 3 4 2 5 2 0 4 8 2 5 0 4 2 5 2 1 1 2 0 9 3 5 2 1 4 5 1 3 1 4 3 7 1 2 1 6 5 8 0 5 4 5 1 10 1 11 0 4 1 9 3 4 1 2 4 5 1 2 0 4 9 4 1 2 0 2 0 7 3 4 0 3 4 8 3 5 1 3 7 4 1 4 1 7 3 4 4 6 1 4 6 7 3 4 4 6 3 4 1 4 0 1 3 8 2 3 4 4 2 6 2 7 5 3 3 7 4 4 1 2 2 7 3 6 0 7 1 5 1 8 3 5 3 1 2 3 59 138 99 247 87 162
PENDIDIKAN IV.c 1 10 6 1 9 2 1 1 3 1 4 5 3 7 2 10 3 0 2 3 1 7 4 4 0 1 4 2 4 3 2 3 1 3 1 0 3 117
IV.d 8 9 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 5 0 0 0 0 0 8 7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
IV.e JML 24 75 0 49 0 44 0 24 0 54 0 25 0 24 0 30 0 25 0 25 0 20 0 19 0 20 0 41 0 27 0 39 0 18 0 26 0 23 0 24 0 31 0 53 0 36 0 22 0 22 0 22 0 36 0 26 0 34 0 29 0 25 0 24 0 32 0 33 0 26 0 25 0 24 24 1132
SD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 11
SLTP SLTA DIII 0 6 1 0 4 3 1 2 0 0 2 0 1 9 0 0 4 0 0 2 2 0 6 0 1 4 1 2 1 0 1 4 0 1 1 0 0 4 0 0 6 1 0 7 1 0 3 2 0 3 2 1 4 0 0 4 1 1 5 0 0 9 2 1 7 1 1 8 0 0 2 2 0 3 0 0 3 1 1 8 3 1 9 0 0 8 4 0 4 0 1 6 1 0 3 2 0 2 3 0 6 0 1 5 0 0 5 1 0 7 1 15 176 35
S.1 40 25 28 18 26 19 18 20 15 16 10 14 10 17 11 24 8 16 14 13 15 33 18 14 12 13 18 15 15 16 12 13 24 20 17 15 9 641
S.2 24 17 13 4 18 2 2 3 4 6 5 3 6 17 7 10 5 4 4 4 4 10 9 2 7 5 6 1 6 9 5 6 2 6 3 4 7 250
S3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 75 49 44 24 54 25 24 30 25 25 20 19 20 41 27 39 18 26 23 24 31 53 36 22 22 22 36 26 34 29 25 24 32 33 26 25 24 1132
48
GRAFIK GOLONGAN PEGAWAI PERADILAN AGAMA JAWA TENGAH 25
20
15
10
5
0
I.a
I.b
I.c
I.d
II.a
II.b
II.c
II.d
III.a
III.b
III.c
III.d
IV.a
IV.b
IV.c
IV.d
IV.e
50
GRAFIK GOLONGAN PEGAWAI PERADILAN AGAMA JAWA TENGAH 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
SD
SLTP
SLTA
SM
S.1
S.2
S3
51
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Berdasarkan kelas Pengadilan dan volume perkara yang ditangani oleh Peradilan Agama se-Jawa tengah, maka kebutuhan sumber daya yang ada belum mencukupi. Berikut adalah perbandingan antara kebutuhan sumber daya manusia ideal menurut Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tahun 2007 dan riil di lingkungan peradilan agama se-Jawa Tengah:
Formasi Ideal dan Riil Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Semarang NO
JABATAN
IDEAL
RIIL
1
Ketua
1
1
2
Wakil Ketua
1
-
3
Hakim
Maks. 23
30
4
Panitera
1
1
6
Sekretaris *
1
1
7
Kepala Bagian
2
1
8
Panitera Muda
2
2
9
Kepala Sub Bagian
4
4
10
Panitera Pengganti
Maks. 32
15
11
Staf Kepaniteraan
15
4
11
Staf Kesekretariatan
14
17
* Sekretaris tingkat banding Mulai Aktif bulan September Formasi Ideal Pegawai Pengadilan Agama NO
JABATAN
KELAS
KELAS
IA
IB
KELAS II
1
Ketua
1
1
1
2
Wakil Ketua
1
1
1
3
Hakim
Maks. 23
Maks. 14
Maks. 11
4
Panitera
1
1
1
5
Sekretaris
1
1
1
52
5
5
5
Maks. 32
Maks. 20
Maks. 16
Juru Sita
5
4
3
8
Juru Sita Pengganti
10
8
6
9
Staf Kepaniteraan
12
8
6
10
Staf Kesekretariatan
10
7
5
6
Panitera Muda dan Kasubag.
7
Panitera Pengganti
8
53
Formasi Riil Pegawai Pengadilan Agama Se Jawa Tengah
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6
84293
36
33
295
35
35
27
Jml
19 17 5 23 6 3 4 6 6 2 5 7 20 6 17 3 7 3 4 6 23 13 4 8 6 10 4 9 7 5 5 7 8 7 6 4
Staf Kepaniteraan
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Staf Kesekretariatan
Panmud & Kasub
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JSP
Wapan.H
3127 3009 2126 3535 1457 1386 2957 1278 2110 1399 1942 523 3598 2226 5123 698 3841 1933 1988 3109 6092 2797 2533 265 1658 2689 1710 3499 2604 1156 2177 2647 2164 1605 1484 1848
Jurusita
Sekretaris
Jumlah
I.A. I.A. I.B I.A. I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. I.A. I.A. I.B. I.A. I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. I.A. I.A. I.B. II I.B. I.A. I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. I.B.
Panitera
PA Semarang PA Kendal PA Demak PA Purwodadi PA Salatiga PA Ambarawa PA Pati PA Kudus PA Jepara PA Rembang PA Blora PA Pekalongan PA Pemalang PA Batang PA Brebes PA Tegal PA Slawi PA Kajen PA Banyumas PA Purwokerto PA Cilacap PA Banjarnegara PA Purbalingga PA Magelang PA Temanggung PA Wonosobo PA Purworejo PA Kebumen PA Mungkid PA Surakarta PA Klaten PA Sragen PA Boyolali PA Wonogiri PA Sukoharjo PA Karanganyar
Hakim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Wk.Ketua
SATKER
Ketua
NO
Panitera Pengganti
JABATAN PERKARA MASUK PER KLS AKHIR TAHUN 2016
9 8 2 6 3 4 6 4 2 2 1 1 4 4 6 2 2 3 3 5 4 5 4 1 2 5 2 3 5 4 3 3 4 2 3 1
3 0 1 0 1 4 0 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 4
5 5 3 7 4 2 6 2 4 0 0 1 3 2 4 2 7 5 1 7 10 5 1 2 2 3 4 7 2 3 3 6 3 2 1 4
1 1 0 3 0 1 3 1 1 3 2 0 3 1 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 2 2 2 1 0
3 2 2 5 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 4 3 1 1 2 1 3 4 1 1 1
49 44 24 54 25 24 30 25 25 20 19 20 41 27 39 18 26 23 24 31 53 36 22 22 22 36 26 34 29 25 24 32 33 26 25 24
42
128
42
47
1057
209 128
54
1. Mutasi 1. Mutasi Kepangkatan No 1
2
Periode 01 April 2016
01 Oktober 2016
Jenis KP Teknis Peradilan Non Teknis Peradilan Jumlah Teknis Peradilan Non Teknis Peradilan Jumlah
Total
Usulan
Realisasi
35
35
16
16
51
51
68
68
7
7
75 126
75 126
2. Mutasi jabatan ke luar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 69 orang terdiri dari 61 orang hakim/hakim tinggi, 6 orang pejabat kepaniteraan, 2 orang pejabat kesekretariatan. 3. Mutasi jabatan ke dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 153 orang, terdiri dari 139 orang hakim/hakim tinggi, 7 orang pejabat kepaniteraan, 1 orang pejabat kesekretariatan dan 6 orang staf pelaksana. 2. Promosi Untuk pengusulan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara bagi PNS yang menduduki jabatan tenaga Teknis Peradilansebanyak 114 orang terdiri dari 7 ketua dan 107 kepaniteraan dan jurusitasedangkan untuk PNS yang menduduki jabatan tenaga Non Teknis Peradilan (Struktural Kesekretariatan) sebanyak 4orang 3. Pensiunan Pensiun PNS yang diproses selama tahun 2016 adalah sebanyak 49 orang, terdiri dari 40 pegawai telah mencapai batas usia pensiun dan 9 orang pegawai dimintakan pensiun karena meninggal dunia. B. KEADAAN PERKARA 1. Rekapitulasi Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama se- Jawa Tengah - Sisa akhir tahun 2015
: 18.730perkara
- Perkara diterima tahun 2016
: 84.293 perkara
- Jumlah perkara total tahun 2016
: 103.023 perkara
- Perkara diputus tahun 2016
: 85.904 perkara
- Sisa perkara tahun 2016
:
17.119 perkara
55
Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama se Jawa Tengah tahun 2016 sebagai berikut: Keadaan Perkara Perkara Sisa Putus Akhir Jumlah Tahun Tahun 2016 2016
No
Pengadilan Agama
Sisa akhir Tahun 2015
Perkara Masuk Tahun 2016
1
2
3
4
5
6
Tingkat Penyelesaian (%)
7
8
1
Semarang
851
3127
3978
3143
835
79%
2
Kendal
668
3009
3677
3033
644
82%
3
Salatiga
333
1457
1790
1503
287
84%
4
Demak
549
2126
26765
2304
371
86%
5
Purwodadi
641
3535
U84176
3523
653
84%
6
Ambarawa
303
1386
1689
1393
296
82%
7
Pati
783
2957
3740
3067
673
82%
8
Kudus
289
1278
1567
1385
182
88%
9
Jepara
457
2110
2567
2196
371
86%
10
Rembang
289
1399
1688
1478
210
88%
11
Blora
303
1942
2245
1812
433
81%
12
Pekalongan
143
523
666
547
119
82%
13
Pemalang
843
3598
4441
3671
770
83%
14
Tegal
239
698
937
825
112
88%
15
Brebes
909
5123
6032
5069
963
84%
16
Batang
632
2226
2858
2376
482
83%
17
Slawi
930
3841
4771
3817
954
80%
18
Purwokerto
622
3109
3731
3143
588
84%
19
Banyumas
485
1988
2473
2101
372
85%
20
Purbalingga
618
2533
3151
2643
508
84%
21
Cilacap
1393
6092
7485
6362
1123
85%
22
Banjarnegara
568
2797
3365
2801
564
83%
23
Magelang
53
265
318
289
29
91%
24
Temanggung
332
1658
1990
1753
237
88%
25
Wonosobo
770
2689
3459
2836
653
81%
26
Purworejo
365
1710
2075
1719
356
83%
27
Kebumen
650
3499
4149
3436
713
83%
28
Mungkid
563
2604
3167
2662
505
84%
56
29
Surakarta
301
1156
1457
1168
289
80%
30
Klaten
443
2177
2620
2234
386
85%
31
Sragen
438
2647
3085
2518
567
82%
32
Boyolali
354
2164
2518
2108
410
84%
33
Wonogiri
344
1605
1949
1620
329
83%
34
Sukoharjo
338
1484
1822
1504
318
83%
35
Karanganyar
463
1848
2311
1915
396
83%
36
Kajen
468
1933
2401
1980
421
82%
JUMLAH SELURUHYNYA
18.730
84.293
103.023
85.904
17.119
83%
GRAFIK REKAPITULASI PERKARA TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN AGAMA SE JAWA TENGAH 17.119
18.730
85.904
84.293
SISA TAHUN 2015 DITERIMA TAHUN 2016 JUMLAH DIPUTUS TAHUN 2016
103.023
SISA TAHUN 2016
2. Penerimaan Perkara Dari 84.293 perkara yang diterima Pengadilan Agama se Jawa Tengah tahun 2016 , dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1).
Izin Poligami
=
229
perkara
2).
Pencegahan Perkawinan
=
3
perkara
3).
Penolakan Perkawinan
=
2
perkara
4).
Pembatalan Perkawinan
=
29
perkara
5).
Kelalaian Kewajiban suami/istri
=
1
perkara
6).
Cerai Talak
=
22.645
perkara
7).
Cerai Gugat
=
53.710
perkara
57
8).
Harta Bersama
=
302
perkara
9).
Penguasaan Anak
=
67
perkara
10). Nafkah oleh ibu
=
4
perkara
11). Hak-hak bekas istri
=
0
perkara
12). Pengesahan anak
=
29
perkara
13). Pencabutan Kekuasaan ortu
=
1
perkara
14). Perwalian
=
164
perkara
15). Pencabutan Kekuasaan wali
=
0
perkara
16). Penunjukan orang lain sbg wali
=
1
perkara
17). Ganti rugi terhadap wali
=
0
perkara
18). Asal usul anak
=
97
perkara
19). Penolakan Kawin campur
=
0
perkara
20). Istbat Nikah
=
818
perkara
21). Izin Kawin
=
7
perkara
22). Dispensasi Kawin
=
30.128
perkara
23). Ekonomi Syari’ah
=
59
perkara
24). Wali adlol
=
240
perkara
25). Kewarisan
=
177
perkara
26). Wasiat
=
10
perkara
27). Hibah
=
15
perkara
28). Wakaf
=
2
perkara
29). Sadaqah/ Zakat / infaq
=
4
perkara
30). P3HP / Penetapan Ahli waris
=
284
perkara
31). lain-lain
=
2.265
perkara
58
3. Penyelesaiaan Perkara Dari 85.904 perkara yang diputusPengadilan Agama se Jawa Tengahpada tahun 2016 , dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1).
Izin Poligami
=
139
2).
Pencegahan Perkawinan
=
0
perkara
3).
Penolakan Perkawinan
=
1
perkara
4).
Pembatalan Perkawinan
=
16
5).
Kelalaian Kewajiban suami/istri =
6).
Cerai Talak
= 20.690
perkara
7).
Cerai Gugat
=
50.684
perkara
8).
Harta Bersama
=
81
perkara
9).
Penguasaan Anak
=
47
perkara
10). Nafkah oleh ibu
=
1
perkara
11). Hak-hak bekas istri
=
0
perkara
12). Pengesahan anak
=
8
perkara
13). Pencabutan Kekuasaan ortu
=
3
perkara
14). Perwalian
=
110
perkara
15). Pencabutan Kekuasaan wali
=
2
perkara
0
perkara
perkara
perkara
59
16). Penunjukan orang lain sbg wali =
1
perkara
17). Ganti rugi terhadap wali
=
0
perkara
18). Asal usul anak
=
76
19). Penolakan Kawin campur
=
1
20). Istbat Nikah
=
701
21). Izin Kawin
=
7
perkara
22). Dispensasi Kawin
=
2.912
perkara
23). Wali adlol
=
184
perkara
24). Ekonomi Syari’ah
=
23
perkara
25). Kewarisan
=
67
perkara
26). Wasiat
=
3
perkara
27). Hibah
=
4
perkara
28). Wakaf
=
0
perkara
29). Sadaqah / Zakat /Infaq
=
0
30). P3HP/ penetapan Ahli Waris
=
191
perkara
31). lain-lain
=
1.932
perkara
32). Ditolak
=
548
33). Tidak diterima
=
488
perkara
34). Gugur
=
1.109
perkara
32). Dicoret dari pendaftaran
=
650
perkara
36). Dicabut
=
5.205
perkara
perkara perkara perkara
perkara
perkara
60
4. Rasio Tingkat Penyelesaiaan Perkara tahun 2016 Keadaan Perkara Tahun 2016 No
Pengadilan Agama
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 Semarang Kendal Salatiga Demak Purwodadi Ambarawa Pati Kudus Jepara Rembang Blora Pekalongan Pemalang Tegal Brebes Batang Slawi Purwokerto Banyumas Purbalingga Cilacap Banjarnegara Magelang Temanggung
Majelis Hakim 3 22 19 8 10 22 4 5 8 8 5 7 9 22 5 21 8 8 13 6 7 26 15 10 8
Jumlah Perkara 5 3978 3677 1790 2675 4176 1689 3740 1567 2567 1688 2245 666 4441 937 6032 2858 4771 3731 2473 3151 7485 3365 318 1990
Perkara Putus 6 3143 3033 1503 2304 3523 1393 3067 1385 2196 1478 1812 547 3671 825 5069 2376 3817 3143 2101 2643 6362 2801 289 1753
Sisa 7 835 644 287 371 653 296 673 182 371 210 433 119 770 112 963 482 954 588 372 508 1123 564 29 237
Tingkat Penyelesaian (%) 8 79% 82% 84% 86% 84% 82% 82% 88% 86% 88% 81% 82% 83% 88% 84% 83% 80% 84% 85% 84% 85% 83% 91% 88%
61
25 Wonosobo 26 Purworejo 27 Kebumen 28 Mungkid 29 Surakarta 30 Klaten 31 Sragen 32 Boyolali 33 Wonogiri 34 Sukoharjo 35 Karanganyar 36 Kajen JUMLAH SELURUHYNYA
12 6 11 9 7 7 8 9 9 8 6 5
3459 2075 4149 3167 1457 2620 3085 2518 1949 1822 2311 2401
2836 1719 3436 2662 1168 2234 2518 2108 1620 1504 1915 1980
653 356 713 505 289 386 567 410 329 318 396 421
81% 83% 83% 84% 80% 85% 82% 84% 83% 83% 83% 82%
273
103.023
85.904
17.119
83%
5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari Jumlah perkara yang diputus Pengadilan Agama se Jawa Tengah pada tahun 2016 sebanyak 85.904 perkara, yang merupakan perkara perceraian sebanyak 69.749 perkara. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2016 dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8). 9). 10). 11). 12). 13). 14). 15).
Poligami tidak sehat = 40 Krisis Akhlak = 1.234 Cemburu = 787 Kawin Paksa = 493 Ekonomi = 20.469 Tidak ada tanggung Jawab = 24.075 Kawin di bawah umur = 168 Kekejaman jasmani = 675 Penganiayaan /kkjmn mntl= 40 Dihukum = 107 Cacat Biologis = 77 Politis = 91 Gangguan Pihak ketiga = 3.034 Tidak ada Keharmonisan = 17.851 Lain – lain = 608
perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara
62
6. Perkara Khusus yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian maupun Poligami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin perceraian maupun ijin poligami dari atasannya yang secara prosedural sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2016 perkara yang salah satu pihaknya atau kedua-duanya PNS sebanyak 1.388 perkara dapat dirinci sebagai berikut : 1). Cerai talak
=
567
perkara
2). Cerai gugat
=
812
perkara
3). Ijin Poligami
=
9
perkara
dari 1.388 perkara tersebut, terdiri dari : 1). Masih dalam proses
=
299
perkara
2). Selesai
= 1.019
perkara
3). Dicabut
=
perkara
70
7. Rekapitulasi Keuangan Perkara Tingkat Pertama
63
NO
PENGADILAN AGAMA
SALDO AWAL PELAPORA N
UANG MASUK
UANG TERPAKAI
UANG YANG DIKEMBALIKA N KE PARA PIHAK
SALDO AKHIR BULAN
1
SEMARANG
371.545.000
2.305.528.000
1.740.109.000
441.443.000
495.521.000
2
KENDAL
186.191.000
1.649.534.000
1.384.271.000
238.664.000
212.790.000
3
SALATIGA
100.431.000
861.661.000
769.889.000
106.952.000
85.251.000
4
DEMAK
183.567.000
1.530.732.000
1.021.077.000
408.042.000
285.180.000
5
PURWODADI
254.912.000
3.034.811.000
1.881.458.000
838.286.000
569.979.000
6
AMBARAWA
122.642.000
884.390.000
766.063.500
126.302.500
114.666.000
7
PATI
231.401.000
1.511.814.00
1.313.454.000
229.479.000
200.282.000
8
KUDUS
84.614.000
649.293.000
542.100.000
119.902.000
71.905.000
9
JEPARA
142.741.200
1.100.560.000
933.081.600
193.215.400
117.004.200
10
REMBANG
79.832.600
710.205.000
620.168.450
109.907.200
59.961.950
11
BLORA
122.952.000
1.259.647.600
1.021.234.800
212.501.600
148.863.200
12
PEKALONGAN
60.767.000
324.519.000
263.650.000
67.292.000
54.344.000
13
PEMALANG
275.855800
275.855.800
1.696.539500
308.652.000
377.464.300
14
TEGAL
61.726.000
350.377.000
330.862.117
55.891.327
25.349.556
15
BREBES
299.807.000
2.914.352.000
2.444.174.000
447.011.000
322.974.000
16
BATANG
185.012.000
1.418.409.000
1.223.494.000
212.957.000
166.970.000
17
SLAWI
390.114.800
2.344.374.000
1.985.788.000
352.170.800
396.530.000
18
KAJEN
172.226.800
1.227.875.000
1.096.600.600
127.936.000
175.565.200
19
PURWOKERTO
210.430.200
1.652.274.000
1.422.461.500
254.262.000
185.980.700
20
BANYUMAS
144.984.600
1.023.242.000
887.681.600
146.280.000
134.265.000
21
PURBALINGGA
168.971.000
1.163.050.000
1.025.430.000
187.141.000
119.450.000
22
CILACAP
753.173.900
3.531.716.000
3.117.826.000
664.790.900
502.273.000
23
BANJARNEGARA
209.674.400
1.632.560.000
1.328.281.200
330.244.600
183.708.600
24
MAGELANG
12.863.000
135.138.000
116.712.000
21.496.000
9.793.000
25
TEMANGGUNG
209.010.200
1.140.158.000
790.920.000
334.359.000
223.889.200
26
WONOSOBO
202.537.000
1.403.208.000
1.132.330.000
261.772.000
211.643.000
27
PURWOREJO
91.123.000
768.270.000
645.416.000
123.180.000
90.797.000
28
KEBUMEN
218.736.000
1.848.645.500
1.477.141.500
349.006.500
241.233.500
29
MUNGKID
176.370.000
1.534.419.500
1.308.922.000
248.049.000
153.818.500
30
SURAKARTA
88.279.600
596.480.000
490.771.600
102.089.400
91.898.600
31
KLATEN
132.926.000
1.198.524.000
1.022.480.000
179.238.000
129.732.000
32
SRAGEN
134.354.500
1.613.427.000
1.389.064.000
220.365.500
138.352.000
33
BOYOLALI
129.197.500
1.246.160.000
948.092.000
269.485.000
157.780.500
34
WONOGIRI
105.590.400
1.005.803.500
852.710.500
159.299.000
99.384.400
35
SUKOHARJO
150.541.000
862.113.000
746.264.200
149.675.800
116.714.000
36
KARANGANYAR
140.738.600
1.075.467.800
944.823.000
151.736.000
119.647.400
KE T
64
JUMLAH
6.605.839.100
49.555.318.90 0
40.681.341.66 7
8.749.074.527
6.790.960.806
-
8. Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang a. Prosedur Penerimaan Perkara Permohonan Banding Pelaksanaan prosedur penerimaan perkara permohonan banding yang meliputi penelitian kelengkapan isi berkas, registrasi, pembuatan PMH, penugasan Panitera Pengganti dan pembuatan PHS telah dilaksanakan seluruhnya yakni sebanyak 313 perkara (100%) dicabut sebelum PMH sebanyak 2 perkara (0,6%) dan dicabut setelah PMH 5 perkara ( 1,6% ). b. Registrasi Perkara Banding Pencatatan/Registrasi dalam Buku Register Perkara Banding telah dibukukan dengan tertib sebanyak 332 perkara (100 %) jumlah tersebut terdiri dari 19 perkara sisa tahun 2015 dan 313 perkara yang diterima tahun 2016. c. Kearsipan Perkara Pola kearsipan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah setiap perkara yang sudah diminutasi, maka berkas perkara langsung ditata dalam box arsip dan diletakkan pada rak di dalam ruang arsip perkara. d. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan bulanan perkara Pola Mahkamah Agung RI (Model L.II PA.1 s/d L.II PA.3) dan Pola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Model Rk.1 s/d Rk.8) dikirim paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. e. Pembinaan Hukum Agama, Hisab dan Rukyat Kegiatan Pembinaan Hukum Agama, meliputi kegiatan Penyuluhan Hukum, dan pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta. 1).
Pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah. Pengadilan Tinggi Agama Semarang selama tahun 2016 tidak melakukan pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah, karena tidak ada instansi pemerintah yang memintanya.
65
2). Hisab dan Rukyat a). Pembuatan Jadual Waktu Shalat Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah membuat jadual waktu shalat selama Tahun 2016 dan Imsakiyah Ramadhan 1437 H untuk kalangan intern. b). Observasi Hisab Rukyat. Melakukan pendampingan pelaksanaan observasi rukyat hilal Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah menjelang awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah.
9. Rekapitulasi Perkara Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Agama
Semarang a.Keadaan Perkara Banding Tahun 2016 Penanganan perkara tingkat banding tahun 2016 pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebesar 332 perkara, yang terdiri dari sisa perkara tahun 2015 sebanyak 19 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 313 sedang perkara yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 312sehingga sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2016 sebanyak 20perkara. b. Penerimaan Perkara Banding Tahun 2016 Keadaan perkara permohonan banding diterima tahun 2016 sejumlah 313 perkara dengan perincian sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Pengadilan Agama Semarang Kendal Salatiga Demak Purwodadi Ambarawa Pati Kudus Jepara Rembang Blora Pekalongan Pemalang Tegal Brebes
Jumlah Perkara 37 5 5 19 8 7 14 6 11 3 4 4 6 4 10
No 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33.
Pengadilan Agama Purwokerto Banyumas Purbalingga Cilacap Banjarnegara Magelang Temanggung Wonosobo Purworejo Kebumen Mungkid Surakarta Klaten Sragen Boyolali
Jumlah Perkara 11 5 4 10 5 4 4 8 9 11 17 11 18 12 5
66
16. 17. 18.
Batang Slawi Kajen
5 8 10
34 35 36
Wonogiri Sukoharjo Karanganyar
2 3 8
Adapun dari perkara banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2016 dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut : 1).
Izin Poligami
=-
perkara
2).
Pembatalan Perkawinan
=1
perkara
3).
Cerai Talak
= 106
perkara
4).
Cerai Gugat
= 154
perkara
5.
Gugatan Nafkah
= 2
Perkara
6).
Harta Bersama
= 14
perkara
7).
Nafkah Anak
= -
perkara
8).
Isbat nikah
=-
perkara
9).
Kewarisan
= 12
perkara
10). Wasiat
= -
perkara
11). Hibah
= 1
perkara
12). Wali Adhol
= -
13). Ekonomi Syari’ah
= 14
Perkara
14). Penetapan ahli waris
=
1
Perkara
15). Hadlonah
=
5
Perkara
16). Lain-Lain ( Perbaikan dictum,
perkara
Perbuatan melawanan
hukum
dan
67
Perlawanan Eksekusi )
=
3
Perkara
c. Rekapitulasi Perkara Banding BULAN JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBE R OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH TAHUN 2016 Prosentase
Sisa Bulan Lalu 19 39 61 63 57 63 58 48 51
Tambah Jumlah Bulan Bulan Ini ini 32 51 29 68 28 89 27 90 31 88 31 94 15 73 26 74 24 75
Putus Bulan ini 12 7 26 33 25 36 25 23 21
Sisa Akhir 39 61 63 57 63 58 48 51 54
54 40 49
22 34 14
76 74 63
36 25 43
40 49 20
19
313
332
312
20
100 %
94 %
6%
Rakapitulasi Sisa Tahun Lalu 19 Tambah Tahun ini 313 Putus Tahun ini 312 Sisa Tahun ini 20
68
d. Penyelesaian Perkara Banding Perkara banding yang diputus dapat dirinci menurut jenisnya sebagai berikut : 1).
Ijin Poligami
= 0
2).
Pembatalan Perkawinan
= 1
perkara
3).
Cerai Talak
= 105
perkara
4). Cerai Gugat
= 154
perkara
5). Harta Bersama
= 14
perkara
6). Kewarisan
= 12
perkara
7). Wasiat
=-
perkara
8). Hibah
= -
perkara
9). Wali Adhol 10). Ekonomi Syari’ah
= 0 = 15
11). Hadlonah
Perkara
Perkara
perkara = 5 perkara
12). Nafkah anak
= -
perkara
13). Isbat nikah
= -
Perkara
14). Lain-Lain ( Perbaikan diktum,-Perbuatan melawan hukum dan Perlawanan eksekusi ) 15. Tidak diterima
= 3 = 3
Perkara Perkara
e. Putusan yang diajukan Banding tahun 2016 sejumlah 312 perkara dengan rincian sesuai dengan amarnya sebagai berikut: a). Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan Tingkat Banding sejumlah 266 Perkara. b). Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan Tingkat Banding sejumlah 42 Perkara. c). Putusan Pengadilan TK I yang tidak dapat di terima Tingkat Banding 4 Perkara.
69
Adapun dari segi produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan banding selama tahun 2016, dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs.H. Mansur Nasir, S.H.,M.H. : Dra.Hj. Zulaecho, M.H. *Drs.H. Muhtadin, S.H. : Drs.H. Muhtadin, S.H. *Drs.H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara, sisa0 perkara
2). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs.H. Sarif Usman, S.H.,M.H. : Dr.H.Trubus Wahyudi, S.H., M.H. : Drs. H. Misbachul Munir, S.H. Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa0 perkara
3). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H.,M.Hum. : Drs.H.Abdul Muin Thalib, S.H.,M.H. *Drs. H. Muslih Munawar, S.H. **Drs. H. Muhyiddin, M.H. : Drs.H.Wakhidun AR, S.H.,M.Hum. Perkara yang ditangani36 perkara dan diselesaikan 11 perkara, sisa0 perkara
4). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs.H.Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum. : Drs.H.Syamsuddin Ismail, S.H.,M.H. : Drs.H.Amin Rosyidi, S.H. Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa0 perkara
5). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Dra.Hj.Zulaecho, M.H. : Drs. H. Djaelani KH, S.H. : H. Cholidul Azhar, S.H.,M.Hum. Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara, sisa 0 perkara
6). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs.H.Abdul Muin Thalib, S.H.,M.H. : Drs.H.Thoyib M, S.H.,M.H. * Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, M.H. : Drs.H.Munasib Zainuri, S.H. *Drs.H.Amin Rosyidi, S.H. Perkara yang ditangani 34 perkara dan diselesaikan 32 perkara, sisa2 perkara
7). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs.Syahrial, S.H. : Drs.H.Nooruddin Zakaria, S.H.,M.H. : Drs.H.Djaelani KH, S.H. Perkara yang ditangani 35 perkara dan diselesaikan 33 perkara, sisa 2 perkara
8). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Dr.H.Masruyani Syamsuri, S.H.,M.H. : Drs. H. Misbachul Munir, S.H. : Drs. H. Muhtadi, M.H.
70
Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan2 perkara, sisa 0 perkara 9). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs.H.E.Abd.Rahman, S.H. : Drs. H. Muchsin, S.H.,M.H. *Drs. H. Helmy Thohir : Drs. H. Munasib Zainuri, S.H. *Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag. Perkara yang ditangani 21 perkara dan diselesaikan21perkara, sisa 0 perkara
10). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs.H.Muhammad Nadjib, S.H. : Drs.H.Syamsuddin Ismail, S.H.,M.H. : Drs. H. M. Ali Asyhar Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan1 perkara, sisa perkara0 perkara.
11). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. : Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. : H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. Perkara yang ditangani 33 perkara dan diselesaikan 26 perkara, sisa 7 perkara
12). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs.H.Muchsin, S.H.,M.H. : Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. : H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. Perkara yang ditangani 20 perkara dan diselesaikan 20 perkara, sisa 0 perkara
13). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Dr. H. Jaliansyah, S.H.,M.H. : Drs. H. Nooruddin Zakaria, SH.,M.H. : Drs. H. Misbachul Munir, S.H. Perkara yang ditangani 29 perkara dan diselesaikan 28 perkara, sisa 1 perkara
14). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs. H. M.Badawi, S.H.,M.H. : Drs. Thoyib.M, S.H.,M.H. *Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H **Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. H. Cholidul Azhar, S.H.,M.Hum. *Drs. H. Helmy Thohir ** Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. Perkara yang ditangani 32 perkara dan diselesaikan 30perkara, sisa 2 perkara
15). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs.H.Muhtadin, S.H. : Drs.H.Qomaruddin Mudzakir, S.H. : Drs.H.M.Ali Asyhar Perkara yang ditangani 34 perkara dan diselesaikan 34 perkara, sisa 0 perkara
16). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs. H. Nurmatias, S.H. : Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. : Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.,M.H. Perkara yang ditangani 21 perkara dan diselesaikan 21 perkara, sisa0 perkara
71
17). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. : Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. : H. Cholidul Azhar, S.H.,M.Hum. Perkara yang ditangani 8 perkara dan diselesaikan 7 perkara, sisa1 perkara
18). Ketua Majelis Hakim Anggota
: Drs. H. Muslih Munawar, S.H. : Drs. H. Helmy Thohir : Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag. Perkara yang ditangani 7 perkara dan diselesaikan 6 perkara, sisa 1 perkara
19). Majelis Ekonomi Syariah Ketua Majelis : Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. H. Helmy Thohir : Drs. H. Misbachul Munir, S.H. Perkara diterima 5 perkara dan diselesaikan 4 perkara, sisa 1 perkara 20). Majelis Ekonomi Syariah Ketua Majelis : Dr. H. Jaliansyah, S.H.,M.H. Hakim Anggota : Drs.H.Wakhidun AR, S.H.,M.Hum. : H. Cholidul Azhar, S.H.,M.Hum. Perkara diterima 6 perkara dan diselesaikan 5 perkara, sisa 1 perkara 21).Belum PMH Perkara diterima313perkara dan sudah PMH sebanyak 311 perkara, belum PMH 2 perkara.
f. Rasio Perkara Tingkat Banding Terhadap Majelis 1) Ketua Majelis Drs.H.Mansur Nasir, S.H.,M.H. = 2 : 313 x 100% = 0,64% 2) Ketua Majelis Drs.H. Sarif Usman, S.H.,M.H. = 1 : 313 x 100% = 0,32% 3) Ketua Majelis Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi,S.H.,M.Hum. = 36 : 313 x 100% = 11,5% 4) Ketua Majelis Drs.H.Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum. = 1 : 313 x 100% = 0,32% 5) Ketua Majelis Dra.Hj.Zulaecho, M.H. = 2 : 313 x 100% = 0,64% 6) Ketua Majelis Drs.H.Abdul Muin Thalib, S.H.,M.H. = 34 : 313 x 100% = 10,86%
72
7) Ketua Majelis Drs.Syahrial, S.H. = 35 : 313 x 100% = 11,18% 8) Ketua Majelis Dr.H.Masruyani Syamsuri, S.H.,M.H. = 2 : 313 x 100% = 0,64% 9) Ketua Majelis Drs.H.E.Abd.Rahman, S.H. = 21 : 313 x 100% = 6,71% 10) Ketua Majelis Drs.H.Muhammad Nadjib, S.H. = 1 : 313 x 100% = 0,32% 11) Ketua Majelis Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H = 33 : 313 x 100% = 10,54% 12) Ketua Majelis Drs.H.Muchsin, S.H.,M.H. = 20 : 313 x 100% = 6,39% 13) Ketua Majelis Dr. H. Jaliansyah, S.H.,M.H. = 35 : 313 x 100% = 11,18% 14) Ketua Majelis Drs. H. M.Badawi, S.H.,M.H. = 37 : 313 x 100% = 11,82% 15) Ketua Majelis Drs.H.Muhtadin, S.H. = 34 : 313 x 100% = 10,86% 16) Ketua Majelis Drs. H. Nurmatias, S.H. = 21 : 313 x 100% = 6,71% 17) Ketua Majelis Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. = 8 : 313 x 100% = 2,55% 18) Ketua Majelis Drs. H. Muslih Munawar, S.H. = 7 : 313 x 100% = 2,24% 3. Perkara yang dimohonkan Kasasi Perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung RI pada tahun 2016 sebanyak 144 perkara, berasal dari : No 1 1. 2. 3. 4.
Pengadilan Agama 2 Semarang Kendal Demak Purwodadi
Perkara Kasasi 3 14 10 4 3
No 1 19. 20. 21. 22.
Pengadilan Agama 2 Banyumas Purwokerto Cilacap Purbalingga
Perkara Kasasi 3 1 12 16 1
73
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Salatiga Ambarawa Pati Kudus Jepara Rembang Blora Pekalongan Pemalang Batang Brebes Tegal Slawi Kajen
0 2 2 0 4 2 5 1 0 0 2 1 2 5
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Banjarnegara Magelang Temanggung Wonosobo Purworejo Kebumen Mungkid Surakarta Klaten Boyolali Wonogiri Sragen Sukoharjo Karanganyar
1 1 10 3 0 4 3 5 13 4 4 6 1 2
4. Putusan Yang diajukan kasasi tahun 2016 a.
Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. kasasi ada 9 perkara.
b.
Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi ada 4 perkara.
c.
Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak diterima tingkat Kasasi 3 perkara.
d.
Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi 1 perkara.
e.
Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan
74
dibatalkan Tk. Kasasi 1 perkara. f.
Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Banding dan ditolak Tk. Kasasi ada 28 perkara.
g.
Putusan Pengadilan tingkat pertama yang diperbaiki Tk. Banding dan diperbaiki Tk. Kasasi ada 14 perkara.
h.
Putusan Pengadilan tingkat pertama yang diperbaiki Tk. Banding dan ditolak Tk. Kasasi nihil.
i.
Putusan Pengadilan tingkat pertama yang ditolak Tk. Banding dan ditolak Tk. Kasasi ada 1 perkara.
Jumlah putusan kasasi tahun 2016 ada 61 perkara, sisa perkara yang dimohonkan kasasi tahun 2016 ada 83 perkara. 5. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tahun 2016 Perkara yang dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI tahun 2016 sebanyak 22 perkara, berasal dari : No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Pengadilan Agama
Perkara PK
No
2
3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1
1 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Semarang Kendal Demak Purwodadi Salatiga Ambarawa Pati Kudus Jepara Rembang Blora Pekalongan Pemalang Batang Brebes Tegal Slawi Kajen
Pengadilan Agama 2 Banyumas Purwokerto Cilacap Purbalingga Banjarnegara Magelang Temanggung Wonosobo Purworejo Kebumen Mungkid Surakarta Klaten Boyolali Wonogiri Sragen Sukoharjo Karanganyar
Perkara PK 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
75
6. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2016 a. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ada 3 perkara. b. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK nihil. c. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ada nihil. d. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatka Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ada nihil. e. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ada nihil. f. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. g. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. h. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. i. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. j. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. k. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan
76
Tk. PK ada nihil. l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK ada nihil. m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK ada nihil. n. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK ada nihil o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK ada nihil. q. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK ada nihil r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK ada nihil Permohonan PK yang diputus oleh Mahkamah Agung pada tahun 2016 ada 4 perkara sisa 18 perkara. 7. Putusan yang dimohonkan Eksekusi Perkara yang dimohonkan eksekusi tahun 2016 sebanyak72perkara, berasal dari : No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Pengadilan Agama 2 Semarang Kendal Demak Purwodadi Salatiga Ambarawa Pati Kudus Jepara Rembang Blora Pekalongan Pemalang Batang Brebes Tegal Slawi Kajen
Perkara Kasasi 3 8 1 2 0 1 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 2 2 2
No 1 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Pengadilan Agama 2 Banyumas Purwokerto Cilacap Purbalingga Banjarnegara Magelang Temanggung Wonosobo Purworejo Kebumen Mungkid Surakarta Klaten Boyolali Wonogiri Sragen Sukoharjo Karanganyar
Perkara Kasasi 3 0 12 5 0 0 0 4 0 0 0 7 2 2 4 0 1 8 0
77
C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung Bermula dari satu atap 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI menjadikan semua pengelolaan administrasi dan sarana serta prasarana gedung berpindah dari yang semula berada di bawah Kementerian masing-masing menjadi di bawah Mahkamah Agung RI. Sudah barang tentu untuk sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur 4 (empat) lingkungan peradilan harus memenuhi kriteria standar Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah sarana gedung kantor beserta kelengkapannya.
Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang
mewilayahi 36 kantor Pengadilan Agama se jawa tengah hingga tahun 2016 sudah memiliki sarana dan prasarana gedung kantor yang telah memenuhi standar prototype Mahkamah Agung RI. Dari 37 gedung kantor Pengadilan hanya duakantor yang perlu diprioritaskan untuk pembangunannya karena belum memenuhi standar, yaitu: 1. Gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dibangun pada tahun 1987 dan diresmikan pada tanggal 23 Juni 1987 oleh Menteri Agama RI H. Munawir Syadzali, MA,
hanya menempati tanah
seluas 1500 M2 dan
bangunan 672 M2. Letak gedung kantor yang berada disamping lingkungan industri dan adanya program pelebaran jalan sesuai Keterangan Rencana Kota dari pemerintah Kota Semarang yang akan mengambil tanah PTA Semarang serta keterbatasan ruangan karena adanya penambahan Hakim Tinggi dan Pegawai, maka telah dibuat usulan relokasi kantor yang ditujukan ke Sekretaris Mahkamah
Agung
RI
A/2868/OT.00/XII/2014tanggal 09
dengan
Nomor
Surat
W11-
Desember 2014 namun sampai saat ini
belum dapat terealisasi. 2. Gedung Kantor Pengadilan Agama Temanggung yang menempati gedung eks Pengadilan Negeri dan lokasinya sangat sempit dengan bangunan peninggalan zaman Belanda. Pada tahun 2016 ini melalui APBNP, Pengadilan Agama Temanggung mendapat anggaran pengadaan tanah sehingga dapat direncanakan untuk membangun gedung kantor yang sesuai prototype Mahkamah Agung.
78
3. Gedung kantor Pengadilan Agama Kajen yang menempati tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan tanah tersebut diminta kembali oleh Pemerintah Kabupaten setempat. Selanjutnya dari beberapa gedung Pengadilan Agama sudah sesuai prototype mendapat anggaran untuk penyempurnaan bangunan dan tata ruangan, yaitu: 1. Pengadilan Agama Kudus untuk pembangunan perluasan gedung kantor, 2. Pengadilan Agama Klaten untuk pembangunan ruang tunggu dan ruang arsip, 3. Pengadilan Agama Sragen untuk pembangunan penambahan volume gedung kantor, 4. Pengadilan Agama Purworejo untuk pembangunan gedung dan bangunan tambahan gedung kantor, 5. Pengadilan Agama Banyumas untuk pembangunan penambahan nilai gedung dan bangunan kantor, 6. Pengadilan Agama Brebes untuk pembangunan ruang tunggu dan renovasi gedung kantor, 7. Pengadilan Agama Ambarawa untuk pembangunan ruang sidang dan renovasi gedung kantor, 8. Pengadilan Agama Tegal untuk pembangunan sarana lingkungan gedung kantor, 9. Pengadilan Agama Jepara untuk pembangunan sarana lingkungan gedung kantor, 10. Pengadilan Agama Purwokerto untuk pembangunan rehab gedung kantor, 11. Pengadilan Agama Surakarta untuk pembangunan penambahan nilai gedung dan bangunan.
2. Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai 8 (delapan) kendaraan dinas roda 4 dan 11 (sebelas) kendaraan dinas roda 2 untuk mendukung kegiatan dan operasional pimpinan, pejabat dan pegawai serta pelayanan tamu. Namun kendaraan dinas tersebut ada yang sudah tidak layak pakai dan sedang diproses untuk penghapusan sehingga diperlukan penambahan kendaraan dinas yang baru.
79
Adapun di Pengadilan Agama, rata-rata sudah mempunyai kendaraan dinas roda 4 untuk pimpinan dan operasional kantor dan beberapa Pengadilan Agama mendapat bantuan pinjam pakai kendaraan dinas dari pemerintah daerah setempat. Pada tahun 2016, hanya Pengadilan Agama Ambarawa yang memperoleh anggaran belanja pengadaan kendaraan dinas senilai Rp. 185.000.000,-
3. Meubelair Dalam upaya melengkapi sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama, pada tahun 2016 telah dilaksanakan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa meubelair untuk16 (enam belas) satker dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.129.280.000,-
4. Teknologi Informasi Untuk menunjang dan meningkatkan kinerja berbasis teknologi, maka seluruh Pengadilan Agama se jawa tengah termasuk Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan perangkat pengolah data dan informasi sebesar Rp 3.615.110.000,-
80
D. Rencana Program dan Anggaran Pengelolaan Bidang Rencana Program meliputi pengelolaan perencanaan dan program serta penganggaran Pengadilan Agama se Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun Anggaran 2016yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Adapun pada tahun 2016 ini prioritas Penganggaran adalah pada bidang pelayanan publik, dimana salah satunya adalah pada program penyesuaian prototype gedung Pengadilan Agama se Jawa Tengah dan pemenuhan sarana prasarana untuk mendukung fungsi – fungsi pelayanan publik. Adapun keterangan prototype Pengadilan Agama se Jawa Tengah ditampilkan tabel berikut: KETERANGAN PROTOTYPE PENGADILAN AGAMA SE JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016
4
5
3000
1000
Gedung Baru
Baik
400879
3 PA PEKALONGAN PA PEMALANG
Keterangan Gedung Kantor 6
2970
1810
Gedung Baru
Baik
3
400885
PA TEGAL
5000
1950
Gedung Baru
Baik
4
400891
PA BREBES
2638
1550
Gedung Baru
5
400905
PA BATANG
5150
1000
Gedung Baru
6
400911
PA SEMARANG
3243
1500
Gedung Baru
Baik Perlu rehab ruang tunggu sidang Baik
7
400920
PA SALATIGA
5493
1662
Gedung Baru
Baik
8
400936
PA KENDAL
6758
1144
Gedung Baru
9
400942
PA DEMAK
8046
1200
Gedung Baru
10
400951
PA PURWODADI
2800
1498
Gedung Lama
11
400967
PA PATI
2032
1727
Gedung Lama
12
400973
PA KUDUS
2672
1000
Gedung Baru
Baik Perlu penataan ruang tunggu sidang Baik EX PN / Cagar Budaya / Perlu rehab ruang tunggu sidang Baik
13
400982
PA JEPARA
2406
1280
Gedung Baru
Baik
14
400998
PA REMBANG
1710
1100
Gedung Baru
15
401002
PA BLORA
4137
1000
Gedung Baru
16
401018
PA MAGELANG
3647
1000
Gedung Baru
17
401024
1020
870
Gedung Lama
18
401030
PA TEMANGGUNG PA WONOSOBO
2559
1200
Gedung Lama
Baik Perlu penataan ruang tunggu sidang Perlu penataan ruang tunggu sidang EX PN / akan dibangun gedung baru Baik
19
401049
PA PURWOREJO
2076
500
Gedung Baru
Baik
No
kode Satker
1
2
1
400860
2
Satuan Kerja
Luas Tanah
Luas Gedung
Keterangan 7
81
20
401055
1476
1100
Gedung Baru
Baik
4200
1220
Gedung Baru
Baik
401070
PA KEBUMEN PA PURWOKERTO PA BANYUMAS
21
401061
22
2000
1315
Gedung Baru
23
401086
PA CILACAP
3975
1000
Gedung Baru
Baik Perlu penataan ruang tunggu sidang
24
401092
1406
Gedung Baru
25
401106
1500
Gedung Baru
26
401121
PA 4000 PURBALINGGA PA 3000 BANJARNEGARA PA KLATEN 2120
1338
Gedung Baru
27
401137
PA BOYOLALI
2102
878
Gedung Lama
28
401143
PA SRAGEN
3550
785
Gedung Baru
29
401152
PA WONOGIRI
2400
850
Gedung Lama
30
401168
2000
948
Gedung Baru
31
401174
2953
1200
Gedung Baru
Baik
32
401180
PA SUKOHARJO PA KARANGANYAR PA SURAKARTA
Perlu penataan ruang tunggu sidang Baik EX PN / Cagar Budaya / Perlu rehab ruang tunggu sidang Perlu penataan ruang tunggu sidang EX PN / Cagar Budaya / Perlu rehab ruang tunggu sidang Baik
741
1000
Gedung Baru
33
402593
PA AMBARAWA
3948
870
Gedung Lama
34
402964
PTA SEMARANG
1500
915
Gedung Lama
35
403015
PA SLAWI
2347
1803
Gedung Baru
Baik EX PN / Belum ada ruang tunggu sidang Belum ada ruang tunggu sidang Baik
36
403021
PA MUNGKID
2260
1335
Gedung Baru
37
614710
PA KAJEN
2395
865
Gedung Lama
Baik
Baik Belum ada ruang tunggu sidang
82
PA KAJEN
PA MUNGKID
PA SLAWI
PTA SEMARANG
PA AMBARAWA
PA SURAKARTA
PA KARANGANYAR
PA SUKOHARJO
PA WONOGIRI
PA SRAGEN
PA BOYOLALI
PA KLATEN
PA BANJARNEGARA
PA PURBALINGGA
PA CILACAP
PA BANYUMAS
PA PURWOKERTO
PA KEBUMEN
PA PURWOREJO
PA WONOSOBO
PA TEMANGGUNG
PA MAGELANG
PA BLORA
PA REMBANG
PA JEPARA
PA KUDUS
PA PATI
PA PURWODADI
PA DEMAK
PA KENDAL
PA SALATIGA
PA SEMARANG
PA BATANG
PA BREBES
PA TEGAL
PA PEMALANG
PA PEKALONGAN
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000 Luas Tanah
Luas Gedung
2000
1000
0
Grafik Luas Tanah dan Luas Gedung Peradilan Agama Jawa Tengah
83
E. Pengelolaan Keuangan Pengelolaan
Bidang Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah
pengelolaan keuangan DIPA Pengadilan Agama se Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun Anggaran 2016yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Pagu anggaran dan realisasi DIPA 01 (Badan Urusan Mahkamah Agung RI) secara garis besarnya dapat digambarkan melalui diagram lingkar sebagaimana berikut :
PROSENTASE PAGU ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SE JAWA TENGAH TAHUN 2016 UNTUK DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI) 29254820000,0 23597115000,0
PAGU BELANJA PEGAWAI 196194006000,0
PAGU BELANJA BARANG PAGU BELANJA MODAL
PROSENTASE PAGU ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SE JAWA TENGAH TAHUN 2016 UNTUK DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI) 22910409913,0
25587719963,0
REALISASI BELANJA PEGAWAI 186992850236,0
REALISASI BELANJA BARANG REALISASI BELANJA MODAL
Adapun rincian pagu dan realisasi untuk setiap satker Pengadilan Agama se Jawa Tengah untuk DIPA 01 tahun anggaran 2016 adalah sebagai tersebut dibawah ini: DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MA-RI)
84
N O
Uraian
Rp.
235.490.980.112,00
94,56
13.564.100.888,00
196.194.006.000,00
186.992.850.236,00
95,31
9.201.155.764,00
19.820.526.000,00
19.199.154.994,00
96,87
630.371.006,00
3.776.589.000,00
3.711.254.919,00
98,27
65.474.081,00
29.254.820.000,00
25.587.719.963,00
87,46
3.667.100.037,00
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
4.057.710.000,00
3.990.384.764,00
98,34
67.325.236,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.881.710.000,00
3.828.049.238,00
98,62
53.660.762,00
97.470.000,00
97.469.250,00
100,00
750,00
3.271.165.000,00
3.221.159.165,00
98,47
50.005.835,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
513.075.000,00
509.420.823,00
99,29
3.654.177,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
176.000.000,00
162.335.526,00
92,24
13.664.474,00
BELANJA MODAL
176.000.000,00
162.335.526,00
92,24
13.664.474,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
110.000.000,00
96.375.026,00
87,61
13.624.974,00
66.000.000,00
65.960.500,00
99,94
39.500,00
PENGADILAN AGAMA PEMALANG
11.396.565.000,00
9.385.351.173,00
82,35
2.011.213.827,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
11.175.565.000,00
9.183.093.789,00
82,17
1.992.471.211,00
100.000.000,00
99.690.000,00
99,69
310.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
10.473.250.000,00
8.532.893.451,00
81,48
1.940.356.549,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
602.315.000,00
550.510.338,00
91,40
51.804.662,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
221.000.000,00
202.257.384,00
91,52
18.742.616,00
BELANJA MODAL
221.000.000,00
202.257.384,00
91,52
18.742.616,00
75.000.000,00
74.500.000,00
99,33
500.000,00
130.000.000,00
111.937.384,00
86,11
18.062.616,00
PENGADILAN AGAMA TEGAL
3.397.612.000,00
3.282.893.960,00
96,64
114.718.040,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.199.612.000,00
3.099.767.399,00
96,90
99.844.661,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Gedung/Bangunan
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
97.756.000,00
86.363.880,00
88,35
11.392.120,00
2.545.026.000,00
2.511.952.983,00
98,73
33.073.017,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
556.830.000,00
501.450.476,00
90,05
55.379.524,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
198.000.000,00
183.126.621,00
92,49
14.873.379,00
BELANJA MODAL
198.000.000,00
183.126.621,00
92,49
14.873.379,00
98.000.000,00
83.726.621,00
85,44
14.273.379,00
100.000.000,00
99.400.000,00
99,40
600.000,00
PENGADILAN AGAMA BREBES
9.744.033.000,00
9.709.833.839,00
99,68
34.169.161,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
9.334.003.000,00
9.323.140.813,00
99,91
10.862.187,00
92.710.000,00
92.710.000,00
99,85
140.000,00
BELANJA PEGAWAI
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Gedung/Bangunan
4
Rp.
Sisa dana
249.045.941.000,00
BELANJA MODAL
3
%
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
2
Realisasi
TOTAL WILAYAH JAWA TENGAH
BELANJA BARANG OPERASIONAL
1
Pagu DIPA
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
85
BELANJA PEGAWAI
8.632.755.000,00
8.627.540.717,00
99,97
5.214.283,00
608.398.000,00
602.890.096,00
99,09
5.507.904,00
9.334.003.000,00
9.323.140.813,00
99,91
10.862.187,00
BELANJA MODAL
410.000.000,00
386.693.026,00
94,32
23.306.974,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
110.000.000,00
95.375.026,00
86,70
14.624.974,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
50.000.000,00
49.375.000,00
98,75
625.000,00
250.000.000,00
241.943.000,00
96,78
8.057.000,00
PENGADILAN AGAMA BATANG
4.691.442.000,00
4.533.098.013,00
96,62
158.343.987,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
4.518.442.000,00
4.373.521.392,00
96,79
144.920.608,00
90.954.000,00
89.423.592,00
98,32
1.530.408,00
3.918.558.000,00
3.783.859.423,00
96,56
134.698.577,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
508.930.000,00
500.238.377,00
98,29
8.691.623,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
173.000.000,00
159.576.621,00
92,24
13.423.379,00
BELANJA MODAL
173.000.000,00
159.576.621,00
92,24
13.423.379,00
Meubelair
75.000.000,00
74.850.000,00
99,80
150.000,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
84.726.621,00
86,46
13.273.379,00
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
12.630.237.000,00
11.834.084.476,00
93,70
796.152.524,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
12.220.237.000,00
11.439.859.450,00
93,62
780.377.550,00
55.240.000,00
55.053.150,00
99,66
186.850,00
11.607.484.000,00
10.854.651.026,00
93,52
752.832.974,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
557.513.000,00
530.155.274,00
95,09
27.357.726,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
410.000.000,00
394.225.026,00
96,15
15.774.974,00
BELANJA MODAL
410.000.000,00
394.225.026,00
96,15
15.774.974,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
110.000.000,00
95.375.026,00
86,70
14.624.974,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
300.000.000,00
298.850.000,00
99,62
1.150.000,00
PENGADILAN AGAMA SALATIGA
4.364.375.000,00
4.348.511.152,00
99,65
15.863.848,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
4.216.375.000,00
4.210.866.919,00
99,89
5.508.081,00
67.253.000,00
67.212.000,00
99,94
41.000,00
Gedung/Bangunan
5
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
6
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
7
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
8
3.594.387.000,00
3.591.102.362,00
99,93
3.284.638,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
554.735.000,00
552.552.557,00
99,61
2.182.443,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
148.000.000,00
137.644.233,00
93,00
10.355.767,00
BELANJA MODAL
148.000.000,00
137.644.233,00
93,00
10.355.767,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
88.914.233,00
90,73
9.085.767,00
Gedung/Bangunan
50.000.000,00
48.730.000,00
97,46
1.270.000,00
PENGADILAN AGAMA KENDAL
9.230.389.000,00
9.215.313.271,00
99,83
15.075.729,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
9.036.889.000,00
9.023.271.771,00
99,85
13.617.229,00
47.060.000,00
47.041.000,00
99,96
19.000,00
8.458.677.000,00
8.467.837.145,00
100,36
-9.160.145,00
531.152.000,00
508.393.626,00
95,72
22.758.374,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG OPERASIONAL
86
9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
193.500.000,00
192.041.500,00
99,25
1.458.500,00
BELANJA MODAL
193.500.000,00
192.041.500,00
99,25
1.458.500,00
Meubelair
110.000.000,00
109.041.500,00
99,13
958.500,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
65.500.000,00
65.000.000,00
99,24
500.000,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
18.000.000,00
18.000.000,00
100,00
0,00
PENGADILAN AGAMA DEMAK
4.829.531.000,00
4.810.692.661,00
99,61
18.838.339,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
4.706.531.000,00
4.696.778.428,00
99,80
9.752.572,00
64.600.000,00
64.556.725,00
99,93
43.275,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
10
4.049.831.000,00
4.043.853.101,00
99,86
5.977.899,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
592.100.000,00
588.368.602,00
99,37
3.731.398,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
123.000.000,00
113.914.233,00
92,61
9.085.767,00
BELANJA MODAL
123.000.000,00
113.914.233,00
92,61
9.085.767,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
88.914.233,00
90,73
9.085.767,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
0,00
PENGADILAN AGAMA PURWODADI
10.529.973.000,00
10.456.396.856,00
99,76
73.576.144,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
10.347.973.000,00
10.279.180.330,00
99,80
68.792.670,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
72.924.000,00
72.924.000,00
100,00
0,00
9.657.817.000,00
9.604.669.033,00
99,95
53.147.967,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
617.232.000,00
601.587.297,00
97,47
15.644.703,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
182.000.000,00
177.216.526,00
97,37
4.783.474,00
BELANJA MODAL
182.000.000,00
177.216.526,00
97,37
4.783.474,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
120.000.000,00
115.446.526,00
96,21
4.553.474,00
62.000.000,00
61.770.000,00
99,63
230.000,00
PENGADILAN AGAMA PATI
4.618.476.000,00
4.587.488.549,00
99,33
30.987.451,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
4.470.476.000,00
4.441.561.928,00
99,35
28.914.072,00
BELANJA PEGAWAI
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
11
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
90.768.000,00
90.768.000,00
100,00
0,00
3.885.084.000,00
3.871.239.128,00
99,64
13.844.872,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
494.624.000,00
479.554.800,00
96,95
15.069.200,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
148.000.000,00
145.926.621,00
98,60
2.073.379,00
BELANJA MODAL
148.000.000,00
145.926.621,00
98,60
2.073.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
96.976.621,00
98,96
1.023.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
50.000.000,00
48.950.000,00
97,90
1.050.000,00
PENGADILAN AGAMA KUDUS
6.501.976.000,00
6.130.116.927,00
94,28
371.859.073,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.828.976.000,00
3.792.390.156,00
99,04
36.585.844,00
73.540.000,00
73.469.900,00
99,90
70.100,00
3.260.147.000,00
3.257.901.598,00
99,93
2.245.402,00
495.289.000,00
461.018.658,00
93,08
34.270.342,00
2.673.000.000,00
2.337.726.771,00
87,46
335.273.229,00
BELANJA PEGAWAI
12
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG OPERASIONAL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
87
BELANJA MODAL
13
2.673.000.000,00
2.337.726.771,00
87,46
335.273.229,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
84.467.621,00
86,19
13.532.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
75.000.000,00
74.942.000,00
99,92
58.000,00
Gedung/Bangunan
2.500.000.000,00
2.178.317.150,00
87,13
321.682.850,00
PENGADILAN AGAMA JEPARA
4.883.945.000,00
4.390.779.552,00
89,90
493.165.448,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
4.585.945.000,00
4.102.602.931,00
89,46
483.342.069,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
73.020.000,00
72.645.480,00
99,49
374.520,00
4.036.475.000,00
3.558.799.069,00
88,17
477.675.931,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
467.450.000,00
471.158.382,00
98,89
5.291.618,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
298.000.000,00
288.176.621,00
96,70
9.823.379,00
BELANJA MODAL
298.000.000,00
288.176.621,00
96,70
9.823.379,00
98.000.000,00
90.226.621,00
92,07
7.773.379,00
200.000.000,00
197.950.000,00
98,98
2.050.000,00
PENGADILAN AGAMA REMBANG
4.048.161.000,00
3.991.984.961,00
98,62
56.176.039,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.940.161.000,00
3.885.164.340,00
98,61
54.996.660,00
BELANJA PEGAWAI
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Gedung/Bangunan
14
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
72.336.000,00
71.286.600,00
98,55
1.049.400,00
3.392.765.000,00
3.366.200.890,00
99,22
26.564.110,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
475.060.000,00
447.676.850,00
94,24
27.383.150,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
108.000.000,00
106.820.621,00
98,91
1.179.379,00
BELANJA MODAL
108.000.000,00
106.820.621,00
98,91
1.179.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
108.000.000,00
106.820.621,00
98,91
1.179.379,00
PENGADILAN AGAMA BLORA
3.740.202.000,00
3.702.333.956,00
98,99
37.868.044,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.617.202.000,00
3.586.041.835,00
99,14
31.160.165,00
BELANJA PEGAWAI
15
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
93.998.000,00
93.748.000,00
99,73
250.000,00
3.011.160.000,00
3.009.161.234,00
99,94
1.998.766,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
512.044.000,00
483.132.601,00
94,35
28.911.399,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
123.000.000,00
116.292.121,00
94,55
6.707.879,00
BELANJA MODAL
123.000.000,00
116.292.121,00
94,55
6.707.879,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
91.800.621,00
93,67
6.199.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
25.000.000,00
24.491.500,00
97,97
508.500,00
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
3.721.666.000,00
3.677.139.466,00
98,82
44.526.534,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.565.666.000,00
3.525.932.880,00
98,91
39.733.120,00
83.240.000,00
79.092.648,00
95,02
4.147.352,00
3.037.906.000,00
3.009.421.375,00
99,09
28.484.625,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
444.520.000,00
437.418.857,00
98,40
7.101.143,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
156.000.000,00
151.206.586,00
96,93
4.793.414,00
BELANJA MODAL
156.000.000,00
151.206.586,00
96,93
4.793.414,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
86.000.000,00
81.706.586,00
95,01
4.293.414,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
70.000.000,00
69.500.000,00
99,29
500.000,00
BELANJA PEGAWAI
16
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
88
17
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
10.756.863.000,00
10.687.592.267,00
99,36
69.270.733,00
4.528.863.000,00
4.078.576.534,00
99,76
10.286.466,00
75.796.000,00
75.790.400,00
99,99
5.600,00
3.534.625.000,00
3.529.055.341,00
99,85
5.569.659,00
478.442.000,00
473.730.793,00
99,02
4.711.207,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
6.668.000.000,00
6.609.015.733,00
99,12
58.984.267,00
BELANJA MODAL
6.668.000.000,00
6.609.015.733,00
99,12
58.984.267,00
Bangunan Gedung Kantor
6.500.000.000,00
6.450.104.000,00
99,23
49.896.000,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
88.914.233,00
90,73
9.085.767,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
70.000.000,00
69.997.500,00
100,00
2.500,00
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
6.593.730.000,00
6.385.877.703,00
96,85
207.852.297,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
6.479.730.000,00
6.281.495.065,00
96,94
198.234.935,00
89.567.000,00
88.505.000,00
98,81
1.062.000,00
5.910.623.000,00
5.733.263.430,00
97,00
177.359.570,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
479.540.000,00
459.726.635,00
95,87
19.813.365,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
114.000.000,00
104.382.638,00
91,56
9.617.362,00
BELANJA MODAL
114.000.000,00
104.382.638,00
91,56
9.617.362,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
110.000.000,00
100.532.638,00
91,39
9.467.362,00
4.000.000,00
3.850.000,00
96,25
150.000,00
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
7.293.877.000,00
6.673.170.219,00
91,49
620.706.781,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
4.105.877.000,00
3.784.551.518,00
92,17
321.325.482,00
81.545.000,00
77.855.000,00
95,47
3.690.000,00
3.554.955.000,00
3.252.679.569,00
91,50
302.275.431,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG OPERASIONAL
18
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
19
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG OPERASIONAL
469.377.000,00
454.016.949,00
96,73
15.360.051,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3.188.000.000,00
2.888.618.701,00
90,61
299.381.299,00
BELANJA MODAL
3.188.000.000,00
2.888.618.701,00
90,61
299.381.299,00
108.000.000,00
106.122.121,00
98,26
1.877.879,00
80.000.000,00
79.370.500,00
99,21
629.500,00
Gedung/Bangunan
3.000.000.000,00
2.703.126.080,00
90,10
296.873.920,00
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
5.250.838.000,00
5.188.455.056,00
99,21
62.382.944,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
5.112.838.000,00
5.063.798.435,00
99,45
49.039.565,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
20
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
81.636.000,00
81.323.000,00
99,62
313.000,00
4.509.313.000,00
4.475.106.834,00
99,71
34.206.166,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
521.889.000,00
507.368.601,00
97,22
14.520.399,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
138.000.000,00
124.656.621,00
90,33
13.343.379,00
BELANJA MODAL
138.000.000,00
124.656.621,00
90,33
13.343.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
84.726.621,00
86,46
13.273.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
40.000.000,00
39.930.000,00
99,83
70.000,00
BELANJA PEGAWAI
89
21
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
5.140.308.000,00
4.954.796.963,00
98,61
185.511.037,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
4.692.308.000,00
4.521.464.342,00
98,79
170.843.658,00
91.376.000,00
91.376.000,00
100,00
0,00
4.001.005.000,00
3.852.084.321,00
99,12
148.920.679,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
599.927.000,00
578.004.021,00
96,35
21.922.979,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
448.000.000,00
433.332.621,00
96,73
14.667.379,00
BELANJA MODAL
448.000.000,00
433.332.621,00
96,73
14.667.379,00
98.000.000,00
88.006.621,00
89,80
9.993.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
150.000.000,00
148.046.000,00
98,70
1.954.000,00
Gedung/Bangunan
200.000.000,00
197.280.000,00
98,64
2.720.000,00
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
4.589.436.000,00
4.458.425.253,00
97,15
131.010.747,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.415.436.000,00
3.389.928.952,00
99,25
25.507.048,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
22
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG OPERASIONAL
99,36
489.000,00
99,31
19.530.982,00
520.718.000,00
515.230.934,00
98,95
5.487.066,00
1.174.000.000,00
1.068.496.301,00
91,01
105.503.699,00
BELANJA MODAL
1.174.000.000,00
1.068.496.301,00
91,01
105.503.699,00
Tanah
650.000.000,00
567.609.680,00
87,32
82.390.320,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
108.000.000,00
97.876.621,00
90,63
10.123.379,00
16.000.000,00
15.960.000,00
99,75
40.000,00
400.000.000,00
387.050.000,00
96,76
12.950.000,00
PENGADILAN AGAMA CILACAP
14.419.515.000,00
11.582.049.281,00
80,33
2.837.465.719,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
14.199.515.000,00
11.373.729.255,00
80,11
2.825.785.745,00
100.069.000,00
98.900.000,00
99,68
1.169.000,00
Gedung dan Bangunan
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
24
75.537.000,00 2.799.161.018,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
23
76.026.000,00 2.818.692.000,00
13.518.344.000,00
10.696.229.107,00
79,13
2.822.114.893,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
581.102.000,00
578.600.148,00
99,57
2.501.852,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
220.000.000,00
208.320.026,00
94,69
11.679.974,00
BELANJA MODAL
220.000.000,00
208.320.026,00
94,69
11.679.974,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
120.000.000,00
108.725.026,00
90,60
11.274.974,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
100.000.000,00
99.595.000,00
99,60
405.000,00
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
5.207.406.000,00
4.427.709.423,00
85,30
779.696.577,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
4.739.406.000,00
3.977.972.922,00
84,24
761.433.078,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
90.740.000,00
90.503.060,00
99,74
236.940,00
4.108.603.000,00
3.376.765.871,00
82,54
731.837.129,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
540.063.000,00
510.703.991,00
94,56
29.359.009,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
468.000.000,00
449.736.501,00
96,10
18.263.499,00
BELANJA MODAL
468.000.000,00
449.736.501,00
96,10
18.263.499,00
30.000.000,00
25.332.000,00
84,44
4.668.000,00
98.000.000,00
87.076.621,00
88,85
10.923.379,00
340.000.000,00
337.327.880,00
99,21
2.672.120,00
BELANJA PEGAWAI
Meubelair Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
90
25
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
7.445.951.000,00
7.409.455.944,00
99,51
36.495.056,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
7.280.951.000,00
7.258.588.444,00
99,69
22.362.556,00
114.448.000,00
114.448.000,00
100,00
0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
6.710.723.000,00
6.699.224.694,00
99,83
11.498.306,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
455.780.000,00
444.915.750,00
97,62
10.864.250,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
165.000.000,00
150.867.500,00
91,43
14.132.500,00
BELANJA MODAL
165.000.000,00
150.867.500,00
91,43
14.132.500,00
30.000.000,00
27.168.000,00
90,56
2.832.000,00
Jaringan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
26
110.000.000,00
98.724.500,00
89,75
11.275.500,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
25.000.000,00
24.975.000,00
99,90
25.000,00
PENGADILAN AGAMA KLATEN
6.462.818.000,00
5.948.373.846,00
92,05
514.444.154,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
4.640.818.000,00
4.263.717.934,00
91,88
377.100.066,00
83.733.000,00
78.683.600,00
93,97
5.049.400,00
4.046.573.000,00
3.699.907.887,00
91,43
346.665.113,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG OPERASIONAL
27
510.512.000,00
485.126.447,00
95,09
25.385.553,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
1.822.000.000,00
1.684.655.912,00
92,46
137.344.088,00
BELANJA MODAL
1.822.000.000,00
1.684.655.912,00
92,46
137.344.088,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
86.026.621,00
87,78
11.973.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
24.000.000,00
23.760.000,00
99,00
240.000,00
Gedung/Bangunan
1.700.000.000,00
1.574.869.291,00
92,64
125.130.709,00
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
3.943.626.000,00
3.857.481.232,00
97,83
86.144.768,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.825.626.000,00
3.739.751.253,00
97,77
85.874.747,00
108.960.000,00
104.522.000,00
95,93
4.438.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
28
3.222.516.000,00
3.145.126.152,00
97,61
77.389.848,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
494.150.000,00
490.103.101,00
99,18
4.046.899,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
118.000.000,00
117.729.979,00
99,77
270.021,00
BELANJA MODAL
118.000.000,00
117.729.979,00
99,77
270.021,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
97.907.479,00
99,91
92.521,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
20.000.000,00
19.822.500,00
99,11
177.500,00
PENGADILAN AGAMA SRAGEN
7.502.131.000,00
7.190.421.598,00
95,86
311.709.402,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
4.392.131.000,00
4.387.374.977,00
99,91
4.756.023,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG OPERASIONAL
65.740.000,00
59.660.000,00
90,75
6.080.000,00
3.810.257.000,00
3.828.178.702,00
100,49
-17.921.702,00
516.134.000,00
499.536.275,00
96,78
16.597.725,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3.110.000.000,00
2.803.046.621,00
90,13
306.953.379,00
BELANJA MODAL
3.110.000.000,00
2.803.046.621,00
90,13
306.953.379,00
98.000.000,00
87.326.621,00
89,11
10.673.379,00
12.000.000,00
11.700.000,00
97,50
300.000,00
3.000.000.000,00
2.704.020.000,00
90,13
295.980.000,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan
91
29
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
4.025.333.000,00
3.945.474.169,00
98,03
79.858.831,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.902.333.000,00
3.833.147.548,00
98,24
69.185.452,00
92.765.000,00
88.769.000,00
95,69
3.996.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
30
3.270.928.000,00
3.256.517.920,00
99,57
14.410.080,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
538.640.000,00
487.860.628,00
90,57
50.779.372,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
123.000.000,00
112.326.621,00
91,32
10.673.379,00
BELANJA MODAL
123.000.000,00
112.326.621,00
91,32
10.673.379,00
Meubelair
25.000.000,00
24.000.000,00
96,00
1.000.000,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
88.326.621,00
90,13
9.673.379,00
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
4.113.941.000,00
4.102.511.132,00
99,74
11.429.868,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.945.941.000,00
3.935.399.592,00
99,75
10.541.408,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
94.347.000,00
91.671.750,00
97,16
2.675.250,00
3.414.184.000,00
3.409.615.766,00
99,88
4.568.234,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
437.410.000,00
434.112.076,00
99,25
3.297.924,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
168.000.000,00
167.111.540,00
99,47
888.460,00
BELANJA MODAL
168.000.000,00
167.111.540,00
99,47
888.460,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
97.799.040,00
99,79
200.960,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
70.000.000,00
69.312.500,00
99,02
687.500,00
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR
4.803.972.000,00
4.785.741.657,00
99,62
18.230.343,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
4.450.972.000,00
4.444.032.036,00
99,84
6.939.964,00
76.268.000,00
76.233.634,00
99,95
34.366,00
3.886.884.000,00
3.884.328.591,00
99,93
2.555.409,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
487.820.000,00
483.469.811,00
99,11
4.350.189,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
353.000.000,00
341.709.621,00
96,80
11.290.379,00
BELANJA MODAL
353.000.000,00
341.709.621,00
96,80
11.290.379,00
BELANJA PEGAWAI
31
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
87.326.621,00
89,11
10.673.379,00
195.000.000,00
194.580.000,00
99,78
420.000,00
60.000.000,00
59.803.000,00
99,67
197.000,00
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
4.418.266.000,00
4.366.583.890,00
98,83
51.682.110,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.820.266.000,00
3.796.537.289,00
99,38
23.728.711,00
91.740.000,00
80.922.200,00
88,21
10.817.800,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan
32
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
3.217.746.000,00
3.213.440.608,00
99,87
4.305.392,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
510.780.000,00
502.174.481,00
98,32
8.605.519,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
598.000.000,00
570.046.601,00
95,33
27.953.399,00
BELANJA MODAL
598.000.000,00
570.046.601,00
95,33
27.953.399,00
98.000.000,00
88.216.621,00
90,02
9.783.379,00
500.000.000,00
481.829.980,00
96,37
18.170.020,00
6.695.979.000,00
4.577.021.556,00
68,36
2.118.957.444,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Gedung/Bangunan
33
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
92
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG OPERASIONAL
63.580.000,00
63.456.000,00
99,80
124.000,00
2.810.537.000,00
2.806.977.406,00
99,89
3.559.594,00
99,45
2.907.051,00
3.293.000.000,00
1.180.633.201,00
35,85
2.112.366.799,00
BELANJA MODAL
3.293.000.000,00
1.180.633.201,00
35,85
2.112.366.799,00
Kendaraan Bermotor
185.000.000,00
184.800.000,00
99,89
200.000,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
108.000.000,00
94.527.121,00
87,53
13.472.879,00
3.000.000.000,00
901.306.080,00
30,04
2.098.693.920,00
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
23.556.052.000,00
23.370.856.475,00
99,21
185.195.525,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
23.455.052.000,00
23.269.920.527,00
99,21
185.131.473,00
764.580.000,00
763.643.050,00
99,88
936.950,00
21.672.138.000,00
21.518.918.702,00
99,29
153.219.298,00
1.018.334.000,00
987.358.775,00
96,96
30.975.225,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
101.000.000,00
100.935.948,00
99,94
64.052,00
BELANJA MODAL
101.000.000,00
100.935.948,00
99,94
64.052,00
Kendaraan Bermotor
27.000.000,00
26.975.000,00
99,91
25.000,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
74.000.000,00
73.960.948,00
99,95
39.052,00
PENGADILAN AGAMA SLAWI
4.447.913.000,00
4.434.780.867,00
99,71
13.132.133,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
4.309.913.000,00
4.304.253.971,00
99,87
5.659.029,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
71.300.000,00
70.994.000,00
99,57
306.000,00
3.685.815.000,00
3.683.774.425,00
99,95
2.040.575,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
552.798.000,00
549.485.546,00
99,40
3.312.454,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
138.000.000,00
130.526.896,00
94,58
7.473.104,00
BELANJA MODAL
138.000.000,00
130.526.896,00
94,58
7.473.104,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
90.626.621,00
92,48
7.373.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
40.000.000,00
39.900.275,00
99,75
99.725,00
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
5.504.875.000,00
4.654.599.753,00
84,55
850.275.247,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
5.336.875.000,00
4.486.803.132,00
84,07
850.071.868,00
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
74.804.000,00
74.804.000,00
100,00
0,00
4.684.450.000,00
3.861.963.704,00
82,44
822.486.296,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
577.621.000,00
550.035.428,00
95,22
27.585.572,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
168.000.000,00
167.796.621,00
99,90
203.379,00
BELANJA MODAL
168.000.000,00
167.796.621,00
99,90
203.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98.000.000,00
97.866.621,00
99,86
133.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
70.000.000,00
69.930.000,00
99,90
70.000,00
PENGADILAN AGAMA KAJEN
3.766.668.000,00
3.720.831.150,00
98,79
45.836.850,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.556.668.000,00
3.524.604.529,00
99,10
32.063.471,00
BELANJA PEGAWAI
37
6.590.645,00
525.954.949,00
BELANJA PEGAWAI
36
99,82
528.862.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
35
3.396.388.355,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Gedung/Bangunan
34
3.402.979.000,00
93
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
114.700.000,00
110.204.000,00
96,08
4.496.000,00
2.972.608.000,00
2.958.288.488,00
99,52
14.319.512,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL
469.360.000,00
456.112.041,00
97,18
13.247.959,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
210.000.000,00
196.226.621,00
93,44
13.773.379,00
BELANJA MODAL
210.000.000,00
196.226.621,00
93,44
13.773.379,00
98.000.000,00
84.476.621,00
86,20
13.523.379,00
112.000.000,00
111.750.000,00
99,78
250.000,00
BELANJA PEGAWAI
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Sumber : Realisasi SAIBA Semester II Tahun 2016
Adapun perbandingan antara pagu dan realisasi untuk setiap satker Pengadilan Agama se Jawa Tengah untuk DIPA 01 dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut:
DIPA 04 (Manajemen Badan Peradilan Agama) rincian pagu dan realisasi untuk setiap satker Pengadilan Agama se Jawa Tengah untuk DIPA 04 tahun anggaran 2016 adalah sebagai tersebut dibawah ini : NO
1
2
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi
%
Rp.
Sisa dana Rp.
TOTAL BAES04 JAWA TENGAH
2.253.320.000,00
2.155.992.000,00
95,68
97.318.010,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
2.253.320.000,00
2.155.992.000,00
95,68
97.318.010,00
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
5.250.000,00
5.250.000,00
100,00
0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
5.250.000,00
5.250.000,00
100,00
0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
5.250.000,00
5.250.000,00
100,00
0,00
PENGADILAN AGAMA PEMALANG
95.400.000,00
95.400.000,00
100,00
0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
95.400.000,00
95.400.000,00
100,00
0,00
94
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
95.400.000,00
95.400.000,00
100,00
0,00
PENGADILAN AGAMA TEGAL
4.000.000,00
2.980.000,00
74,50
1.020.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
4.000.000,00
2.980.000,00
74,50
1.020.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
4.000.000,00
2.980.000,00
74,50
1.020.000,00
PENGADILAN AGAMA BREBES
191.352.000,00
190.950.000,00
99,79
402.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
191.352.000,00
190.950.000,00
99,79
402.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
191.352.000,00
190.950.000,00
99,79
402.000,00
PENGADILAN AGAMA BATANG
3.500.000,00
3.360.000,00
96,00
140.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
3.500.000,00
3.360.000,00
96,00
140.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
3.500.000,00
3.360.000,00
96,00
140.000,00
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
177.700.000,00
166.615.000,00
93,76
11.085.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
177.700.000,00
166.615.000,00
93,76
11.085.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
177.700.000,00
166.615.000,00
93,76
11.085.000,00
PENGADILAN AGAMA SALATIGA
5.250.000,00
5.250.000,00
100,00
0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
5.250.000,00
5.250.000,00
100,00
0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
5.250.000,00
5.250.000,00
100,00
0,00
PENGADILAN AGAMA KENDAL
27.250.000,00
27.250.000,00
100,00
0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
27.250.000,00
27.250.000,00
100,00
0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
27.250.000,00
27.250.000,00
100,00
0,00
PENGADILAN AGAMA DEMAK
4.000.000,00
3.609.000,00
90,23
391.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
4.000.000,00
3.609.000,00
90,23
391.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
4.000.000,00
3.609.000,00
90,23
391.000,00
PENGADILAN AGAMA PURWODADI
188.320.000,00
188.320.000,00
100,00
0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
188.320.000,00
188.320.000,00
100,00
0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
188.320.000,00
188.320.000,00
100,00
0,00
PENGADILAN AGAMA PATI
49.500.000,00
45.450.000,00
91,82
4.050.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
49.500.000,00
45.450.000,00
91,82
4.050.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
49.500.000,00
45.450.000,00
91,82
4.050.000,00
PENGADILAN AGAMA KUDUS
52.750.000,00
46.915.000,00
88,94
5.835.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
52.750.000,00
46.915.000,00
88,94
5.835.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
52.750.000,00
46.915.000,00
88,94
5.835.000,00
PENGADILAN AGAMA JEPARA
125.400.000,00
123.530.000,00
98,51
1.870.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
125.400.000,00
123.530.000,00
98,51
1.870.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
125.400.000,00
123.530.000,00
98,51
1.870.000,00
18.740.000,00
18.690.000,00
99,73
50.000,00
PENGADILAN AGAMA REMBANG
95
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
18.740.000,00
18.690.000,00
99,73
50.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
18.740.000,00
18.690.000,00
99,73
50.000,00
PENGADILAN AGAMA BLORA
2.750.000,00
2.500.000,00
90,91
250.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
2.750.000,00
2.500.000,00
90,91
250.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
2.750.000,00
2.500.000,00
90,91
250.000,00
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
4.000.000,00
4.000.000,00
100,00
0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
4.000.000,00
4.000.000,00
100,00
0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
4.000.000,00
4.000.000,00
100,00
0,00
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
4.000.000,00
3.585.000,00
89,63
415.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
4.000.000,00
3.585.000,00
89,63
415.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
4.000.000,00
3.585.000,00
89,63
415.000,00
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
98.250.000,00
96.326.000,00
98,04
1.924.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
98.250.000,00
96.326.000,00
98,04
1.924.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
98.250.000,00
96.326.000,00
98,04
1.924.000,00
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
28.810.000,00
28.710.000,00
99,65
100.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
28.810.000,00
28.710.000,00
99,65
100.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
28.810.000,00
28.710.000,00
99,65
100.000,00
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
84.500.000,00
66.200.000,00
78,34
18.300.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
84.500.000,00
66.200.000,00
78,34
18.300.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
84.500.000,00
66.200.000,00
78,34
18.300.000,00
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
83.750.000,00
79.950.000,00
95,46
3.800.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
83.750.000,00
79.950.000,00
95,46
3.800.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
83.750.000,00
79.950.000,00
95,46
3.800.000,00
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
82.500.000,00
82.490.000,00
99,99
10,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
82.500.000,00
82.490.000,00
99,99
10,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
82.500.000,00
82.490.000,00
99,99
10,00
PENGADILAN AGAMA CILACAP
166.690.000,00
166.350.000,00
99,80
340.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
166.690.000,00
166.350.000,00
99,80
340.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
166.690.000,00
166.350.000,00
99,80
340.000,00
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
114.688.000,00
114.688.000,00
100,00
0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
114.688.000,00
114.688.000,00
100,00
0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
114.688.000,00
114.688.000,00
100,00
0,00
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
205.020.000,00
166.320.000,00
81,12
38.700.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
205.020.000,00
166.320.000,00
81,12
38.700.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
205.020.000,00
166.320.000,00
81,12
38.700.000,00
96
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
PENGADILAN AGAMA KLATEN
4.000.000,00
2.950.000,00
73,75
1.050.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
4.000.000,00
2.950.000,00
73,75
1.050.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
4.000.000,00
2.950.000,00
73,75
1.050.000,00
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
11.700.000,00
11.219.000,00
95,89
481.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
11.700.000,00
11.219.000,00
95,89
481.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
11.700.000,00
11.219.000,00
95,89
481.000,00
PENGADILAN AGAMA SRAGEN
4.000.000,00
3.450.000,00
86,25
550.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
4.000.000,00
3.450.000,00
86,25
550.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
4.000.000,00
3.450.000,00
86,25
550.000,00
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
19.280.000,00
18.780.000,00
97,41
500.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
19.280.000,00
18.780.000,00
97,41
500.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
19.280.000,00
18.780.000,00
97,41
500.000,00
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
5.250.000,00
4.250.000,00
80,95
1.000.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
5.250.000,00
4.250.000,00
80,95
1.000.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
5.250.000,00
4.250.000,00
80,95
1.000.000,00
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR
17.750.000,00
16.940.000,00
95,44
810.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
17.750.000,00
16.940.000,00
95,44
810.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
17.750.000,00
16.940.000,00
95,44
810.000,00
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
15.250.000,00
11.655.000,00
76,43
3.595.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
15.250.000,00
11.655.000,00
76,43
3.595.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
15.250.000,00
11.655.000,00
76,43
3.595.000,00
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
4.000.000,00
4.000.000,00
100,00
0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
4.000.000,00
4.000.000,00
100,00
0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
4.000.000,00
4.000.000,00
100,00
0,00
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
248.400.000,00
248.040.000,00
99,86
360.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
248.400.000,00
248.040.000,00
99,86
360.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
248.400.000,00
248.040.000,00
99,86
360.000,00
PENGADILAN AGAMA SLAWI
8.910.000,00
8.910.000,00
100,00
0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
8.910.000,00
8.910.000,00
100,00
0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
8.910.000,00
8.910.000,00
100,00
0,00
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
86.160.000,00
86.160.000,00
100,00
0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
86.160.000,00
86.160.000,00
100,00
0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
86.160.000,00
86.160.000,00
100,00
0,00
5.250.000,00
4.950.000,00
94,29
300.000,00
PENGADILAN AGAMA KAJEN
97
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
5.250.000,00
4.950.000,00
94,29
300.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
5.250.000,00
4.950.000,00
94,29
300.000,00
Sumber :Realisasi SAIBA Semester II Tahun 2016
Adapun perbandingan antara pagu dan realisasi untuk setiap satker Pengadilan Agama se Jawa Tengah untuk DIPA 04 dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut :
F. Dukungan Teknologi Informasi Teknologi Informasi (TI), adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apa pun
yang
membantu
manusia
dalam
membuat,
mengubah,
menyimpan,
mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data baik berupa teks maupun numerik. Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Agama Se-Jawa Tengah menjadi prioritas utama dalam mendukung kinerja disemua bagian dalam upaya mewujudkan transparansi, Seluruh satuan kerja telah mempunyai website yang memuat informasi secara lengkap berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan masyarakat baik itu dalam hal tugas pokok maupun tugas pendukung. Berikut alamat website Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan 36 satuan kerja dibawahnya :
1
PENGADILAN AGAMA PA Semarang
2
PA Kendal
NO
ALAMAT WEBSITE
ALAMAT EMAIL
http://pa-semarang.go.id/
[email protected]
http://pa-kendal.go.id/
[email protected]
98
3
PA Salatiga
http://pa-salatiga.go.id/
[email protected]
4
PA Purwodadi
http://pa-purwodadi.go.id/
[email protected]
5
PA Demak
http://pa-demak.go.id/
[email protected] /
[email protected] [email protected]
6
PA Ambarawa
7
PA Pati
8
PA Kudus
http://pa-kudus.go.id/
[email protected] /
[email protected] /
[email protected] [email protected]
9
Pa Jepara
http://pa-jepara.net/
[email protected]
10
PA Rembang
http://pa-rembang.go.id/
11
PA Blora
[email protected] /
[email protected] [email protected]
12
PA Pekalongan
13
PA Pemalang
14
http://pa-ambarawa.go.id/ http://pa-pati.go.id/
http://pa-blora.go.id/ http://pa-pekalongan.go.id/ http://pa-pemalang.go.id/
[email protected] /
[email protected] [email protected]
PA Batang
http://pa-batang.go.id/
[email protected]
15
PA Brebes
http://pa-brebes.go.id/
[email protected]
16
PA Tegal
http://pa-tegal.go.id/
[email protected]
17
PA Slawi
http://pa-slawi.go.id/
[email protected]
18
PA Kajen
http://pa-kajen.go.id/
[email protected]
19
PA Banyumas
http://pa-banyumas.go.id/
20
PA Purwokerto
http://pa-purwokerto.go.id/
[email protected] /
[email protected] [email protected]
21
PA Cilacap
http://pa-cilacap.go.id/
[email protected]
22
PA Banjarnegara
http://pa-banjarnegara.go.id/
23
PA Purbalingga
http://pa-purbalingga.go.id/
[email protected] /
[email protected] [email protected]
24
PA Magelang
25
PA Temanggung
26
http://pa-magelang.go.id/ http://pa-temanggung.go.id/
[email protected] /
[email protected] [email protected]
PA Wonosobo
http://pa-wonosobo.go.id/
[email protected]
27
PA Purworejo
http://pa-purworejo.go.id/
[email protected]
28
PA Kebumen
http://pa-kebumen.go.id/
[email protected]
29
PA Mungkid
http://pa-mungkid.go.id/
[email protected]
30
PA Surakarta
http://pa-surakarta.go.id/
31
PA Klaten
http://pa-klaten.go.id/
32
PA Sragen
http://pa-sragen.go.id/
33
PA Boyolali
http://pa-boyolali.go.id/
[email protected] /
[email protected] [email protected] /
[email protected] [email protected] /
[email protected] [email protected]
34
PA Wonogiri
http://pa-wonogiri.go.id/
[email protected]
35
PA Sukoharjo
http://pa-sukoharjo.go.id/
[email protected]
36
PA Karanganyar
http://pa-karanganyar.go.id/
[email protected]
Penggunaan teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah didukung adanya sarana yang memadai, baik
99
berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Tahun 2016 Peradilan Agama SeJawa Tengah dalam menggunakan teknologi informasi telah didukung oleh adanya : a. Perangkat Keras. 1. Pesawat telphon 2. Server 3. PC unit dan Laptop 4. Jaringan 5. Finger Print 6. Modem b. Perangkat Lunak Perangkat Lunak (sofware) merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri, data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatancatatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut dirancanglah suatu susunan logika, logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan bebarapa hal, diantaranya adalah sistem operasi program, dan data. Sofware ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Sampai tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan beberapa Pengadilan Agama di Jawa Tengah terus mengembangkan sistem dan aplikasi yang mendukung kinerja sebagai berikut : C. Forum.pta-semarang.go.id Penggunaan : sebagai sarana komunikasi berbagai macam hal tupoksi antar pemegang kepentingan berbagai operator aplikasi di Pengadilan Agama seJawa Tengah. D. Korwil.pta-semarang.go.id Penggunaan : sebagai sarana komunikasi antara PTA Semarang sebagai koordinator wilayah Pengadilan di Jawa . E. Portal Intranet
100
Penggunaan : sebagai portal web intranet untuk mengkomunikasikan keadaan kantor secara statistik maupun situasional. F. LAN Messenger Penggunaan : sebagai alat bantu komunikasi pada LC/Laptop dalam bentuk teks message. G. SIADPTA dan SIADPA plus Penggunaan : sebagai sistem informasi administrasi keperkaraan. H. SIHARKA Penggunaan : mempermudah pelaporan perkara I.
APLIKASI PENDUKUNG SIADPA Penggunaan : mempermudah pekerjaan dan sebagai kontrol pengambil kebijakan.
J.
INFO PERKARA BERBASIS ANDROID Penggunaan : sebagai sistem informasi administrasi keperkaraan.
F. Regulasi Tahun 2016 Berikut adalah daftar regulasi/kebijakan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang selama tahun 2016: No 1.
Nomor W11-A/34/Hm.02.1/1/2016
Tanggal 6 Januari 2016
Perihal
Keterangan
Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Tim reviu standar operasional
2.
W11-A/1426/ot.01.3//2016
28 April 2016
prosedur pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tim satuan tugas
3.
W11-A/1885/Kp.04.5/VI/2016
27 Juni 2016
pengembangan teknologi informasi ( TI ) Pengadilan Agama sewilayah PTA Semarang
4.
W11-A/1927/Kp.05.2/VI/2016
28 Juni 2016
Himbauan untuk tidak
Bahwa surat pemberian cuti
memberikan Cuti Tahunan
khususnya tanggal 11 sampai
Sesudah Cuti Bersama Idul
dengan 15 Juli 2016 yang
Fitri 1437 H/2016 M
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dinyatakan tidak berlaku
5.
W11-A/3053/Hm.02.3/VII/2016
25 Juli 2016
Penunjukan panitia lomba
.
pelayanan publik , pengembangan teknologi
101
informasi dan SIPP Pengadilan Agama se wilayah PTA Semarang 6.
W11-A/2958/OT.01.1/X/2016
21 Oktober 2016
Tim efektif reformasi birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang
7.
W11-A/3002/Kp.01.1/X/2016
31 Oktober 2016
Sosialisasi SIWAS
8.
W11-A/3071/Kp.02.1/VI/2016
8 November 2016
Sosialisasi, monitoring dan evaluasi SIKEP
9.
W11-A/3303/OT.02.3/XII/2016
1 Desember 2016
Pelaksanaan digitalisasi terintegrasi website dengan desk info pa 6 ( enam ) PA percontohan di wilayah PTA Jawa Tengah
10.
W11-A/3290/Kp.04.5/XI/2016
5 Desember 2016
Moto pelayanan PTA Semarang “ Kami siap memberikan pelayanan terbaik “
11.
W11-A/3373/OT.01.3/XII/2016
16 Desember 2016
Tim bedah revisi Buku II MARI Pengadilan Tinggi Agama Semarang
102
BAB IV PENGAWASAN Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas aparatur Peradilan Agama se Jawa tengah, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Tahun 2016 telah melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagai berikut : A. Internal, yang meliputi : a. Pembinaan Pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2016 berbentuk pembinaan Sumber daya manusia bidang teknis yudisial dan non teknis yudisial serta etika aparatur peradilan yang dilaksanakan dalam bentuk : a. Rapat koordinasi/pembinaan Pimpinan Pengadilan Agama Se Jawa tengah dengan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. b. Rapat koordinasi/pembinaan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se Jawa Tengah. c. Rapat koordinasi/pembinaan Kepala Bagian Pengadilan Agama se Jawa Tengah. d. Rapat koordinasi/pembinaan para Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama se Jawa Tengah. e. Rapat koordinasi/pembinaan para bendahara Pengadilan Agama se Jawa Tengah. f. Rapat koordinasi/pembinaan operator SIMAK SAKPA Pengadilan Agama se Jawa Tengah. g. Rapat pembinaan aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. f.
Membuat surat edaran kepada Pengadilan Agama se Jawa Tengah tentangefisiensi Penggunaan Prasarana dan sarana Perkantoran dalam rangka Penghematan energi .
b. Pengawasan Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Semarang melakukan pengawasan sebagai berikut : a.
Pemeriksaan terhadap ketua Pengadilan Agama karena Ketua akan mutasi, dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sejumlah 4 Pengadilan Agama, yaitu : 1.
Ketua Pengadilan Agama Cilacap
2.
Ketua Pengdilan Agama Brebes
103
3.
Ketua Pengadilan Agama Sragen
4.
Ketua Pengadilan Agama Pati.
dan bulan September 2016 sejumlah 10 Pengadilan Agama, yaitu :
b.
1.
Ketua Pengadilan Agama Rembang
2.
Ketua Pengadilan Agama Ambarwa
3.
Ketua Pengadilan Agama Semarang
4.
Ketua Pengadilan Agama Sragen
5.
Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
6.
Ketua Pengadilan Agama Slawi
7.
Ketua Pengadilan Agama Mungkid
8.
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
9.
Ketua Pengadilan Agama Jepara
10.
Ketua Pengadilan Agama Kudus
Pemeriksaan terhadap PaniteraPengadilan Agama karena akan mutasi, dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sejumlah 6 Pengadilan Agama, yaitu : 1.
Pengadilan Agama Rembang
2.
Pengadilan Agama Ambarawa
3.
Pengadilan Agama Batang
4.
Pengadilan Agama Karanganyar
5.
Pengadilan Agama Sukoharjo
6.
Pengadilan Agama Wonogiri
dan bulan Mei 2016 sejumlah 11 Pengadilan Agama, yaitu : 1.
Pengadilan Agama Cilacap
2.
Pengadilan Agama Pemalang
3.
Pengadilan Agama Pekalongan
4.
Pengadilan Agama Wonosobo
5.
Pengadilan Agama Kendal
6.
Pengadilan Agama Temanggung
7.
Pengadilan Agama Banyumas
8.
Pengadilan Agama Salatiga
9.
Pengadilan Agama Tegal
10.
Pengadilan Agama Purbalingga
104
11. c.
Pengadilan Agama Kejen
Pengawasan reguler tahap pertama pada bulan April – Mei 2016 ke 12 Pengadilan Agama, yaitu : -
Pengadilan Agama Kebumen
-
Pengadilan Agama Purworejo
-
Pengadilan Agama Demak
-
Pengadilan Agama Magelang
-
Pengadilan Agama Purwodadi
-
Pengadilan Agama Purbalingga
-
Pengadilan Agama Banyumas
-
Pengadilan Agama Jepara
-
Pengadilan Agama Surakarta
-
Pengadilan Agama Salatiga
-
Pengadilan Agama Kajen
-
Pengadilan Agama Slawi
dan tahap kedua dilaksanakan pada bulan September dan Nopember 2016 ke 10 Pengadilan Agama, yaitu : -
Pengadilan Agama Kendal
-
Pengadilan Agama Tegal
-
Pengadilan Agama Cilacap
-
Pengadilan Agama Wonosobo
-
Pengadilan Agama Boyolali
-
Pengadilan Agama Klaten
-
Pengadilan Agama Banyumas
-
Pengadilan Agama Blora
-
Pengadilan Agama Sragen
Bidang
pengawasan
reguler
meliputi
bidang
teknisyustisial,bidang
administrasi perkara dan bidang administrasi umum. Substansi Pengawasan oleh Tim pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah sebagai berikut : 1. Manajemen peradilan meliputi :
105
- Program
kerja,
pelaksanaan/pencapaian
target,
pengawasan
dan
pembinaan , kendala dan Hambatan, Faktor – faktor yang mendukung dan evaluasi kegiatan . 2. Administrasi Perkara meliputi : - Pola prosedur penerimaan perkara, Pola register perkara, Pola Keuangan Perkara, Pola pelaporan perkara,dan pola Kearsipan perkara . 3. Teknis persidangan meliputi : - Bedah berkas perkara, ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, Minutasi perkara . 4. Pelayanan Publik meliputi : - Pengelolaan
manajemen,
mekanisme
pengawasan,
kepemimpinan,
Pembinaan dan pengembangan SDM, Pemeliharaan/ perawatan inventaris , Tingkat ketertiban , kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan serta Tingkat pengaduan masyarakat . d. Pengawasan Bidang realisasi anggaran dilakukan secara berkala dalam bentuk rapat Koordinasi/evaluasi pelaksanaan anggaran yang diikuti oleh
Ketua, Panitera
,Sekretaris serta Kepala Sub Bagian dan Bendahara Pengadilan Agama Se Jawa Tengah . - Substansi rapat koordinasi/evaluasi meliputi laporan realisasi anggaran, evaluasi pelaksanaan belanja modal baik dari segi kualitas maupun ketepatan waktu pelaksanaan, evaluasi dokumen pendukung pelaksanaan anggaran dankendala yang ada dilanjutkan dengan solusi dan petunjuk teknis dari Pengadilan Tinggi Agama.
106
B. Evaluasi Dari seluruh pengawasan internal yang telah dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang menggunakan kontrol dengan bantuan Teknologi Informasi. Portal atau tools yang digunakan untuk melakukan evaluasi seperti terlihat dalam tabel berikut : No
Objek Pengawasan
Portal / Tools
Time Sequence
1.
Data perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah Data keuangan perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah Data Realisasi Anggaran Data Rekonsiliasi Barang dan Anggaran Data Perkara Banding Data Putusan teranonimasi Data Absensi
http://infoperkara.badilag.net
Setiap hari
http://infoperkara.badilag.net
Setiap hari
http://komdanas.mahkamahagung.go.id
Setiap bulan
http://komdanas.mahkamahagung.go.id
Setiap bulan
http://putusan.mahkamahagung.go.id
Setiap hari
Portal internal http://192.168.0.69
Setiap hari
http://komdanas.mahkamahagung.go.id
Setiap hari
2.
3. 4.
5. 6. 7.
107
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN 1. Pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan 36 Pengadilan Agama se Jawa Tengah pada umumnya sudah berjalan dengan cukup baik, namun untuk peningkatan kinerja perlu
secara berkesinambungan dan berkala dilakukan
pembinaan/pengawasan. 2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama semarang telah mencapai 94 % (putus 312 perkara) sisa 6 % (20 perkara) dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah telah mencapai 83 %(putus 85.904 perkara) sisa 17 % (17.119 perkara), hal ini disebabkan karena : perkara masuk atau diterima akhir tahun, perkara ghaib yang memerlukan sidang pertama 4 bulan kemudian, perkara dimana salah satu pihaknya diluar yurisdiksi PA, dan perkara yang menyangkut para pihak sebagai PNS yang belum ada ijin dari atasannya. 3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama terhadap Pengadilan Agama se Jawa Tengah baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum bisa menjangkau 36 Pengadilan Agama. 4. Hampir semua Pengadilan Agama se Jawa Tengah sangat kekurangan pegawai, terutama untuk tenaga teknis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan staf sekretariat. 5. Anggaran dan sarana prasarana Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se Jawa Tengahkurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. B. REKOMENDASI 1. Mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama se Jawa Tengah mengingat velume penambahan pegawai sekarang tidak seimbang dengan volume pegawai yang pensiun, dan tingginya jumlah perkara. 2. UntukPengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah perlu
diberikan
alokasi
belanja
modal
untuk
pengadaan
tanah,
108
pembangunan/perluasan gedung kantor, sarana dan prasarananya sesuai urutan prioritas kebutuhan dan anggaran yang ada. 3. Kebutuhan operasional perkantoran perlu dinaikkan sesuai dengan kebutuhan riil operasional perkantoran, juga kebutuhan anggaran pembinaan dll. 4. Perlu secara berkala dlakukan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada unsur Pimpinan dan aparatur Pengadilan Agama se Jawa Tengah sehingga dapat terus meningkatkan kinerja dengan baik seperti yang diharapkan, dengan dukungan anggaran yang memadai. 5. Perlu dukungan anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam
menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia (sesuai reformasi
birokrasi).
109
