KATA PENGANTAR. Bismillahirahmaanirrahiim,

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmaanirrahiim, Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu capaian Visi Bupati Pasaman Barat priode 2012-2015 yaitu : Membangun Pasaman Barat diatas tadah agama untuk kesejahteraan umat dunia dan akhirat. Visi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan sunguhsungguh oleh semua SKPD sebagai kebijakan Implementatif, termasuk didalamnya Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP) yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2012-2015. Rencana Stategis Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Badan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada kepada masyarakat dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan. Penyusunan RENSTRA Badan tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Didalam dokumen RENSTRA ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan langkah-langkah capaian kegiatan disusun secara sistematis dan strategis dalam upaya mendukung Visi Gubernur Propinsi Sumatera Barat dan Visi Bupati Kabupaten Pasaman Barat dalam membangun Kabupaten Pasaman Barat.

i

ii

TIM PENYUSUN RENSTRA 2012-2015

Pengarah

: 1. Kepala Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat 2. Sekretaris Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat 3. Kepala Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 4. Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan 5. Kepala Bidang Difersifikasi Pangan dan Gizi 6. Kepala Bidang Teknologi Informasi Penyuluhan

Penanggungjawab

: Kepala Sub Bagian Perencanaan

Ketua

: Afrizal, SP

Sekretaris

: Adya Medilka, S.Pi

Anggota

: 1. Santi Yusneli, S.Pt 2. Vrima Lona, S,Si 3. Yuli Novi Yanti, S.Pt

iii

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………………………. Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………………………….... BAB I PENDAHULUAN ……………................................................................................................................... 1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………………………………... 1.2 Maksud Tujuan ………………………………………………………………………………………….. 1.3 Landasan Hukum ………………………………………………………………………………………... 1.4 Kedudukan dan Peran RENSTRA Badan dalam Perencanaan Daerah ………………………………….. 1.5 Sistematika Penulisan …………………………………………………………………………………… BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI …………………………………………………………………………………… 2.1 Struktur Organisasi ……………………………………………………………………………………… 2.2 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan ……………………………………………………………….. 2.3 TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) ……………………………………………………………………... BAB III PROFIL KINERJA PELAYANAN DINAS/BADAN ………………………………………………………………… 3.1 Kondisi Umum SDM Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat ………………………………………….. 3.2 Potensi …………………………………………………………………………………………………... 3.4 Analisa SWOT ……………………………………………………………………………………………. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………………………………………………………….. 4.1 Alur Pikir ………………………………………………………………………………………………… 4.2 Visi dan Misi …………………………………………………………………………………………….. 4.3 Tujuan …………………………………………………………………………………………………… 4.4 Strategi dan Kebijakan ………………………………………………………………………………….. BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA ……………………………………………………………. 5.1 Program dan kegiatan BP4KKP Kabupaten Pasaman Barat …………………………………………… 5.2 Indikator Kinerja ………………………………………………………………………………………… BAB VI PENUTUP ………………………………………………………………………………………………………..

i Ii 1 1 2 2 3 3 5 5 5 8 24 24 26 27 30 30 31 31 32 33 33 38 39 iv

LAMPIRAN …………………………………………………………………………………………………………………. 1 Struktur Organisasi ……………………………………………………………………………………… 2 Matriks Renstra 2012-2015 ……………………………………………………………………………..

40 41 42

v

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dengan mengacu pada undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sitem penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, juga Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lambaga Teknis Daerah dari itu perencanaan untuk menentukan tindakan nyata dimasa mendatang secara tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan potensi sumber daya yang ada, baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia menjadi brubah karna adanya perubahan SOTK. Maka Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012-2015 ini menjadi dasar bagi aparatur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat

dalam melaksanakan program dan kegiatan

pembangunan pertanian Kabupaten Pasaman Barat untuk 4 tahun kedepan. Secara substantif Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program prioritas serta kegiatan yang akan diaktualisasikan oleh segenap elemen aparatur Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman

Barat.

Renstra

ini

menjadi

landasan

awal

dalam

monitoring

dan

evaluasi

serta

pengawasan

dalam

Pengeimplementasian Perencanaan. Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada Kabupaten/Kota maka kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota lebih banyak bersifat pelaksanaan, berdasarkan kewenangan tersebut maka Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat menyusun Rencana Strategis 2012-2015 untuk melaksanakan Pembangunan Pertanian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Renstra BP4KKP_ 2012-2015

Page 1

1.2

Maksud Tujuan Renstra Badan Pelakasana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012-2015 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat sampai tahun 2015. Tujuan Renstra Badan Pelakasana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat 2012-2015 adalah untuk menetapkan keberadaan, posisi serta peranan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012-2015 sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban fungsi Pembangunan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan diharap memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Kabupaten Pasaman Barat secara keseluruhan.

1.3

Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

6.

Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

7.

Peraturan Pemeritah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;

8.

Peraturan Pemeritah Nomor : 65 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

9.

Permendagri Nomor : 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Peneapan Standar Pelayanan Minimal;


Page 2

10. SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri Nomor: 008/M.PPN/01/2007/050/264 A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang; 11. Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/Sj/2005, tanggal 11 Agustus 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen PPJP Daerah dan RPJM Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 14. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat . 1.4

Kedudukan dan Peran RENSTRA Badan Dalam Perencanaan Daerah RENSTRA Badan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Badan. Visi dan Misi Bupati, diterjemahkan dalam RENSTRA Badan secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi : Tujuan, Strategi, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolak Ukur Pencapainnya.

1.5. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Maksud dan Tujuan

1.3

Landasan Hukum

1.4

Kedudukan dan Peran RENSTRA SKPD dalam Perencanaan daearah

1.5

Sistematika Penulisan


Page 3

BAB II

BAB III

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2.1

Struktur Organisasi

2.2

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya

2.3

TUPOKSI

PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1

Kondisi Umum SKPD Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat

3.2

Potensi

3.3

Hasil yang dicapai BP2KP dalam tahun 2008-2010

3.4

Analisa SWOT

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Alur Pikir

4.2

Visi dan Misi SKPD

4.3

Tujuan

4.4

Sasaran

4.5

Strategi dan Kebijakan

BAB V. PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA 5.1

Program

5.2

Kegiatan

5.3

Indikator Kinerja

BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN : 1. Struktur Organisasi 2. Matrik Renstra


Page 4

BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2.1

Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) lahir dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengimplementasikan dengan Perda Nomor 14 Tahun 2011. Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan dipimpin Kepala Badan, yang membawahi 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang dan 11 (Sebelas) UPT-Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK). Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing bidang membawahi 2 (dua) sub bidang. Struktur organisasi terlampir (lampiran 2).

2.2

Susunan Kepegawaian Kepegawaian dan Kelengkapan Jumlah Pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat sampai tanggal 31 Desember tahun 2011 Table 2.1 Jumlah Pegawai Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan No.

Pegawai

Jabatan Struktural

Fungsional

Jumlah

1.

PNS

35

37

72

2.

Honorer

4

1

5

3.

THL-TB Penyuluh Pertanian

-

48

48

39

96

129

TOTAL


Page 5

PNS HONORER THL TB

Grafik 2.1 Jumlah Pegawai Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Susunan Pegawai Berdasarkan: a. Golongan : Tabel 2.2 Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan No.

Golongan

PNS

1.

Golongan IV

5

2.

Golongan III

58

3.

Golongan II

9 TOTAL


72

Page 6

60 50 40

Golongan IV

30

Golongan III

20

Golongan II

10 0 Golongan Gafik 2.2 Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

b. Jabatan Struktural : Tabel. 2.3 Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No.

Eselon

Jumlah

Eselon II

1.

Eselon II

1

Eselon III

2.

Eselon III

5

Eselon IV

3.

Eselon IV

19

TOTAL

25 Grafik 2.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural


Page 7

2.3

TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 76 tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksnaan kebijakan daerah dibidang urusan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan yang menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pelaksananaan penyuluhan pertanian, perikanan kehutanan dan ketahanan pangan c. Pemberinan dukungan atas psenyelenggaraan pemerinyah daerah dibidang urusan dibidang pelaksananaan penyuluhan pertanian, perikanan kehutanan dan ketahanan pangan d. Pembinaan dan pelaksnaan tugas dibidang pelaksananaan penyuluhan pertanian, perikanan kehutanan dan ketahanan pangan e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) f.

Pengelolaan urusan ketatausahaan badan

g. Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya


Page 8

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati Pasaman Barat dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pertanggung jawaban sesuai dengan tugasnya di pasal 6 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 76 Tahun 2011 : a. Membantu kepala daerah dalam penyeklenggaraan penmerintahan dibidang pelaksananaan penyuluhan pertanian, perikanan kehutanan dan ketahanan pangan yang meliputi perumusan kebijkanan daerah serta penyusunan program pembangunan daerah b. Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum dibidang pelaksananaan penyuluhan pertanian, perikanan kehutanan dan ketahanan panga, serta memberikan sasaran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan c. Memimpin, mengkoordinasikan pengendalian serta mengawasi semua kegiatan badan pelaksananaan penyuluhan pertanian, perikanan kehutanan dan ketahanan pangan d. Memepertanggung jawabkan tugas badan baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah e. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai disiplin meningkatkan dedikasi loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan badan f.

Membina unsur-unsur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan dan mengembangkan tugas-tugas badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

g. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas h. Melaksanakan tata usaha badan dan pengelola unit pelaksnaa teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan tserhadap kelompok jabatan fungsional i.

Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dilingkungan badan

j.

Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam dilingkungan badan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas


Page 9

Selanjutnya pada pasal 7 sampai dengan pasal 41 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 76 Tahun 2011 diterakan sebagai berikut : 1. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan nertanggungjawab kepada kepala badan Tugas : Sekretaris badan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas-tugas pelayanan administrasi badan Rincian tugas : a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program badan. b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga badan d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan pertanggungjawaban dan klaporan keuangan e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atsan f.

Penyusunan rencana strategi dan rencana kinerja tahunan badan

g. Menyusunan laporan dan evaluasi pelaksana kinerja badan secara berkala seperti AKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD dan lainlain h. Penyusuna draf rancangan peraturan daerah dibidang pelaksananaan penyuluhan pertanian, perikanan kehutanan dan ketahanan pangan i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas


Page 10

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas: Melaksankan administrasi surat-menyurat, kearsipan, pengadaan erlengkapan dan asset, rumah tangga administrasi perjalan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai Rincian tugas: a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan umum sebagai pedoman pelaksana tugas b. Mengiventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksana tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan pereancaan dibidang urusan umum d. Melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar administrasi perjalan dinas dan tat kearsipan lainnya e. Melakukan inventarisasi alat perlengkapan kantor, mengatur pemakain alat perlengkapan kantor, memelihara alat perlengkapan kantor dan mengusulkan penghapusan barang-barang inventaris yang tidak efektif dan efisien f.

Menyusun rencana kebutuhan alat perlengkapan kantor dan pengadaan alat perlengkapan kantor

g. Memelihara dan mengatur urusan kebersihan kantor dan perkarangan kantor h. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin, keprotokolan dan secara resmi lainnya i.

Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian badan dan administrasi usulan mutasi, promosi pegawai meliputi kenaikan pangkat, promosi jabatan, pindah, pension dan lain-lain

j.

Mengeloal administrasi kepegawaian meliputi pengurus berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pegwai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain-lain\

k. Menyiapkan dan menata file pegawai, besetting dan Daftar Urutan Kepegawaian DUK) l.

Menyiapkan bahan pembinaan dan disiplin pegawai

m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap pegawai badan


Page 11

n. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pegawai badan o. Menyiapkan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan p. Perencanaan, pengembamgan,. Mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) diwilayah kabupaten q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 1.2

Sub Bagian Keuangan Tugas : Melaksanakan administrasi tata usaha keuangan badan Rincian Tugas: a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan keuangan sesuai dengan bidang tugas b. Menginventarisasi dan mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang urusan keuangan d. Memepersiapakan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan badan dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan e. Mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja badan sesuai dengan usulan masing-masing bidang f.

Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran badan

g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan badan h. Menyiapkan perenvcanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan i.

melaksnakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas


Page 12

1.3 Sub Bidang Perencanaan Tugas: Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dan pengembangan kegiatan, serta melaksnakan pengumpulan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan badan sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan Rincian Tugas: a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang evaluasi dan pelapoaran b. Menginventarisasi dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah c. Menyusun rencana kerja dan program sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas d. Mempersiapkan bahan dalam rangka perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan berdasarkan peraturan perundangundangan e. Menghimpun program kerja badan dalam rangka evaluasi tugas badan f.

Mengelola pendataan dan ststistik

g. Menyusun srencana strategi dan rencana kinerja tahunan badan h. Menghimpun bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala yang merupakan kewajiban dinas seperti AKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD dan lain-lain i.

Menyiapkan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan

j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan


Page 13

2. Bidang Penyuluah Pertanian Tugas: Melasanakan sebagai tugas badan pelaksananaan penyuluhan pertanian, perikanan kehutanan dan ketahanan pangan dibidang penyuluhan pertanian Rincian Tugas : a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang penyuluhan pertanian b. Penyiapan penyusunan kebijakan dan penataan dibidang pengembangan kelembagaan penyuluh pertanian dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha c. Pemberian bimbingan teknis pertanian d. Penyiapan pelayanan pengelolaan dan sarana prasarana penyuluhan pertanian e. Penyiapan teknologi, informasi dan metoda penyuluhan pertanian f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.1 Sub bidang kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan pertanian Tugas: Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluhan pertanian dalam menyusun dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian serta kelembagaan petani Rincian Tugas: a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan pertanian sebagai pedoman pelaksanan tugas b. Menginventarisasi dan mengolah data informasi dibidang kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan pertanian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah c. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan


Page 14

d. Menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintahan terkait e. Menerapkan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian f.

Melakukan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/nagari

g. Menetapkan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar h. Menerapkan standar dan prosedur system kerja penyuluhan pertanian i.

Penerapan persyaratan jabatan pada institusi peratnian wilayah kabupaten

j.

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

2.2 Sub Bidang teknologi dan informasi penyuluhan pertanian Tugas: Melaksnakan pengkajian dan penyiapan materi informasi Rincain Tugas: a. Melakukan penyiapan penyelenggaraan persiapan hasil kaji terap dan inovasi bidang penyuluhan pertanian b. Menyiapkan bimbingan dan akreditasi bidang penyuluhan pertanian c. Menyiapkan materi dan metode penyuluhan pertanian d. Menyiapkan layanan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan/kursus bagi penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian e. Merencanakan penyuluhan peratanian ditingkat nagari, kecamatan dan kabupaten f.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian ditingkat kabupaten

g. Melaksanakan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan kaji terap h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas


Page 15

3. Bidang Penyuluhan Perikanan Tugas: Melaksnakan sebagaian tugas badan pelaksana penyuluhan pertanian perikanan kehutanan dan ketahanan pangan dibidang penyuluhan perikanan Rincian Tugas: a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang penyuluhan perikanan b. Penyiapan penyusunan kebijakan dan penataan dibidang pengembangan kelembagaan penyuluh perikanan dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha c. Pemberian bimbingan teknis perikanan d. Penyiapan pelayanan pengelolaan dan sarana prasarana penyuluhan perikanan e. Penyiapan teknologi, informasi dan metoda penyuluhan perikanan f.

Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas

3.1 Sub Bidang kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan perikanan

Tugas: Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluhan perikanan dalam menyusun dan pelaksanaan program penyuluhan perikanan serta kelembagaan petani ikan/nelayan Rincian Tugas: a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bidang kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan perikanan sebagai pedoman pelaksanan tugas b. Menginventarisasi dan mengolah data informasi dibidang kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan perikanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah c. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan


Page 16

d. Menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintahan terkait e. Menerapkan kebijakan dan pedoman penyuluhan perikanan f.

Melakukan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan perikanan wilayah kecamatan/nagari

g. Menetapkan kelembagaan penyuluhan perikanan di kabupaten sesuai norma dan standar h. Melakukan penerapan persyaratan, sertifikasi dan jabatan penyuluh perikanan i.

Menetapkan standar dan prosedur system kerja penyuluhan perikanan

j.


3.2 Sub teknologi dan informasi penyuluhan perikanan Tugas: Melaksnakan pengkajian dan penyiapan materi informasi Rincain Tugas: a. Melakukan penyiapan penyelenggaraan persiapan hasil kaji terap dan inovasi bidang penyuluhan perikanan b. Menyiapkan bimbingan dan akreditasi bidang penyuluhan perikanan c. Menyiapkan materi dan metode penyuluhan perikanan d. Menyiapkan layanan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan/kursus bagi penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha perikanan e. Merencanakan penyuluhan perikanan ditingkat nagari, kecamatan dan kabupaten f.

Penyelenggaraan penyuluhan perikanan ditingkat kabupaten

g. Melaksanakan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan kaji terap h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas


Page 17

4. Bidang Penyuluhan Kehutanan Tugas: Melaksanakan sebagaian tugas badan pelaksana penyuluhan pertanian perikanan kehutanan dan ketahanan pangan dibidang penyuluhan kehutanan Rincian Tugas: a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang penyuluhan kehutanan b. Penyiapan penyusunan kebijakan dan penataan dibidang pengembangan kelembagaan penyuluh kehutanan dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha c. Pemberian bimbingan teknis kehutanan d. Penyiapan pelayanan pengelolaan dan sarana prasarana penyuluhan kehutanan e. Penyiapan teknologi, informasi dan metoda penyuluhan kehutanan f.

Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas

4.1 Sub Bidang kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan Tugas: Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluhan kehutanan dalam menyusun dan pelaksanaan program penyuluhan kehutanan serta kelembagaan petani hutan Rincian Tugas: a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bidang kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan sebagai pedoman pelaksanan tugas b. Menginventarisasi dan mengolah data informasi dibidang kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah c. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan


Page 18

d. Menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintahan terkait e. Menerapkan kebijakan dan pedoman penyuluhan kehutanan f.

Melakukan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan wilayah kecamatan/nagari

g. Menetapkan kelembagaan penyuluhan kehutanan di kabupaten sesuai norma dan standar h. Melakukan penerapan persyaratan, sertifikasi dan jabatan penyuluh kehutanan i.

Melakukan penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan sakala kabupaten

j.


4.2 Sub Bidang teknologi dan informasi penyuluhan perikanan Tugas: Melaksanakan pengkajian dan penyiapan materi informasi Rincain Tugas: a. Melakukan penyiapan penyelenggaraan persiapan hasil kaji terap dan inovasi bidang penyuluhan kehutanan b. Menyiapkan bimbingan dan akreditasi bidang penyuluhan kehutanan c. Menyiapkan materi dan metode penyuluhan kehutanan d. Menyiapkan layanan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan/kursus bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha kehutanan e. Merencanakan penyuluhan kehutanan ditingkat nagari, kecamatan dan kabupaten f.

Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan ditingkat kabupaten

g. Melaksanakan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan kaji terap h. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kehutana tingkat kabupayen dan pemberian perizinan pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan segabai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten


Page 19

i.


5. Bidang Ketahanan Pangan Tugas: Melaksanakan sebagaian tugas badan pelaksana penyuluhan pertanian perikanan kehutanan dan ketahanan pangan dibidang penyuluhan kehutanan Rincian Tugas: a. Pengumpulan data dan bahan untuk menyusun kegiatan sub bidang analisa harga dan kecukupan pangan dengan urusan b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan c. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas 5.1 Sub Bidang ketersediaan, cadangan, distribusi dan akses pangan Tugas: Melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan sub bidang Rincian Tugas: a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub bidang sesuai dengan urusan b. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan c. Menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintahan terkait d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten


Page 20

e. Menyelenggarakan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten f.

Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahan pangan masyarakat skala kabipaten

g. Mengidentifikasi potensi sumbar daya dan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal h. Melakukan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku local i.

Melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan

j.

Melakukan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersedian pangan

k. Mengidentifikasi cadangan pangan masyarakat l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

4.2 Sub Bidang Penganekaragaman, keamanan dan penanganan kerawanan Tugas: Melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan sub bidang Rincain Tugas: a. Menghimpun dan mempelajari peratuaran perundang-undangan dibidang penganeka ragaman, keamana dan penanganan kerawanan pangan b. Mengembangkan dan mengatur cadangan pangan pokok tertentu kabupaten c. Melakukan pembinaan dan monitoring d. Menerapkan standar BMR wilayah kabupaten e. Melakukan penelitian inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten f.

Melakukan pembinaan sitem manajemen laboraturium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten

g. Melakasankan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten


Page 21

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 6. Unit Pelaksana Teknis Tugas: Melaksanakan sebagian tugas badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan kehutanan dan ketahan pangan tersebut yang mempunyai wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan UPT Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan terdiri dari : Kepala UPT Sub Bagian Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional Untuk kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. Tata kerja a. Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing b. Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan masyarakat agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasuikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tuags bawahannya d. Setiap pimpinan saruan organisasi dilingkungan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya


Page 22

e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan badan dari bawahannnya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan un tuk memberikan petunjuk pada bawahannya f.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja

g. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan badan dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala


Page 23

BAB III PROFIL KINERJA PELAYANAN DINAS/BADAN Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terletak dibagian paling barat dan paling utara di Provinsi Sumatera Barat, sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Agam, sebelah Timur dengan Kabupaten Pasaman dan sebelah Barat dengan Lautan Indonesia. Luas daerah Kabupaten Pasaman Barat ± 3.887,77 Km2 dengan garis pantai sepanjang 152 Km, memiliki 11 Kecamatan dengan 19 Nagari dan 200 Jorong, terletak diantara 00o.11’ Lintang Selatan sampai dengan 00o.33’ Lintang Utara dan 99o.10’ sampai dengan 100o.04’ Bujur Timur,, tinggi tempat 0 0-913 m diatas permukaan laut. 3.1 Kondisi Umum Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan data BAPPEDA dan Statisti Statistiktahun 2011 adapun area yang termasuk dalam pertanian kabupaten pasaman barat ada bermacam cam jenis yaitu tanaman pangan yang terdiri dari padi 26.433 ha, palawija 43.093 ha buah-buahan buahan 2.053,65 ha dan sayuran 1.836 ha dengan total tanaman pangan kabupaten pasaman barat 73.415,65 ha

Areal tanaman pangan

50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00

Areal tanaman pangan

10.000,00 padi


palawija

buah-buahan

sayuran

Page 24

3.1.1 Padi Gambar 2.. menunjukkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, area tanaman pangan sesuai jenis tanaman pangan yang ada di kabupaten pasaman barat

Area padi padi sawah padi ladang

3.1.2 Palawija Sesuai dengan gambar 3 berdasarkan data BAPPEDA dan Statistik tahun 2011 area palawija sesuai jenis dan tanaman pangan yang ada di kabupaten pasaman barat .

Luas area


jagung

ubi kayu

ubi jalar

kacang tanah

kacang kedelai

kacang hijau

pisang

nenas

jeruk

salak

pepaya

alpukat

mangga

rambutan

duku/langsat

durian

jambu biji

semangka

Page 25

3.1.3 Sayuran Sesuai dengan gambar 4 berdasarkan data BAPPEDA dan Statistik tahun 2011 area palawija sesuai jenis dan tanaman pangan yang ada di kabupaten pasaman barat .

luas area lombok(cabe) ketimun terong kacang panjang bayam buncis kankung tomat

3.2 Kondisi Umum perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan data BAPPEDA dan Statistic adapun area yang termasuk dalam perkebunan kabupaten pasaman barat 125.333 ha, terdiri dari berbagai jenis perkebunan sesuai gambar dibawah ini Kelapa 100000

Karet Gambir Garda… Coklat Cengkeh

50000


3,00

129,00

Kelapa 142,00

132,00

199,00

528,00

71,00

85,00

947,00 7,00

0

Kopi Cengkeh Kulit Manis Merica Coklat Pinang

Page 26

3.3 Kondisi Umum Kehutanan di Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan data BAPPEDA dan Statistic adapun area yang termasuk dalam hutan kabupaten pasaman barat 338.777 ha, terdiri dari berbagai jenis perkebunan sesuai gambar dibawah ini

luas area

Cagar Alam

Hutan Lindung

Hutan Produksi terbatas

3.4 Kondisi Umum Peternakan di Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan data BAPPEDA dan Statistic adapun populasi yang termasuk dalam peternakan kabupaten pasaman barat 338.777 ha, terdiri dari berbagai jenis perkebunan sesuai gambar dibawah ini

Sales 10 8 6 4

Sales

2 0 1st Qtr


2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Page 27

3.5 Potensi 3.5.1 Aspek Kelembagaan Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat berada pada Kabupaten, disamping organisasi yang ada pada kabupaten juga memiliki 9 (Sembilan) Unit Pelaksana teknis (UPT) Balai Penyuluhan, yaitu: UPT-Balai Penyuluhan Talamau, UPT-Balai Penyul uhan Pasaman, UPT-Balai Penyuluhan Kinali, UPT-Balai Penyuluhan Luhak Nan Duo, UPT-Balai Penyuluhan Simpang Tigo Alin, UPT-Balai Penyuluhan Kasiak Putih, UPT-Balai Penyuluhan Parit, UPT-Balai Penyuluhan Siduampan dan UPT-Balai Penyuluhan Lembah Melintang. 3.6 Hasil yang Dicapai BP2KP dalam Tahun 2008-2010 3.6.1 Aspek Kelembagaan •

Terbentuknya 1245 kelompok tani (poktan)

•

Terbentuknya 81 Gabungan Kelompok Tani (gapoktan)

•

Terbentuknya 58 Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)

•

Terbentuknya 58 Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

•

Terbentuknya 4 Desa Mandiri Pangan (DMP)

•

Berdirinya 2 buah Lumbung Pangan Desa

•

Terbentuknya 10 kelompok Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

3.6.2 Aspek Ketenagaan Adanya penempatan tenaga penyuluhan 52 orang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian


Page 28

3.7 3.7.1

Analisa SWOT Kekuatan (Strengthness) a. Visi dan Misi yang jelas

d. Kewenangan otonomi daerah

b. Tersedianya peraturan dan perundang-undangan

e. Daerah Agraria

c. Kelembagaan petani yang terus berkembang 3.7.2

Kelemahan (Weakness) a. Adanya peraturan/dasar hukum yang kurang sinergis dengan SOTK yang ada b. Sarana/prasarana yang kurang memadai c. Profesionalisme SDM aparatur dan kelembagaan petani yang belum optimal d. Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi, sehingga kualitas dan harga yang diterima petani masih relative rendah e. Rendahnya kemandirian petani dan lemahnya akses petani terhadap modal, teknologi, sarana produksi dan informasi pasar f.

Lemahnya

kapasitas

kelembagaan

petani,

baik

sebagai

kelembagaan

ekonomi

maupun

kelembagaan

pelatihan/permagangan g. Jumlah dan komposisi penyuluh yang belum memadai untuk dapat mendukung sukses pembangunan pertanian h. Programa penyuluhan yang tersusun belum sepenuhnya terlaksana dilapangan i.

Dukungan dana yang terbatas menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi penyuluh pertanian, perikanan dan ketahanan pangan di lapangan

j.

Aparatur yang belum seimbang dengan wilayah kerja penyuluh

k. Masih rendahnya SDM pelaku utama dan aparatur penyuluh


Page 29

3.7.3

Peluang (Opportunity) a. Adanya potensi sumber daya alam yang beranekaragam baik didarat maupun dilaut b. Letak geografis Kabupaten Pasaman Barat c. Tersedianya potensi usaha d. Adanya tuntutan ketersediaan aparatur pertanian yang kopeten untuk mendukung pencapaian sukses pembangunan pertanian e. Semakin meningkatnya minat masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dalam sektor pertanian, perikanan dan kehutanan f.

Pangsa pasar yang semakin terbuka bagi produk-produk pertanian, perikanan dan kehutanan

g. Terbukanya lapangan kerja

3.7.4

Ancaman (Threatment) a. Tuntutan perubahan terhadap pola pikir dan perilaku petani dari petani subsistem menjadi modern, mandiri dan berwawasan agribisnis b. Meningkatnya tuntutan agar masyarakat tani bisa bersaing di pasar c. Adanya kebutuhan akan kelembagaan ekonomi pedesaan yang tangguh dan mandiri untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar petani d. Adanya daerah rawan pangan di Kabupaten Pasaman Barat e. Adanya illegal loging f.

Adanya illegas fishing

g. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat h. Masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan pertanian


Page 28

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI DAN MISI GUBERNUR SUMATERA BARAT

4.1 Alur Pikir

VISI DAN MISI BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT

RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT

VISI BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

MISI

TUJUAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN


Page 29

4.2

Visi dan Misi a. Visi Rencana Strategis Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat merupakan suatu proses secara sistematis yang berangkat dari tugas pokok dan fungsi Dinas, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada masa mendatang sesuai dengan visi Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat. Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2015 maka visi Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat adalah “Terwujudnya SDM petani yang kreatif, inovatif dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan untuk kesejahteraan umat dunia akhirat”

b. Misi Sebagai penjabaran dari visi dimaksud, maka ditetapkan Misi Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat untuk 5 (lima) Tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan kelembagaan yang professional dan bermoral 2. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan produktifitas dan kesejahteraan petani 3. Mewujudkan kelembagaan petani yang tangguh dan mandiri 4. Mewujudkan kemandirian dan keamanan pangan yang berkelanjutan 4.3

Tujuan 1. Meningkatkan SDM aparatur penyuluh yang profesional, kreatif, inovatif dan memiliki integritas moral yang tinggi. 2. Meningkatkan pemberdayaan petani dan keluarganya agar produktif dan mandiri melalui pelaksanaan penyuluhan 3. Memberdayakan kelembagaan petani dan pelaku usaha tani lainnya agar menjadi kelembagaan ekonomi tangguh dan memiliki posisi tawar yang tinggi 4. Mengoptimal pemanfaatan sumberdaya lokal sarana dan prasarana pertanian dengan aspek-aspek ramah lingkungan


Page 30

5. Mengembangkan dan memfasilitasi terbentuknya kawasan/sentra produksi yang dapat memacu aktivitas ekonomi kerakyatan dipedesaan 6. Meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup baik, jumlah mutunya serta aman, mencakup bahan pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 7. Meningkatkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan daerah dan maysarakat 8. Meningkatkan kemampuan untuk mengatasi terjadinya masalah kerawanan pangan dan gizi 9. Memperkuat kelembagaan penyuluhan dan melengkapi sarana dan prasarana penyuluhan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat Nagari 4.4

Strategis dan Kebijakan Untuk dapat mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan SDM dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 2. Pelaksanaan Penyuluhan dilakukan berdasarkan programa yang disusun bersama antara pemerintah dan petani 3. Menumbuhkan jaringan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 4. Penempatan penyuluh sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap Nagari dalam rangka pendekatan pelayanan kepada petani serta pengembangan komoditi unggulan 5. Revitalisasi Balai Penyuluhan dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung lainnya 6. Meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pengelolan cadangan pangan daerah dan masyarakat 7. Peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna


Page 31

BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA 5.1 Program dan Kegiatan Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat 1. Program Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun kedepan, maka dirumuskanlah beberapa program Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut : 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan 6. Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan 7. Peningkatan Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 8. Peningkatan Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar 9. Peningkatan peningkatan Pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian 10. Peningkatan Peningkatan kesejahteraan petani dan penyuluhan 11. Peningkatan Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) 12. Peningkatan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Pertanian/Perkebunan


Page 32

2. Kegiatan Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat telah merumuskan berbagai kegiatan dalam rangka mengisi dan mensukseskan program yang telah ditetapkan yakni, sebagai berikut : I.

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 2. Penyediaan pemiliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan/pembangunan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas 2. Pengadaan peralatan/kendaraan dan mesin 3. Penyediaan sewa rumah jabatan III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian aparatur 2. Pengadaan pakaian dinas KDH dan WKDH IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Pendidikana dan pelatihan formal V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan SKPD


Page 33

VI. Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan 1. Training penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 2. Penerapan teknologi pemanfaatan limbah pertanian, perkebunan dan peternakan 3. Bimbingan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan 4. Mimbar sarasehan, temu lapang dan study banding 5. Pelatihan petani pelaku agribisnis 6. Pelatihan kontak tani nelayan andalan dan kelompok tani 7. Penyusunan profil kelompok tani 8. Analisa pemetaan kandungan dan kontaminasi pestisida 9. Demplot penerapan teknologi padi hibrida 10. Demplot penerapan teknologi padi tanam sabatang 11. Demplot penerapan teknologi kacang tanah 12. Demplot penerapan teknologi tanaman gaharu 13. Pelatihan pengolahan pasca panen kakao 14. Pelatihan penerapan teknolgi sambung tanaman kakao 15. Demplot penerapan teknologi budidaya nilam 16. Pembinaan kelompok peternakan lebah madu 17. Intensifikasi pekarangan/kebun percontohan 18. Lomba cipta menu pangan lokal non beras 19. Workshop Inisiasi buatan (IB) untuk penyuluh 20. Workshop budidaya ikan 21. Workshop pembuatan pakan alternative 22. Pelatihan pengolahan pakan alternative ternak


Page 34

VII. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 1. Promosi atas hasil produksi pertanian, perkebunan perikanan dan kehutanan 2. Pengaadaan materi informasi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan pada siaran pedesaan

VIII. Peningkatan Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar 1. Penerapan teknologi budidaya lele dan pengolahan lele asap 2. Pembuatan kebun percontohan dan pemagaran lahan BPP Sukomananti IX. Peningkatan Pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian 1. Penilaian kredit point penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan 2. Melaksanakan supervisi dan monitoring kegiatan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan 3. Penilaian penyuluh dan petani berprestasi 4. Temu teknis penyuluh 5. Mengikuti PENAS TANI tingkat nasional 6. Rembuk kontak tani nelayan andalan 7. Peningkatan klasifikasi kelompok tani 8. Penyusunan programa penyuluhan 9. Pembinaan taruna tani / saka taruna bumi 10. Dana Operasional Unit Pelaksana (UPT) Balai Penyuluhan


Page 35

X.

Peningkatan kesejahteraan petani dan penyuluhan 1. Peningkatan kemampuan lembaga tani 2. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan 3. Pengembangan dan pembinaan kawasan GERBANG EMAS SIKEPI

XI. Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) 1. Operasional pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) 2. Komisi penyuluhan pertanian 3. Pembinaan asosiasi petani perkebunan/pertanian/perikanan dan kehutanan 4. Peningkatan pengolahan produk pangan lokal 5. Pelatihan pengolahan dan penyusunan data pola pangan harapan (PPH) 6. Penanganan daerah rawan pangan (PDRP) 7. Operasional dewan ketahanan pangan (DKP) 8. Pembinaan lumbung pangan masyarakat 9. Operasional pemantapan penyusunan neraca bahan makanan (NBM) 10. Pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) 11. Pendampingan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) 12. Pemantauan produksi dan ketersediaan bahan pangan wilayah 13. Pemantauan keamanan pangan olahan hasil usaha rumah tangga 14. Pengembangan teknologi lokal melalui usaha tepung-tepungan 15. Pembinaan penganekaragaman pangan dan kualitas konsumsi pangan 16. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) 17. Peningkatan kemananan pangan 18. Penyusunan statistik ketahanan pangan


Page 36

XII. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Pertanian/Perkebunan 1. Pemantauan pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat 2. Pengumpulan dan pengolahan data harga pangan komoditi strategis

5.2 Indikator Kinerja 1. Terlayaninya admiistrasi perkantoran 2. Tersedianya sarana dan prasaran aparatur 3. Meningkatnya disiplin aparatur 4. Meningkatnya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Meningkatanya pelayanan dalam pembangunan pertanian 6. Terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan 7. Meningkatnya pendapatan petani 8. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh dan petani 9. Meningkatnya kapasitas penyuluh 10. Adanya sarana informasi dan komunikasi 11. Meningkatnya kelembagaan petani


Page 37

BAB VI PENUTUP Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Badan penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan disektor pertanian sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan RENSTRA Badan dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya Akhrirnya kami berharap apabila yang tertuang dalam RENSTRA ini dapat membantu meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat khususnya para pelaku utama dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kinerja yang cukup siknifikan.


Page 38

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 -2015 BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DINAS/INSTANSI

:

VISI MISI

: Terwujudnya SDM petani yang kreatif, inovatif dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan untuk kesejahteraan umat dunia dan akhirat : 1. Mewujudkan 2. Peningkatan 3. Mewujudkan 4. Mewujudkan

kualitas SDM aparatur dan kelembagaan yang profesional dan bermoral ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan produktifitas dan kesejahteraan petani kelembagaan petani yang tangguh dan mandiri kemandirian dan keamanan pangan yang berkelanjutan TUJUAN

MISI

INDIKATOR

1 1. Mewujudkan Kualitas SDM aparatur dan kelembagaan yang profesional dan bermoral

1. Meningkatkan SDM aparatur dan petani

2 1,1 SDM petani yang kreatif, inovatif 1,2 Jumlah pelatihan yang diikuti

2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

3

URAIAN

INDIKATOR

4

5

1950 org 1.1.1 Meningkatkan SDM aparatur dan petani 101 kali

2,1 Jumlah UPT-Balai penyuluhan

9 UPT-BP 9 UPT-BP

2,4 Media penyuluhan

3.1 Terbangunnya Usa ha dan Sistem agri bisnis yang bertum pu pada ekonomi kerakyatan

TARGET

2,2 Sarana dan prasarana UPT-Balai penyuluhan 2,3 Operasional aparatur

2. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan produktifitas dan kesejahteraan petani

SASARAN

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN TARGET

URAIAN

2.1.1 Sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur

Target

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

6

7

8

9

10

11

1.1.1. Meningkatnya SDM penyuluh dan masyarakat tani

org

450

400

350

350

400

1.1.2 Jumlah bintek yang diikuti

kali

11

15

25

30

30

2.1.1.1 Jumlah sarana dan prasarana

upt-bp

9

10

11

11

11

2.1.1.2 Meningkatnya disiplin aparatur

org

87

95

100

111

117

2.1.2.3 Meningkatnya kualitas kerja aparatur

%

70

75

80

80

85

KEBIJAKAN

PROGRAM

K E G I A T A N Indikatif

12

13

14

A. Meningkatkan SDM aparatur dan petani

B. Pengembangan sarana prasarana

3.1.2 Penyerapan teknologi tepat guna/spesifik lokasi

3.1.1.1 Jumlah petani yang menerap kan teknologi pertanian.

3.1.2.1 Spesifik lokasi 3.1.2.2 Jumlah teknologi yang terterapkan 3.1.2.3 Jumlah teknologi yang disampaikan

Kec.

11

11

11

11

2012

2013

16

17

18

2014 2015

19

20 12 12 2 2 2 5 8 2 2 2 2

A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.1.7 A.1.8 A.1.9 A.1.10 A.1.11

Pendidikan dan pelatihan formal Kursus-kursus singkat teknis Studi pembelajaran perencanaan keluar daerah Studi pembelajaran pertanian, perikanan dan kehutanan ke luar daerah Magang aneka produk olahan pangan lokal Workshop peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tingkat kabupaten Mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru Bintek aparatur penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Workshop bidang peternakan Workshop bidang perikanan Workshop bidang kehutanan

kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali

8 5 3 2 -

8 8 2 1 1 3 7 6 2 2 2

10 7 2 2 2 4 5 4 2 2 2

7 10 1 2 1 2 6 8 2 2 2

A.2 Peningkatan pemberdayaan penyuluh

A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 A.2.5 A.2.6 A.2.7 A.2.8

Penilaian kredit point penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Penilaian penyuluh dan petani berprestasi Temu teknis penyuluh Mengikuti Penas Tani tingkat Nasioanal Rembuk kontak tani nelayan andalan Peningkatan klasifikasi kelompok tani Pembinaan taruna tani/saka taruna bumi Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

kali kali kali kali kali kali unit org

2 1 1 1 87

2 1 1 1 2 1 95

2 1 1 2 2 1 100

2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 111 117

B.1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

B.1.1 B.1.2 B.1.3 B.1.4 B.1.5 B.1.6 B.1.7 B.1.8 B.1.9 B.1.10 B.1.11 B.1.12 B.1.13 B.1.14

Pembangunan Gedung Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Pembangunan BPP Sungai Beremas Pengadaan kendaraan dinas/operasional penyuluhan roda empat Pengadaan kendaraan dinas/operasional penyuluhan roda dua Pengadaan peralatan gedung kantor BPP Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penyediaan sewa rumah jabatan Pembangunan pagar lahan BPP Rehab sedang/berat gedung kantor BPP Pembangunan rumah dinas BPP Pengadaan terali pengaman kantor BPP Peningkatan kapasitas BPP Model

unit unit unit unit upt-bp paket unit paket unit upt-bp unit unit upt-bp unit

1 1 1 9 3 56 1 1 -

1 10 10 5 66 2 1 2 1 1 9 2

10 11 7 76 2 1 1 1 1

1 10 11 5 80 1 1 1 1 1 1

1 10 11 6 86 2 1 1 1 1 -

B.2 Peningkatan disiplin aparatur

B.2.1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

stel

3

4

4

4

4

B.3 Peningkatan pengembangan sistem dan capaian kinerja dan keuangan

B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelaksanaan MOVEV Penatausahaan keuangan SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD

bulan kali kali bulan

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

80 org

3.1.1 Meningkatnya petani yang menerapkan teknologi pertanian.

2011

15

A.1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

7 media

11 kec.

Pagu Indikatif

Satuan

11

C. Pengembangan Teknologi Pertanian

C.1 Penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.1.4 C.1.5 C.1.6 C.1.7 C.1.8 C.1.9 C.1.10 C.1.11 C.1.12 C.1.13 C.1.14 C.1.15 C.1.16 C.1.17 C.1.18 C.1.19 C.1.20 C.1.21

Pelaksanaan training penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Demplot penerapan teknologi pertanian organik Bimbingan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan Mimbar sarasehan, temu lapang dan studi banding Pelatihan petani pelaku agribisnis Pelatihan kontak tani nelayan andalan dan kelompok tani Penyusunan profil kelompok tani Analisa pemetaan kandungan dan kontaminasi pestisida Demplot penerapan teknologi padi hibrida Demplot penerapan teknologi padi tanam sabatang Demplot penerapan teknologi kacang tanah Demplot penerapan teknologi tanaman gaharu Pelatihan pengolahan pasca panen kakao Pelatihan penerapan teknologi sambung tanaman kakao Demplot penerapan teknologi budidaya nilam Pembinaan kelompok peternak lebah madu Intensifikasi pekarangan/kebun percontohan Lomba cipta menu pangan lokal non beras Pengolahan pakan alternatif ternak GERBANG EMAS SIKEPI Penerapan teknologi pertanian Demonstrasi pemangkasan tanaman kakao

upt-bp paket kali kali kali kali buah sample paket paket paket paket kali kali kali kali kali kali kali kali kali

9 2 2 1 2 2 -

10 5 3 10 2 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 2 4 1 4 3 2

11 5 3 10 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 4 4 2

11 6 2 11 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 4 2

11 4 2 12 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 2

D. Pengembangan kawasan pertanian

D.1 Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar

D.1.1 D.1.2 D.1.3

Penerapan teknologi budidaya lele dan pengolahan lele asap Pembuatan kebun percontohan di lahan BPP Sukomananti Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

kali upt-bp kali

9 -

3 9 1

3 10 1

3 11 1

3 11 1

kali

-

3

3

3

3

upt-bp

9

9

10

11

11

kali

-

1

1

1

1

21

3. Mewujudkan kelembagaan petani yang tangguh dan mandiri

1. Terwujudnya Kelem bagaan tani yang tangguh dan mandiri

2. Mengembangkan sistem pemberdayaan petani dan usaha tani yang berdaya saing

1,1 Meningkatnya klasifikasi kelompok tani

11 kec.

1,2 Menajemen kelompok tani

11 kec.

1,3 Dinamika kelompok tani

11 kec.

2,1 Pemberdayaan petani yang mapan 2,2 Pelaku usaha dan utama

2,3 Pemasaran hasil pertanian

4. Mewujudkan kemandirian dan keamanan pangan yang berkelanjutan

4. Peningkatan ketahanan pangan

5. Meningkatnya mutu perencanaan, pelak sanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian.

1.1.1 Kelembagaan tani se kabupaten pasaman barat 1.1.2 Meningkatnya pelayanan penyuluhan

11 kec. 2.1.1 Meningkatkan sistem penyuluhan kepada petani 11 kec.

7 pasar

4,1 Ketersediaan pangan

11 kec.

4,2 Distribusi dan harga pangan

11 kec.

4,3 Keamanan pangan

11 kec.

4,4 Keragaman pangan

11 kec.

5,1

Laporan Statistik

1 th

5,2

Dokemen Perencaanan

1 th

2.1.2 Tersedianya informasi pasar produk pertanian

1.1.1 Jumlah kelembagaan tani

bh

1659

1750

1850

1950

2010

2.1.2 Peningkatan Kelas kemampuan Kelompok Tani

%

10

25

25

20

20

2.1.3 Jumlah brosur/leflet yang dibuat

bh

500

750

750

750

1000

2.1.4 Jumlah penyuluhan yang diberikan pada kelompok tani

%

75

80

80

80

80

2.1.5 Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan

kali

10

10

12

12

12

kali

-

12

12

10

5

2.1.1.1 Jumlah mimbar sarasehan/ kontak tani yang diadakan.

5.2 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian

5.3 Meningkatnya koordinasi intekrasi dan singkronisasi kegiatan dengan pihak terkait

F. Data harga produksi pertanian

E.1 Pemantapan Kelembagaan Penyuluhan

F.1

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

E.1.1

Peningkatan kelembagaan petani

bh

1659

1750

1850

F.1.1 F.1.2

Promosi atas hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan Pengadaan bahan dan materi informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada serta siaran pedesaan Pengadaan warung tani dan kelengkapannya

kali kali

1 1

2 1

2 1

2 1

2 1

F.1.3

bh

-

1

1

1

1

F.2.1 F.2.2 F.2.3

Pemantauan pola konsumsi pangan masyarakat Pengumpulan dan pengolahan data harga pangan komoditi strategis Pengumpulan dan pengolahan data informasi pasar komoditas strategis

kali pasar pasar

1 3 3

2 3 3

2 4 4

2 4 4

2 7 7

Koordinasi monitoring dan evaluasi pengendalian program ketahanan pangan Apresiasi perencanaaan ketahanan pangan kabupaten pasaman barat Penyusunan statistik ketahanan pangan 2011 Pemberian penghargaan ketahanan pangan Penyelenggaraan penyuluhan ketahanan pangan Temu KTNA Kabupaten Pasaman Barat Pembinaan dan Monev LDPM Koordinasi pemantauan harga pangan Apresiasi distribusi dan harga pangan Pengembangan kelembagaan kemitraan distribusi pangan dan kerjasama distribusi pangan regional Analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan Pemantauan produsi dan ketersediaan bahan pangan wilayah Pengembangan cadangan pangan kabupaten pasaman barat Apresiasi analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM Apresiasi petugas/pengurus lumbung pangan Pendampingan/pembinaan kelembagaan lumbung pangan koordinasi pengembangan pengelolaan cadangan pangan daerah Pembinaan desa mandiri pangan (DMP) Penanganan daerah rawan pangan Apresiasi petugas pembuat peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan Koordinasi pengawasan ketahanan pangan Rencana pengawasan keamanan pangan Pembinaan calon kebun prima Pemantauan keamanan pangan olahan hasil usaha rumah tangga identifikasi, pembinaan dan sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolah Operasional dewan ketahanan pangan Operasional lembaga distribusi pangan masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

kali kali kali kali kec. kali kec. kali kali kali kali kali kec. kali kali unit kali kali wil. kali kali kec. unit kali kali kali kali kali

11 11 11 3 1 3 1 1 1 1

1 1 1 1 11 1 11 2 1 1 11 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 11 1 11 2 1 1 1 11 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 11 1 11 2 1 1 1 1 11 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 11 1 11 2 1 1 11 1 1 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1950 2010

2.1.1.2 Tersedianya data harga komuditi produk pertanian

pasar

3

3

3

4

7

2.1.1.3 Tersedianya data harga pangan

kec.

11

11

11

11

11

kec.

11

11

11

11

11

G. Peningkatan ketahanan pangan

G.1 Peningkatan ketahanan pangan

H. Akurasi Data Pertanian

H.1 Peningkatan Sistim dan Prosedur

H.1.1 H.1.2 H.1.3 H.1.4 H.1.5

Penyusunan database penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan Pengumpulan dan pengolahan data statistik penyuluhan Sistem Informasi Manajemen Penyuluh (SIMLUH TAN) Informasi penyuluhan berbasis Web (Cyber Extension) Penyusunan programa penyuluhan

kali bulan bulan bulan kali

12 12 12 1

1 12 12 12 1

12 12 12 1

12 12 12 1

12 12 12 1

H.2 Pendataan

H.2.1

Pengolahan, Updating dan Analisis Data Base

kali

1

1

1

1

1

I Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Was kat)

I.1 Monitoring dan Evaluasi

I.1.1

Melaksanakan supervisi dan monitoring kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

kec.

11

11

11

11

11

J. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik

J.1 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

J.1.1 J.1.2 J.1.3

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan pemiliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

bulan bulan kali

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

4.1.1 Meningkatnya ketersediaan, keamanan, distribusi dan keragaman pangan masyarakat

5.1 Tersedianya Sistem & Prosedur Kearsipan dan Pelaporan

E Pemantapan Kelembagaan Tani

4.1.1. Tingkat akurasi data administrasi.

kec.

11

11

11

11

11

4.1.2. Tingkat kemudahan akses data administrasi.

kec.

11

11

11

11

11

4.1.3 Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan.

bh

5

5

5

5

5

4.2.1. Jumlah Monitoring yang dilaksa nakan

kali

12

12

12

12

12

4.2.2 Jumlah keluhan dari Stakeholder

bh

1

2

1

-

-

5.3.1 Jumlah koordinasi yang telah di laksanakan

kali

12

12

12

12

12

F.2 Peningkatan produksi hasil peternakan pertanian dan perkebunan

G.1.1 G.1.2 G.1.3 G.1.4 G.1.5 G.1.6 G.1.7 G.1.8 G.1.9 G.1.10 G.1.11 G.1.12 G.1.13 G.1.14 G.1.15 G.1.16 G.1.17 G.1.18 G.1.19 G.1.20 G.1.21 G.1.22 G.1.23 G.1.24 G.1.25 G.1.40 G.1.41 G.1.42

Sukomananti, Desember 2011 Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat

H.M. MUZIR, S.Pt

NIP. 19511221 197803 1 002

KATA PENGANTAR. Bismillahirahmaanirrahiim,

Recommend Documents