KATA PENGANTAR. Bismillahirahmannirahiim

KATA PENGANTAR Bismillahirahmannirahiim Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada keluarga besar Pengadilan Agama Jakarta Utara sehingga dapat menyelesaikan laporan tahunan 2015 ini. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta umat yang selalu setia di akhir zaman. Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah memenuhi surat Sekretaris

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor:

525-

1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 15 Desember 2015 Tentang Penyusunan Laporan Tahunan 2015 serta sebagai wujud pertanggungjawaban kegiatan selama tahun anggaran 2015 pada Pengadilan Agama Jakarta Utara. Laporan tahunan ini meliputi Standar Operasional Prosedur ( SOP ),Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) Pembinaan dan Pengelolaan yang meliputi Sumber Daya Manusia,Keadaan Perkara,Pengelolaan sarana dan Prasarana,Pengelolaan Keuangan, Dukungan Teknologi Informasi,Regulasi 2015, serta Pengawasan. Selain itu diharapkan laporan Tahunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pedoman kegiatan di tahun mendatang Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh bagian baik Kesekretariatan maupun Kepaniteraan yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan tahunan ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi tersusunnya laporan tahunan yang akan datang. Wassalam, Jakarta, Januari 2016

H. Achmad Zainullah,SH MH.

ii | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A

Kebijakan Umum Peradilan

B

Visi dan Misi

C

Rencana Strategis

STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) A

B

BAB III

Standar Operasional Prosedur ( SOP) 1. Eselon II

(Jumlah SOP)

2. Eselon III

(Jumlah SOP)

3. Eselon IV

(Jumlah SOP)

4. Staf

(Jumlah SOP)

5. Fungsionl

(Jumlah SOP)

Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) 1. Eselon II

(Jumlah SKP)

2. Eselon III

(Jumlah SKP)

3. Eselon IV

(Jumlah SKP)

4. Staf

(Jumlah SKP)

5. Fungsionl

(Jumlah SKP)

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A

Sumber Daya Manusia 1. Profil Sumber Daya Manusia 2. Kebutuhan Sumber Daya 3. Mutasi 4. Promosi 5. Pensiun

iii | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

B

Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara 2. Rasio Perkara Terhadap Majelis 3. Putusan Yang Diajukan Banding a.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding.

b.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding.

c.

Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk Banding.

4. Putusan yang diajukan Kasasi a.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi.

b.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi.

c.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

d.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan Batalkan Tk. Kasasi

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) a.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK.

b.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK

c.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK

d.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK.

e.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dibatakan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK.

f.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk.PK.

g.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk.PK.

h.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk.PK.

i.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK.

j.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan

dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK. iv | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

k.

Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK.

l.

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK.

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK. n.

Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK.

o.

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK.

p.

Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK.

q.

Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK.

r.

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK.

C.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

D.

Pengelolaan Keuangan : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lain nya 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

E.

Dukungan Teknologi Informasi 1. Perangkat Keras 2. Perangkat Lunak

F.

Regulasi Tahun 2015 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area : 1. Manajemen Perubahan 2. Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tata Laksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik

v | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5 PENGAWASAN INTERNAL A. Internal

BAB IV

Pengawasan A. Internal B. Evaluasi

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan dan Rekomendasi

vi | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Dinamika tuntutan masyarakat, perkembangan intelektual , kemajuan komunikasi, teknologi informasi , dan semakin terbukanya demokrasi , menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh aparatur negara.Sebagai pelayan masyarakat sudah seharusnya malakukan gerakan reformasi birokrasi.Karena tanpa adanya reformasi birokrasi maka aparatur Negara tidak akan pernah bisa mewujudkan

tujuan

Nasional

dan

akan

mengalami

keterpurukan

dan

keterbelakangan dengan Negara lain. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Mahkamah Agung RI salah satu lembaga tinggi Negara yang berperan dibidang Yudikatif yang membawahi 4 lingkungan Peradilan dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat menciptakan citra perbaikan dimata masyarakat. Dalam mewujudkan lembaga yang professional,Mahkamah Agung menyusun Rencana Strategis sebagai suatu kebijakan yang tercetak dalam blue print.Berpedoman pada kebijakan rencana strategis Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai salah satu bagian dari 4 lingkungan peradilan menyusun rencana strategis 2015-2019 yang setiap tahunnya tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan.

1 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

B. Visi dan Misi Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Jakarta Utara yang Agung. Misi: 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jakarta Utara 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jakarta Utara

C. Rencana Strategis Dalam rangka mewujudkan visi dan misi , Pengadilan Agama Jakarta Utara mengambil langkah langkah kebijakan yang dituangkan dalam rencana startegi hal ini dimaksudkan agar dengan rencana strategis maka implentasi target serta output yang diinginkan tercapai.Salah satu output yang diinginkan adalah perubahan pola pikir sumber daya manusia serta serta pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.Sehingga dengan berubahnya pola pikir dalam melaksanakan kerja maka kualitas sumber daya aparatur peradilan akan meningkat sehingga berimbas pada pelayanan public masyarakat pencari keadilan. Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Utara telah dibuat sejak tahun 2009, Rencana Strategi 2015 – 2019 sudah ditetapkan sebagai dasar pelaksaan kerja untuk tahun 2015. Adapun Kinerja Utama Renstra Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2015 - 2019 tersebut sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice ) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan hakim 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. Untuk indikator rencana stategis serta target output dapat dilihat secara rinci dalam lampiran 2 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )

A. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pembuatan Standar Operasional Prosdur ( SOP ) dimaksudkan untuk memberikan instruksi secara tertulis mengenai aktivitas rutin yang dilakukan secara berulang dalam suatu organisasi.Sehingga dengan SOP dapat diukur berhasil tidaknya suatu kegiatan operasional dan dapat menjaga konsistensi kegiatan operasional dari awal hingga akhir.Sehingga akan tercapai sasaran mutu yang diinginkan suatu organisasi. Dasar dari pembuatan SOP pada Pengadilan Agama Jakarta Utara yaitu Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 tahun 2012 serta SOP yang sudah dibuat standar nasional oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Sampai saat ini , Pengadilan Agama Jakarta Utara sudah membuat SOP akan tetapi masih dikaji ulang secara terus menerus.Menjelang akhir tahun 2015 pada bulan September 2015 dilakukan revisi SOP

oleh tim pada Pengadilan Agama

Jakarta Utara dan sudah diimplementasikan oleh pegawai dan didaftarkan sebagai SOP yang sudah mempunyai standar ISO oleh Badan Sertifikasi Internasional. Adapun SOP Pengadilan Agama Jakarta Utara yang sudah dilakukan revisi tahun 2015 dan didaftarkan pada lembaga ISO adalah sebagai berikut : 1. Untuk SOP setingkat eselon II berjumlah 4 ( empat ) SOP. 2. Untuk SOP eselon III berjumlah 8 ( delapan ) SOP 3. Untuk SOP eselon IV berjumlah 11 ( sebelas ) SOP 4. Untuk SOP Fungsional Hakim berjumlah 28 ( dua puluh delapan ) SOP 5. Untuk SOP Fungsional PP berjumlah 4 ( empat ) SOP 6. Untuk SOP Fungsional Jurusita/JurusitaPengganti berjumlah 4 ( empat )SOP 7. Untuk SOP staf berjumlah 1 ( satu ) SOP Daftar dan rincian standar operating prosedur Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut sebagaimana terdapat dalam lampiran


B. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) Amanat Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan serta untuk membangun perilaku kerja yang produktif maka perlu dibuatkan Sasaran Kinerja Pegawai setiap tahunnya.SKP ini merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok selaras dengan tujuan yangtelah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT ) yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Sehingga dapat dilakukan penilaian prestasi kerja terhadap pegawai. Latar belakang terbitnya kebijakan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil yaitu PP No. 46 tahun 2011 dan Perka BKN No.1 Th.2013.Serta UU No.8 tahun 1974 jo UU No.43 th 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian. Bahwa Kedudukan PNS sangat strategis karena PNS sebagai pemikir, perencana dan sekaligus pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan sehingga diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Implementasi pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai pada kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara telah dilaksanakan sejak awal tahun2015 ,bahwa setiap pegawai sudah membuat SKP sesuai dengan tugas pokok masing masing dan telah terjadi kesepakatan antara pegawai yang dinilai dan pejabat penilai mengenai target /kinerja yang harus dilaksanakan dalam satu tahun. Untuk Pengadilan Agama Jakarta Utara Sasaran Kinerja Pegawai adalah sebagai berikut : 1. Untuk Eselon II jumlah SKP yaitu 2 SKP 2. Untuk Eselon III jumlah SKP yaitu 3 SKP 3. Untuk Eselon IV jumlah SKP yaitu 6 SKP 4. Untuk Staf jumlah SKP yaitu 1 SKP 5. Untuk Fungsional Hakim jumlah SKP yaitu 12 SKP. 6. Untuk Fungsional Panitera Pengganti jumlah SKP yaitu 9 SKP 7. Untuk Fungsional Jurusita jumlah SKP yaitu 1 SKP 8. Untuk Fungsional Jurusita Pengganti jumlah SKP yaitu 14 SKP Daftar dan rincian Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut sebagaimana terdapat dalam lampiran : 4 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu organisasi yang harus mendapat perhatian utama, karena penentu keberhasilan organisasi. Oleh karena itu melalui program Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan salah satu program Quick Wins Mahkamah Agung,diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme aparatur hukum sehingga bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tahun 2015 dipaparkan sebagai berikut: 1.

Profil Sumber Daya Manusia a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Kondisi pegawai di bidang teknis yudisial pada akhir tahun 2015 seluruhnya berjumlah 41 ( Empat Puluh satu ) orang, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, 12 ( dua belas ) hakim dan 2 ( dua ) di antaranya diperbantukan pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Panitera sebanyak 1 orang, Wakil Panitera sebanyak 1 orang, Panitera Muda sebanyak 3 ( tiga ) orang , Panitera Pengganti sebanyak 9 (Sembilan) orang, Juru Sita sebanyak 1 (satu) orang, Jurusita Pengganti sebanyak 14 ( empat belas ) orang. Ditinjau dari jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan, komposisinya sebagai berikut: 1) Hakim : a. Menurut jenis kelamin: -

Laki-laki

: 5 orang

-

Perempuan

: 7 orang

b. Menurut umur: -

Umur 40 s.d. 50 tahun

: 6 orang

-

Umur 51 s.d. 60 tahun

: 4 orang

-

Lebih dari 60 tahun

: 2 orang


c. Menurut tingkat pendidikan -

Strata 1 (S1)

: 1 orang

-

Strata 2 (S2)

: 9 orang

-

Strata 3 (S3)

: - orang

d. Menurut golongan/kepangkatan -

Golongan IV/b

: 5 orang

-

Golongan IV/c

: 6 orang

-

Golongan IV/d

: 3 orang

2) Panitera/Sekretaris

: 1 orang

3) Wakil Panitera

: 1 orang

4) Panitera Muda Gugatan

: 1 orang

5) Panitera Muda Permohonan

: 1 orang

6) Panitera Muda Hukum

: 1 orang

7) Panitera Pengganti: a. Menurut jenis kelamin - Laki-laki

: 5 orang

- Perempuan

: 4 orang

b. Menurut umur - Umur 20 s.d. 30

: 2 orang

- Umur 31 s.d. 40

: 1 orang

- Umur 41 s.d. 50

: 4 orang

- Umur 51 s.d. 60

: 2 orang

c. Menurut tingkat pendidikan - Strata 1 (S1)

: 4 orang

- Strata 2 (S2)

: 5 orang

d. Menurut Golongan/Kepangkatan - Golongan III

: 7 orang

- Golongan IV

: 2 orang

8) Jurusita/ Jurusita Pengganti: a. Menurut jenis kelamin - Laki-laki

: 12 orang

- Perempuan

: 3 orang


b. Menurut umur -

Umur 20 s.d 30

: 3 orang

-

Umur 31 s.d. 40

: 9 orang

-

Umur 41 s.d. 50

: 1 orang

-

Umur 51 s.d. 60

: 2 orang

c. Menurut tingkat pendidikan - Strata 2 ( S2 )

: 1 orang

- Strata 1 (S1)

: 7 orang

- D3

: 3 orang

- SMA

: 4 Orang

d. Menurut Golongan/Kepangkatan - Golongan III

: 10 orang

- Golongan II

: 5 orang

10) Staf Panitera Muda Gugatan

: - orang

11) Staf Panitera Muda Permohonan

: - orang

12) Staf Panitera Muda Hukum

: - orang

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumber daya manusia non teknis yudisial berjumlah 5 orang, terdiri dari satu orang Wakil Sekretaris, 3 orang Kasubbag, 1 orang staf kesekretariatan, yang rinciannya sebagai berikut : -

Wakil Sekretaris

: 1 orang

-

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

: 1 orang

-

Kepala Sub. Bagian Keuangan

: 1 orang

-

Kepala Sub Bagian Umum

: 1 orang

-

Staf Kepegawaian

: 1 orang

-

Staf Keuangan

: - orang

-

Staf Umum

: - orang

-

Pegawai Honor Keamanan

: 4 orang

-

Pegawai Honor Kebersihan

: 5 orang

-

Pegawai Honor Supir

: 3 orang

-

Pegawai Honor Pramubakti/ IT

: 5 orang


2.

Kebutuhan Sumber Daya Manusia Melihat pada paparan profil sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Jakarta Utara yang jumlah pegawainya hanya 46 pegawai dan 2 diantaranya hakim yang diperbantukan pada Badan Pengawas maka menurut analisa kami masih kekurangan jumlah pegawai. Apalagi jumlah perkara setiap tahun meningkat dan samapi tahun 2015 sudah mencapai .......... perkara. Menurut pola formasi pengadilan Tingkat Pertama yang terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I maka Pengadilan Tingkat Pertama Klas I.A terdiri dari maksimum 8 Majelis Hakim atau maksimum 24 orang hakim termasuk wakil ketua.Sedangkan pada Pengadillan Agama sampai tahun 2015 hanya mempunyai 12 Hakim termasuk Ketua dan wakil ketua, sehingga masih terdapat kekurangan hakim sebanyak 12 orang.Sedangkan untuk Panitera Pengganti idealnya menurut KMA tersebut diatas bahwa setiap majelis hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti. Sementara Panitera Pengganti yang ada saat ini hanya 13 orang termasuk Panitera dan 3 orang Panitera Muda .Sehingga apabila dalam satu majelis 4 orang Panitera Pengganti dan maksimum 8 majelis hakim maka jumlah panitera pengganti yang harus ada pada Pengadilan Tingkat Pertama maksima 32 Panitera Pengganti. Apabila yang tersedia saat ini hanya 13 orang maka pada Pengadilan Agama Jakarta Utara masih terdapat kekurangan Panitera Pengganti sejumlah 21 panitera pengganti. Sedangkan untuk pelaksana / staf hanya ada satu orang staf. Untuk jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jakarta Utara sudah terpenuhi sejumlah 15 orang . Sementara untuk Pelaksana dibutuhkan 15 orang staf yang terdiri dari : 1 orang kasir, 2 orang bagian pendaftaran, 1 orang bagian akte cerai, 2 orang bagian register, 1 orang bagian meja informasi, 4 orang staf sub. bagian umum, 3 orang sub.bagian keuangan, 1 orang sub.bagian kepegawaian. Sementara untuk saat ini pelaksana pada bagian tersebut diatas masih dilakukan rangkap tugas oleh panitera pengganti dan jurusita pengganti, sehingga beban tugas panitera pengganti dan jurusita pengganti sangat berat karena selain melaksanakan tugas pokok sesuai jabatannya, masih diberikan tugas tambahan dalam pelayanan.


Oleh karena itu mohon pertimbangan dari pimpinan Tingkat Banding , Badan Peradilan Agama dan pimpinan Mahkamah Agung RI untuk dapat merealisasikan kebutuhan jumlah pegawai di Pengadilan Tingkat Pertama khususnya pada Pengadilan Agama Jakarta Utara. Sehingga tidak terjadi rangkap tugas , dan pelaksanaan tugas pokok serta pelayanan masyarakat pencari keadilan dapat dilaksanakan dengan maksimal 3.

Promosi dan Mutasi Pola promosi dan mutasi Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tahun 2015, yaitu mutasi kenaikan pangkat, mutasi kenaikan gaji berkala, mutasi jabatan struktural dan fungsional serta mutasi tempat tugas. Selengkapnya kegiatan tersebut sebagai berikut: a) Promosi Jabatan yang penempatannya masih dalam internal kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara sebanyak 10 ( sepuluh ) orang pegawai yaitu : 1. Rifai, SH,MH semula Panitera Pengganti menjadi Panitera Muda Gugatan 2. Kerti Rihmaning Tyas, SE semula staf Sub.Bagian Keuangan menjadi Jurusita Pengganti 3. Andi Risman,SE,MH semula staf Sub.Bagian Umum menjadi Jurusita Pengganti 4. Rahmi Hasfa, SHI semula staf Panitera Muda Permohonan menjadi Jurusita Pengganti. 5. Aji Sucipto,SH semula staf menjadi Jurusita Pengganti 6. Hj Umi Salamah,SH,MH semula Panitera/Sekretaris menjadi Panitera 7. Wahida Muslihah,S.Sos,MM semula Wakil Sekretaris menjadi Sekretaris 8. Agus Triyogo,SE semula Kepala Sub.Bagian Umum menjadi Kepala Sub.Bagian Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan. 9. Siti Fajriah,SE semula Kepala Sub.Bagian Keuangan menjadi Kepala Sub.Bagian Umum Dan Keuangan. 10. Purwanto Sigit Wibowo, SE semula Kepala Sub.Bagian Kepegawaian menjadi Kepala Sub.Bagian Kepegawaian, organisasi dan tata laksana.


b) Promosi kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah sebanyak 13 ( tiga belas ) orang pegawai yaitu: 1) Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai per April 2015 sebanyak 6 ( enam ) orang, terdiri dari: - Golongan II/a ke II/b

: - orang

- Golongan II/b ke II/c

: - orang

- Golongan II/c ke II/d

: - orang

- Golongan III/a ke III/b

: 4 orang

- Golongan IV/a ke IV/b

: 1 orang

- Golongan IV/b ke IV/c

: 1 orang

- Golongan IV/c ke IV/d

: - orang

2) Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai per Oktober 2015 sebanyak 3 ( tiga ) orang, terdiri dari : -

Golongan III/d ke IV/a

: 1 orang

-

Golongan IV/a ke IV/b

:-

-

Golongan IV/b ke IV/c

: 1 orang

-

Golongan IV/c ke IV/d

: 1 orang

3) Penyesuaian ijazah

: 4 orang

c) Mutasi Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 18 orang yaitu:

4.

(1). Periode 1 Januari 2015

: - orang

(2). Periode 1 Februari 2015

: - orang

(3). Periode 1 Maret 2015

: 7 orang

(4). Periode 1 April 2015

: 3 orang

(5). Periode 1 Oktober 2015

: 5 orang

(6). Periode 1 Desember 2015

: 3 orang

Promosi Mutasi/Keluar Mutasi yang pindah tugas dari Pengadilan Agama Jakarta Utara ke Pengadilan Agama lain, sebanyak 3 ( tiga ) orang, yaitu: a) Drs. H.Abdul Jabar, SH,MH. semula Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas I.A Tegal; b) H. Imanudin Tiflen,SH,MH. semula Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Kls I.A;


c) Sufyan, SH. Semula Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Utara menjadi menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Selatan. d) Nurlaila ,SH semula Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara menjadi Panitera Pengganti Pengdailan Agama Jakarta Timur; 5.

Promosi Mutasi/Masuk Mutasi pejabat/pegawai yang masuk terdapat 1 ( satu ) orang, yaitu: a) Umi Salamah Tatroman, SH.,MH. Semula Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat menjadi menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Utara b) Adri Syariffudin Sulaiman, SH,MH semula Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara.;

6.

Pensiun Pegawai yang melaksanakan purna tugas sebanyak 1 ( satu ) orang, yaitu: a) Idris .M.Ali, SH jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara TMT pada tanggal 1 Mei 2015;

B. KEADAAN PERKARA 1. Penyelesaian Perkara a) Perkara yang diterima dan diputus Penyelesaian perkara tahun 2015 adalah meliputi sisa perkara tahun lalu (2014) ditambah dengan perkara yang diterima sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Selama tahun

2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara menerima 2348

perkara, terdiri dari 1885 perkara gugatan dan 425 perkara permohonan. Adapun sisa perkara tahun 2014 sebanyak 440 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ditangani tahun 2015 sebanyak 2788 perkara. Dari jumlah perkara yang masuk, ternyata perkara yang terbanyak adalah cerai gugat yang mencapai 1247 perkara. Di urutan kedua terbanyak adalah perkara cerai talak, sebanyak 577 perkara, diurutan ke tiga perkara isbat nikah sebanyak 412 perkara. Perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 2285 perkara (81,95%), 11 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

sehingga pada akhir Desember 2015 terdapat sisa perkara sebanyak 503 perkara (26,29%).

Cerai Gugat Cerai Talak Isbadt nikah dll

b) Minutasi Minutasi telah diupayakan secara maksimal agar tepat waktu, yaitu tidak melampaui 14 hari sejak perkara diputus, bahkan sejak mendapatkan ISO diterapkan minutasi 7 hari sejak diputus. Dari seluruh perkara putus tahun 2015 (2285 perkara), telah berhasil diminutasi pada akhir Desember 2015 sebanyak 2093 perkara (91,59%), sehingga sisa perkara yang belum diminutasi sebanyak 192 perkara (9,17%). c) Putusan yang dimohonkan banding Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dimohonkan upaya hukum banding pada tahun 2015 sebanyak 12 perkara dan yang telah dikirim berkasnya ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebanyak 11 perkara. Dari jumlah tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebanyak 8 perkara (66%), dan sisanya sebanyak 4 perkara dalam proses di pengadilan tingkat pertama (33,3%). a

Putusan Peng. Tk I yang dikuat TK. Banding;

b

Putusan Peng. Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding;

c

Putusan Peng. Tk. I yang tidak diterima;

7 ( tujuh ) Perkara yakni Nomor Perkara: 1.NO.93/Pdt.G/2014/PAJU, 2.No.1500/Pdt.G/2013/PAJU, 3.No.81/Pdt.G/2015/PAJU, 4.No.1092/Pdt.G/2014/PAJU, 5.No.1673/Pdt.G/2014/PAJU, 6.No.212/Pdt.G/2015/PAJU, 7.No.477/Pdt.G/2015/PAJU Tidak ada 1 ( satu ) Perkara yakni No.1727/Pdt.G/2014/pAJU


Sudah Putus Belum Putus

d) Putusan yang dimohonkan kasasi Permohonan kasasi yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 6 perkara. Sisa tahun 2014 yang belum mendapatkan putusan Mahkamah Agung sebanyak 1 perkara. Dan dari seluruh perkara yang dimohonkan kasasi tersebut sampai akhir tahun 2015 belum diputus sebanyak 1 perkara, setidak-tidaknya salinan putusannya/berkasnya belum dikirim ke Pengadilan Agama Jakarta Utara : a b c d e

Putusan Peng. Tk I yang dikuat TK. Banding dan di kuatkan Kasasi; Putusan Peng. Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan Kasasi; Putusan Peng. Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima tk. Kasasi; Putusan Peng. Tk. I yang dibatalkan Tk. Nanding dan dikuatkan Tk.Kasasi; Putusan Peng. Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi; i

Belum ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Diputus Belum Diputus


e) Permohonan PK Selama tahun 2015 pengajuan Peninjauan Kembali (PK) tidak ada (0) sebagaimana dalam tabel dibawah ini: a b c

d e f g h i j k l m n o

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding Dan dikuatkan Tk. Kasasi; Putusan Pengadilan TK. I yang dikautkan banding dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan Tk. PK; Putusan Pengadilan Tk I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK; Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ; Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ; Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ; Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ; Putusan Pengadilan Tk. I yang kuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ; Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dandikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ; Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ; Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK ; Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK ; Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK ; Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum tetap dibatalkan Tk. PK ; Putusan Pengadilan Tk. BandingI yang berkekuatan Hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK ;

Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Tida ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada


p q r

f.

Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan Tidak ada hukum tetap dibatalkan Tk.PK. ; Putusan Tk. I yang berkekuatan hukum Tidak ada Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK ; Purtusan Pengadilan T.Banding yang Tidak ada berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat di terima Tk. PK;

Eksekusi Pengadilan Agama Jakarta Utara selama periode tahun 2015 telah menerima permohonan Eksekusi sebanyak 3 perkara dan masih ada perkara tahun 2013 yang pelaksanaan eksekusinya belum selesai yaitu : 1.

Nomor 1478/Pdt.G/2013/PAJU, masih Pemberitahuan aanmaning kepada P;

2.

Nomor 01/Eks/2015/PAJU, telah selesai dilaksanakan;

3.

Nomor 02/Eks/2015/PAJU, dalam proses aanmaning;

4.

Nomor 03/Eks/2015/PAJU, dalam proses aanmaning;

2. Pelaksanaan Tugas Bidang Administrasi Kepaniteraan a) Prosedur Penerimaan Perkara Prosedur

penerimaan

perkara

tingkat

pertama

(gugatan

dan

permohonan), permohonan perlawanan (verzet), permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta permohonan eksekusi dilakukan dengan sistem meja, yakni Meja Pertama, Kasir, Meja Kedua), dan Meja Ketiga. Petugas Meja Pertama, bertugas menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, serta melakukan penaksiran panjar biaya perkara dan biaya eksekusi. Para petugas meja dan kasir sebagai berikut: 1) Meja Pertama: Ermiyati Arifah, S.H., dan Muhammad Taufik, S.Ag., dibawah koordinasi Panitera Muda Gugatan; 2) Kasir : Rona Handayani, SH. 3) Meja Kedua : Rahmi Hasfa, S.HI. dibawah koordinasi Panitera Muda Permohonan; 4) Meja Ketiga: Jaenudin dibawah koordinasi Panitera Muda Gugatan dan Permohonan; 15 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

3. Rasio Perkara terhadap Majelis: Jumlah seluruhnya Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Utara berjumlah 13 Hakim, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang nama-namanya adalah sebagai berikut: 3.1.

H. Achmad Zainullah, S.H.,M.H.

3.2.

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H.,M.A.

3.3.

Dra. Hj. Noorjannah Aziz, M.H.

3.4.

Dra. Hj. Haulillah, S.H., M.H.

3.5.

Dra. Hj. Hafsah, S.H.

3.6.

Drs. H. Abdul Jabar

3.7.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

3.8.

Dra. H. Abdillah, S.H.,M.H

3.9.

Dra. Harmala Harahap, S.H., M.H.

3.10. Dra. Hj. Sa’diati, S.H., M.H. 3.11. Drs. H. Affandi 3.12. Dra. Nurwathon, S.H.,M.H. 3.13. Dra. Hj. Rogayah 4. Jumlah perkara yang diterima masing-masing Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 4.1.

H. Achmad Zainullah, S.H.,M.H.

81

perkara;

4.2.

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H.,M.A.

111

perkara;

4.3.

Dra. Hj. Noorjannah Aziz, M.H.

246

perkara;

4.4.

Dra. Hj. Haulillah, S.H., M.H.

187

perkara;

4.5.

Dra. Hj. Hafsah, S.H.

181

perkara;

4.6.

Drs. H. Abdul Jabar

130

perkara;

4.7.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

164

perkara;

4.8.

Dra. H. Abdillah, S.H.,M.H

191

perkara;

4.9.

Dra. Harmala Harahap, S.H., M.H.

172

perkara;

4.10. Dra. Hj. Sa’diati, S.H., M.H.

208

perkara;

4.11. Drs. H. Affandi

193

perkara;

4.12. Dra. Nurwathon, S.H.,M.H.

189

perkara;

4.13. Dra. Hj. Rogayah

0

perkara;


Catatan : 1. 1 (satu) perkara dicabut sebelum ditentukan PMH; 2. Ketua Majelis an. Drs. H. Abdul Jabar sejak bulan September 2015 sudah tidak menerima perkara lagi dikarenakan telah pindah tugas (mutasi) menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Tegal; 3. Majelis Hakim an. Dra. Hj. Rogayah belum dapat menjadi Ketua Majelis, karena untuk menjadi Ketua Majelis harus ada Hakim Anggota (Hakim Yunior). 4. Sejak Drs. H. Abdul Jabar pindah tugas ke Pengadilan Agama Tegal, Pengadilan Agama Jakarta Utara belum menerima tambahan hakim


lagi.

5. Sesuai dengan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi, sepanjang tahun 2015 ada 341 orang yang meminta informasi dan informasi yang diminta lebih banyak berkaitan dengan tata cara pengajuan gugatan dan permohonan. Pemberian informasi dilakukan oleh petugas khusus yang dilakukan secara bergantian di kepaniteraan.

LAPORAN PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI Bulan : Januari s/d Desember 2015 Jenis Informasi

Perkara dan Putusan Kepegawaian Pengawasan dan

Jumlah Permohonan

Waktu Rata-Rata Pelayanan

Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan Sepenuhnya Sebagian

Jumlah Permohonan yang Ditolak

Alasan Permohonan yang Ditolak Belum Lainnya Rahasia Dikuasai/ Selesai

336 5 -

5 menit 2 hari -

336 5 -

-

-

-

-

-

341

-

341

-

-

-

-

-

Pendisiplinan Anggaran dan Aset Lainnya Total

Jakarta, 04 Januari 2016 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Hj. Umi Salamah T., S.H., M.H. 14 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

6. Mediasi Pada tahun 2015 mediasi yang diselesaikan sebanyak 445 perkara, mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara mengalami lonjakan yang signifikan dalam hal keberhasilan. Mediasi yang berhasil 304 perkara atau 68,3% dari seluruh mediasi yang dilakukan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini : Bulan Hasil Mediasi

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Agus

Sept

Okt

Nop

Jumlah

Des

Berhasil

12

20

38

25

29

24

16

28

33

19

35

25

304

Tidak Berhasil

19

8

18

10

8

9

7

8

11

7

16

7

128

Tidak Layak

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

4

Damai

1

2

0

0

3

0

0

1

0

1

1

0

9

Jumlah

33

30

57

36

41

33

23

37

44

27

52

32

445


Juli

7. Rekapitulasi Peninlaian Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan publik oleh aparatur Pengadilan Agama dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas

yang diharapkan

masyarakat yang ditandai dengan berbagai keluhan masyarakat sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur Pengadilan Agama Jakarta Utara. Mengingat fungsi utama Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah melayani masyarakat maka Pengadilan Agama Jakarta Utara perlu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigm pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan survey tentang kinerja layanan publik di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Survey tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan, sehingga takaran untuk mengetahui sejauhmana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Berikut ini adalah hasil survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana tertuang dalam table dibawah ini :


REKAPITULASI PENILAIAN KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PENGADILAN AGAMA KELAS 1A JAKARTA UTARA BULAN DESEMBER 2015 No.

Pertanyaan

Jawaban A

B

C

D

Jumlah

1

Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?

3

3

51

7

64

2

Bagaimana pendapat saudara tentang kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?

0

3

50

11

64

3

Bagaimana pendapat saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani?

0

2

48

14

64

4

Bagaiman pendapat saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan?

0

2

50

12

64

5

Bagaimana pendapat saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan?

0

2

47

15

64

6

Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?

0

0

51

13

64

7

Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini?

1

4

49

10

64

8

Bagaimana pendapat saudara tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan disini?

0

0

48

16

64

9

Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?

0

0

42

22

64

10

Bagaimana pendapat suadara tentang kewajaran biaya untuk mendapatklan pelayanan?

0

0

53

11

64

11

Bagaimana pendapat suadara tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan?

0

4

39

21

64

12

Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan?

1

6

34

23

64

13

Bagaimana pendapat saudara tentang kenyamanan di lingkungan uni pelayanan?

0

1

51

12

64

14

Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan di lingkungan unit pelayanan?

0

0

55

9

64

Jumlah

5

27

668

196

896

Rata-Rata

0,50%

3%

74,60%

21,90%

100%


8. Pemberian Akta Cerai Sebagai hasil produk Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah salinan putusan dan akta cerai, selama periode tahun 2015 telah mengeluarkan akta cerai serta akta akta cerai yang telah diambil oleh para pihak sebagaimana terlihat di dalam tabel berikut ini:

AKTA CERAI YANG DIBUAT DAN DISERAHKAN TAHUN 2015 NO

BULAN

JUMLAH AKTA CERAI

JUMLAH AKTA CERAI

YANG DIBUAT CG & CT

YANG DIAMBIL

Saldo awal tahun

510

1

JANUARI

82

35

2

FEBRUARI

16

52

3

MARET

38

116

4

APRIL

106

131

5

MEI

108

191

6

JUNI

109

177

7

JULI

84

149

8

AGUSTUS

125

179

9

SEPTEMBER

117

159

10

OKTOBER

135

159

11

NOVEMBER

137

205

12

DESEMBER

175

138

JUMLAH

1742

1691


9. ISO 9001:2008 pada Pengadilan Agama Jakarta Utara Sejak diterapkan standar ISO 9001:2008 pada awal Desember 2015 ada standar baku mutu telah diterapkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk melayani masyarakat. a) Ada 3 unggulan layanan yang harus ditindak lanjuti pada hari yang sama yaitu: b) Akta Cerai harus selesai pada hari yang sama pada saat pengucapan ikrar talak. Salinan Penetapan isbat nikah harus dapat diambil pada hari yang sama setelah dibacakannya penetapan yang telah diputus. c) Salinan Penetapan perwalian harus dapat diambil pada hari yang sama setelah dibacakannya penetapan yang telah diputus. C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Kesekretariatan sebagai supporting unit pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan adalah merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena salah satu tugasnya adalah mengelola sarana dan prasarana.Ketersediaan sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik para pencari keadilan. Tahun demi tahun kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara berusaha untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana walaupun masih belum mencapai maksimal. Akan tetapi ada perubahan kearah kebaikan dari tahun ke tahun. Sehingga pada tahun 2015 pengelolaan sarana dan prasarana diajukan untuk didaftarkan pengelolaannya dalam SOP yang sesuai standar ISO 9001:2008 .Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana bisa lebih meningkat dan penangannya lebih dapat terukur karena dipantau menggunakan monitoring sasaran mutu.Adapun pengelolaan Sarana dan prasarana pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara yang terletak di Jalan Raya di Jalan Raya Plumpang Semper No.5 Tanjung Priok Jakarta Utara, Telepon nomor 02143934701, Fax : 021- 43800421, berdiri diatas tanah seluas 1919 M² dengan status Tanah Hak Guna Pakai yang Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pengadaan tanahnya dilaksanakan tahun 2006. Luas bangunan gedung baru tersebut 2298 m2 terdiri dari tiga lantai dan luas halamannya 980 m2. Diresmikan pada 17 Juni 2008.


Adapun penggunaan ruangan dari lantai I sampai dengan lantai III sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: a.

Penggunaan ruangan lantai I ‐ Ruang sidang Umar bin Khatab. ‐ Ruang sidang As. Syuraih. ‐ Ruang sidang Abu Musa. ‐ Ruang Musholla. ‐ Ruang Tunggu Lantai 1 (lobby). ‐ Ruang kasir dan pendaftaran. ‐ Ruang Register ‐ Bank Syariah Mandiri ‐ Ruang Dapur. ‐ Koperasi Pengadilan Agama Jakarta Utara ‐ Tempat Wudhu. ‐ Kamar mandi. ‐ Ruang Laktasi/ Ruang bayi Penambahan ruangan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : ‐ Ruang Bermain anak ‐ Pemindahan R . Pos Bantuan Hukum ‐ Ruang /Area Merokok ( Smoking Area ) ‐ Ketersediaan akses bagi penyandang catat ( disabilitas ) ‐ Ruang Informasi dan Pengaduan

b. Penggunaan Ruangan lantai II ‐ Ruang Ketua. ‐ Ruang Wakil Ketua. ‐ Ruang Panitera/Sekretaris. ‐ Ruang Rapat. ‐ Ruang Mediasi. ‐ Ruang Hakim I. ‐ Ruang Hakim II. ‐ Ruang Hakim III. ‐ Ruang Hakim IV. 19 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

‐ Ruang Hakim V. ‐ Ruang Tunggu Lantai 2 ‐ Toilet Pria dan Wanita c.

Penggunaan Ruang Lantai III ‐ Ruang Wakil Panitera. ‐ Ruang Wakil Sekretaris. ‐ Ruang Kesekretariatan : 1. Ruang Kasubbag. Umum. 2. Ruang Kasubbag. Keuangan. 3. Ruang Kasubbag. Kepegawaian. 4. Ruang Staf. ‐ Ruang Kepaniteraan : 1. Ruang Panmud Hukum. 2. Ruang Panmud Gugatan. 3. Ruang Panmud Permohonan. 4. Ruang Server. 5. Ruang Jurusita. ‐ Ruang Perpustakaan. ‐ Ruang Arsip. ‐ Ruang Alat Tulis Kantor (ATK).

2.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a) Pengadaan Sarana Fasilitas Gedung pengadilan Agama Jakarta Utara. Pada tahun 2015 tepatnya semester kedua , kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara mendapat anggaran tambahan dari Badan Urusan Administrasi berupa tambahan anggaran rehab ringan yang digunakan untuk penambahan ruangan lantai 1 , pengecatan sebagian dan perbaikan perbaikan toilet pelayanan umum.Dengan anggaran sebesar Rp. 98.692.000,Selain rehab ringan , ada juga penambahan anggaran untuk fasilitas gedung berupa pengadaan Air Conditioner ( AC ) yang diperuntukkan untuk ruang pelayanan yaitu 5 unit AC yang terdiri dari 3 ( tiga ) buah AC Split dan 2 ( Dua ) buah AC standing untuk Ruang tunggu pencari keadilan.Anggaran tambahan yang digunakan sebesar Rp. 74.690.000,-


Untuk menambah sarana dalam bidang teknologi informasi maka pada tahun 2015 diadakan pengadaan langsung satu buah server seharga Rp.39.985.000,b) Pemeliharaan Adapun kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

yang disediakan

dalam DIPA tahun 2015 meliputi pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, inventaris computer, laptop, printer, AC, genset serta mesin fotocopi, pemeliharaan sarana kebersihan dan keamanan kantor berupa jasa/gaji pegawai honor yang masuk dalam anggaran keperluan perkantoran. Rincian realisasi pemeliharaan tahun 2015 adalah sebagai berikut : NO

JENIS BELANJA BARANG

RINCIAN

ANGGARAN

PAGU

PEMELIHARAAN

YANG

ANGGARAN

/PEMBELIAN

DIGUNAKAN

Honor/jasa petugas 1

KEPERLUAN PERKANTORAN

Rp. 306.523.000

kebersihan,keamanan

Rp. 262.600.000

supir,dan pramubakti Keperluan kantor lain

Rp.43.913.600

Rp. 16.471.000

Alat Tulis Kantor

Rp.16.470.500

Rp. 1.078.000

Materai

Rp.1.077.500

PERSEDIAAN 2

BARANG KONSUMSI PERSEDIAAN

3

PITA CUKAI,MATERAI

4 5

6

7

LANGGANAN LISTRIK LANGGANAN TELEPON PERAWATAN INVENTARIS PERAWATAN GEDUNG

Rp. 212.099.000 Rp. 27.413.000

PEMELIHARAAN GEDUNG

Pembayaran Internet dan Telepon

Rp. 56.535.000

Printer, Mesin Foto Copy,

Rp.27.412.283

Rp.56.534.300

Genset Rp. 84.404.000

Rp. 14.318.000

Perawatan Geduing dan Halaman Pembelian Bahan dan alat kebersihan


Rp.212.098.145

Perawatan AC, Komputer,

PERSEDIAAN 8

Pembayaran Listrik

Rp. 84.401.300

Rp.14.317.100

c) Penghapusan dan Penetapan Status Penggunaan BMN

Bahwa berdasarkan PMK 96 /PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan, Penghapusan & Pemindahan tanganan BMN serta Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 115.A/BUA/SK/VI/2014, Nomor

:

dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

31.A/SEK/SK/7/2015,

bahwa

salah

syarat

pemindahantanganan,pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara harus sudah ditetapkan Status Penggunan BMNnya maka untuk tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara baru melengkapi penetapan status penggunaan berupa gedung dan bangunan serta Barang inventaris kurang dari Rp.25.000.000 ( dua puluh lima juta ) dan Penetapan status barang Rp.25.000.000

sampai

Rp.100.000.000

(

seratus

juta

).

Sehinggan

penghapusan yang sudah diusulkan tahun 2014 tidak dapat dilanjutkan proses penghapusannya karena menunggu penetapan status penggunaan.Adapun Status Penggunaan yang sudah ditetapkan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut dalam Lampiran D. PENGELOLAAN KEUANGAN 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lain nya Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA/01) Mahkamah Agung RI dengan Nomor: SP DIPA-005.01.2.400622/2015 tanggal 14 Nopember 2014 untuk Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan kode satker: 400622 menerima total pagu anggaran belanja semula sejumlah Rp.7.667.200.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun terdapat beberapa kali revisi hingga pada akhir tahun anggaran 2015, sehingga total pagu anggaran belanja setelah Revisi DIPA Ke-05 berubah menjadi sebesar Rp.8.447.342.000,- (delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan tahap revisi sebagai berikut: Revisi Ke-01 pada tanggal 26 Maret 2015 perubahan berupa penambahan anggaran biaya listrik dan belanja modal untuk teknologi informasi (untuk belanja modal anggaran masih terkunci); Revisi Ke-02 pada tanggal 18


Mei 2015 berupa pembukaan tanda kunci belanja modal; Revisi ke-03 pada tanggal 27 Agustus 2015 berupa penambahan anggaran belanja perawatan gedung dan roda-4; Revisi ke -4 berupa penambahan anggaran belanja modal untuk AC dan Revisi Ke-5 berupa penambahan anggaran untuk pagu minus belanja pegawai. 1. Belanja Pegawai A. Total PAGU Belanja Gaji dan Tunjangan berjumlah Rp.7.320.382.000,-, terdiri dari: - Belanja Gaji Pokok PNS (511111)

:

Rp.

2.280.027.000,-

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119)

:

Rp.

53.000,-

- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (511121)

:

Rp.

166.020.000,-

- Belanja Tunjangan Anak PNS (511122)

:

Rp.

48.041.000,-

- Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123)

:

Rp.

33.800.000,-

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124)

:

Rp.

3.630.000.000,-

- Belanja Tunjangan PPh PNS (511125)

:

Rp.

580.000.000,-

- Belanja Tunjangan Beras PNS (511123)

:

Rp.

133.955.000,-

- Belanja Tunjangan Uang Makan PNS (511129)

:

Rp.

387.000.000,-

- Belanja Tunjangan Umum PNS (511151)

:

Rp.

61.486.000,-

B. Realisasi sebesar Rp. 7.145.761.870,-, (97,6146%), terdiri dari: - Belanja Gaji Pokok PNS (511111)

:

Rp.

2.250.841.000,-

(98,7199%)


:

Rp.

51.896,-

(97,9169%)


:

Rp.

164.983.660,-

(99,3758%)


:

Rp.

47.214.462,-

(98,2795%)


:

Rp.

33.800.000,-

(0,00%)


:

Rp.

3.603.335.000,-

(99,2654%)


:

Rp.

571902.212,-

(98,6038%)


:

Rp.

123.730.640,-

(92,3673%)

- Belanja Tunjangan Uang Makan PNS (511129)

:

Rp.

344.533.000,-

(89,0261%)

- Belanja Tunjangan Umum PNS (511151)

:

Rp.

61.486.000,-

(8,7337%)


C. Sisa Anggaran Pelaksanaan sebesar Rp.174.620.130,-, (2,3854%), terdiri dari: - Belanja Gaji Pokok PNS (511111)

:

Rp.

29.186.000,-

(1,2801%)


:

Rp.

1.104,-

(2,0830%)


:

Rp.

1.036.340,-

(0,6242%)


:

Rp.

826.538,-

(1,7205%)


:

Rp.

0,-

(0,00%)


:

Rp.

26.665.000,-

(0,7346%)


:

Rp.

8.097.788,-

(1,3962%)


:

Rp.

10.224.360,-

(7,6327%)

:

Rp.

42.467.000,-

(10,9734%)

:

Rp.

56.116.000,-

(91,2663%)

- Belanja

Tunjangan

Uang

Makan

PNS

(511129) - Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) 2. Belanja Barang/ Jasa A. Total PAGU Belanja Barang dan Jasa Berjumlah Rp.911.960.000,-, terdiri dari: a. Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp.886.148.000,-, terbagi dari: - Belanja Keperluan Kantor (521111)

:

Rp.

306.523.000,-

Barang

:

Rp.

16.471.000,-

- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai,

:

Rp.

1.078.000,-

- Belanja Langganan Listrik (522111)

:

Rp.

212.099.000,-

- Belanja Langganan Telepon (522112)

:

Rp.

27.413.000,-

- Belanja Perawatan Inventaris (523121)

:

Rp.

56.535.000,-

- Belanja Perawatan Gedung (523111)

:

Rp.

84.404.000,-

- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan

:

Rp.

14.318.000,-

:

Rp.

60.240.000,-

- Belanja

Barang

Persediaan

Konsumsi (521811) Materai (521813)

Gedung (523112) - Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (521115) 24 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

- Belanja Pakaian Dinas (521119) - Belanja

:

Rp.

1.800.000,-

Perawatan

Kendaraan

Roda-2

:

Rp.

16.083.000,-

Perawatan

Kendaraan

Roda-4

:

Rp.

89.184.000,-

(523121) - Belanja (523121)

b. Belanja Barang Non-Operasional Perkantoran sebesar Rp.25.812.000,terbagi dari: - Belanja Bahan Rapat (521211)

:

Rp.

8.840.000,-

- Belanja Perjalanan Dinas (524111)

:

Rp.

8.572.000,-

- Belanja Perjalanan rasport Dalam Kota

:

Rp.

5.600.000,-

:

Rp.

2.800.000,-

(524113) - Belanja

Bahan

Pembinaan/Konsultasi,

Pengawasan (521211) B. Total Realisasi Belanja Barang sebesar Rp.911.943.128,-, terdiri dari: a. Realisasi Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 886.131.128,- (99,998%), terdiri dari: - Belanja Keperluan Kantor (521111)

:

Rp.

306.513.600,-

(99,9969%)

Barang

:

Rp.

16.470.500,-

(99,9969%)


:

Rp.

1.077.500,-

(99,9536%)


:

Rp.

212.098.145,- (99,9996%)


:

Rp.

27.412.283,- (99,9974%)


:

Rp.

56.534.300,- (99,9988%)


:

Rp.

84.401.300,- (99,9968%)


:

Rp.

14.317.100,- (99,9937%)

:

Rp.

- Belanja

Barang

Persediaan



0,-

(100,00%)


:

Rp.

1.800.000,-

(100,00%)

Perawatan

Kendaraan

Roda-2

:

Rp.

16.082.700,-

(99,9981%)

Perawatan

Kendaraan

Roda-4

:

Rp.

89.183.700,-

(99,9997%)

(523121) - Belanja (523121) b. Realisasi

Belanja

Barang

Non-Operasional

Perkantoran

sebesar

Rp.25.812.000,- terbagi dari: - Belanja Bahan Rapat (521211)

:

Rp.

8.840.000,-

(100,00%)


:

Rp.

8.572.000,-

(100,00%)


:

Rp.

5.600.000,-

(100,00%)

:

Rp.

2.800.000,-

(100,00%)

(524113) - Belanja

Bahan


Pengawasan (521211) C. Sisa Anggaran Belanja Barang sebesar Rp.16.872,-, terdiri dari: Sisa Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 16.872,(0,0019%), terdiri dari: :

Rp.

9.400,-

(0,0031%)

Barang

:

Rp.

500,-

(0,0030%)


:

Rp.

500,-

(0,0464%)


:

Rp.

855,-

(0,0004%)


:

Rp.

717,-

(0,0026%)


:

Rp.

700,-

(0,0012%)


:

Rp.

2.700,-

(0,0032%)


:

Rp.

900,-

(0,0063%)

:

Rp.

0,-

(0,00%)

- Belanja Keperluan Kantor (521111) - Belanja

Barang

Persediaan




:

Rp.

0,-

(0,00%)

Perawatan

Kendaraan

Roda-2

:

Rp.

300,-

(0,0019%)

Perawatan

Kendaraan

Roda-4

:

Rp.

300,-

(0,0003%)

(523121) - Belanja (523121) b. Sisa Belanja Barang Non-Operasional Perkantoran sebesar Rp.0,- terbagi dari: - Belanja Bahan Rapat (521211)

:

Rp.

0,-

(0,0000%)


:

Rp.

0,-

(0,0000%)


:

Rp.

0,-

(0,0000%)

:

Rp.

(524113) - Belanja

Bahan


0,-

(0,0000%)

Pengawasan (521211) 2.

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia Belanja Modal A. Total PAGU Belanja Modal sebesar Rp.215.000.000,-, terdiri dari:

- Pengadaan Server (532111)

:

Rp.

40.000.000,-

AC

:

Rp.

75.000.000,-

- Pengadaan Rehab Ringan Gedung Kantor

:

Rp.

100.000.000,-

- Pengadaan

Fasilitas

Perkantoran/

(532111) (533121) B. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 213.367.000,-, (99,2405%), terdiri dari: :

Rp.

39.985.000,-

(99,9625%)

AC

:

Rp.

74.690.000,-

(99,5867%)


:

Rp.

98.692.000,-

(98,6920%)

- Pengadaan Server (532111) - Pengadaan

Fasilitas

Perkantoran/

(532111) (533121)


C. Sisa Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.1.633.000,-, (0,7595%), terdiri dari: :

Rp.

15.000,-

(0.0375%)

AC

:

Rp.

310.000,-

(0,4133%)


:

Rp.

1.308.000,-

(1,3080%)

- Pengadaan Server (532111) - Pengadaan

Fasilitas

Perkantoran/

(532111) (533121) Dengan demikian, pagu anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara (400622) tahun 2014 setelah Revisi ke-5 (lima) adalah sebesar Rp.8.447.342.000,- (delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.8.271.071.998,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,9133% (sembilan puluh tujuh koma sembilan satu tiga tiga persen) terdapat kelebihan anggaran pada belanja pegawai dan belanja modal, ada pula pengembalian belanja pegawai sebesar Rp.18.682.005,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima rupiah) berupa penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji sebesar Rp.18.424.990,-; pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp.240.742,- dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.16.273,-. Terdapat pula belanja pegawai dan barang yang belum terbayarkan pada tahun anggaran 2015 dan akan dibayarkan pada tahun anggaran baru 2016 berupa tagihan listrik, telpon, koran dan uang makan pegawai bulan Desember 2015 serta kekurangan gaji 2 pegawai. 3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dari Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIRJEN BADILAG/04) Mahkamah Agung RI Nomor: SP DIPA-005.04.2.400623/2015 Tgl. 14 Nopember 2014 untuk Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan kode satker: 400623, menerima anggaran sejumlah Rp.235.810.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dipergunakan untuk Belanja Barang dengan perincian sebagai berikut:


1. Penyelesaian Administrasi Perkara - Pagu anggaran sebesar Rp.5.250.000, - Realisasi anggaran sebesar Rp.5.246.000,- (99,9238%) - Sisa Anggaran sebesar Rp.4.000,- (0,0761%) 2. Pos Pelayanan Hukum - Pagu anggaran sebesar Rp.144.000.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.144.000.000,- (100,00%) - Sisa Anggaran sebesar Rp.0,- (0,0000%) 3. Pembebasan Biaya Perkara - Pagu anggaran sebesar Rp.14.560.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.14.436.000,- (99,1484%) - Sisa Anggaran sebesar Rp. 124.000,- (0,8516%) 4. Penyelenggaraan Sidang diLuar Gedung Pengadilan - Pagu anggaran sebesar Rp.72.000.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.71.450.000,- (99,2361%) - Sisa Anggaran sebesar Rp. 550.000,- (0,7639%) Anggaran Belanja DIPA DIRJEN BADILAG kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara (400623) tahun 2015 sebesar Rp.235.810.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 235.132.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 99,7125% (sembilan puluh sembilan koma tujuh satu dua lima persen) dan anggaran yang tidak dapat dibelanjakan sebesar Rp.678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 0,2875% (nol koma dua delapan tujuh lima persen) berupa belanja penyelesaian administrasi perkara sebesar Rp.4.000,-; belanja pembebasan biaya perkara sebesar Rp.124.000,- dan belanja sidang diluar gedung kantor sebesar Rp.550.000,-.


E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Salah satu bentuk percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan adalah dukungan teknologi informasi. Teknologi informasi yang sudah dibangun pada Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah penggunaan mesin antrian sidang mandiri yang digunakan oleh masyarakat pencari keadilan. Pengamanan sidang dengan akses CCTV yang dipasang pada 3 ruang sidang dan ruang pelayanan umum, penggunaan informasi SMS perkara nomor 081317915355 untuk mempermudah pencari keadilan memantau progress / kemajuan proses berperkara meliputi informasi jadwal sidang ; informasi tanggal putus perkara; informasi penerbitan akte cerai; informasi proses keuangan perkara , aplikasi yang berbasis website yaitu mengenai proses pelaporan baik pelaporan perkara maupun kesekretariatan kepada tingkat banding dan eselon I, pemanggilan /tabayun online pada website serta informasi yang dapat diperoleh dari website Pengadilan agama Jakarta Utara yaitu www.pa-jakartautara.go.id, layanan pengaduan online yang disediakan pada anjungan inovasi teknologi informasi pada Pengadilan Agama Jakarta Utara. DAFTAR PERANGKAT KERAS (HARDWARE) PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA No.

Nama Barang

Jumlah

Baik

Rusak

Keterangan *Ruang Sidang

1.

Komputer (Lengkap)

49

39

10*

2.

Fingerprint

1

1

-

3.

Switch

15

15

-

4.

Kabel Jaringan LAN

5.

Server

3

2

1

7.

Wireless Rooter

1

1

-

8.

Wireless

4

3

1

9.

Printer

46

29

17

11

8

3

10. Laptop/notebook

±1300 M

±1000 M

±300 M


* Perlu Penggantian Jenis Mesin *Perlu penataan ulang

DAFTAR PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA No.

Nama Barang

Jumlah

Baik

Rusak

1.

Aplikasi SIADPA Plus

1

1

-

2.

Aplikasi Mesin Antrian

2

1

1

3.

TV Media

1

1

-

1

1

-

9

9

-

1

1

-

4. 5. 6.

Touchscreen Informasi Perkara OS Windows Aplikasi SMS Informasi Perkara

7.

Aplikasi SIMAK

1

1

-

8.

Aplikasi GPP

1

1

-

9.

Aplikasi SPM

1

1

-

10.

Aplikasi SAIBA

1

1

-

11.

Aplikasi Persediaan

1

1

-

12.

Aplikasi Bappenas

1

1

-

13.

Aplikasi Verifikasi Pajak

1

1

-

14.

Aplikasi AFS

1

1

-

15.

Aplikasi RKAKL

1

1

-

16.

Aplikasi SPT Tahunan

1

1

-

Keterangan

*Kerusakan Hardware

F. REGULASI TAHUN 2015 Seiring dengan berpacunya pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah, dan sesuai grand design reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI juga telah

melakukan

reformasi

birokrasi.Sejak

tahun

2012

Mahkamah

Agung

mencanangkan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja yang berada dibawahnya, termasuk pada Pengadilan Agama Jakarta Utara.Oleh Mahkamah Agung setiap tahun dilakukan monitoring dan supervisi ke seluruh satuan kerja.Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Jakrta Utara pernah dilakukan supervise oeh tim reformasi birokrasi Mahkamah Agung

RI. Sehingga sampai tahun 2015 masih dilakukan


evaluasi dan perbaikan secara terus menerus.Adapun pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pengadilan agama Jakarta Utara , yang meliputi 8 ( delapan ) area adalah sebagai berikut : 1. Area Manajemen Perubahan Dalam melakukan perubahan manajemen, pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Utara menyampaikan dalam rapat untuk mengubah pola pikir , dari pola dilayani menjadi Birokrasi,

pola kerja yang melayani. Selain itu juga dibentuk Tim reformasi penetapan

role

model,penyampaian

kode

etik

dan

perilaku

pegawai,pemasangan slogan anti korupsi dan tips bagi pegawai, penerapan kawasan steril pada lantai 2 (larangan bagi berperkara untuk tidak naik ke lantai 2), penyampaian questioner kepuasan pelayanan para pencari keadilan. Adapun surat Keputusan yang sudah diterbitkan tahun 2015 sebagai berikut : a) Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : W9A5/67/OT.00/X/SK/2015 tentang Tim pelaksana reformasi birokrasi. b) Keputusan Ketua Pengadilan

Agama Jakarta Utara Nomor : W9-

A5/69/Kp.05.8/X/2015 tentang Kriteria Penilaian Role Model c) Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : W9A5/70/Kp.05.8/X/SK/2015 tentang Penerapan Role Model pada Pengadilan Agama Jakarta Utara d) Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : W9A5/71/Kp.05.8/SK/X/2015 tentang Penunjukkan Role Model pada pengadilan Agama Jakarta Utara 2. Area Penataan Perundang Undangan Untuk area peraturan perundanga-undangan dilakukan dengan mengakses website untuk mengunduh peraturan yang diperlukan. 3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi Yang telah dilakukan dalam penataan dan penguatan organisasi yaitu pembuatan RKT ( rencana kinerja tahunan ), update data simpeg dan sikep yang sudah mencapai 100% yang ditegaskan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara tentang penanggungjawab dan admin Simpeg dan SIKEP. 4. Area Perubahan Penataan Tatalaksana Penataan Tata Laksana dilakukan dengan inovasi penyelesaian perkara melalui 32 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

aplikasi

SIADPA,

penyusunan

SOP

yang

didaftarkan

dalam

standar

ISO,memberikan informasi status perkara melalui SMS informasi perkara yang dapat diakses melalui telepon seluler ke nomor : 081317915355 , menyusun indikator kinerja utama, menyusun rencana kinerja tahunan dan program kerja,pembentukan tim pelaksana ISO dengan keputusan Ketua Pengadilan agama Jakarta Utara nomor : W9-A5/60/ OT.01.2/ IX/SK/2015, Pengelolaan meja informasi dan pengaduan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama jakarta Utara nomor : W9-A5/42/HM.01.1/SK/III/2015, Pengelolaan website melalui Keputusan Ketua Pengadilan nomor : W9-A5/10/HM.02.3/SK/I/2015, penunjukkan juru bicara ( petugas humas ) dengan Keputusan Ketua Pengadilan nomor : W9A5/28/HM.01/I/SK/2015 5. Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penataan Sistem manajemen SDM dilakukan dengan pengiriman pegawai dalam mengikuti diklat sesuai tupoksinya, pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) bagi masing masing pegawai,Pengusulan pengisian jabatan structural yang kosong ( Panmud Gugatan yang th 2015 sudah dapat terisi ), rotasi pegawai internal Pengadilan agama Jakarta Utara, melaksanakan promosi jabatan mealui tim Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan melalui keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : W9-A5/ 03/KP.04.6/I/SK/2015 , serta merapikan file pegawai 6. Area Perubahan Penguatan Pengawasan Penguatan Pengawasan dilakukan dengan pengawasan langsung oleh wakil ketua dan hakim pengawas bidang nomor : W9-A5/ 09/ PW.01.1/ I/ SK/ 2015 ,pengawasan atasan langsung pegawai. Pengawasan disiplin pegawai melalui teguran lisan. 7. Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dilakukan dengan penyusunan laporan bulanan perkara, keuangan,pnbp, laporan BMN meaui neraca bulanan,penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai, penyusunan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, penetapan Kinerja, Pernyataan Kinerja pejabat structural yang dimuat dan diupload pada website Pengadilan Agama Jakarta Utara, pengeloan website yang aktif dan up to date, termasuk upload realisasi anggaran. 33 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

8. Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai dengan SK KMA

nomor : 026/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan yaitu adanya sarana prasarana meja informasi dan pengaduan, penyediaan ruang bayi/Laktasi, penyediaan sarana akses bagi penyandang cacat, penyediaan sarana area merokok, penetapan jam sidang, penetapan area steril, pengeloaan kebersihan, pengeloaan keamanan. 9. Pelaksananan ISO 9001:2008 ( Standar Organisasi Inernasional ) Perjalanan pelaksanaan ISO 9001:2008 Pengadilan Agama Jakarta Utara diawali dengan adanya sosialisasi dari beberapa lembaga konsultan ISO 9001:2008, yang kemudian dengan permohonan perencanaan anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Peradilan Agama MA-RI.Pengajuan anggaran tersebut mendapat tanggapan dari Sekretaris Badan Peradilan Agama yang

selanjutnya

mendapat

anggaran

berupa

jasa

konsultansi

untuk

pendampingan pelaksanaan ISO.Pengadilan Agama Jakarta Utara satu diantara 11 satuan kerja Pengadilan diseluruh wilayah Indonesia yang mendapat anggaran dari Badan peradilan Agama. Hampir dua kali kegiatan Sekretaris Badan Peradilan Agama dan Direktur Pranata dan Tata Laksana Tenaga Teknis melakukan Pembinaan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara sehubungan dengan sosialisasi pelaksanaan ISO. Pada tanggal 18 September 2015 , konsultan yang ditunjuk oleh Badan Peradilan Agama melakukan pelatihan ISO 9001:2008

di kantor Pengadilan

Agama Jakarta Utara yang diikuti oleh seluruh pegawai.Setelah dilaksanakan Pelatihan dan Pembekalan ISO 9001: 2008 . Dengan adanya surat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : W9-A5/ 60/OT.01.2/IX/SK/2015 tanggal 18 September 2015 ditetapkan tim ISO Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan susunan MR ( Manajemen Representatif ) Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Drs.H.Paet Hasibuan,MA ; Koordinator Audit Internal Hj. Umi Salamah Tatroman,SH,MH ; Pengendali Dokumen Wahida Muslihah,S.Sos, MM serta anggota tim seluruh pejabat struktural, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti serta staf

Pengadilan Agama Jakarta

Utara.Sejak tanggal 18 September 2015, seluruh tim yang ditunjuk melakukan revisi dan perbaikan dokumen dengan didampingi oleh konsultan.Adapun 34 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

dokumen yang telah dilakukan revisi yaitu SOP pelayanan sebanyak 60 SOP sebagaimana sudah dirinci pada BAB II. Langkah pertama yang dilakukan oleh tim pelaksana ISO adalah menyusun pedoman mutu dan SOP pelaksanaan tugas untuk menentukan standar mutu baku, kebijakan mutu, serta sasaran mutu yang akan dicapai atau didaftarkan sebagai ISO. Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut : 1. Melakukan peningkatan pelayanan secara berkesinambungan. 2. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku 3. Meningkatkan profesionalisme 4. Menyediakan sarana dan prasarana 5. Mengkomunikasikan kepada para pegawai Adapun Sasaran Mutu yang ingin dicapai pada Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut : :


PENGADILAN AGAMA

Nomor Dokumen

001/MR.PAJU/2015

JAKARTA UTARA

Tanggal Pembuatan

18 September 2015

Jl.Raya Plumpang Semper No.5.

Tanggal Revisi

-

Tanjung Priok, Jakarta utara

Tanggal Efektif

18 September 2015

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

Nama Dokumen

Pedoman Mutu (Lampiran 2. Sasaran Mutu)

Telp. (021) 43934701 Fax. (021) 43800421 Website : www.pa-jakartautara.go.id, Email : redaksi@[email protected] NO

TARGET

ACTION PLAN

UKURAN

PENANGGUNG

KEBERHASILAN

JAWAB

Periode

 Menyiapkan Kuesioner (angket) Survey 01

Meningkatanya Masyarakat

Kepuasan Pencari

Keadilan

Kepuasan.  Memberikan pemohon

kuesioner

agar

mengisi

kepada setelah

setiap Nilai Indeks Kepuasan

pelayanan.  Melakukan

(skala wawancara

kepada

KETUA

selesai IKM > 3.00 4.00)

PENGADILAN atau

setara

pencari indeks 75.00

AGAMA JAKARTA

Tahunan

UTARA

keadilan  Merekapitulasi dan menganalisis hasil survei  Membuat 02

Terlaksananya Tinjauan

Rapat Manajemen

undangann

RTM

mendistribusikannya.  Melaksanakan RTM sesuai Agenda


dan

Pelaksanaan

RTM

sesuai

Agenda setiap tahunnya

MANAJEMEN REPRESENTATIF

Tahunan

(RTM)

minimal

1

kali

setahun

 Mengisi daftar hadir  Membuat Risalah RTM  Mendistribusikan Risalah RTM Penerimaan

03

dan

Terpenuhinya pemeriksaan

 Menerima berkas permohonan

pemeriksaan, dan pencatatan

kelengkapan berkas perkara

 Memeriksa berkas sesuai persyaratan

berkas perkara permohonan

permohonan.

 Mencatat perkara dalam register permohonan

siap

diajukan

ke

ketua

( Itsbat nikah perwalian dan


penetapan ahli waris )

Utara tidak lebih dari 1 hari

PANITERA MUDA PERMOHONAN

Bulanan

Penerimaan dan pemeriksaan 04

Terpenuhinya pemeriksaan

 Menerima berkas gugat ( CT dan CG )

dan

kelengkapan berkas perkara

 Memeriksa berkas sesuai persyaratan

perkara gugatan sudah siap

gugatan ( CT dan Cerai

 Mencatat perkara dalam register gugatan

pencatatan

diajukan

ke

berkas Ketua

PANITERA MUDA GUGATAN

Bulanan


Gugat )

Utara tidak lebih dari 1 hari  Penetapan Majelis Hakim 1. KETUA/WAKIL 05

Terlaksananya Majelis Pengganti

penetapan

Hakim,Panitera dan

Jurusita/Jurusita Pengganti

 Menetapkan

majelis

hakim,untuk

perkara  Menugaskan

Panitera

Pengganti

perkara


setiap

sudah siap 1 hari setelah

KETUA

pendaftaran.

PENGADILAN

setiap  Penugasan/Penunjukkan Panitera

Pengganti

AGAMA

dan 2. PANITERA/WAPAN

Bulanan

 Menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti setiap

setiap bulan

Jurusita

perkara

 06

Terlaksananya

Penetapan

hari sidang setiap bulan

/Jurusita

Pengganti paling lambat 2

AGAMA JAKARTA

hari sejak pendaftaran.

UTARA

Penetapan

hari

sidang

 Menerima berkas perkara dari Panitera

paling

lambat

4

 Memeriksa

sejak

berkas

perkara

kelengkapan

dan

keabsahan

hari

didaftarkan

berkas pemohon 

 Melaksanakan persidangan

PENGADILAN

MAJELIS HAKIM

Bulanan

(FUNGSIONAL)

Pelaksanaan hari sidang sesuai jadwal

 Memerintahkan jurusita/Jurusita Pengganti  07

Terlaksananya

panggilan

untuk melakukan pemanggilan

pemanggilan

 Menyerahkan

relaas

panggilan

dalam

 Melaksanakan Persidangan

pendaftaran perkara 

Melaksanakan

HAKIM

persidangan  Menyiapkan penetapan sebelum dibacakan Terbitnya

Salinan

Penetapan dan Akte Cerai

 Menetapkan penetapan ikrar talak sidang sebelum ikrar


Bulanan

sampai hari ke-10 sejak

kepada

Majelis Hakim

08

PANITERA

kurun waktu hari ke-7

 Melaksanakan Pemanggilan

dan persidangan

Pelaksanaan



Penerbitan penetapan dibacakan

Bulanan

salinan pada

hari

HAKIM

Bulanan

pada

hari

pembacaan

penetapan/Ikrar

 Menerbitkan salinan penetapan pada hari  pembacaan penetapan

Penerbitan

akte

cerai

pada hari sidang ikrar talak

 Menerbitkan akte cerai pada hari pembacaan 

ikrar talak

Bulanan PANITERA

Para

pihak

dapat

mengambil salinan/penetapan/akte cerai 

09

Terlaksananya penerimaan

 Menerima berkas perkara gugatan dan

 Pelaksanaan penerimaan

dan penyimpanan putusan

permohonan dari panmud gugatan dan

dan penyimpanan berkas

dan

panmud permohonan

perkara

penetapan

paling

lambat 1 hari kerja setelah diterima

dari

panmud

permohonan dan gugatan

 Memeriksa

keabsahan dan kelengkapan

berkas perkara permohonan dan gugatan  Menyimpan berkas perkara gugatan dan

gugatan

permohonan

dan

PANMUD HUKUM

paling

Bulanan

lambat 1 hari setelah diterima dari panmud.

permohonan ke dalam lemari arsip yang telah ditetapkan  Membuat 10

Meningkatnya SDM

kualitas (pelaksanaan

dan

Mengusulkan

pelatihan.

minimal

 Melaksanakan Pelatihan yang diusulkan atau tahunnya


program Pelaksanaan 2

pelatihan kali

setiap

1. WAKIL SEKRETARIS 2. KA.SUB.BAG.

Tahunan

pelatihan minimal 2 kali dalam satu tahun)

melalui undangan pelatihan.  Mengevaluasi

peserta

KEPEGAWAIAN yang

telah

melaksanakan pelatihan  Melakukan invetarisasi sarana dan prasarana 11

prasarana

pemeliharaan

 Menetapkan jadwal pemeliharaan sarana dan sarana dan prasarana 80%

Terlaksananya pemeliharaan

Pelaksanaan

sarana dan

tepat

sesuai

jadwal yang ditetapkan

tepat sesuai jadwal yang

prasarana.  Mengevaluasi

pelaksanaan

pemeliharaan ditetapkan

1. WAKIL SEKRETARIS

Tahunan

2. KA.SUB BAGIAN UMUM

sarana dan prasarana  Memeriksa Jadwal Audit Internal

12

Peninjuan terhadap Jadwal Audit Mutu Internal

 Membahas jadwal audit internal bersama Pelaksanaan koordinator Audit Manajemen Internal

sesuai dengan Jadwal Audit

 Memberikan paraf pada Jadwal AMI

Manajemen Internal setiap

 Diarsipkan.

bulannya.


peninjauan

KOODINATOR AUDIT INTERNAL

Tahunan


Langkah kedua yaitu penyampaian pedoman mutu , dan SOP pelaksanaan tugas pada masing masing bagian untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai Top Manajer. Untuk melakukan monitoring sasaran mutu terhadap pelaksanaan SOP dilakukan Audit Internal. Sebelum dilaksanakan audit internal koordinator audit dan tim audit internal diberikan bekal pelatihan auditor pada tanggal 2 Nopember 2015.Adapun pelasanaan Audit Internal berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : W9-A5/OT.01.2/X/XI/SK/2015 tanggal 3 Nopember 2015 yang terbagi dalam 8 Tim yaitu Tim audit untuk Top Manajer / Ketua, Tim Audit untuk

Manajemen

Representatif/Wakil

Ketua,

Tim

Audit

untuk

Paniter/Sekretaris, Tim Audit untuk Panitera Muda, Tim Audit hakim, Tim Audit Panitera Pengganti, Tim Audit untuk Jurusita/Jurusita Pengganti, Tim Audit Kesekretariatan ( umum dan kepegawaian ).Waktu pelaksanaan 4 hari kerja yaitu tanggal 16-19 Nopember 2015 dengan sistem wawancara dan pembuktian dokumen. Hasil audit internal kemudian dilakukan evaluasi untuk mendapatkan tindaklanjut perbaikan dan dilaporkan kepada Manajemen Representatif.Pada tanggal 26 Nopember 2015 Manajemen Representatif melakukan tinjauan manajemen terhadap hasil temuan audit internal.Pada tanggal 27 Nopember 2015 dilaksnakan audit eksternal oleh Lembaga Sertifikasi Internasional yaitu IAS ( integrated Assesment Services ).Dengan hasil 2 ( dua ) temuan minor yaitu pertama pada pemeliharaan sarana belum dibuatkan kartu kontrol , pengisian tabung APAR ( Alat Pemadam Kebakaran belum terisi semua hanya sebagian saja ),Kedua pada pengisian monitoring sasaran mutu belum dilakukan secara rutin.Sehingga diberikan waktu perbaikan 10-14 hari .Tindak mencapai 10 hari koordinator

audit

menyampaikan

hasil

perbaikan

kepada

Manajemen

Representatif dan disampaikan lagi kepada Audit Eksternal yaitu pada tanggal 30 Nopember 2015.Sehingga pada tanggal 29 Desember 2015 lembaga internasional IAS mengeluarkan sertifikat ISO 9001;2008 secara resmi kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara.


BAB IV PENGAWASAN INTERNAL A.

Pengawasan Internal Bahwa sistem Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara terdiri dari 3 (tiga) bagian besar yaitu : 1. PENGAWAS MELEKAT. Pengawasan melekat dalam unit Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Utara di bawah naungan Mahkamah Agung RI adalah Pengawasan secara Struktural yang melekat dalam suatu organisasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum angka I huruf a Intruksi Presiden No. 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawas melekat yaitu sebagai berikut : “ Pengawas melekat adalah serangkai kegiatan yang bersifat sebagai sifat Pengadilan yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan secara Prefensif atau Represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku “, dalam sistem Pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara bahwa Pengawasan melekat dilakukan secara berjenjang yaitu, Ketua melaksanakan Pengawasan secara Umum dan sebagai koordinator Pengawas yang dilakukan oleh Wakil Ketua, adapun Pengawas tingkat Kepaniteraan dan Kesekretariatan kebawah dilakukan sesuai dengan tingkat jabatan yang diembannya. 2. PENGAWASAN FUNGSIONAL. Dengan Hakim Pengawas bidang di tingkat Pengadilan Agama berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : W9-A5/08/PW.01.1/I/SK/2014 tentang Penunjukkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai Hakim Pengawas Bidang . Sedangkan bidang pengawasannya meliputi : Bidang Kepaniteraan Muda Gugatan dan Permohonan , bidang Kepaniteraan Muda hukum , bidang kepaniteraan Keuangan Perkara,bidang kesekretariatan yang terdiri dari


Sub.bagian umum,keuangan,kepegawaian. Pelaksanaan Pengawasan itu terbagi menjadi 6 tim yang beranggotakan dua orang hakim. Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai penanggung jawaban tugas-tugas yang dilaksanakan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat mempelajari hasil-hasil yang dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja Aparat Peradilan yang dipimpinnya guna untuk memperbaiki tugas-tugas aparat Peradilan untuk mewujudkan Peradilan yang modern sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI. Adapun Pembinaan dan Pengawasan dari tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah dilakukan oleh hakim tinggi pengawas bidang. B. Evaluasi Bahwa hasil dari pengawasan melekat yang langsung dilaksanakan oleh Wakil Ketua sebagai koordinator Pengawasan disampaikan melalui rapat Mingguan setiap hari Rabu pagi sehingga dapat segera dilakukan penyelesaian pada minggu berikutnya dan dievaluasi kembali. Pengawasan Bidang Pos bantuan Hukum telah dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan dilakukan pertemuan untuk penyampaian hasil pengawasan sehingga segera dilakukan perbaikan. Hasil Pengawasan dari dari Tingkat Banding disampaikan dan sudah ditindaklanjuti Penanganan pengaduan yang diajukan pada lembaga Peradilan dapat berasal dari berbagai sumber antara lain : 1.

Pengaduan masyarakat (pelayanan publik).

Pengaduan masyarakat ini melalui meja Pengaduan yaitu pengaduan langsung oleh masyarakat (pengacara),mengenai kekurangan pelayanan Aparat Peradilan terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan dan pengaduan online yang disediakan pada komputer Pengadilan Agama Jakarta Utara atau melalui email : [email protected]. Sehingga dengan adanya Pengaduan tersebut, 43 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

maka sebagai Aparat Peradilan harus menjunjung Tinggi supremasi hukum sebagai bahan evaluasi tugas-tugas pokok. 2. Pengaduan Internal Pengaduan Internal yaitu Pengaduan yang ditinjau terhadap Aparat Peradilan dan diajukan oleh warga Peradilan itu sendiri. Untuk mengevaluasi pelayanan internal terhadap karyawan.


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan a. Penyelesaian perkara tahun 2015 adalah meliputi sisa perkara tahun lalu (2014) ditambah dengan perkara yang diterima sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Selama tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara menerima 2348 perkara, terdiri dari 1885 perkara gugatan dan 425 perkara permohonan. Adapun sisa perkara tahun 2014 sebanyak 440 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ditangani tahun 2015 sebanyak 2788 perkara. Dari jumlah perkara yang masuk, ternyata perkara yang terbanyak adalah cerai gugat yang mencapai 1247 perkara. Di urutan kedua terbanyak adalah perkara cerai talak, sebanyak 577 perkara, diurutan ke tiga perkara isbat nikah sebanyak 412 perkara. b. Perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak

2285

perkara (81,95%),

sehingga pada akhir Desember 2015 terdapat sisa perkara sebanyak 503 perkara (26,29%).. c. Pagu anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara (400622) tahun 2015 setelah Revisi ke-5 (lima) adalah sebesar Rp.8.447.342.000,- (delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.8.271.071.998,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,9133% (sembilan puluh tujuh koma sembilan satu tiga tiga persen). Dibanding realisasi anggaran tahun 2014 sebesar 99,34 % lalu mengalami penurunan. Dikarenakan pada tahun 2015 ada kelebihan pada belanja pegawai. d. Anggaran Belanja DIPA DIRJEN BADILAG kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara (400623) tahun 2015 sebesar Rp.235.810.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 235.132.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 99,7125% (sembilan puluh sembilan koma tujuh satu 45 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

dua lima persen).Dibandingkan dengan tahun 2014 mempunyai pagu sebesar Rp. 260.290.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.260.090.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen) e. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2015 telah dilaksanakan dengan 8 area perubahan dan juga telah dicapainya sertifikat ISO 9001:2008 dari Badan sertifikasi Integrated Assesment Services ( IAS )

dan dilakukan penyerahan

sertifikat pada tanggal 29 Desember 2015 , dengan capaian sasaran mutu pada pelayanan keperkaraan pada 5 jenis perkara serta 2 bidang kesekretariatan. f. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif. g. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan dan umum telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan. h. Kekuatan pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan karena masih adanya tugas rangkap yang dilaksanakan untuk pelayanan.Tenaga teknis yustisial : Hakim dan Panitera Pengganti , tenaga pelaksana pelayanan/staf untuk kasir, bagian pendaftaran, akte cerai serta staf kesekretariatan. i. Pelaksanaan implementasi Teknologi Informasi dan transparansi peradilan sudah dengan adanya website , sms center, pengaduan secara on line, penyediaan sarana touch screen, meja informasi. B. Rekomendasi a. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonsia dimohon mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas. b. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonsia dimohon mengupayakan peningkatan anggaran belanja barang terutama untuk mata anggaran belanja operasional dan non operasional termasuk belanja langganan daya dan jasa agar dapat mencukupi keperluan satu tahun anggaran. c. Pembinaan dan pelatihan kepada Hakim dan pegawai perlu terus-menerus 46 | L a p t a h P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a U t a r a 2 0 1 5

ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan berakhlak mulia). d. Perlunya penambahan sumber daya manusia ( SDM ) tenaga teknis hakim, panitera pengganti serta pelaksana khususnya lulusan Teknologi Informasi, Perpustakaan,Komunikasi, Ekonomi Akuntansi. e. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung perlu melakukan standarisasi SOP secara Nasional, pengakajian secara berkesinambungan agar terbentuk konsistensi pelaksanaan kerja sehingga sasaran kinerja pegawai dapat terukur.Begitu juga perlunya revisi dan pengkajian terhadap Buku I tahun 2007 sebagai pedoman pelaksanaan kerja. f. Dengan telah diterimanya remunerasi, kepada seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara disarankan lebih meningkatkan kinerja, disiplin, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya masing-masing untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Jakarta, Januari 2016 Ketua,

H.ACHMAD ZAINULLAH,SH, MH.


LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Rencana Strategis 2015-2019 2. Struktur Organisasi 3. Standar Operasional Prosedur 4. Sasaran Kinerja Pegawai 5. Daftar BMN yang dihapus


MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019 Visi

: “MENDUKUNG TERWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA ”

Misi

:

1. Mewujudkan peradilan yang Agung, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tujuan Uraian

Indikator

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK

Sasaran Target 2014

Uraian Meningkatnya penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perkara Gugatan. - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perkara Gugatan. - Perkara Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan


TARGET KINERJA

Program

2015 10%

2016 11%

2017 11%

2018 12%

2019 13%

7,5%

8%

8%

8,5%

9%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

78% 92%

79% 92%

80% 93%

80% 93%

82% 94%

Kegiatan

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- Perkara Gugatan. - Perkara Permohonan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perkara Gugatan. - Perkara Permohonan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan verzet yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengakap dan tepat waktu c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas yang


75% 100%

80% 100%

85% 100%

85% 100%

90% 100%

5% 0%

6% 0%

6% 0%

7% 0%

7% 0%

0.80% 0,90% 0,20% 0,40% 0,50% 0,50%

0,9% 0,10% 0,50% 0,60% 0,60% 0,60%

0,10% 0,60% 0,70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

e.

f.

g. h.

Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat memenuhi butir 1 dan 2

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya

diajukan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan


kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti.


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015


2. Standar Operasional Prosedur FILE TERPISAH

3. Sasaran Kinerja Pegawai FILE TERPISAH


DAFTAR BARANG YANG AKAN DIHAPUSKAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA IDENTITAS BARANG

JUMLAH

HARGA

HARGA

BARANG

PEROLEHAN

TAKSIRAN

NO

NAMA BARANG

NUP

1

Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)

1

BROTHER

3.05.01.01.001

2001

1

Rp

245.000

Rp

3.000

RUSAK BERAT

2

Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)

2

BROTHER

3.05.01.01.001

2001

1

Rp

245.000

Rp

3.000

RUSAK BERAT

3

Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inci)

1

OLIVETI

3.05.01.01.003

1999

1

Rp

12.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

4


2

OLIVETI

3.05.01.01.003

1999

1

Rp

60.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

5


3

OLIVETI

3.05.01.01.003

1999

1

Rp

60.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

6


4

OLIVETI

3.05.01.01.003

1999

1

Rp

40.000

Rp

1.500

RUSAK BERAT

7


5

OLIVETI

3.05.01.01.003

1999

1

Rp

120.000

Rp

2.500

RUSAK BERAT

8


6

OLIVETI

3.05.01.01.003

1999

1

Rp

120.000

Rp

2.500

RUSAK BERAT

9


7

OLIVETI

3.05.01.01.003

1999

1

Rp

120.000

Rp

2.500

RUSAK BERAT

10

Lemari Besi Metal

1

DAICHI

3.05.01.04.001

1999

1

Rp

62.000

Rp

5.000

RUSAK BERAT

11

Lemari Besi Metal

2

DAICHI

3.05.01.04.001

1999

1

Rp

490.000

Rp

5.000

RUSAK BERAT

12

Lemari Besi Metal

3

DAICHI

3.05.01.04.001

1999

1

Rp

245.000

Rp

5.000

RUSAK BERAT

13

Lemari Besi Metal

4

DAICHI

3.05.01.04.001

1999

1

Rp

245.000

Rp

5.000

RUSAK BERAT

14

Lemari Besi Metal

5

DAICHI

3.05.01.04.001

1999

1

Rp

123.000

Rp

5.000

RUSAK BERAT

15

Lemari Besi Metal

6

DAICHI

3.05.01.04.001

1999

1

Rp

41.000

Rp

5.000

RUSAK BERAT

16

Lemari Besi Metal

7

DAICHI

3.05.01.04.001

1999

1

Rp

41.000

Rp

5.000

RUSAK BERAT

17

Lemari Besi Metal

8

DAICHI

3.05.01.04.001

1999

1

Rp

41.000

Rp

5.000

RUSAK BERAT

18

Lemari Besi Metal

9

DAICHI

3.05.01.04.001

1999

1

Rp

123.000

Rp

5.000

RUSAK BERAT

19

Lemari Kayu

2

3.05.01.04.002

1999

1

Rp

216.000

Rp

5.000

RUSAK BERAT

MERK/ TYPE

TH. KODE BARANG PEROLEHAN


KET

20

Lemari Kayu

3

3.05.01.04.002

1999

1

Rp

233.000

Rp

5.000

RUSAK BERAT

21

Lemari Kayu

4

3.05.01.04.002

1999

1

Rp

233.000

Rp

5.000

RUSAK BERAT

22

Rak Kayu

1

3.05.01.04.004

1999

1

Rp

18.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

23

Rak Kayu

2

3.05.01.04.004

1999

1

Rp

15.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

24

Rak Kayu

3

3.05.01.04.004

1999

1

Rp

15.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

25

Rak Kayu

4

3.05.01.04.004

1999

1

Rp

15.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

26

Rak Kayu

5

3.05.01.04.004

1999

1

Rp

18.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

27

Rak Kayu

6

3.05.01.04.004

1999

1

Rp

18.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

28

Filing Cabinet Besi

1

BROTHER

3.05.01.04.005

1999

1

Rp

62.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

29

Filing Cabinet Besi

2

BROTHER

3.05.01.04.005

1999

1

Rp

41.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

30

Filing Cabinet Besi

3

BROTHER

3.05.01.04.005

1999

1

Rp

204.000

Rp

3.000

RUSAK BERAT

31

Filing Cabinet Besi

4

BROTHER

3.05.01.04.005

1999

1

Rp

62.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

32

Filing Cabinet Besi

5

BROTHER

3.05.01.04.005

1999

1

Rp

204.000

Rp

3.000

RUSAK BERAT

33

Filing Cabinet Besi

6

BROTHER

3.05.01.04.005

1999

1

Rp

204.000

Rp

3.000

RUSAK BERAT

34

Filing Cabinet Besi

7

BROTHER

3.05.01.04.005

1999

1

Rp

204.000

Rp

3.000

RUSAK BERAT

35

Filing Cabinet Besi

8

BROTHER

3.05.01.04.005

1999

1

Rp

677.000

Rp

3.000

RUSAK BERAT

36

White Board

4

3.05.01.05.010

1999

1

Rp

61.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

37

White Board

8

3.05.01.05.010

1999

1

Rp

61.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

38

White Board

9

3.05.01.05.010

1999

1

Rp

40.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

39

Meja Kerja Kayu

1

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

54.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

40

Meja Kerja Kayu

2

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

54.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

41

Meja Kerja Kayu

3

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

29.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

42

Meja Kerja Kayu

4

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

29.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

43

Meja Kerja Kayu

5

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

108.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT


44

Meja Kerja Kayu

6

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

76.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

45

Meja Kerja Kayu

7

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

76.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

46

Meja Kerja Kayu

8

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

76.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

47

Meja Kerja Kayu

9

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

76.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

48

Meja Kerja Kayu

10

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

76.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

49

Meja Kerja Kayu

11

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

76.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

50

Meja Kerja Kayu

12

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

15.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

51

Meja Kerja Kayu

13

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

15.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

52

Meja Kerja Kayu

14

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

15.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

53

Meja Kerja Kayu

15

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

15.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

54

Meja Kerja Kayu

16

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

15.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

55

Meja Kerja Kayu

17

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

22.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

56

Meja Kerja Kayu

18

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

22.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

57

Meja Kerja Kayu

19

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

22.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

58

Meja Kerja Kayu

20

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

15.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

59

Meja Kerja Kayu

21

½ Biro

3.05.02.01.002

1999

1

Rp

15.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

60

Sice

1

Fortuna

3.05.02.01.005

1999

1

Rp

323.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

61

Sice

2

Fortuna

3.05.02.01.005

1999

1

Rp

359.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

62

Pot Bunga

1

3.05.02.01.021

1999

1

Rp

11.000

Rp

-

RUSAK BERAT

63

Pot Bunga

2

3.05.02.01.021

1999

1

Rp

11.000

Rp

-

RUSAK BERAT

64

Jam Elektronik

2

3.05.02.02.003

1999

1

Rp

36.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

65

Jam Elektronik

3

3.05.02.02.003

1999

1

Rp

15.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

66

Jam Elektronik

5

DELTA

3.05.02.02.003

1999

1

Rp

33.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

67

Kipas Angin

6

CMC

3.05.02.04.006

1999

1

Rp

71.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT


68

Kipas Angin

7

CMC

3.05.02.04.006

1999

1

Rp

95.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

69

Kipas Angin

8

CMC

3.05.02.04.006

1999

1

Rp

10.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

70

Kipas Angin

9

CMC

3.05.02.04.006

1999

1

Rp

41.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

71

Kipas Angin

10

CMC

3.05.02.04.006

1999

1

Rp

95.000

Rp

2.000

RUSAK BERAT

72

Karpet

1

3.05.02.06.056

1999

1

Rp

36.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

73

Karpet

2

3.05.02.06.056

1999

1

Rp

36.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

74

Karpet

3

3.05.02.06.056

1999

1

Rp

72.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

75

Karpet

4

3.05.02.06.056

1999

1

Rp

108.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

76

Gordyin

1

3.05.02.06.058

1999

1

Rp

11.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

77

Gordyin

2

3.05.02.06.058

1999

1

Rp

11.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

78

Gordyin

3

3.05.02.06.058

1999

1

Rp

11.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

79

Gordyin

4

3.05.02.06.058

1999

1

Rp

29.000

Rp

1.000

RUSAK BERAT

80

PC UNIT

1

ALDO

3.10.01.02.001

1999

1

Rp

549.000

Rp

3.000

RUSAK BERAT

81

PC UNIT

2

WILCOM

3.10.01.02.001

1999

1

Rp

4.479.000

Rp

3.000

RUSAK BERAT

82

PC UNIT

3

INTEL PENTIUM 4

3.10.01.02.001

1999

1

Rp

4.642.000

Rp

3.000

RUSAK BERAT

83

PC UNIT

4

INTEL PENTIUM 4

3.10.01.02.001

1999

1

Rp

2.359.000

Rp

3.000

RUSAK BERAT

84

PC UNIT

5

INTEL PENTIUM 4

3.10.01.02.001

1999

1

Rp

2.925.000

Rp

3.000

RUSAK BERAT

85

PC UNIT

6

INTEL PENTIUM 4

3.10.01.02.001

1999

1

Rp

2.925.000

Rp

3.000

RUSAK BERAT

TOTAL

Rp

KETERANGAN JUMLAH RUPIAH ASET YANG AKAN DIHAPUSKAN JUMLAH HARGA LIMIT BARANG YANG AKAN DIHAPUS


25.228.000

Rp

198.000



KATA PENGANTAR. Bismillahirahmannirahiim

Recommend Documents