KATA PENGANTAR. Assalammualikum Wr, Wb

KATA PENGANTAR

Assalammualikum Wr, Wb. Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Barat Tahun 2015. Penyusunan Rencana Program Kerja Tahun 2015 bertujuan sebagai pedoman dan acuan kerja ditahun 2015 yang berhubungan dalam melaksanakan tugas terutama memberikan pelayanan masyarakat (public service) yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Padang Barat. Untuk dapat terlaksananya Rencana Program Kerja ini perlu wawasan pengetahuan dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam penyusunan Renacana Kerja ini kami menyadari masih terdapat kekurangan dan masih memerlukan perbaikan, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan untuk perbaikan dan demi kemajuan Kecamatan Padang Barat di masa yang akan datang. Demikianlah semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.

Padang,

November 2014

Camat Padang Barat

Drs. Arfian NIP. 19650707 198602 1 005

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

BAB VI

DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

BAB VII

SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VIII

PENUTUP

Bab I

Pendahuluan 1. LATAR BELAKANG

tonomi

O

Daerah

sebagai

perwujudan

pelaksanaan

amanat

Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus sebagai pemenuhan tuntutan reformasi perlu dilaksanakan dengan ketulusan sikap dan

tindakan

yang

nyata.

Tuntutan

terhadap

perlunya

pelaksanaan otonomi Daerah yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah memuat prinsipprinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Kedua undang-undang tersebut merupakan penjabaran TAP MPR No.XV/MPR/1998 yang menggariskan perlunya penyelenggaraan otonomi Daerah melalui pelimpahan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah,

dimaksudkan

untuk

lebih

memberdayakan

Daerah

dalam

mengembangkan potensinya sekaligus dapat mengurus sendiri rumah tangganya yang bertujuan untuk menjawab perkembangan keadaan yang terjadi, baik didalam maupun diluar negeri serta tantangan persaingan global.

Oleh karena itu pelaksaaan otonomi daerah merupakan perwujudan kapasitas pemerintah daerah, kemandirian dan pemberdayaan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah. Untuk itu perlu dilakukan berbagai perubahan, karena diyakini Pemerintahan

terdahulu yang bersifat

sentralistis telah

menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat, sehingga memperlemah inisiatif daerah dalam menggali potensi dan sumber daya yang ada di daerah, hal ini jelas tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.

Pergeseran

pola

dan

strategi

pembangunan

daerah

kepada

pemberdayaan pemerintah daerah, diharapkan dapat menciptakan keadaan yang kondusif serta pertumbuhan masyarakat yang mampu membangun dirinya sendiri, kompetitif dalam pemenuhan minat, kebutuhan dan kepentingan bersama.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan tuntutan arus reformasi maka terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan, termasuk pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta menjadikan Pemerintah Kota Padang sebagai pewujud cita-cita bangsa dan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance antara lain :

1. Partisipasi, yaitu memberdayakan setiap warga untuk mempergunakan hak dan menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegak Hukum, yaitu mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua

pihak

tanpa

pengecualian,

menjunjung

tinggi

HAM

dan

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan, yaitu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya

Tanggap,

yaitu

meningkatkan

kepekaan,

kepedulian

para

penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. 6. Wawasan Kedepan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

8. Pengawasan,

yaitu

meningkatkan

upaya

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efesiensi dan Efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. 10. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan akhlak penyelenggara pemerintahan, agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat dan tepat dengan biaya terjangkau.

Sebagai tindak lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 dan UU No. 28 Tahun 1999 tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup siklus yang terintegrasi diawali dengan disusunnya Rencana Stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan, Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Kinerja.

Untuk

itu

pertanggungjawaban

diperlukan yang

pengembangan

tepat,

transparan,

dan

penerapan

dan

legitimit,

sistem sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi dan kolusi serta nepotisme.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penyusunan Rencana Kinerja merupakan tahapan awal yang paling penting. Rencana Kinerja akan menentukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan sebagai tolok ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan.

Kecamatan Padang Barat sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Padang berkewajiban mensukseskan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut,

Kecamatan Padang Barat sebagai perangkat daerah Kota Padang juga menyusun suatu Rencana Kerja 2015 sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Padang Barat pada hakekatnya bertujuan antara lain: 1. Untuk menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance) dan terciptanya akutabilitas pemerintah di Kecamatan Padang Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Merencanakan secara sistematis setiap sasaran, program dan kegiatan yang berkesinambungan. 3. Sebagai penuntun untuk mencapai tujuan organisasi agar dapat berjalan efektif, efesien dan akuntabel.

LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020//SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Sistematika Penulisan Renstra SKPD;

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Sistematika Penulisan Renstra SKPD; 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor. 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17)

2. GAMBARAN UMUM Kecamatan Padang Barat merupakan salah satu Kecamatan dalam Kota Padang yang terletak dipusat kota dan dijadikan sebagai pusat perdagangan, pendidikan, industri kecil, pariwisata, komunikasi dan rumah tangga serta daerah pinggir pantai sebagai Kelurahan nelayan. Secara geografis, Kecamatan Padang Barat terletak antara 21 Bujur Timur dan 58 Lintang Selatan/Utara dengan ketinggian dari permukaan laut 2 m dan luas wilayahnya 7 kilometer persegi atau 700 ha. Secara administratif Kecamatan Padang Barat berbatas dengan : - Sebelah Utara dengan Kecamatan Padang Utara - Sebelah Selatan dengan Kecamatan Padang Selatan - Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia - Sebelah Timur dengan Kecamatan Padang Timur Dari luas tanah 700 ha yang terbentang dari Utara ke Selatan sepanjang 4,50 km dan dari Barat ke Timur 1,50 km dengan komposisi penggunaan tanah / lahan hanya dapat digunakan 83,56 % untuk perumahan, perkantoran, serta perdagangan dan penggunaan selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut : - Tanah perumahan/perkantoran/perdagangan - Sungai dan rawa

584,90 ha 0,15 ha

- Jalan-jalan

90,12 ha

- Lain-lain

24,83 ha

Keadaan

wilayah

Kecamatan

Padang Barat

kecamatan Padang Barat terdiri dari 10 (sepuluh)

telah

ditetapkan

di

Kelurahan dengan data

jumlah RW dan RT sebagai berikut : Luas Wilayah, Jumlah RW dan RT Di Kecamatan Padang Barat

No

Kelurahan

Luas Wilayah Km2

Jumlah RW

Jumlah RT

1.

Berok Nipah

0,31

5

22

2.

Kampung Pondok

0,65

4

14

3.

Belakang Tangsi

0,57

7

28

4.

Kampung Jao

1,63

7

26

5.

Olo

0,99

6

22

6.

Padang Pasir

0,51

5

22

7.

Purus

0,72

8

21

8.

Ujung Gurun

0,73

6

18

9.

Rimbo Kaluang

0,44

11

33

0,45

6

24

7,00

65

230

10. Flamboyan Baru Jumlah

3. VISI DAN MISI Visi Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnyai

dirumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih

operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Kecamatan Padang Barat harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, suatu gambaran keadaan masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Padang Barat dalam jangka panjang. Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Pemerintah Kota Padang, maka Kecamatan Padang Barat mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kota Padang Kecamatan Padang Barat merupakan integral dari Kota Padang, maka Visi Kecamatan secara substantif tetap mengacu pada Visi Kota Padang dengan Visi :

” KECAMATAN PADANG BARAT TERDEPAN DALAM PELAYAN PUBLIK DAN TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI, SEJAHTERA, BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA KUASA, MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA PAHAM ADAT DAN BUDAYA MINANGKABAU ’

Misi Misi merupakan pernyataan apa yang harus dicapai dan kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan. Apabila visi dipandang sebagai pemberi inspirasi sekaligus motivasi, maka misi dipandang sebagai acuan dalam pengambilan keputusan-keputusan menajemen.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan maka Kecamatan Padang Barat menetapkan misi sebagai berikut : 1. Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Kecamatan dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat 2. Terciptanya sistem kerja yang handal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

3. Terciptanya hubungan yang harmonis dari berbagai aspek kehidupan masyarakat 4. Terciptanya peluang usaha yang kondusif diberbagai bidang pekerjaan 5. Terciptanya masyarakat yang berbudaya dan memegang teguh adat istiadat.

4. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Tugas Pokok Kecamatan Padang Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Padang yang dipimpin oleh seorang Camat, mempunyai tugas pokok, dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2008 yaitu : 1. Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan 2. membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pembangunan 3. Membantu Walikota dalam pembinaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat didukung oleh unsur staf yang terdiri dari : 1.

Sekretaris Kecamatan membawahkan; a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan. Mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas menyusun perencanaan, penyelenggraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan memberikan pelayanan adminsitrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan. 

Sub Bagian Umum; mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan Kecamatan.



Sub Bagian Keuangan; mempunyai tugas membantu sekretaris menyusun

rencana

anggaran,

menyelenggarakan

pelayanan

keuangan, verifikasi, penerimaan, pengeluaran serta membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

2.

Kasi Tata Pemerintahan ; mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan.

3.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan ; mempunyai tugas pokok

membantu

Camat

dalam

menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan 4.

Kasi

Kesejahteraan

Sosial

dan

Penanggulangan

Bencana

;

mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana. 5.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan, pelaksanaan,

evaluasi

dan

pelaporan

urusan

Ketentraman

dan

Ketertiban 6.

Kasi Perizinan dan Pendapatan ; mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perizinan dan Pendapatan

Fungsi Sedangkan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah : 1.

Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

pemerintahan

di

wilayah

Kecamatan. 2.

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.

3.

Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

4.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.

5.

Penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan umum, keagrariaan dan Kependudukan.

6.

Penyelengaraan kegiatan pembinaan terhadap Kelurahan.

7.

Pembinaan ketentraman dan ketertiban.

8.

Pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksanaan teknis kota.

9.

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.

5. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD PENDAHULUAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENUTUP

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

R

Bab II

ealisasi hasil dari Rencana Kerja tahun lalu yang diusulkan dari Kecamatan Padang Barat tidak seluruhnya dapat dilaksanakan pada tahun depannya disebabkan usulan tersebut tidak diakomodinir oleh

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ketika penyusunan anggaran sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terealisasikan. Dan juga masih terpolanya sistem anggaran yang fokus pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) berupa dinas dan badan dengan anggaran yang cukup besar karena harus ada dana sharing / pendamping untuk peluncuran dana dari Pemerintah Pusat. Adapun Renja yang diusulkan untuk kegiatan tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa Surat Menyurat -

Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya

b. Penyediaan

jasa

komunikasi,

-

Biaya Jasa Telepon

-

Biaya Air

-

Biaya Listrik

sumber

c. Penyediaan jasa Administrasi keuangan -

Gaji dan tunjangan pegawai

-

Penunjang kesejahteraan pegawai

-

Tunjangan daerah

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor

daya

air

dan

listrik

f.

-

Alat tulis kantor

-

Rapat Koordinasi Kecamatan

-

Operasional Khusus Kecamatan

-

Pelaksanaan Pelayanan Prima

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -

Biaya Cetak dan Penggandaan Kantor

-


-


g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan - Penyediaan surat kabar/majalah i.

j.

Penyediaan makanan dan minuman -

Makan dan minum kantor

-

Rapat koordinasi kecamatan

-


-


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah -

SPPD Kantor

-

Operasional khusus kecamatan

-

Pelaksanaan pelayanan prima

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Pengembangan Data/Informasi a. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan - Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA 6. Program Peningkatan peran Serta Kepemudaan a. Pembinaan Organisasi kepemudaan

7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a. Pengendalian Keamanan Lingkungan - Pembinaan Tramtib 8. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan -

Koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan Instansi Vertikal

9. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama -

Tim Safari Ramadhan

-

Pembinaan Kehidupan Beragama di Masyarakat

10. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah -

Peningkatan Pemungutan retribusi IMB dan PBB

11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan a. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Kelurahan -

Penyusunan Renstra, Renja dan APB Kelurahan

12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 1) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan 2) Pembinaan Organisasi - PKK Kecamatan - Pembinaan DW - Majelis Taklim - Pembinaan LKAAM Kecamatan - Pembinaan Bundo kanduang kecamatan - Pembinaan Organisasi kemasyarakatan lainnya 13. Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan -

Pembinaan Kelurahan Berprestasi

-

Pelaksanaan Manunggal Bulan Bhakti Goro

b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan Kelurahan -

Musrenbang Kelurahan

-

Musrenbang Kecamatan

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Monev Proyek Masuk Kecamatan 14. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kelurahan a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Monev Pendistribusian Raskin 15. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah - Kecamatan dalam angka 16. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a. Pengadaan alat studio dan komunikasi - Kamera Digital - Handycam - Laptop - Komputer dan Printer

Dari Renja yang diusulkan tersebut di atas maka realisasi renja yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO

I


PAGU INDIKATIF (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi

1.800.000

1.800.000

100

77.940.000

73.632.369

90

4.527.500

2.597.900

60

Sumber Daya Air dan Listrik 3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4.

Penyedian Alat Tulis Kantor

45.671.500

45.671.300

100

4.

Penyediaan barang cetakan dan

53.115.700

53.089.305

99

KET

penggadaan 5.

Penyediaan komponen instalasi

1.000.000

1.000.000

100

76.835.000

76.800.000

99

15.960.000

15.960.000

100

listrik / penerangan bangunan kantor 6.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

7.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8.

Penyediaan Makan dan Minuman

20.000.000

20.000.000

100

9.

Rapat-rapat Koordinasi dan

64.010.000

50.151.900

87

6.200.000

6.200.000

100

21.448.000

21.448.000

100

60.206.500

55.406.500

80

3.000.000

3.000.000

100

15.000.000

14.978.000

100

452.509.000

425.485.000

90

25.000.000

23.070.000

90

5.000.000

3.400.000

68

24.000.000

23.955.000

22.000.000

21.840.000

99

10.000.000

9.980.000

100

Konsultasi Luar Daerah 10.

Penyediaan alat kebersihan

11.

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

II.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1

Pengadaan Memeleur

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

3.

Pemeliharaan rutin gedung kantor

4.

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kecamatan dan Kelurahan

5.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

7.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telepon

III

Program

Peningkatan

Disiplin

Apartur 1.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

IV

Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

V

Program

Penataan

Administarsi

Kependudukan 1.

Penunjang penerapan KTP berbasis

25.006.000

25.006.000

100

20.000.000

19.996.000

99

1.500.000

1.500.000

100

94.669.800

84.729.500

89

69.651.000

69.651.000

100

NIK Nasional (e-KTP) VI

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.

VII

Sensus Barang Daerah

Program

Koordinasi

dan

Pemberdayaan Kelembagaan 1.

VIII

Koordinasi Lintas Kelembagaan

Program

Pengembangan

Kecamatan 1.

Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

2.

Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan

3.

Dana Stimulan Kecamatan

75.000.000

74.999.700

100

4.

Pengembangan Administrasi

68.985.000

67.975.000

99

Pemerintahan 5.

Peningkatan Infrastruktur Kecamatan

217.453.300

182.467.000

80

6.

Dana Stimulan Kelurahan

251.100.000

246.191.250

90

TUJUAN DAN SASARAN

T

Bab III

ujuan Rencana Kerja Kecamatan Padang Barat merupakan sesuatu hal yang ingin dicapai dengan memberikan gambaran umum sehingga menjadi pedoman dalam menyusun Program dan Kegiatan untuk tahun 2015 di

Kecamatan Padang Barat. Tujuan Penyusunan Rencana kerja adalah : 1. Memberikan illustrasi keadaan wilayah Kecamatan Padang Barat

baik secara

administarsi pemerintahan maupun pembangunan dan kemasyarakatan. 2. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 3. Memberikan kepastian dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkahlangkah dan strategi kebijakan antara lain : a. Kantor Camat Padang Barat yang tidak layak pasca gempa bumi 2009. b. Displin Aparatur Kecamatan dan Kelurahan c. Pelayanan masyarakat yang jelas dan terukur d. Peran serta masyarakat dalam pembangunan e. Pembinaan keagamaan f.

Pembinaan seni, Olah Raga, dan kebudayaan

g. Pembinaan keluarga miskin h. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan i.

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

j.

Pengelolaan Persampahan

k. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban Lingkungan l.

Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan berupa jalan dan riol

m. Pembinaan masyarakat untuk peningkatan kualitas pariwisata n. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kecamatan o. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran


U U

Bab IV

ntuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari rencana kerja Kecamatan Padang Barat perlu dilakukan sinkronisasi dengan visi, misi kecamatan serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 201

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2010 berupa revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang sehingga adanya keselarasan antara Pembangunan dari SKPD lainnya dengan isu aktual dan kebutuhan masyarakat kecamatan.

Maka perlu disusunnya rencana kerja tahun 2015 dalam bentuk Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Barat dan Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisas maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan



Program Pengembangan Kecamatan



Program Pengelolaan persampahan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun kegiatan-kegiatan dari program yang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Kegiatan Alat Kebersihan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan mebeleur Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sewa gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pembangunan Gedung kantor Camat (dana dipindahkan ke Dinas PU) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air, telepon 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan 6. Program Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan

7. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Kegiatan Dana Stimulan Kecamatan Kegiatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Kegiatan Dana Stimulan Kelurahan

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Bab V

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana. Adapun unsur-unsur indikator dimaksud terdiri atas: Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Waktu. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu Program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Berdasarkan RPJMD Kota padang 2009-2014, aspek-spek yang diukur adalah : 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2. Aspek Pelayanan Umum 3. Aspek Daya Saing Daerah Kelompok sasaran yang dituju pada renja Kecamatan Padang Barat adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat dan Pelaku Usaha.

DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Bab VI

Dana indikatif beserta perkiraan maju berdasarkan Pagu indikatif,

adalah sebagai

berikut:

NO I


PAGU INDIKATIF (Rp)



2.700.000

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

88.104.000

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

4.527.500

Dinas/Operasonal 4.

Penyediaan Jasa Kebersihan

25.200.000

5.


60.515.000

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

59.032.000

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

2.000.000

bangunan kantor 8.


91.000.000

9.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

15.960.000

undangan 10.


11.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

12.


10.000.000

13.


28.800.000

II.

25.000.000 116.300.000

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.

Pengadsaan Kendaraan Dinas/Operasional

200.000.000

2.

Pengadaan Mebeleur

65.000.000

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

10.000.000

4.

Pemeliharaan rutin gedung kantor

25.000.000

5.

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kecamatan dan

616.737.500

Kelurahan 6.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

25.000.000

7.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

III.


1.

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

30.000.000

2.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

49.500.000

IV

Program

Peningkatan

Pengembangan

7.000.000

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

10.000.000

kinerja SKPD V 1.

VI

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan

6.000.000


1.


2.


72.775.000

3.


75.000.000

4.

Pengembangan Administrasi Pemerintahan

228.585.000

5.


285.947.500

6.


450.000.000

JUMLAH

220.637.500

2.917.033.500

Prkiraan maju berdasarkan Pagu indikatif, adalah sebagai berikut:

NO I


PERKIRAAN MAJU (Rp)



2.700.000

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

88.104.000

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

6.550.000

Dinas/Operasonal 5.


60.515.000

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

59.032.000

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

2.000.000

bangunan kantor 8.


9.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

107.000.000 15.960.000

undangan 10.


25.000.000

11.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

98.855.000

12.


10.000.000

13.


28.800.000

II.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.

Pengadaan Mebeleur

2.

Pemeliharaan rutin/berkala sewa gedung kantor

150.000.000

3.

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

577.182.000

4.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

5.

Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur

7.500.000

6.

Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon

7.228.000

7.

Pembangunan Gedung Kantor Camat

III.


1.

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

IV 1.

60.890.000

25.000.000

4.325.242.000

30.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

9.960.000

kinerja SKPD V 1.

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan

6.000.000

VI


1.


181.470.000

2.


103.700.000

3.


4.

Pengembangan Administrasi Pemerintahan

199.245.000

5.


300.000.000

6.


450.000.000

VII. 1.

75.000.000

Program Pengelolaan Persampahan Penyediaan Becak Motor

250.000.000

JUMLAH

2.937.691.000,-

SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab VII

D

ilihat dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padang Barat sebagai SKPD yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan sebagai koordinasi antar SKPD maka sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun bersumber pada dana pada APBD Kota

Padang. Dengan demikian pagu anggaran yang selama ini yang diberikan kepada Kecamatan Padang Barat masih jauh kurang untuk pencapaian tujuan dari renja ini sehingga butuh sinkronisasi rencana kerja atau program dan kegiatan yang terdapat pada SKPD – SKPD lainnya.

Bab VIII

PENUTUP

R

encana Kinerja tahun 2015 yang telah disusun ini telah mendapat komitmen

dari

unsur

di

Kecamatan

Padang

Barat

untuk

dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Kesinambungan Pembangunan

pembangunan

dan Pembinaan

khususnya

Kehidupan

di

bidang

Kemasyarakatan

Pemerintahan, dalam

wilayah

kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan supaya berdaya guna sesuai yang direncanakan. Sebagai salah satu kecamatan di Kota Padang yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan Kecamatan Padang Barat akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Padang. Dengan dirumuskannya Rencana Kinerja ini Kecamatan Padang Barat telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja inilah yang akan mengilhami tugas

pokok dan fungsi pada Kecamatan Padang Barat dimasa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis. Rencana Kinerja bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Padang,

November 2014

Camat Padang Barat

Drs. Arfian NIP. 19650707 198602 1 005

KATA PENGANTAR. Assalammualikum Wr, Wb

Recommend Documents