Kata Pengantar. Februari 2015 Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan. Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si

Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet 2015

________________________________________ Kata Pengantar

S

etiap instansi pemerintah wajib melaporkan akuntabilitas kinerja kepada Presiden, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltias Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Melaksanakan amanat Perpres tersebut, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2014 untuk Unit Eselon II, guna mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam misi; tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran; serta penggunaan anggaran setiap tahunnya, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014. Laporan ini juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Pencapaian kinerja selama Tahun 2014, yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014, untuk pengukurannnya telah ditetapkan 4 (empat) indikator sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan indikator tersebut, diperoleh gambaran hasil pencapaian kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan pada Tahun 2014. Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan untuk bahan evaluasi Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan guna meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Februari 2015 Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si

i

______________________________________ Ringkasan Eksekutif aporan kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014, merupakan bentuk pertanggungjawaban (akuntabiltias) atas capaian kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama Tahun 2014, sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) yang telah disusun pada tahun 2014. Penyusunan laporan kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Akuntabiltias Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi, penyusunan rencana strategis, PK, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja. Berdasarkan komitmen dengan Pimpinan (Deputi Bidang Perekonomian), yang diperjanjikan dalam dokumen PK, pada Tahun 2014, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan telah melaksanakan kinerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 583.932.008,(94,10%) dan penghematan anggaran sebesar Rp. 36.612.992,- dari pagu Rp. 620.545.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang mendukung kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan sepanjang Tahun 2014, dalam bentuk pengumpulan data, rapat koordinasi, seminar/workshop/sosialisasi/kegiatan pertemuan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan tingkat efisiensi output yang dihasilkan sebesar 23,09% atau Rp. 842.900,-/output. Melalui penggunaan anggaran tersebut, kinerja yang telah dicapai Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan telah mampu memenuhi target dan indikator yang ditetapkan dalam PK Tahun 2014 (97%), dengan rincian sebagai berikut:

L

a.

b.

c.

d.

Realisasi persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu adalah 97,22%, dengan capaian 100,23% (Memuaskan); Realisasi persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti adalah 100%, dengan capaian 103,09% (Memuaskan); Realisasi persentase hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan secara tepat waktu adalah 97,09%, dengan capaian 100,10% (Memuaskan); Realisasi persentase hasil pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti adalah 100%, dengan capaian 103,09% (Memuaskan).

ii

___________________________________________ Daftar Isi Kata Pengantar ..........................................................................................

i

Ringkasan Eksekutif ...................................................................................

ii

Daftar Isi .....................................................................................................

iii

Daftar Tabel ................................................................................................

iv

Daftar Gambar ............................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN .........................................................................

1

A. Latar Belakang ......................................................................

1

B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Industri,

BAB II

UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan ...........................

2

C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issue) ........................

9

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014 ..................................

13

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2014 .............

13

B. Penetapan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014 .........................................

14

C. Indikator Utama (IKU) Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan

BAB III

dan Ketenagakerjaan Tahun 2014 .........................................

15

CAPAIAN KINERJA ....................................................................

19

A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan

BAB IV

dan Ketenagakerjaan Tahun 2014 .........................................

19

B. Realisasi Anggaran ................................................................

34

PENUTUP ...................................................................................

37

Lampiran

iii

___________________________________________ Daftar Tabel Tabel 1.1. Data Pegawai Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan .........................................................................

8

Tabel 2.1. PK dan IKU Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014 ......................................................

16

Tabel 3.1. Kategori Pencapaian Kinerja .......................................................

20

Tabel 3.2. Berkas Masuk tahun 2014 ...........................................................

20

Tabel 3.3. Capaian dokumen (output) Tahun 2014 .................................. ....

21

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2014..................................................

35

Tabel 3.5. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014 ............................................

36

iv

_________________________________________

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Asdep Bidang Industri, UKM Perdagangan dan Ketenagakerjaan .........................................

4

Gambar 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Perumusan Rencana Kehijakan dan Program Pemerintah Yang Tepat Waktu dan Ditindaklanjuti Tahun 2013 dan 2014 ..............................................................

23

Gambar 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Analisis Atas Pengamatan dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah Yang Tepat Waktu dan ditindaklanjuti Tahun 2013 dan 2014 ...

24

Gambar 3.3. Monitoring RA-PK Tahun 2014 .................................................

26

Gambar 3.4. Warning System Waktu Penyelesaian Surat Masuk .................

26

Gambar 3.5. FGD “BPSK: Peran, Manfaat dan Permasalahannya” ..............

29

Gambar 3.6. Kujungan ke Lab Praktikum di BLK Kota Bengkulu ..................

33

Gambar 3.7. Coffe Morning “Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Program Pemerintah Di Bidang Perekonomian tanggal 29 Agustus 2014 ..................

33

Gambar 3.8. Realisasi Anggaran dan Perbandingan Anggaran Tahun 2013 dan 2014 ..............................................................

35

v

Bab 1 _____________________________________________ Pendahuluan A. Latar Belakang

B pemerintah

erdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijelaskan, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan merupakan salah satu Asdep yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Perekonomian dan mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan

dan

kelancaran

arus

barang,

serta

ketenagakerjaan,

transmigrasi dan investasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2011 tersebut, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan

Ketenagakerjaan

melaksanakan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana Laporan Kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014

1

diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014, dengan membuat laporan akhir kinerja atas pelaksaaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2014.

B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan merupakan salah satu unit kerja setingkat eselon II di bawah Deputi bidang Perekonomian. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas dan fungsi berikut: 1. Tugas Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas

rencana

kebijakan

dan

program

pemerintah,

pengamatan

perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi,

perdagangan,

dan

kelancaran

arus

barang,

serta

ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi 2. Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi; b. penyiapan

pendapat

atau

pandangan

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah, koperasi, perdagangan,

kelancaran

arus

barang,

Laporan Kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014

ketenagakerjaan,

2

transmigrasi, dan investasi, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan

dan

evaluasi

serta

penyampaian

analisis

atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai

politik,

organisasi

profesi,

organisasi

kemasyarakatan,

masyarakat akademisi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f.

pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.


3


4

Aprizal. S.IP

Analis Kebijakan Izzatul Ulfi Sarinastiti, S.E.

Analis Kebijakan

Sobirin, S.Sos.

Kepala Sub Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Ridwan Azzuhri, S.T

Pengolah Data

Lidya Grace, S.H., LL.M.

Kepala Sub Bidang Investasi

Dra. Sarmini.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Investasi

Isnen Eko Darsana, S.E.

Budi Prayitno, S.H.

Sri Sugiarti

Analis Kebijakan

Kepala Sub Bidang Distribusi dan Perlindungan Konsumen

Bambang Poerwono, S.H., LL.M.

Kepala Sub Bidang Ekspor, Impor, HAKI dan Pengawasan Barang Beredar

Drs. Aria Tri Suyanto

Kepala Bidang Perdagangan dan Kelancaran Arus Barang

Kepala Sub Bidang UMKM dan Koperasi

Puji Wisudya R, S.E

Kepala Sub Bidang Industri

Sjahriati Rochmah, S.H., SPd., M.Hum, LLM

Kepala Bidang Industri, UMKM dan Koperasi

Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si

Asisten Deputi Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Ratih Nurdiati, S.H., LL.M.

Deputi Bidang Perekonomian

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Struktur organisasi Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan terdiri dari tiga bidang yaitu : 1. Bidang Industri dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Bidang Industri dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Bidang Industri dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan

dan

program

pemerintah

di

bidang

industri,

dan

pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; b) penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; c) pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang industri, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d) pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan e) pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang industri, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara,


5

partai

politik,

organisasi

profesi,

organisasi

kemasyarakatan,

masyarakat akademisi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. Bidang Industri dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi terdiri dari subbidang: a) Subbidang Industri; dan b) Subbidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. 2. Bidang Perdagangan dan Kelancaran Arus Barang. Bidang Perdagangan dan Kelancaran Arus Barang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas

rencana

kebijakan

dan

program

pemerintah,

pengamatan

perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan,

serta

pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekspor, impor, hak atas kekayaan intelektual, pengawasan barang beredar, distribusi, dan perlindungan konsumen. Bidang Perdagangan dan Kelancaran Arus Barang menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekspor, impor, hak atas kekayaan intelektual, pengawasan barang beredar, distribusi, dan perlindungan konsumen; b) penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekspor, impor, hak atas kekayaan intelektual, pengawasan barang beredar, distribusi, dan perlindungan konsumen; c) pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ekspor, impor, hak atas kekayaan intelektual, pengawasan barang beredar, distribusi, dan perlindungan konsumen, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;


6

d) pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekspor, impor, hak atas kekayaan intelektual, pengawasan barang beredar, distribusi, dan perlindungan konsumen; dan e) pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang ekspor, impor, hak atas kekayaan intelektual, pengawasan barang beredar, distribusi, dan perlindungan konsumen, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademisi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. Bidang Perdagangan dan Kelancaran Arus Barang terdiri dari Subbidang: a) Subbidang Ekspor, Impor, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Pengawasan Barang Beredar; dan b) Subbidang Distribusi dan Perlindungan Konsumen.

3. Bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Investasi. Bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan,

serta

pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan

kebijakan

dan

program

pemerintah

di

bidang

ketenagakerjaan, transmigrasi, dan pengembangan iklim investasi. Bidang

Ketenagakerjaan,

Transmigrasi

dan

Investasi

menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi, dan pengembangan iklim investasi; b) penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi, dan pengembangan iklim investasi; Laporan Kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014

7

c) pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah

di

bidang

ketenagakerjaan,

transmigrasi,

dan

pengembangan iklim investasi, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d) pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi, dan pengembangan iklim investasi; e) pengamatan

terhadap

perkembangan

umum

di

bidang

ketenagakerjaan, transmigrasi, dan pengembangan iklim investasi, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembagalembaga

negara,

partai

politik,

organisasi

profesi,

organisasi

kemasyarakatan, masyarakat akademisi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. Bidang Ketenagakerjaan dan Investasi terdiri dari: a) Subbidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan b) Subbidang Investasi.

Pejabat/Pegawai pada Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan saat ini berjumlah 14 orang dengan latar belakang pendidikan sebagaimana dituangkan dalam data pegawai pada tabel di bawah, yaitu S-2 (4 orang), S-1 (9 orang), dan SLTA (1 orang). Sedangkan pegawai yang menduduki jabatan struktural berjumlah 10 orang. Tabel 1.1 Data Pegawai Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Pangkat

Jabatan

Pendidikan

Jenis Kelamin

Golongan

Jumlah orang

Nama Jabatan

Jumlah

Tingkat

Jumlah orang

Jenis

Jumlah orang

IV-c

1

Asdep

1

S-2

4

L

7

IV-b

2

Kabid

3

S-1

9

P

7


8

Pangkat

Jabatan

Pendidikan

IV-a

1

Kasubbid

6

III-d

1

Analis

3

III-c

5

Pengolah Data

1

III-a

4

TOTAL

14

SLTA

Jenis Kelamin 1

14

14

14

C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issued ) Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu

analisis

organisasi yang

lingkungan

strategis

dengan

menganalisis

lingkungan

mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan

kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

Kekuatan

dan

peluang

merupakan

potensi

yang

dapat

dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Kekuatan (Strengths) Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu: a. Visi dan misi organisasi yang jelas; Laporan Kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014

9

b. Tugas dan fungsi yang jelas; c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi; d. SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional; e. Terbentuknya payung hukum yang memberi kesempatan bagi Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan untuk ikut serta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden; f. Terbentuknya penyelenggaraan Diklat dan terbukanya kesempatan Diklat yang ditawarkan

oleh pihak/lembaga pemerintah terkait

baik

dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Kabinet, khususnya Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan; 2. Kelemahan (Weaknesses) Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan perlu mewaspadai kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: a. Hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, ukm, perdagangan, dan ketenagakerjaan belum dimanfaatkan secara optimal; b. Kurang baiknya koordinasi dengan stakeholders terkait; c. Kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal. d. Standar Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; e. Sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi sesuai kebutuhan; f. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi; Laporan Kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014

10

g. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal. 3. Peluang Organisasi (Opportunities) Dinamika

lingkungan

eksternal

yang

cepat

berkembang

memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut: a. Undang-Undang

Pelayanan

Publik

yang

memperkuat

landasan

lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi pemerintah; d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan; e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik; f. Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. g. Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk Kinerja Deputi Bidang Perekonomian. 4. Tantangan Organisasi (Threats) Di samping peluang yang ada, juga terdapat tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu Organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri.

Tantangan organisasi

tersebut adalah: a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah;


11

b. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran; c. Praktek KKN yang masih berlangsung; d. Pemberitaan terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang belum berimbang dan belum objektif; Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan menerapkan strategi untuk mendukung tercapaianya sasaran kinerja dalam melaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).; 2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan stakeholders terkait; 3. Mendukung

penyempurnaan

SOP

di

Lingkungan

Kedeputian

Perekonomian dan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara konsisten dan menyeluruh; 4. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK di Lingkungan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; 5. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di Lingkungan Asdep Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan;dan 6. Mengoptimalkan pengawasan internal di Lingkungan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan.


12

Bab 2 ______________________ Perencanaan Kinerja Tahun 2014 A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2014

P

erencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan

oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 29 tahun 2014, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Sasaran

Asdep

Bidang

Industri,

UKM,

Perdagangan,

dan

Ketenagakerjaan Tahun 2014 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada Tahun 2014 dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dan sumber daya manusianya dan kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi. Mengacu pada sasaran unit kerja Eselon I di atasnya, yaitu sasaran Deputi Bidang Perekonomian, maka sasaran strategis yang ditetapkan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan

mempresentasikan

tugas dan fungsinya (tusi) yaitu perumusan rencana kebijakan dan program


13

pemerintah, dan pengamatan, pemantauan,

evaluasi, dan analisis atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dengan fokus bidang sesuai nomenklatur unit kerjanya.

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang industri, UKM, perdagangan, dan Ketenagakerjaan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan sebagai salah satu unit kerja eselon II dibawah Deputi Bidang Perekonomian mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pencapaian dari sasaran strategis tersebut diatas melalui pencapaian target-target dalam indikator sasaran strategis, yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Sesuai dengan Renstra Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2010-2014, pada Tahun 2014 Asisten Deputi Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan sebagai wujud pelaksanaan dari tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan.

KEGIATAN Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di bidang industri, UKM, perdagangan, dan ketenagakerjaan

B. Penetapan Kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014 Penetapan Kinerja (PK) Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan

Ketenagakerjaan

merupakan

lembar/dokumen

yang

berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Deputi Bidang Laporan Kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014

14

Perekonomian) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang telah disepakati bersama. PK Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagkerjaan Tahun 2014, merupakan bentuk komitmen dari Asdep Bidang

Industri,

UKM,

Perdagangan

dan

Ketenagakerjaan

untuk

mewujudkan capaian kinerja yang telah diamanahkan oleh Pimpinan sepanjang Tahun 2014, yang disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2014 (Pagu Definitif). Adapun tujuan dari disusunnya PK Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014, sebagai berikut: a. Sebagai

wujud

nyata

komitmen

Asdep

Bidang

Industri,

UKM,

Perdagangangan dan Ketenagakerjaan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pejabat/pegawai utuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2014; b. Menciptakan

tolok

ukur

kinerja

Asdep

Bidang

Industri,

UKM,

Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014, sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan di masa yang akan datang; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran;

C. Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan, dengan kriteria (Perpres Nomor 29 tahun 2014): a. spesifik (spesific); b. dapat terukur (measurable); c. dapat dicapai (attainable); d. berjangka waktu tertentu (time bound); dan e. dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable). Berdasarkan kriteria tersebut di atas, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan telah menyusun indikator dan target kinerja untuk Tahun 2014. Penetapan indikator dan target tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja yang Laporan Kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014

15

telah dicapai oleh Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama Tahun 2014. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam PK Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014. Tabel 2.1 PK dan IKU Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketengakerjaan Tahun 2014 Sasaran Strategis (1) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Output: Dokumen analisis kebijakan di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Outcome: 1.

Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu

97%

2.

Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti

97%

3.

Persentase penyelesaian hasil analisis atas pengamatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu

97%

4.

Persentase saran hasil pengamatan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemrintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti

97%

Dari tabel di atas dapat dilihat, penekanan indikator kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan adalah “tepat waktu” dan “ditindaklanjuti”.

1. Indikator Tepat Waktu Indikator “tepat waktu” menekankan pada proses ketepatan waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah dan penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan sesuai dengan standar hari yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet


16

Nomor 51 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet RI. 

Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program

pemerintah

di

bidang

Industri,

UKM,

Perdagangan,

dan

Ketenagakerjaan secara tepat waktu. 

Persentase penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu.

Tepat waktu artinya, waktu penyelesaian berkas tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Waktu penyelesaian ini dihitung berdasarkan berkas masuk ke Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan sampai dengan berkas tersebut selesai

dianalisis

untuk

disampaikan

kepada

Deputi

Bidang

Perekonomian. Penghitungan indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut:

(jumlah saran kebijakan yang disampaikan secara tepat waktu ) ___________________________________ x 100% n Keterangan: n : jumlah saran kebijakan yang disampaikan

2. Indikator Ditindaklanjuti Indikator “ditindaklanjuti” menekankan pada pencapaian Outcome, yaitu substansi saran kebijakan dan laporan yang disampaikan tepat dan ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait. Saran kebijakan dan laporan hasil hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang industri, UKM,

perdagangan

dan

ketenagakerjaan

yang

ditindaklanjuti

menunjukkan ketepatan saran dan laporan yang diberikan kepada stakeholder dalam hal ini Deputi Bidang Perekonomian:


17



Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang

Industri,

UKM,

Perdagangan,

dan

Ketenagakerjaan

yang

ditindaklanjuti. 

Persentase saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti.

Pengertian “yang ditindaklanjuti” diukur berdasarkan perhitungan jumlah

rekomendasi

pengamatan,

saran

monitoring

kebijakan

dan

dan

evaluasi

laporan

yang

hasil

analisis,

disampaikan

kepada

stakeholder, ditindaklanjuti untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan

(baik

dalam

bentuk

disampaikan

kepada

Sekretaris Kabinet atau instansi di luar Sekretariat Kabinet maupun dalam bentuk arahan/disposisi Deputi Bidang Perekonomian baik lisan maupun tertulis untuk menindaklanjuti atau memonitor saran dan laporan yang telah disampaikan). Penghitungan indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

(Jumlah rekomendasi/laporan yang ditindaklanjuti ) _______________________________________ _____  x 100% n  Keterangan: n : Jumlah rekomendasi/laporan yang disampaikan


18

Bab 3

____________________________Capaian Kinerja A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketanagakerjaan Tahun 2014

C

apaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja, yang merupakan

proses

sistematis

untuk

mengumpulkan,

menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan

efisiensi dan efektifitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepadanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja harus didasarkan pada satuan indikator kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan pada awal tahun. Indikator kinerja mengukur ketercapaian tujuan yang telah dirumuskan dari suatu program/kegiatan yang dilakukan. Bila semua indikator yang telah ditetapkan

berhasil mencapai

menggambarkan

kualitas

tingkat

ketercapaian

yang

diinginkan,

tujuan.

Analisis

hal tersebut capaian

IKU

mengungkapkan keterkaitan capaian IKU dengan capaian sasaran secara efektif dan efisien yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun bersangkutan. LAKIP harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan yang dijabarkan ke dalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Analisis tersebut menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal yang ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet seperti yang digambarkan pada tabel berikut.


19

Tabel 3.1 Kategori Pencapaian Kinerja No. 1. 2. 3. 4. 5.

Rentang Capaian Kinerja > 100 % 85 % - 100 % 70 % - < 85 % 55 % - < 70 % < 55 %

Kategori Capaian Kinerja Memuaskan Sangat Baik Baik Sedang Kurang Baik

Pada kurun waktu 1 Januari s/d 31 Desember 2014, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan menerima 1.141 berkas masuk, yang terdiri dari 938 berkas substantif dan 203 berkas administratif. Dari 1.141 surat tersebut ada beberapa surat masuk dengan perihal yang sama, dikarenakan surat tersebut ada yang disampaikan langsung kepada Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagkerjaan atau ditembuskan kepada Deputi Bidang Perekonomian yang selanjutnya didisposisikan kembali kepada Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan. Berdasarkan petunjuk/disposisi pimpinan, tidak semua berkas masuk tersebut diproses untuk dibuat sebuah laporan, karena hanya bersifat pemberitahuan, namun demikian berkas tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk dipelajari ataupun untuk dimonitor perkembangannya yang selanjutnya jika ada hal-hal yang signifikan dapat dilaporkan kepada pimpinan. Tabel 3.2 Berkas masuk Tahun 2014 Berkas Masuk

Jumlah dokumen

Substansi

938

Administratif

203

Total

1.141

Pada Tahun 2014

jumlah dokumen yang disampaikan Asdep Bidang

Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan kepada Pimpinan, baik berupa penanganan berkas masuk atau penugasan (top down) maupun yang bersifat inisiatif (bottom up) adalah

208 dokumen baik yang menggunakan anggaran

maupun tidak menggunakan anggaran (ATK index pegawai), yang terdiri dari 36 dokumen perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah dan 172 dokumen

pengamatan

dan

pemantauan

pelaksanaan


kebijakan

dan

20

program pemerintah. Apabila dibandingkan dengan target output Tahun 2014 (170 dokumen) maka capaiannya adalah 122,35 %. Tabel 3.3 Capaian Dokumen (Output) Tahun 2014 Output

Target pada DIPA (awal)

Target pada DIPA (setelah penghematan)

Capaian Per 31 Desember 2014

Persentase Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=((4/3)*100%)

Dokumen Hasil Analisis Kebijakan di Bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan (5020.001)

186 Dokumen

170 Dokumen

208 Dokumen

122,35%

Dalam pengukuran kinerja, metode penghitungannya (jumlah pembanding) tidak didasarkan pada target dokumen yang telah ditetapkan selama setahun, namun didasarkan pada semua jumlah ouput yang telah dihasilkan selama Tahun 2014 (208 dokumen) dibandingkan dengan capaian outcome. Target kinerja yang telah ditetapkan adalah 97%, yang artinya dari 208 dokumen tersebut ditargetkan 97% tepat waktu atau ditindaklanjuti. Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian output yang dihasilkan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan Perka Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja, pada tahap awal di Tahun 2014 Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dengan jumlah output yang diperjanjikan dalam SKP tersebut sesuai dengan jumlah output yang tertuang dalam RKT dan DIPA Asdep tahun 2014.

Guna memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan telah menyusun Rencana Aksi PK (RA-PK) pada setiap triwulannya. RA-PK berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja (review) setiap (tiga) bulan oleh inspektorat, sehingga diharapkan pada akhir tahun target yang telah


21

ditetapkan dapat dicapai. Kemudian hasil review atas RA-PK oleh inspektorat tersebut disampaikan kembali ke setiap unit untuk dapat diambil upaya perbaikan, sehingga pada triwulan berikutnya diharapkan capaian RA-PK dapat lebih optimal. Berdasarkan hasil review atas RA-PK, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan

dan

Ketenagakerjaan

pada

khususnya,

dan

Deputi

Bidang

Perekonomian pada umumnya, melakukan upaya perbaikan antara lain: 1.

Penelaahan terhadap SOP Parameter ketepatan waktu pengerjaan suatu output adalah SOP. Untuk itu dilakukan penelaahan kembali terhadap SOP guna mengetahui permasalahan yang menyebabkan tidak tepat waktunya pelaksanaan tugas, sehingga diketahui bahwa terdapat beberapa kondisi yang belum terpenuhi sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP. SOP mensyaratkan bahwa “waktu pengerjaan dalam SOP merupakan waktu untuk sekali kegiatan, tanpa diselingi pekerjaan yang lain” dan “waktu tersebut berlaku dalam kondisi seluruh formasi kepegawaian yang dibutuhkan organisasi telah terpenuhi”. Sementara kondisi saat ini adalah rata-rata formasi pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, terutama analis belum sepenuhnya terisi, dan dalam pengerjaan suatu tugas masih diselingi oleh tugas lain yang sifatnya lebih urgent.

2.

Penyempurnaan mekanisme penghitungan waktu penyelesaian suatu output. Mengingat terdapat kondisi yang belum dapat dipenuhi untuk diberlakukannya penghitungan

berdasarkan

SOP,

maka

Deputi

Bidang

Perekonomian

mengambil kebijakan menyempurnakan mekanisme penghitungan waktu penyelesaian suatu output, yaitu penghitungan waktu pengerjaan dimulai sejak ketika disposisi turun dari pimpinan sampai dengan ketika draft output pertama kali naik untuk diperiksa oleh pimpinan (tanpa memperhitungkan waktu penyempurnaan/revisi draft), sebagai bentuk diskresi atas belum terpenuhinya kedua kondisi yang dipersyaratkan dalam SOP yang berlaku. Hal tersebut berlaku untuk semua eselon II di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian. Walaupun demikian, untuk perbaikan ke depan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap SOP yang ada mengingat SOP saat ini belum mencakup penghitungan waktu penyelesaian output ketika terjadi kondisi tugas yang penyelesaiannya diselingi oleh suatu pekerjaan yang lebih penting (urgent).


22

a.

Pencapaian persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan

dan

program

pemerintah

di

bidang

Industri,

UKM,

Perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu dan Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti Jumlah ouctome (dokumen yang tepat waktu) yang dihasilkan pada Tahun 2014 adalah 35 dokumen. Dibandingkan dengan jumlah output yang dihasilkan pada Tahun 2014 (36 dokumen), realisasinya adalah 97,22%, dan bila dibandingkan dengan target 97%, capaiannya adalah 100,23%. Jumlah ouctome (dokumen yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian) pada Tahun 2014 adalah

36 dokumen. Dibandingkan

dengan jumlah output yang dihasilkan pada Tahun 2014 (36 dokumen), realisasinya adalah 100%, dan bila dibandingkan dengan target 97%, capaiannya adalah 103,09%. Capaian kinerja pada Tahun 2014 ini, baik dokumen yang tepat waktu maupun

yang

ditindaklanjuti

apabila

dibandingkan

dengan

Tahun

sebelumnya, masing-masing meningkat sebesar 21,43% dan 27,86%.

103,09%

100,23% 79,09%

75,23% 2013 2014

tepat waktu

ditindaklanjuti

Gambar 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah yang tepat waktu dan Ditindaklanjuti Tahun 2013 dan 2014


23

b.

Pencapaian persentase penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu dan Persentase hasil pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan

dan

program

pemerintah

di

bidang

industri,

UKM,

perdagangan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti Jumlah ouctome (dokumen yang tepat waktu) yang dihasilkan pada Tahun 2014 adalah 167 dokumen. Dibandingkan dengan jumlah output yang dihasilkan pada Tahun 2014 (172 dokumen), realisasinya adalah 97,09%, dan bila dibandingkan dengan target 97%, capaiannya adalah 100,10%. Jumlah ouctome (dokumen yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian) pada Tahun 2014 adalah 172 dokumen. Dibandingkan dengan jumlah output yang dihasilkan pada Tahun 2014 (172 dokumen), realisasinya adalah 100%, dan bila dibandingkan dengan target 97%, capaiannya adalah 103,09%. Capaian kinerja pada Tahun 2014 ini, baik dokumen yang tepat waktu maupun

yang

ditindaklanjuti

apabila

dibandingkan

dengan

Tahun

sebelumnya, masing-masing meningkat sebesar 26,66% dan 28,69%.

103,09%

100,10% 73,44%

74,40% 2013

2014

tepat waktu

ditindaklanjuti

Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Analisis Atas Pengamatan dan Pemantauan pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah Yang Tepat Waktu dan Ditindaklanjuti Tahun 2013 dan 2014


24

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator baik yang tepat waktu maupun yang ditindaklanjuti pada Tahun 2014 meningkat bila dibandingkan dengan Tahun 2013. Capaian yang sangat baik tersebut, tidak terlepas dari komitmen dan semangat kerja yang dilakukan seluruh pejabat/pegawai Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah menjadi kewajibannya, antara lain dengan: a.

Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk dengan K/L terkait;

b.

Mempedomani SOP yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan surat-surat yang ditangani;

c.

Melakukan monitoring secara berkala atas capaian kinerja yang telah dihasilkan setiap 3 (tiga) bulan;

d.

Mengembangkan Aplikasi untuk monitoring terkait batas waktu penyelesaian surat masuk berdasarkan SOP (Warning System);

e.

Meningkatkan kinerja ketatausahaan dalam pengarsipan dokumen, dengan mengintegrasikan softcopy arsip dengan pencatatan agenda, guna mendukung kinerja penyelesaian surat masuk; Peningkatan capaian kinerja untuk indikator ditindaklanjuti dipengaruhi oleh

perluasan cakupan makna ditindaklanjuti pada Tahun 2014. Semula pada Tahun 2013 pengertian ditindaklanjuti adalah hanya ketika output yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan diteruskan oleh Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet/Wakil Sekretaris Kabinet, atau stakeholders terkait. Sedangkan pada Tahun 2014, pengertian ditindaklanjuti diperluas sehingga surat/memo yang disampaikan kepada Deputi dan telah mendapat disposisi Deputi juga dikategorikan sebagai ditindaklanjuti, walaupun tidak diteruskan kepada Sekretaris Kabinet maupun stakeholders. Perluasan kategori ditindaklanjuti ini didasarkan pada teori kebijakan publik yang menyatakan bahwa keputusan Pimpinan untuk “tidak mengambil langkah/tindakan atas output yang disampaikan”, namun tetap digunakan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Kategori “pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud dimuka”, yang memperluas makna “ditindaklanjuti” ini tidak berarti akan menurunkan kualitas dari output yang telah dihasilkan.


25

Gambar 3.3 Monitoring Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2014

Gambar 3.4 Warning System waktu penyelesaian surat masuk


26

 Gambaran Kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014 Capaian kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan merupakan bentuk outcome yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan guna mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet dalam berbagai bentuk kegiatan yang menjadi kewenangannya, antara lain: a. Penyusunan saran dan pendapat atas Pandangan GAKOPTINDO terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Untuk Pengamanan Harga Dan Penyaluran Kedelai. Implementasi Perpres Nomor 32 Tahun 2013, dipandang sebagian kalangan (Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia/Gakoptindo) belum dapat berjalan secara efektif, karena peraturan pelaksana dari Perpres tersebut, yaitu Permendag 51 Tahun 2013 tentang Pencabutan Permendag Nomor 23/M-DAG/PER/5/2013 dan Peraturan Pelaksananya tidak sejalan dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2013, antara lain terkait penghapusan ketentuan harga acuan penjualan kedelai di tingkat Pengrajin tahun tempe (HJP) dan pembebasan impor kedelai oleh importir umum (perubahan dari importir terdaftar). Atas hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah meneruskan permasalahan tersebut ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan surat Nomor:B.390/Seskab/8/2014, tanggal 6 Agustus 2014, dan Kemenko Perekonomian telah melakukan pertemuan dengan Gakoptindo dengan kesepakatan agar Gakoptindo menyampaikan permasalahannya secara lebih detail. Guna membahas tata niaga kedelai, Sekretaris Kabinet pada tanggal 26 September 2013 juga telah menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri antara lain oleh Perum Bulog, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, dan menghasilkan temuan bahwa terdapat potensi ketidakselarasan antara kebijakan Menteri Perdagangan terkait importasi kedelai dan penyerapan kedelai dari petani lokal dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2013. Hasil rapat tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden dan menjadi bahasan pokok dan dasar


27

putusan dalam Sidang Kabinet untuk kebijakan penyelesaian atas kebijakan impor dan penyaluran kedelai. b. Penyusunan saran dan pendapat atas Permohonan Audiensi Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) Koordiantor KNPK (A.Zulvan Kurniawan) menyampaikan permohonan audiensi kepada Presiden guna memberikan pandangan terhadap sejumlah regulasi

tembakau,

Indonesia

untuk

terutama

berkaitan

mengaksesi

dengan

Framework

rencana

Convention

Pemerintah

on

Tobacco

Control/FCTC (Surat Nomor:IV/009-II/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013). KNPK berpendapat bahwa pengesahan FCTC akan menyebabkan produk tembakau Indonesia tidak mempunyai daya saing secara ekonomis di tingkat internasional. Beberapa instrumen pengendalian tembakau yang menyertai FCTC bukan hanya berdampak pada sektor hilir, namun seluruh pemangku kepentingan dari hulu sampai hilir akan langsung terkena dampak dari pengendalian yang diatur dalam FCTC. Terhadap permohonan audiensi tersebut, Sekretaris Kabinet pada tanggal 14 Februari 2014 telah beraudiensi dengan KNPK. Sekretaris Kabinet mengharapkan agar Kementerian Pertanian dapat membuat suatu program penanaman tembakau Varietas Virginia (untuk memenuhi produksi rokok mild) dan Na Oogst (untuk keperluan ekspor) dan meminta KNPK untuk menyampaikan data-data tambahan terkait dengan penolakan rencana pengesahan FCTC. KNPK

selanjutnya

menyampaikan

sejumlah

data

pendukung

penolakan rencana FCTC (surat Nomor: IV/003-II/KNPK/II/2014, tanggal 5 Maret 2014). Hasil audiensi dan data dukung yang disampaikan oleh KNPK tersebut, selanjutnya diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator

Bidang

202/Seskab/4/2014,

Kesejahteraan

tanggal

17

April

Rakyat 2014)

agar

(Surat dapat

Nomor:Bdilakukan

pengkajian/pembahasan bersama dengan K/L terkait. c.

Penyusunan Rekomendasi Sekretaris Kabinet terhadap Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Rekomendasi ini merupakan outcome dari rangkaian kegiatan pemantauan dan penyelenggaraan FGD yang telah dilaksanakan oleh Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan ketenagakerjaan pada tahun 2012 dan 2013, yang bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan


28

pembentukan BPSK di tiap-tiap Daerah Tk.II sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang BPSK. Berdasarkan hasil pemantauan dan pelaksanaan FGD, diketahui bahwa salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan adalah memperbaiki ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 dan hukum acara BPSK yang diatur

dalam

Kepmenperindag

No.350/MPP/Kep/12/2001

tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, SDM, sarana dan prasarana serta anggaran. Selain itu, untuk mengatasi masalah anggaran, perlu dilakukan sosialisasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah

kepada

pemeritnah

kabupaten/kota

(khususnya dinas yang membidangi perlindungan konsumen). Atas dasar tersebut, Sekretaris Kabinet dengan surat Nomor: B-59/Seskab/1/2014, tanggal 24 Januari 2014 menyampaikan kepada Menteri Perdagangan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kepmeperindag No. 350 Tahun 2011; dan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan sosialisasi Permendag No.13 Tahun 2006 kepada pemerintah kabupaten/kota.

Gambar 3.5 FGD “BPSK: Peran, Manfaat dan Permasalahannya””

d. Penyampaian

Saran

dan

Pendapat

terkait

Pemberian

Fasilitas

Pembebasan dan/atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2007

tentang

Penanaman Modal bahwa Pemerintah memberikan fasilitas salah satunya Tax Holiday kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal Laporan Kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014

29

baru. Pemberian Tax Holiday dimaksudkan untuk mendorong investasi dan memaksimalkan pemanfaatan insentif perpajakan oleh investor. Sehubungan dengan permohonan Tax Holiday, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan telah menganalisa beberapa permohonan pemberian Tax Holiday antara lain kepada PT. Energi Sejahtera Mas, PT Unilever Oleochemical dan PT. Petrokimian Butadiene Indonesia. Terkait dengan surat Menteri Keuangan kepada Presiden Nomor SR531/MK.011/2013, tanggal 3 Oktober 2013 perihal pemberian kosultasi atas pemberian fasilitas pembebasan dan/atau pengurangan pajak penghasilan badan (Tax Holiday) bagi PT. Energi Sejahtera Mas, Presiden memberikan disposisi, yang intinya ”jika membawa manfaat bagi Negara dan sesuai ketentuan perundang-undangan apa yang dilakukan Menteri Keuangan Benar dan tempuh dan lalui prosedur dan mekanisme yang akuntabel”. Disposisi ini ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dengan meneruskan kepada Menteri Keuangan dengan surat Nomor: B-50/Seskab/1/2014, tanggal 24 Januari 2014.

e. Pemantauan

dan

Evaluasi

Serta

Penyampaian

Analisis

Atas

Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Pada tahun 2014, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan mengadakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan bidang industri di 8 (delapan) daerah, yaitu: Lampung, Bengkulu, Surabaya, Semarang, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Kendari dan Padang, dengan tema: 1. Daya saing produk UMKM dalam rangka menghadapi MEA Tahun 2015. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana daya saing yang dimiliki oleh produk UMKM, hambatan dan tantangan dari pengembangan UMKM di daerah, serta hal-hal apa yang masih perlu diakukan dalam rangka menghadapi MEA 2015. Selain itu pemantauan ini juga untuk mengetahui perkembangan pencapaian target Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional Tahun 2010-2014.


30

Dari hasil pemantauan diketahui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di daerah, antara lain tidak ada jaminan kontinyuitas produksi dan kemampuan dalam memenuhi permintaan buyers ekspor, kurangnya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya HAKI dan sertifikasi halal; rendahnya pengetahuan akan prosedur ekspor; rendahnya kemampuan mengakses permodalan; dan lemahnya pendataan UMKM di daerah, terutama terkait ekspor. Terkait permasalahan tersebut, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Keteangakerjaan menyampaikan beberapa hal yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu: a) Mengoptimalkan kembali program Aku Cinta Indonesia (ACI) dan program Seratus Persen Cinta Indonesia yang dicanangkan pada tahun 2009 dengan mensosialisasikannya secara masif kepada seluruh elemen masyarakat dan memasukkannya dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah; b) Penguatan

kembali

metode

pengembangan

UMKM

melalui

sentralisasi/klusterisasi, sebagai pelaksanaan amanat PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c) Simplifikasi

proses

pengurusan

HAKI

dan

pembebasan

biaya

pengurusan sertifikasi bagi industri mikro dan kecil; d) Penguatan pendataan terkait UMKM, baik jenis produksi, unit usaha, tenaga kerja, investasinya, pangsa pasar, dll.

2. Peran Balai Latihan Kerja Dalam Menciptakan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia untuk menghadapi MEA Tahun 2015. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran BLK dalam menciptakan daya saing Tenaga Kerja Indonesia, peluang, tantangan dan kendala dalam menghadapi MEA 2015. Selain itu, pemantauan ini juga untuk mengetahui sejauhmana perkembangan dalam pencapaian target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi BLK yang dijadikan sampel, antara lain:


31

a)

Jumlah tenaga instruktur BLK masih kurang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas karena belum sebanding dengan paket pelatihan (kejuruan) yang diajarkan. Selain itu, jumlah tenaga instruktur sebagian besar belum memiliki sertifikasi kompetensi dan sebagian besar memasuki usia pensiun;

b)

Infrastruktur dan fasilitas pelatihan belum optimal, metode pelatihan kurang memadai, belum semua BLK menerapkan sertifikasi uji kompetensi yang diselenggarakan oleh BNSP/LSP; dan belum semua BLK mempunyai tempat uji kompetensi pada setiap kejuruan;

c)

minimnya anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada BLK Semenjak berlakunya Otonomi Daerah, yang implikasinya beberapa kegiatan untuk penguatan dan operasional BLK (pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengembangan) di daerah kurang optimal. Terkait permasalahan tersebut, Asdep Bidang Industri, UKM,

Perdagangan dan Ketenagakerjaan menyampaikan beberapa hal yang masih perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, yaitu: a)

Komitmen dan peranan Pemerintah Daerah sangat penting dalam mendukung keberadaan, tugas, dan fungsi BLK (pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengembangan BLK). Pasca pelaksanaan Otonomi

Daerah,

maka

seluruh

BLK

menjadi

kewenangan

sepenuhnya Pemerintah Daerah termasuk penganggaran untuk operasional BLK. Untuk itu, peran Pemerintah Daerah menjadi sangat vital bagi keberadaan, tugas, dan fungsi (pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengembangan) BLK; b)

Pemerintah Pusat (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) diharapkan dapat membantu BLK, baik dalam pembinaan, bantuan peralatan pelatihan, dan pemberian diklat sertifikasi kepada tenaga instruktur yang belum mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, peningkatan skill tenaga instruktur, dan penambahan tenaga instruktur.


32

Gambar 3.6 Kunjungan Ke Lab Praktikum di BLK Kota Bengkulu

f.

Penyusunan “Panduan Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Program Pemerintah Bidang Perekonomian”, yang ditetapkan dengan Surat Edaran Deputi Bidang Perekonomian Nomor SE.06/Ekon/IX/2014, tanggal 4 September 2014. Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan menyusun panduan tersebut dalam rangka memberikan keseragaman langkah-langkah pelaksanaan pemantauan

pada

seluruh

Asdep

di

lingkungan

Deputi

Bidang

Perekonomian. Dengan adanya guide line/prosedur pemantauan yang jelas diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil analisis kebijakan pemerintah di Deputi Bidang Perekonomian pada khususnya, dan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Gambar 2.3 Coffee Morning “Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Program Pemerintah Bidang Perekonomian, tanggal 29 Agustus 2014”


33

B. Realisasi Anggaran

A

Kuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efesien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Oleh karena itu, fokus

pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi yakni setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran

untuk

membiayai

kegiatan

tersebut

harus

dapat

dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efesien dan efektif. Efesien artinya apabila output yang dihasilkan lebih besar dari input yang sama, atau output yang dihasilkan tetap sama walau input lebih sedikit. Sementara efektivitas dilihat dari

pemanfaatan

anggaran

mampu

menghasilkan

capain

sasaran

(Outcome) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Guna dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan kegiatannya

berpedoman

pada

prinsip-prinsip

akuntabilitas

kinerja,

sebagaimana tercermin pada uraian berikut. Pada Tahun 2014 Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan mendapatkan pagu awal sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 berdasarkan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun

2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Sekretariat Kabinet melakukan identifikasi secara mandiri (self blocking) dan memastikan anggarannya tidak dicairkan terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014, yang akan dihemat. Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan melakukan penghematan sebesar Rp. 129.455.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 17,26%, sehingga pagu Laporan Kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014

34

pada Tahun 2014 menjadi Rp. 620.545.000,- (enam ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Penghematan ini dilakukan pada beberapa kegiatan antara lain dengan mengurangi kegiatan perjalanan dinas, tidak menyelenggarakan kegiatan di hotel dan FGD yang sebelumnya direncanakan diselenggarakan pada tahun 2014 ini, namun pokok materi yang rencananya akan dibahas dalam kegiatan tersebut tetap didiskusikan dan dikoordinasikan dengan K/L terkait. Dari total pagu setelah self blocking tersebut, realisasi anggaran yang dicapai dalam pelaksanaan Tusi dari Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 583.932.008,- (lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan rupiah) atau 94,10%. Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2014 TUSI TUSI 1 TUSI 2 TUSI 3 TUSI 4 TUSI 5 TUSI 6 TOTAL

PAGU

REALISASI

(Rp) 47.170.000 92.081.000 2.640.000 172.437.000 235.241.000 70.976.000 620.545.000

(RP) 46.678.400 89.250.100 1.980.000 152.099.000 226.445.308 67.479.200 583.932.008

PERSENTASE 98,95% 96,92% 75,00% 88,20% 96,26% 95,07% 94,10%

Realisasi anggaran pada tahun 2014 ini meningkat 4,49% dari realisasi anggaran tahun sebelumnya (Pagu anggaran Tahun 2013 adalah Rp. 719.067.000,-, dengan realisasi Rp. 579.732.503,- (89,61%)).

96,00% 94,00%

94,09%

92,00%

2013 2014

90,00% 88,00%

89,61%

86,00%

Persentase Realisasi Gambar 3.4 Realisasi Anggaran dan Perbandingan Anggaran Tahun 2013 dan 2014


35

 Penghematan Dana dan Efesiensi Penggunaan Anggaran Rumus untuk menghitung besarnya penghematan dana dan efesiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut: Penghematan Dana = Target Dana-Realisasi Dana

%Penghematan Dana =

Efesiensi Penggunaan anggaran

=

𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐃𝐚𝐧𝐚−𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐃𝐚𝐧𝐚

𝐱 𝟏𝟎𝟎%

𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐩𝐮𝐭 𝐫𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐨𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭−𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐢𝐧𝐩𝐮𝐭 𝐫𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐨𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭 𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕 𝒓𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒐𝒖𝒕𝒑𝒖𝒓

𝐱 𝟏𝟎𝟎%

Dari target output yang telah ditetapkan pada Tahun 2014, realisasinya adalah 208 dokumen (122,38%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 583.932.008,(94,10%). Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp. 36.612.992,- (5,90%). Untuk menghasilkan 1 (satu) output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp 2.807.365,-, lebih rendah dari anggaran rata-rata per output yang direncanakan sebesar Rp 3.650.265,-, dengan demikian dapat dicapai efesiensi sebesar Rp. 842.900,- per output atau sebesar 23,09%. Untuk lebih jelasnya efesiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.5 Akuntabilitas Keuangan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014 % capaian output 122,38%

Output Dokumen Hasil Analisis Kebijakan di bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

170 Dokumen

208 Dokumen

Output

Dokumen

Input

Rupiah

620.545.000

583.932.008

input ratarata per output

Rupiah

3.650.265

2.807.365

penghematan dana

36.612.992

Efesiensi per output

842.900

5,90% 23,09%


36

Bab 4

_______________________________ Penutup Laporan

Kinerja

Asdep

Bidang

Industri,

UKM,

Perdagangan

dan

Ketenagakerjaan Tahun 2014 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep

Bidang

Industri,

UKM,

Perdagangan

dan

Ketenagakerjaan

guna

mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan good governance seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP. Pada Tahun 2014 capaian kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan meningkat bila dibandingkan pada Tahun 2013, dengan rata-rata pencapaian masuk kategori “Memuaskan”. Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan ketenagakerjaan tidak terlepas dari permasalahan yang ada antara lain baik dari aspek eksternal seperti koordinasi dengan K/L terkait dan keuangan maupun aspek internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian tugas seharihari. Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan penyempurnaan/peningkatan atas aspek-aspek dimaksud baik berupa usulan kepada unit-unit kerja terkait maupun dengan melaksanakan sendiri kegiatan perbaikannya di lingkungan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan. Dengan upaya ini Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan berharap dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder terkait dapat lebih baik.


37

Kata Pengantar. Februari 2015 Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan. Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si

Recommend Documents