KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Karunia dan RakhmatNyalah Laporan Kegiatan Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Bagian Program dapat disusun. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban sub Bagian Monitoring dan Evaluasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program,kegiatan dan anggaran riset strategis dan pengembangan kealutan dan perikanan. Kegiatan Kegiatan Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Bagian Program Monitoring dan Evaluasi perlu dilaksanakan sebagai upaya pengendalian dan evaluasi terhadap program riset kelautan dan perikanan yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langung . Dalam dokumen ini dilaporkan mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sub Bagian Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari Monitoring dan Evaluasi, Rapat Supervisi MONEV terpadu KKP,Temu teknis Monev Tepadu Balitbang KP,Rapat Persiapan dan Penyusunan LAKIP,Penyusunan Laporan Monitoring serta Desain Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan,Monitoring dan Evaluasi.Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat mencadi bahan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan sub Bagian Monitroing dan Evaluasi pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Terpadu KKP Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Propinsi DKI Jakarta masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapakan kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa mendatang.Terima kasih Jakarta , 6 Januari 2011 Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi
Akhmatul Ferlin, ST,MT
DAFTAR
ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... iii DAFTAR LAMPIRAN……… ................................................................................................................. iv IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................................................................ v BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1 Data Umum Organisasi
1
Mandat dan Peran Riset Kelautan dan Perikanan
3
Aspek Stratejik Organisasi
5
Struktur Organisasi
8
Sistematika Penyajian
9
PERENCANAAN ....................................................................................................... 11 A
Rencana Stratejik ....................................................................................... 11 Visi .................................................................................................................... 12 Misi.................................................................................................................... 12 Tujuan .............................................................................................................. 12 Sasaran .............................................................................................................. 13 Kebijakan ........................................................................................................... 15 Program ............................................................................................................ 17
B B A B III
Rencana Kinerja.......................................................................................... 30
AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................... 32 A
Indikator Kinerja......................................................................................... 32
B
Capaian Kinerja Sasaran ............................................................................. 34
C
Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. 35
D
Akuntabilitas Kinerja .................................................................................. 36
E
Evaluasi dan Analisis Kinerja ....................................................................... 39
PENUTUP ...................................................................................................................... 97 …………………. LAMPIRAN ........................................................................................................................................
iii
DAFTAR LAMPIRAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN
JUMLAH PEGAWAI BRKP TAHUN 2009
RENCANA STRATEJIK BRKP TAHUN 2005 – 2009
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2009
ANGGARAN TAHUN 2009
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2009
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan Capaian Kinerja Badan Riset Kelautan dan Perikanan selama tahun 2009 dikaitkan dengan Rencana Kinerja 2009 yang mengacu pada Rencana Stratejik 2005 -2009.Selama periode tahun 2009 Badan Riset Kelautan dan Perikanan melakukan pengukuran terhadap kegiatan yang tercakup dalam 5 (lima) program meliputi 5 (lima) sasaran stratejik. Setiap kegiatan yang diukur memiliki 3 (tiga) jenis indikator yaitu indikator input, indikator output dan indikator outcome. Jumlah anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan selama tahun 2009 sebesar Rp 193.973.805.000,dengan realisasi sebesar Rp 177.410.616.656 ,- atau 91.46%. Pengukuran capaian kinerja Badan Riset Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009 ini menggunakan rencana stratejik 2005-2009. Rencana stratejik ini menggunakan parameter dan indikator kinerja yang lebih difokuskan dan disesuaikan dengan program-program pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada saat ini. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009 dengan angka capaian kinerja Badan Riset Kelautan dan Perikanan sebesar 91.46 % dengan predikat sangat berhasil. Dari capaian kinerja tahun 2009 Badan Riset Kelautan dan Perikanan telah memenuhi 5 (lima) sasaran stratejik yang ditargetkan yaitu Tersedianya sumberdaya riset yang berkualitas dicirikan oleh SDM yang profesional, sarana dan prasarana riset berkualitas, sistem manajemen riset yang akuntabel serta kelembagaan riset yang handal dengan kemampuan melayani pemangku kepentingan secara luas, Terungkapnya fenomena alam didukung oleh tersedianya data dan informasi ilmiah yang komprehensif dan berkesinambungan tentang ekosistem dan kenaneka ragaman sumberdaya perairan., Meningkatnya temuan hasil riset, penguasaan dan pengembangan IPTEK yang menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Meluasnya penyebaran dan pemanfaatan hasil riset dan IPTEK oleh para pemangku kepentingan Kelautan dan Perikanan dan Meningkatnya hasil riset dan analisis sistem sosial, ekonomi, budaya, hukum dan IPTEK untuk menunjang perumusan kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan
Ikhtisar executiveiv-v-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
B A B I : PENDAHULUAN DATA UMUM ORGANISASI Indonesia merupakan gugusan kepulauan tropis terbesar di dunia, dilalui garis katulistiwa, di antara dua samudera dan di antara dua benua. Dari sudut pandang geologi, wilayah Indonesia merupakan titik temu tiga lempeng (triple junction) antara Lempeng Eurasia, Lempeng IndiaAustralia dan Lempeng Pasific. Dari sudut pandang Oseanografi, di Wilayah Indonesia terdapat fenomena ARLINDO yang merupakan bagian terpenting sistem sirkulasi arus laut dunia (warm water conveyer belt). Dari sisi Klimatologi, Wilayah Indonesia memiliki fenomena monsoon dan merupakan simpul penting Sirkulasi Walker dan Sirkulasi Hadley yang sangat berpengaruh pada pola iklim dan cuaca dunia. Dari sisi keragaman hayati Indonesia dikenal sebagai Mega Biodiversity, dan wilayah laut Indonesia pantas mendapat julukan Mega Marine Biodiversity karena keanekaragaman hayati lautnya yang tinggi. Oleh karenanya maka perikanan Indonesia juga merupakan multispecies fisheries. Posisi ini sangat unik dan strategis dipandang dari berbagai segi dan memberi manfaat banyak bagi Indonesia. Wilayah Laut Indonesia merupakan bagian terbesar dari Wilayah Indonesia, lebih dari 2/3 dari luas wilayah RI. Selain memegang peran penting dalam bidang sosial ekonomi, laut mengandung sumberdaya alam yang melimpah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Perairan Indonesia juga memiliki peran penting dalam mengatur iklim dunia. Laut juga merupakan tempat berbagai aktivitas komersial berlangsung. Pengelolaan laut dan sumberdaya laut secara berkelanjutan berdasarkan Agenda 21 Perserikatan Bangsa-Bangsa dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi (economical approach), aspek ekologi (ecological approach) dan aspek kesejahteraan masyarakat (prosperity approach). Untuk itu pengelolaan laut dan sumberdaya laut harus menggunakan pertimbangan ilmiah dan didukung dengan SDM dan IPTEK yang memadai. Kebijakan ini melahirkan 3 strategi utama pengelolaan laut dan sumberdaya laut, yaitu: (1) memahami laut, (2) memelihara laut dan (3) memanfaatkan laut secara bijak, termasuk di dalamnya sumberdaya kelautan, dalam rangka mewujudkan laut yang bersih, indah, sehat, produktif dan banyak manfaatnya. Visi, wawasan atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap kelautan adalah suatu hal yang sangat esensial yang akan mempengaruhi perlakuan bangsa Indonesia terhadap laut dan kelautan. Dewasa ini berkembang
Pendahuluan- 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
berbagai cara pandang masyarakat dunia terhadap laut yang mungkin dapat mengilhami cara pandang bangsa Indonesia terhadap laut. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan, agenda 21 PBB bab 17 memperkenalkan pendekatan baru dalam mengelola pemanfaatan laut bagi manusia. Pengelolaan pemanfaatan laut tersebut meliputi penerapan teknik analisis mengenai dampak lingkungan sumberdaya alam (NSA), pemberlakuan pajak lingkungan bagi industri dan pertanian yang berpotensi mengancam kelestarian laut, serta perlindungan ekosistem dan habitat spesies laut. Bumi dengan komponen daratan, lautan dan atmosfer adalah merupakan lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan laut disadari membutuhkan basis pemahaman yang kuat, oleh karena itu pengelolaan laut harus bersifat sciences based resources management (SBRM). Penerapan sciences based resources management dalam pengelolaan sumberdaya laut secara berkelanjutan ini memerlukan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasa yang memadai yang dapat dihasilkan dari kegiatan riset dan pengembangan iptek. Salah satu sasaran dalam upaya peningkatan kemampuan IPTEK nasional adalah: tumbuhnya penemuan iptek baru sebagai hasil litbang nasional
yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah dalam sistem produksi dan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari dan bertanggung jawab. Ini tentunya memberikan peluang kepada
IPTEK Kelautan dan Perikanan untuk lebih berkembang dan berperan dalam proses peningkatan nilai tambah perikanan dan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan tersebut terdapat dua kegiatan yang terkait dengan program Penelitian dan Pengembangan IPTEK, yaitu: 1. Pengembangan iptek tepat guna bagi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; 2. Penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pemahaman terhadap fenomena alam, karakteristik ekosistem daratan dan perairan serta keragaman sumberdaya alam baik sumberdaya hayati maupun non-hayati, di darat dan di laut; Penguatan kelembagaan IPTEK antara lain ditempuh melalui kegiatan revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan iptek termasuk akreditasi pranata litbang. Sementara itu dalam upaya melakukan revitalisasi pertanian secara menyeluruh termasuk perikanan, salah satu program yang akan
Pendahuluan- 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
dilaksanakan pemerintah adalah pengembangan sumberdaya perikanan. IPTEK antara lain diperlukan dalam pengembangan budidaya, peningkatan nilai tambah produk serta pengelolaan ekosistem dan sumberdaya laut secara berkelanjutan.
MANDAT DAN PERAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN Bangsa Indonesia saat ini memasuki babak baru dalam pemahamannya tentang riset dan IPTEK. Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat kalinya, dalam pasal 31 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sementara itu dalam pembangunan ekonomi juga mengalami pembaruan visi yang tidak lagi berorientasi pada pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 45 yang berbunyi:
perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam rangka mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan sesuai diamanahkan dalam Agenda 21 Perserikatan BangsaBangsa maka kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rekayasa memiliki peran yang amat strategis sebagai motor yang mampu menggerakkan dan mendorong pembangunan kelautan secara berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan saat meninjau pameran produk hasil perikanan di Klaten
Menyadari pentingnya peran riset dan IPTEK dalam pembangunan kelautan, Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah diratifikasi oleh Bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengatur secara khusus riset ilmiah kelautan pada Bagian XIII dan Pengembangan dan Alih Teknologi pada Bagian XIV. Dibidang perikanan, Code of
Conducts for Responsible Fisheries (CCRF)
yang merupakan norma standar dunia dalam melakukan pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab telah menempatkan riset dan IPTEK
Pendahuluan- 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
sebagai bagian penting dalam pengambil setiap kebijakan pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab. Hal ini tercermin dalam naskah CCRF Pasal 12. Menyadari pentingnya riset dalam pelaksanaan pembangunan kelautan, maka salah satu unit kerja eselon I di jajaran Departemen Eksplorasi laut ada yang menangani riset kelautan yaitu Direktur Jenderal Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut (kini menjadi Badan Riset Kelautan dan Perikanan). Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga memandang penting penelitian pengembangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Badan Riset Kelautan dan Perikanan memiliki mandat melaksanakan riset dan pengembangan IPTEK di bidang Kelautan dan Perikanan. Melalui riset dan pengembangan IPTEK secara sistematis diharapkan dapat terwujud sistem riset, IPTEK dan rekayasa kelautan dan perikanan yang kokoh dan mandiri serta mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Hasil riset, IPTEK dan rekayasa pada akhirnya harus mampu menjadi kunci bagi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab guna mewujudkan kesatuan dan kesejahteraan anak bangsa. Pembangunan kelautan yang mengutamakan aspek keberlanjutan (sustainability) harus dilaksanakan dengan berbasis ilmiah yang mengedepankan kegiatan riset dan pengembangan teknologi. Benua Maritim Indonesia yang terdiri dari komponen daratan, perairan dan udara merupakan suatu sistem terpadu yang saling terkait. Pembangunan kelautan dengan tiga pilar pemahaman, pemanfaatan dan pemeliharaan ekosistem laut memerlukan dukungan IPTEK kelautan. Pemahaman karakteristik ekosistem Benua Maritim Indonesia yang terdiri dari unsur tanah, air, dan udara serta biota dan sumberdaya alam, diperlukan kajian multi disiplin. Ilmu-ilmu kebumian, kelautan, atmosfer dan ilmu kehidupan serta kombinasinya sangat penting dalam upaya pemahaman ekosistem laut. Dukungan teknologi maju di bidang instrumentasi, komputasi, komunikasi sangat nyata. Teknologi survei laut berkembang pesat sejalan dengan teknologi elektronika, komputasi dan komunikasi. Berbagai ekses negatif dalam pemanfaatan laut dan sumberdaya laut dapat terjadi, tetapi dampaknya dapat diantisipasi dan dikurangi apabila kita mengenali karakteristik laut serta selalu tanggap dan peka terhadap setiap perubahan yang terjadi. Iptek kelautan, termasuk rekayasa di dalamnya, dapat memberikan solusi dalam menanggulangi ekses negatif kegiatan pemanfaatan sumberdaya laut.
Pendahuluan- 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Eksploitasi dan bentuk-bentuk pemanfaatan laut lainnya adalah kegiatan yang berisiko tinggi dan tidak mungkin dilakukan jika tidak ada dukungan IPTEK kelautan dan dilaksanakan oleh SDM yang menguasai IPTEK. Demikian pula untuk pemeliharaan laut. Dalam dokumen code of conducts for responsible fisheries yang dikeluarkan oleh FAO ditegaskan bahwa riset perikanan mutlak diperlakukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan secara bertanggung jawab. Indonesia dalam pengelolaan perikanan dikenal sebagai multispecies fisheries tentunya memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dalam pengelolaan perikanan, oleh karena IPTEK memiliki peluang untuk berperan banyak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan perikanan.
ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Badan Riset Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki mandat untuk mewujudkan sistem riset, ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasa kelautan dan perikanan yang kokoh dan mandiri yang mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan pembangunan kelautan nasional dalam rangka mewujudkan laut yang bersih, sehat dan bermanfaat untuk memperkuat daya tahan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan. Pengembangan IPTEK yang dilaksanakan oleh BRKP pada akhirnya harus mampu menjadi kunci bagi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab sehingga kesatuan dan kesejahteraan anak bangsa dapat diwujudkan. Secara organisasi dan kelembagaan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan merupakan unit kerja eselon 1, sejajar dengan unit kerja Direktorat Jenderal. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2005, BRKP merupakan satu-satunya unit kerja eselon 1 DKP yang memiliki tugas di bidang riset dan pengembangan kelautan dan perikanan. Dalam skenario pembangunan kelautan dan perikanan, BRKP melaksanakan tugas menunjang departemen dalam hal riset, IPTEK, kepakaran, data dan informasi ilmiah. Sementara itu direktorat jenderal teknis melaksanakan tugas-tugas kewenangan, pengaturan dan regulasi yang dimiliki oleh departemen. Meskipun demikian tugas-tugas BRKP dalam menunjang departemen dirasakan masih belum optimal. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya apresiasi direktorat jenderal teknis terhadap kegiatan riset dan IPTEK yang dihasilkan oleh BRKP. Hal ini dapat terjadi karena di sebagian unit kerja direktorat jenderal masih memiliki UPT yang melaksanakan tugas riset dan pengembangan seperti yang dilaksanakan oleh BRKP. Struktur Organisasi BRKP saat ini mengacu pada
Pendahuluan- 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2005. Sesuai dengan itu maka organisasi BRKP terdiri dari Sekretariat Badan, Pusat Riset, Balai Besar Riset, Balai Riset dan Loka Riset. Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang tugas utamanya membantu tugas-tugas Kepala BRKP di bidang Administrasi dan Manajemen. Pusat Riset dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang tugas utamanya membantu Kepala BRKP mengkoordinasikan substansi riset dan pengembangan IPTEK KP. Balai Besar, Balai dan Loka Riset dipimpin oleh seorang Kepala dengan tugas utama mengelola riset dalam substansi yang spesifik. Sumberdaya manusia adalah faktor kunci disamping faktor sumberdaya riset lainnya dalam pelaksanaan riset yang berkualitas. SDM yang kompeten, profesional dan terakreditasi merupakan produk sistem pembinaan yang baik. Jajaran BRKP sangat menaruh perhatian dalam membina SDM riset yang dimiliki, namun demikian hingga saat ini belum ada sistem pembinaan kompetensi dan profesionalisme yang baku di lingkungan BRKP. Pembinaan SDM riset selain diarahkan pada pembinaan kompetensi dan profesionalisme juga diarahkan pada pembinaan karir. SDM riset memiliki peluang pada dua jenjang karir yaitu karir struktural dan karir fungsional. Pada dasarnya semua SDM riset akan diarahkan memiliki jenjang karir fungsional sesuai bidang keahlian masing-masing.
Pembinaan Pegawai Lingkup BRKP Kelengkapan sarana-prasarana penunjang riset kelautan dan perikanan untuk kondisi sampai dengan tahun 2005 belum mampu menunjang sepenuhnya tugas pokok dan fungsi BRKP secara menyeluruh. Aset kapal riset, misalnya, saat ini kapal riset yang dimiliki BRKP belum mampu menjangkau ZEE dan laut dalam mengingat tonase kapal yang ada tidak memenuhi. Sesuai dengan era globalisasi maka kegiatan pelayanan dituntut untuk memenuhi standar kualitas layanan tertentu. Laboratorium
Pendahuluan- 6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
riset kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh BRKP, sebagai salah satu unit layanan riset, harus memenuhi standar akreditasi. Sampai dengan tahun 2005 ini sebagian besar atau seluruh laboratorium riset milik BRKP belum memiliki akreditasi dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) atau lembaga akreditasi resmi lainnya. Dasar hukum sebagai landasan BRKP dalam menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan antara lain : a. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu kedudukan Badan Riset Kelautan dan Perikanan dalam susunan organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan dikategorikan sebagai unit pendukung Departemen Kelautan dan Perikanan b. Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa kelembagaan litbang memiliki fungsi sebagai : Mengorganisasikan pembentukan sumberdaya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi Membentuk iklim dan dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam pasal 52 menyatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini BRKP-DKP, mengatur, mendorong dan atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing dan ramah lingkungan serta menghargai kearifan tradisi budaya lokal. Sementara itu pada pasal 56 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan perikanan akan diatur dengan peraturan pemerintah. d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penelitian dan Pengembangan Perikanan. peraturan pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang merupakan payung hukum dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan perikanan saat ini dan yang akan datang. e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian maka BRKP adalah satu-satunya unit unit organisasi di DKP yang mempunyai fungsi penelitian dan pengembangan (Pasal 24)
Pendahuluan- 7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
f.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan maka BRKP adalah satu-satunya unit kerja eselon 1 DKP yang memiliki tugas melaksanakan riset dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan (Pasal 829). Dan sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan pasal 830 , maka BRKP menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis dan penyerasian program riset Strategis kelautan dan perikanan; pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program riset strategis kelautan dan perikanan; pembinaan dokumentasi dan publikasi hasil riset kelautan dan perikanan; pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama riset strategis kelautan dan perikanan; pembinaan pelayanan jasa riset strategis dan pengembangan kelautan dan perikanan; pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga.
STRUKTUR ORGANISASI Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No : Per.7/Men/2005 tentang Organisasi dan Tata Laksana Departemen Kelautan dan Perikanan tertanggal 24 Juni 2005 maka organisasi BRKP menjadi sebanyak 16 (enambelas) satuan kerja mandiri yang terdiri dari : 1. Sekretariat Badan 2. Pusat Riset Perikanan Tangkap 3. Pusat Riset Perikanan Budidaya 4. Pusat Riset Teknologi Kelautan 5. Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati 6. Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut, Gondol 7. Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan 8. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 9. Balai Riset Perikanan Laut, Muara Baru 10. Balai Riset Perikanan Perairan Umum, Palembang 11. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Maros 12. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Bogor 13. Balai Riset dan Obervasi Kelautan, Perancak 14. Balai Riset Pemulihan Stok Ikan, Jatiluhur 15. Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Depok 16. Loka Riset Pemuliaan dan Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar, Sukamandi
Pendahuluan- 8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Struktur organisasi Badan Riset Kelautan dan Perikanan beserta personalia yang memangku jabatan struktural tergambar pada Lampiran 1. Kondisi sumber daya manusia di BRKP dalam kurun waktu 2005 - 2009 tersaji dalam Gambar 1.1 sedangkan seluruh jajaran unit kerja eselon II Badan Riset Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009 tersaji dalam Gambar 1.2 serta gambaran pegawai berdasarkan kelompok umur kurun waktu 2005 – 2009 disajikan dalam Gambar 1.3. 700
Gambar 1.1
600
Jumlah Pegawai BRKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam Kurun Waktu 2005 – 2009
500 400 300 200 100 0 2005
2006 S3
S2
S1
2007
2008
2009
Non sarjana
427
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Gambar 1.2
286
Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Eselon II BRKP Tahun 2009
156 73
RS EK P BB
KP
RP BL
RP PB BB
W PR
BB
LS NH
TK PR
PB PR
PT
68
PR
KP .B R Se t
112
100
79
250
Gambar 1.3
200 2005 150
2006 2007
100
2008 2009
Gambar Kondisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2005 - 2009
50 0 < 20 20 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 > 60
SISTEMATIKA PENYAJIAN Akuntabilitas Kinerja ini memperlihatkan capaian kinerja Badan Riset Kelautan dan Perikanan selama tahun 2009. Capaian Kinerja
Pendahuluan- 9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
(Performance Results) 2009 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) 2009 sebagai indikator keberhasilan tahunan Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Dari hasil analisis tersebut akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan alur demikian, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2009 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini:
Referensi Bab
Rencana Strategis 2005 - 2009
Bab 2
REPETA 2007
Rencana Kinerja 2009
Capaian Kinerja 2009
Capaian Kinerja 2005 - 2009
Analisis Capaian Kinerja 2009
Bab 3
Kesimpulan
Bab 4
Gambar 1.4.
Mekanisme Penyajian Laporan AKIP 2009
Pendahuluan- 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
B A B II : P E R E N C A N A A N A. RENCANA STRATEGIS Program yang dilaksanakan oleh BRKP akan berpengaruh pada pencapaian visi Departemen Kelautan dan Perikanan, utamanya dalam mewujudkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan. Laut yang bersih, sehat dan produktif yang bermanfaat sepanjang masa bagi peningkatan daya tahan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bahari tanpa mengancam kelestarian lingkungan. Keanekaragaman hayati laut hanya dapat diwujudkan apabila setiap kebijakan pemanfaatan laut disertai pertimbangan ilmiah dengan dukungan IPTEK dan rekayasa yang memadai. Pada masa-masa mendatang peran riset, ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasa kelautan di dalam setiap kegiatan pengembangan kelautan harus semakin nyata. Dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan, BRKP memainkan perannya dalam hal: kepakaran, data/informasi ilmiah, riset, IPTEK dan rekayasa kelautan dan perikanan. Sementara itu Direktorat Jenderal teknis lainnya memainkan peran dalam hal pelaksanaan kewenangan dan regulasi Departemen. Rencana Strategis Badan Riset Kelautan dan Perikanan ini diharapkan dapat memberikan arahan menuju terwujudnya sistem IPTEK yang kuat dan mandiri dan berdaya guna yang dapat memberikan solusi setiap permasalahan pembangunan kelautan. Program-program riset serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasa yang dilaksanakan oleh BRKP harus secara nyata dapat diukur dan memberi dampak positif untuk melaksanakan pengembangan kelautan dengan cara yang aman dan berkelanjutan. Badan Riset Kelautan dan Perikanan telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2005-2009. Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Proses penyusunan rencana strategis ini telah ditetapkan secara bersamasama dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan rencana strategis beserta rencana dan capaian kinerja untuk tahun 2009.
Perencanaan-11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Visi Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari dan bertanggung jawab bagi kesatuan dan kesejahteraan anak bangsa itu maka Badan Riset Kelautan dan Perikanan menetapkan visi sebagai berikut: Riset dan IPTEK menjadi KUNCI pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab. Implementasi visi ini di dalam program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh BRKP DKP perlu diberikan arahan yang jelas yang didasari oleh pemikiran konseptual dan bernilai strategis.
Misi Berdasarkan visi yang ingin diwujudkan maka BRKP memiliki misi utama yang terdiri dari tiga hal: capacity building, research and development dan dissemination. Pengembangan kapasitas harus mampu mewujudkan kapasitas sumberdaya riset menjadi lebih mantap, dinamis dan tanggap dalam menghadapi setiap persoalan pembangunan kelautan dan perikanan. Implementasi kegiatan riset dan pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan harus senantiasa meningkat. Sementara itu hasil-hasil riset dan pengembangan IPTEK yang dilakukan oleh unit-unit kerja riset diupayakan secepat mungkin diserap, diadopsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat melalui upaya diseminasi yang sistematis. Dengan demikian misi BRKP dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut : 1. Pengembangan Sumberdaya Riset Kelautan dan Perikanan; 2. Penyelenggaraan Riset dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan; 3. Penyebarluasan Pemanfaatan Hasil Riset Kelautan dan Perikanan
Tujuan Tujuan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisi strategis yang akan dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Badan Riset Kelautan dan Perikanan menetapkan tujuan strategis (Tabel 2.1) sebagai berikut :
Perencanaan-12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Tabel 2.1 Tujuan Strategis Badan Riset Kelautan dan Perikanan No.
Tujuan
1.1
Meningkatkan kualitas dan daya dukung sumberdaya riset kelautan dan perikanan
2.1
Mengungkapkan fenomena alam, karakteristik lingkungan, fungsi ekosistem dan keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan;
2.2
Meningkatkan penguasaan IPTEK, rekayasa dan instrumen kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara lestari dan bertanggung jawab
3.1
Memasyarakatkan pemanfaatan hasil riset dan pemangku kepentingan Kelautan dan Perikanan;
IPTEK
kepada
Sasaran Badan Riset Kelautan dan Perikanan mempunyai sasaran yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) tujuan yang ditetapkan dan merupakan gambaran yang akan dihasilkan pada tahun yang bersangkutan dalam kurun waktu empat tahun dan dialokasikan dalam empat periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan dalam suatu rencana kinerja. Setiap sasaran ditetapkan indikatornya agar terukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga setiap tujuan memiliki indikator yang dapat diukur. Adapun sasaran Badan Riset Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.2 berikut ini: Tabel 2.2 Sasaran Strategis Badan Riset Kelautan dan Perikanan 1.
Misi Pengembangan kapasitas sumberdaya riset kelautan dan perikanan
1.1.
Tujuan Meningkatkan kualitas dan daya dukung sumberdaya riset kelautan dan perikanan
1.1.1.
Sasaran Tersedianya sumberdaya riset yang berkualitas dicirikan oleh SDM yang profesional, sarana dan prasarana riset berkualitas
Indikator Peningkatan pegawai yang kompeten
Perencanaan-13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009 Misi
2.
Penyelenggaraan Riset dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
Tujuan
2.1.
Mengungkapka n fenomena alam, karakteristik lingkungan, fungsi ekosistem dan keanekaragama n sumberdaya kelautan dan perikanan
2.1.1.
2.2.
Meningkatkan penguasaan IPTEK, rekayasa dan instrumen kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara lestari dan bertanggung jawab
2.2.1.
Sasaran Sistem manajemen riset yang akuntabel serta kelembagaan riset yang handal dengan kemampuan melayani pemangku kepentingan secara luas Terungkapnya fenomena alam didukung oleh tersedianya data dan informasi ilmiah yang komprehensif dan berkesinambun gan tentang ekosistem dan keanekaragama n sumberdaya perairan
Meningkatnya temuan hasil riset, penguasaan dan pengembang an IPTEK yang menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
Indikator Jangkauan pelayanan riset Kecukupan sarana prasarana riset Ketersediaan perangkat peraturan
Ketersediaan data dasar ekosistem perairan Ketersediaan data karakteristik dan dinamika oseanografi Ketersediaan data karakteristik/batas wilayah pesisir dan laut Ketersediaan data dan informasi dinamika laut atmosfer Indonesia Ketersediaan data potensi sumberdaya perikanan Ketersediaan data dan informasi plasma nutfah dan keragaman hayati Jumlah temuan teknologi pengelolaan kelautan dan perikanan Jumlah temuan teknologi budidaya perikanan yang dihasilkan Jumlah temuan teknologi peningkatan nilai tambah hasil perikanan yang ditemukan Jumlah temuan bioteknologi kelautan dan perikanan yang dihasilkan Jumlah temuan teknologi penangkapan ikan Jumlah temuan teknologi kelautan dan perikanan
Perencanaan-14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009 Misi
3
Tujuan
Penyebarluasan Pemanfaatan Hasil Riset Kelautan dan Perikanan
Sasaran
2.2.
Meningkatkan penguasaan IPTEK, rekayasa dan instrumen kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara lestari dan bertanggung jawab
2.2.2.
3.1
Memasyarakatk an pemanfaatan hasil riset dan IPTEK kepada pemangku kepentingan Kelautan dan Perikanan
3.1.1.
Indikator
Meningkatnya hasil riset dan analisis sistem sosial,ekonomi, budaya,hukum dan IPTEK untuk menunjang perumusan kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan Meluasnya penyebaran dan pemanfaatan hasil riset dan IPTEK oleh para pemangku kepentingan Kelautan dan Perikanan
Jumlah analisis ilmiah bagi kebijakan kelautan dan perikanan Jumlah prototipe untuk pengembangan sosial budaya, kelembagaan, dinamika pengelolaan sumberdaya dan industri kelautan dan perikanan Jumlah ilmiah
publikasi
Jumlah pertemuan ilmiah Model penerapan IPTEK kelautan dan perikanan Kerjasama antar lembaga
Kebijakan Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tidak terlepas dari dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi riset kelautan dan perikanan sebagai motor yang mampu menggerakkan dan mendorong pembangunan kelautan secara berkelanjutan. Pengembangan IPTEK ini harus mampu menjadi kunci bagi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab sehingga kesatuan dan kesejahteraan anak bangsa dapat diwujudkan. Dukungan Badan Riset Kelautan dan Perikanan diwujudkan dalam kebijakan sebagai berikut : Tabel 2.3 Kebijakan Badan Riset Kelautan dan Perikanan 1.1.1.
Sasaran Tersedianya sumberdaya riset yang berkualitas dicirikan oleh SDM yang profesional, sarana dan prasarana riset berkualitas, sistem manajemen riset yang
Stategi Mengembangkan serta memelihara kapasitas dan daya dukung sumberdaya riset secara optimal dan berkelanjutan
1.1.1.1.
Kebijakan Memperkokoh daya dukung sumberdaya riset melalui pengelolaan dan pengembangan SDM, sarana prasarana, sistem manajemen dan kelembagaan riset sesuai kebutuhan sekarang dan
Perencanaan-15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
2.1.1.
Sasaran akuntabel serta kelembagaan riset yang handal dengan kemampuan melayani pemangku kepentingan secara luas Terungkapnya fenomena alam didukung oleh tersedianya data dan informasi ilmiah yang komprehensif dan berkesinambungan tentang ekosistem dan kenaneka ragaman sumberdaya perairan
Stategi
Kebijakan tantangan masa depan
Meningkatkan pemahaman terhadap fenomena alam, karakteristik lingkungan, fungsi ekosistem dan keanekaragaman sumberdaya perairan
2.1.1.1
Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan riset, survey, observasi, eksplorasi dan pengumpulan data ilmiah untuk: memahami karakteristik, kondisi terkini dan dinamika ekosistem perairan; mengungkapkan fenomena alam perairan yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kehidupan manusia; menginventarisasi potensi, distribusi dan keaneragaman sumberdaya perairan yang bernilai ekonomi tinggi dan penting secara ekologi Menyiapkan paket teknologi yang langsung dapat diterapkan dalam eksplorasi & eksploitasi, menunjang proses produksi dan peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, memberdayakan masyarakat mina bahari dan meningkatkan keselamatan maritim Menyiapkan rekomendasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan didukung oleh IPTEK, data dan informasi ilmiah
2.2.1.
Meningkatnya temuan hasil riset, penguasaan dan pengembangan IPTEK yang menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
Meningkatkan Penguasaan IPTEK siap pakai untuk menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan
2.2.1.1.
2.2.2.
Meningkatnya hasil riset dan analisis sistem sosial, ekonomi, budaya, hukum dan IPTEK untuk menunjang perumusan kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan Meluasnya penyebaran dan pemanfaatan hasil riset dan IPTEK oleh para pemangku kepentingan Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan peran riset dalam analisis kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan
2.2.2.1.
Meningkatkan promosi dan diseminasi hasil riset
3.1.1.1.
3.1.1.
Mempercepat proses penyerapan dan pemanfaatan hasil riset oleh para pemangku kepentingan sebagai upaya pemasyarakatan IPTEK Kelautan dan Perikanan
Perencanaan-16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan dan dijabarkan ke dalam kegiatan operasional dalam waktu satu tahun. Selanjutnya kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran yang memberi kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategik untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Sebagai bentuk penjabaran dari kebijakan, maka disusunkan program dan kegiatan Badan Riset Kelautan dan Perikanan sebagai berikut : Tabel 2.4 Program Badan Riset Kelautan dan Perikanan Kebijakan 1.1.1.1. Memperkokoh daya dukung sumberdaya riset melalui pengelolaan dan pengembangan SDM, sarana prasarana, sistem manajemen dan kelembagaan riset sesuai kebutuhan sekarang dan tantangan masa depan 2.1.1.1. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan riset, survey, observasi, eksplorasi dan pengumpulan data ilmiah untuk: memahami karakteristik, kondisi terkini dan dinamika ekosistem perairan; mengungkapkan fenomena alam perairan yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kehidupan manusia; menginventarisasi potensi, distribusi dan keaneragaman sumberdaya perairan yang bernilai ekonomi tinggi dan penting secara ekologi
Program Pokok 1.1.1.1.1. Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Riset Kelautan dan Perikanan
Tema Kegiatan Penunjang a. Pembinaan, peningkatan dan penguatan SDM Riset b. Peningkatan dan penguatan Sarana & Prasarana Riset c. Pengembangan Kelembagaan Riset Kelautan Perikanan d. Pengembangan Manajemen Riset Kelautan dan Perikanan e. Penyiapan Perangkat Perundangan Riset Kelautan dan Perikanan
2.1.1.1.1.
a. Riset Karakteristik Ekosistem Perairan b. Riset Karakteristik dan Dinamika Cekungan Dasar Laut c. Kajian Kewilayah Laut d. Riset Dinamika Laut-Atmosfer e. Riset Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan f. Riset Plasma Nutfah dan Keanekaragaman Hayati Perairan g. Riset Potensi Sumberdaya Non konvensional
Peningkatan Pemahaman Fenomena Alam, Karaketeristik, Potensi, Distribusi dan Keanekaragama n Sumberdaya Perairan
Perencanaan-17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Kebijakan 2.2.1.1. Menyiapkan paket teknologi yang langsung dapat diterapkan dalam eksplorasi & eksploitasi, menunjang proses produksi dan peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, memberdayaka n masyarakat mina bahari dan meningkatkan keselamatan maritim
Program Pokok 2.2.1.1.1. Penyiapan Paket Teknologi Kelautan dan Perikanan
2.2.2.1.
Menyiapkan rekomendasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan didukung oleh IPTEK, data dan informasi ilmiah
2.2.2.1.1.
Penyiapan rekomendasi dan analisis pelaksanaan kebijakan Pembangunan Kelautan Perikanan
3.1.1.1.
Mempercepat proses penyerapan dan pemanfaatan hasil riset oleh para pemangku kepentingan sebagai upaya pemasyarakata n IPTEK Kelautan dan Perikanan
3.1.1.1.1.
Pemacuan Penyebaran dan Pemanfaatan Hasil Riset
Tema Kegiatan Penunjang a. Penguasaan dan Inovasi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan b. Penguasaan dan Inovasi Teknologi Budidaya Perikanan c. Penguasaan dan Inovasi Teknologi Pemanfaatan, Peningkatan Nilai Tambah dan keamanan pangan d. Penguasaan dan Inovasi Bioteknologi Kelautan dan Perikanan e. Penguasaan dan Inovasi Teknologi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan f. Penguasaan dan Inovasi Teknologi Transportasi, Komunikasi dan Teknologi tepat guna untuk Pesisir dan Pulau-pulau Kecil g. Penguasan dan Inovasi Teknologi Eksplorasi Sumberdaya KP h. Penguasaan dan Inovasi Teknologi Penangkapan Ikan i. Penguasaan dan Inovasi Teknologi Observasi dan Mitigasi Bencana Perairan a. Riset dan Analisis Kebijakan Pembangunan KP b. Riset, Analisis dan Pemodelan Sosial Budaya, kelembagaan, dinamika pengelolaan sumberdaya dan industri kelautan dan perikanan c. Pengkajian hukum maritim dan perikanan a. Pengelolaan Data Ilmiah kelautan dan Perikanan Nasional b. Diseminasi dan penyebarluasan hasil riset c. Pelayanan jasa dan hasil riset kelautan dan perikanan d. Percepatan pemanfaatan hasil riset
Untuk tahun 2009 BRKP telah menetapkan program-program pokok yang akan diimplementasikan melalui berbagai kegiatan di lingkup BRKP. Programprgram pokok BRKP tahun 2009 dapat diuraikan sebagai berikut:
Perencanaan-18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
1. Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Riset Kelautan dan Perikanan Pembinaan, Peningkatan dan Penguatan Sumberdaya Manusia Riset Sumberdaya Manusia (SDM) merupakan kunci utama keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan riset di bidang kelautan dan perikanan. Untuk itu disetiap tahunnya kegiatan pembinaan, peningkatan dan penguatan SDM riset dilaksanakan secara rutin oleh BRKP dengan proporsi sesuai dengan kebutuhan. Diawali dengan kegiatan rekruitmen untuk memenuhi kebutuhan SDM yang terus berkembang, dimana disatu sisi secara alamiah diperlukan pegawai baru untuk menggantikan pegawai yang memasuki purna tugas, serta penyeimbangan beban kerja yang terus meningkat sesuai dengan mandat yang diberikan kepada seluruh satuan kerja lingkup BRKP. Setiap SDM tentunya memerlukan kegiatan pembinaan dalam rangka kesiapan pelaksanaan tugas keseharian mulai dari yang bersifat umum, maupun khusus sesuai dengan jabatan yang diemban. SDM yang dimiliki BRKP perlu ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk memenuhi tuntuan perkembangan di bidang riset kelautan dan perikanan yang terus berubah secara dinamis. Kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2009 diantaranya adalah perekrutan 65 pegawai baru, pembinaan CPNS, pelantikan/pengambilan sumpah PNS, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) Jabatan Fungsional Peneliti, dan pengukuhan profesor riset, serta bimbingan teknis (bimtek) yang berhubungan dengan pelaksanaan adminitrasi di instansi pemerintah. Peningkatan dan Penguatan Sarana dan Prasarana Riset Selain SDM, sarana dan prasarana pendukung juga perlu mendapat perhatian agar dapat menunjang pelaksanaan riset yang menjadi mandat bagi BRKP. Kegiatan peningkatan dan penguatan sarana dan parasarana bukan menjadi tujuan utama yang ingin dicapai, tetapi melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam kesuksesan pelaksanaan riset dan penyampaian hasil riset kepada para pengguna. Peningkatan Kelembagaan (Persetujuan UPT Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut di Bungus – Padang) Dalam upaya menunjang program riset strategis khususnya Riset dalam bidang wilayah laut dan sumberdaya non hayati sebagai bahan rumusan kebijakan DKP dalam pengembangan sektor kelautan dibentuklah UPT Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut dengan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/2577/M.PAN/8/2009
Perencanaan-19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
tanggal 13 Agustus 2009. Kegiatan riset yang dilakukan sejak tahun 2006 2009 dilakukan guna mendukung pembentukan UPT maka dilakukan riset di wilayah Perairan Teluk Bungus meliputi : Inventarisasi sumberdaya kelautan Teluk Bungus 2006. Kadaster Teluk Bungus 2007. Data Base toponimi maritim 2007. Kajian implementasi toponimi maritim 2008. Model pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu Teluk Bungus 2009. Studi hidrologi dan sumberdaya air di Pulau-pulau Kecil 2009. Karakteristik pantai sebagai bahan pertimbangan penarikan sempadan pantai 2009. Sosialisasi Perangkat Perundangan Riset Kelautan dan Perikanan Dengan telah diundangkannya Undang-undang Perikanan Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dimana dalam pasal 52 sampai dengan pasal 56 mengatur tentang Penelitian dan Pengembangan Perikanan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut , dengan telah diundangkannya Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan kedalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 55 pada tanggal 11 April 2008, maka perlu dilakukan sosialisai untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada seluruh stakeholder agar dapat memahami dan mentaati aturan/ketentuan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan perikanan sehingga penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan dapat menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien,ekonomis, berdaya saing tinggi, ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal. 2. Peningkatan Pemahaman Fenomena Alam, Karaketeristik, Potensi, Distribusi dan Keanekaragaman Sumberdaya Perairan Riset Karakteristik Ekosistem Perairan Pada tahun 2009 riset karakteristik ekosistem perairan difokuskan pada perairan umum daratan seperti riset yang dilakukan di perairan Sungai Kampar dipilihnya tempat ini karena dibeberapa tempat telah mengalami over fishing seperti di Pelalawan, sehingga untuk menjaga kelestariannya diperlukan pengelolaan yang lebih baik. Selain itu ditinjau pula mengenai kondisi perairan di danau Moat Sulawesi Utara yang mengalami degradasi lingkungan, permasalahan timbul karena semakin banyaknya kegiatan di sekitar dan di Danau Moat yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan
Perencanaan-20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
bahkan mengancam putusnya fungsi ekosistem danau. Penyelamatan Danau Moat harus segera dilakukan agar tidak terjadi kerusakan yang sangat parah sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan disekitar atau didanau tidak merusak ekosistem dan keberadaan jenis ikan terutama ikan asli dan ekonomis dapat terus lestari.. Riset Karbon Laut Indonesia Penelitian mengenai peran laut sebagai penyerap CO2 umumnya dilakukan di laut lepas / perairan dalam karena faktor volume air yang besar dan adanya stratifikasi termoklin untuk kepentingan penyerapan dan penyimpanan alami CO2. Namun demikian perairan pesisir juga berperan penting terhadap total budget karbon global karena menerima aliran karbon dan nutrien yang cukup tinggi dari darat dan ekosistem lahan basah (wetland). Hasil penelitian yang difokuskan di wilayah Teluk Banten dapat simpulkan bahwa distribusi spasial parameter CO2 di Teluk Banten pada bulan Juli dan Agustus 2009 diduga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu input materi dari darat, pengaruh pasang surut dan pola oseanografi lokal, Perairan estuari / sungai cenderung berperan sebagai pelepas CO2 ke atmosfer karena tingginya materi anorganik dari sumber antropogenik, sedangkan perairan oseanik cenderung berperan sebagai penyerap CO2 dari atmosfer karena lebih dominannya aktivitas biologi serta parameter CO2 dapat diprediksi menggunakan data penginderaan jauh melalui parameter suhu dan klorofil yang merupakan produk data penginderaan jauh. Kajian dan Pemetaan Kewilayahan dan Kawasan Perairan Kegiatan dimulai dengan Kajian Wilayah Pengelolaan Perikanan pada tahun 2007. Kajian bertujuan untuk melengkapi dan melakukan penguatan WPP lama pada Kepmentan No.9995/Kpts/IK210/9/1999 tentang potensi sumberdaya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Penguatan dilakukan pada Luas WPP (terkait dengan Jumlah WPP menjadi 11), nama perairan mengikuti Publikasi IMO dan IHO serta penomoran sesuai dengan FAO. Selain itu pembuatan peta terdigitasi dengan koordinat yang jelas. Pada tahun berikutnya hasil kajian dilanjutkan menjadi Rancangan PerMen WPP melalui kegiatan Koordinasi Pertemuan Teknis WPP. Kegiatan ini diakhiri dengan verifikasi dan finalisasi Peta WPP yang dijadikan lampiran PerMen WPP RI.
Perencanaan-21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Riset Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan perlu diketahui karena di satu sisi sumberdaya merupakan salah satu modal dalam pembangunan kelautan dan perikanan, tetapi di sisi lain perlu diperhatikan bahwa sumberdaya memiliki keterbatasan dalam daya dukungnya. Dengan diketahuinya potensi sumberdaya, maka dapat ditentukan tingkat pemanfaatannya, agar dalam pengelolaannya kelestarian sumberdaya dapat terjaga. Kegiatan terkait yang dilakukan oleh BRKP pada tahun 2009 antara lain riset mengenai lingkungan sumber daya ikan (demersal dan pelagis ekonomis penting) dan sistem operasi penangkapan di Selat Malaka, Kondisi sumberdaya daerah asuhan ikan pada estuarin di bagian barat Pantura dan Teluk Lampung, Pendugaan stok ikan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang sesuai CCRF (Code of Conduct For Responsible Fisheries) di Sungai Riau dan Jambi, penentuan tingkat degradasi lingkungan perairan Sungai Siak bagian hilir dengan Benthic Integrated Biotic Index dan biolimnologi dan hidrologi waduk kaskade Sungai Citarum, Jawa Barat. 3. Penyiapan Paket Teknologi Kelautan dan Perikanan Penguasaan dan Inovasi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, tentunya memerlukan teknologi agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, menguntungkan secara ekonomis, dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya. Dalam memberikan dukungan kelestarian sumberdaya maka telah dilakukan Riset Aplikasi breakwater jenis karung geotekstil memanjang (KGM) di Pantai Eretan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sasaran riset ini adalah rekomendasi desain pemasangan dan konstruksi untuk struktur Karung Geotekstil Memanjang sebagai pelindung pantai dari abrasi dan juga untuk menambah maju garis pantai yang sebelumnya mengalami kemunduran.
Perencanaan-22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Penguasaan dan Inovasi Teknologi Budidaya Perikanan Riset budidaya perlu digalakkan mengingat trend hasil perikanan tangkap di dunia terus menunjukkan penurunan. Melalui riset budidaya perikanan, diharapkan mampu mengurangi usaha eksploitasi Nila BEST hasil riset peneliti BRKP, yang penangkapan sumberdaya ikan di alam, terus dilakukan pemantapan teknologi serta menjamin ketersediaan ikan pembudidayaannya diberbagai musim baik untuk tujuan konsumsi maupun ikan hias. Riset budidaya perikanan antara lain mencakup teknologi pengelolaan lingkungan, domestifikasi, teknologi pakan alami dan buatan, penyediaan calon induk berkualitas, pemijahan, pembesaran, serta penanganan penyakit. Objek riset meliputi spesies finfish maupun non finfish yang hidup di air tawar, air payau, dan laut, seperti udang GIMacro, Nila Best, udang windu, lobster air tawar, ikan tuna, ikan cobia, ikan kuwe, serta kekerangan abalone dan rumput laut. Penguasaaan dan Inovasi Teknologi Pemanfaatan, Peningkatan Nilai Tambah dan Keamanan Pangan Ikan untuk tujuan konsumsi hasil dari tangkapan maupun budidaya, tentunya memerlukan penanganan dan pengolahan sebelum siap untuk dikonsumsi. Kegiatan penanganan dan pengolahan pasca panen ini memerlukan dukungan riset dalam setiap tahapannya baik pananganan, pengolahan maupun pengawetan untuk mempertahankan mutu dan meningkatkan nilai tambah dengan tetap menjaga keamanan pangan.
Pembuatan surimi patin
Selain itu dilakukan juga riset penanganan limbah perikanan, mengingat saat ini sisa hasil pengolahan masih menjadi sampah yang menimbulkan masalah bagi lingkungan. Melalui riset pemanfaatan limbah diharapkan mampu mendorong lahirnya paradigma baru yaitu bahwa limbah bukan merupakan sampah penyebab masalah, tetapi limbah merupakan sumberdaya yang mampu memberi nilai tambah bila diolah. Perekayasaan alat pengolah ikan yang tepat guna yang mudah diterapkan oleh para pengolah ikan terus dikembangkan. Berbagai riset pengembangan produk baru juga dilakukan dalam rangka melakukan diversifikasi produk untuk memberikan alternative pilihan kepada konsumen serta dukungan pada peningkatan konsumsi ikan.
Perencanaan-23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Penguasaan dan Inovasi Bioteknologi Kelautan dan Perikanan BRKP tidak hanya melakukan riset terhadap pemanfaatan sumberdaya hayati makroorganisme, tetapi juga tetap melanjutkan riset terhadap mikroorganisme perairan beserta produknya (enzim dan senyawa bioaktif) melalui serangkaian riset bioteknologi kelautan dan perikanan. Produk tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan obat, produk farmasi, makanan ataupun bahan industri lainnya. Penguasaan dan Inovasi Teknologi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sumberdaya kelautan dan perikanan tidak terlepas dari ancaman bahaya kelestariannya akibat eksploitasi sumberdaya yang tidak ramah lingkungan, serta adanya penurunan kualitas lingkungan akibat desakan populasi perkembangan manusia. Sumberdaya yang telah berada dalam kondisi kritis perlu dipulihkan kembali melalui penerapan riset dibidang pemacuan stok, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan dan lingkungan di laut dan perairan umum daratan. Riset ini terus dilakukan oleh BRKP sebagai bentuk dukungan terhadap kelestarian sumberdaya, demi tercapainya keseimbangan alam dan pemanfaatan sumberadaya yang berkelanjutan. Tahun 2009 telah dilakukan riset rehabilitasi sumberdaya ikan di berbagai perairan danau, pantai dan kepulauan diantaranya adalah : Riset pemacuan stok kepiting bakau (Scylla spp) di Pantai Mayangan, Kab. Subang– Jawa Barat, Riset pengkayaan stok teripang pasir (Holothuria scabra) di perairan Kepulauan Seribu, Evaluasi sistem konservasi Penyu Hijau (Chelonia mydas) di Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Bio-ekologi dan potensi sumberdaya perikanan di Waduk Kedung Ombo dan Gajah Mungkur di Jawa Tengah, Penentuan tingkat degradasi lingkungan perairan Sungai Siak bagian hilir dengan Benthic Integrated Biotic Index dan Kajian kawasan konservasi laut bagi pemulihan stok ikan pelagis dan kemungkinan pergeseran dalam pengelolaannya. Penguasaan dan Inovasi Teknologi Kelautan
Aplikasi Sistem Observasi Lingkungan Laut Terpadu berupa Buoy buatan BRKP
Pengembangan riset yang dilaksanakan oleh BRKP selama ini diprioritaskan pada program-program riset teknologi kelautan yang berorientasi aplikasi. Dalam pengamatan lingkungan laut, tentunya data-data yang direproduksi sangat penting untuk mengetahui berbagai fenomena dan pengolahan sumberdaya khususnya di lingkup kelautan dan perikanan sehingga data dan informasi
Perencanaan-24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
yang diperlukan dalam aplikasi sistem observasi lingkungan laut terpadu secara optimal. Tersedianya secara kontinyu baik data fisik maupun kimia perairan. Aplikasi sistem informasi on-line terhadap data-data kelautan baik fisik maupun kimia yang dapat diakses secara bebas melalui situs website http://www.inagoosbuoy.net Penguasaan dan Inovasi Teknologi Observasi dan Mitigasi Bencana Perairan Lingkungan perairan mempunyai karakteristik yang sangat dinamis. Sehingga diperlukan pemantuan terus-menerus dalam memahami fenomena perairan yang dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan secara optimal. Aplikasi teknologi observasi perairan yang terus dikembangkan oleh BRKP umumnya berlandaskan teknologi penginderaan jauh menginggat sangat luasnya perairan Indonesia. Salah satu bentuk pengusaan observasi tersebut adalah aplikasi teknologi pemantauan bencana perairan berupa pencemaran daerah pesisir. Datangnya bencana perairan baik karena faktor alam dan manusia sangat sulit untuk diprediksi, dan sulit pula untuk dicegah. Namun demikian masih terdapat kemungkinan untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan. Salah satu usaha dalam mengurangi dampak tersebut, pada tahun 2009 BRKP telah melaksanakan riset perlindungan pantai terhadap resiko abrasi dan erosi. Dinamika Selat Karimata dan Selat Sunda Kegiatan ini merupakan kerjasama riset internasional (Indonesia-USA-China) secara berseri selama tiga tahun yang diawali akuisisi data pada tahun 2007 dengan mengangkat dan memasukkan kembali 6 mooring di beberapa titik di Selat Karimata Selat Sunda dan Samudera Hindia. Pada tahun 2009 ini telah dilakukan 3 kali cruise dengan masing-masing 1 kali cruise untuk kegiatan "The Java Upwelling Variations and Impacts on seasonal Fish Migration" dan 2 kali cruise untuk kegiatan “South China Sea and Indonesian
Seas Transport/Exchange (SITE) and Impacts on Seasonal Fish Migration”. Pada pelayaran pertama di bulan Agustus untuk kegiatan “South China Sea and Indonesian Seas Transport/Exchange (SITE) and Impacts on Seasonal Fish Migration” ini telah direcovery sebanyak 3 buah mooring di Selat Karimata dengan rincian kepemilikan mooring adalah 2 buah mooring milik LDEO-Amerika dan 1 buah mooring milik FIO-Cina. Sedangkan di perairan
Perencanaan-25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Selat Sunda telah direcovery sebanyak 2 buah mooring masing-masing miliki LDEO-Amerika dan FIO-Cina. 4. Penyiapan Rekomendasi dan Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kelautan Perikanan Riset dan Analisis Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pembangunan kelautan dan perikanan adalah salah satu bidang pembangunan yang strategis yang menyangkut aspek ekonomi, ekologi, sosial dan juga aspek hankamnas. Oleh karena itu sudah seharusnya jika setiap kebijakan yang menyangkut pembangunan kelautan dan perikanan diproses melalui kajian dan analisis ilmiah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta didukung oleh data dan informasi kelautan yang memadai. Dalam rangka memberikan dukungan kebijakan kelautan dan perikanan, maka pada tahun 2009 telah dilakukan riset mengenai analisis kebijakan yang meliputi bidang perikanan tangkap, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan laut di Indonsia (WPP I dan WPP II), pemacuan sumberdaya ikan di perairan umum daratan, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, sosial ekonomi perikanan serta konservasi perikanan. Riset, Analisis dan Pemodelan Sosial Budaya, Kelembagaan, Dinamika Pengelolaan Sumberdaya dan Industri Kelautan dan Perikanan Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Kondisi sosio-antropologi masyarakat akan sangat berpengaruh pada pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan tersebut. Riset terkait yang telah dilakukan BRKP pada tahun 2009, antara lain riset Panel Perikanan Nasional (PANELKANAS) yang mengkaji basis data sosial ekonomi kelautan dan perikanan secara mikro (karakteristik rumah tangga, dinamika rumah tangga, dinamika usaha) pada berbagai tipologi perikanan (perikanan tangkap laut, perikanan budidaya, perikanan perairan umum daratan, dan produk kelautan). 5. Pemacuan Penyebaran dan Pemanfaatan Hasil Riset Pengelolaan Data Ilmiah kelautan dan Perikanan Nasional Setiap kegiatan keilmiahan di bidang Kelautan dan Perikanan, akan menghasilkan luaran langsung berupa data yang dapat diolah lebih lanjut menjadi informasi. Data dan informasi yang telah dihasilkan memerlukan pengelolaan mulai dari tahap penyimpanan, perindungan, pengolahan, hingga pengiriman kepada pihak yang memerlukan. Data yang diperoleh dari
Perencanaan-26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
kegiatan ilmiah dapat memberikan gambaran informasi mengenai sumberdaya kelautan dan perikanan. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan. Kegiatan yang secara kontinu dilakukan oleh BRKP dalam pengelolaan data dan informasi ilmiah kelautan dan perikanan adalah kegiatan akuisisi data satelit NOAA-AVHRR yang diterima di stasiun bumi yang berada dibawah pengelolaan Balai Riset dan Observasi Kelautan di Perancak-Kab. JembranaBali. Data satelit NOAA-AVHRR yang diterima di stasiun bumi berupa citra yang menggambarkan parameter oseanografi khususnya suhu permukaan laut. Satelit NOAA-AVHRR mampu mengukur suhu permukaan laut dengan resolusi spasial 1,1 km dan resolusi temporal dua kali sehari. Selain suhu permukaan laut, parameter oseanografi lain yang dapat diukur adalah sebaran konsentrasi klorofil-a yang dipantau melalui satelit oseanografi seperti OCTS, CZCS, SeaWiFs, dan MODIS (Terra dan Aqua). Berbagai parameter oseanografi yang dihasilkan dari satelit oseanografi tersebut dapat digunakan untuk mendukung observasi terhadap dinamika oesanografi perairan Indonesia. Fenomena dinamika oseanografi tersebut dapat digunakan untuk menduga kesuburan perairan suatu wilayah, sehingga dalam aplikasinya dapat digunakan untuk pendugaan lokasi penangkapan ikan pelagis. Selain itu, data indikator kinerja makro pembangunan kelautan perikanan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan indikator kinerja makro tersebut adalah pendekatan DPSIR (Driving-forces, Pressure, States, Impact and Response), yang dikelompokkan ke dalam lima indikator kinerja yaitu: (1) kelompok indikator pengarah (driving-forces), (2) indikator tekanan (pressure), (3) indikator kondisi (states), (4) indikator dampak (impact) dan (5) indikator respon (responses). Sedangkan untuk mengetahui tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sektor kelautan dan perikanan, dilakukan analisis FDR (Fisheries Dependent Region) yang menghitung indeks FDR melalui perhitungan (1) Rasio jumlah nelayan laut, nelayan perairan umum dan pembudidaya terhadap total penduduk tiap propinsi, (2) Rasio jumlah nelayan laut, nelayan perairan umum dan pembudidaya terhadap total tenaga kerja tiap propinsi, (3) Rasio jumlah hasil tangkapan ikan dan produksi budidaya perikanan terhadap produksi total perikanan tiap propinsi, (4) Rasio jumlah kapal ikan nelayan laut dan nelayan perairan umum terhadap total kapal ikan yang ada pada tiap propinsi, (5) Rasio kontribusi sektor perikanan yang diperoleh dari rasio antara produk domestik bruto perikanan terhadap produk domestik bruto, dan (6) Rasio jumlah tenaga kerja sektor pengolahan hasil perikanan terhadap jumlah tenaga kerja sektor perikanan. Dari data potensial dan informasi mengenai indikator kinerja yang terkumpul menghasilkan indikator kinerja makro pembangunan kelautan dan perikanan
Perencanaan-27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
utama, yang terdiri dari 1) Potensi lingkungan dan sumber daya perairan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, 2) Potensi dan lingkungan sumber daya perairan umum daratan, 3) Laju penambahan jumlah sarana produksi di sektor kelautan dan perikanan (private sector), 4) Laju pendapatan per kapita sektor kelautan dan perikanan, 5) Perkembangan kontribusi sektor kelautan dan perikanan pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) total, 6) Nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Berdasarkan indikator terpilih maka diperlukan ketersediaan data secara kontinyu sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan. Diseminasi dan Penyebarluasan Hasil Riset Pembangunan kelautan dan perikanan adalah pembangunan yang padat ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hingga saat ini banyak inovasi teknologi kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh BRKP yang penting untuk disebarluaskan dan diterapkan pada masyarakat. Penyerapan dan pemanfatan hasil riset oleh masyarakat selain menciptakan kemandirian bangsa di bidang IPTEK juga mendorong para peneliti untuk terus berkarya. Diseminasi dan penyebarluasan hasil riset merupakan langkah strategis dalam rangka mempercepat pemanfaatan hasil riset untuk memajukan masyarakat mina bahari dan meningkatkan kemandirian IPTEK bangsa Indonesia untuk itu BRKP memfasilitasi upaya ini dengan mengikuti berbagai event untuk dapat mempromosikan hasil-hasil risetnya. Upaya lain untuk menyebarluaskan teknologi yang dihasilkan BRKP adalah melalui media cetak (diantaranya pembuatan peta fishing ground, paket teknologi), dan percontohan penerapan teknologi perikanan di lahan masyarakat (IPTEKMAS). Pelayanan Jasa dan Hasil Riset Kelautan dan Perikanan Suatu hasil riset akan dikatakan berhasil jika dapat bernilai komersial dan dimanfaatkan oleh dunia usaha. Selain itu suatu hasil riset juga didorong untuk memperoleh paten yang bernilai komersial jika dimanfaatkan. Sementara itu pembentukan Sentra HKI juga diharapkan dapat memacu dan memfasilitasi peneliti untuk menghasilkan riset yang dapat dipatenkan. Disamping itu BRKP terus menggali dan meningkatan potensi PNBP terutama yang bersumber dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional antara lain pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan, pendapatan jasa riset, jasa data dan informasi hasil riset, hasil kegiatan riset, konsultasi ilmiah dan layanan perpustakaan. Disamping itu dilakukan kerjasama riset luar dan dalam negeri yang dapat meningkatkan PNBP dan alih teknologi serta memacu pengembangan IPTEK.
Perencanaan-28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Pemantauan Pemanfaatan Hasil Riset Sejalan perkembangan zaman, gaung tuntutan keterbukaan yang diteriakkan oleh semua pihak makin menggema. Pertanggung jawaban dan akuntabilitas merupakan dua kata yang tak dapat dipisahkan dari tuntutan keterbukaan tadi. Pada kondisi seperti ini, pihak yang dituntut membutuhkan piranti yang dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah pemantauan dan pemanfaatan hasil riset melalui model Monitoring dan Evaluasi (M&E) yang sederhana, gampang digunakan tetapi ampuh untuk mengumpulkan data empiris yang valid sehingga obyektifitas kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan. M&E yang dikembangkan dilingkup Badan Riset kelautan dan Perikanan dilakukan secara berkala, berjenjang dan terpadu. B. RENCANA KINERJA
Badan Riset Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009 mempunyai Rencana Kinerja yang terdiri dari sasaran, indikator dan target tahun 2009. Target ditetapkan untuk indikator kinerja, baik indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output, outcome). Rencana Kinerja tahun 2009 dijabarkan sebagai berikut : Tabel 2.5 Rencana Kinerja BRKP Tahun 2009 Tujuan 1.1
Meningkat kan kualitas dan daya dukung sumberdaya riset kelautan dan perikanan
Sasaran Strategis 1.1.1
Tersedianya sumberdaya riset yang berkualitas dicirikan oleh SDM yang profesional, sarana dan prasarana riset berkualitas Sistem manajemen riset yang akuntabel serta kelembagaan riset Yang handal dengan kemampuan melayani pemangku kepentingan secara luas
Peningkatan pegawai yang kompeten
%
Target 2009 35
Jangkauan pelayanan riset
%
80
Kecukupan sarana prasarana riset
%
80
Ketersediaan perangkat peraturan
%
80
Indikator
Satuan
Perencanaan-29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009 Tujuan 2.1
2.2
Penyelengga raan Riset dan Pengemban gan IPTEK Kelautan dan Perikanan
Meningkat kan penguasaan IPTEK, rekayasa dan instrumen kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara lestari dan bertanggung jawab
Sasaran Strategis 2.1.1
2.2.1
Terungkapnya fenomena alam didukung oleh tersedianya data dan informasi ilmiah yang komprehensif dan berkesinambunga n tentang ekosistem dan keanekaragaman sumberdaya perairan
Meningkatnya temuan hasil riset, penguasaan dan pengembangan IPTEK yang menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
Indikator
Satuan
Ketersediaan data dasar ekosistem perairan
paket
Target 2009 4
Ketersediaan data karakteristik dan dinamika oseanografi
paket
4
Ketersediaan data karakteristik/batas wilayah pesisir dan laut
paket
2
Ketersediaan data dan informasi dinamika laut atmosfer Indonesia Ketersediaan data potensi sumberdaya perikanan
paket
1
Ketersediaan data dan informasi plasma nutfah dan keragaman hayati Jumlah temuan teknologi pengelolaan kelautan dan perikanan Jumlah temuan teknologi budidaya perikanan yang dihasilkan Jumlah temuan teknologi peningkatan nilai tambah hasil perikanan yang ditemukan Jumlah temuan bioteknologi kelautan dan perikanan yang dihasilkan Jumlah temuan teknologi penagkapan ikan Jumlah temuan teknologi kelautan dan perikanan
paket
33
paket
4
paket
12
paket
28
paket
1
paket
4
paket
3
paket
10
Perencanaan-30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009 Tujuan 2.2
3.1
Meningkatka n penguasaan IPTEK, rekayasa dan instrumen kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara lestari dan bertanggung jawab
Sasaran Strategis 2.2.2
Memasyarak 3.1.1. atkan pemanfaata n hasil riset dan IPTEK kepada pemangku kepentingan Kelautan dan Perikanan
Indikator
Meningkatnya hasil riset dan analisis sisitem sosial,ekonomi,bud aya,hukum dan IPTEK untuk menunjang perumusan kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan
Jumlah analisis ilmiah bagi kebijakan kelautan dan perikanan Jumlah prototipe untuk pengembangan sosial budaya, kelembagaan, dinamika pengelolaan sumberdaya dan industri kelautan dan perikanan
Meluasnya penyebaran dan pemanfaatan hasil riset dan IPTEK oleh para pemangku kepentingan Kelautan dan Perikanan
Jumlah ilmiah
publikasi
Jumlah pertemuan ilmiah Model penerapan IPTEK kelautan dan perikanan Kerjasama antar lembaga
Paket
Target 2009 15
paket
7
Satuan
paket
18
kegiatan
83
paket
14
paket
30
Perencanaan-31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
B A B III : AKUNTABILITAS KINERJA A. INDIKATOR KINERJA Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah dan tenaga kerja/SDM dengan satuan orang. Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan. Sesuai dengan sasaran strategis maka indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Indikator Sasaran Strategis BRKP Tahun 2009 Tujuan 1.1
2.1
Sasaran Strategis
Meningkatkan kualitas dan daya dukung sumberdaya riset kelautan dan perikanan Meningkatkan kualitas dan daya dukung sumberdaya riset kelautan dan perikanan
1.1.1
Mengungkapkan fenomena alam, karakteristik lingkungan, fungsi ekosistem dan keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan
2.1.1
Tersedianya sumberdaya riset yang berkualitas dicirikan oleh SDM yang profesional, sarana dan prasarana riset berkualitas Sistem manajemen riset yang akuntabel serta kelembagaan riset yang handal dengan kemampuan melayani pemangku kepentingan secara luas Terungkapnya fenomena alam didukung oleh tersedianya data dan informasi ilmiah yang komprehensif dan berkesinambungan tentang ekosistem dan kenaneka ragaman sumberdaya perairan
Peningkatan pegawai yang kompeten
%
Target 2009 35
Jangkauan pelayanan riset Kecukupan sarana prasarana riset Ketersediaan perangkat peraturan
%
80
%
80
%
80
Indikator
Sat
Ketersediaan data dasar ekosistem perairan
paket
4
Ketersediaan data karakteristik dan dinamika oseanografi
paket
4
Ketersediaan data karakteristik/b atas wilayah pesisir dan laut
paket
2
Akuntabilitas Kinerja -32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Tujuan
2.2
Meningkatkan penguasaan IPTEK, rekayasa dan instrumen kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara lestari dan bertanggung jawab
Sasaran Strategis
2.2.1
Meningkatnya temuan hasil riset, penguasaan dan pengembangan IPTEK yang menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
Ketersediaan data dan informasi dinamika laut atmosfer Indonesia
paket
Target 2009 1
Ketersediaan data potensi sumberdaya perikanan
paket
33
Ketersediaan data dan informasi plasma nutfah dan keragaman hayati
paket
4
Jumlah temuan teknologi pengelolaan kelautan dan perikanan
paket
12
Jumlah temuan teknologi budidaya perikanan yang dihasilkan
paket
28
Jumlah temuan teknologi peningkatan nilai tambah hasil perikanan yang dihasilkan
paket
1
Jumlah temuan bioteknologi kelautan dan perikanan yang dihasilkan
paket
4
Jumlah temuan teknologi penangkapan ikan
paket
3
Indikator
Sat
Akuntabilitas Kinerja -33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Jumlah temuan teknologi kelautan dan perikanan
2.2
3.1
Meningkatkan penguasaan IPTEK, rekayasa dan instrumen kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari dan bertanggung jawab
2.2.2.
Memasyarakatkan pemanfaatan hasil riset dan IPTEK kepada pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
3.1.1.
Meningkatnya hasil riset dan analisis sisitem sosial,ekonomi,bu daya,hukum dan IPTEK untuk menunjang perumusan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
Meluasnya penyebaran dan pemanfaatan hasil riset dan IPTEK oleh para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
Sat paket
Target 2009 10
Jumlah analisis ilmiah bagi kebijakan kelautan dan perikanan
paket
15
Jumlah prototipe untuk pengembanga n sosial budaya, kelembagaan, dinamika pengelolaan sumberdaya dan industri kelautan dan perikanan Jumlah publikasi ilmiah
paket
7
Jumlah pertemuan ilmiah Model penerapan IPTEK kelautan dan perikanan Kerjasama antar lembaga
paket
18
keg
83
paket
14
paket
30
B. CAPAIAN KINERJA SASARAN Badan Riset Kelautan dan Perikanan berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2009 dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi yang tercermin dari tercapainya 5 (lima) sasaran strategis sesuai target tahun 2009
Akuntabilitas Kinerja -34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Strategis BRKP Tahun 2009 No 1
Sasaran Strategis
Tercapai
Tersedianya sumberdaya riset yang berkualitas dicirikan oleh SDM yang profesional, sarana dan prasarana riset berkualitas, sistem manajemen riset yang akuntabel serta kelembagaan riset yang handal dengan kemampuan melayani pemangku kepentingan secara luas Terungkapnya fenomena alam didukung oleh tersedianya data dan informasi ilmiah yang komprehensif dan berkesinambungan tentang ekosistem dan kenaneka ragaman sumberdaya perairan. Meningkatnya temuan hasil riset, penguasaan dan pengembangan IPTEK yang menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Meningkatnya hasil riset dan analisis sistem sosial, ekonomi, budaya, hukum dan IPTEK untuk menunjang perumusan kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan Meluasnya penyebaran dan pemanfaatan hasil riset dan IPTEK oleh para pemangku kepentingan Kelautan dan Perikanan
2
3
4
5
Belum Tercapai Secara Optimal
V
V
V
V
V
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dana yang dianggarkan dan direalisasikan untuk mewujudkan pencapaian misi yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.3 Akuntabilitas Keuangan BRKP Tahun 2009 Masing-Masing Misi No.
1
SASARAN
Tersedianya sumberdaya riset yang berkualitas dicirikan oleh SDM yang profesional, sarana dan prasarana riset berkualitas, sistem manajemen riset yang akuntabel serta kelembagaan riset yang handal dengan kemampuan melayani pemangku kepentingan secara luas
Target (Rp)
107.480.616.000
Realisasi (Rp)
98.961.633.299
%
92.07
Akuntabilitas Kinerja -35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
No.
2
3
4
5
SASARAN
Terungkapnya fenomena alam didukung oleh tersedianya data dan informasi ilmiah yang komprehensif dan berkesinam bungan tentang ekosistem dan keanekaragaman sumber daya perairan Meningkatnya temuan hasil hidup, penguasaan dan pengembangan IPTEK yang menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Meningkatnya hasil riset dan analisis sistem sosial, ekonomi, budaya,hukum dan IPTEK untuk menunjang perumusan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan Meluasnya penyebaran dan pemanfaatan hasil riset dan IPTEK oleh para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
TOTAL
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
%
14.912.188.000
13.040.938.346
87.45
20.119.595.000
19.333.762.228
96.09
6.286.045.000
5.572.663.197
88.65
45.175.361.000
40.885.675.760
90.50
177.410.616.656
91.46
193.973.805.000
Anggaran pelaksanaan riset di lingkungan BRKP saat ini sebagian besar berasal dari APBN. Namun demikian terbuka peluang untuk menggali sumber-sumber pendanaan di luar APBN melalui kegiatan kerja sama, pelayanan jasa riset, komersialisasi produk kegiatan riset dengan mekanisme PNBP.
D. AKUNTABILITAS KINERJA Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2009, BRKP menjalankan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan riset strategis di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini diwujudkan dalam perumusan visi dan misi yang dituangkan dalam rencana strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2005-2009). Rencana strategis ini mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2009, dari perhitungan pencapaian sasaran diperoleh nilai sebesar 91.46 % sebagaimana dalam tabel berikut :
Akuntabilitas Kinerja -36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Tabel 3.4 Pengukuran Pencapaian Sasaran BRKP tahun 2009 Sasaran Strategis 1.1.1
2.1.1
Tersedianya sumberdaya riset yang berkualitas dicirikan oleh SDM yang profesional, sarana dan prasarana riset berkualitas, sistem manajemen riset yang akuntabel serta kelembagaan riset yang handal dengan kemampuan melayani pemangku kepentingan secara luas Terungkapnya fenomena alam didukung oleh tersedianya data dan informasi ilmiah yang komprehensif dan berkesinambung an tentang ekosistem dan kenaneka ragaman sumberdaya perairan
Indikator
Satuan
Target 2009
Realisasi
Peningkatan pegawai yang kompeten
%
35
34
% Pencapa ian Target 97%
Jangkauan pelayanan riset Kecukupan sarana prasarana riset Ketersediaan perangkat peraturan
%
80
80
100
%
80
80
100
%
80
80
100
Ketersediaan data dasar ekosistem perairan
paket
4
4
100
Ketersediaan data karakteristik dan dinamika oseanografi
paket
4
4
100
Ketersediaan data karakteristik/ batas wilayah pesisir dan laut
paket
2
2
100
Ketersediaan data dan informasi dinamika laut atmosfer Indonesia
paket
1
1
100
Ketersediaan data potensi sumberdaya perikanan
paket
33
32
97
Akuntabilitas Kinerja -37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Sasaran Strategis
2.2.1
Meningkatnya temuan hasil riset, penguasaan dan pengembangan IPTEK yang menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
Indikator
Satuan
Target 2009
Ketersediaan data dan informasi plasma nutfah dan keragaman hayati
paket
4
4
% Pencapa ian Target 100
Jumlah temuan teknologi pengelolaan kelautan dan perikanan
paket
12
12
100
Jumlah temuan teknologi budidaya perikanan yang dihasilkan
paket
28
26
93
Jumlah temuan teknologi peningkatan nilai tambah hasil perikanan yang ditemukan
paket
1
1
100
Jumlah temuan bioteknologi kelautan dan perikanan yang dihasilkan
paket
4
4
100
Jumlah temuan teknologi penagkapan ikan
paket
3
3
100
Jumlah temuan teknologi kelautan dan perikanan
paket
10
10
100
Realisasi
Akuntabilitas Kinerja -38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Sasaran Strategis 2.2.2
3.1.1
Meningkatnya hasil riset dan analisis sisitem sosial, ekonomi, budaya, hukum dan IPTEK untuk menunjang perumusan kebijakan pembanguna n kelautan dan perikanan secara berkelanjutan Meluasnya penyebara n dan pemanfaat an hasil riset dan IPTEK oleh para pemangku kepentinga n Kelautan dan Perikanan
Indikator Jumlah analisis ilmiah bagi kebijakan kelautan dan perikanan
Satuan paket
Target 2009 15
Realisasi
% Pencapa ian Target
15
100
Jumlah prototipe untuk pengembangan sosial budaya, kelembagaan, dinamika pengelolaan sumberdaya dan industri kelautan dan perikanan
paket
7
7
100
Jumlah publikasi ilmiah
paket
18
18
100
keg
83
83
100
Model penerapan IPTEK kelautan dan perikanan
paket
14
14
100
Kerjasama antar lembaga
paket
30
30
100
Jumlah pertemuan ilmiah
E. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Evaluasi merupakan suatu bentuk analisis efektivitas dan efisiensi kinerja melalui perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan ataupun kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, evaluasi kinerja digunakan sebagai gambaran atas capaian realisasi kinerja sekaligus menyampaikan kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Bagian ini akan memaparkan analisis dan evaluasi sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Dalam evaluasi kinerja perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan program serta strategi pemecahan masalah yang telah dan akan
Akuntabilitas Kinerja -39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
dilaksanakan. Pengukuran evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian terhadap kinerja yang direncanakan serta kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2005 - 2009, BRKP telah menetapkan 3 misi yaitu :
I. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Riset Kelautan dan Perikanan Strategis yang ditempuh oleh BRKP untuk dapat menghasilkan produk riset, IPTEK dan rekayasa kelautan dan perikanan yang berkualitas adalah dengan memperkuat kapasitas dan daya dukung sumberdaya riset terlebih dahulu serta memeliharanya secara berkelanjutan. Oleh karena itu pada tahun-tahun awal dibentuknya organisasi litbang (BRKP) dalam rangka pengembangan kapasitas dan daya dukung sumberdaya riset kelautan dan perikanan BRKP masih banyak melakukan pengembangan sarana-prasarana penunjang riset, sumberdaya manusia (SDM) riset, maupun peningkatan kelembagaan. Pengembangan kapasitas dan kompetensi sumberdaya riset kelautan dan perikanan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung sumberdaya riset kelautan dan perikanan. Kebijakan yang ditempuh guna memperkokoh daya dukung sumberdaya riset melalui pengelolaan dan pengembangan SDM, sarana dan prasarana, sistem manajemen dan kelembagaan riset sesuai kebutuhan sekarang dan masa depan dengan sasaran tersedianya SDM yang kompeten dan profesional, sarana dan prasarana riset terakreditasi, sistem manajemen yang efisien, efektif dan akuntabel serta kelembagaan riset dengan kemampuan melayani riset secara optimal. Dalam hal ketersediaan tenaga fungsional dan profesional, BRKP telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target persentase jumlah tenaga fungsional dan profesional sebesar 30 % pada tahun 2006 tercapai sebesar 28,45 % atau tingkat pencapaian target sebesar 94,83 %. Sementara untuk tahun 2007 target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sebesar 30% tercapai sebesar 30,94% atau tingkat pencapaiannya sebesar 103,13%. Sedangkan untuk tahun 2008 target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sebesar 35% tercapai sebesar 33,05%, melihat trend yang ada maka untuk tahun 2009 ditargetkankan persentase jumlah tenaga fungsional diharapkan dapat mencapai 35% dan terrealisasi sebesar 36,26% atau tingkat pencapaiannya sebesar 104% Analisis terhadap capaian dari indikator ketersediaan tenaga fungsinal dan profesional sebagai berikut : berdasarkan kondisi sumberdaya manusia dalam kurun waktu 2001 - 2009, jumlah SDM terus
Akuntabilitas Kinerja -40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
mengalami peningkatan dengan total pegawai pada tahun 2009 mencapai 1.301 orang. Komposisi tenaga fungsional dalam kurun waktu 2001 – 2009 tergambar dalam grafik berikut :
1400 Fungsional
Non Fungsional
Total
1200 1000
862 731
800 600
661
782
799
651
558 452
400 200
773
336
315
304
297
293
311
358
412
439
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 45,00 43,00 41,00
42,64
39,00 37,00
34
35,00
36,08 34,77
33,00 31,00
31,50
31,33
30,94
29,00 27,00
28,61
28,45
2005
2006
25,00 2001
2002
2003
2004
2007
2008
2009
Gambar 3.1 Grafik Kompisisi tenaga fungsional tahun 2001 – 2009 Komposisi tenaga fungsional dalam kurun waktu 2001 – 2009 tergambar dalam grafik (atas) Kondisi saat ini menunjukkan dari segi jumlah tenaga fungsional mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (bawah).
Akuntabilitas Kinerja -41
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Ketersediaan Tenaga Fungsional dan Profesional.
1400
JUMLAH PEGAWAI
1200 1000 800 600 400 200 0 Jumlah Pegaw ai
2005
2006
2007
2008
2009
1024
1093
1157
1182
1301
Gambar 3.2 Perkembangan jumlah SDM tahun 2001-2009 Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan riset strategis kelautan dan perikanan. Hingga saat ini, BRKP terus berupaya untuk meningkatan SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas.
TAHUN
Peningkatan jenjang karir melalui pembinaan dan diklat fungsional merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas SDM. Peningkatkan bidang kepakarannya terus dipacu melalui program pendidikan gelar dan non gelar, pemberian penghargaan dan pengukuhan profesor riset. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan : -
Diklat Jangka Panjang. Dalam kurun waktu 2005 – 2009, jumlah pegawai yang mengambil program pendidikan S2/S3 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Peningkatan tersebut dipengaruhi adanya program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan mulai tahun 2006 dengan mengirimkan pegawai sebanyak 25 orang dan tahun 2007 mengirimkan 26 orang. Pada tahun 2008 jumlah penerima beasiswa dalam negeri berjumlah 14 orang untuk menempuh jenjang pendidikan S2 dan S3 di Perguruan Tinggi dalam negeri. Petugas belajar yang menempuh pendidikan di luar negeri pada tahun 2008 sebanyak 6 orang (5 orang SK masih dalam proses). Jumlah petugas belajar S2 dan S3 yang masih menjalani pendidikan program beasiswa luar negeri pada tahun 2008 sebanyak 23 orang. Beasiswa-beasiswa tersebut diperoleh dari BRKP yang mulai tahun 2009 dilimpahkan pada BPSDMKP, BPSDMKP, Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah China, DAAD, ADS (Australia), Monbukagakusho (Jepang), United Nations University (Jerman), CLS Argos, ACIAR JAF, STUNED, European Commision, DFG, NESO dan Utrecht University.
-
Diklat Jangka Pendek. Sejak tahun 2004, BRKP telah memprogramkan beberapa kegiatan peningkatan SDM dalam bentuk diklat jangka pendek yang mendukung pelaksanaan tupoksi
Akuntabilitas Kinerja -42
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
dalam pelaksanaan riset strategis. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : Tabel 3.5 Jenis Kegiatan dan Jumlah Peserta dalam Kaitannya dengan Peningkatan Sumberdaya Manusia BRKP tahun 2006-2009 No
Jenis Kegiatan/Diklat
1
Kursus peningkatan kemampuan bahasa Inggris Workshop penulisan karya ilmiah Pembinaan CPNS Diklat fungsional calon peneliti Bimtek analisis kompetensi jabatan struktural Diklat Sekretaris Diklat legal drafting perundangundangan
2 3 4 5 6 7
Tahun 2006 30
Tahun 2007 29
Tahun 2008 -
Tahun 2009 6
80 84 52 30
68 61 30
20 -
-
0
2
-
37 -
10
Pengajuan SK fungsional untuk pengangkatan pertama pada tahun 2009 adalah 31 orang. -
Pembinaan Tenaga Fungsional. Kegiatan pembinaan tenaga fungsional dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis dan penilaian berkas usulan. Kegiatan pembinaan tenaga fungsional difokuskan pada pembinaan jabatan peneliti dan teknisi litkayasa. Untuk jabatan fungsional calon peneliti sampai dengan tahun 2009, dari 170 orang yang sudah mengikuti diklat fungsional calon peneliti, 94 orang telah memperoleh SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional peneliti, 76 orang calon peneliti masih dalam proses pengusulan, 69 orang diantaranya telah mendapatkan PAK (penetapan angka kredit) dari TPP (Tim Penilai Pusat) LIPI, dan sisanya masih dalam proses pengumpulan berkasberkas sehingga proses pengusulannya belum dilanjutkan. Sejak tanggal 1 Mei 2008 BRKP diberi kewenangan untuk memberikan penilaian dan penetapan angka kredit sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 433/D/2008 Tentang Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti. Jangka waktu pemberian kewenangan tersebut berlaku dua tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2010.
-
Pengukuhan Profesor Riset. Sejak tahun 2005, BRKP melaksanakan kegiatan Pengukuhan Profesor Riset bagi para peneliti yang telah mencapai jenjang jabatan Ahli Peneliti Utama yang telah melaksanakan Orasi Ilmiah dan menduduki pangkat/golongan Pembina Utama (IV/e). Dan mulai tahun 2009 pengukuhan peneliti utama sebagai Profesor Riset harus berpendidikan S3. Saat ini peneliti yang telah dikukuhkan sebagai
Akuntabilitas Kinerja -43
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Profesor Riset sebanyak 15 orang dengan bidang keahlian sebagai berikut : Tabel 3.6 Jumlah dan Bidang Kepakaran Profesor Riset Lingkup BRKP No Bidang Kepakaran Jumlah 1 Budidaya Perikanan 4 2 Biologi Perikanan 3 3 Pasca Panen Perikanan 4 4 Geografi/remote sensing 1 5 Sumberdaya dan 3 Lingkungan/Perairan
Gambar 3.3: Professor Riset BRKP. Dari kiri ke kanan : Prof. Dr.Ir. Ngurah Nyoman Wiadnyana, DEA, Prof.Dr.Ir. Subhat Nurhakim, MS, Prof.Dr.Ir. Achmad Sudradjat, Dr.Gellwynn Jusuf (Ka BRKP), Fadel Muhammad (Menteri Kelautan dan Perikanan), Prof.Dr. M. Fatuchri Sukadi dan Istri, 3 profesor dari LIPI, Prof.Dr. Rosmawati P, Prof.Dr. Endang S. Heruwati,dan Prof.Dr. Hari Eko Irianto (Gambar atas) ; Pengukuhan Prof.Dr. M. Fatuchri Sukadi oleh Kepala LIPI (Kiri bawah) ; Foto bersama Prof.Dr. M. Fatuchri Sukadi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (kanan bawah)
Ketersediaan Sarana Prasarana Akreditasi Laboratorium Riset
Kerja
dan
Peningkatan
Dalam rangka peningkatan daya dukung sarana dan prasarana riset maka BRKP telah melaksanakan pembangunan fisik dan pengadaan fasilitas riset di seluruh unit kerja yang ada. Beberapa prasarana fisik yang telah ada, antara lain: Gedung Pusat BRKP di Ancol, Gedung Pusat Riset Perikanan Budidaya di Pasar Minggu, Laboratorium Bioteknologi Kelautan dan Perikanan - Slipi, Gedung Kantor dan Laboratorium Riset Balai Riset Perikanan Perairan Umum di Mariana - Palembang, Gedung Balai Riset dan Observasi Kelautan di Perancak - Jembrana Bali, Gedung Kantor dan Laboratorium Loka Riset Pemuliaan dan Teknologi Budidaya Air Tawar - Sukamandi, Gedung Kantor dan Laboratorium Loka Riset Pemacuan Stok Ikan - Jatiluhur, Pembangunan Hatchery Riset Perbenihan Perikanan Air Payau di desa Siddo Kabupaten BarruSulsel dan sejumlah rehabilitasi Gedung, laboratorium dan Instalasi riset di seluruh unit kerja BRKP.
Akuntabilitas Kinerja -44
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Pengadaan sarana dan prasarana riset diharapkan dapat melengkapi sarana prasarana riset yang sudah tersedia dan untuk menyikapi arus globalisasi yang menuntut pelayanan yang dapat memenuhi standar kualitas layanan tertentu. Untuk itu laboratorium riset kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh BRKP, sebagai salah satu unit pelayanan riset, harus memenuhi standar akreditasi tertentu. Menyadari bahwa manusia adalah faktor utama penentu suksesnya penyelenggaraan riset dan pembangunan IPTEK, maka Pengembangan Kompetensi Pegawai BRKP melalui peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan teknis menjadi perhatian utama pimpinan BRKP. Untuk kepentingan peningkatan kompetensi pegawai BRKP telah dibentuk Komisi Pengembangan Pegawai Lingkup BRKP yang beranggotakan para staf senior dan professor riset. Sejak dicanangkannya program Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia BRKP pada Tahun 2005, hingga kini BRKP telah mengirimkan lebih 154 orang staf dengan rincian 55 orang staf di Luar Negeri, 98 staf di dalam negeri dengan biaya dari BRKP dan 13 orang di dalam negeri dengan pembiayaan dari pihak lain. Jumlah pegawai BRKP saat ini mencapai 1301 orang pegawai. Pembinaan professionalisme pegawai melalui jalur profesional peneliti hingga saat ini telah menghasilkan 439 orang pejabat fungsional (sekitar 34%) dengan 350 orang fungsional peneliti (25%) dengan komposisi 119 orang peneliti pertama, 92 orang peneliti muda, 100 orang peneliti madya, 39 orang peneliti utama. Sedangkan untuk teknik litkayasa TLP Pemula 2 orang, TL Pelaksana 22 Orang, TLP Lanjutan 44 orang, TLP Penyelia 12 orang sehingga totalnya sampai dengan tahun 2009 adalah 80 orang, hingga saat ini BRKP telah memiliki 15 orang Profesor Riset.Dan untuk pustakawan sebanyak 7 orang, arsiparis 1 orang dan pranata komputer 1 orang Dalam membangun kelembagaan BRKP telah berhasil membangun jaringan kerjasama baik nasional maupun internasional sehingga nama BRKP cukup dikenal, sejajar dengan institusi riset kelautan di dunia. Oleh karena itu BRKP terus berupaya mempersiapkan ketersediaan sarana prasarana kerja yang terakreditasi. Dalam mencapai standar akreditasi untuk laboratorium riset telah dilaksanakan sejak tahun 2004 - 2006 melalui sosialisasi sistem akreditasi laboratorium riset yang
Akuntabilitas Kinerja -45
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
mengacu pada sistem akreditasi dari BSN (Badan Akreditasi Nasional); tahun 2006 difokuskan pada penguatan SDM untuk mendukung program akreditasi laboratorium riset dan pada tahun 2007 melakukan serangkaian proses persiapan yang meliputi : kalibrasi rutin alat laboratorium, pembentukan struktur manajemen laboratorium, pembuatan dokumen akreditasi serta sosialisasi dan pelatihan SDM. Salah satu cara untuk menjadikan laboratorium mendapatkan pengakuan formal secara nasional adalah dengan mengikuti program akreditasi yang dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) maupun Komite Nasional Akreditasi Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP). Proses ini telah dilakukan pada beberapa laboratorium riset lingkup BRKP yang telah siap mendaftarkan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional sejak tahun 2008 bahkan telah mendapatkan akreditasi dari KNAPPP sebagai institusi penyelenggara penelitian dan pengembangan. Akreditasi laboratorium, diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil analisa dan hasil penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, pembenahan-pembenahan pada laboratorium perlu dilakukan segera dengan sistem penjadwalan yang jelas supaya status terakreditasi dapat diperoleh sesuai dengan target.
Kegiatan di Laboratorium : pengujian sampel menggunakan alat spray dryer (kiri) dan pengujian sampel di lab.sensori (kanan)
Ketersediaan Perangkat Perundangan Riset Kelautan dan Perikanan Dalam rangka penyiapan perangkat peraturan di bidang Litbang, BRKP telah menyelesaikan penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Litbang Perikanan sebagai tindak lanjut UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, antara lain : a. Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Akuntabilitas Kinerja -46
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
b. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perizinan Penelitian dan Pengembangan Perikanan. c. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Penelitian dan Pengembangan Penelitian bagi Penyelenggara Litbang Asing. d. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Pengolahan dan Analisis Data dan Sampel Perikanan di Luar Negeri.
II. Penyelenggaraan Riset Kelautan dan Perikanan
dan
Pengembangan
IPTEK
Misi ke 2 (dua) dalam rencana strategis BRKP adalah penyelenggaraan riset dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan. Perkembangan riset dan IPTEK kelautan dan perikanan dari tahun 2001 – 2009 dapat digambarkan oleh peningkatan kuantitas dan kualitas hasil riset dan IPTEK. Dibandingkan dengan tahun 2007, jumlah riset yang dilaksanakan pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 1,23 %. Penurunan tersebut dapat dikaitkan dengan adanya penurunan dan penghematan anggaran IPTEK sebesar 58,89%. Sedangkan jika dibandingkan antara tahun 2008 dengan tahun 2009, anggaran untuk kegiatan riset mengalami peningkatan sebesar 59,09%.
200
193,90
Milliar Rupiah
180 160 140
163,775
162,717
161,8054
126
120 100 80 60 40 20 0
55,427 44,621
47,067
43,68 30,387
2005
2006
2007
2008
2009 Anggaran Total
Tahun
Anggaran IPTEK
Gambar 3.4 Perkembangan Anggaran IPTEK BRKP Tahun 2005-2009
Akuntabilitas Kinerja -47
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Tabel 3.7 Perkembangan Riset Masing-Masing Satuan Kerja Lingkup BRKP Tahun 2001 – 2009 SATUAN KERJA UNIT
-
Pusat Riset Perikanan Tangkap Balai Riset - Perikanan Laut Balai Riset Perikanan Perairan - Umum Loka Riset Pemacuan - Stok Ikan Pusat Riset Perikanan Budidaya Balai Besar Riset Perikanan - Budidaya Laut Balai Riset Perikanan Budidaya Air - Payau Balai Riset Perikanan Budidaya Air - Tawar Loka Riset Pemulian dan Teknologi - Budidaya PAT Loka Riset Budidaya Ikan - Hias Air Tawar Pusat Riset Teknologi Kelautan Balai Riset dan Obeservasi Kelautan Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi KP Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
TAHUN - YEAR 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
8
5
5
12
10
12
7
3
?
8
6
7
6
6
5
8
11
?
5
7
7
7
5
5
6
7
-
-
-
-
4
5
6
6
6
4
4
8
16
7
7
7
7
6
7
9
4
4
4
4
7
4
7
8
9
4
7
5
6
8
7
8
10
15
4
7
4
4
4
4
9
-
-
-
-
4
5
4
4
13
-
-
-
-
-
2
3
4
8
11
7
8
7
14
12
8
7
14
-
-
-
-
-
3
11
5
8
5
9
12
14
18
14
12
5
12
6
11
14
14
15*
-
-
-
-
-
-
-
12
13
7
9
-
-
-
-
-
9
8
11
12
Akuntabilitas Kinerja -48
2009 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Untuk mendukung misi Penyelenggaraan Riset dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan tersebut, telah dirumuskan 3 (tiga) sasaran strategis berupa : 1. Terungkapnya Fenomena Alam Didukung Oleh Tersedianya Data dan Informasi Ilmiah yang Komprehensif dan Berkesinambungan Tentang Ekosistem dan Kenaneka ragaman Sumberdaya Perairan Berdasarkan fenomena alam yang terjadi, karakteristik lingkungan, fungsi ekosistem dan keanekaragaman sumberdaya perairan dapat dipahami bahwa laut dan perairan merupakan ekosistem yang sangat dinamis. Dinamika laut dan perairan mengandung dimensi ruang maupun dimensi waktu. Pemahaman akan fenomena alam, karakteristik lingkungan, fungsi ekosistem dan keanekaragaman sumberdaya perairan sangat diperlukan apabila pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara lestari dan bertanggung jawab. Beberapa tema kegiatan yang dilakukan berupa : Riset Karakteristik Ekosistem Perairan Kelompok kegiatan riset ini diantaranya adalah riset strategsi pengelolaan sumber daya perikanan di kawasan estuari Sungai Musi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan jumlah jenis ikan yang dijumpai pada kawasan estuari sungai Musi sebanyak 95 jenis yang sebagian besar merupakan ikan laut dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan ikan air tawar. . Kajian potensi sumberdaya ikan dan kegiatan yang masih banyak di gunakan di perairan estuari Sungai Musi Sumatera Selatan
Berbagai kajian terhadap potensi sumberdaya ikan pun telah dilakukan oleh BRKP dengan tujuan agar penangkapan yang dilakukan tidak melebihi stok ikan yang ada di alam sehingga kelestarian ikan tetap terjaga. Riset yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain adalah Kajian potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap DAS Kapuas Kalimantan Barat; Riset karakteristik habitat dan identifikasi iikan Belida di perairan Sungai Barito Kalimantan Selatan, Citarum Jawa Barat, Musi Sumatera Selatan dan Siak Riau; Pendugaan stok ikan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang sesuai CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries) di Sungai Kampar Riau, Kajian stok sumberdaya perikanan di perairan danau Sulawesi Utara serta Bioekologi dan potensi sumberdaya perikanan di waduk Kedung Ombo dan Gajah Mungkur di Jawa Tengah.
Akuntabilitas Kinerja -49
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Berbagai jenis ikan yang terdapat di waduk Kedung Ombo Jawa Tengah (kiri) dan danau mooat Sulawesi Utara (kanan)
Selain itu juga dilakukan riset tingkat pemafaatan dan optimasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan konservasi perikanan pada tipologi lingkungan sumber daya perairan umum daratan (lubuk larangan) di Sumatera Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa lubuk larangan dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan yang ada, dan diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pariwisata. Namun dalam implikasinya diperlukan peraturan yang jelas mengenai batasan-batasan antara kegiatan wisata dan konservasi. Kajian Potensi Sumberdaya Arkeologi Laut di Kabupaten Selayar Banyaknya sumberdaya arkeologi laut seperti barang-barang muatan pada kapal tenggelam di perairan Kabupaten Selayar disebabkan karena Selayar merupakan kepulauan yang terletak di antara jalur alternatif perdagangan internasional. Penelitian berawal dengan adanya informasi masyarakat setempat dan Pemda Selayar mengenai beberapa dugaan lokasi kapal karam kuno (potensi arkeologi laut) di perairan Mangatti dan Batu Sobbolo yang merupakan bagian dari perairan Tanajampea Kabupaten Selayar. Akan tetapi aktivitas penyelaman belum dapat menemukan secara pasti keberadaan bangkai-bangkai kapal Jepang tersebut meskipun berdasarkan data dari fish finder, ditemukan juga sejumlah potongan besi di kawasan antara Mangatti dan Batu Sobbolo pada kedalaman 24,4m hingga 26m. Kajian Wilayah Pengelolaan Perikanan Kegiatan dimulai dengan Kajian Wilayah Pengelolaan Perikanan pada tahun 2007. Kajian bertujuan untuk melengkapi dan melakukan penguatan WPP lama pada Kepmentan No.9995/Kpts/IK210/9/1999 tentang potensi Sumberdaya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan. Penguatan dilakukan pada Luas WPP (terkait dengan Jumlah WPP menjadi 11), nama perairan mengikuti Publikasi IMO dan IHO serta penomoran sesuai dengan FAO. Selain itu pembuatan peta terdigitasi dengan koordinat yang jelas.
Akuntabilitas Kinerja -50
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Pada tahun berikutnya hasil kajian dilanjutkan menjadi Rancangan PerMen WPP melalui kegiatan Koordinasi Pertemuan Teknis WPP. Kegiatan ini diakhiri dengan verifikasi dan finalisasi Peta WPP yang dijadikan lampiran PerMen WPP RI. Verifikasi dan finalisasi dilakukan oleh institusi terkait antara lain Bakosurtanal, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Mabes TNI AL, Dinas Hidro Oseanografi dan Kemenko Polhukam dilanjutkan penyusunan PerMen WPP RI untuk disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Riset Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Penurunan stok sumber daya ikan dan degradasi lingkungan merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam kegiatan riset pemulihan dan konservasi sumber daya ikan. Salah satu kegiatan riset yang terkait dengan tema ini adalah kegiatan pemacuan stok kepiting bakau (Scylla spp) di Pantai Utara Jawa. Selama tahun 2008 telah dilakukan penebaran benih kepiting bakau sebanyak 14.519 ekor. Penebaran benih kepiting bakau secara keseluruhan dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan, hal ini terlihat dari data produksi hasil tangkapan kepiting bakau di Mayangan pada tahun 2007 dan 2008. Untuk menjaga kelestarian keberadaan kepiting bakau di daerah Mayangan, perlu adanya kelembagaan yang mengatur penangkapan kepiting.
Posisi kepiting bakau dewasa yang sudah matang gonad, terletak sekitar 2 - 12 km dari garis pantai dan Scylla spp yang sudah matang gonad di perairan bakau
2. Meningkatnya Temuan Hasil Riset, Penguasaan dan Pengembangan IPTEK yang Menunjang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dukungan IPTEK diperlukan baik untuk kegiatan eksplorasi, kegiatan pemanfaatan laut, pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil, pemantauan, pengendalian dan pengawasan laut dan sumberdaya perairan maupun operasional keselamatan di laut. Tolok ukur keberhasilan penerapan IPTEK dalam pembangunan berkelanjutan adalah keberlanjutan fungsi ekosistem laut baik untuk peningkatan
Akuntabilitas Kinerja -51
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
daya tahan ekonomi nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat minabahari dengan tetap mempertahankan kesehatan, keindahan dan produktivitas laut. BRKP telah melakukan riset pengkayaan stok (stock enhancement) teripang pasir Holothuria scabra sebagai suatu usaha meningkatkan ketersediaan sumberdaya dengan cara melepaskan bibit/benih ikan atau biota laut lainnya pada suatu wilayah tertentu yang dianggap sesuai dengan kondisi habitat dari benih tersebut secara alami. Lokasi penebaran (restocking) di alam dilakukan di DPL Gosong Pramuka dan P. Pamegaran. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa :
Berat rata-rata teripang pasca penebaran di Pulau Pamegaran menunjukkan peningkatan signifikan pada bulan Agustus hingga Oktober 2009 dengan laju pertumbuhan stabil pada kisaran 0,41-0,48%. Berat rata-rata teripang pada kurungan pembesaran tahap I dan II di Pulau Kongsi cenderung meningkat signifikan pada periode awal pembesaran (2-5 bulan), dan setelah periode tersebut mencapai stabil. Laju pertumbuhan pada kisaran 0,41-0,82%, relatif stabil dan tidak berbeda signifikan. Persentase tertangkap kembali dan kondisi pertumbuhannya di DPL Gosong Pramuka relatif rendah, dapat disebabkan oleh faktor migrasi teripang
Akuntabilitas Kinerja -52
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
ke perairan yang lebih dalam, ditunjang dengan kontur dasar perairan yang berbentuk slope mulai kedalaman 10-25 meter.
Selain restocking teripang, BRKP juga melakukan kegiatan restocking sumberdaya perairan karang di Teluk Saleh-Sumbawa (NTB), Pantai Jemeluk (Kab. Karangasem- Bali). Sejak tahun 2004 BRKP telah melakukan rehabilitasi populasi ikan di perairan umum di Indonesia. Pada tahun 2009 kegiatan ini terfokus di Danau Teluk (Jambi), Waduk Koto Panjang (Riau), Danau Sentani (Papua) dan Sungai Moro (Merauke), Waduk Jatiluhur dan Danau Limboto (Gorontalo). Riset sumberdaya perairan laut diantaranya mengenai ikan pelagis kecil, pelagis besar, demersal dan udang penaeid, telah dilaksanakan sejak tahun 2003 – 2009 dengan lokasi riset di 9 WPP Indonesia. Khusus untuk ikan pelagis besar dengan komoditas utama ikan tuna, riset ini telah dilakukan BRKP sejak tahun 2002 melalui kegiatan enumerasi dan observasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa status sumber daya cakalang dan tuna mata besar adalah fully exploited, adapun status sumber daya madidihang telah over exploited. Sehingga harus dilakukan assessment yang rinci dan mendalam lagi terhadap sumber daya madidihang karena hasil riset mengindikasikan telah over exploited dan tidak melakukan penangkapan di bulan Februari karena pada umumnya sumber daya ikan tersebut sedang memijah.
Ikan pelagis besar yang berhasil didaratkan di lokasi WPP Indonesia
Tabel 3.8 Perkembangan lokasi Riset Stok Asessment Sumberdaya Perikanan Laut tahun 2003 – 2009 2003 Laut Arafura ( 8) Laut
2004 2005 Laut Jawa Teluk dan Jakarta Sekitarnya (3) (3) Laut
2006 Teluk Tomini (6) Laut
2007 Selat Malaka (1) Laut
2008 Selat Malaka pantai timur
2009
Lanjutan Tahun 2008 :
Selat
Akuntabilitas Kinerja -53
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Banda (5) Laut Jawa & Sekitarn ya (3) Selat Malaka (1) Samude ra Hindia (Barat Sumater a, Selatan Jawa, Bali/Nus a Tenggar a) (9) Teluk Tomini (6)
Laut Flores (4) Selat Makassar (4) Selat Malaka (1) Teluk Tomini (6) Laut Maluku & Sekitarnya (6) Samudera Hindia (Barat Sumatera, Selatan Jawa, Bali / Nusa Tenggara) (9) Laut Halmahera (7) Laut Sulawesi (7)
Halmahe ra (7) Laut Sulawesi (7) Laut Cina Selatan, (2) Laut Jawa (3) Selat Makasar (4) Laut Flores (4)
Jawa (3) Banda Perairan (5) Bangka Laut Belitung Arafura (2) (8) Laut Teluk Cina Jakarta Selatan (3) (2) Selat Makassa r (4) Laut Halmahe ra (7) Laut Banda (5) Laut Arafura (8) Samude ra Hindia (9)
Sumater a (571) Samuder a Hindia (Barat Sumater a) (572) Samuder a Hindia (Selatan Jawa, Nusa Tenggar a) (573) Laut Sulawesi (716) Samuder a Pasifik (717)
Malaka pantai timur Sumater a (571) Samuder a Hindia (Barat Sumater a) (572) Samuder a Hindia (Selatan Jawa, Nusa Tenggar a) (573) Laut Sulawesi (716) Samuder a Pasifik (717)
Angka dalam kurung menunjukkan wilayah perairan pengelolaan perikanan (WPP)
Selain kegiatan rehabilitasi habitat dan pemulihan stok ikan, BRKP juga telah melakukan beberapa riset kebijakan untuk mendukukung kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan agar kegiatan penangkapan yang dilakukan tidak sampai merusak kelestarian sumberdaya perikanan. Riset kebijakan tersebut antara lain Riset kebijakan penanggulangan dan pengurangan peraktek IUU fishing di Laut Sulawesi dan sekitarnya; Analisis kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan SDI Laut di Indonesia (WPP1-11); Kebijakan pemanfaatan dan konservasi dan keanekragaman hayati ikan di kawasan Barat Walasea ; dan Kebijakan sistem perijinan perikanan tangkap terhadap kelestarian sumberdaya perikanan Indonesia. Bidang Penangkapan Ikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tidak lepas dari usaha mengembangkan metode penangkapan yang ramah lingkungan dan lestari. Dalam bidang penangkapan laut dan kegiatan penangkapan perairan umum, dikembangkan riset selektivitas alat tangkap dengan konstruksif, efektif dan mampu menyelamatkan sumberdaya ikan yang muda. Eksploitasi sumberdaya perikanan yang tidak menganut azas kelestarian dapat berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan di pesisir dan diperairan umum diduga karena habitat ikan telah rusak akibat
Akuntabilitas Kinerja -54
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
destructive
fishing
maupun
aktivitas
non
perikanan
yang
mengakibatkan polusi. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Laut Berbasis Klaster Pada prinsipnya berbagai pihak tidak serta merta menyetujui konsep klaster yang akan dikembangkan menjadi pola pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap laut. Gagasan pengembangan pola pengelolaan sumberdaya perikanan dengan pendekatan klaster tersebut berpotensi menjadi terobosan penting, tetapi harus pula sesuai dengan yang dimaksud ayat (1) Pasal 74 Permen 05/2008 yang menekankan aspek keterpaduan kegiatan usaha penangkapan dan unit pengolahan ikan di wilayah tertentu di dalam negeri. Di sisi lain, gagasan klaster tersebut dapat dipandang sebagai bagian tindak lanjut dari grand strategy pembangunan kelautan perikanan, yang memberikan penekanan pada aspek manfaat maksimum jangka panjang yang berkesinambungan (pro sustainability), kepentingan kelompok marginal (pro poor & pro job), dan kepentingan perkembangan ekonomi yang berbasis industri dalam negeri (pro growth & pro business). Dalam kerangka keterpaduan tersebut, berbagai rejim pemberian hak eksploitasi (konsesi wilayah, kuota produksi, ko-manajemen, traditional use right, dsb) dapat dipertimbangkan setelah melalui perhitungan yang sangat cermat menyangkut aspek bio-fisik maupun sosial-ekonomi-budaya. Prioritas pilihan kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut: (a). Harus ada jaminan keberlanjutan eksistensi nelayan kecil setempat, (b) Perlunya pengawasan dari nelayan setempat terhadap pelaksanaan klaster, (c) Evaluasi secara berkala atas hak eksploitasi, dan (d) Harus ada mekanisme kontrol dan pengendalian penggunaan hak eksploitasi. Kajian Status Aktual Batas ZEE dengan Negara Tetangga Pengesahan PerMen WPP RI dengan Nomor: PER.01/MEN/2009 digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi serta penelitian dan pengembangan perikanan yang ada di laut.
Akuntabilitas Kinerja -55
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Kajian Batas Aktual ZEEI dengan Negara Tetangga lebih diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan produk-produk operasional, berupa peta-peta WPP operasional. Disamping itu status batas maritim Indonesia menjadi penting ketika harus melakukan pengawasan dan pengelolaan perikanan, terutama perikanan tangkap, agar terhindar dari kesalah pahaman antar negara yang berujung pada konflik regional. Pembangunan atlas nasional menjadi penting jika mengingat kurangnya data aktual dan yang “membumi” sehingga mudah dipahami oleh semua pihak. Pada saatnya nanti, atlas nasional kelautan disusun sebagai agenda tahunan mengikuti perkembangan data. Studi Hidrologi dan Sumberdaya Air Di Pulau-pulau Kecil Pulau-pulau kecil merupakan sumberdaya yang sangat penting dan merupakan sumber investasi baru bagi bangsa Indonesia. Namun terdapat beberapa kendala dalam pengembangan wilayah pulau-pulau kecil tersebut, masalah terseut dalam hal ini adalah ketersediaan air baku. Oleh karena itu diperlukan kajian terkait upaya penyediaan air baku untuk penduduk sehingga dapat memberikan informasi keterdapatan air baku serta teknologi sederhana yang tepat. Penelitian ini dilakukan di Pulau Marak, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat dengan fokus kegiatan pada kondisi fisik yang mempengaruhi hidrogeologi wilayah, analisa hidrometeorologi serta menganalisis kualitas air permukaan. Dari hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa air di lokasi tersebut telah mendapat pengaruh dari air laut. Namun hal ini bukan berarti air tersebut tidak layak minum, karena dari hasil pengujian fisik air terlihat bahwa nilai konduktivitas, zat padat terlarut dan salinitas memiliki nilai dibawah batas ambang yang layak untuk dimanfaatkan. Aspek Budidaya Perikanan, Pengembangan IPTEK dimulai dari penyiapan lahan, pembenihan, pembesaran, pengendalian penyakit, teknologi pakan dan rekayasa genetika baik untuk budidaya air tawar, budidaya air payau maupun budidaya laut. Pembesaran/Pembudidayaan, fokus riset pembesaran ikan adalah untuk mendapatkan teknik dan metode pembesaran ikan baik dalam keramba jaring apung, kolam maupun teknik lainnya. Teknologi perbenihan udang, bandeng, kerapu bebek dan kerapu macan yang telah diadopsi oleh pembudidaya secara luas khususnya di Bali dan Makasar. Sedikitnya terdapat Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) dan 30 Hatchery Lengkap (HL) yang
Akuntabilitas Kinerja -56
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
memiliki induk untuk menghasilkan telur yang dijual kepada petani HSRT. Benih unggul hasil rekayasa teknologi perbenihan oleh unit kerja di lingkungan riset perikanan budidaya diantaranya : ikan Krapu, ikan Bandeng, ikan Kakap, ikan Clown fish, udang Windu, udang Vaname, Rumput laut, ikan Patin Pasupati, udang Galah GIMacro, ikan Nila BEST, ikan Mas, ikan Batak, ikan hias Botia. Teknik pembenihan yang telah dikuasai antara lain ikan Kuwe (Golden Travelly, ikan Kakap merah, ikan Kakap sebae, ikan Cobia, kepiting, rajungan, Abalone,Tripang pasir, Tiram mutiara. Salah satu benih unggul tersebut adalah Nila BEST dengan beberapa kelebihan antara lain pola pertumbuhannya 200% lebih cepat dibanding nila lokal, tahan terhadap steptococcus ( 40% dibandingkan nila lokal). Nila BEST ini telah dikembang pleh petani di Cianjur (2007) dan NTB (2008). Dan telah di Release oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 23 Nopember 2009 di kab. Klaten Prop. Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.77/MEN/2009 tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila BEST Sebagai galur Unggul Induk Ikan Nila. Benih yang berkualitas secara genetik dan tahan penyakit merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam usaha budidaya perikanan. BRKP merintis IPTEK pembenihan berbagai komoditas perikanan yang penting, dalam arti ekonomi, ekologi maupun bagi ilmu pengetahuan. Jenis-jenis ikan domestik dan ikan introduksi telah berhasil dibiakkan oleh BRKP antara lain : Gurami, Ikan Baung, Ikan Batak, Ikan Betutu, Ikan Belida, Ikan Botia, Ikan Nila, Ikan Patin, Ikan Lele, Udang Galah, dan Udang Pama. Selain itu BRKP juga telah menguasai sistem perbenihan red-claw yang dapat dilakukan secara indoor dan out-door. Sistem indoor hanya memerlukan investasi yang relatif kecil, dan sistem out-door dapat diaplikasikan untuk wilayah yang memiliki kualitas air yang memadai. Dampak dari hasil kaji terap ini mendapat respon yang relatif cepat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Kabupaten Tabanan sebagai sentral pengembangan red-claw. Kontribusi yang diberikan oleh adanya pengembangan budidaya red-claw ini cukup signifikan dan memberikan dampak yang langsung dapat menyentuh kepentingan masyarakat luas. Cherax Ikan Nila BEST Kerapu sunu
Udang Galah Ikan Patin Hibrid Kerapu pasir
Ikan Kue
Kerapu Bebek
Botia Rumput laut
Balashark Sidat
Akuntabilitas Kinerja -57
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Jenis-Jenis Ikan dan rumput laut yang telah t dibudidayakan oleh masyarakat
Dalam bidang penyakit dan kesehatan ikan, BRKP melakukan riset untuk mengidentifikasi berbagai kuman, virus patogen dan juga mencari formulasi obat-obatan yang tepat. Laboratorium kesehatan ikan yang dimiliki oleh BRKP telah dilengkapi dengan unit virologi dan akan dijadikan laboratorium rujukan nasional. Riset kesehatan ikan di BRKP pada saat ini juga telah memanfaatkan ilmu Biologi Modern, yaitu Bioteknologi dan Genetika. Salah satunya telah diproduksinya vaksin streptococcus untuk menanggulangi penyakit pada ikan nila dan “HydroVac” yang merupakan vaksin inaktif bakteri Aeromonas hydrophila isolat lokal untuk pencegahan penyakit Motile Aeromonas Septisemia (MAS) atau “penyakit merah”. Selain itu BRKP juga telah berhasil menyusun Strategi Pengelolaan dan Pengendalian Penyakit KHV. Hasil riset tersebut telah di diseminasikan dalam bentuk buku tercetak dan disalurkan kepada pihak-pihak yang terkait yang memerlukan informasi tersebut. BRKP juga telah mengembangkan sistem budidaya secara terpadu, salah satunya telah dilakukan sejak tahun 2004 yaitu Budidaya Udang Sistem Biofilter, dimana pada sistem ini air sungai yang akan digunakan untuk tambak pemeliharan udang yang telah di saring terlebih dahulu oleh tanaman bakau, selanjutnya dialirkan ke tandon yang berisi rumput laut, kemudian dialirkan kembali ke tandon pemeliharan bandeng. Setelah itu baru digunakan untuk tambak pemeliharan udang. Jadi pada sistem ini setiap proses pemompaan air dari sungai bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan budidaya. Selain itu kegiatan yang dikembangkan adalah sistem budidaya terpadu aquaponik dengan berbagai keunggulan antara lain dapat mengurangi limbah akibat sisa pakan, keuntungan ganda (ikan dan sayuran), menurunkan kadar nitrit hingga 90% dan hemat lahan dan air. Kegiatan ini sudah mulai dikembangkan di daerah Kabupaten Bogor (2008), DKI Jakarta (2008) dan Cirata (2009)
Aspek Teknologi Kelautan Pengembangan IPTEK diarahkan untuk menghasilkan riset yang mampu mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan dan kelautan, pengembangan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan, teknologi aplikasi dan teknologi alternatif tepat guna bagi pelaku usaha perikanan dan masyarakat. Beberapa yang telah dihasilkan diantaranya :
Akuntabilitas Kinerja -58
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Pemanfaatan prototype teknologi desalinasi yang dihasilkan untuk menyediakan air bersih/air minum masyarakat nelayan Gesing, D.I. Yogyakarta, dimaksudkan untuk mendukung revitalisasi perikanan dan meningkatkan derajat hidup masyarakat pesisir melalui penyediaan alat/teknologi desalinasi untuk menghasilkan air yang memenuhi syarat untuk pengolahan hasil perikanan, air bersih dan air minum.
Pemanfaatan Instrumentasi
Monitoring
Rancang
Bangun
Line Ultrasonic of Bioacoustic Application
(LUMBA) untuk membangun rancangan teknologi yang dapat membantu memantau keberadaan lumba-lumba dalam kegiatan wisata laut dolphin watching. Dimanfaatkan sebagai indikator keberadaan lumbalumba di suatu perairan khususnya di kawasan ekowisata dolphin watching, sehingga kegiatan wisata bahari khususnya ekowisata megafauna Aplikasi teknologi pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan untuk masyarakat pesisir dan perikanan, dilakukan perakitan alat membran ultrafiltrasi. Membran ultrafiltrasi ini dilengkapi dengan 2 (dua) pompa, masing-masing berfungsi sebagai pompa air baku dan pompa untuk proses backwash. Backwash dilakukan untuk meningkatkan flow yang kemungkinan mengalami penurunan akibat fenomena fouling yang terjadi selama filtrasi berlangsung.
Akuntabilitas Kinerja -59
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Tersedianya sistem monitoring dan observasi Kawasan Konservasi Laut berbasis pada pendekatan ekosistem serta untuk memberikan rekomendasi ilmiah bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Laut. Kajian ini dilakukan di Gili Lawang Selat Lombok Timur, Pemutaran Buleleng – Bali Utara dan Nusa Penida. Bidang Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan IPTEK yang dikembangkan melalui inovasi pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan untuk mendukung pengembangan industri sumberdaya biota serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan. Hasil yang telah dicapai diantaranya : Paket teknologi pemanfaatan mikroorganisme laut untuk industri pengolahan hasil dan limbah perikanan. Paket teknologi mekanisasi proses pengeringan dan pemisahan filtrat rumput laut : rekayasa alat pengering rumput laut dan rekayasa alat pemisah filtrat rumput laut dengan hasil 2 model peralatan yakni model pemisahan SAP dan model peralatan pengeringan. Paket teknologi pengembangan produk baru dari rumput laut melalui pemanfaatan alginat pada produk tepung es krim dan serbuk effervescent. Paket teknologi pemantapan proses ekstraksi khitin dan khitosan dari cangkang udang dan rajungan/kepiting yang telah diterbitkan dalam bentuk buku panduan sebagai pedoman teknologi pengolahan ekstraksi khitin dan khitosan dan dalam bentuk pilot plant. Paket teknologi ini telah dirakit dengan pengembangan “model satelit” dan telah disebarluaskan oleh DJP2HP dalam bentuk TOT “satelit”
Aneka produk olahan dari ikan (kerupuk), pop shirmp ,dan tablet effervescent dengan bahan dasar rumput laut Hasil teknologi alat pengering dan pengasap ikan serta tungku dan pengukus krupuk kemplang
Akuntabilitas Kinerja -60
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Paket teknologi pemantapan produksi gelatin dari kulit ikan nila, tuna dan kakap merah dalam skala pilot plant berikut analisis pembiayaan produksi gelatin. Paket teknologi alat pembuatan asap cair food grade berikut teknik aplikasi asap cair untuk pengolahan ikan asap. Paket teknologi isolat bakteri laut penghasil enzim protease yang tahan panas, kadar garam tinggi dan asam, berikut metode dan strategi pengembangannya. Paket teknologi penanggulangan kerusakan mutu produk perikanan alternatif dari bahan alami hasil ekstraksi buah picung dan daun sirih. Paket teknologi alat pengolah limbah padat dan cair hasil pengolahan rumput laut. Paket teknologi pembuatan saus tomat rumput laut (karaginan), skin lotion alginat, bahan pengental textile printing, tepung es krim, tablet effervescent, pengharum ruangan dengan substitusi rumput laut dan briket arang dari limbah. Paket teknologi pengolahan fillet ikan patin dalam skala pilot. Paket pengolahan produk bakso berbasis surimi yang ditambahkan rumput laut dalam skala pilot. Paket teknologi pengolahan produk sosis berbasis surimi dalam skala pilot. Paket teknologi dan informasi pemanfaatan bahan bioaktif dari rumput laut (alga hijau,alga coklat) dan spons laut serta karang lunak sebagai obat anti kanker (kanker payudara, serviks dan paruparu) Alga Hijau
Alga Coklat
Spons Laut dan Karang lunak
Konsep SAP (Supplier Approval Program) untuk tuna bahan sashimi melalui perbaikan cara penanganan di atas kapal dan pelatihan SAP Paket teknologi pengawetan, penyamakan dan pengolahan kulit ikan (hiu, pari, kakap, ikan mas, nila dsb) untuk bahan kerajinan/ industri.
Penyamakan kulit beserta produk olahannya
Akuntabilitas Kinerja -61
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
3. Meningkatnya Hasil Riset dan Analisis Sistem Sosial, Ekonomi, Budaya, Hukum dan IPTEK untuk Menunjang Perumusan Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diproses melalui kajian dan analisis ilmiah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta didukung oleh data dan informasi kelautan yang memadai. Riset dan analisis kebijakan dapat dilaksanakan dengan melakukan pengembangan model, baik model ekonomi, model ekologi, model sosial maupun model dinamika fisik. Ditinjau dari hubungan kausal, riset dan analisis kebijakan dibedakan menjadi dua: riset untuk menyiapkan rekmomendasi kebijakan dan riset untuk memonitor dan mengantisipasi dampak pelaksanaan suatu kebijakan. Melalui beberapa kajian yang hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, beberapa rumusan hasil sebagai berikut: Kajian Legal Coastline dalam Mendukung Implementasi HP3 Pada prinsipnya HP3 ini merupakan hak atas bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun sebelum konsep HP3 tersebut dapat diimplementasikan, perlu ditetapkan terlebih dahulu menyangkut garis yang menjadi batas berakhirnya yurisdiksi darat dan dimulainya yurisdiksi laut, yang di dalam kegiatan ini disebut legal coastline (dalam hal ini definisi Legal Coastline untuk kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau). Hal ini erat kaitannya dengan konsep HP3, salah satunya pada persyaratan administratif, terutama dalam hal HP3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah (UU 27/2007, Pasal 21, Ayat (3), butir d). Lokasi penelitian ini difokuskan di wilayah Pulau Jawa yaitu di pesisir pantai Parangtritis Bantul, Provinsi DI Yogyakarta dan di Teluk Lamong, Surabaya Utara Provinsi Jawa Timur Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kegiatan riset ini menghasilkan model konseptual penguatan kelembagaan pengelolaan Kawasan Konversi Laut (KKL) merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan bersama antar pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan KKL. Pihak-pihak berkepentingan tersebut dalam hal ini adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari SDA-KKL. Prioritas pilihan kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut: (1). Perlunya Pedoman Teknis Penyiapan
Akuntabilitas Kinerja -62
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Kelembagaan Konservasi Perairan Laut, (2) Perlunya data Bio-fisik dan sosial ekonomi untuk menentukan kebijakan, (3) Pentingnya teknologi, pendidikan dan alternatif mata pencaharian untuk masyarakat, (4) Harus ada aturan formal di masyarakat, (5) Masyarakat perlu informasi pengetahuan dan pemahaman tentang konservasi agar berperan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan (6) Melindungi sumberdaya perikanan dari aksi ilegal. Strategi Adaptasi Masyarakat Perikanan Terhadap Perubahan Iklim pada Berbagai Tipologi Perikanan Perubahan iklim memberikan dampak terhadap aktivitas pelaku utama perikanan. Bagi nelayan, perubahan iklim berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan, bertambahnya jumlah hari melaut dalam 1 (satu) trip, bertambahnya jenis dan ukuran perahu serta bertambah pula jumlah dan jenis alat tangkap. Bagi pembudidaya tambak, dampaknya adalah turunnya salinitas air tambak, seringnya tambak terendam oleh air pasang, pakan alami tidak dapat tumbuh lagi, pertumbuhan ikan semakin melambat. Bagi pengolah ikan asin, dampaknya adalah jumlah dan jenis pasokan ikan berkurang, udang rebon yang diasinkan semakin kotor, dan waktu mengolah berkurang. Dampak tersebut mengakibatkan menurunnya pendapatan dan jumlah produksi pelaku utama perikanan. Nelayan, pembudidaya dan pengolah produk perikanan melakukan strategi adaptasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi. Prioritas pilihan kebijakan yang dapat direkomendasikan pada perikanan tangkap adalah perlu adanya informasi kondisi alam dari BMKG, stabilisasi harga, bantuan fisik, dan alternatif usaha. Sedangkan pada perikanan budidaya perlu adanya penyediaan benih yang berkualitas dan tahan terhadap perubahan iklim, penyediaan obatobatan yang aman, dan alternatif usaha. Strategi Adaptasi Nelayan yang Melakukan Penangkapan Di Wilayah Perbatasan Indonesia – Australia MOU Box seperti tercantum pada awal kesepakatan pada tahun 1974 perihal pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perbatasan telah mengalami perubahan-perubahan. Isu utama pada kesepakatan tersebut adalah masih adanya perbedaan pandangan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perbatasan sesuai batas-batas wilayah perairan yang ditentukan. Dengan diperketatnya perbatasan perairan Australia dari para nelayan Indonesia, para nelayan Wuring melakukan strategi adaptasi. Pertama yaitu proses adaptasi sebagai bentuk dari perilaku nelayan Wuring yang terkait
Akuntabilitas Kinerja -63
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
dengan kepuasan dan kebutuhan mereka sebagai individu. Kedua, adaptasi sebagai proses sosial dalam kelompok yang terkait dengan upaya individual dalam pencapaian kesejahteraan kelompok dimana kepuasan individu menjadi variabel independen. Bagi para nelayan pelintas batas yang tidak dapat lagi melakukan penangkapan ikan di perbatasan Australia, mereka lebih mulai melihat apa yang mereka harus lakukan agar tetap dapat mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Strategi adaptasi yang dilakukan menggunakan kebudayaan yang mereka miliki. Prioritas pilihan kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah : (a). Pengaturan penangkapan ikan, (b). Perlu adanya registrasi identitas nelayan, (c). Memperkenalkan alternatif kegiatan usaha budidaya, dan (d). Perlu adanya penelitan lanjutan Indonesia-Australia. Analisis Nilai Tukar Rupiah Rumah Tangga Nilai Tukar Perikanan (NTP) merupakan salah satu indikator yang secara cepat dapat dipakai untuk melihat tingkat penghasilan para pelaku usaha perikanan baik pada petani, nelayan dan pedagang serta pelaku usaha lain yang berlaitan dengan kegiatan perikanan. Interpretasi hasil perhitungan NTP digunakan untuk mendukung pembuatan kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2009, kegiatan riset NTP dilakukan pada beberapa tipologi perikanan yaitu perikanan tangkap laut, perikanan budidaya ikan dalam KJA dan kerang hijau serta pengolah ikan asin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi kegiatan perikanan terhadap sumber pendapatan rumah tangga perikanan mencapai 80 – 100%. Indek nilai tukar rumah tangga perikanan dari Mei 2009 sampai Oktober 2009 menunjukkan variasi yang sangat beragam dan tergantung pada lokasi. Peningkatan harga hasil produksi memegang peranan penting dalam meningkatkan nilai tukar dari rumah tangga perikanan. Implikasi kebijakan dari indek Nilai Tukar Rumah Tangga Perikanan dapat diperoleh strategi untuk implementasi program pembangunan ekonomi untuk rumah tangga perikanan dan penyempurnaan skim program bantuan untuk rumah tangga perikanan Riset Analisis Peran Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Perekonomian Sosial Potensi sumberdaya alam sektor kelautan dan perikanan yang sangat besar, sepatutnya layak menjadi tumpuan bagi pengembangan perekonomian nasional Indonesia. Namun, harapan bahwa sektor perikanan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bahkan
Akuntabilitas Kinerja -64
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
mengambil alih kendali dan menjadi lokomotif bagi pertumbuhan perekonomian tersebut, nampaknya belum dapat terwujud. Terjadinya peningkatan final demands dari suatu sektor dapat pula mengakibatkan bergulirnya sebuah proses peningkatan yang terjadi baik pada output, pendapatan rumahtangga maupun penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian, dimana total nilai akhir dari peningkatan yang terjadi dalam perekonomian tersebut akan melebihi besarnya nilai peningkatan awal pada final demands. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya sebuah fenomena ekonomi yang dikenal luas dengan sebutan efek pengganda (multiplier effects). Oleh karena itu, penting kiranya untuk memandang kontribusi sektor kelautan dan perikanan melalui peranannya terhadap perekonomian nasional, yang ditunjukkan oleh besaran-besaran keterkaitan kedepan dan belakang, serta berbagai efek pengganda, agar penilaian yang nantinya diberikan tersebut akan bersifat lebih objektif dan menyeluruh. Selain itu, diharapkan dengan diperolehnya informasi mengenai peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian Nasional tersebut, maka akan dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan yang harus dituju oleh sektor kelautan dan perikanan agar bisa memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peranan sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional dan bagaimana dampaknya terhadap output, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan Input-Output Model, dan dari matriks Inverse Leontief Model I-O Kelautan dan Perikanan Indonesia 2005, diperoleh hasil berupa informasi sebagai berikut: (1) Besaran-besaran pengganda output untuk masing-masing sektor kelautan dan perikanan (2) Besaran-besaran pengganda Income yang untuk masing-masing sektor kelautan dan perikanan; (3) Besaran-besaran pengganda tenaga kerja yang untuk masing-masing sektor kelautan dan perikanan; (4) Besaran keterkaitan ke belakang (backward) untuk masing-masing sektor kelautan dan perikanan Indonesia; (5) Besaran-besaran pengganda keterkaitan langsung ke depan (forward) untuk masing-masing tujuh sektor kelautan dan perikanan Indonesia; (6) Dari besaran power of dispersion baik backward maupun forward, dapat diketahui posisi masing-masing sektor kelautan dan perikanan Indonesia yaitu: Perikanan termasuk pada kategori sektor kurang berkembang, Pertambangan Laut termasuk kategori sektor kurang berkembang, Industri Maritim termasuk kategori sektor potensial, Angkutan Laut termasuk kategori sektor potensial, Pariwisata Bahari termasuk kategori sektor pontensial, Bangunan Laut termasuk kategori sektor potensial, dan Jasa Kelautan termasuk ke kategori sektor kurang berkembang; (7) Dinamika sektor kelautan dan perikanan sepanjang dasarwarsa 95-05
Akuntabilitas Kinerja -65
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
dari sisi keterkaitan ke belakang (backward) memberikan informasi bahwa terjadi peningkatan besaran untuk sektor Perikanan, Pertambangan Laut dan Industri Maritim, fluktuasi (+) untuk sektor Pariwisata Bahari, dan fluktuasi (-) bagi sektor-sektor Angkutan Laut, Bangunan Laut dan Jasa kelautan; (8) Dinamika sektor kelautan dan perikanan sepanjang dasarwarsa 95-05 dari sisi baik keterkaitan ke depan memberikan informasi bahwa terjadi peningkatan besaran untuk sektor perikanan saja, relatif tidak ada perubahan untuk sektor bangunan kelautan, dan fluktuasi (-) bagi sektor-sektor Pertambangan Laut, Industri Maritim, Angkutan Laut, Pariwisata Bahari dan Jasa kelautan. Meskipun demikian, besaran-besaran keterkaitan ke depan pada periode tahun 2005 tersebut selalu berada lebih tinggi dari pada besaran-besaran pada tahun 1995; (9) Dinamika posisi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional sepanjang dasarwarsa 1995-2005, menunjukkan bahwa relatif tidak terjadi perubahan posisi, bahkan setidaknya dapat dikatakan bahwa tidak terjadi penurunan kategori. Berdasarkan hasil analisis di atas, beberapa saran kebijakan disampaikan sebagai berikut: (1) Karena potensi sektor-sektor kelautan jauh lebih menjanjikan dibandingkan sektor perikanan (terbukti dari betapa besarnya angka-angka pengganda baik output, penerimaan maupun tenaga kerja dari sektor-sektor kelautan apabila dibandingkan dengan sektor perikanan) maka sepatutnyalah kebijakan ke depan mulai di arahkan kepada mendorong kemajuan di sektor-sektor kelautan seperti Sektor Angkutan Laut, Bangunan Kelautan atau Jasa kelautan; (2) Dari sisi keterkaitan backward dan forward, hal yang patut dicermati adalah rendahnya angka-angka keterkaitan dari sektor Perikanan – yang hingga saat ini masih terus dijadikan sektor yang dikedepankan. Hal ini merupakan indikasi betapa kurangnya keterkaitan sektor Perikanan baik dalam mendukung maupuan menarik sektorsektor ekonomi nasional lainnya, sehingga diperlukan suatu kebijakan yang mendorong terjalinnya keterkaitan antara sektor perikanan dengan sektor-sektor lainnya; (3) Dari segi posisioning sektor-sektor perikanan dan kelautan dalam perekonomian Indonesia, sebaiknya diadakan kebijakan untuk memajukan sektor Industri Maritim untuk menjadi sektor unggulan. Diharapkan dengan munculnya sektor ini menjadi sektor unggulan, maka akan meningkatkan pula keterkaitannya dengan sektor-sektor lain terutama sektor perikanan. Analisis kebijakan Dampak Krisis Global terhadap Sektor Kelautan & Perikanan menghasilkan implikasi kebijakan untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan dalam
Akuntabilitas Kinerja -66
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
negeri, terutama melalui: diversifikasi bentuk olahan hasil perikanan & perbaikan sistem distribusi ikan, Diversifikasi tujuan pasar ekspor dan Pengadaan mekanisme penjaminan proses transaksi letter of credit dari eksportir Indonesia
Riset Pengembangan Kemitraan Sosial Untuk Tanggul Miskin, implementasi yang muncul dari kegiatan tersebut adalah perlunya mengintensifkan upaya pengembangan potensi usaha berbasis masyarakat dengan pendekatan seperti tercermin pada terbentuknya KUB Bhakti Anisa di lokasi riset, perlu perbaikan sistem bagi hasil sebagai alternatif penanggulangan kemiskinan, perlu pendampingan manajerial dan teknis, yang mengimplementasikan teknologi tepat guna dan memanfaatkan sumber bahan baku lokal pada pengembangan usaha.
Analisis kebijakan Reorientasi Program Revitalisasi Perikanan menghasilkan implikasi kebijakan berupa Revitalisasi harus dipadukan dengan sasaran pengemb. wilayah. Perlu sinkronisasi investasi di daerah sasaran program revitalisasi harus didukung kebijakan fiskal & moneter yang diarahkan pada peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha Kajian sosial ekonomi penggaraman rakyat dilakukan di Jeneponto (Sulsel) dan Madura, yang dilatar belakangi oleh permasalahan luas tambak garam, sistem pengelolaan, produktifitas lahan, mutu garam dan harga. Hasil riset menunjukkan bahwa pembuatan garam hanya dilakukan pada saat musim kemarau dengan cara tradisional sehingga rata-rata produksi garam hanya mencapai 260 ton/Ha per tahun. Permasalahan umum yang dihadapai oleh petani garam adalah tidak adanya harga dasar garam dari pemerintah dan terbatasnya pembeli/pedagang. Permasalahan khusus yang dihadapi petani garam Jeneponto adalah adanya pengelolaan usaha pada lahan tambak yang sama dengan waktu berbeda yaitu pada saat musim kemarau menjadi tambak garam, sedangkan pada musim penghujan menjadi tambak ikan bandeng. Kebijakan yang diambil dari kasus garam adalah perlu dilakukan peningkatan produksi garam secara intensif maupun ekstensif, penentuan harga dasar garam oleh pemerintah dan pengaturan impor garam serta upaya restrukturisasi kepemilikan industri garam.
Akuntabilitas Kinerja -67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Beberapa opsi rekomendasi dalam bidang budidaya diantaranya :
1. Analisis Kebijakan : Evaluasi Kegiatan Rilis Komoditas Perikanan menghasilkan opsi dan saran tindak lanjut sebagai berikut: Masa kadaluarsa ikan yang sudah dirilis dan didistribusikan ke masyarakat hendaknya dicantumkan dan perlu disampling untuk dimonitoring. Perlunya menyertakan kajian ekonomi dari setiap varietas yang akan dirilis sehingga jenis varietas yang menguntungkan saja yang bisa dirilis agar bermanfaat bagi pembudidaya. Perlunya pembentukan jaringan yang kuat karena sudah banyak varietas yang dirilis agar dapat saling sharing untuk meningkatkan deskripsi keunggulan varietas yang baru. Perlunya pembentukan SK tersendiri mengenai pelepasan varietas baru yang sesuai dengan kondisi perikanan karena selama ini mengadopsi SK pertanian dimana varietas padi tidak mobile tetapi kalau ikan lebih mudah distribusi dan penyebarannya. Sosialisasi produk perundangan, peraturan yang berlaku kepada pemulia untuk menegaskan kembali tanggung jawab moral atas pekerjaan yang dilakukannya hingga menghasilkan produk pemuliaan yang dirilis. Perlu dievaluasi kembali kaidah–kaidah pemuliaan yang berlaku yaitu prosedur operasional standar pemuliaan dalam memperoleh produk pemuliaan (jenis/varietas) ikan unggul. Reorientasi terhadap kerangka kerja dan prioritas terhadap ikan unggul yang dihasilkan oleh kegiatan pemuliaan, terutama pada lembaga riset (Litbang) sebagai jaminan bagi tenaga pemulia dalam melaksanakan tugasnya. Monitoring dan evaluasi terhadap jenis/varietas yang telah dirilis perlu dilakukan untuk menjaga agar konsumen tidak dirugikan. Demikian juga mekanisme rilis dan tugas (lembaga pengembang) atas produk pemuliaan pasca rilis, sehingga produk tersebut dapat digunakan dalam mendukung program Departemen Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi hingga 300%. 2. Kebijakan Budidaya Bandeng di Propinsi DKI Jakarta dan Banten berhasil disusun opsi kebijakan sebagai berikut : Pembuatan program pemilihan lokasi untuk pengembangan budidaya bandeng yang berwawasan lingkungan, jauh dari limbah industri dan domestik supaya dapat menghasilkan bandeng yang sehat dan memenuhi standarisasi pangan. Sosialisasi dan promosi ke petambak untuk memprioritaskan bandeng sebagai komoditas unggulan yang dapat dijadikan sebagai
Akuntabilitas Kinerja -68
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
usaha yang menguntungkan baik sebagai ikan segar, olahan, maupun bandeng umpan. Pemberian sanksi atau hukuman yang berat bagi pelaku pembuang limbah berbahaya yang akan merusak lingkungan. Bantuan modal dan sarana untuk operasional budidaya sampai ke pemasaran. Pelatihan secara berkesinambungan kepada petambak dan pengusaha tentang sertifikasi dan standarisasi cara–cara budidaya dan cara–cara pemasaran. Penstabilan harga Bandung.
III. Penyebarluasan Pemanfaatan Hasil Riset Kelautan dan Perikanan Promosi dan diseminasi hasil riset merupakan langkah strategis dalam rangka mempercepat pemanfaatan hasil riset untuk memajukan masyarakat mina bahari dan meningkatkan kemandirian IPTEK bangsa Indonesia. Penyerapan dan pemanfatan hasil riset oleh masyarakat selain menciptakan kemandirian bangsa di bidang IPTEK juga mendorong para peneliti untuk terus berkarya. Termanfaatkannya hasil riset untuk pemangku kepentingan kelautan dan perikanan dijabarkan dalam indikator sasaran sebagai berikut :
a) Peningkatan Jalinan Kerjasama dalam Riset Kelautan dan Perikanan Outcome Konferensi Kelautan Dunia (WOC ) Para Menteri dan Ketua Delegasi yang hadir pada WOC 2009 telah menyepakati Deklarasi Kelautan Manado (Manado Ocean Declaration) yang menegaskan peran penting ekosistem pesisir dan laut sebagai komponen sistem iklim global. Proses interaksi biogeokimia dan oseanografi ekosistem tersebut mempengaruhi laju perubahan iklim bumi. Kepedulian kolektif yang tertuang dalam MOD merupakan komitmen perubahan jangka panjang untuk konservasi sumber daya pesisir dan laut, pengelolaan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut; mewujudkan strategi nasional untuk mengelola ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan serta meningkatkan ketahanannya mengurangi pencemaran laut, meningkatkan pemahaman dan pertukaran informasi pesisir dan laut serta perubahan iklim terutama di negara-negara berkembang, mengembangkan secara efektif pengelolaan kawasan perlindungan laut termasuk jaringan yang handal.
Akuntabilitas Kinerja -69
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
MOD mengakui pentingnya meningkatkan pemahaman tentang dampak perubahan iklim di laut, dan pentingnya mengarustamakan dimensi laut dalam strategi mitigasi dan adaptasi dalam UNFCCC COP 15. Garis besar hasil WOC 2009 adalah sebagai berikut: 1. Sektor kelautan akan diikutsertakan dalam menentukan posisi Pemerintah Indonesia dalam isu perubahan iklim. 2. Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) membentuk kelompok kerja kelautan untuk memfasilitasi isu-isu perubahan iklim berkaitan dengan laut. 3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan ekosistem pesisir dan laut pada tingkat nasional dan lokal dengan pola berkelanjutan untuk menangani dampak perubahan iklim. 4. Memberi komitmen politik untuk memasukkan dimensi laut dalam agenda dan negosiasi perubahan iklim. Upaya mengarustamakan amanat dan mandat MOD (dimensi kelautan) pada proses negosiasi perubahan iklim akan tetap dilanjutkan sampai pada COP 16 yang akan diadakan di Meksiko Desember 2010. Untuk mendukung proses negosiasi tersebut diperlukan upaya-upaya dan hasil riset yang komprehensif untuk menekankan pentingnya mempertahankan keberadaan ekosistem pesisir dan laut beserta dinamika yang berlangsung di dalam ekosistem-ekosistem tersebut sebagai upaya adaptasi dan mitigasi dampak-dampak negatif perubahan iklim. Dalam pelaksanaan WOC, Kepala BRKP ditetapkan sebagai Wakil Sekretaris Panitia Nasional WOC’09 melalui Keputusan Presiden No.23/ Tahun 2007 yang diperbaharui dengan Keppres No. 30/Tahun 2008 tentang Panitia Nasional World Ocean Conference 2009 (WOC’09). Bertindak sebagai Ketua Pengarah adalah Menko Kesra, Ketua Panitia Nasional WOC’09 adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. BRKP telah ditunjuk sebagai focal point substansi dan penyelenggaraan serta anggaran untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan WOC 2009, sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Beberapa kegiatan persiapan yang merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan kegiatan WOC 2009 di Manado telah dilaksanakan pada tahun 2008. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai persiapan untuk mempromosikan dan memperoleh dukungan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan WOC 2009, mendapatkan masukan dan mematangkan substansi-substansi yang akan dibahas dalam WOC 2009, mensosialisasikan kegiatan WOC 2009 dan menarik keterlibatan
Akuntabilitas Kinerja -70
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
sebanyak-banyaknya keikutsertaan negara serta institusi nasional, regional dan internasional. Upaya merrefleksikan dimensi kelautan pada hasil akhir COP 15 UNFCCC telah dilakukan dalam setiap pertemuan UNFCCC sepanjang tahun 2009. Indonesia telah dianggap sebagai negara yang selalu memperjuangkan pengarustamaan isu kelautan ke dalam proses negosiasi UNFCCC. Hal ini tercermin dalam penghargaan dan dukungan yang diberikan oleh penyelenggara dan peserta pada acara Oceans Day yang diselenggarakan sebagai kegiatan paralel event COP 15 UNFCCC pada tanggal 14 Desember 2009. Indonesia menjadi co-organizer acara Oceans Day bersama European Environment Agency (EEA) – European Union (EU) dan Global Forum on Oceans, Coasts, and Islands (GFOCI). Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta dari 39 negara terdiri dari para pakar, pengambil kebijakan dan pengamat kelautan dari seluruh dunia. Kegiatan ini membahas pentingnya peran laut, pesisir dan pulau-pulau kecil beserta ekosistemnya dalam kerangka pembahasan perubahan iklim. Oceans Day mengangkat tema The Importance of Oceans, Coasts, and Small Island Developing States in the Climate Regime dan memfokuskan pembahasan pada dampak perubahan iklim terhadap laut dan pesisir seperti adanya kenaikan paras air laut, pemutihan terumbu karang dan pengasaman laut. Forum pertemuan lainnya dalam melakukan upaya mengarustamakan dimensi kelautan amanat dan mandat MOD adalah : 1. Jumpa Pers Menteri Kelautan dan Perikanan pada 15 Desember 2009 di Bella Center, yang menjadi tempat pertemuan COP 15 UNFCCC. Dalam jumpa pers tersebut, Men KP kembali menekankan pentingnya mengarustamakan dimensi kelautan dalam perubahan iklim global sebagai amanat Deklarasi Kelautan Manado. Hal ini selaras dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan sangat berkepentingan terhadap keberadaan mitra dan tersedianya dukungan berbagai upaya adaptasi dan mitigasi serta alih teknologi dalam program adaptasi dampak perubahan iklim. Jumpa pers ini disiarkan secara langsung oleh UNFCCC dan rekamannya bisa disimak melalui tautan:http://www1.cop15.metafusion.com/kongresse/cop15/temp/ play.php?id_kongressmain=1&theme=unfccc&id_kongresssession= 2546.
Akuntabilitas Kinerja -71
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
2. High-Level Event UNFCCC COP 15 pada 15 Desember 2009 yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menekankan pentingnya komitmen politik terhadap adaptasi perubahan iklim melalui pembangunan ketahanan masyarakat dan lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan gagasan Presiden RI terkait posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat berkepentingan terhadap perubahan iklim. 3. ADB and Climate Change Events pada tanggal 13 Desember 2009 di Kopenhagen, Denmark. Kegiatan ini merupakan kerjasama Asian Development Bank (ADB) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). 4. Fisheries, aquaculture and aquatic systems in a changing climate pada tanggal 15 Desember 2009 yang diadakan oleh PaCFA Partnership for Climate, Fisheries and Aquaculture. Acara ini dilaksanakan sebagai bagian menyikapi dampak perubahan iklim terhadap perikanan dan ekosistem pesisir dan laut. 5. Seas the Future - Enhancing North Atlantic and Global Partnerships yang diselenggarakan oleh Delegasi Denmark di Bella Center, Kopenhagen pada tanggal 16 Desember 2009. Liputan webcast dan pemaparan acara Seas the Future dapat disimak dan didownload dihttp://www1.cop15.meta-fusion.com/kongresse/cop15/ templ/play.php?id_kongressmain=1&theme=unfccc&id_kongressses sion=2667. 6. Pertemuan Informal MenKP dengan Executive Director United Nation Environmental Program (UNEP) Mr. Achim Steiner di Bella Center, Kopenhagen pada tanggal 17 Desember 2009. Di dalam pembicaraan tersebut dibahas kemungkinan dilaksanakannya sebuah joint statement antara Pemerintah Indonesia dan UNEP perihal pentingnya peran laut didalam perubahan iklim. Direncanakan joint statement ini akan dikeluarkan pada 11th Special
Session of the Governing Council / Global Ministerial Environment Forum di Bali, Indonesia pada tanggal 24-26 Januari 2010.
Keberhasilan WOC juga tercermin dari pengakuan dunia internasional. Pada acara pembukaan the 11th SSGC UNEP/GMEF Rabu, 24 Februari 2010, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima penghargaan “UNEP Award for leadership in promoting Oceans and Marine Conservation Management” atas kepemimpinan dalam inisiatif kelautan dan pesisir yang diserahkan langsung oleh Dr. Achim Steiner,
Akuntabilitas Kinerja -72
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Executive Director UNEP. Pemberian penghargaan dari UNEP ini merupakan pengakuan dari UNEP dan komunitas internasional terhadap kepemimpinan Indonesia untuk mengangkat isu konservasi kelautan (marine conservation). Indonesia dianggap telah berhasil dalam mengangkat tidak saja usaha nasional tetapi regional dan internasional dengan inisiatif seperti World Ocean Conference 2009 yang menghasilkan Manado Ocean Declaration. Penghargaan UNEP ini merupakan pemberian yang sangat terhormat yang pertama kepada seorang Kepala Negara dengan usaha nyata untuk meningkatkan kesadaran berbagai pihak untuk melindungan dan mengkonservasi ekosistem pesisir dan laut, serta dampaknya yang mempengaruhi jutaan manusia baik pada dewasa ini maupun generasi mendatang. Amanat dan mandat MOD merupakan salah satu pilar dari tujuh draft keputusan dalam pertemuan sesi khusus the 11th Special Session
Governing Council UNEP/Global Ministerial Environment Forum (11th SSGC UNEP/GMEF) yang dilaksanakan di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali pada tanggal 24 – 26 Februari 2010. Forum 11th SSGC UNEP/GMEF telah disepakati dan diadopsi oleh negara-negara anggota UNEP, sebagaimana tertuang dalam keputusannya. Amanat dan mandat MOD tersebut termaktub dalam Ocean Decision yang terdiri atas 17 paragraf yang terbagi dalam delapan (8) paragraf pembukaan dan sembilan (9) paragraf operasional.
Amanat dan mandat MOD juga dijabarkan dalam konsep Karbon Biru (Blue Carbon). MenKP dan Executive Director United Nations Environment Program (UNEP), Dr. Achim Steiner telah melakukan konferensi pers Blue Carbon pada hari Kamis, 25 Februari 2010. Dalam penyataan bersama ini, kembali ditegaskan pentingnya menjaga kelestarian dan kemampuan ekosistem laut dan pesisir sebagai dinamisator iklim global. Pada forum kerjasama internasional lainnya yaitu 21st APEC-MRCWG Meeting di Piura, Peru Kepala BRKP (Prof dr. Indroyono Soesilo) menjadi Dari evaluasi tersebut BPoA telah menjadisidang kebijakan kelautan Dalam tingkat pimpinan tersebut. regional dan telah mulai dilaksanakan di negara-negara APEC 6 pertemuan tersebut telah dievaluasi proposal/ tahun.Selama kurun waku kepemimpinan Kepala BRKP (2006pelaksanaan the Bali Plan rata-rata of Action 7 2008) proposal Proyek MRCWG yang diusulkan ke APEC The 2nd Indonesia – China Workshop diputuskan Menteri proposal/tahunnya, dengan (BPoA) tingkat yang sukses dibiayai para sekitar 5-6 on Marine Science & Environmental Kelautan APEC di mulai Bali tahun 2005. proposal/tahun. Sejak tahun 2006, Indonesia ikut mengajukan Protection, Bali, 31 Juli – 2 Agustus proposal proyek 2008 MRCWG, rata-rata 2 proposal/tahunnya. Sedangkan
Akuntabilitas Kinerja -73
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
pada tahun 2008 terdapat 4 proposal. Salah satu prestasi APEC MRCWG untuk tahun 2007 adalah ikut memuluskan Coral Triangle Initiative (CTI) menjadi salah satu APEC Leader’s Declaration. Pada pertemuan tersebut, Prof. Dr. Indoyono Soesilo menyerahkan kepemimpinannya sebagai Lead Shepherd yang telah diembannya selama 2 tahun kepada pejabat baru dari Peru
Pembukaan WOC di Manado
Kegiatan yang dihadiri 121 negara tersebut telah menghasilkan dokumen dan komitmen penting masa depan kelautan dunia, peran laut terhadap iklim dan dampak perubahan iklim terhadap laut. WOC telah berhasil mendeklarasikan Manado Ocean Declaration (MOD) yang menjadi dokumen bersejarah untuk kelangsungan kehidupan laut di dunia dan merupakan komitmen kelautan terbesar kedua setelah the United Nations Convention on the Law of the Sea. MOD mencerminkan komitmen internasional dan strategi dalam menggunakan sumber daya kelautan untuk kemanfaatan bagi kehidupan manusia dan menggarisbawahi pentingnya peranan laut dalam proses perubahan iklim dan pengaruh perubahan iklim pada laut. Atas pertimbangan di atas maka dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai tindak lanjut WOC’09 yang merupakan bagian dari upaya untuk mensosialisasikan hasil kegiatan WOC’09 (MOD). Kegiatan tersebut juga dilaksanakan sebagai upaya untuk Pembukaan Sosialisasi WOC di Makassar menentukan dan menyepakati agenda riset dan langkah kelautan,menggali bahan-bahan masukan untuk persiapanstrategis delegasi yang perlu dilakukan Indonesia Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Dunia di Copenhagen. dalam meningkatkan peran laut b) Peningkatan Pemanfaatan sebagai Teknologi Riset mitigasi Kelautan dan dan upaya Perikanan oleh Stakeholderadaptasi perubahan iklim, penguatan strategi mitigasi dan Hasil IPTEK kelautan dan perikanan terus dipacu pemanfaatannya bagi adaptasi perubahan bidang para pemangku kepentingan. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya : a. Penyebaran Peta Fishing Ground. Informasi ini disebarluaskan melalui situs www.dkp.go.id, dan www.brkp.dkp.go.id yang diperbarui 2 kali seminggu oleh Balai Riset dan Observasi Kelautan di Perancak, Kabupaten Jembrana, Bali. Peta Fishing Ground juga dapat diperoleh dengan menghubungi nomor 0353
Akuntabilitas Kinerja -74
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
44270 – 273 dari mesin fax peminta informasi yang telah dilengkapi dengan fasilitas FOD (fax on demand). Adapun peta fishing ground tersebut telah disebarluaskan pada institusi sebagai berikut : Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I dan II, Instansi pemerintah, koperasi nelayan, institusi pendidikan, pelabuhan perikanan, perusahan perikanan, perorangan, HANKAM dengan jumlah total sebanyak 140 institusi. b. Penyebaran paket IPTEK. Hasil IPTEK kelautan dan perikanan yang disebarluaskan ke nelayan pembudidaya dan kelompok/koperasi petani pembudidaya berupa induk dan benih yang diperoleh dari riset dalam bidang budidaya perikanan serta teknologi berupa mesin pengolah hasil perikanan menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam rangka adopsi teknologi inovatif terpilih, transfer teknologi yang adaptif terhadap masyarakat serta percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah dalam bidang kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh BRKP kepada stakeholders dalam upaya pembangunan industri kelautan dan perikanan untuk percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di sektor tersebut maka dikembangkan model IPTEKMAS yang dirancang untuk pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan : (i) 4 komponen IPTEKMAS : assessment, bantuan teknologi, bimbingan teknologi dan monitoring manfaat dan dampak, serta (ii) bantuan dan bimbingan teknologi yang diberikan mempertimbangkan kondisi setempat (masyarakat, infrastruktur yang ada, sumber daya, dan pasar).
Panen perdana patin skala industri oleh Mentri Kelautan dan Perikanan
Penerapan model IPTEKMAS dilakukan dalam bentuk : Merancang serta memfasilitasi penumbuhan dan pembinaan percontohan sistem dan usaha kelautan dan perikanan berbasis IPTEK ; Membangun sistem pengadaan teknologi dasar (misalnya teknologi benih dasar, prototipe alat/mesin produksi, usaha penangkapan, budidaya dan
Akuntabilitas Kinerja -75
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Menteri KP Menyerahkan Secara Simbolis Calon Induk Nila BEST Kepada Gubernur Jawa Tengah
pengolahan produk skala komersial) secara luas dan desentralistik ; Menyediakan informasi, konsultasi dan sekolah lapang untuk pemecahan masalah melalui penerapan IPTEK kelautan dan perikanan bagi para praktisi usaha kelautan dan perikanan ; Memperoleh umpan balik mengenai karakteristik teknologi tepat guna spesifik pengguna dan lokasi dalam rangka pengembangan riset di lingkup BRKP.
Untuk itu sejak tahun 2007 BRKP telah mengembangkan model IPTEKMAS. Pada tahun 2008 BRKP memiliki 5 paket IPTEKMAS yaitu (i) paket teknologi produk perikanan di Propinsi Sumatera Selatan, (ii) paket teknologi perikanan budidaya di Propinsi Sumatera Selatan , (iii) paket pengelolaan perairan umum secara berkelanjutan berbasis budidaya di Kalimantan Barat, (iv) paket pengembangan patin pasupati di wilayah Sapta Mitra Pantura, serta (v) paket teknologi terapan di desa untuk desa nelayan di Gesing, Gunung Kidul. Sedangkan pada tahun 2009 BRKP memiliki 10 paket IPTEKMAS, diantaranya : 1.
Model Penerapan IPTEKMAS Dalam Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Nilem di Banyumas ,Jawa Tengah 2. Pemasyarakatan IPTEK Budidaya Maggot di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun,Jambi 3. Pemasyarakatan IPTEK Budidaya Tiram Mutiara, Buleleng Bali 4. Pemasyarakatan IPTEK Budidaya Ikan Patin Pasopati di Wilayah Sapta Mitra Pantura 5. Pengelolaan Ikan Bilih Di Danau Toba, Sumatera Utara 6. Pengelolaan sumberdaya ikan danau laut air tawar di Kab. Aceh Tengah, NAD 7. IPTEKMAS Pengolahan Produk Perikanan di Gunung Kidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo, Jawa Tengah 8. IPTEKMAS Penerapan Alat Pemurni Garam Sederhana Untuk Meningkatkan Kualitas Garam Rakyat Berstandar Industri 2009 – Cirebon Jawa Barat 9. Paket teknologi desalinasi air laut menjadi air tawar dengan kapasitas 500 liter/ per jam di Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo Jawa Timur 10. Paket Teknologi metode downscaling data satelit yang dihasilkan PPDPI untuk wilayah pesisir di wilayah perairan Laut Sawu
Akuntabilitas Kinerja -76
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
1.Model Penerapan IPTEKMAS Dalam Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Nilem di Banyumas Jawa Tengah Dalam rangka program Iptekmas ini telah disalurkan induk dengan jumlah induk sekitar 500 ekor yang diberikan kepada Balai Benih Ikan Singasari dan kepada kelompok pembudidaya Sri Utama maupun Mina Sari. Hasil yang diperoleh (Sampai dengan awal bulan Nopember 2009) produksi benih ikan nilem yang dihasilkan oleh BBI Singasari sudah mencapai 4.081.894 ekor yang disebarkan ke pengguna di wilayah Banyumas, pembudidaya ikan, dan anggota kelompok pembudidaya yang memerlukan.
Hasil Produksi Ikan Nilem
Sedangkan yang dihasilkan oleh kelompok pembudidaya Sri Utama dan kelompok pembudidaya Mina Sari telah mencapai 3.168.000 ekor. Adapun pendistribusian lebih banyak kepada anggota kelompok disamping kepada kelompok pembudidaya lain yang membutuhkan.
2.Pemasyarakatan IPTEK Budidaya Maggot di Kecamatan
Singkut, Kab.Sorolangun Jambi
Ket :Persiapan budidaya maggot dengan penebaran PKM secara merata dalam bak budidaya (atas) dan Larva Black Soldier/”Maggot” yang dibudidayakan (umur ± 1 minggu) (bawah)
Kegiatan yang dilaksanakan dengan beberapa stakeholder terkait di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Kabupaten Sarolangun dipilih sebagai lokasi karena adanya lokasi perkebunan kelapa sawit. Limbah kelapa sawit (Palm Kernel Meal) dari perusahaan ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk budidaya maggot disamping itu juga kecocokan habitat, dukungan kelembagaan pemerintah serta
Akuntabilitas Kinerja -77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
adanya kegiatan budidaya ikan. Kegiatan ini mencakup budidaya maggot, pembuatan pakan pelet maggot serta budidaya ikan yang memanfaatkan pelet yang diproduksi. Untuk setiap siklus, produksi maggot yang dihasilkan mencapai 150– 250 kg, sedangkan pelet yang dibuat mencapai 200– 250 kg/silklus. Pemanfaatan pelet maggot menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana efisiensi penggunaan pakan pelet maggot untuk ikan budidaya relatif mendekati pelet komersil dengan penghematan biaya pakan mencapai 45%. Kegiatan ini telah memberdayakan pokdakan Mekar Jaya dalam hal menguasai dan pakan pelet maggot serta aplikasi pelet menerapkan teknologi budidaya maggot, pembuatan maggot di kolam budidaya ikan nila dan mas. Keberhasilan ini juga diikuti dengan keberlangsungan budidaya maggot, pembuatan pelet serta proses budidaya ikan oleh anggota pokdakan Mekar Jaya walaupun kegiatan ini telah berkakhir. 3.Pemasyarakatan IPTEK Budidaya Tiram Mutiara di
Buleleng Bali Tujuan kegiatan ini adalah (1) memberikan pengetahuan tentang teknik budidaya pendederan tiram mutiara di Kabupaten Buleleng, dengan menggunakan spat tiram hasil rekayasa Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol; dan (2) Memberikan alternatif usaha sampingan masyarakat pesisir guna meningkatkan pendapatannya tanpa meninggalkan mata pencaharian utamanya. Kegiatan ini dilakukan
Akuntabilitas Kinerja -78
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
dengan model kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, Bali. Untuk mencapai keberhasilan, mutlak diperlukan kerja sama antara swasta
Ket : penebaran spat oleh Kelompok Bina Karya dan Pula Karti (atas) dan Tiram mutiara ukuran 3–4 cm (bawah)
atau pemerintah dalam hal pengadaan benih, permodalan, pembinaan usaha dan pemasaran hasil. Idealnya, di kawasan tersebut sudah ada perusahaan mutiara yang bermitra dengan para petani budidaya pendederan tiram mutiara. Adanya berbagai faktor pendukung dan kegiatan ini akan dapat terus memacu pengembangan budidaya tiram mutiara serta memberikan alternatif pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat perikanan.Untuk itu dilakukan perjanjian kerjasama antara Pusat Riset Perikanan Budidaya dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng, tentang “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Buleleng, Bali dalam Pengembangan Budidaya Tiram Mutiara” dengan Nomor 1438/BRKP.2/PL.430/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009. Melihat hasil yang telah dicapai pada kegiatan ini, maka pada tahun 2010 kegiatan pemasyarakatan iptek budidaya mutiara akan dilaksanakan di kab. Jembrana. 4.Pemasyarakatan IPTEK Budidaya Ikan Patin Pasopati di
Wilayah Sapta Mitra Pantura Pelaksanaan kegiatan Iptekmas dilakukan dengan tujuan akhir mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari teknologi budidaya patin yang disampaikan serta penerapan konsep model pengembangan industri perikanan terpadu baik yang terbentuk di setiap kabupaten di lokasi Sapta Mitra Pantura maupun yang terpadu antar kabupaten. Pelaksanaan kaji terap budidaya pembesaran dan pendederan ikan patin di beberapa lokasi telah menunjukkan hasil yang cukup baik, walaupun dengan kondisi keberhasilan yang berbeda di masingmasing lokasi. Dukungan inovasi teknologi pakan buatan memberikan kontribusi dalam efisiensi biaya budidaya. Inovasi teknologi pengolahan harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat terkait dengan respon untuk membeli produk yang
Akuntabilitas Kinerja -79
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
dihasilkan. Disamping itu inovasi teknologi pengolahaan yang dilakukan telah mampu mengatasi hambatan dalam penyediaan bahan baku serta peralatan yang tidak tersedia di lokasi. Kelembagaan yang sudah ada telah cukup banyak mendukung keberhasilan kajiterap teknologi budidaya, pakan buatan, dan pengolahan baik melalui kelembagaan yang sudah ada sebelumnya maupun kelembagaan yang baru dibentuk. Kelembagaan keuangan sangat diperlukan keberadaannya di lokasi, terkait dengan pembiayaan usaha karena usaha budidaya patin memerlukan modal yang cukup besar untuk pembelian pakan. Pengadaan pinjaman permodalan yang disediakan pemerintah masih terkendala oleh persyaratan yang diperlukan seperti penjaminan. Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan modal pembudidaya karena budidaya patin termasuk padat modal, belum tersedianya lahan untuk budidaya patin yang luas dengan konstruksi kolam yang sesuai dengan anjuran teknologi BRKP, belum tersedianya kelembagaan pembiayaan usaha bagi masyarakat pembudidaya ikan di wilayah desa ini, belum tersedia kelembagaan penyedia input usaha (sarana dan prasarana produksi) keperluan masyarakat perikanan, ikan patin merupakan komoditas baru, sehingga preferensi pasar terhadap ikan patin masih rendah dan belum tersosialisasikan secara luas, sehingga pemasarannya masih terbatas. Untuk mensinergikan kebijakan antara wilayah di lokasi Sapta Mitra Pantura dapat dilakukan dengan mengembangkan sesuai potensi wilayahnya dan saling mendukung antar wilayah untuk menciptakan sistim usaha terpadu mulai dari usaha produksi, pengolahan sampai pasarnya. Harus dilakukan upaya penggalian potensi pasar lokal untuk ikan patin melalui berbagai kegiatan yang menunjang seperti pameran maupun penciptaan melalui usaha pemancingan atau rumah makan. Penerapan konsep pengembangan sistem usaha perikanan terapadu di lokasi Sapta Mitra Pantura, setiap kabupaten memiliki peran strategis yang dimiliki dari potensi daerahnya dan melalui keterpaduan program dari masing-masing wilayah. Implikasi kebijakan yang diusulkan adalah diperlukan dukungan permodalan serta perbaikan infrastruktur pertambakan/ perkolamam, efisiensi usaha budidaya patin dapat dilakukan dengan pemasyarakatan pakan buatan yang menggunakan bahan
Akuntabilitas Kinerja -80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
baku lokal yang tersedia di masing-masing wilayah. Kelembagaan yang harus ada untuk mendukung pengembangan usaha budidaya patin selain yang sudah ada yaitu kelembagaan input produksi serta kelembagaan permodalan dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kelembagaan pasar. Inovasi dibidang teknologi pengolahan yang sudah cukup baik harus didukung oleh adanya perluasan pasar produk baik di wilayah sendiri maupun ke luar daerah dengan dukungan seluruh elemen yang terkait, Kerjasama antar pemerintah daerah harus didukung melalui keterpaduan program terkait dengan pengembangan sistem usaha perikanan terpadu. 5 .Pengelolaan Ikan Bilih di Danau Toba Sumatera Utara Hasil studi ekobiologi menunjukkan bahwa Danau Toba cocok untuk ikan bilih. Maka, tgl 3 januari 2003, sebanyak 2.840 ikan bilih singkarak ditebar di Danau Toba. Produksinya berkembang pesat (2004 – 2008) hingga mencapai 3.000 ton ≈ ± Rp 9 milyar (harga di nelayan Rp 3.000/kg pada tahun 2008, sedangkan untuk olahan mencapai Rp. 80.000/kg) untuk dipasarkan di Jawa, Bali & Malaysia. Hasil tangkapan ikan bilih saat ini mulai terjadi penurunan karena adanya penggunaan alat tangkap yang tidak rama lingkungan (mata jaring yang digunakan sangat kecil), penggunaan stroom, bom ikan, penangkapan ikan Bilih di daerah muara sungai (padahal daerah tersebut merupakan daerah pemijahan ikan bilih, yang seharusnya di jaga dan dilestarikan). Pengolahan dan penanganan ikan bilih di sekitar Kab Samosir belum baik, belum adanya wadah suatu lembaga atau kelompok baik untuk nelayan, pengumpul maupun pengolahan. Kalaupun ada kelompok itu bersifat dadakan apabila ada sesuatu proyek bantuan. Kegiatan IPTEKMAS/ Sosialisasi hasil riset ini sangat mendukung penyelesaian beberapa permasalahan yang ada karena kegiatan ini adalah untuk mempertahankan keberadaan ikan bilih yang berlimpah di Danau Toba agar tetap lestari dan berkesinambungan serta dapat
Akuntabilitas Kinerja -81
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
meningkatkan pendapatan petani nelayan agar bisa hidup layak dan sejahtera.
6. Pengelolaan Sumberdaya Ikan Danau Laut Air Tawar di
Kab. Aceh Tengah Nangroe Aceh Darussalam Para peneliti BRKP, staf dinas perikanan dan kelompok petani ikan di danau laut air tawar mengadakan pertemuan untuk pembinaan kepada para nelayan dan petani ikan. Setiap kali pertemuan kurang lebih dihadiri oleh 20 orang. Penyuluhan tentang pengelolaan berbasis ekosistem yaitu menjelaskan pentingnya ekosistem di danau tersebut untuk kelestarian sumberdaya perikanan; antara lain yaitu hutan yang ada di sekeliling danau harus dijaga tidak boleh dirusak, karena hutan tersebut menjaga perbukitan agar tidak banyak terjadi erosi dan hutan tersebut sangat berperan untuk menyimpan air, sehingga dengan adanya hutan di perbukitan sekeliling danau maka mata air di danau akan lebih banyak. Penyuluhan pengelolaan berbasis alat tangkap yaitu menjelaskan alat alat tangkap (didisen) berupa perangkap yang ada di sumber mata air tempat pemijahan ikan Depik disekitar danau hendaknya dilarang, bahkan tempat pemijahan tersebut hendaknya dijadikan suaka perikanan. Penyuluhan tentang pengelolaan danau lindung berbasis masyarakat. Inti dari penyuluhan ini adalah untuk mempertegas bahwa masyarakat menjadi kunci utama dalam pelaku pengelolaan danau laut air tawar. Aturan adat istiadat setempat menjadi embrio dalam pengelolaan. Kearifan lokal yang sudah mulai pudar hendaknya dibangun kembali, menghidupkan lagi kelompok nelayan yang mengelola danau seperti DEWAN LANTAK yang dulu pernah ada. Fokus pelatihan kepada masyarakat adalah proses perbenihan ikan
Akuntabilitas Kinerja -82
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Ikan bawal (Colossoma macropomum cuvier), Ikan Nila (Oreochromis niloticus), Ikan pedih (Neolissochilus longipinnis) secara insitu di Danau Laut Tawar, mulai dari pemeliharaan calon induk, seleksi induk membedakan/memisahkan jantan betina, seleksi induk untuk mengetahui matang kelamin, cara merangsang pemijahan (alami, semi alami dan buatan) dan cara perawatan larva. Para Kader (nelayan) diwajibkan ikut mempraktekkan cara cara tersebut sehingga dapat memahami, dan diharapkan nanti setelah kegiatan selesai dapat melakukan sendiri.
Setelah ada kegiatan IPTEKMAS ini maka masyarakat saat ini telah mampu memijahkan ikan sendiri. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang arti penting pengelolaan berkelanjutan perairan umum semakin bertambah. Sehingga saat ini masyarakat mulai menjaga habitat beberapa jenis ikan ekonomis penting. Selanjutnya dengan meningkatnya keterampilan masyarakat untuk memijahkan ikan maka benih ikan hasil pemijahan dapat digunakan untuk restocking dan budidaya dalam keramba.
7. IPTEKMAS Pengolahan Produk Perikanan di Gunung Kidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo Jawa Tengah Paket teknologi yang sudah diadopsi oleh masyarakat dalam bentuk program IPTEKMAS yang dikembangkan di DI Yogyakarta dalam bentuk kegiatan perbaikan sanitasi ruang pengolahan presto ikan, pengolahan kerupuk patilo ikan (Gunung Kidul), pengolahan pindang presto (Bantul), perbaikan teknik pengolahan agar-agar kertas (Gunung Kidul), introduksi peralatan pengolahan agar-agar kertas, pembuatan abon ikan tuna, pembuatan patilo ikan (Gunung Kidul), pengolahan pindang presto (Gunung Kidul & Bantul), pengolahan keripik belut (Sleman), transportasi ikan segar, pengolahan
Akuntabilitas Kinerja -83
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
keripik wader (Kulon Progo).
Penerima paket bantuan IPTEKMAS yang terpilih berjumlah 11 unit pengolahan/penanganan ikan (UPI) yang tersebar di 4 kabupaten (Kulon Progo, Sleman, Bantul dan Gunung Kidul). Jenis paket teknologi yang diberikan terdiri dari : paket perbaikan sanitasi ruangan, paket peralatan pengolahan pindang duri lunak, abon ikan, dendeng belut, kripik wader, agar-agar kertas, sistem penanganan dan transportasi ikan segar, dan diversifikasi peningkatan nilai tambah produk perikanan (ikan dan rumput laut). Disamping pemberian peralatan tersebut juga telah dilakukan diseminasi peningkatan nilai tambah produk perikanan dan rumput laut. Kegiatan diseminasi difokuskan pada dua tempat yakni di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul (untuk peserta dari Kab. Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kodya Yogyakarta) dengan jumlah peserta diseminasi sebanyak 60 orang (masing-masing 30 peserta). Peserta diseminasi meliputi staf dinas kelautan dan perikanan, calon penerima paket bantuan IPTEKMAS, kelompok pengolah dan pengusaha makanan dan minuman lainnya. Manfaat dari kegiatan ini adalah sangat membantu terutama dalam penghematan pemakaian energi panas dan keamanan kerja. Asap yang ditimbulkan akibat proses penggunaan kayu bakar biasanya asap menyebar diruangan pengolahan sehingga mengakibatkan terjadinya iritasi pada mata tetapi setelah menggunakan paket bantuan IPTEKMAS pekerjaan menjadi lebih mudah dan terbebas dari pencemaran asap, dan ikan dapat disimpan lebih lama dan tidak khawatir akan terjadi kemunduran mutu.
8. IPTEKMAS Penerapan Alat Pemurni Garam Sederhana
Untuk Meningkatkan Kualitas Garam Rakyat Berstandar Industri 2009 di Cirebon Jawa Barat
Kegiatan IPTEKMAS penerapan mesin/system pencucian garam sederhana merupakan aplikasi teknologi tepat guna yang diharapkan dapat dengan mudah digunakan dan diduplikasi oleh masyarakat khususnya kelompok – kelompok petani garam yang pada saat ini difokuskan di Cirebon Jawa-Barat. Mesin pencuci garam sederhana ini sebenarnya merupakan sistem terpadu yang terdiri dari beberapa mesin yang bertujuan untuk
Akuntabilitas Kinerja -84
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
meningkatkan kualitas garam lokal sehingga dapat bersaing dengan garam import sehingga bisa menambah harga jual. Adapun mesinmesin pendukung dalam pengoperasian mesin pencuci tersebut antara lain: Mesin Giling Mesin giling digunakan agar kristal garam bisa lebih halus sehingga mudah untuk dilarutkan selain itu kotoran yang terjebak didalam kristal garam dapat ke cuci. Mesin giling yang digunakan adalah jenis “disk mill” yang mudah diperoleh dipasaran Mesin Sentrifugal Mesin Sentrifugal fungsinya adalah untuk untuk memisahkan cairan dari cairan yang berbeda, namun dalam proses pencucian garam ini mesin dimodifikasi untuk mengeringkan garam pada tahap pertama Mesin Rotary Dryer Mesin Rotary Dryer adalah mesin pengering yang secara khusus digunakan untuk mengeringkan bahan padatan biasanya berbentuk tepung (dalam hal ini garam). Mesin genset Mesin pembangkit listrik yang digunakan untuk menggerakkan semua mesin produkasi diatas kecuali mesin giling Untuk menjalankan proses produksi diperlukan tenaga kerja sebagai operator 4 orang dan 1 orang mandor. Dipilihnya garam industri karena harga jual yang relatif lebih tinggi dan banyak digunakan dalam proses pencelupan bahan textile, pembuatan sabun/shampoo, industri makanan, bahan baku zat kimia lainnya. Dalam penerapan paket teknologi tersebut, dilakukan pelatihan yang dilaksanakan selama 1 minggu dimulai tanggal 3 Nopember sampai dengan 7 Nopember 2009. Pelatihan meliputi menjalankan mesin dari mesin genset, mesin giling, mesin cuci, mesin sentrifugal dan rotary dryer. Dari mulai cara “mengengkol” genset, menggiling garam, mencuci garam sampai dengan mengeringkan garam dan mengemas garam. Dalam pelatihan ini, selain proses produksi dan
Akuntabilitas Kinerja -85
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
penggunaan mesin, operator juga diajarkan cara perawatan mesin dan pengetahuan mengenai garam, baik garam industri maupun garam yodium. Dalam penerapan paket teknologi ini, dilakukan kerjasama dengan Koperasi Bumi Nusa. Dari kerjasama tersebut, diharapkan agar dengan bantuan teknis dan mesin dari BRKP, Koperasi Bumi Nusa dapat membina petani untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksi garam, membuka relasi dan peluang pasar baru, membuka jaringan antar desa untuk membentuk asosiasi petani garam serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berkaitan dengan garam baik langsung atau tidak langsung. 9. Paket Teknologi Desalinasi Air Laut Menjadi Air Tawar dengan Kapasitas 500 liter/ per jam di Pelabuhan
Perikanan Mayangan Probolinggo Jawa Timur Paket teknologi tepat guna yang dipasang di Pelabuhan Perikanan Mayangan merupakan paket teknologi desalinasi air laut menjadi air tawar dengan kapasitas 500 liter/ per jam. Teknologi ini diaplikasikan untuk membantu masyarakat disekitar pelabuhan perikanan dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kegiatan perikanan. Adapun pengguna paket teknologi ini adalah petani, nelayan, petani ikan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta masyarakat umumnya. 10. Paket Teknologi Metode downscaling Data Satelit yang Dihasilkan PPDPI untuk Wilayah Pesisir di wilayah
perairan Laut Sawu Paket teknologi ini memberikan informasi tentang pasang surut yang dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir dalam pengelolaan perairan tambak. Dalam bidang perikanan budidaya, terutama tambaktambak seperti ikan dan udang memerlukan tenaga pasut untuk sirkulasi air asin dan bibit udang alami dari laut ke daerah pertambakannya. Adanya fenomena pasang surut juga berpengaruh terhadap kegiatan pelayaran laut, terutama perahu-perahu nelayan kecil di sekitar laut Sawu. Selain itu, data pasut hasil observasi yang kontinu juga dapat dimanfaatkan dalam bidang geodesi untuk pembuatan peta topografi dan batimetri, bidang geologi digunakan untuk mengetahui perubahan garis pantai, hal ini juga dibidang
Akuntabilitas Kinerja -86
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
rekayasa pantai untuk mendesign struktur bangunan pantai, serta bidang lingkungan data pasut ini dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan yang kaitannya dengan intrusi air laut dan pencemaran air laut maupun sungai. Disamping itu, paket teknologi ini juga dapat memberikan informasi mengenai peningkatan densitas dan biodiversity terumbu karang melalui metode transplantasi terumbu karang buatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan terumbu karang, serta untuk ekosistem wilayah pesisir
lainnya seperti mangrove dan lamu. Sistem ini disebut bioreef .
Kegiatan MONEV IPTEKMAS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumba Timur
Data yang digunakan sebagai dasar pembuatan PPDPI di Laut Sawu
Pameran, Seminar, Workshop, Temu Bisnis. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas komunikasi ilmiah antara peneliti, pengguna dan pengambil kebijakan dan juga sebagai upaya penyebarluasan informasi baik terhadap masyarakat sekaligus dalam rangka memamerkan produk ataupun hasil riset dan teknologi maka dilakukan kegiatan pameran. Upaya ini dilakukan juga sebagai wahana sosialisasi dan kegiatan yang bersifat diseminasi kepada para insan peneliti, perguruan tinggi, pembudidaya, pemerintah daerah, penyuluh, dan dinas terkait. Kegiatan ini pada dasarnya adalah bentuk pelayanan informasi secara langsung di lokasi pameran, BRKP setiap tahun menyelenggarakan kegiatan pameran, seminar, temu bisnis dan kegiatan lainnya. Dalam kurun waktu 2005 – 2009, kegiatan diseminasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Keikutsertaan BRKP dalam pameran yang dilaksanakan pada tahun 2009 sebanyak 54 kali keikutsertaan. Selain kegiatan pameran, BRKP pun menyelengarakan kegiatan Forum Inovasi Teknologi Akuakultur (FITA). Kegiatan ini merupakan media untuk menyampaikan hasil riset pengembangan teknologi akuakultur serta perekayasaan yang inovatif kepada para pengguna/pembudidaya
Akuntabilitas Kinerja -87
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
dan membangun komunikasi antara penghasil teknologi dan pelaku usaha akuakultur di Indonesia. Tujuan dari kegiatan forum ini adalah (1) sebagai media untuk memperoleh informasi teknologi akuakultur terkini, (2) tersosialisasinya hasil–hasil riset dan perekayasaaan teknologi akuakultur kepada para pengguna/pembudidaya di Indonesia, (3) sebagai ajang pertukaran informasi antara penghasil dan pengguna teknologi akuakultur di Indonesia, dan (4) memacu peneliti, perekayasa dan pengguna teknologi akuakultur untuk lebih menggali potensi yang ada untuk memacu perkembangan usaha akuakultur. Sasaran kegiatan ini adalah adalah dikenalnya teknologi hasil riset yang bersifat inovasi dari Pusat Riset Perikanan Budidaya, Badan Riset Kelautan dan Perikanan dan DKP oleh berbagai pihak yang berkompeten di bidang perikanan, baik praktisi, peneliti, perekayasa, teknisi, penyuluh, Dinas Perikanan dan Kelautan, perguruan tinggi, birokrat maupun pihak–pihak pengguna lainnya. Sehingga dengan bertemunya penghasil dan pengguna teknologi nantinya dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan maupun dalam melakukan kegiatan pengembangan usahanya. Pameran, seminar, workshop dan diseminasi telah menjadi kalender tahunan BRKP untuk lebih mendekatkan hasil riset kepada stakeholder
c) Peningkatan Jalinan Kerjasama dalam Riset Kelautan dan Perikanan Kerjasama yang dijalin oleh BRKP dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, swasta, lembaga dalam dan luar negeri bersifat saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia BRKP melalui pelaksanaan riset bersama, pertukaran tenaga ahli/expert exchange, pertemuan, training, workshop, maupun pendidikan serta sebagai alternatif sumber dana bagi kegiatan riset. Mitra kerjasama dengan BRKP adalah Australia, Perancis, Denmark, Canada, Swedia, Uni Eropa, PRC, USA, Western Central Pacific, Jerman, South East Asia, Norwegia, dan Jepang. Beberapa kegiatan tersebut di antaranya adalah pendidikan Program Doktor dalam Bidang Marine Natural Product Chemistry di Korea, kunjungan riset Cell and Molecular Biologi di Jerman, Indonesia-German Steering Committee Meeting on Earth and Ocean Research di Jerman, dan China-Indonesia Workshop on Cooperation of Marine Science and Environmental Protection di China. BRKP telah melakukan kerjasama dengan berbagai stake holder di dalam negeri maupun dengan pihak asing mulai tahun 2006 sampai saat ini. Kerjasama yang dilakukan pada tahun 2006 antara lain berupa nota kesepahaman antara BRKP dengan Pemerintah Kabupaten Kupang
Akuntabilitas Kinerja -88
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
dan Majene. Sedangkan Riset mengenai Pegembangan, Pengkajian dan Penerapan Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Kota Pekalongan. Sedangkan kerjasama dengan pihak asing antara SEACORM-ATRF Australia mengenai MOU
Development and utilisation of research facilites ; PRPT – SBF Swedia mengenai Sustainable Coastal Fishery Resources Management Project ; PRPT –IOCT-NRIFSF – CSIRO mengenai MOU Tagging survey in Indonesia (area of Sumatera) ; BRKP – First Institute of Oceanography (FIO-SOA) The South China Sea – Indonesian Seas Transport/Exchange (SITE) and Impacts on Seasonal Fish Migration (Implementation Agreement) ; PRWLNSH-FIO-SOA The Java Upwelling and Impacts on Seasonal Fish Migration ; BBRP2BKP - EU Improved handling of Fresh Tuna Intended for EU Markets ; BRKP – Commonwealth Australia Support to ATSEF Regional Secretariat; BRKP - Australian Institute of Marine Science (AIMS) Collaboration and Partnership in Marine and Fisheries Research. Untuk tahun 2007 kerjasama dengan stake holder mengenai Riset, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan antara BRKP dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, TMII, Pemerintah Kabupaten Jembrana, President Research Center, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - UNPAD, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NAD, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur -Prov Kaltim, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian - ITB, ITS Surabaya ; Induk Koperasi Perikanan Indonesia, PT. Excelcomindo Pratama, Tbk dan PT. Jaringmas Satria Buana mengenai Distribusi Informasi Kelautan dan Perikanan; PT Bali Melka mengenai Riset Lumba-lumba untuk Pemanfaatan Pengobatan ; Kerjasama Pengembangan Perikanan Set Net sebagai Teknologi Penangkapan Ikan Hemat Energi dan Ramah Lingkungan dengan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK-IPB dan PT. Indoneptune Net Manufacturing ; Kajian Potensi dan Pengembangan Tuna Farming di Indonesia PT. Mitora Global. Sedangkan kerjasama dengan pihak asing diantaranya dengan Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) and The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), USA mengenai Cooperation in Joint Research Cruises, Technology Transfer, Capacity Building, and Data Management ; The State Oceanic Administration (SOA) of PRC mengenai Marine Cooperation. Pada Tahun 2008 kerjasama yang dilakukan antara BRKP dengan stake holder mengenai Riset, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Sistem Usaha Kelautan dan Perikanan dengan Pemkab. Pekalongan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pekalongan; Pengukuran Data Lapangan di Pesisir Muara Porong
Akuntabilitas Kinerja -89
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
dengan BPLS ; Riset, Pengembangan, Penerapan dan Penyebarluasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penyu melalui pendirian STASIUN RISET DAN OBSERVASI PENYU dengan CV. Daya Bakti, Unit Penyu Pangumbahan - Yayasan Kelestarian Penyu Indonesia ; Riset Bidang Kelautan dan Perikanan: Budidaya Ikan Patin dan Ikan Mas dengan PT. Central Pangan Pertiwi ; Kajian Sumberdaya Arkeologi Laut serta Aspek-aspek Terkait di Perairan Kabupaten Selayar dan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Selayar; Pendidikan, Pelatihan, Riset, Pengembangan dan Penerapan IPTEK di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Universitas Diponegoro Semarang ; Penyebarluasan Informasi Ikan Raja Laut (Coelacanth) dengan PT. SEAWORLD. Untuk kerjasama dengan luar negeri antara lain dengan The Democratic Republic of Timor Leste mengenai Technical Cooperation on Research of Fisheries, ACIAR mengenai Memorandum of Subsidiary
Arrangement: Developing New Assessment and Policy Frameworks For Indonesia's Marine Fisheries, Including the Control and Management of Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing) , Memorandum of Subsidiary Arrangement: Sustainable Tropical Spiny Lobster Aquaculture in Viet Nam and Australia , Culture Capture Conflicts: Sustaining Fish Production and Livelihoods in Indonesian Reservoirs , Memorandum of Subsidiary Arrangement:Technical Capacity Building and Research Support for the Reconstruction of Tsunami-Affected Brackishwater Aquaculture Ponds in Aceh, Indonesia; Minutes of
Meeting dengan Lamont Doherty Earth Observatory (LDEO) of Columbia ; Memorandum of Understanding: Research Collaboration and Technological Development for Marine and Fisheries Resources dengan The National Fisheries Research and Development Institute of the Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries of the Republic of Korea ; Memorandum of Subsidiary Arrangement: Improved Hatchery and Grow Out Technology For Marine Finfish in the Asia-Pacific Region dengan The Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), Australian Government; Minutes of the 7th Indonesian German Steering Committee Meeting in the Field of Earth and Ocean Science dengan Ristek - Federal Ministry of Education and Research of the Federal Republic of Germany. Sedangkan untuk tahun 2009 disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.9 Beberapa Kerjasama Riset Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2009 No Topik Kerjasama KERJASAMA DALAM NEGERI 1. Kerjasama Pengembangan Perikanan SetNet Sebagai Teknologi Penangkapan Ikan Hemat Energi dan Ramah Lingkungan
Mitra Pusat Riset Perikanan Tangkap-BRKP Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
Akuntabilitas Kinerja -90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009 2.
Kerjasama riset pengendalian eceng gondok (Eichhornia crassipes) secara biologis dengan ikan koan (Ctenopharyngodon idella) kawasan perairan Danau Limboto, Gorontalo.
Loka Riset Pemacuan Stok Ikan- PRPT Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo
KERJASAMA DALAM NEGERI 3. Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Pelatihan, Riset, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Agreement for Establishment of International Consortium and Collaboration Program
BRKP dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip
Diknas, ITB, UGM, ITS, UNDIP, UNUD, Chiba University, Yamaguchi University, JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), LAPAN, DKP, dan BPPT PRTK dan LAPAN
5.
Pengembangan Ilmu dan Teknologi Sistem Instrumentasi dan Komunikasi Data Observasi Kelautan
6.
BRKP dan LAPAN
7.
9.
Riset Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan IPTEK di bidang Kelautan dan Perikanan Riset Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan IPTEK di bidang Kelautan dan Perikanan Riset Data spasial pesisir Indonesia
10.
Kerjasama di Bidang Riset Kelautan
11.
12.
Kajian Sumberdaya Arkeologi Laut serta Aspek-Aspek Terkait di Perairan Kabupaten Selayar Riset Pembenihan Ikan Hias Laut
13.
Pembenihan Tiram Mutiara, Pinctada
14.
Pengembangan teknologi organisma laut
15.
Riset Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Iptek di Bidang Kelautan dan Perikanan Pemanfaatan Lahan yang tidak digunakan untuk Penelitian
8.
16.
17.
18.
Pemanfatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan untuk Observasi Kelautan BBRSEKP Pemerintah Kab. Pekalongan
BBRSEKP Pemerintah Kab. Batang Pemerintah Kab. Brebes BBRSEKP BAKOSUR TANAL Wilnon Pusat Penelitian Dan Pengembangan Geologi Kelautan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Wilnon Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Selayar CV. Dinar Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol – Bali Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol – Bali CV. Pijar Sarana Mutiara Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol – Bali KYOWA Concrete Industry,Co.Ltd. Pusat Riset Perikanan Budidaya, BRKP Taman Akuarium Air Tawar TMII
Loka Riset Pemuliaan dan Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar Central Pangan Pertiwi Pemanfaatan Lahan yang tidak digunakan Loka Riset Pemuliaan dan Teknologi untuk penelitian Budidaya Perikanan Air Tawar Koperasi Pegawai Loka Mekar Sejahtera Pengembangan Usaha Budi daya ikan hias Mina Pancoran mas
Akuntabilitas Kinerja -91
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009 19. 20.
Pengembangan Usaha Budi daya ikan hias Gusi Bin Bagol Pengembangan Usaha Budi daya ikan hias Kelompok Pembudidaya Ikan Hias Bina Sejahtera 21. Kerjasama Penelitian, Pengembangan, Pemkab Berau- Prov. Kalimantan Timur Pengkajian dan Penerapan IPTEK dibidang Pengembangan Perikanan Budidaya 22. Pengembangan Usaha Budi daya ikan hias Bina Bersama dan Bangun Santoso KERJASAMA LUAR NEGERI 1. 1) The First Institute of Oceanography The South China Sea – Indonesia Seas (FIO), State Oceanic Administration, Transport / Exchange (SITE) and China Impacts on Seasonal Fish Migration 2) Lamont Doherty Earth Observatory (LDEO), Columbia University, USA 2. The Java Upwelling Variations and The First Institute of Oceanography Impacts on Seasonal Fish Migration (FIO), State Oceanic Administration, China 3. Monitoring Indonesian Throughflow Lamont Doherty Earth Observatory (LDEO), Columbia University, USA 4. Joint Research of Seismic Tomography The Second Institute of Oceanography Imaging of South China Sea and (SIO), State Oceanic Administration, Developing Seismic Station in Natuna China Island 5. Academic Cooperative Agreement in the University of Florida, Institut Teknologi Field of Earth Science andTechnology Bandung, digagas oleh PRTK 6. Implementing Arrangement on Technical DKP dan NOAA-USA Cooperation in Ocean and Climate Observations, Analysis and Application 7. Aplikasi Sains dan Observasi Kelautan BROK dan Coral Triangle Center untuk Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dalam Rangka Pengembangan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Segitiga Karang (Coral Triangle) 8. Marine and Fisheries Science, DKP dan NOAA-USA Technology and Applications Cooperation 9. ACIAR Project No. FIS/2002/076 Land ACIAR Capability Assessment and Research Institute for Coastal Classification for Sustainable PondAquaculture-Maros Based, Aquaculture Systems 10. ACIAR FIS / 2006/ 142 Developing new ACIAR assesment and policy framework for Research Center for Capture Indonesia's marine fisheries, including Fisheries the control and management of illegal, Directorate Resources and Fisheries unregulated and unreported (IUU) Management fishing Center of Fisheries Extension Development University of Wollongong 11. Fish Stock evaluation in Sulawesi Sea Balai Riset Perikanan Laut – PRPT FMA 716 TD – SEAFDEC 12. Marine Fisheries Management, Including NORWAY Stock Assessment in Bali Strait Waters 13. Monitoring The Catches of Highly Western and Central Pacific Fisheries Migratory Species in Pacific Ocean Commission (WCPFC) Waters of Indonesia 14. Collaboration and Partnership In marine Australian Institute of Marine Science and Fisheries Research (AIMS) AMFR 15.
Work plan Technological
on Scientific and research on Marine
Unversity of British Columbia (UBC) Canada
Akuntabilitas Kinerja -92
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009 natural Products in Indonesia 16. 17.
Livelihood pursuits of fishing communities in Maumere Bay, Flores ”River Health” and Human Health – Expert Interviews at Siak River (Riau, Indonesia).
Research Institute for Product processing and Biotechnology Charles Darwin University (CDU), Australia ZMT, Germany (SPICE II project)
Jumlah Usulan HKI Seiring dengan meningkatnya hasil penelitian yang dilakukan para peneliti dan perekayasa dilingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan khususnya pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, pendirian Sentra HKI Departemen Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004 dijadikan media untuk menfasilitasi para peneliti dan perekayasa dalam proses permohonan pengajuan perlindungan HKI dari hasil penelitian yang memiliki kebaharuan dan komersialisasi industri. Selain itu Sentra HKI terus berupaya untuk mensosialisasikan pentingnya HKI serta meningkatkan pengajuan usulan/permohonan HKI sekaligus meningkatkan pemahaman para peneliti dan perekayasa dalam penyusunan draft paten. Adanya pengakuan perlindungan HKI dapat menjadi pendorong peningkatan karya intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan yang mampu menghasilkan tehnik dan teknologi baru.
Reagen Penguji Formalin
Hasil IPTEK yang telah mendapatkan HKI yaitu Reagen Penguji (Test Kit) Residu Formalin pada Makanan dan Formasi Minuman Sari Rumput Laut Coklat untuk Kesehatan yang keduanya merupakan hasil karya peneliti dari Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan.
Pada tahun 2007 sentra HKI DKP telah mengusulkan 1 (satu) usulan permohonan hak patent dengan judul Analisis Padat Rumput Laut Sebagai Bahan Dasar Papan Partikel serta 5 (lima) judul masih dalam persiapan pengusulan (drafting) yaitu : ELISA KIT untuk deteksi WSSV, Probiotik, Rumput laut Gracilaria sp hasil kultur jaringan, Rumput laut Kappapicus alvarezi strain BRPBAP, Udang windu resisten WSSV. Untuk tahun 2008 telah dilakukan uji
Akuntabilitas Kinerja -93
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
kelayakan paten oleh Tim Ad Hoc Sentra HKI-DKP, untuk diusulkannya satu usulan untuk memperoleh hak paten dengan judul Produksi Antibodi Poliklonal (AbPo) dari Udang Windu Yang Terserang Penyakit Viral Melalui Imunisasi MENCIT BALB/C yang merupakan hasil karya peneliti dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Maros. Belum tercapainya target jumlah usulan HKI pada tahun 2008 tersebut dikarenakan : syarat pengajuan HKI hasil penelitian harus memiliki nilai komersialisasi serta masih kurangnya minat para peneliti dan perekayasa untuk mengajukan HKI atas hasil IPTEK-nya serta pemahaman dari para peneliti dan perekayasa terhadap Drafting Patent. Pada tahun 2009 BRKP sudah menghasilkan 2 Paten yaitu paten di bidang perbenihan Botia dan Paten di bidang teknologi produksi maggot yang merupakan hasil karya peneliti dari Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar Depok
HKI perlu terus dilakukan sebagai pendorong dan pemacu pengajuan HKI, dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi peneliti dan perekayasa akan perlunya paradigma penelitian yang memiliki nilai komersialisasi serta menjalin kerjasama yang baik secara intensif dengan pihak internal maupun eksternal Sentra HKI di institusi lain Perbenihan Maggot baik Departemen maupun non Departemen. Perbenihan Botia
Akuntabilitas Kinerja -94
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BRKP 2009
Akuntabilitas Kinerja -95
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BRKP 2009
PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Riset Kelautan dan Perikanan tahun 2009 merupakan media akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang digambarkan dalam angka-angka pencapaian kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Hasil-hasil yang telah dicapai ini menunjukkan indikasi bahwa pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan secara umum telah berjalan secara efektif. Pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan akan dapat dijadikan landasan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan kelautan dan perikanan dalam tahun berikutnya. Pencapaian kinerja tahun 2009 menunjukkan sasaran stratejis yang telah dapat dicapai dengan optimal adalah tersedianya sumberdaya riset yang berkualitas dicirikan oleh SDM yang profesional, sarana dan prasarana riset berkualitas, sistem manajemen riset yang akuntabel serta kelembagaan riset yang handal dengan kemampuan melayani pemangku kepentingan secara luas; terungkapnya fenomena alam didukung oleh tersedianya data dan informasi ilmiah yang komprehensif dan berkesinambungan; meningkatnya temuan hasil riset, penguasaan dan pengembangan IPTEK yang menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; meningkatnya hasil riset dan analisis sistem sosial, ekonomi, budaya, hukum dan IPTEK untuk menunjang perumusan kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan. Program dan kegiatan yang telah dicapai secara optimal akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk mendukung pelaksanaan riset stratejis yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi masyarakat.
Penutup- 98