KATA PENGANTAR. Assalamu alaikum Wr. Wb

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji dan Syukur Kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-NYA, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. LAKIP Tahun 2014 merupakan gambaran pelaksanaan semua program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Banten Tahun 2014 yang berisi realisasi dan analisis terhadap kinerja BKPMPT Provinsi Banten yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penyusun kebijakan atau rencana kerja di tahuntahun berikutnya agar visi dan misi organisasi tercapai secara optimal. Akhir kata di harapkan bahwa LAKIP Tahun 2014 ini dapat menjadi gambaran dan bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja BKPMPT Provinsi Banten dimasa mendatang dalam pelaksanaan tugas dan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan minat realisasi investasi di Provinsi Banten.

Serang,

Januari 2015

KEPALA BKPMPT PROVINSI BANTEN

Drs. H. Ranta Soeharta, MM NIP. 19600101 198203 1 041

LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................

ix

BAB I PENDAHULUAN........................................................................

I-1

A. Latar Belakang......................................................................

I-1

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..................................

I-3

C. Aspek Strategis ....................................................................

I-7

D. Struktur Organisasi BKPMPT Provinsi Banten .....................

I-9

E. Sistematika Penyajian ..........................................................

I-11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....................

II-1

A. Rencana Strategis Tahun 2007-2012 ...................................

II-1

B. Indikator Kinerja Utama ........................................................

II-5

C. Penetapan Kinerja Utama Tahun 2014.................................

II-6

BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 ........................................

III-1

A. Pengukuran Capaian Kinerja Utama....................................

III-1

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014............................

III-1

C. Analisis Capaian Kinerja.......................................................

III-3

D. Akuntabilitas Keuangan / Laporan Realisasi Anggaran........

III-48

BAB IV PENUTUP ...............................................................................

IV-1

A. Kesimpulan............................................................................

IV-1

B. Saran.....................................................................................

IV-1


ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas ketujuh Rencana Pembangunan Jangah Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yaitu perbaikan iklim investasi dan usaha serta peningkatan realisasi investasi sektor PMA & PMDN. Oleh karena itu, seluruh program kerja BKPMPT Provinsi Banten didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Rencana Strategis (Renstra) BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2012-2017. BKPMPT Provinsi Banten telah menetapkan 5 (lima) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2014. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014, tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan, apabila dilihat dari pelaksanaan kegiatan BKPMPT Provinsi Banten, maka tingkat pencapaian kinerja BKPMPT Provinsi Banten tahun 2014 adalah sebesar 99,42%. Tetapi apabila dilihat dari tingkat capaian 2 (dua) program urusan wajib bidang penanaman modal yang dicanangkan dalam dokumen

RPJMD

Provinsi

Banten

Tahun

2012-2017,

yaitu

program

peningkatan iklim investasi dengan sasaran strategis terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan indikator kinerja cakupan layanan regulasi perijinan bidang penanaman modal dengan target kinerja 15 % dan realisasi target kinerja 15 % sehingga tingkat pencapaian kinerja adalah sebesar 100 %., dan program peningkatan promosi & kerjasama investasi dengan sasaran startegis meningkatnya reasliasi investasi dan indikator kinerja nilai realisasi investasi PMA/PMDN dengan target kinerja sebesar 12,79 trilyun dan realisasi target kinerja 33,51 trilyun sehingga tingkat pencapaian kinerja adalah sebesar 262 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap program dan kegiatan tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :


iii

No

1

Program dan Sasaran Stategis Program Peningkatan, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Ketersediaan sarana prasarana aparatur pemerintah yang memadai

Meningkatnya pemeliharaan pembangunan prasara dan sarana BKPMPT Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

2

Meningkatnya Perencanaan dan Tata Kelolah Keuangan BKPMPT 3

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintah Program Peningkatan Iklim Investasi

4

Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru

Indikator Kinerja Realisasi

Target Kinerja

Realisasi

%

Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100

1 Paket

100

15 %

100

1

Kegiatan Penyediaan Barang Jasa Kanto

2

Kegiatan Pengadaan Barang

Rasio Pembangunan, Penggandaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 3

Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD

100%

4

Kegiatan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

5

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit)

6

1 Paket

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Cakupan Layanan Regulasi Perijinan bidang Penanaman Modal

15 %

7

Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

8

Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal

9

5

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)

Meningkatnya promosi dan kerjasama dalam rangka menarik realisasi investasi

10

25,43 Trilyun

285 %

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi

Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp) 11

8,93 Trilyun

3.86 Trilyun

8,08 Trilyun

209 %

Kegiatan Kerjasama Investasi


iv

Dalam kurun waktu tahun 2014 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan Pemerintah c.q BKPM berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Provinsi Banten sampai dengan akhir tahun 2014, untuk PMDN adalah sebanyak 131 proyek dengan nilai investasi Rp. 8,081.369.000.000,dan PMA sebanyak 966 proyek dengan nilai investasi US$ 2,034.627,1,- atau (Rp. 25.432.226.250.000) dengan asumsi (1 US$ = 12.500). Sehingga total realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan LKPM untuk tahun 2014 di Provinsi Banten adalah 1.097 proyek dengan Total Realisasi Investasi Rp. 33.513.595.250.000 dengan prosentasi peningkatan 262 %, dari Target Realisasi Investasi menurut (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah Rp. 12.79 Trilyun.


v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penanaman modal atau investasi adalah salah-satu penggerak utama pertumbuhan

ekonomi

suatu

Negara,

masalanya

adalah

bagaimana

meningkatkan minat calon-calon penanam modal (investor) dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Minat investor untuk dapat berinvestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kepastian hukum, stabilitas politik dan keamanan serta kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini dalam lima tahun ke depan masih memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena itu faktor ini perlu direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi setiap tahun. Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi bidang penanaman modal perlu terus dilakukan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah stabilitas politik dan keamanan. Dari pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal pada tahuntahun sebelumnya

dapat disimpulkan bahwa salah-satu penyebab tidak

kondusifnya iklim investasi di Banten adalah karena masih belum adanya pemahaman yang sama dari masyarakat akan arti pentingnya investasi bagi pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ini ditandai oleh adanya gangguan-gangguan dari sebagian masyarakat; harga tanah yang tidak rasional; serta penolakan lainnya yang menyebabkan penanam modal tidak dapat melakukan kegiatan investasi atau perluasan usaha di Provinsi Banten. Karena faktor ini tidak dapat langsung dikendalikan oleh badan nasional/daerah bidang penanaman modal, diperlukan koordinasi aktif dengan kepolisian, pemerintah kabupaten/kota, pemerintahan di tingkat desa/kampung hingga dengan masyarakat luas secara berkesinambungan.


Bab- I. 1

Hal ketiga yang menjadi faktor utama bagi kegiatan penanaman modal adalah kebijakan pemerintah. Prinsip dasarnya adalah bahwa kegiatan penanaman modal akan semakin besar kualitas dan kuantitasnya jika pemerintah mempermudah perizinan dan pelayanan lain di bidang penanaman modal. Karena itu, upaya perbaikan regulasi untuk meningkatkan minat caloncalon penanam modal baru terus dilakukan berdasarkan masukan dari dunia usaha dan belajar dari pengalaman negara lain. Sebagaimana telah dilakukan dalam lima tahun terakhir, berbagai investasi di Banten perlu didorong untuk terus berkembang, baik investasi berfasilitas, investasi non- fasilitas, investasi rumah tangga, maupun investasi pemerintah. Investasi pihak swasta perlu ditumbuhkembangkan karena investasi dari pemerintah sangat terbatas dan hanya pada sektor non-profit yang tidak diminati oleh pihak swasta, seperti penyediaan sarana dan prasarana umum (infrastruktur). Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja lokal untuk mengisi pasar tenaga kerja lokal juga dilakukan secara beriringan agar kegiatan penanaman modal di Banten dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten melalui BKPMPT Provinsi Banten dapat bertugas lebih mandiri untuk melaksanakan penyusunan perencanaan penanaman modal secara makro; mengidentifikasi potensi unggulan daerah; melakukan kegiatan promosi potensi menyusun regulasi perizinan penanaman modal;

daerah;

sekaligus melakukan

pengendalian dan pengawasan serta kerjasama dalam bidang penanaman modal. Untuk tercapainya peningkatan investasi di Provinsi Banten, perlu dibuat suatu acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penanaman dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang digunakan adalah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan BKPMPT Provinsi Banten.


Bab- I. 2

RENSTRA BKPMPT Provinsi Banten kemudian diwujudkan dengan berbagai program dan kegiatan setiap tahun selama lima tahun. Tahun 2014 adalah tahun kedua pelaksanaan RENSTRA BKPMPT Provinsi Banten yang perlu dilaporkan akuntabilitasnya melalui suatu LAKIP.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BKPMPT Provinsi Banten pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten, selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten. BKPMD Provinsi Banten diubah menjadi BKPMPT Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penanaman modal. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha, khususnya para investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Banten, BKPMPT Provinsi Banten telah melaksanakan pelayanan perizinan terpadu tingkat provinsi seta

mendorong

dan

pembina

pelaksanaan

PTSP

di

kabupaten/kota.

Pelaksanaan PTSP merupakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal, Surat Edaran Bersama Meteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PANRB/2010, Nomor 12 Tahun Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

1. Kebijakan Penanaman Modal Pembangunan bidang penanaman modal dalam pembangunan daerah, telah menjadi agenda program kerja Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini nampak jelas didalam proyeksi pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yang menempatkan


Bab- I. 3

kegiatan investasi sebagai lokomotif dalam menggerakan perekonomian daerah. Dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan bidang penanaman modal, Pemerintah Provinsi Banten, mempunyai visi “Banten Tujuan Utama Investasi di Indonesia”. Visi tersebut mengandung makna, bahwa Banten adalah tempat berinvestasi yang ideal, yang memberikan peluang dan prospek bisnis yang sangat menjanjikan bagi para investor. maka makna penting pada visi tersebut adalah bahwa Banten akan menjadi tempat yang sangat tepat bagi investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya di Indonesia Untuk menjadikan Banten sebagai tujuan investasi yang berdaya saing, Pemerintah Provinsi Banten berencana memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis dan memperluas lapangan kerja, mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha, serta mengembangkan dan menata ulang hubungan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan tiga pintu keluar masuk wilayah Banten. Kebijakan penanaman modal di Provinsi Banten adalah : a. Menyusun dan menetapkan

kebijakan pengembangan penanaman

modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah. b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan

pengembangan

penanaman

modal,

berkoordinasi

dengan Pemerintah. c. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi: 

Penyiapan

usulan

bidang-bidang

usaha

yang

perlu

dipertimbangkan tertutup. 

Penyiapan

usulan

bidang-bidang

usaha

yang

perlu

dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.


Bab- I. 4



Penyiapan

usulan

bidang-bidang

usaha

yang

perlu

dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi. 

Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah sumber

terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan

daya

manusia

termasuk

pengusaha

mikro,

kecil,

menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota. 

Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.

d. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal A. Pengembangan Penanaman Modal a. Pengembangan penanaman modal daerah; b. Mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah; c. Mengkoordinasikan perencanaan pengembangan penanaman modal daerah dan perumusan pemetaan potensi penananam modal di sektor primer, sekunder dan tersier dengan instansi terkait; d. Menganalisa potensi dan peluang penanaman modal daerah; e. Merumuskan pengembangan kajian minat penanaman modal daerah.

B. Promosi Penanaman Modal a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi. b. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah Provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota. c. Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Provinsi. d. Mongoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Provinsi.


Bab- I. 5

e. Mendorong,

melaksanakan,

mengajukan

usulan

meteri

dan

memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi. f. Mendorong,

melaksanakan,

mengajukan

usulan

materi

dan

memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.

C. Pelayanan Penanaman Modal a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayananan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara

dan pelaksanaan

pelayanan

terpadu satu pintu kegiatan

penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah b. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi. c. Melaksanakan

pelayanan

terpadu

satu

pintu

berdasarkan

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi. d. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.

D. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.

b. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota.

E. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

a. Mengkaji,

merumuskan,

dan

menyusun

pedoman

tata

cara

pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi.

b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang

terintegrasi

dengan

sistem

informasi

penanaman

modal

Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota.


Bab- I. 6

c. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi.

d. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. F. Penyebar luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

a. Membina dan mengawasi pelaksanaan

instansi penanaman modal

kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal.

b. Mengoordinasikan perencanaan

pelaksanaan

pengembangan,

sosialisasi kerjasama

atas luar

kebijakan negeri,

dan

promosi,

pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.

c. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi. Bidang Penanaman Modal memiliki peran yang strategis dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu ditata dan dikembangkan terus-menerus sehingga terwujud perekonomian yang mapan untuk kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan peranannya yang sangat strategis tersebut, bidang penanaman modal di Provinsi Banten yang terdiri dari penanaman modal dalam dan

luar

negeri,

dari

waktu

ke

waktu

perlu

mendapatkan

perhatian

penanganannya untuk menuju tingkat yang baik.

C. Aspek Strategis Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 telah menetapkan 11 prioritas nasional yaitu : 1. reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. pendidikan; 3. kesehatan; 4. penanggulangan kemiskinan; 5. ketahanan pangan;


Bab- I. 7

6. infrastruktur; 7. iklim investasi dan usaha; 8. energi; 9. lingkungan hidup dan penanganan bencana; 10. daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta 11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Mengacu

pada

poin

ketujuh

di

atas

dapat

dilihat

bahwa,

pengembangan “iklim penanaman modal dan iklim usaha” yang kondusif menjadi salah satu dari sebelas prioritas nasional (prioritas ketujuh) dalam RPJMN 2010-2014, dengan tema prioritas adalah peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Substansi Inti dari tema prioritas nasional ke 7 adalah : 1.

Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional

dan

daerah

sehingga

terjadi

harmonisasi

peraturan

perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya. 2.

Penyederhanaan prosedur: Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

3.

Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi.

4.

Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang.

5.

KEK: Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012.


Bab- I. 8

6.

Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenaga kerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja.

Dalam situasi seperti diatas, BKPMPT Provinsi Banten dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja BKPMPT (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh RPJMD 2012-2017 mengamanatkan kegiatan prioritas dan prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat kaitannya dengan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi.

D. Struktur Organisasi BKPMPT Provinsi Banten Susunan organisasi BKPMPT Provinsi Banten terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat c. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal d. Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal e. Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian


Bab- I. 9

E. Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabilitas ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BKPMPT Provinsi Banten selama Tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LAKIP BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengambil contoh praktis pada LAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2011. Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut : BAB I

-

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis BKPMPT Provinsi Banten, serta struktur organisasi;

BAB II

-

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014 meliputi RENSTRA BKPMPT Provinsi Banten Tahun 20012 – 2017, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

BAB III

-

Akuntabilitas

Kinerja

Tahun

2014,

menjelaskan

analisis

pencapaian kinerja BKPMPT Provinsi Banten dikaitkan dengan pertanggungjawaban

publik

terhadap

pencapaian

sasaran

strategis untuk Tahun 2014.


Bab- I. 10

BAB IV

-

Penutup,

menjelaskan

simpulan

menyeluruh

dari

Laporan

Akuntabilitas Kinerja BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


Bab- I. 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017. RENSTRA BKPMPT Provinsi Banten merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan kepadanya. Penyusunan Renstra BKPMPT Provinsi Banten mengacu pada RPJMD Provinsi

Banten tahun 2012-2017, khususnya terkait dengan prioritas

pembangunan bidang penanaman modal. Secara ringkas substansi BKPMPT Provinsi Banten dapat diilustrasikan sebagai berikut: 1. Visi Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan pembangunan, dan visi secara umum merupakan pernyataan dalam menjawab permasalahan yang dirasakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. BKPMPT Provinsi Banten untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah menentukan visi sebagai berikut : “ Banten Tujuan Utama Investasi Di Indonesia” Sejalan dengan citra Banten Gerbang Investasi Indonesia, maka makna penting pada visi tersebut adalah bahwa Banten akan menjadi tempat yang sangat tepat bagi investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya di Indonesia. Maksud dari visi diatas adalah suatu harapan bahwa BKPMPT Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun bisa berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mensinergikan segenap komponen pembangunan guna mendorong peran strategis investasi


Bab-II. 1

dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten. Tujuan utama pengertiannya adalah suatu rencana keinginan atau hasrat dari para investor asing maupun dalam negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia utamanya adalah di Provinsi Banten, mengingat kondisi, potensi dan permasalahannya serta kemungkinan pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Banten akan lebih menguntungkan. Selanjutnya bahwa Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi di Indonesia dalam kebijakan nasional yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan industri didukung oleh potensi investasi sektor primer berbasis industri unggulan Banten sesuai konsep MP3EI serta adanya daya dukung infrastruktur dan penyediaan lahan investasi. Investasi pengertiannya adalah penanaman modal langsung baik penanaman modal asing maupun dalam negeri. 2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun

2004).

komprehensif

Misi

merupakan

tentang

tujuan

pernyataan suatu

secara

luas

daerah/organisasi

dan yang

diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menentukan misi yang jelas dan merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan pembangunan SKPD secara terfokus dan berindikator yang jelas dan terukur. Adapun Misi BKPMPT Provinsi Banten adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan kapasitas kelembagaan yang berkualitas;

2.

Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;


Bab-II. 2

3.

Meningkatkan daya tarik penanaman modal.

4.

Meningkatkan pelayanan realisasi pelaksanaan penanaman modal secara terpadu.

3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran dalam hal ini adalah tujuan dan sasaran misi atau tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan BKPMPT Provinsi Banten selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Tujuan Misi 1 : Mewujudkan kapasitas kelembagaan yang berkualitas adalah untuk meningkatkan tugas dan fungsi

BKPMPT

Provinsi Banten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mendorong peningkatan penanaman modal daerah di Provinsi Banten. Sasarannya adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, manajemen kelembagaan serta lengkapnya sarana dan prasarana kerja aparatur; Tujuan Misi 2 : meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing adalah untuk meningkatkan kualitas iklim penanaman modal di Provinsi Banten yang kondusif serta pengembangan potensi dan

pemberdayan

meningkatnya

usaha

aktifitas

daerah.

(investasi);

Sasarannya

(2)

adalah

berkembangnya

(1)

potensi

unggulan daerah; (3) terwujudnya pemberdayaan usaha daerah; (4) meningkatnya eksistensi penanaman modal. Tujuan Misi 3 : meningkatkan daya tarik penamanan modal adalah untuk meningkatkan minat dan realisasi penanaman modal di Provinsi Banten dengan sasaran adalah meningkatnya promosi tentang kondisi dan potensi Provinsi Banten sebagai tempat penanaman modal. Tujuan misi 4: Meningkatkan pelayanan pelaksanaan penanaman modal secara terpadu adalah meningkatkan realisasi investasi yang signifikan

dengan

sasaran

adalah

terselenggaranya

perijinan

penanaman modal secara sederhana, cepat, dan transparan.


Bab-II. 3

A. Strategi dan Kebijakan RENSTRA BKPMPT Misi 1 : Mewujudkan kapasitas kelembagaan yang berkualitas SASARAN MISI

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatnya kapasitas

Peningkatan administrasi

Meningkatkan wawasan,

sumber daya aparatur,

perkantoran, kapasitas

pengetahuan dan

manajemen kelembagaan serta sumber daya aparatur

keterampilan aparat,

lengkapnya sarana dan

secara profesional yang

Pelayanan Administrasi

prasarana kerja aparatur.

didukung dengan

serta Sarana dan

kelengkapan sarana dan

Prasarana kerja

prasarana yang memadai

aparatur.

dan berkualitas;

Misi 2 : Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing. SASARAN MISI

STRATEGI

KEBIJAKAN

1. Meningkatnya iklim usaha

1. Pembinaan dan

1.

Melakukan pembinaan,

investasi yang kondusif.

pengendalian

pengendalian dan

kegiatan

pengawasan terhadap

penanaman modal

pelaksanaan penanaman modal yang tepat dan akurat

2. Berkembangnya

2. Peningkatan

potensi unggulan

kordinasi

daerah.

penanaman modal

2.

Meningkatkan koordinasi Penanaman modal.

dengan instansi terkait / Stakeholders 4. Meningkatnya

4. Peningkatan

Eksistensi penanaman

kemitraan antar

modal.

pelaku usaha

4 Meningkatkan pembinaan . dan fasilitasi dunia Usaha dalam rangka kemitraan antar pelaku usaha (Memfasilitasi penyediaan promotion and Business Centre dan Forum Interaksi Investor Mitra Banten (West Java Patner)


Bab-II. 4

Misi 3 : Meningkatkan daya tarik penanaman modal. SASARAN MISI

STRATEGI

1. Meningkatnya promosi kondisi1. Peningkatan dan potensi Provinsi Banten

Promosi yang tepat

sebagai tempat penanaman

dan terarah.

modal

2. Peningkatan

KEBIJAKAN 1. Menyediakan materi dan media promosi yang efektif dan efisien. 2. Meningkatkan jaringan

Kerjasama

kerjasama secara

penanaman modal

terkoordinasi dan

antar daerah, antar

berkelanjutan

pemerintah dan non pemerintah baik dalam maupun luar negeri.

Misi 4 : Meningkatkan pelayanan pelaksanaan penanaman modal secara terpadu SASARAN MISI

STRATEGI

KEBIJAKAN

Terlayaninya perijinan

Peningkatan

Melayani perijinan investasi

penanaman modal secara

pelayanan perijinan

sesuai standar pelayanan

lancar.

investasi yang mudah,

prima.

murah tepat dan transparan.

B. Indikator Kinerja Utama Diantara sasaran dan indikator kinerja di atas, terdapat sasaran yang strategis dan indikator kinerja yang utama. BKPMPT Provinsi Banten telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan

organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra BKPMPT serta RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKPMPT Provinsi Banten adalah sebagai berikut:


Bab-II. 5

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Pelayanan BKPMPT Tahun 2014 NO.

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

TARGET KINERJA (3)

1.

Laju pertumbuhan investasi

13,35

2.

Tingkat Investasi PMA

5%

3.

Tingkat Investasi PMDN

4,7%

4.

Penyerapan tenaga kerja penanaman modal

20.000 orang

C. Penetapan Kinerja Tahun 2014 BKPMPT Provinsi Banten telah mengeluarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagaimana Lampiran 2 di bawah ini.

Tabel 2.3 Formulir Penetapan Kinerja


Bab-II. 6

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN : 2014

No

1

Sasaran Stategis

Indikator Kinerja

Target

Program / Kegiatan & Tolok Ukur

Anggaran

1

2

3

2

3

100%

Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Ketersediaan sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai


1 12 Bulan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah

12 Bulan 12 Bulan

Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah


12 Bulan

12 Bulan

Penyediaan Barang Jasa Perkantoran -

Fasilitasi penunjang kegiatan kantor

-

Penyediaan barang pakai habis

1.344.865.000

Penyediaan makan dan minum kantor Penyediaan jasa telepon, - listrik, internet dan PHBI/PHBN Koordinasi dan konsultasi - dalam dan luar wilayah Provinsi Banten -

Bab-II. 7

2 1 Paket 3 Paket 2 Unit laptop, 4 unit printer 5 Unit lemari arsip, 1 unit AC, 2 unit kamera, 2 unit proyektor Meningkatnya pemeliharaan pembangunan prasara dan sarana BKPMPT

Rasio Pembangunan, Penggandaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100%

3

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

440.000.000

677.000.000

Pemeliharaan halaman dan - gedung kantor BKPMPT Provinsi Banten

3 Paket 12 Bulan, 1 unit kendaraan roda 6, 13 kendaraan roda 4, 14 kendaraan roda 2 12 bula, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair 12 Bulan

4


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja modal pengadaan auning ruang parkir kendaraan Belanja modal pengadaan - ruang rapat BKPMPT Provinsi Banten Belanja modal pengadaan komputer Belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor BKPMPT Provinsi Banten

-

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

-

Pemeliharaan sarana kantor BKMPT Provinsi Banten

-

Pemeliharaan dan penyewaan tanaman hias kantor Peningkatan Kapasitas Aparatur

150.445.000

Bab-II. 8

-

Bintek pengembangan wawasan dan pengetahuan aparatur BKPMPT Provinsi Banten

-

Fasilitasi kinerja gaji berkala, pangkat dan golongan aparaturn BKPMPT Provinsi Banten

-

Fasilitasi validasi dan pemutahiran data pegawai BKPMPT Provinsi Banten

-

Fasilitasi pengiriman kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur BKPMPT Provinsi Banten

-

Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar wilayah Provinsi Banten

1 Keg

12 Bulan

12 Bulan

4 Orang

12 Bulan 1 Keg

2

Meningkatnya Perencanaan dan Tata Kelolah Keuangan BKPMPT

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

5

6 Dok 2 Dok 1 Keg


Bintek pengembangan wawasan dan pengetahuan aparatur BKPMPT Provinsi Banten

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset -

263,135,000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

-

Tersajinya data tindaklanjut pemeriksaan (TLHP)

-

Terlaksananya bintek keuangan bagi aparatur BKPMPT

Bab-II. 9

5 Dok

6

12 Dok

1 Dok


Terlaksananya apresiasi penatausahaan keuangan SKPD

Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan anggaran pembangunan RKA murni tahun 2015 dan RKA perubahan tahun 2014 Penyusunan renja BKPMPT tahun anggaran 2015

1 Keg

-

Penyelenggaraan Forum SKPD bidang penanaman modal

6 org x 3 hari

-

Fasilitasi pengiriman peserta KP3MN tahun 2014

6 org x 3 hari

-

5 Dok

-

4 org

-

1 Keg

-

4 Dok

-

4 Dok

-

750,000,000

Fasilitasi pengiriman peserta KP3MR tahun 2014 Penyusunan laporan kinerja pembangunan bidang penanaman modal tahun 2013 (LAKIP, LKPJ, LPPD, LAPORAN TAHUNAN dan TAPKIN /IKU) Koordinasi, konsultasi dan pemantauan pelaksanaan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan FGD dan bintek perencanaan penanaman Provinsi Banten tahun 2014 Evaluasi program kegiatan APBD tahun anggaran 2014 Triwulanan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fisik & keuangan BKPMPT T.A 2014

Bab-II. 10

-

3

Meningkatnya kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintah


3 Keg

-

4 Dok

-

12 Dok

-

1 Paket

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

7 4 Dok

Peningkatan investasi dunia usaha

1 Paket

4


Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal

15%


Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan -

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

-

Pemutahiran data profil BKPMPT Provinsi Banten

44.555.000

Program Peningkatan Iklim Investasi

8

1 Dok

Fasilitasi penyusunan program kerja penanaman modal & RUPM/SPM Evaluasi kinerja dan perencanaan (Renstra, Renja) pembangunan bidang penanaman modal Evaluasi kinerja dan perencanaan (Renstra, Renja) pembangunan bidang penanaman modal

Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Fasilitasi koordinasi pengendalian dan pembinaan - pelaksanaan penanaman modal

750,000,000

Bab-II. 11

-

3 Keg

1 Dok

1 Dok

9

1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Non Dunia Usaha - Pemantauan kegiatan - penanaman modal PMA dan PMDN Fasilitasi permasalahan - penanaman modal (Task Force) Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal Fasilitasi pelaksanaan - pelayanan perijinan dan non perijinan Bintek persiapan penerpanan ISO 9001-2008 -

1 Paket

Sosialisasi standar pelayanan perijinan Penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM)

1 Dokumen

- Penyusunan regulasi perijinan

1 Kegiatan

-

1 Kegiatan

Sosialisasi rancangan regulasi perijinan

Pembahasan rancangan tentang insentif PTSP Penguatan sistem pelayanan - perijinan secara elektronik -

1 Paket 10


850.000.000


850.000.000

Bab-II. 12

-

1 Keg 1 Keg

-

Rapat koordinasi evaluasi penyelenggaraan PTSP

1 Keg

-

Bintek sumber daya manusia (SDM) PTSP

1 Keg

- Workshop PTSP

1 Keg

- Fasilitasi forum PTSP nasional

1 Keg

-

1 Keg

- Klinik investasi

1 Keg

-

Sosialisasi kebijakan penanaman modal

2 Keg

-

Percepatan realisasi izin usaha tetap

11

12 Bulan

-

12 Bulan

2 Keg & 1 paket

-

4 Paket, 26 kali publikasi

Fasilitasi bintek PTSP luar Provinsi

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Penanaman Modal

-


Rapat koordinasi perencanaan penyelenggaraan PTSP

1.250.000.000

Pengelolaan website BKPMPT Provinsi Banten Pengelolaan data perkembangan penanaman modal dan penyusunan investment guide Fasilitasi penyusunan RUPM Provinsi Banten Publikasi perkembangan penanaman modal melalui media massa lokal dan nasional

Bab-II. 13

2 Keg 1 Paket 5

Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi


8.93 Trilyun

6 Paket

Penyusunan potensi investasi sektoral


-

1 Keg

-

1 Keg

-

2 Keg

-

3 Keg

-

2 Keg

-

12 Bulan

-

4,200,000,000

Penyediaan alat dan bahan promosi penanaman modal Penyelenggaraan promosi penanaman modal Penyelenggaraan promosi penanaman modal pada infrastruktur summit Penyelenggaraan rapat koordinasi teknis bidang promosi penanaman modal Persiapan promosi internasional di Banten Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam promosi penanaman modal Pelaksanaan promosi penanaman modal di luar negeri Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar negeri

Promosi penanaman modal di - media outdoor cetak dan eletronik

3 Paket


-

-

1 Keg

3.86 Trilyun

Dialog perkembangan penanaman modal

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 12

Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)

-

13


1.630.000.000

Bab-II. 14

1 Keg

2 Keg

Fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah bidang penanaman modal (MPU/ MUKORNIS) Fasilitasi kerjasama investasi pelaku usaha Provinsi Banten dengan usaha nasional dan internasional

1 Keg

-

Fasilitasi minat investasi PMA./PMDN

1 Keg

-

Fasilitasi pengembangan usaha

1 Keg

-

Fasilitasi forum Banten investment partner Total Anggaran

Serang,

13.200.000,000

April 2014

Mengetahui Gubernur Banten

Hj. Ratu Atut Chosiyah

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten

Ir. Eneng Nurcahyati NIP. 19620825 198704 2 001


Bab-II. 15


Bab-II. 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A. Pengukuran Capaian Kinerja Utama Pengukuran tingkat capaian kinerja BKPMPT Provinsi Banten tahun 2014

dilakukan

dengan

cara

membandingkan

antara

target

dengan

realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran menggunakan Penetapan Kinerja tahun 2014 sebagaimana dimuat dalam Bab II. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPMPT Provinsi Banten adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Utama No 1

2

Sasaran Strategis Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahank an keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru Meningkatnya promosi dan kerjasama dalam menarik realisasi investasi

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Capaian %

Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal

15 %

15 %

100

Nilai realisasi investasi PMA (Rp)

8,93 Trilyun

25,43 Trilyun

285 %

Nilai realisasi investasi PMDN (Rp)

3,86 Trilyun

8,08 Trilyun

209 %

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 Tingkat capaian kinerja BKPMPT Provinsi Banten tahun 2014 untuk seluruh indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :


Bab-III. 1

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

No

1

Program dan Sasaran Stategis Program Peningkatan, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Ketersediaan sarana prasarana aparatur pemerintah yang memadai

Meningkatnya pemeliharaan pembangunan prasara dan sarana BKPMPT

2

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatnya Perencanaan dan Tata Kelolah Keuangan BKPMPT 3

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintah Program Peningkatan Iklim Investasi

4



Target Kinerja

Realisasi

%


100%

100%

100

100%

100

100%

100

1 Paket

100

15 %

100 %

1

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rasio Pembangunan, Penggandaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 3


4

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur



6



7

Meningkatnya promosi dan kerjasama dalam rangka menarik realisasi investasi

1 Paket



15 %

8


9


11


100%

5

10

5

100%


Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Penanaman Modal


12

35,43 Trilyun

285 %



8,93 Trilyun

3.86 Trilyun

8,08 Trilyun

209 %



Bab-III. 2

C. Analisis Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Tabel 3.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1`

Sasaran Straegis 1 : Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan yang Berkualitas

No

Sasaran Stategis


Target Kinerja

Realisasi

%

1

Ketersediaan sarana prasarana aparatur pemerintah yang memadai


100%

100%

100

100%

100

100%

100

Meningkatnya pemeliharaan pembangunan prasarana dan sarana BKPMPT

2

Meningkatnya Perencanaan dan Tata Kelolah Keuangan BKPMPT

1

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rasio Pembangunan, Penggandaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100%

3


4

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur


100%

4


5


Dimaksudkan untuk lebih meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, manajemen kelembagaan serta lengkapnya sarana dan prasarana kerja aparatur dan meningkatnya perencanaan dan tata kelola Keuangan BKPMPT. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:


Bab-III. 3

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Kegiatan untuk menunjang disiplin PNS dilingkungan BKPMPT dengan anggaran yang sebesar Rp. 1.625.455.000 capaian realisasi kegiatan sebesar Rp. 1.592.262.427 (97,96 %) dan capaian fisik sebesar (100 %). Dengan tolok ukur : a.

Terfasilitasinya Penunjang Kegiatan dan kantor dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dan realisasi anggaran 99,07 %.

b.

Tersedianya Barang Pakai Habis dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dan realisasi anggaran 96,06 %.

c.

Tersedianya Makan dan Minum Kantor dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dan realisasi anggaran 99,82 %.

d.

Tersedianya Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % dengan realisasi anggaran 94,39 %.

e.

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar wilayah Provinsi Banten dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan capaian realisasi anggaran 99,89 %.

2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan merupakan pengadaan sarana dan prasarana kantor dengan anggaran sebesar

Rp. 1.568.594.200 dengan capaian realisasi kegiatan

sebesar Rp. 1.474.891.870 (94,03%) dengan capaian fisik sebesar (100 %). Dengan tolok ukur : a.

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor dengan target 1 paket, selama 1 tahun, capaian realisasi fisik 100 % dengan realisasi anggaran 96,47 %.

b.

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan ruang Rapat BKPM PT Provinsi Banten dengan target 3 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan capaian realisasi anggaran 89,47 %.

c.

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Komputer dengan target 2 laptop, 4 printer, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan capaian realisasi anggaran 98,26 %.


Bab-III. 4

d.

Tersedianya

Belanja

Modal

Pengadaan

Perlengkapan

Kantor

BKPMPT.dengan target 1 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 87,27 %. 3.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan ini merupakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dengan anggaran sebesar Rp. 909.400.000 dengan capaian realisasi kegiatan sebesar Rp. 785.922.160 (86,42 %) dengan capaian fisik sebesar (100 %). Dengan tolok ukur : a.

Terpeliharanya Halaman dan Gedung Kantor BKPMPT Provinsi Banten dengan target 3 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 84,35 %.

b.

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realisasi anggaran 85,90 %.

c.

Terpeliharanya Sarana Kantor BKPMPT Provinsi Banten dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realisasi anggaran 99,33 %.

d.

Terpeliharanya Penyewaan Tanaman Hias Kantor dengn target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realsasi anggaran 100 %.

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kegiatan ini merupakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dengan anggaran sebesar Rp. 175.445.000 dengan capaian realisasi kegiatan sebesar Rp. 131.848.500 (75,15 %) dengan capaian fisik sebesar (100 %). Dengan tolok Ukur : a.

Terlaksanya

Bimbingan

Teknis

Pengembangan

Wawasan

dan

Pengetahuan Aparatur BKPMPT Provinsi Banten dengan target 1 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 79,24 %.


Bab-III. 5

b.

Terfasilitasinya Kenaikan Gaji Berkala, Pangkat dan Golongan Aparatur BKPMPT Provinsi Banten dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realisasi anggaran 100 %.

c.

Terfasilitasinya Validasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian BKPMPT Provinsi Banten dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realisasi anggaran 98,54 %.

d.

Terfasilitasinya

Pengiriman

Kursus,

Pelatihan,

Sosialisasi

dan

Bimbingan Teknis Aparatur BKPMPT Provinsi Banten dengan target 2 orang, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realisasi anggaran 25,56 %. e.

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realisasi anggaran 99,25 %.

5. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset . Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.263.135.000. Realisasi anggaran kegiatan adalah sebesar Rp. 256.327.490 (97,41%) dengan capaian fisik (100%). Dengan tolok ukur : a.

Tersusunnya

Laporan

Keuangan

Semesteran

dengan

target

2

dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 99,84 %. b.

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Institusi Pemeriksa dengan target 2 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 92,86 %.

c.

Terlaksananya Bimbingan Teknis Keuangan Bagi Aparatur BKPMPT Provinsi Banten dengan target 1 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 100 %.

d.

Terlaksananya Apresiasi Penata Usahaan Keuangan SKPD TA 2014 dengan target 5 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 97,07 %.


Bab-III. 6

6. Kegiatan Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan anggaran sebesar Rp. 850.000.000. Kegiatan ini merealisasikan anggaran sebesar 792.650.600 atau 93,25 % dengan realisasi fisik (100 %). Dengan tolok ukur : a.

Tersusunnya Anggaran pembangunan RKA Murni Tahuin 2015 dan RKA Perubahan Tahun 2014 dengan target 12 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 95,97 %.

b.

Tersusunnya Rencana Kerja BKMPT Tahun 2015 dengan target 1 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 99,47 %.

c.

Terlaksananya Forum SKPD Bidang Penanaman Modal dengan target 1 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 99,52 %.

d.

Terfasilitasinya Pengiriman Peserta KP3MN Tahun 2014 dengan target 6 orang, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 99,23 %.

e.

Terfasilitasinya Pengiriman Peserta KP3MR Tahun 2014 dengan target 6 orang, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 100 %.

f.

Tersusunnya Laporan Kinerja Pembangunan Bidang Penanaman Modal TA 2014 (LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan dan Tapkin IKU) dengan target 5 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 100 %.

g.

Terlaksananya Koordinasi , Konsultasi dan Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan Program Evaluasi dan Pelaporan dengan target 4 orang, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 89,15 %.

h.

Terlaksananya FGD dan Bimbingan Teknis Perencanaan Penanaman Modal Provinsi Banten Tahun 2014 dengan target 1 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 99,67 %.


Bab-III. 7

i.

Terlaksananya Evaluasi Program Kegiatan APBD TA 2014 Triwulanan dengan target 4 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 97,28 %.

j.

Terlaksananya

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Fisik

dan

Keuangan BKPMPT TA 2014 dengan target 4 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 99,04 %. k.

Tersusunnya Program Kerja Penanaman Modal dan RUPM/SPM dengan terget 3 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 89,26 %.

l.

Terlaksananya Evaluasi Kinerja dan Perencanaan (RENSTRA dan RENJA) Pembangunan Bidang Penanaman Modal dengan target 1 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 96,83 %.

Tabel.3.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Startegis 2 : Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing 3

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah


6 4


1 Paket

100

15 %

100 %


Cakupan Layanan Regulasi Perijinan bidang Penanaman Modal 7

1 Paket

15 %


Dimaksudkan untuk lebih meningkatnya kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintah, aktifitas investasi berkembangnya potensi unggulan daerah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:


Bab-III. 8

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Kegiatan ini dukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.378.000.000 dengan capaian realisasi kegiatan sebesar Rp. 1.246.552.300 (90,46%) dengan capaian fisik (99,68%) Dengan tolok ukur : a.

Terkelolanya Website BKPMPT Provinsi Banten dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realisasi anggaran 96,28 %.

b.

Terkelolanya Data Perkembangan Penanaman Modal dan Penyusunan Investment Guide dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realisasi anggaran 62,88 %.

c.

Terfasilitasinya Penyusunan RUPM Provinsi Banten dengan target 2 kegiatan 1 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 92,25 %.

d.

Terlaksananya Publikasi Perkembangan Penanaman Modal melalui Media Massa Lokal dan Nasional dengan target 4 paket, 26 publikasi, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 96,23 %.

e.

Terlaksananya Dialog Perkembangan Penanaman Modal dengan target 2 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 97,65 %.

f.

Tersusunnya Potensi Investasi Sektoral dengan target 1 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 98,78 %.

g.

Terlaksananya Optimalisasi Investasi di Kawasan Industri dengan target 1 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 97,65 %.

h.

Tersusunnya Analisa Kajian Investasi UMKM-K dengan target 1 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 97,75 %.

i.

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Data dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 98,95 %.


Bab-III. 9

2. Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan

ini

merupakan

pembinaan

terhadap

investasi

dan

monitoring/pemantauan kepada perusahaan yang didukung anggaran sebesar Rp.875.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 665.376.700 (76,04%) dengan capaian fisik sebesar (100%). Dengan tolok ukur : a.

Terfasilitasinya Koordinasi Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 1 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 74,03 %.

b.

Terlaksananya Apresiasi Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 3 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 98,20 %.

c.

Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN dengan target 1 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 69,11 %.

d.

Terfasilitasinya Penanganan Permasalahan Penanaman Modal (Task Force) dengan target 1 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 68,52 %.

e.

Terlaksananya Rapat Evaluasi Penanaman Modal dengan target 1 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 96,91 %.

f.

Terlaksananya Tata Cara Pengisian LKPM Kepada Dunia Usaha dengan target 2 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 45,25 %. Table : 3.5 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3`

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan PenanamanModal Secara Terpadu 4



15 %

15 %

100 %

8


9



Bab-III. 10

Dimaksudkan untuk lebih meningkatnya pelayanan penanaman modal secara mudah, cepat, transparan dan akuntabel. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kegiatan ini merupakan pelayanan terhadap calon investor didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.375.000.000 Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.072.098.720 (77,97%) dengan capaian fisik (100 %). Dengan tolok ukur : a. Terfasilitasinya Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan target 1 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 91,23 %. b. Terlaksananya Bimbingan Teknis Persiapan Penerapan ISO 9001-2008 dengan target 1 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 85,30 %. c. Terlaksananya Sosialisasi Standar Pelayanan Perizinan dengan target 1 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 87,90 %. d. Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 1 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 99,32 %. e. Terlaksannya Penguatan Tata Kelola Pelayanan Terpadu di Lingkungan Provinsi Banten dengan target 1 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 60,35 %. f.

Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Regulasi Perizinan dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 53,14 %.

g. Terlaksananya Pembahasan Rancangan Tentang Insentif PTSP dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 70,33 %.


Bab-III. 11

h. Tersusunnya Penguatan Sistem Pelayanan Perizinan Secara Elektronik dengan target 1 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 99,69 %. 2. Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal Kegiatan ini merupakan memfasilitasi kegiatan percapatan realisasi investasi didukung dengan anggaran sebesar Rp. 733.765.800. Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 544.411.900 (74,19%) dengan capaian fisik (100 %). Dengan tolok ukur : a.

Terlaksananya Rapat koordinasi Perencanaan Penyelenggaraan PTSP dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 93,37 %.

b.

Terlaksananya Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan PTSP dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 100 %.

c.

Terlaksananya Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia (SDM) PTSP dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 79,24 %.

d.

Terlaksananya Workshop PTSP dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 81,35 %.

e.

Terkirimnya Fasilitasi Forum PTSP Nasional dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 57,59 %.

f.

Terkirimnya Fasilitasi Bimbingan Teknis PTSP Luar Provinsi Banten dengan target 1kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 61,54 %.

g.

Terselenggaranya Klinik Investasi dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 66,98 %.

h.

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dengan target 1kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 93,84 %.


Bab-III. 12

i.

Terfasilitasinya Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 57,78 %.

Tabel 3.6

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4`

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Minat dan Realisasi Penanaman Modal 5



10

25,43 Trilyun

285%



8,93 Trilyun

3.86 Trilyun

8,08 Trilyun

209%


Dimaksudkan untuk lebih meningkatnya Provinsi Banten sebagai daerah tujuan penanaman modal yang potensial dan prospektif, meningkatkan realisasi investasi yang signifikan dan membentuk forum investasi serta meningkatnya promosi dan kerjasama investasi Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran ini adalah sebagai berikut: 3.

Kegiatan Penyelenggaran Promosi Investasi Kegiatan ini merupakan promosi potensi investasi di dalam negeri dan luar negeri didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.494.050.000 Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 2.726.044.422 (78,02%) dengan capaian fisik (88,13 %). Dengan tolok ukur : a.

Tersedianya Alat dan Bahan Promosi Penanaman Modal dengan target 6 paket, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 90,44 %.


Bab-III. 13

b.

Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal di Banten dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 80,45 %.

c.

Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal pada Infrastruktur SUMMIT dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 74,55 %.

d.

Terselenggaranya

Rapat

Koordinasi

Teknis

Bidang

Promosi

Penanaman Modal dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 71,29%. e.

Terlaksananya Persiapan Promosi Internasional di Banten/Jakarta dengan target 2 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 47,65%.

f.

Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam Promosi Penanaman Modal dengan target 3 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 82,73%.

g.

Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Penanamna Modal di Luar Negeri dengan target 2 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 64,67%.

h.

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan targer 12 bulan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 71,58%.

i.

Terlaksananya Promosi Penanaman Modal di Media Outdoor Cetak dan Elektronik dengan target 3 paket, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 92,68%.

4.

Kegiatan Kerjasama Investasi Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.855.700.000. Realisasi anggaran kegiatan adalah sebesar Rp. 1.452.585.822 (78,28%) dengan capaian fisik (100 %). Dengan tolok ukur : a.

Terfasilitasinya

Koordinasi

Kerjasama

Daerah

Dalam

Bidang

penanaman Modal (MPU/Mukornis) dengan target 2 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 54,47%.


Bab-III. 14

b.

Terfasilitasinya Kerjasama Investasi Pelaku Usaha Provinsi Banten dengan Pelaku Usaha Nasional dan Internasional dengan target 2 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 64,77%.

c.

Terfasilitasinya Minat Investasi PMA/PMDN dengan target 5 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 82,78%.

d.

Terfasilitasinya Pengembangan Usaha dengan target 5 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 90,82%.

e.

Terlaksananya Fasilitasi Forum Baten Investment Partner dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 89,01%.

f.

Terlaksananya

Identifikasi

Proyek-Proyek

Kerjasama

Pemerintah

Swasta di Provinsi Banten dengan target 2 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 98,57%.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBN 1.

Selain dukungan anggaran dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, BKPMPT Provinsi Banten juga mendapatkan dukungan anggaran dari APBN melalui BKPM RI. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN ini dilaksanakan pada Bidang Data, Informasi Pengendalian dan Pembinaan, pada Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dengan Program

Dekonsentrasi

Penanaman

Modal,

di

pada

Bidang

Pemantauan

Pelaksanaan

kegiatan

Pengendalian

Pelaksanaan

Penanaman Modal Wilayah IV . Rincian tolok ukur kegiatan adalah sebagai berikut :

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

I

Program Dekonsetrasi Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

1

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN % FISIK KEUANGAN % KEU

SILPA

500.000.000

100

487.102.300

97,42

12.897.700

500.000.000

100

487.102.300

97,42

12.897.700


Bab-III. 15

2. Dukungan anggaran APBN didapatkan juga melalui Otda Kemendagri. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN ini dilaksanakan pada Bidang Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, pada Sub Bidang Pelayanan Fasilitasi dan Penanaman Modal.

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

I

Program Bina Pembangunan Daerah

1

Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah

ANGGARAN

JUMLAH

REALISASI ANGGARAN % FISIK KEUANGAN % KEU

SILPA

400.000.000

100

228.793.000

57,20

171.207.000

400.000.000

100

228.793.000

57,20

171.207.000

D. Akuntabilitas Keuangan / Laporan Realisasi Anggaran Realisasi anggaran dan kinerja BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Pagu Tahun 2014 adalah sebesar Rp 19.017.000.000,- (sembilan belas milyar tujuh belas juta rupiah), dengan rincian: a. Belanja Langsung - Belanja pegawai

Rp. 1.141.290.000,-

- Belanja barang/jasa

Rp. 12.490.115.800,-

- Belanja modal

Rp.

Total

1.568.594.200,-

Rp. 15.200.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai 2.

Rp. 3.817.000.0000,-

Realisasi anggaran per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 16.500.611.020, (enam belas milyar lima ratus juta enam ratus sebelas ribu dua puluh rupiah) atau 86,77 % dari pagu anggaran, dengan rincian : a. Belanja Langsung - Belanja pegawai

Rp.

- Belanja barang/jasa

Rp. 10.312.969.761,- (82,57 %)

- Belanja modal

Rp.

Total

1.040.520.000,- (91,17 %) 1.474.891.870,- (94,03 %)

Rp. 12.828.381.631,- (84,40 %)

b. Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai

Rp. 3.672.229.389,- (96,32 %)


Bab-III. 16


Bab-III. 17

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1

BKPMPT merupakan instansi Pemerintah Provinsi Banten yang diberikan tugas, tanggungjawab dan

amanah untuk melakukan

perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal. 2

Dalam

melaksanakan

tugasnya,

BKPMPT

Provinsi

Banten

berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 20012-2017 dan RENSTRA BKPMPT Provinsi Banten tahun 2012-2017. 3

LAKIP BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014 ini menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja, terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

4

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Meskipun demikian, berbagai kebijakan program dan Kegiatan perlu ditelaah untuk mencapai cita-cita pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.

B. Saran 1

LAKIP BKPMPT Provinsi Banten tahun 2014 perlu dijadikan sebagai salah-satu sumber pertimbangan pembuatan kebijakan dan program di tahun 2015 dan tahun-tahun sesudahnya agar meningkatkan kualitas dan manfaat kegiatan-kegiatan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

2

SAKIP perlu dijadikan sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.


Bab-IV. 1

Lampiran 1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU). 2. Dokumen Penetapan Kinerja. 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2014.


Bab-IV. 2

KATA PENGANTAR. Assalamu alaikum Wr. Wb

Recommend Documents