Bismillahirrohmanirrohim Assalammualaikum Wr. Wb

Kata Pengantar KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim Assalammualaikum Wr. Wb Bermunajat Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat, Karunia, Hidayah dan Inayah –Nya, penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015, telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dikomunikasikan berjenjang di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Shalawat serta salam, semoga tetap terlimpah curah kepada Rosululloh Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, serta Insya Allah termasuk kita umatnya hingga akhir zaman. Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa reformasi birokrasi tidak hanya sekedar mengimplementasikan konsepsi dan landasan yuridis formal yang bersifat normatif, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana melakukan konsolidasi hati dan nurani melalui perubahan sikap mental serta pikir seluruh komponen aparatur pemerintahan. Guna melaksanakan amanat reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Cimahi berupaya melaksanakan tugas kepemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab, dengan memberikan informasi keberhasilan misi, tujuan dan sasaran yang disajikan dalam pelaporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2015. Sebagai pedoman kinerja pemerintahan, maka untuk mengetahui sampai sejauhmana kemampuan lembaga dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi, akan dipaparkan berbagai indikator kinerja yang ditetapkan sebagai “rangka bangunan” rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 – 2017, untuk kemudian diterjemahkan dalam dokumen rencana kinerja tahun 2015 yang disepakati dalam sebuah perjanjian kinerja antara bawahan dengan pimpinan daerah. Kebijakan pembangunan Kota Cimahi pada Tahun 2015 menekankan pada pengembangan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada sumber daya lokal diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata

LKIP Kota Cimahi Tahun 2015

i

Kata Pengantar dengan lahirnya pengusaha-pengusaha awal (start up firm) dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dapat diukur berdasarkan indikator kesehatan dan pendidikan yang terus membaik. Pengembangan kinerja pembangunan infrastruktur kota menunjukkan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya penurunan luas daerah genangan, peningkatan kualitas sanitasi permukiman dan pelayanan air bersih serta

pengembangan

konsep

manajemen

transportasi.

Pada

Bidang

Sosial,

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mulai dirasakan dengan semakin membaiknya perlindungan sosial dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Cimahi telah menghimpun, menyusun dan menganalisa capaian kinerja indikator sasaran strategis diakhir Tahun 2015, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada, termasuk juga penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan tujuan, serta hal – hal yang telah dicapai atau dihasilkan secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat terukur capaian keberhasilan di tahun 2015 ini. Kami menyadari sepenuhnya, bahwa laporan akuntabilitas kinerja ini belum memberikan gambaran keberhasilan program secara menyeluruh disemua bidang, namun hanya pada bidang yang menjadi skala prioritas. Harapan masyarakat yang begitu tinggi, tentunya sangat manusiawi, apabila belum dapat diimbangi dengan kemampuan yang ada pada Pemerintah Kota Cimahi. Namun demikian, intisari dari laporan kinerja ini mutlak menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi setiap satuan kerja perangkat daerah, para pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program serta

untuk

mewujudkan

upaya

penyempurnaan

berbagai

kebijakan

yang

diperlukan dimasa mendatang; Kepada berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya laporan kinerja Tahun 2015 ini dengan sungguh – sungguh, sesuai tugas dan fungsinya dibidang


ii

Kata Pengantar program dan pelaporan pada setiap SKPD, Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya. Mudah – mudahan dengan integritas yang kita miliki, kondite atas profesi yang diemban dalam menjaga eksistensi akuntabilitas lembaga Pemerintahan di Kota Cimahi ini akan tetap menjadi elemen positif yang menguatkan ruh reformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang lebih baik lagi. Semoga Allah senantiasa memberikan Hidayah dan Inayah - NYA bagi kita semua, agar kita tetap memiliki kekuatan, kemudahan dan keselamatan dalam menjalankan tugas dengan baik dan profesional.

Wassalamualaikum Wr.Wb Cimahi, Maret 2016 WALIKOTA CIMAHI

Hj. ATTY SUHARTI, S.E.


iii

Executive Summary

Executive Summary / Ikhtisar Eksekutif

Guna mewujudkan sistem penganggaran berbasis kinerja secara terpadu dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, telah mengisyaratkan kewajiban setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk tidak hanya melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan, namun juga menyajikan laporan kinerja secara terpadu. Seiring perkembangan dinamika kebutuhan penerapan pelayanan pada masyarakat saat ini, penetapan program dan kegiatan pembangunan pun telah diimbangi pula dengan perubahan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pelaporan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintahan, sebagai upaya menjaga keseimbangan, integrasi dan sinkronisasi antara rencana pelaksanaan program

pembangunan,

proses

pelaksanaan

kerja

sampai

dengan

pertanggungjawaban pelaksanaan program. Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, metode pelaksanaan pemerintahan

yang

lebih

berdaya

guna,

berhasil

guna,

bersih

dan

bertanggungjawab, memberikan jaminan atas efektifitas pelaporan akuntabilitas kinerja

instansi

pemerintah

sebagai

sumber

informasi

untuk

mengetahui

kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta cakupan indikator, metode, mekanisme dan tatacara pelaporan kinerja instansi pemerintah. Hal itu diperkuat dengan kewajiban kelengkapan dokumen penetapan kinerja pada awal periode sebagai tolak ukur pelaporan akuntabilitas kinerja di akhir periode. Sebagai bentuk janji atau komitmen pejabat untuk menghasilkan kinerja atau hasil yang terukur dalam satu periode, dokumen Penetapan Kinerja memuat berbagai indikator kinerja sebagai representasi visi dan misi kota. Dalam satu organisasi perangkat daerah, terdapat puluhan indikator kinerja atau ukuran yang dapat dilaporkan dan dipergunakan sebagai gambaran capaian kinerja, namun demikian adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan kinerjanya. Indikator

pembangunan

Kota

Cimahi

ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017, disamping

itu

berfungsi

sebagai

parameter

untuk

menjaga

kesinambungan iv

Executive Summary penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah mengacu pada visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi adalah Cimahi Kota “Cerdas”, yang merupakan kependekan dari Creative, Egaliter, Responsif, Dinamis, Agamis dan Sinambung, atau bermakna mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik. Misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi selama lima tahun ke depan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) misi, yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran serta indikator kinerja, dengan akumulasi capaian sebagai berikut : Misi Pertama memiliki satu tujuan dan 8 sasaran yang memiliki 24 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator secara rata-rata diatas 100% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 74,11%. Misi Kedua memiliki satu tujuan dan 8 sasaran yang memiliki 73 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 107,18% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 85,17%. Misi Ketiga mempunyai satu tujuan dan dua sasaran yang memiliki 11 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 81,27% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 89,01%. Misi Keempat mempunyai satu tujuan dan tiga sasaran yang memiliki 5 indikator kinerja, dengan capaian kinerja indikator sebesar 100% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 78,82%. Misi Kelima mempunyai satu tujuan dan tiga sasaran serta enam indikator kinerja, dengan capaian kinerja indikator sebesar 171,94% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 70,18%. Misi Keenam memiliki empat tujuan dan tujuh sasaran yang memiliki 33 indikator kinerja, dengan capaian kinerja indikator sebesar 103,25% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 68,32%. Keberhasilan ataupun kegagalan yang dicapai dari ukuran capaian kinerja tersebut, menjadi tolak ukur yang komprehensif untuk mendapatkan capaian kinerja pada tahun – tahun berikutnya.

v

Daftar Isi DAFTAR

ISI

Kata Pengantar

i

Pernyataan Telah Direviu Executive Summary / Ikhtisar Eksekutif

iv

Daftar Isi

vi

Daftar Tabel

vii

Bab I

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

1

1.2. Bidang Kewenangan

3

1.3. Aspek Strategis Kota Cimahi

4

1.4. Organisasi

16

Bab II Perencanaan Kinerja 2.1. Rencana Strategis

20

2.2. Visi Dan Misi Pemerintah Kota Cimahi

21

2.3. Arah Kebijakan Umum dan Strategi

22

2.4. Tujuan Dan Sasaran

33

2.5. Prioritas Program Pembangunan

36

2.6. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

38

Bab III Akuntabilitas Kinerja 3.1. Akuntabilitas Kinerja

48

3.2. Pengukuran Kinerja

49

3.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja

51

3.4. Akuntabilitas Keuangan

149

3.5. Prestasi dan Penghargaan

164

Bab IV Penutup Penutup


165

vi

Daftar Tabel

Daftar Tabel

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kecamatan di Kota Cimahi

Tabel 1.2

Luasan Lereng

Tabel 1.3

Kondisi Sungai di Kota Cimahi

.................................... 7

Tabel 1.4

Penggunaan Lahan di Kota Cimahi Tahun 2011-2013

.................................... 9

Tabel 1.5

Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Cimahi Tahun 2009-2013

.................................. 12

Tabel 1.6

Perkembangan IPM Kota Cimahi Tahun 2010-2014

.................................. 12

Tabel 1.7

Pendapatan Perkapita Kota Cimahi Tahun 2008-2013 Adh Berlaku dan Adh Konstan

.................................. 13

Tabel 3.1

Ketercapaian Indikator Sasaran terhadap Target Tahun 2015

.................................. 52

Tabel 3.2

Capaian Indikator Sasaran 1 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasiskan klaster industri di Kota Cimahi

.................................. 55

Tabel 3.3

Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 1

.................................. 58

Tabel 3.4

Perbandingan Rencana RPJMD Akumulasi Pencapaian Sasaran 1

Realisasi

.................................. 58

Tabel 3.5

Capaian Indikator Sasaran 2 Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga

.................................. 59

Tabel 3.6


.................................. 60

Tabel 3.7


Realisasi

.................................. 60

Tabel 3.8

Capaian Indikator Sasaran 3 Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga

.................................. 63

Tabel 3.9


.................................. 63

Tabel 3.10


Tabel 3.11

Capaian Indikator pariwisata

Tabel 3.12


Tabel 3.13


Wilayah


Kecamatan

Sasaran

Berdasarkan

4

.................................... 5 Kemiringan

dengan

dengan

dengan

Realisasi

Berkembangnya

dengan

sektor

.................................... 6

.................................. 65 .................................. 65 .................................. 66

Realisasi

.................................. 67

vii

Daftar Tabel Tabel 3.14

Capaian Indikator Sasaran 5 Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga

.................................. 68

Tabel 3.15


.................................. 68

Tabel 3.16


Tabel 3.17

Capaian Indikator Sasaran perdagangan di Kota Cimahi

Tabel 3.18


Tabel 3.19


Realisasi

.................................. 70

Tabel 3.20

Capaian Indikator Sasaran 7 Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja

.................................. 71

Tabel 3.21


.................................. 72

Tabel 3.22


Realisasi

.................................. 73

Tabel 3.23

Capaian Indikator Sasaran 8 Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja

.................................. 73

Tabel 3.24


.................................. 75

Tabel 3.25


Tabel 3.26

Capaian Indikator Sasaran 9 Meningkatnya pendidikan yang merata dan memiliki daya saing

Tabel 3.27


Tabel 3.28


Realisasi

.................................. 80

Tabel 3.29

Capaian Indikator Sasaran 10 Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat

.................................. 86

Tabel 3.30


.................................. 87

Tabel 3.31


Tabel 3.32

Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target SPM

.................................. 98

Tabel 3.33

Capaian Indikator Sasaran 11 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

.................................. 99

Tabel 3.34


.................................. 99

Tabel 3.35


Tabel 3.36

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target SPM

................................ 100

Tabel 3.37

Capaian Indikator Sasaran 12 Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak

................................ 103


6

dengan

Realisasi

Pengembangan

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

sektor

.................................. 69 .................................. 69 .................................. 69

Realisasi

.................................. 75

kualitas

.................................. 76 .................................. 78

Realisasi

Realisasi

.................................. 88

.................................. 99

viii

Daftar Tabel

Tabel 3.38


Tabel 3.39


Realisasi

................................ 104

Tabel 3.40

SPM Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

................................ 105

Tabel 3.41

Capaian Indikator Sasaran 13 Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera

................................ 106

Tabel 3.42


................................ 106

Tabel 3.43


Tabel 3.44

Capaian Indikator Sasaran pemuda dalam pembangunan

Tabel 3.45


Tabel 3.46


Realisasi

................................ 108

Tabel 3.47

Capaian Indikator Sasaran 15 Meningkatnya sumberdaya olahraga

................................ 109

Tabel 3.48


................................ 109

Tabel 3.49


Realisasi

................................ 111

Tabel 3.50

Capaian Indikator Sasaran 16 Meningkatnya perlindungan masyarakat

................................ 111

Tabel 3.51


................................ 112

Tabel 3.52


Realisasi

................................ 112

Tabel 3.53

Capaian Indikator Sasaran 17 Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Pemerintahan

................................ 115

Tabel 3.54


................................ 115

Tabel 3.55


Realisasi

................................ 115

Tabel 3.56

Capaian Indikator Sasaran 18 Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan kepada semua masyarakat

................................ 117

Tabel 3.57


................................ 118

Tabel 3.58


Realisasi

................................ 119

Tabel 3.59

Capaian Indikator Sasaran 19 Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan

................................ 122

Tabel 3.60


................................ 122

Tabel 3.61



14

dengan

dengan

................................ 103

Realisasi

Meningkatnya

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

peran

................................ 106 ................................ 107 ................................ 108

Realisasi

................................ 122

ix

Daftar Tabel

Tabel 3.62

Capaian Indikator Sasaran 20 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi

................................ 123

Tabel 3.63


................................ 124

Tabel 3.64


dengan

Realisasi

................................ 124

Tabel 3.65


dengan

Realisasi

................................ 125

Tabel 3.66

Capaian Indikator Sasaran 22 Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif

................................ 126

Tabel 3.67


................................ 127

Tabel 3.68


Realisasi

................................ 127

Tabel 3.69

Capaian Indikator Sasaran 23 Berkembangnya Budaya Masyarakat Kota Cimahi

................................ 127

Tabel 3.70


................................ 128

Tabel 3.71


Realisasi

................................ 128

Tabel 3.72

Capaian Indikator Sasaran 24 Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat Kota Cimahi

................................ 129

Tabel 3.73


................................ 129

Tabel 3.74


Realisasi

................................ 130

Tabel 3.75

Capaian Indikator Sasaran 25 Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi

................................ 130

Tabel 3.76


................................ 131

Tabel 3.77


Realisasi

................................ 132

Tabel 3.78

Capaian Indikator Sasaran 26 Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar

................................ 134

Tabel 3.79


................................ 135

Tabel 3.80


Realisasi

................................ 135

Tabel 3.81

Capaian Indikator Sasaran 27 Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang

................................ 139

Tabel 3.82


................................ 139

Tabel 3.83


Tabel 3.84

Capaian Indikator Sasaran 28 Mewujudkan lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan


dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

Realisasi

................................ 140

kualitas

................................ 142

x

Daftar Tabel Tabel 3.85


Tabel 3.86


Realisasi

................................ 143

Tabel 3.87

Capaian Indikator Sasaran 29 Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum

................................ 144

Tabel 3.88


................................ 145

Tabel 3.89


Realisasi

................................ 145

Tabel 3.90

Capaian Indikator Sasaran 30 Merwujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan

................................ 147

Tabel 3.91


................................ 147

Tabel 3.92


Tabel 3.93

Capaian Indikator Sasaran 31 Meningkatkan pengelolaan bangunan gedung/ rumah Negara

Tabel 3.94


Tabel 3.95


Tabel 3.96

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015

................................ 152

Tabel 3.97

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 – 2015

................................ 153

Tabel 3.98

Rekapitulasi Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2011– 2015

................................ 154

Tabel 3.99

Rekapitulasi Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2011 – 2015

................................ 155

dengan

dengan

dengan

dengan

................................ 142

Realisasi

................................ 147

kinerja

................................ 148 ................................ 149

Realisasi

................................ 149

Tabel 3.100 Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 – 2014

................................ 157

Tabel 3.101 Realisasi Anggaran Program SKPD Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun 2015

................................ 158

Tabel 3.102 Rekapitulasi Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 – 2015

................................ 163

Grafik Grafik 3.1

Capaian Angka Partisipasi Kasar semua Pendidikan di Kota Cimahi Tahun 2014-2015

Jenjang

.................................. 85

Grafik 3.2

Proporsi Kepemilikan KTP-el di Kota Cimahi pada Tahun 2015

................................ 101

Grafik 3.3

Perkembangan Partisispasi Masyarakat pada Pemilu 20122014

................................ 126

Grafik 3.4

Jumlah Rumah Yang Menggunakan Septictank Individual dan Septictank Komunal di Kota Cimahi

................................ 136


xi

Daftar Tabel

Grafik 3.5

Inventarisasi Embung di Kota Cimahi

................................ 144

Grafik 3.6

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi 2011-2015

................................ 154

Grafik 3.7

Perkembangan Dana Perimbangan dan APBD Kota Cimahi Tahun 2011 – 2015

................................ 154


xii

BAB I Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keberhasilan

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

terwujud apabila mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai

tujuan

serta

cita-cita

yang

diharapkan

dengan

menerapkan

penyelenggaraan good governance, tentunya dengan menggunakan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Komitmen dan keterlibatan menjadi kebutuhan seluruh komponen pemangku kepentingan agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, yaitu dari komponen pemerintah, private sector dan masyarakat. Penerapan prinsip good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara,

termasuk

diantaranya

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung

secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Mengacu pada TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi,

Kolusi

dan

Nepotisme,

pelaksanaan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai

ketentuan

tersebut,

setiap

Pemerintah

Daerah

diminta

untuk

menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai

perwujudan

kewajiban

suatu

Instansi

Pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP)

pelaksanaan tugas

dibuat

dalam

rangka

pokok dan fungsi serta


perwujudan

pertanggungjawaban

pengelolaan sumber

daya

dan

1

BAB I Pendahuluan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.LKIP juga berperan sebagai alat

kendali,

alat

penilai

Kinerja

dan

alat

pendorong

terwujudnya

good

governance.Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2015 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai

dengan

penjelasan

yang

memadai

atas

pencapaian

kinerja

dan

pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kota

Cimahi

yang

menjadi

laporan

kemajuan

penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada Tahun 2015. Dalam lampiran VI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan, bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah

Provinsi

dan

Kepala

Perwakilan

Badan

Pengawas

Keuangan

dan

Pembangunan (BPKP). Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015, dilakukan dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu : 1. Ketetapan MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;


2

BAB I Pendahuluan 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah; 1.2. Bidang Kewenangan Kewenangan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Cimahi didasarkan pada kewenangan yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu meliputi : A. Urusan Wajib : I.

Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan 6. Sosial.


3

BAB I Pendahuluan II.

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 1. Tenaga Kerja; 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak; 3. Pangan; 4. Pertanahan; 5. Lingkungan Hidup; 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9. Perhubungan; 10. Komunikasi dan Informatika; 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 12. Penanaman Modal; 13. Kepemudaan dan Olah Raga; 14. Statistik; 15. Persandian; 16. Kebudayaan; 17. Perpustakaan; dan 18. Kearsipan.

B. Urusan Pilihan : 1. Kelautan dan Perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. Perdagangan; 5. Perindustrian; dan 6. Transmigrasi. 1.3. Aspek Strategis Kota Cimahi a. Kondisi Geografis dan Letak Wilayah Secara geografis Kota Cimahi terletak antara 1070 30’ 30” - 1070 34’ 30” BT dan 60 50’ 00” - 60 56’ 00” LS. Wilayah ini secara topografis merupakan bagian dari kawasan Lembah Cekungan Bandung dengan ketinggian tertinggi di wilayah utara ± 1.050 M dpl dan di bagian selatan ± 920 M dpl, sedangkan di bagian tengah tepatnya di wilayah sekitar stasiun kereta api ± 737 M dpl. Kota Cimahi juga dilintasi oleh jalan nasional yang


4

BAB I Pendahuluan berfungsi menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol Cileunyi–Padalarang-Purwakarta, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta. Berdasarkan letak geografis tersebut, Kota Cimahi sangat strategis karena terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis. Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia. Secara administrasi, luas wilayah Kota Cimahi adalah 40,2 km2 yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 1.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Cimahi No

Kecamatan

Luas (Km2)

1

Kecamatan Cimahi Selatan

16,9

2

Kecamatan Cimahi Tengah

10

3

Kecamatan Cimahi Utara

13,3

Total

40,2

Sumber : Bappeda Kota Cimahi

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kota Cimahi adalah sebagai berikut: Sebelah Utara

:

Kecamatan Parongpong,

Cisarua dan Ngamprah –

Kabupaten Bandung Barat. Sebelah Timur

:

Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo dan Andir – Kota Bandung.

Sebelah Selatan :

Kecamatan Margaasih – Kabupaten Bandung dan Kecamatan Bandung Kulon – Kota Bandung.

Sebelah Barat

:

Kecamatan Padalarang dan Batujajar – Kabupaten Bandung Barat

b. Kondisi Klimatologi Kota Cimahi dan sekitarnya beriklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan Juni – September serta musim penghujan berlangsung pada periode Oktober – Mei.Rata-rata curah hujan tahunan pada setiap wilayah disekitar daerah studi bervariasi tergantung dari elevasi


5

BAB I Pendahuluan permukaan tanah. Pada elevasi +700 -850 meter, curah hujan bervariasi antara 1700- 3000 mm/tahun, sedangkan pada elevasi > 850 hingga puncak pegunungan (+3000 m) curah hujan mencapai 3000-4000 mm/tahun. Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil. Pada dataran Bandung dan Cimahi kelembaban udara minimum sebesar 73% pada bulan September, dan maksimum 83 % pada bulan April. Rata – rata temperature udara berkisar 22,70 C -23.20 C. Temperatur udara cenderung turun sejalan dengan kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar 0.6 C setiap kenaikan elevasi 100 m. Evapotranspirasi bulanan berkisar 114 hingga 166 mm/bulan atau rata rata 1572 mm pertahun. c. Kondisi Topografi dan Geohidrologi Secara topografi Kota Cimahi terletak pada elevasi +600 m hingga +1.000 m di atas permukaan laut.Secara rinci, luasan wilayah Kota Cimahi per kecamatan berdasarkan kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.2 Luasan Wilayah Kecamatan Berdasarkan Kemiringan Lereng No

Kemiringan Lereng (%)

Kecamatan

0-8

8-15

15-25

25-40

>40

Total (km2)

1

Kecamatan Cimahi Selatan

14,58

0,63

0,81

0,67

0,20

16,9

2

Kecamatan Cimahi Tengah

9,85

0,06

0,049

0,03

0,002

3

Cimahi Utara

11,76

0,71

0,47

0,29

0,07

13,3

Total (km2)

36,20

1,40

1,33

0,99

0,28

40,2

10


Kondisi geohidrologi Kota Cimahi secara umum dibagi kedalam 2 (dua)

jenis

yaitu

air

permukaan

dan

air

tanah.Kondisi

air

permukaan/sungai yang melalui Kota Cimahi yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cibaligo dan Sungai Cibeureum seperti diuraikan pada Tabel 1.3.di bawah ini:


6

BAB I Pendahuluan Tabel 1.3 Kondisi Sungai di Kota Cimahi Lebar

Debit (m3/dtk)

Permukaan

Dasar

Kedalaman (m)

7

10

5

1,5-2,5

2

0,5

4,5

7

3

1,5-2

1,5

0,3

Sungai Cibaligo

7

10

5

1-2

6

0,5

Sungai Cibeureum

2

5

3

1-2

4

0,3

Nama Sungai

Panjang (km)

Sungai Cimahi Sungai Cisangkan

Maks

Min


Sungai Cimahi berhulu di puncak lereng barat Gunung Tangkuban Perahu tepatnya Situ Lembang, melintasi Kelurahan Citeureup, Cibabat, Baros, Utama dan Karang Mekar.Sungai Cisangkan melintasi Kelurahan Citeureup, Padasuka, Baros, Leuwigajah/Utama.Sungai melintasi Kelurahan Cibabat, Cibeureum, dan Melong.Sungai Cibeureum berasal dari bagian barat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung melintasi perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung.Sungai ini melintasi Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong. Kota Cimahi terletak di sebelah selatan Sesar Lembang.Sesar Lembang memiliki pergerakan menurun (sesar normal), dimana bagian utara lebih rendah daripada bagian selatan.Hal ini menyebabkan air tanah di bagian utara Sesar Lembang tidak mengalir ke sebelah selatan.Oleh karena itu, air tanah di Kota Cimahi berasal dari air tanah di sebelah selatan Sesar Lembang.Berdasarkan pembagian Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Barat oleh DGTL (1983), wilayah Kota Cimahi termasuk ke dalam CAT wilayah Bandung – Soreang.CAT Bandung-Soreang ini berbatasan dengan CAT Lembang di sebelah utara dan CAT Batujajar disebelah barat. Menurut Kantor Lingkungan Hidup (2010), aliran air tanah Kota Cimahi dikontrol oleh topografi yang sebagian besar semakin rendah ke arah selatan sehingga secara morfologi Kecamatan Cimahi Utara berperan sebagai daerah resapan Kota Cimahi.Oleh karena itu, perlu dilakukan konservasi di daerah Cimahi Utara untuk menjaga kuantitas dan kualitas air tanah Kota Cimahi. Kondisi geohidrologi air tanah Kota Cimahi ditandai dengan adanya daerah aliran langka. Potensi mata air langka ini tersebar di Kecamatan Cimahi Selatan seluas 553,02 ha dan di sebagian kecil wilayah Kecamatan Cimahi Tengah seluas 3,73 ha. Disamping itu terdapat akuifer produktif di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan seluas 855,12 ha. Potensi air tanah di Kota Cimahi secara geohidrologis dapat dibagi menjadi 3 wilayah air tanah:


7

BAB I Pendahuluan 1. Wilayah akuifer produktif tinggi dengan penyebaran luas Penyebaran wilayah air tanah ini meliputi bagian timur Kecamatan Cimahi selatan serta sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Tengah. Pada awalnya sumur bor di daerah ini merupakan sumur bor artesis positif, namun seiring peningkatan jumlah penggunaan air tanah maka pada saat ini sumur bor di daerah ini bukan lagi merupakan sumur artesis positif. 2. Wilayah akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas Wilayah dengan akuifer produktif sedang meliputi Kecamatan Cimahi selatan serta sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Utara.Air tanah dangkal dijumpai pada kedalaman lebih 10 m. 3. Wilayah akuifer setempat berarti Wilayah ini dijumpai terutama dibagian barat kecamatan Cimahi Selatan yang berbatasan dengan Batu Jajar. d. Kondisi Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kota Cimahi terdiri dari 2 (dua) jenis penggunaanlahan, yaitu : penggunaan lahan terbangun dan penggunaan lahan tidakterbangun. Penggunaan lahan terbangun di Kota Cimahi pada Tahun2013 didominasi oleh penggunaan lahan sebagai perumahan tidak teratur(1.500,85ha) dan industri (504,25 ha). Sedangkan luas penggunaan lahantidak terbangun di Kota Cimahi pada tahun 2013 didominasi oleh penggunaanlahan sebagai pertanian lahan kering/tegalan (1.901,77 ha) dan Pertaniantanah basah/sawah (568,72 ha). Penggunaan

lahan

Kota

Cimahi

dirinci

menurut

kawasan-

kawasanfungsional yang meliputi kawasan lindung atau berfungsi lindung dankawasan budidaya, yang dalam hal ini adalah kawasan budidaya perkotaan.Dengan

demikian,

pola

penggunaan

lahan

ini

merupakan

penggunaan lahansebagai kawasan lindung (Kuburan, Taman Kota, Kebun Campuran,

Rawa,Sungai,

dan

sebagainya)

dan

kawasan

budidaya

(Perumahan, Pasar, Toko,Perkantoran Barang dan Jasa, Perkantoran Pemerintahan, Militer, Industri,dan Fasilitas umum lainnya) dalam wilayah Kota Cimahi. Data secara rincidapat dilihat pada tabel di bawah ini :


8

BAB I Pendahuluan Tabel 1.4 Penggunaan Lahan di Kota Cimahi Tahun 2011 – 2013 Tahun

Jenis Penggunaan Tanah

2011

2012

2013

Perumahan Teratur

474,63

480,00

456,531

Perumahan Tidak Teratur

797,25

802,30

1500,848

Kuburan

20,11

23,11

18,814

Pasar

3,98

3,98

Toko, warung, kios

19,6

16,60

Rumah makan

2,67

2,67

Bank

1,94

1,94

4,892

Stasiun KA

0,47

0,47

0,47

Industri

504,25

504,25

500,365

Kantor Pemerintah

14,15

14,15

4,892

Bangunan Militer

153,4

153,4

143,123

Jasa Pendidikan

76,75

76,75

54,739

Jasa Kesehatan

21,25

21,25

17,669

Jasa Peribadatan

4,25

4,25

3,645

Jasa Pelayanan Umum

4,80

4,80

4,80

Tanah Kosong

99,03

98,65

122,329

458

458,00

568,720

1.094,40

1.094,40

1.901,773

9,13

9,13

9,13

Kebun

150,67

141,67

96,744

Taman Kota

24,25

24,25

21,250

Rawa

1,78

1,78

8,540

Jalan Tol

27,47

27,47

269,628

Sungai

15,34

15,34

14,306

Lain - lain

45,14

45,14

94,029

Sawah Pertanian tanah kering Perikanan

26,335

Sumber :Bappeda Kota Cimahi, RKPD Kota Cimahi Tahun 2016

e. Potensi Pengembangan Wilayah Kota

Cimahi

dilintasi

oleh

jalan

nasional

yang

berfungsi

menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol Cileunyi– Padalarang–Purwakarta,

serta

jalur

kereta

api

Bandung

–

Jakarta.

Berdasarkan letak geografis tersebut, Kota Cimahi sangat strategis karena terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti. Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis. Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan


9

BAB I Pendahuluan pelayanan

jasa

yang

berbasis

pada

sumber

daya

manusia.

Secara

administrasi, luas wilayah Kota Cimahi adalah 40,2 km2 yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan. Potensi pengembangan wilayah Kota Cimahi dapat diwujudkan sebagai kawasan budidaya kota, yaitu kawasan wilayah yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Hal ini tertuang dalam rencana tata ruang wilayah Kota Cimahi 2012 - 2032 meliputi: a. Kawasan

Peruntukan

Perumahan,

merupakan

pengembangan

perumahan diarahkan pada intensitas pemanfaatan lahan berdasarkan kepadatannya dengan pengembangan hunian vertikal dan penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur. b. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa, merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, toko dan ritel modern; dan perdagangan dan jasa lainnya. c. Kawasan

Peruntukkan

Industri,

merupakan

kawasan

yang

diperuntukkan sebagai kawasan industri menengah dan besar, kawasan industri kreatif, dan industri kecil dan rumah tangga. d. Kawasan

Peruntukkan

Pariwisata,

yaitu

pengembangan

kawasan

peruntukkan pariwisata meliputi Wisata Budaya, Wisata Alam Situ Ciseupan dan Wisata Buatan di Kecamatan Cimahi. e. Kawasan

Peruntukkan

Perkantoran

dan

fasilitas

sosial,

yaitu

pengembangan Kawasan Perkantoran dan fasilitas sosial meliputi kawasan perkantoran pemerintah dan swasta termasuk di dalamnya peningkatan kawasan pusat pengembangan teknologi informasi, Baros Information Technology Center (BITC). f. Kawasan Peruntukkan Pertahanan dan Keamanan, merupakan kawasan yang peruntukkannya di fungsikan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan. g. Kawasan peruntukan bagi Ruang Terbuka Non Hijau, merupakan kawasan yang meliputi kawasan komersial dan perkantoran yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat dan layak anak. h. Kawasan peruntukan Ruang Untuk Sektor Informal, merupakan sektor yang direncanakan untuk kegiatan sektor informal dengan anfaatan ruang

terbuka


publik

untuk

kegiatan

sektor

informal

dengan

10

BAB I Pendahuluan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang, mengoptimalkan fungsi pasar dan mengintegrasikan kegiatan sektor informal dengan sektor formal. i.

Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana, yaitu pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana gunung berapi diarahkan di bagian utara Kota serta di bagian selatan kota untuk mengantisipasi bahaya banjir dan gunung berapi.

j.

Kawasan Peruntukkan Perikanan, merupakan perikanan budidaya air tawar dan pemasaran hasil perikanan.

f. Kawasan Rawan Bencana Kawasan rawan bencana di Kota Cimahi, meliputi rawan tanah longsor;rawan banjir; dan rawan aliran lahar gunung berapi. Kawasan rawan tanahlongsor mencakup kawasan di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara danKecamatan Cimahi Selatan, terutama wilayah dengan kemiringan di atas 15 %(lima belas persen). Kawasan rawan banjir adalah wilayah yang berpotensibanjir. Sedangkan kawasan rawan aliran lahar gunung berapi mencakupdaerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung TangkubanPerahu. Selain

kawasan

rawan

bencana

yang

disebabkan

oleh

faktor

alamdiatas, terdapat pula kawasan rawan bencana lain yang terdapat diKota Cimahi, yaitu : kawasan rawan bencana banjir/ genangan banjir.Genangan banjir

ini

terjadi

disebabkan

oleh

tingginya

curah

hujan,

terjadipendangkalan sungai akibat erosi dan tidak ditunjang dengan sistem drainaseyang baik yang menimbulkan luapan air dari sungai dan drainase sehinggaterjadi genangan. g. Kondisi Demografi Jumlah penduduk Kota Cimahi Tahun 2013 berdasarkan data BPSKota Cimahi meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun begitu lajupertumbuhan

penduduk

Kota

Cimahi

Tahun

2012

–

2013

mengalamipenurunandari 1,57 % menjadi 1,55 %.


11

BAB I Pendahuluan Tabel 1.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Cimahi Tahun 2009-2013 No 1

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah Penduduk (Jiwa)

566.220

541.177

553.592

562.297

570.991

Laki – laki

293.668

274.124

279.966

284.800

288.081

Perempuan

272.552

267.053

273.626

277.497

282.910

2

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)

14.085

13.462

13.771

13.987

14.204

3

Sex Ratio

102,11

102,65

102,32

102,63

101,8

4

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

2,72

2,06

2,29

1,57

2,3

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2010 – 2014

h. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang diukur dalam keberhasilan pembangunan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu indikator dalam mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM).

Perkembangan

capaian

Indeks

Pembangunan Manusia dan beberapa Indikator Makro Pembangunan Kota Cimahi lainnya diuraikan dalam tabel berikut ini : Tabel 1.6 Perkembangan IPM Kota Cimahi Tahun 2010-2014 Komponen

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Indeks Kesehatan

82.35

82.37

82.38

82.40

82.41

Indeks EYS (Expected Years of Schooling)

68.00

70.92

73.50

76.09

76.19

Indeks MYS (Mean Years of Scooling)

68.85

69.18

69.59

71.08

71.85

Indeks Pendidikan

68.43

70.05

71.55

73.58

74.02

Pegeluaran per Kapita

71.23

71.42

71.53

71.98

72.15

IPM

73.76

74.41

74.99

75.85

76.06

Sumber :

BPS Kota Cimahi

i. PDRB Per Kapita Secara

umum

perkembangan

PDRB

perkapita

Kota

Cimahi

memlikitrend yang selalu meningkat yang berarti adanya perbaikan dari tahunsebelumnya. Perkembangan Pendapatan Perkapita Penduduk Kota CimahiTahun 2008 – 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :


12

BAB I Pendahuluan Tabel 1.7 Pendapatan Perkapita Kota Cimahi Tahun 2008 - 2013 Adh Berlaku dan Adh Konstan Tahun

Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)

PDRB Perkapita ADHB (Rp)

PDRB Perkapita ADHK (Rp)

2008

521.508

20.548.660,88

11.328.815,94

2009

531.737

22.043.521,05

11.662.389,92

2010

541.177

23.736.415,95

12.028.066,14

2011

550.894

25.712.444,08

12.472.856,92

2012*)

564.668

27.527.482,02

12.806.435,59

2013**)

570.991

30.288.001,58

13.320.963,46

Sumber : Bapeda Kota Cimahi BPS Kota Cimahi - PDRB Tahun 2010 -2014 *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Pelaksanaan pembangunan Kota Cimahi secara konsisten, tetap dilakukan pada landasan

rencana pembangunan yang meliputi kondisi,

potensi dan kemampuan sumber daya serta cita–citadimasa mendatang, yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi 2005-2025, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011. Untuk merealisasikan hal tersebut, melalui Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013, Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Tahun

2012

–

2017

yang

juga

merupakan

rumusan

pelaksanaan

pembangunan tahap kedua atau Tahap Penataan dari pelaksanaan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025. Pada tahap ini pula, Pemerintah Kota Cimahi bertekad untuk melakukan penataan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan, yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar. Sementara itu, untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah

perlu

dirumuskan

strategi.Pada

tatanan

operasional

strategi

pembangunan kota harus mengacu pada Master Plan (Rencana Induk Pembangunan Kota), kondisi eksisting (potensi) dan Grand Planning Strategic (program strategi pelayanan yang mendasar) yang dimiliki Kota Cimahi, sehingga

kebijakan pembangunan

kota

selain bersifat

normatif

dan

komprehensif juga tanggap terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat


13

BAB I Pendahuluan sesuai dengan kondisi dan potensi kota. Oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi dirumuskan ke dalam 6 (enam) strategi, yaitu sebagai berikut: 1. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan; Peningkatan

derajat

suprastruktur

dan

pendidikan infrastruktur

dilakukan dengan

melalui

peningkatan

pemenuhan manajemen

pendidikan, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat

disemua

jalur,

jenjang

dan

satuan

pendidikan.

Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumberdaya manusia Kota Cimahi yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif,produktif, inovatif, mandiri, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, unggul dalam persaingan serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta tuntutan kebutuhan pasar. Pembangunan kesehatan

kesehatan

masyarakat

diarahkan yang

untuk

meningkatkan

berkesinambungan

dan

derajat

berkualitas

termasuk bagi penduduk miskin melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. 2. Optimalisasi

Pemberdayaan

Masyarakat,

Kesetaraan

Gender

dan

Perlindungan Anak dan Perempuan Mewujudkan kehidupan pembangunan yang dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat sehingga dapat mendukung partisipasi aktif masyarakat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang

responsive

gender

maupun

dalam

menjaga

keamanan

pembangunan, dan mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban serta menghapuskan potensi konflik sosial. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, adanya perlindungan anak melalui upaya-upaya penurunan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak bersifat preventif, kuratif dan remediatif yang berbasis masyarakat. 3. Pengendalian Kependudukan Pertumbuhan penduduk yang seimbang diarahkan pada peningkatan pelayanan

Keluarga


Berencana

(KB),

kesehatan

reproduksi

yang

14

BAB I Pendahuluan terjangkau dan bermutu menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas serta penertiban administrasi kependudukan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Kemiskinan, Pengangguran, Ketenagakerjaan dan Peningkatan Daya Saing Kota Tingginya

angka

pengangguran

dapat

menyebabkan

kemiskinan

meningkat, untuk itu perlu peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja dan adanya perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan daya saing kota. 5. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Kota; Peningkatan kualitas dan pelayanan infrastruktur kota merupakan upaya penting dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan

kualitas

dan

pemerataan

pelayanaan

infrastruktur kota dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam

rangka optimalisasi peningkatan kualitas

dan pemeraatan

pelayanan untuk mewujudkan pola hidup bersih dan sehat, pelayanan pengelolaan air limbah yang semula banyak menggunakan septictank individual atau komunal yang terbatas, maka pemerintah Kota Cimahi akan melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik yang berskala kawasan. 6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang yang Sinergis dan Berkelanjutan; Isu lingkungan hidup merupakan isu strategis yang berjalan seiring globalisasi

dan

berpengaruh

besar

terhadap

kelangsungan

hidup

manusia. Penataan ruang yang sinergis baik dalam konteks sinergi antar wilayah dan antar instansi serta bersifat berkelanjutan akan membawa dampak besar dalam hal pengembangan kota lebih lanjut. Melalui upaya peningkatan konservasi sumber daya alam, serta konsistensi dalam pelaksanaan penataan ruang

adalah point

strategis

yang

sangat

mendukung bagi kemajuan pengembangan kota Cimahi. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal ini adalah dengan penguatan didalam implementasinya baik didalam pengendalian ijin dan juga pengawasan kesesuaian ijin dengan kenyataan dilapangan ini ditandai dengan adanya koordinasi yang diantara instansi terkait. Untuk kebutuhan air bersih akan dikaji dengan teknologi yang tepat guna agar dapat menjaga


15

BAB I Pendahuluan ketersediaan air bersih dalam tanah tapi tetap dapat dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Cimahi. Berdasarkan analisa diharapkan

perwujudan

perkembangan strategis

konsep

penunjuk

arah

tersebut yang

di atas,

berawal

dari

penyusunan visi dan misi Kota Cimahi, dengan substansi yang memberikan arah bagi penentuan dan pelaksanaan indikator kinerja, diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan perubahan untuk Kota Cimahi tahun 2012 sampai dengan 2017. 1.4. Organisasi Guna mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Cimahi menetapkan beberapa Peraturan Daerah Kota Cimahi, sebagai landasan

bergeraknya

organisasi

perangkat

daerah

dalam

menjalankan

kewenangan daerah Kota Cimahi, yaitu : 1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi; 2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kota Cimahi; 3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Cimahi. 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi;


16

BAB I Pendahuluan 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi. Berdasarkan beberapa Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Cimahi memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 42 (empat puluh dua), yaitu meliputi : 1. Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga)Asisten yang membidangi Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi Umum, dan membawahi 9 (sembilan) Bagian. 2. Sekretariat DPRD Kota Cimahi. 3. RSUD Cibabat. 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Satpol PP). Dinas Kota Cimahi sebanyak 9 (sembilan) SKPD 5. Dinas Kesehatan Kota Cimahi. 6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Cimahi. 7. Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. 9. Dinas Perhubungan Kota Cimahi. 10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi. 11. Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi. 12. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi. 13. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi. Lembaga Teknis Daerah sebanyak 9 (sembilan) SKPD 14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Bappeda). 15. Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi (BKD). 16. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Cimahi (BPMPPKB). 17. Inspektorat Kota Cimahi. 18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi (BPKAD). 19. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (BPMPTSP). 20. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik Kota Cimahi (KAPPDE). 21. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (Kesbang). 22. Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi (KLH).


17

BAB I Pendahuluan Lembaga Lain sebanyak 2 (dua) SKPD 23. Sekretariat KORPRI Kota Cimahi. 24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD). Kecamatan sebanyak 3 (tiga)SKPD Kecamatan 25. Kecamatan Cimahi Utara. 26. Kecamatan Cimahi Tengah. 27. Kecamatan Cimahi Selatan. Kelurahan sebanyak 15 (lima belas) SKPD Kelurahan 28. Kelurahan Citeureup. 29. Kelurahan Cipageran. 30. Kelurahan Pasirkaliki. 31. Kelurahan Cibabat. 32. Kelurahan Padasuka. 33. Kelurahan Setiamanah. 34. Kelurahan Cimahi. 35. Kelurahan Karangmekar. 36. Kelurahan Baros. 37. Kelurahan Cigugur Tengah. 38. Kelurahan Cibeber. 39. Kelurahan Leuwigajah. 40. Kelurahan Melong. 41. Kelurahan Utama. 42. Kelurahan Cibeureum. Secara fungsional landasan pemikiran pembentukan perangkat daerah didahului dengan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap: a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki atau yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah; b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah; c. Kemampuan keuangan daerah; d. Ketersediaan sumber daya aparatur; e. Mampu membangun pola pengembangan kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.


18

BAB I Pendahuluan Sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, telah dibentuk tim evaluasi Kelembagaan dan secara berkesinambungan diadakan evaluasi, baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pembangunan kesisteman Melalui evaluasi tersebut diharapkan dapat terbentuk kelembagaan yang mempunyai visi dan misi organisasi yang pada akhirnya mampu memenuhi tuntutan kebutuhan serta

dapat

menjalankan menyesuaikan

dipahami

dan

organisasi. kebutuhan

diaplikasikan

Untuk

oleh

meningkatkan

organisasi,

pada

seluruh kinerja

akhir

tahun

aparatur

yang

organisasi

dan

2014

terdapat

pengembangan organisasi, yaitu meliputi penggabungan dua organisasi eselon 3 menjadi satu organisasi eselon II, satu unit kerja eselon IV menjadi satu bagian atau eselon III, dan penambahan organisasi kebencanaan yang selama ini masih bersifat adhoc.


19

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015 ini, metode penyusunan didasarkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1. Rencana Strategis Sesuai ketentuan Undang–UndangNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diantaranya pemerintah kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005 – 2025 dan RPJMD yang merupakan gambaran dari visi dan misi dari Walikota dan Wakil Walikota periode

2012-2017,

yang

secara

konsisten

berkesinambungan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Cimahi. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 yang merupakan Tahap Penataan. Pada tahapan ini, dilakukan penataan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan, yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 disusun sebagai perwujudan dari amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu, RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota sekaligus merupakan pedoman yuridis utama bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2012 – 2017. Dalam menyusun RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 yang menjadi acuan utama adalah rumusan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota untuk masa bakti 2012 – 2017, yang telah disampaikan melalui Sidang


20

BAB II Perencanaan Kinerja Paripurna DPRD dan semasa pelaksanaan kampanye pemilihan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Penyusunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 mengacu pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJPD Kota Cimahi, RTRW Kota Cimahi dan berbagai kebijakan serta prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dengan tujuan agar terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. 2.2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah. Visi dari Kota Cimahi adalah CIMAHI KOTA “CERDAS”, yang bermakna mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik. Guna mencapai visi RPJPD 2005 – 2025, ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang kota Cimahi, yaitu: 1

Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.

2

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

3

Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

4

Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan

5

Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan cerminan visi dari

Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih periode 2012 - 2017 yaituMenuju Cimahi “CERDAS”, dapat dimaknai menjadi :


21


a. Creative

: Cimahi dengan segala potensi dan karakter localdapat berkreasi sesuai dengan kondisi dan tuntutan umum

b. Egaliter

: Menegakkan kesetaraan dalam pelayanan publik

c. Responsif

: Cepat tanggap dalam menghadapi segala tantangan dan pelayanan

d. Dinamis

: Mampu terus bergerak, berdenyut mengikuti dinamika kehidupan

e. Agamis

: Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam perikehidupan dan mewujudkan kesalehan social

f. Sinambung : Program – programpembangunan yang berkelanjutan. Sebagai rumusan umum atas visi di atas, maka misi yang diemban guna mewujudkan visi pembangunan Kota Cimahi Tahun 2012 -2017, akan dicapai melalui 6 (enam) misi sebagai berikut: Misi : 1. Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang 2. Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat 4. Mempertahankan Dinamika Perkehidupan Dalam Pembangunan 5. Mewujudkan Keshalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia 6. Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan 2.3. Arah Kebijakan Umum dan Strategi Berdasarkan visi dan misi Walikota CImahi masa jabatan 2012 – 2017, maka

ditetapkan

pula

beberapa

kebijakan

umum

dan

strategi

untuk

mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu meliputi : Misi Pertama yaitu mewujudkan kreativitas dalam segala bidang, dengan arah kebijakan : 1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan dan/atau inovasi bisnis berdasarkan potensi local.


22

BAB II Perencanaan Kinerja 2. Memperkuat

kelembagaan

dan

daya

dukung

iptek/litbang

dan

mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. 3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 4. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 6. Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 7. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 8. Memperkuat

kelembagaan

dan

daya

dukung

iptek/litbang

dan


kelembagaan

dan

daya

dukung

iptek/litbang

dan

mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. 15. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 16. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local.


23

BAB II Perencanaan Kinerja 17. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 18. Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 19. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 20. Memperkuat

kelembagaan

dan

daya

dukung

iptek/litbang

dan


kelembagaan

dan

daya

dukung

iptek/litbang

dan

mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. 27. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 28. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 29. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 30. Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 31. Memperkuat

kapasitas

kelembagaan,

produksi

dan

manajemen/

pengelolaan usaha.


24

BAB II Perencanaan Kinerja 32. Meningkatkan peran strategis kelompok penduduk berpendapatan rendah dalam pembangunan. 33. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok penduduk miskin. 34. Meningkatnya ketahanan pangan daerah. 35. Pengembangan rantai nilai (value chain development), integrasi vertikal, horizontal sector pertanian, peternakan dan perikanan dan integrasi diagonal dengan klaster industri unggulan di Kota Cimahi. 36. Pengembangan hubungan kerja dan perlindungan terhadap konsumen 37. Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana aktivitas ekonomi 38. Melakukan inventarisasi dan pemetaan daya tarik wisata budaya dan produk lokal 39. Memberikan dukungan kepada organisasi dan komunitas yang bergerak dalam wisata budaya dan produk local. 40. Penyusunan strategi pemasaran wisata. 41. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja. 42. Perlindungan tenaga kerja. 43. Meningkatkan

produktivitas

dan

pengembangan

transmigran

yang

berkualitas. Misi Kedua yaitu meningkatkan kesetaraan dalam pelayanan publik, dengan arah kebijakan : 1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang merata dan berkualitas. 2. Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan menengah universal. 3. Penyelenggaraan pendidikan alternatif bagi anak berkebutuhan khusus. 4. Peningkatan kualitas dan sebaran tenaga pendidik. 5. Peningkatan keterkaitan lulusan dengan dunia usaha. 6. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang merata. 7. Penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau. 8. Penyediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin. 9. Peningkatan layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. 10. Peningkatan status gizi Masyarakat. 11. Peningkatan dan pengembangan kapasitas pelayanan rumah sakit. 12. Meningkatkan promosi dan pengembangan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan RW siaga aktif di masyarakat.


25

BAB II Perencanaan Kinerja 13. Peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan catatan sipil. 14. Penyediaan pelayanan keluarga berencana. 15. Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga sejahtera. 16. Peningkatan kompetensi dan keterampilan aparatur pemerintah. 17. Peningkatan jenjang karir. 18. Peningkatan kemampuan pelayanan yang berorientasi kepuasan public. 19. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 20. Peningkatan kesetaraan gender dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. 21. (nomenlatur arah kebijakan lainnya : Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan) 22. Pemberdayaan pemuda dalam proses pembangunan. 23. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga edukatif, rekreasi, dan prestasi. 24. Perlindungan sosial bagi masyarakat. 25. Penanggulangan bencana. Misi Ketiga yaitu, meningkatkan kemampuan dalam menanggapi tantangan, tuntutan dan kondisi masyarakat secara cepat, dengan arah kebijakan : 1. Peningkatan manajemen statistik daerah. 2. Terbangunnya

basis

data

yang

akurat

sebagai

sumber

informasi

pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan manajemen kearsipan. 4. Peningkatan manajemen perpustakaan. 5. Peningkatan sistem pelayanan administrasi pertanahan. 6. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang IT. 7. Pengembangan sistem informasi pelayanan public. 8. Penyediaan sarana dan prasarana infokom. 9. Peningkatan Regulasi dan Kebijakan Bidang informasi dan komunikasi. 10. Peningkatan Regulasi dan Kebijakan Bidang informasi dan komunikasi. 11. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan pemerintahan. 12. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan pemerintahan.


26

BAB II Perencanaan Kinerja Misi Keempat yaitu mempertahankan dinamika perikehidupan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan : 1. Meningkatkan demokratisasi. 2. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 3. Meningkatkan

Kualitas

Kinerja

Lembaga

Perwakilan

Rakyat

Yang

Bertanggung Jawab. 4. Penataan kebutuhan sumberdaya organisasi. 5. Penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. 6. Meningkatkan penegakan hukum dan HAM. 7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan. 8. Peningkatan sistem administrasi dan pengendalian kinerja kecamatan dan kelurahan. 9. Terkendalinya dan terevaluasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kota setiap tahun anggaran dan terkendalinya pelaksanaan pengawasan internal atas kebijakan Kepala Daerah. 10. Peningkatan koordinasi otonomi daerah. 11. Penyediaan pranata dasar pemantapan otonomi daerah. 12. Menerapkan sistem keuangan daerah yang berbasis sistem informasi. 13. Melakukan terobosan kerjasama antar daerah. 14. Menyediakan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media. 15. Menyediakan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media. 16. Meningkatkan Dan Mengembangkan Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Di Kota Cimahi. 17. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dan Jangka menengah. 18. Meningkatkan Kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. 19. Peningkatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan. 20. Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang ekonomi. 21. Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang sosbud. 22. Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang Pemerintahan. 23. Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang Fisik. 24. Meningkatkan kapasitas aparatur dan Kelembagaan perencana.


27

BAB II Perencanaan Kinerja 25. Peningkatan penyediaan dan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan. 26. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar SKPD, Provinsi dan pemerintah Pusat 27. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring. 28. Mendukung peningkatan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat. Misi Kelima yaitu mewujudkan kesalehan sosial dalam masyarakat yang berakhlak mulia, dengan arah kebijakan : 1. Pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyaratan untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman. 2. Pembinaan kehidupan keagamaan. 3. Pembinaan budaya local. 4. Pembinaan sanggar seni dan organisasi budaya. 5. Pembinaan masyarakat dan lembaga keagamaan. Misi Keenam yaitu melaksanakan pembangunan berkelanjutanberarti melakukan Pembangunan secara berkelanjutan (sustainable development), dengan arah kebijakan : 1. Pengembangan infrastruktur jalan yang handal dalam mendorong daya saing kota. 2. Pengembangan pelayanan angkutan jalan yang terintegrasi. 3. Pengembangan manajemen transportasi kota yang efektif dan efisien dan terintegrasi. 4. Pengembangan sistem informasi dalam bidang perhubungan. 5. Pengembangan sistem pelayanan air limbah domestik yang aman. 6. Pengembangan sistem pelayanan persampahan yang terintegrasi. 7. Pengembangan sistem drainase jalan kota yang handal. 8. Pengembangan sistem drainase perkotaan yang handal dan terintegrasi. 9. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang. 10. Penyediaan

sarana

dan

prasarana

perkantoran

untuk

menunjang

penyelenggaraan pembangunan. 11. Peningkatan kualitas perumahan permukiman dengan prasarana sarana dasar umum 12. Pelaksanaan perencanaan ruang kota yang berkelanjutan. 13. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.


28

BAB II Perencanaan Kinerja 14. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang – undanganterkait. 15. Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan 16. Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan 17. Peningkatan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 18. Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan. 19. Pengembangan pelayanan informasi status lingkungan. Strategi Misi Pertama terdiri dari : 1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativitaskeinovasian berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga untuk mendukung perkuatan sistem inovasi daerah. 2. Mengembangkan daya saing industrial melalui pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi local. 3. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan & inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi. 4. Mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya. 5. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi atau inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di daerah. 6. Meningkatkan kualitas koperasi dan pelaku usaha berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga serta teknopreneur (inkubasi) untuk melahirkan pengusaha-pengusaha pemula (start-up firms). 7. Mengembangkan ruang-ruang bagi partisipasi publik dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas dan industri rumah tangga. 8. Mengurangi Ketimpangan Pendapatan. 9. Mengembangkan daya saing industrial sektor pertanian yang terintegrasi dengan pengembangan klaster-klaster industri unggulan di Kota Cimahi. 10. Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien. 11. Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk local. 12. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja baik regional nasional maupun internasional. 13. Meningkatkan penyelesaian kasus ketenagakerjaan.


29

BAB II Perencanaan Kinerja 14. Meningkatkan perluasan jejaring kerja, perlindungan hukum dan hak-hak bagi pekerja. 15. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan. 16. Meningkatkan

pembinaan,

pendidikan

dan

pelatihan

transmigran

yang

berkualitas.

Strategi Misi Kedua terdiri dari : 1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat. 2. Peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan. 3. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat. 4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 5. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan. 6. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 7. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 8. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. 9. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang responsive. 10. Pemberdayaan gender dan perlindungan anak. 11. Pemberdayaan peran pemuda dalam pembangunan. 12. Pemberdayaan sumberdaya olahraga. 13. Pengembangan perlindungan sosial bagi masyarakat. Strategi Misi Ketiga terdiri dari : 1. Peningkatan pelayanan statistik. 2. Peningkatan pelayanan kearsipan dan perpustakaan. 3. Peningkatan sistem administrasi pertanahan. 4. Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. 5. Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. 6. Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Strategi Misi Keempat terdiri dari :


30

BAB II Perencanaan Kinerja 1. Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan politis, demokratis, berbangsa dan bernegara. 2. Peningkatan kapasitas dan peran DPRD dalam pembangunan kehidupan politis dan demokrasi. 3. Pengembangan kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif. 4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 6. Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan. 7. Pemantapan otonomi daerah. 8. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. 9. Pengembangan kerjasama antar daerah. 10. Pengembangan mekanisme pengaduan pembangunan. 11. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. 12. Peningkatan kualitas produk perencanaan tahunan, dan 5 tahunan, dan sektoral. 13. Peningkatan kualitas produk perencanaan tahunan, dan 5 tahunan, dan sektoral. 14. Peningkatan Sinergitas perencanaan pembangunan. 15. Penyediaan data dasar dan sektoral untuk perencanana pembangunan yang valid dan up to date. 16. Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah. 17. Peningkatan lembaga keswadayaan masyarakat. Strategi Misi Kelima terdiri dari : 1. Peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. 2. Peningkatan kualitas moral dan kehidupan keagamaan. 3. Pengembangan budaya local. 4. Pengembangan pusat-pusat kebudayaan. 5. Peningkatan kesadaran dan toleransi antar umat beragam. Strategi Misi Keenam terdiri dari : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan.


31

BAB II Perencanaan Kinerja 2. Mengembangkan jaringan jalan lingkar luar yang berfungsi untuk memfasilitasi through traffic. 3. Meningkatkan tingkat kemantapan jalan kota dan jalan lingkungan. 4. Mengembangkan jaringan pelayanan angkutan umum dalam kota. 5. Mengembangkan jaringan prasarana angkutan umum dalam kota. 6. Mengembangkan fasilitas perlengkapan jalan. 7. Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 8. Mengembangkan

kapasitas

masyarakat

dan

aparatur

dalam

bidang

perhubungan. 9. Menerapkan manajemen lalu lintas yang terintegrasi. 10. Menerapkan manajemen perparkiran yang efisien. 11. Mengintegrasikan sistem transportasi di wilayah perbatasan dengan Kab/Kota sekitar. 12. Mengembangkan sistem informasi dalam bidang perhubungan. 13. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang aman. 14. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang aman. 15. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik skala komunal, kawasan dan kota. 16. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan 17. Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah. 18. Mengurangi timbulan akhir sampah melalui pengembangan komposting, 3R dan teknologi lainnya. 19. Meningkatkan kualitas jaringan drainase kota. 20. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdagangan. 21. Meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial dan pemerintahan. 22. Meningkatkan keamanan, keserasian dan ketahanan bangunan gedung fasilitas sosial dan pemerintahan. 23. Meningkatkan ketersediaan dan cakupan rumah layak huni. 24. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat. 25. Menciptakan lingkungan permukiman yang siaga dan aman dari bahaya kebakaran. 26. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan TPU. 27. Menciptakan

kondisi

lingkungan

perumahan

permukiman

tertata

yang

mencerminkan wajah kota. 28. Mengembangkan sistem pelayanan perijinan bangunan yang efisien.


32

BAB II Perencanaan Kinerja 29. Mengembangkan data dan informasi spasial yang informative. 30. Mengembangkan rencana tata ruang yang komprehensif dan terintegrasi. 31. Meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang. 32. Memperkecil penyimpangan pelaksanaan rencana tata ruang. 33. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang. 34. Mengembangkan RTH publik. 35. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara. 36. Melaksanakan standar operasional pelayanan pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. 37. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan. 38. Mengembangkan pelayanan informasi status lingkungan kota. 2.4. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan juga merupakan pernyataan–pernyataanberkenaan dengan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai visi,serta memudahkan pelaksanaan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran untuk masing masing misi adalah sebagai berikut. a. Misi Pertama: Tujuan Misi 1. Meningkatkan

perekonomian

dan

ketahanan

pangan

melalui

pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga yang berdaya saing di tingkat global dengan menggunakan pendekatan sistem inovasi. 2. Menurunkan

angka

pengangguran

dan

memberikan

fasilitas

kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Cimahi. Sasaran Misi :


33

BAB II Perencanaan Kinerja 1. Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumahtangga. 2. Berkembang dan meningkatnya daya saing industri pangan, industri kreatif, industri rumah tangga dan industri pariwisata. 3. Berkembangnya

infra

dan

suprastruktur

pengetahuan

serta

meningkatnya kapasitas inovatif daerah. 4. Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga. 5. Berhasilnya aplikasi teknologi dalam mengatasi persoalan daerah. 6. Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga. 7. Terlaksananya

pemberdayaan

penduduk

(keluarga)

berpendapatan

rendah sebagai pelaku dalam pembangunan. 8. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasiskan klaster industri di Kota Cimahi. 9. Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi. 10. Berkembangnya sektor pariwisata. 11. Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja. 12. Menciptakan transmigran yang berkualitas untuk meningkatkan taraf hidupnya. 13. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja. b. Misi Kedua : Tujuan : 1. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas didukung sumberdaya manusia yang responsive. 2. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dalam pembangunan. Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing 2. Meningkatnya derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.


34

BAB II Perencanaan Kinerja 3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 4. Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera. 5. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan yang responsive. 6. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak. 7. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan. 8. Meningkatnya sumberdaya olahraga. 9. Meningkatnya perlindungan masyarakat. c. Misi Ketiga : Tujuan Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi tantangan tuntutan dan kondisi masyarakat secara cepat. Sasaran: 1. Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat. 2. Berkembangnya

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

dalam pelayanan pemerintahan. 3. Meningkatkan pelayanan manejemen informasi pemerintahan kepada public. d. Misi Keempat : Tujuan: Mewujudkan

iklim

pemerintahan

dan

pembangunan

yang

dinamis

(partisipasi) Agar dapat mempertahankan dinamika perikehidupan dalam pembangunan. Sasaran: 1. Meningkatkan

peran

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis. 2. Meningkatnya kinerja pemerintahan kota dalam pembangunan. 3. Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan. 4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi. e. Misi Kelima:


35

BAB II Perencanaan Kinerja Tujuan: Menjadikan masyarakat Kota Cimahi yang disiplin, bermoral dan toleran Untuk mewujudkan kesalehan sosial dalam masyarakat yang berakhlak mulia. Sasaran: 1. Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat Kota Cimahi. 2. Berkembangnya budaya masyarakat Kota Cimahi. 3. Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif. f. Misi Keenam : Tujuan : 1. Meningkatkan

kualitas

dan

ketersediaan

fasilitas

umum

serta

infrastruktur penunjang perekonomian kota. 2. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas sosial. 3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan perumahan dan permukiman. 4. Mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlanjutan pembangunan. Sasaran: 1. Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang. 3. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi bidang perhubungan. 4. Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar. 5. Mengembangkan sarana prasarana perekonomian. 6. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah Negara. 7. Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum. 8. Mewujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan. 9. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan. 2.5. Prioritas Pembangunan Tahun 2015 Pembangunan pada Tahun 2015 dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 berada pada periode Pembangunan Jangka Menengah Tahap III yang merupakan periode pengembangan pembangunan. Hubungan Visi / Misi


36

BAB II Perencanaan Kinerja dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahap III yang sesuai dengan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 tergambar dalam Pada Bagan dibawah ini berikut ini :

2017 2016

PENGUATAN 2015 2014

PENATAAN

2013

PENYIAPAN Penyiapan berbagai sistem, sarana, sumberdaya dan piranti pendukung kemajuan pembangunan kota yang berkeadilan, unggul, dan kreatif

Penataan terhadap berbagai sistem, sarana, Potensi dan Sumberdaya lokal , dan piranti pendukung yang kondusif bagi peningkatan kualitas ekonomi dan daya saing kota serta kemajuan pembangunan kota yang Berkeadilan, Unggul, Dan Kreatif

PENGEMBANGAN Pengembangan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

Penguatan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

PEMANTAPAN Pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

Berdasarkan bagan diatas yang merupakan tahun ketiga dalam RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017 merupakan tahap Pengembangan untuk mencapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan pada pengembangan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif,

penguatan

investasi

dan

pasar.

Pembangunan

tahun

ketiga

dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah


37

BAB II Perencanaan Kinerja dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap

menekankan

pada

perbaikan

dan

penyempurnaan

pelayanan

pemerintahan daerah, pengembangan ekonomi lokal, penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan dan pemantapan penyediaan infrastruktur kota. Pada tahun ketiga ini, Pemerintah Kota Cimahi menekankan pada penciptaan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada sumber daya lokal diharapkan sudah menunjukan hasil nyata

di

lapangan

terutama

dalam

penciptaan

lapangan

kerja

dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan

masyarakat

dapat

diukur

secara

berdasarkan

indikator

pendidikan dan kesehatan yang terus membaik. Pengembangan kinerja pembangunan infrastruktur kota menunjukan hasil yang dapat dirasakan langsung masyarakat dengan adanya penurunan luas daerah genangan dan peningkatan kualitas sanitasi permukiman dan pengembangan

konsep

manajemen

pelayanan air bersih,

transportasi.

Peningkatan

kualitas

kehidupan masyarakat mulai dirasakan dengan semakin membaiknya perlindungan

sosial

dan

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan. Fokus utama dalam pembangunan tahun ketiga adalah untuk terus mendorong perwujudan visi menuju Cimahi Cerdas terlihat dari semakin meningkatnya kreativitas ekonomi kota, pelayanan publik yang optimal, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan kota yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam pelayanan pemerintah daerah.

2.6. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Rencana kinerja

juga

merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan terhadap kinerja yang akan diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dalam Rencana Kinerja yang ditetapkan,


38

BAB II Perencanaan Kinerja terdapat rencana capaian kinerja seluruh indikator sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, didukung denganrencana capaian berupa Program, Kegiatan, serta kelompok indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator

Kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja

sasaran

pemerintah

tersebut

yang

merupakan

menggambarkan

indikator

kinerja

keberhasilan

utama

pencapaian

instansi sasaran,

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta transparan

guna

menghasilkan

informasi

kinerja

yang

baik.

Dengan

ditetapkannya Peraturan Walikota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi, maka sudah terdapat penyesuaian dan penyelarasan terhadap perjanjian kinerja dan TAPKIN Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015. Selanjutnya kami sampaikan Penetapan Kinerja yang akan dicapai Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2015 dengan Jumlah Anggaran setelah perubahan APBD pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1.411.339.250.907,86. 1. Misi 1 : Mewujudkan Kreatifitas Dalam Segala Bidang Uraian

Indikator Sasaran

Target 2015

1

2

3

Pengembangan sektor pertanian dan perikanan daerah Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasiskan klaster industri di Kota Cimahi


Ketersediaan pangan utama

100%

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

7,55

Regulasi ketahanan pangan

Ada

Cakupan bina kelompok petani

100%

Produksi perikanan

0,42%

39

BAB II Perencanaan Kinerja Uraian

Indikator Sasaran

Target 2015

1

2

3

Tingkat daya saing daerah Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas & industri rumah tangga

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Berkembangnya sektor pariwisata

11% 3,20%

Lama proses perijinan

3-14 hari

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

3 retribusi 20 Perda

Lembaga keuangan masyarakat di Kota Cimahi Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

1.563

Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk lokal Kunjungan wisata

9038

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

100%

Jumlah grup kesenian Jumlah organisasi kesenian Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga

32

Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga

2.206.381

Persentase koperasi aktif

283 69 57,00%

Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok ikan air tawar Tingkat pengangguran terbuka

Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja Angka partisipasi angkatan kerja

Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja

Cakupan Fasilitas Keselamatan dan perlindungan kerja

5% 100% 10.30-9.0 63.46 - 66.32 59,76

85%

2. Misi 2 : Meningkatkan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik


40


Indikator Sasaran

Target

1

2

3

Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing

Angka melek huruf

99.80-99.83

Angka rata-rata lama sekolah

10.73-11.10

Angka Partisipasi Kasar (APK)

100,00%

APK SD/MI

90,00%

APK SMP/MTs

88,00%

APK SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni

95,00%

APM SD/MI

72,00%

APMSMP/MTs

65,00%

APM SMA/SMK/MA Angka partisipasi sekolah Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing

99.80-99.83 99%-100%

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

0,382

Rasio guru : murid SD/MI

01.23

Rasio guru : murid SMP/Mts

01.15

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

01.32

Fasilitas pendidikan layak pakai pada seluruh jenjang pendidikan Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

100%

Ruang Kelas SD/MI layak pakai

98,00%

Sekolah pendidikan SMP/MTs layak pakai

01:01,5

Rasio Ruang Kelas : Rombel SD/MI

100%

Rasio Ruang Kelas : Rombel SMP/MTs Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

100,00% 01.01 68.69-73

Rasio guru terhadap murid

0,603

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

01.15

Fasilitas Pendidikan Menengah:

01.32

Ruang Kelas SMA/SMK/MA layak pakai Rasio Ruang Kelas : Rombel SMA/SMK/MA

100,00%

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

01.01

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

99,66-99,76

Angka partisipasi kasar (APK) TK/RA/Penitipan Anak Angka Putus Sekolah (APTs)

66,00%

APTs SD/MI


41


Indikator Sasaran

Target

1

2

3

APTs SMP/MTs

0,00%

APTs SMA/SMK/MA

0,00%

Angka Kelulusan (AL):

0,00%

AL SD/MI AL SMP/MTs

100%

AL SMA/SMK/MA

100%

Angka Melanjutkan (AM)

100%

AM dari SD/MI ke SMP/MTs Peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

100%

Kualitas Guru Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing

Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV SD/MI

78

SMP/MTs

93

SMA/MA/SMK

98

Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat Angka kematian bayi

29.70-29.30

Angka usia harapan hidup

69.25-69.65

Persentase Balita gizi buruk

< 1%

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan Rasio posyandu per satuan balita

116

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat


Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

01:45,0

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0,0072

Rasio dokter per satuan penduduk

0,46

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

2,26

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90%

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

100%

42


Indikator Sasaran

Target

2

3

1 perawatan

Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

80%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100%

Cakupan kunjungan bayi

95,00%

Cakupan puskesmas

86,67%

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

800

Rasio balita berakte kelahiran

760

Kepemilikan KTP

65,00%

Pemberdayaan gender dan perlindungan anak Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak

Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera

Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan

Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

100%

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

56,00%

Partisipasi angkatan kerja perempuan

42,00%

Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera Cakupan peserta KB aktif

82,00%

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

44,80%

Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan Jumlah organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan

44 9

Pemberdayaan sumberdaya olahraga Jumlah klub olahraga

29

Jumlah gedung olahraga

11

Jumlah Stadion Meningkatnya sumberdaya olahraga

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

50

Lapangan olahraga

10

Jumlah kegiatan olahraga Jumlah organisasi / klub olahraga Meningkatnya perlindungan masyarakat


4

5 74

Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat

43


Indikator Sasaran

Target

1

2

3

Pemberdayaan PSKS PMKS yg memperoleh bantuan sosial

36 PSKS 100 orang

3. Misi 3 : Meningkatkan Kemampuan dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi secara cepat

Uraian

Indikator Sasaran

Target

1

2

3

Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Pemerintahan

sistem informasi dalam rangka pelayanan publik Web site milik pemerintah daerah

Ada

Tertib administrasi pertanahan Aset tanah yang belum tersertifikasi

< 122bdg

Persentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat

80%

Aset tanah yang tersertifikasi

> 137bdg

Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan

10

Pelayanan statistik daerah Data Statistik Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan kepada semua masyarakat

Ada

Peningkatan pelayanan kearsipan dan perpustakaan

Pengelolaan arsip secara baku

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

40SKPD,10 bagianSetda, dan1KPU 40 SKPD,10 Bagian Setda dan1 KPU memiliki pengelola arsip 16,674

Jumlah perpustakaan

33

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

2,4

4. Misi 4 : Mempertahankan Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan Yang Berjalan


44


Indikator Sasaran

Target

1

2

3

Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan

Kualitas dokumen perencanaan yang mengakomodasi aspirasi warga Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

100%

Dokumen perencanaan yang ditetapkan Kepala Daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi

Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

Tingkat partisipasi pemilih

(pada tahun 2015 tidak diselenggarakan agenda politik)

5. Misi 5 Mewujudkan Kesalehan Sosial dalam Masyarakat yang Berakhlak Mulia

Uraian

Indikator Sasaran

Target

1

2

3

Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif

Berkembangnya budaya masyarakat kota Cimahi Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat Kota Cimahi

Kualitas kehidupan keagamaan di Kota Cimahi Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Penyelenggaraan festival seni dan budaya

4

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

1

Tingkat kesadaran warga terhadap ketentraman dan ketertiban Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat Kota Cimahi

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/Kelurahan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi


1,68

16,21 41 865

45


6. Misi 6 : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dan Sinambung

Uraian

Indikator Sasaran

Target

1

2

3

Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan Nasional, Provinsi dan kota)

Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi

150.156 km

Jalan Penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

88,621

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

82,74%

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

26,586

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Panjang jalan kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

8,862

127.456km

Cakupan layanan pengelolaan air limbah masyarakat

Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar

Rumah tangga ber-Sanitasi

78,115

Persentase rumah tinggal bersanitasi

65,03%

Cakupan layanan air bersih Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

65,03%

Rumah tangga pengguna air bersih

78,115

Menurunnya area genangan Rasio Jaringan Irigasi Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

0.024km/ha 370,057

Cakupan layanan persampahan Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Persentase penanganan sampah

1,25 75,00%

Penyelenggaraan manajemen dan


46


Indikator Sasaran

Target

2

3

1

sarana prasarana perhubungan Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang

Angkutan darat Jumlah Terminal Pemasangan Rambu-rambu

2.011 4 378

Jumlah uji kir angkutan umum

8,400

Kepemilikan KIR angkutan umum

8,400

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

6bulan

Luasan RTH publik Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan

18,35%

Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

75,00%

Penegakan hukum lingkungan

100%

Pencemaran status mutu air

83,50%

Cakupan penataan permukiman Rumah layak huni Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum

Lingkungan pemukiman kumuh

105,618 82ha

Rasio permukiman layak huni

97,47%

Rasio rumah layak huni

97,00%

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1.000 jumlah penduduk)

0,08

Cakupan penataan ruang yang komprehensif dan integratif Merwujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Persentase Luas permukiman yang tertata Luas wilayah perkotaan

Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara


Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintahan / Kelurahan yang baik

63,02% 97,96 4.025,75ha 100%

47

BAB IV Penutup

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015 ini, dapat Kami simpulkan, bahwa Pemerintah Kota Cimahi secara umum melalui 152 (seratus lima puluh dua) indikator kinerja, telah memperlihatkan pencapaian kinerja terhadap 31 (tiga puluh satu) sasaran strategis, yang terdiri dari 24 indikator kinerja untuk melaksanakan Misi 1, 73 indikator kinerja untuk melaksanakan Misi 2, 11 indikator kinerja untuk melaksanakan Misi 3, 5 indikator kinerja untuk melaksanakan Misi 4, 6 indikator kinerja untuk melaksanakan Misi 5 dan 33 indikator kinerja untuk melaksanakan Misi 6. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran dan telah bersinergi dengan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi, dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 151 indikator sasaran, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut : a. Indikator sasaran Misi 1 terdiri dari 24 indikator sasaran dengan realisasi 20 indikator sasaran atau 83,33% telah mencapai target yang ditetapkan, 4 indikator sasaran atau 16,67% belum mencapai sasaran. b. Indikator sasaran Misi 2 terdiri dari 73 indikator sasaran dengan realisasi 68 indikator sasaran atau 93,15% telah mencapai target yang ditetapkan, 5 indikator sasaran atau 6,85% belum mencapai sasaran. c. Indikator sasaran Misi 3 terdiri dari 11 indikator sasaran dengan realisasi 6 indikator sasaran atau 54,55% telah mencapai target yang ditetapkan, 5 indikator sasaran atau 45,45% belum mencapai sasaran. d. Indikator sasaran Misi 4 terdiri dari 5 indikator sasaran yang keseluruhan atau 100% telah mencapai target yang ditetapkan,


165

BAB IV Penutup e. Indikator sasaran Misi 5 terdiri dari 6 indikator sasaran dengan realisasi 5 indikator sasaran atau 83,33% telah mencapai target yang ditetapkan, 1 indikator sasaran atau 16,67% belum mencapai sasaran. f. Indikator sasaran Misi 6 terdiri dari 33 indikator sasaran dengan realisasi 29 indikator sasaran atau 87,88% telah mencapai target yang ditetapkan, 4 indikator sasaran atau 12,12% belum mencapai sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 31 sasaran dan indikator sasaran kinerja Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan trend naik setiap tahunnya, meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator sasaran yang tingkat capaian kinerjanya belum sesuai dengan harapan atau < 85%. Sebagai bentuk perbaikan atau solusi atas kekurangan tersebut, maka upaya yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut: 1.

Perlunya evaluasi atas target indikator sasaran produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, mengingat karakteristik daerah Kota Cimahi yang bertipe perkotaan dan banyaknya alih fungsi lahan menjadi daerah permukiman dan bisnis.

2.

Mempersiapkan strategi untuk menanggulangi kejadian luar biasa agar produksi perikanan tetap terjaga, seperti bencana kekeringan yang melanda pada tahun 2014.

3.

Perlunya perubahan target indikator sasaran sebagai penyesuaian atas kondisi perkembangan koperasi yang ada di Kota Cimahi, sehingga capaian kinerja dapat menggambarkan indikator sasaran persentase koperasi aktif yang berkontribusi terhadap ekonomi kota.

4.

Meningkatkan dan mengembangkan pola pemberdayaan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.

5.

Mengevaluasi ulang penggunaan indikator ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah sebagai indikator kinerja, mengingat pembangunan sekolah di daerah Kota Cimahi cukup sulit untuk dilakukan karena keterbatasan lahan yang ada.

6.

Menambah jumlah guru SMP/Mts agar sesuai dengan standar jumlah yang dibutuhkan.

7.

Pengukuran

indikator

cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan

pasien

masyarakat miskin perlu disesuaikan kembali, mengingat tidak seluruh


166

BAB IV Penutup pasien memerlukan rujukan untuk ditangani oleh rumah sakit, apabila pengobatan/pelayanan dapat dilakukan pada tingkat puskesmas. 8.

Meningkatkan sosialisasi kesetaraan gender dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan aktif di lembaga pemerintah. Serta meningkatkan pola pembinaan dan variasi kegiatan pada stakeholder terkait dalam

rangka

peningkatan

mengembangkan

capaian

kinerja

peran

indikator

aktif

kaum

sasaran

perempuan

persentase

untuk

partisipasi

perempuan dilembaga pemerintah. 9.

Agar lebih meningkatkan jumlah kegiatan kepemudaan.

10. Meningkatkan

kinerja

untuk

sertifikasi

aset

khususnya

tanah

milik

Pemerintah Kota Cimahi. 11. Menyesuaikan indikator penyelesaian sengketa tanah menjadi persentase penyelesaian sengketa pertanahan. 12. Pentingnya pembinaan kearsipan untuk memenuhi capaian kinerja indikator sasaran pengelolaan arsip secara baku. 13. Penambahan jumlah koleksi buku untuk perpustakaan daerah. 14. Meningkatkan penyelenggaraan festival seni dan budaya. 15. Meningkatkan perbaikan dan perawatan jalan yang dilalui oleh roda 4. 16. Meningkatkan kinerja dalam penanganan persampahan. 17. Penyesuaian

target

indikator

pemasangan

rambu-rambu

agar

dapat

menyesuaikan dengan kebutuhan. 18. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan keutamaan kepemilikan IMB. Serta mempermudah dan menyederhanakan proses kepemilikan IMB. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada tahun ke depan yaitu : a. Pentingnya upaya segera untuk merevisi dokumen perencanaan jangka menengah,

sebagai

penyempurnaan

capaian

kinerja

pemerintah

yang

digambarkan dalam dokumen pelaporan kinerja pemerintah setiap tahun; b. Peningkatan kualitas koordinasi dan pengembangan metode pola kerja seluruh tim penyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja seluruh SKPD Kota Cimahi, agar terbentuk sinergisitas yang dilandasi oleh integritas dan semangat dalam menjalankan profesi atau tugas yang diamanatkan; c. Membuat dan menerapkan SOP untuk penyusunan pelaporan kinerja, dimulai dari validasi data, penghimpunan data, analisa lapangan, input

data,

koordinasi dan konsultasi metode atau rumusan pelaporan, penghimpunan


167

BAB IV Penutup laporan termasuk penyampaian data secara resmi serta reviu pelaporan, yang seluruhnya diatur dengan mekanisme didasarkan pada waktu yang cukup memberikan kesempatan penyusunan pelaporan dengan baik dan benar; d. Mempertajam fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan atau proses sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, baik berupa fisik maupun pelaporan, sehingga tetap dalam jalur ketentuan dalam dokumen perencanaan, baik terhadap dokumen perencanaan

yang

ditetapkan

peruntukan

lima

tahunanan

maupun

peruntukan tahunan; e. Meningkatkan kemampuan aparatur, baik pada perilaku kerja maupun kemampuan melaksanakan tugas sesuai kebutuhan organisasi. Pada kesimpulan akhir laporan ini, dapat disampaikan bahwa pencapaian target indikator RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 pada Tahun 2015, telah dipenuhi sesuai dengan harapan dan kemampuan. Berkaitan dengan indikator kinerja yang belum sesuai dengan keinginan dan harapan, itu tentunya merupakan kelemahan karena ketidaksempurnaan Kami sebagai manusia. Mudah – mudahan kedepan, dengan adanya kekurangan dan kelebihan yang ada pada tahun ini, dapat menjadi motivasi dan pendorong untuk melakukan tugas dan tanggungjawab lebih baik lagi.


168

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KOTA CIMAHI TAHUN 2015 Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

Misi I : Mewujudkan Kreatifitas Dalam Segala Bidang

Meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga yang berdaya saing di tingkat global dengan menggunakan pendekatan sistem inovasi

Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasiskan klaster industri di Kota Cimahi

Target

Realisasi

Capaian Kinerja Th. 2015 (%)

Tahun 2015

Indikator Sasaran

Pengembangan sektor pertanian dan perikanan daerah

1

Ketersediaan pangan utama

100%

100%

100%

2

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

7,55

5,34

71%

3

Regulasi ketahanan pangan

Ada

Ada

100%

4

Cakupan bina kelompok petani

100%

100%

100%

5

Produksi perikanan

0,42%

-18%

0%

2.206.381

5.247.294

238%

32

36

113%

Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal Tingkat daya saing daerah berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga 6 7

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

Target

Realisasi


11%

354%

3220%

Tahun 2015

Indikator Sasaran

8

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

9

Usaha Mikro dan Kecil

3,20%

4,00%

125%

10

Lama proses perijinan

3-14 hari

3-14 hari

100%

3 retribusi

3 retribusi

100%

20 perda

26 perda

130%

1.563

1.350

86%

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

11 12

13

Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya Lembaga keuangan masyarakat di Kota UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan Cimahi industri rumah tangga Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Berkembangnya sektor pariwisata

Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk lokal

14

Kunjungan wisata

9.038

50.070

554%

15

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

100%

100%

100%

16 17

Jumlah grup kesenian Jumlah organisasi kesenian

283 69

285 69

101% 100%

57,00%

20,00%

35%

5%

4%

80%

18

Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis Persentase koperasi aktif komunitas dan industri rumah tangga Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi

19

Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

20

21

Indikator Sasaran

Cakupan bina kelompok ikan air tawar Menurunkan angka pengangguran dan memberikan fasilitas Meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja dan bekerja bagi pencari kerja berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Cimahi

Tingkat pengangguran terbuka

Target

Realisasi


100%

100%

100%

10,30-9,0

5

206%

Tahun 2015

22

Tingkat partisipasi angkatan kerja

63.46 - 66.32

84

127%

23

Angka partisipasi angkatan kerja

59,76

79,59

133%

Cakupan Fasilitas Keselamatan dan perlindungan kerja

85%

71,83%

85%

99.80-99.83

99,98

100%

10.73-11.10

10,79

100%

24

25

26

Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja

Mewujudkan pelayanan publik Misi II : Meningkatkan yang berkualitas didukung Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata Kesetaraan dalam Pelayanan Angka melek huruf sumberdaya manusia yang dan memiliki daya saing Publik responsif

Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK)

27

APK SD/MI

100,00%

98,92%

99%

28

APK SMP/MTs

90,00%

89,08%

99%

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

29

Indikator Sasaran APK SMA/SMK/MA

Target

Realisasi


88,00%

89,90%

102%

Tahun 2015

Angka Partisipasi Murni 30

APM SD/MI

95,00%

97,08%

102%

31

APMSMP/MTs

72,00%

68,66%

95%

32

APM SMA/SMK/MA

65,00%

89,42%

138%

33

Angka partisipasi sekolah

99%-100%

99%

100%

34

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

0,382

0,223

58%

35

Rasio guru : murid SD/MI

1:23

1:25

92%

36

Rasio guru : murid SMP/Mts

1:15

1:20

75%

37

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

1:32

1:35

91%

Fasilitas pendidikan layak pakai pada seluruh jenjang pendidikan

38

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

100%

100%

100%

39

Ruang Kelas SD/MI layak pakai

98%

99%

101%

40

Sekolah pendidikan SMP/MTs layak pakai

100%

100%

100%

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi


Tahun 2015

41

Rasio Ruang Kelas : Rombel SD/MI

1:1,5

1:1

100%

42

Rasio Ruang Kelas : Rombel SMP/MTs

1:01

1:01

100%

43

Angka partisipasi sekolah

68,69-73

89

122%

44

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,603

1,74

289%

45

Rasio guru terhadap murid

1:15

1:25

113%

46

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

1:32

1:35

103%

Fasilitas Pendidikan Menengah : 47

Ruang Kelas SMA/SMK/MA layak pakai

100%

100%

100%

48

Rasio Ruang Kelas : Rombel SMA/SMK/MA

1:01

1:02

102%

49

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

99.66-99.76

99,98

100%

66,00%

75,84%

115%

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 50

Angka partisipasi kasar (APK) TK/RA/Penitipan Anak Angka Putus Sekolah (APTs)

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

Target

Realisasi


Tahun 2015

Indikator Sasaran

51

APTs SD/MI

0,00%

0,00%

100%

52

APTs SMP/MTs

0,00%

0,00%

100%

53

APTs SMA/SMK/MA

0,00%

0,00%

100%

Angka Kelulusan (AL) : 54

AL SD/MI

100%

100%

100%

55

AL SMP/MTs

100%

100%

100%

56

AL SMA/SMK/MA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

103%

103%

78

91

117%

Angka Melanjutkan (AM) 57

AM dari SD/MI ke SMP/MTs Peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan

58

AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kualitas Guru Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

59

SD/MI

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

Target

Realisasi


Tahun 2015

Indikator Sasaran

60

SMP/MTs

93

97

104%

61

SMA/MA/SMK

98

98

100%

Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas didukung Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua sumberdaya manusia yang lapisan masyarakat responsif

Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat

62

Angka kematian bayi

29.70-29.30

8,73

340,21%

63

Angka usia harapan hidup

69.25-69.65

69.82

100%

64

Persentase Balita gizi buruk

<1%

0,12%

100%

116

109

93,97%

01 : 45.000

1 : 38.965

87%

0,0072

0,0102

142%

0,46

0,98

213%

2,26

2,39

106%

80%

81%

101,68%

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan 65

66

Rasio posyandu per satuan balita Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

67

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

68

Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

69

70

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi


Tahun 2015

71

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90%

84%

93%

72

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

93%

93%

73

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100%

100%

100%

74

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

80%

75%

93%

75

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100%

100%

100%

76

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100%

11,54%

12%

77

Cakupan kunjungan bayi

95,00%

92,76%

98%

78

Cakupan puskesmas

86,67%

86,67%

100%

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

800

981

123%

Rasio balita berakte kelahiran

760

805

106%

79

80

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

81

Kepemilikan KTP Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak

82

Target

Realisasi


65,00%

98,10%

151%

100%

100%

100%

Tahun 2015

Indikator Sasaran

Pemberdayaan gender dan perlindungan anak Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

83

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

56,00%

32,11%

57%

84

Partisipasi angkatan kerja perempuan

42,00%

47,48%

113%

Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera

Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

85

Cakupan peserta KB aktif

82,00%

77,71%

95%

86

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

44,80%

47,90%

107%

44 9

44 5

100% 56%

Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan 87 88 Meningkatnya sumberdaya olahraga

Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan Jumlah organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan Pemberdayaan sumberdaya olahraga

89

Jumlah klub olahraga

29

25

86%

90 91

Jumlah gedung olahraga Jumlah Stadion

11 4

11 4

100% 100%

92

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

50

49

98%

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

Target

Realisasi


Tahun 2015

Indikator Sasaran

93

Lapangan olahraga

10

12

120%

94 95

Jumlah kegiatan olahraga Jumlah organisasi / klub olahraga

5 74

6 74

120% 100%

36

36

100%

100 orang

100 orang

100%

Ada

Ada

100%

< 122bdg

294

41%

Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat Meningkatnya perlindungan masyarakat dalam pembangunan

Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat

96

Pemberdayaan PSKS

97

PMKS yg memperoleh bantuan sosial Misi III : Meningkatkan Kemampuan dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi secara cepat

Meningkatkan manajemen Berkembangnya pemanfaatan teknologi Pemerintahan profesional dan informasi dan komunikasi dalam pelayanan akuntabel Pemerintahan

98

sistem informasi dalam rangka pelayanan publik

Web site milik pemerintah daerah Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan kepada semua masyarakat

Tertib administrasi pertanahan

99

Aset tanah yang belum tersertifikasi

100

Persentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat

80%

42%

52%

101

Aset tanah yang tersertifikasi

> 137bdg

212bdg

100%

102

Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan

10

3

30%

Ada

Ada

100%

Pelayanan statistik daerah 103

Data Statistik Daerah

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

Target

Realisasi


40SKPD,10 bagianSetda, dan1KPU

17 SKPD

33%

Tahun 2015

Indikator Sasaran Peningkatan pelayanan kearsipan dan perpustakaan

104

Pengelolaan arsip secara baku

105

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

106

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

107 108 Misi IV : Mempertahankan Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan Yang Berjalan 109

Mewujudkan iklim Pemerintahan dan pembangunan yang dinamis (partisipasi)

Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan

40 SKPD,10 40 SKPD,10 Bagian Setda Bagian Setda dan1 KPU dan1 KPU memiliki memiliki pengelola arsip pengelola arsip

100%

16.674

11.434

69%

Jumlah perpustakaan

33

28

85%

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

2,4

4,4

183%

100%

100%

100%

Kualitas dokumen perencanaan yang mengakomodasi aspirasi warga

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Meningkatnya kualitas perencanaan Dokumen perencanaan yang ditetapkan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan Kepala Daerah kondisi

110

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Ada

100%

111

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Ada

100%

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

112

Target

Realisasi


Ada

Ada

100%

1,68

1,66

98,81%

4

3

75%

1

3

300%

16,21

34

210%

41

49

120%

865

1977

229%

150.156 km

124.260 km

83%

Tahun 2015

Indikator Sasaran

Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan Tingkat partisipasi pemilih politis dan demokratis

113 Misi V : Mewujudkan Kesalehan Sosial dalam Masyarakat yang Berakhlak Mulia

Menjadikan masyarakat Kota Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan Kualitas kehidupan keagamaan di Kota Cimahi yang disiplin, bermoral yang toleran dan kondusif Cimahi dan toleran

114 Berkembangnya budaya masyarakat kota Cimahi

115 116

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat Tingkat kesadaran warga terhadap Kota Cimahi ketentraman dan ketertiban

117

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/Kelurahan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi

118 119 120 Meningkatkan kualitas dan MISI VI : Melaksanakan ketersediaan fasilitas umum Pembangunan Berkelanjutan serta infrastruktur penunjang dan Sinambung perekonomian kota

Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi

Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan

121

Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan Nasional, Provinsi dan kota)

122

Jalan Penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

88,621

88,621

100%

123

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

82,74%

98,45%

119%

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi


Tahun 2015

124

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

26,586

29,668

112%

125

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

8862

7925

112%

126

Panjang jalan kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

127,456

121,252

95%

Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar

Cakupan layanan pengelolaan air limbah masyarakat

127

Rumah tangga ber-Sanitasi

78,115

81,004

104%

128

Persentase rumah tinggal bersanitasi

65,03%

68,17%

105%

Cakupan layanan air bersih 129

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

65,03%

69,65%

107%

130

Rumah tangga pengguna air bersih

78,115

82,764

106%

0.024km/ha

100%

100%

370,057

871,487

236%

1,25

1,20

100%

Menurunnya area genangan 131

Rasio Jaringan Irigasi

132

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

133

Cakupan layanan persampahan Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

134

Persentase penanganan sampah Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang

Target

Realisasi


75,00%

39,62%

53%

Tahun 2015

Indikator Sasaran

Penyelenggaraan manajemen dan sarana prasarana perhubungan

135

Angkutan darat

2,011

2,011

100%

136

Jumlah Terminal

4

4

100%

137

Pemasangan Rambu-rambu

378

150

40%

138

Jumlah uji kir angkutan umum

8400

9882

118%

139

Kepemilikan KIR angkutan umum

8400

9882

118%

140

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

6bulan

6bulan

100%

18,35%

16%

87,19%

Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan

Luasan RTH publik Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup

141

142

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

75,00%

77,46%

103%

143

Penegakan hukum lingkungan

100%

100%

100%

144

Pencemaran status mutu air

83,50%

93,42%

112%

Meningkatkan kualitas dan ketersediaan perumahan dan permukiman

Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan Cakupan penataan permukiman sarana dasar umum

Sasaran Misi No

Misi

Tujuan Misi Sasaran

Indikator Sasaran

145

Rumah layak huni

146

Lingkungan pemukiman kumuh

147 148

Rasio permukiman layak huni Rasio rumah layak huni Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1.000 jumlah penduduk)

149

Mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlanjutan pembangunan

Merwujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

151

Persentase Luas permukiman yang tertata

152

Luas wilayah perkotaan

Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas sosial

Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara

Realisasi

105,618

144,812

137%

82ha

94ha

87,23%

97,47% 97,00%

96,47% 96,60%

99% 100%

0,08

0,074

93%

63,02%

53,04%

84%

97,96

97,96

100%

4.025,75ha

4.025,75ha

100%

100%

100%

100%

Cakupan penataan ruang yang komprehensif dan integratif

150

153

Target


Tahun 2015

Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintahan / Kelurahan yang baik

Bismillahirrohmanirrohim Assalammualaikum Wr. Wb

Recommend Documents