KATA PENGANTAR ميحرلا نمحرلا الله مسب

KATA PENGANTAR ‫ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب‬ Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada keluarga besar Pengadilan Agama Jakarta Utara sehingga dapat menyelesaikan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH tahun 2014 ini. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta umat yang selalu setia di akhir zaman. Maksud penyusunan AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ini adalah

memenuhi

maksud

355A/SEK/KU.01/11/2014

surat

tanggal

Sekretaris 28

Mahkamah

Nopember

Agung

2014

serta

RI

Nomor

sebagai

:

wujud

pertanggungjawaban kinerja selama tahun anggaran 2014 pada Pengadilan Agama Jakarta Utara. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini meliputi Latar Belakang , Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, Akuntabilitas Kinerja tahun 2014, Kesimpulan dan saran. Selain itu diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pedoman pengambilan kebijakan di tahun mendatang. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh bagian baik Kesekretariatan maupun Kepaniteraan yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan akuntabilitas kinerja ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja yang berkualitas demi kesempurnaan laporan yang akan datang.

Wassalam, Jakarta,

Januari 2015

H. Achmad Zainullah, SH., MH LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2014

Page i

JUDICIAL SUMMARY Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2015 sesuai dengan Inpres No. 7 th 1999 tanggal LAKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LAKIP ini disusun berdasarkan Laporan terhadap Pencapaian Kinerja terhadap kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara selama Januari s/d Desember 2014 yang kemudian dianalisa dan dibandingkan dengan rencana kerja tahun 2015 dengan rencana kerja tersebut mengacu pada RENSTRA Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2010 – 2014. Berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2014, berusaha memenuhi pencapaian sasaran strategis dengan melihat faktor sasaran strategis dan indikatornya Penyelesaian perkara pada tahun 2014 adalah 84,8%. dari perkara yang diterima atau 80,1 % dari total perkara yang harus diselesaikan pada rentang tahun 2014 . Jumlah sisa perkara gugatan pada tahun 2013 adalah 435 perkara, jumlah perkara gugatan yang diterima pada tahun 2014 adalah 1734 perkara. Jumlah penyelesaian perkara pada tahun 2014 melebihi target rencana kerja tahun 2014 yang mencapai 79 %. Dimana perkara yang berhasil diputus mengalami peningkatan jumlah dibandingkan penyelesaian perkara tahun 2013 sebesar 1,1 % Pada Tahun 2014 ini ini Pengadilan Agama Jakarta Utara mendapatakan dua DIPA yaitu DIPA BUA dan DIPA BADILAG untuk DIPA BUA terdapat pagu anggaran sebesar Rp.7.438.037.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah ) dengan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Peradilan.Adapun realisasi anggaran tahun 2014 sebesar 100,79% ( seratus koma tujuh puluh sembilan persen ) karena terdapat kelebihan realisasi pada belanja pegawai sebesar Rp. 56.616.439,- ( lima puluh enam juta enam belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah, dan sudah dilakukan proses revisi DIPA agar tidak mencapai pagu minus. Anggaran Belanja DIPA DIRJEN BADILAG kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara (400623) tahun 2014 sebesar Rp. 260.290.000,- (Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus sembilan puluh ribu rupiah ) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 260.090.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,92 % (sembilan puluh LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2014

Page ii

lima koma tiga puluh sembilan persen). Adapun kegiatan dalam program peningkatan manajemen Peradilan Agama Jakarta Utara adalah sbb :. 1. Pemberkasan Perkara sejumlah 1093 perkara 2. Pelayanan Prodeo untuk 40 perkara 3. Pelayanan Sidang keliling 6 kegiatan.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2014

Page iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR……………………………………………………………………….i JUDICIAL SUMMARY (IKHTISAR YUDIKATIF) ........................................................ii DAFTAR ISI …………………………………………………………………...………….. iv BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………...…1 A. Latar Belakang………………………………………………………..……………….1 B. Tugas dan Fungsi…………………..………………………………………………….2 C. Sistematika Penyajian…………………………………………………………………4 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…………………………...…6 A. Rencana Strategis 2015 - 2019 1. Visi dan Misi……………………………………………………………………..6 2. Tujuan dan Sasaran Strategis…………………………………………….………7 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok…………...………………………………..9 B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 (Matrik)………………………..…………...…….14 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015 (Matrik)…….....…20 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)….………29 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)……….………35 C. Aspek Keuangan……………………………………………………………………..38 BAB V LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi ........................................................................... 2. Indikator Kinerja Utama ...................................................................... 3. Rencana Kinerja Tahun 2016 ................................................................. 4. Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019 ...................................................... 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ..................


Page iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI serta mewujudkan opini public melalui lembaga Badan Pemeriksa Keuangan , mahkamah agung melakukan langkah langkah strategis melalui pembaharuan peradilan. Tidak terkecuali Pengadilan Agama Jakarta Utara yang merupakan peradilan tingkat pertama juga melakukan langkah langkah pembaharuan sejalan dengan program Mahkamah Agung. Salah satu program Mahkamah Agung yaitu melalui program Quick Wins , Justice for All dan Justice for the poor . Adapun kebijakan yang diambil untuk mewujudkan program tersebut diatas yang telah disesuaikan dengan rencana kerja Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan keterbukaan informasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka pelayanan masyarakat pencari keadilan serta mewujudkan akuntabilitas badan peradilan. 2. Peningkatan penyelesaian administrasi Peradilan terhadap perkara yang diterima dan diputus dengan memenuhi azas peradilan yang sederhana ,cepat,dan biaya ringan 3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan para hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan ,para pejabat structural dan fungsional serta pegawai administrasi dalam pelaksanaan tugas. 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan disiplin pegawai dalam rangka peningkatan kinerja. 5. Peningkatan sarana dan prasarana untuk penunjang kinerja. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

dibawahnya dalam

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab

IX tentang

Kekuasaan Kehakiman


pasal 24

telah membawa Page 1

perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang

Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Jakarta Utara merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban

tersebut

dijabarkan

dengan

menyiapkan,

menysusun

dan

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. B. Tugas dan Fungsi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-Prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2014

Page 2

akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/ 09/ M.PAN/ 05/ 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 5. Memberikan pelayanan penyelesaian

permohonan

pertolongan pembagian harta

peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang


Page 3

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya. 7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. 8. Melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

seperti

penyuluhan

hukum,

memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen

peradilan,

administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial. C. Sistematika Penyajian Sistematika penulian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut : • BAB I

: PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

• BAB II

: PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA A. Rencana Strategis 2015 - 2019 1. Visi Misi 2. Tujuan dan sasaran Stategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) C. Rencana Kinerja Tahunan 2016 D. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2015

- BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja B. Analisis Akuntabilitas Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan


Page 4

- BAB IV

: PENUTUP Berisikan Kesimpulan dan Saran.

- BAB V

: LAMPIRAN lampiran yang terdiri dari Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2016, Penetapan Kinerja, Matriks Rencana Strategis 2015-2019 dan SK tim penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


Page 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015 – 2019 1. Visi Dan Misi Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Utara Adapun visi dari Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah: “Mendukung terwujudnya Badan Peradilan yang Agung pada Pengadilan Agama Jakarta Utara” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : • Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. • Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien • Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Page 6

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Utara. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut :  Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi  Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan  Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Utara di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut : • Meningkatnya penyelesaian perkara • Peningkatan Akseptabiltas putusan Hakim • Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara • Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) • Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. • Meningkatnya kualitas pengawasan


Page 7

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1. Penyelesaian administrasi perkara. 2. Penanganan perkara prodeo dan terpinggirkan. 3. Penanganan perkara ekonomi syariah. 4. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pembayaran gaji dan tunjangan. 2. Penyelenggaran Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.


Page 8

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: W9-A5/ 35/ OT.00/ I/ SK/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 dan pada tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut :


Page 9

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi diselesaikan

yang

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Jmlah Perkara yang dimediasi X 100% Jml Perkara gugatan yang masuk Catatan : Berdasarkan PERMA No : 01/Tahun 2008 tentang perkara yang diterima harus melalui mediasi

SUMBER DATA

Ketua majelis, Hakim Mediator dan Panitera

Laporan Bulanan, Laporan Semester danLaporan Tahunan

Hakim Mediasi, Panitera/Sekreta ris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera


Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulan X 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)



b. Persentase mediasi yang Jml perkara mediasi yg menjadi Akta Perdamaian/ menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan X 100% Jumlah perkara yang di mediasi Dicabutnya Gugatan c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perkara Gugatan. - Perkara Permohonan. d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan. e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan

PENANGGUNG JAWAB


Page 10

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan

Majelis Hakim Panitera


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan verzet yang disampaikan secara lengkap tepat waktu

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Majelis Hakim


Jml berkas perkara yang diajukan verzet secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan verzet

Ketua majlis Hakim dan Panitera


b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Jml berkas perkara yang diajukan banding secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan banding Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera


c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera


f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan. 2.

Peningkatan Akseptabiltas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


Page 11

Jml berkas perkara yang diajukan PK secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100% Jml berkas perkara yang diterima

Panitera


Panitera


f. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan

Panitera dan Juru Sita


Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah Majelis Hakim



h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo

Ketua Pengadilan & Panitera Majelis Hakim dan Panitera

Laporan hasil survey independen

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi sidang keliling X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling



d. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


Page 12


5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti. c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti.

Jml permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara tertentu Catatan: Perkara tertentu : - Warisan - Gono-gini - eksekusi anak Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis Jumlah temuan intrnal/ yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan internal Jumlahhasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah hasil temuan eksternal


Page 13

Ketua Pengadilan & Panitera


Ketua Pengadilan & Panitera


Ketua Pengadilan & Panitera Ketua Pengadilan & Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

NO. 1.

2.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara ( jenis perkara )


INDIKATOR KINERJA

TARGET %

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

20 %

b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan

6%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Gugatan 2. Permohonan

100 % 100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Gugatan 2. Permohonan

85 % 97 %

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Gugatan 2. Permohonan

93 % 100 %

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 1. Gugatan 2. Permohonan

7% 0%

a. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Permohonan Kembali


tidak 99,5 % 99,9 % 99,9 %

Page 14

3.

4.

5.

6.


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya terhadap pengadilan.

kepatuhan putusan

Meningkatnya pengawasan

kualitas

a. Persentase berkas Perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap

100 %

b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

100 %

c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 %

d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100 %

e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.


100 % 12 : 1734 90 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

Page 15

D. PENETAPAN KINERJA 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Jakarta Utara menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara , sebagai berikut: NO. 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara ( jenis perkara )

INDIKATOR KINERJA

TARGET %

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Gugatan 2. Permohonan

10 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Gugatan 2. Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan: 1. Gugatan 2. Permohonan

2.


f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 1. Gugatan 2. Permohonan b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Banding 2. Kasasi 3. Permohonan Kembali


5% 99,5 % 100 % 81 % 92 %

93 % 100 %

7% 0%

99,5 % 99,9 % 99,9 %

Page 16

3.

4.

5.

6.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penye perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya terhadap pengadilan.

kepatuhan putusan


kualitas

a. Persentase berkas Perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap

100 %

b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

100 %


100 %

d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100 %

e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.


100 % 12 : 1734 90 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

Page 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara target dan realisasi kinerja) Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.


Page 18

TABEL PENGUKURAN KINERJA 2014

NO.

KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara ( jenis perkara )

2.

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Gugatan 2. Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Gugatan 2. Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Gugatan 2. Permohonan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 1. Gugatan 2. Permohonan Peningkatan Akseptabiltas putusan Persentase tidak mengajukan upaya hukum: Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali


Page 19

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

12%

24,7 %

200 %

7,5 %

2,9 %

39 %

100 % 100 %

99,5 % 100 %

99,5 % 100 %

80 % 100 %

80,1 % 100 %

100,1% 100 %

80 % 100 %

93% 100%

116 % 100 %

10 % 0%

7,1 % 0%

2,9 % 0%

92,02 % 99,9 % 100 %

102 % 100 % 101%

90 % 99,9 % 99,9 %

3.


a. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap

100 %

64,2 %

64,2 %

b. Persentase berkas Perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap

100%

50 %

50 %

c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100 %

100 %

100 %

f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100 %

100 %

100 %

g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100 %

60 %

60 %

h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

90 %

90 %

100 %

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

100 %

100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

d. Persentase berkas yang didistribusikan ke Majelis

4.

5.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

diregister

dan

siap

Meningkatnya kepatuhan terhadap Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara putusan pengadilan. tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2014

Page 20

6.


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

100 %

100 %


Page 21

B. Analisis Pengukuran Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengugkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja setiap indikator kinerja) Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Agama Jakarta Utara telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : SASARAN 1. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN %

12 %

24,7 %

200 %

7,5 %

2,9 %

39 %

100% 100 %

99,5 % 100 %

99,5 % 100 %

80% 97%

80,1% 100 %

100,1% 103%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Gugatan 2. Permohonan

80 % 100 %

93% 100%

116 % 100 %

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 1. Gugatan 2. Permohonan

10 % 0%

7,1 % 0%

2,9 % 0%

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1. Gugatan 2. Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan: 1. Gugatan 2. Permohonan

TARGET


Page 22

A. Persentase mediasi yang diselesaikan Sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2008 setiap pihak yang berperkara di Pengadilan Agama wajib melaksanakan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses persidangan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.Pengadilan Agama Jakarta Utara selama tahun 2014 menerima 2073 perkara, dengan perincian sebagai berikut : Cerai gugat

: 1734 perkara

Cerai talak

: 339 perkara.

Perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2014 adalah sebanyak 471 perkara atau 24,7 % dari perkara yang diterima pada tahun 2014. Pencapaian ini meningkat lebih dari 200 % dari target yang direncanakan. Hal ini membuktikan kesadaran masyarakat untuk hadir dalam persidangan dan mengikuti persidangan telah sangat baik. DATA PERKARA MEDIASI PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2014 Tahun

Perkara yang diterima

Perkara Yang Tidak Mediasi

2014

2073

1602

Perkara Yang Melakukan Mediasi 471

Persentase Mediasi % 22,72

B. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan Pada tahun 2014 pengadilan Agama Jakarta Utara menerima perkara gugatan sebanyak 1734 perkara dari jumlah perkara gugatan tersebut yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan hanya 14 perkara atau 2,97 % dari perkara. Hal ini dikarenakan perkara Gugatan yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan. Tingkat keberhasilan perkara yang dapat didamaikan memang masih jauh dari target yang ditetapkan.


Page 23

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: 1. Para pihak yang melakukan mediasi, tidak melakukan mediasi secara sungguh – sungguh , dan hanya sebagai formalistik proses berperkara. 2. Para pihak yang berperkara merasa perceraianlah solusi dari masalah yang mereka hadapi. Sebagai bahan perbandingan perkara Gugatan yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan sebagai berikut: Capaian Tahun Berhasil

2014 Gagal

Persentase

14

457

2,97

Berhasil

2013 Gagal

Persentase

11

404

2,72 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara Gugatan yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 2,94 % C. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: -

Perkara Gugatan Perkara gugatan yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan tahun 2013 yang harus diselesaikan di tahun 2014 sebanyak 435. Pencapaiannya dapat diselesaikan 433 perkara atau 99,5 % dari target target yang dicanangkan sebanyak 100 %


Page 24

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara Gugatan yang diselesaikan, sebagai berikut : Capaian Tahun 2014

2013

Sisa Tahun 2013

Diselesaikan Tahun 2014

Persentase

Sisa Tahun 2013


Persentase

435

433

99,54

445

435

97,7

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yg diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 1,84 % -

Perkara Permohonan Perkara Permohonan yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan,pembuktian/saksi. Sisa perkara permohonan tahun 2013 adalah 13 perkara. Pada tahun 2014 dapat diselesaikan 13 perkara atau 100 persen dan telah mencapat target yang diberikan dalam rencana kerja Pengadilan Agama Jakarta Utara. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara Permohonan yang diselesaikan, sebagai berikut : Capaian Tahun 2014

2013

Sisa Tahun 2013


Persentase

Sisa Tahun 2012


Persentase

13

13

100

6

6

100


Page 25

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa permohonan yang diselesaikan pada tahun 2014 sama dengan 2013 sebanyak 100 %. D. Persentase perkara yang diselesaikan: -

Perkara Gugatan Perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 1734 perkara, ditambah sisa perkara gugatan pada tahun 2013 sebanyak 435 perkara, jadi total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 2169 perkara. Pada tahun 2014 perkara yang telah diselesaikan sebanyak 1759 perkara atau 101, 44 % dari perkara yang diterima pada tahun 2014 atau 81,10 % dari perkara yang harus diselesaikan pada rentang tahun 2014 Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2014. Capaian Tahun 2014 Sisa Tahun 2013

Yang Diterima Tahun 2014

Yang Diselesaikan Tahun 2014

Total perkara yang harus diselesaikan

Persentase Terhadap perkara yang harus diselesaikan

435

1734

1759

2169

81,10 %

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Jumlah

penyelesaian perkara pada tahun 2014 melebihi dari target

yang terdapat dalam rencana kerja yang berkisar 79 %.Dimana perkara yang berhasil diputus dan diselesaikan mengalami peningkatan jumlah dibandingkan penyelesaian perkara pada tahun 2013. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2014

Page 26

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara Gugatan yang diselesaikan dari capaian capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak .1,1 %. Belum dapatnya peningkatan

penyelesaian

perakara secara

signifikan

dikarenakan : 1. Adanya perkara tabayun yang masuk pada bulan Oktober dan Nopember 2014. 2. Adanya perkara ghoib yang masuk sejak bulan September sebanyak 99 perkara 3. Perkara - perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 berjumlah 375 perkara. Rincian Perkara sisa tahun 2014 sebagai berikut : Cerai gugat

: 103 perkara

Cerai talak

: 29 perkara

Harta bersama

:

Itsbat nikah

: 231 perkara

Kewarisan

:

6 perkara

Dispensasi kawin

:

4 perkara

Verzet

:

1 perkara +

Jumlah

: 375 perkara

1 perkara

• Perkara Permohonan Perkara Permohonan yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 339 perkara, ditambah sisa perkara gugatan pada tahun 2013 sebanyak 13 perkara, jadi total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 352 perkara. Pada tahun 2014 perkara yang telah diselesaikan sebanyak 322 perkara atau 94,5 % dari perkara permohonan yang diterima pada tahun 2014 dan 91,4 % dari perkara permohonan yang harus diselesaikan pada tahun 2014.


Page 27

Dalam penyelesaian perkara permohonan dilihat dari persentasi dari target yang dicanangkan sebesar 92 % memang terjadi sedikit penurunan , hal ini disebabkan perkara permohonan itsbat nikah sebanyak 231 perkara didaftarkan pada bulan Desember 2014 sebanyak 218 perkara. Sedangkan 13 Perkara akan diselesaikan pada tahun 2015. Keadaan Perkara Permohonan Di Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2014 Capaian Tahun 2014 Sisa Tahun 2013





13

352

322

365

88 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara Permohonan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 91,4 %. E. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Berdasarkan SK KMA nomor 2 tahun 2014 tentang percepatan penyelesaian perkara dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan, ada batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa. • Perkara Gugatan

Perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 1734 perkara, ditambah sisa perkara gugatan pada tahun 2013 sebanyak 435 perkara, jadi total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 2169 perkara. Selama tahun 2014 perkara Gugatan yang dapat diselesaikan maximal 6 bulan adalah 1933 perkara atau 89,12 % dari jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014. Hal ini membuktikan kinerja aparat

pengadilan secara

keseluruhan sangat baik. Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut : LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2014

Page 28

Sisa Tahun 2013


435

1734

Capaian Tahun 2014 Total Perkara yang selesai perkara yang harus kurang dari 6 bulan diselesaikan 2169

1933

Persentase terhadap perkara yang harus diselesaikan 89,12

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 89,12%. -

Perkara Permohonan Perkara Permohonan yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 339 perkara, ditambah sisa perkara gugatan pada tahun 2013 sebanyak 13 perkara, jadi total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 352 perkara. Selama tahun 2014 perkara Permohonan dapat diselesaikan kurang dari atau maximal 6 bulan sebanyak 100 % atau lebih dari target pencapaian rencana kinerja 97 %. Capaian Tahun 2014 Sisa Tahun 2013





13

339

322

352

91.4 %


Page 29

F. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. - Perkara Gugatan Perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 1734 perkara, ditambah sisa perkara gugatan pada tahun 2013 sebanyak 435 perkara, jadi total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 2169 perkara. Selama tahun 2014 ada 148 perkara yang membutuhkan waktu penyelesaian diatas 6 bulan , atau 7,1 % dari penerimaan perkara. Pencapaian ini kurang 0,1 dari target rencana kerja tahun 2014. Penyelesaian perkara yang harus diatas 6 bulan lebih banyak disebabkan oleh faktor pencari keadilan . Penyebabnya antara lain : 1. Pihak pencari keadilan yang bersidang tidak mematuhi jadwal acara persidangan dimana mereka

terkadang tidak hadir pada tanggal persidangan yang telah

ditentukan oleh ketua majelis Selain itu mereka belum siap dengan acara tahapan persidangan . 2. Tempat tinggal pencari keadilan yang tidak hadir pada saat persidangan wilayah hukumnya di luar wilayah Jakarta Utara, hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memanggil para pihak. Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, sebagai berikut:

Sisa Tahun 2013


435

1734

Capaian Tahun 2014 Total Perkara yang selesai perkara diatas 6 bulan yang harus diselesaikan 2169

148

Persentase terhadap perkara yang harus diselesaikan 6,82

Berdasarkan data tersebut di atas adanya sedikit penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 6,82 %. Hal ini disebabkan karena adanya faktor faktor penghambat tersebut diatas yang tidak dapat dihindarkan oleh Pengadilan.


Page 30

SASARAN 2. PENINGKATAN AKSEPTABILTAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 1

SASARAN Peningkatan Akseptabiltas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

90 % 90 % 90 %

92,9 % 99,9 % 100 %

CAPAIAN (%)

102% 101 % 101 %

A. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:  Banding.  Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Utara dan diputus sebanyak 1759 perkara, terdiri dari: -

Perkara Gugatan yang diputus sebanyak 1734 perkara.

-

Perkara Permohonan yang diputus sebanyak 322 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0,09 % perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 99,1 % perkara.

 Kasasi  Pada tahun 2014 jumlah permohonan kasasi yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah 2 perkara dan dalam perjalanannya 1 perkara dicabut yakni, perkara nomor 607/Pdt.G/2013/Paju pada tanggal 13 Juni 2014 sehingga sisa perkara yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung Hanya 1 Perkara yakni, 1248/Pdt.G/2013/Paju. Adapun hal

- hal

yang menyebabkan masyarakat pecari keadilan tidak

mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali adalah sebagai berikut: 1.

Sebagian besar pihak yang berperkara telah puas dengan putusan majleis Hakim.

2.

Putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan para pihak yang berperkara.


Page 31

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut: Tahun Perkara

2013 Capaian %

2014 Capaian %

Kasasi

100%

101 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dari capai tahun 2013 sebanyak 2 perkara kasasi sedangkan pencapaian 2014 sebanyak 1 kasasi atau adanya peningkatan keberhasilan yang tidak mengajukan kasasi 50 % dari tahun 2013.  Peninjauan Kembali Pada tahun 2014 sama dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2013 tidak ada permohonan peninjauan kembali yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Hal ini membuktikan masyarakat pencari keadilan telah puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim.


Page 32

SASARAN 3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA A. Persentase berkas perkara yang diajukan Verzet yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Berkas perkara yang diajukan verzet adalah perkara nomor 661/Pdt.G/2013/PA.JU B. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Dari pengajuan permohonan banding sebanyak 16 pekara yang

dicabut

sebanyak 2 perkara, sehingga perkara yang diajukan banding hanya 14 perkara.Pengiriman berkas yang lengkap dan tepat waktu sebanyak 9 perkara. Sedangkan

4

perkara

yakni

:

Nomor

567/Pdt.G/2014,

743/Pdt.G/2014,

863/Pdt.G/2014,487/Pdt.G/2014, belum dapat dikirimkan. Sehingga dari target 100% hanya tercapai 64,2%. Tertundanya pengiriman berkas banding dikarenakan : a. karena berkas belum lengkap , dimana Pemohon atau termohon tidak segera melengkapi berkas banding seperti memori, kontra dan pelaksanaan inzage. b. Pihak pemohon atau termohon atau kuasa hukuknya bberdomisili di luar Jakarta Utara. Hal ini membuat proses atau tahapan pemberitahuan memakan waktu lebih dari 1 bulan. C. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Ada 2 ( dua ) berkas kasasi yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, yaitu : 1.

Nomor : 607/Pdt.G/2013/PAJU

2.

Nomor : 1248/Pdt.G/2013/PA.JU masih dalam proses pengiriman, penyebabnya karena salah satu pihak berdomosili diluar Pengadilan agama Jakarta Utara.


Page 33

Untuk pengiriman berkas secara tepat waktu diupayakan lebih meningkat pada tahun yang akan datang. D. Persentase

berkas

perkara yang

diajukan

Peninjauan

Kembali

yang

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Pada tahun 2014 tidak ada permohonan PK sehingga Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak mengirimkan berkas PK ke Mahkamah agung RI. E. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis Dari 2073 perkara yang diterima baik gugatan maupun permohonan telah deregister dan didistribusikan kepada Majelis Hakim. Target kinerja pada tahun 2014 adalah 100% dan telah tercapai 99.9% karena ada 29 berkas perkara atau 1 % yang belum dapat didistribusikan ke Majelis Hakim karena perkara tersebut didaftarkan pada akhir Desember. F. Persentase Penyampaian Relaas/ Pemberitahuan isi Putusan yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada para pihak

G. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Ketentuan Mahkamah agung mengenai rasio majelis terdapat dalam Buku I berjudul Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, edisi 2007 halaman 57-58 yang dikeluarkan oleh Mahkamah agung menyatakan bahwa untuk Pengadilan Tingkat Pertama Klas IA terdiri maksimum 8 majelis hakim atau maksimum 24 orang majelis hakim termasuk wakil ketua. Dan setiap majelis dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti.5 Orang jurusita dan maksimal 10 Juru Sita pengganti. Kondisi kekuatan majelis di Pengadilan Agama Jakarta Utara terdiri dari 12 Majelis Hakim, termasuk Ketua dan wakil ketua serta 10 orang Hakim, 13 Panitera Pengganti,1 Juru Sita serta 11 Jurusita Pengganti.


Page 34

Pada Tahun 2014 perkara yang diterima 2073 yang dibagi kepada 12 majelis, sehingga setiap majelis hakim mendapat rata rata 173 perkra atau dalam satu bulan menerima 17 sampai 18 perkara. Secara rasio komposisi ini ideal di majelis hakim namun kurang ideal pada komposisi Pnitera Pengganti. Sehingga realisasi pada tahun 2014 belum terpenuhi komposisi untuk Panitera Pengganti. Untuk itu masih dibutuhkan Panitera Pengganti 9 orang. Dengan perhitungan : 12 majelis hakim x 2 = 24 orang -13 orang =9 orang Panitera Pengganti. H. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Pengadilan agama Jakarta Utara mensurvey kepada responden pencari keadilan yang telah selesai dalam proses berpeerkara. Survey dilakukan ketika para pihak mengambil salinan putusan dan akta cerai. Survey dilakukan dari 75 orang pihak berperkara dan 90 % dari respoonden menyatakan puas terhadap pelayanan Pengadilan Agama Jakarta Utara. SASARAN 4. PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) A. Persentas perkara prodeo yang diselesaikan Pada Tahun 2014 Pengadilan agama Jakarta Utara DIPA 04 dengan program Peningaktan Manajemen Peradilan Agama khusunya kegiatan pemberian anggaran pihak penyelesaian administrasi perkara bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial ( prodeo ) sebesar Rp.19.640.000,-. Dari anggaran tersebut dapat terserap sebesar Rp. 19.635.000,- ( 99.97%) . Penggunaan anggaran tersebut berdasarkan PERMA No.1 tahun 2014 yang disesuaikan dengan jenis perkaranya. Adapun penyelesaian berkas perkara prodeo mencapai 100 % B. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling Anggaran Sidang Keliling yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara sebesar Rp. 94.400.000,-Realisasi anggaran sebesar Rp. 94.215.000,- atau sebesar 99,80 perkara. Dari target sidang keliling 5 kali dalam setahun terealisasi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2014

Page 35

sebanyak 6 kali pada tahun 2014.Sedangkan Penyelesaian Perkara sebanyak 11 perkara telah terselesaikan semua atau mencapai 100%. SASARAN

5.

MENINGKATNYA

KEPATUHAN

TERHADAP

PUTUSAN

PENGADILAN A. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Selama tahun 2014 tidak ada permohonan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hokum tetap. Namun pada tahun 2014 ada permohonan eksekusi yang sampai

pada tahun

2014 masih diprose yakni

perkara

Nomor :

1478/Pdt.G/2013/PA.JU Secara target rencana keadaan tahun 2014 telah sesuai target 100%. Artinya masyarakat telah merasa puas terhadap putusan yang dijatuhkan dan sebagai indicator meningkatnya kepatuahan masyarakat dalam menjalankan putusan yang telah dijatuhkan. SASARAN 6. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN A. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Maksud penanganan pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti 1.

Merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan sendiri;

2.

Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

3.

Membuktikan benar atau tidaknya hal yang diadukan.

4.

Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif. efisien, cepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Berdasarkan

Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

Nomor

: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan. Pada tahun 2014 jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak ada.Hal ini dapat dilihat pada pengaduan on line yang telah dijalankan di Pengadilan agama Jakarta Utara ternyata banyak yang berisikan pertanyaan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2014

Page 36

tentang informasi prosedur berperkara dan status perkara.Sehingga semua informasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama jakarta Utara. Fasilitas yang sudah kita sediakan untuk memenuhi Pengaduan Masyarakat sebagai berikut: 1. Kotak Pengaduan 2. Email [email protected] 3. Penyediaan Meja Pengaduan Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase Pengaduan

kualitas

Masyarakat Yang

pengawasan

Ditindaklanjuti

Target

Realisasi

Capaian

2014

2014

%

0%

0%

100%

Jumlah pengaduan yang diterima = 0 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0 Realisasi = 0/0 x 100% = 0% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/80 x 100 = 0% Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan pengaduan pada tahun 2014 yang ditindaklanjuti 0% karena tidak ada pengaduan yang diterima. Adapun tingkat pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Jumlah pengaduan yang diterima = 0 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0 Realisasi = 0/0 x 100% = 0% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/80 x 100 = 0% B. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/ Eksternal Yang Ditindaklanjuti Pada tahun 2014 jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Internal yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara sebanyak 2 kali dalam setahun. Pemeriksaan itu meliputi : Register, Pelayanan dan manajemen Peradilan.


Page 37

Pemeriksaan Eksternal dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas PTA Jakarta dan Badan Pengawas.Hasil temuan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta meliputi belum ditutupnya Buku Register dan Buku Keuangan Perkara.Temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan penutupan Buku Register dan Buku Keuangan Induk Perkara. Sedangakan untuk pemeriksaan dari Badan Pengawas MA-RI belum dilakukan ekspos. C. Akuntabilitas Keuangan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber pada DIPA BADILAG Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA/01) Mahkamah Agung RI dengan Nomor: SP DIPA-005.01.2.400622/2014 tanggal 05 Desember 2013 untuk Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan kode satker: 400622 menerima total pagu anggaran belanja semula sejumlah Rp.7.497.483.000,- (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) namun terdapat beberapa kali revisi hingga pada akhir tahun anggaran 2014, sehingga total pagu anggaran belanja setelah Revisi DIPA Ke-02 berubah menjadi sebesar Rp.7.438.037.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan tahap revisi sebagai berikut: Revisi Ke-01 pada tanggal 20 Agustus 2014 dalam rangka optimalisasi realisasi anggaran terutama untuk belanja pegawai; Revisi Ke-02 pada tanggal 24 Nopember 2014 dalam rangka memenuhi secara administrasi pagu minus pada belanja pegawai; dan Revisi ke-03 pada tanggal 31 Desember 2014 dalam rangka memenuhi secara administrasi pagu minus pada belanja pegawai dari DIPA Revisi Ke-02. Maka total pagu DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara unit eselon Badan Urusan Administrasi (BUA/001) untuk sementara menjadi sebesar Rp.7.438.037.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) hingga akhir anggaran tahun 2014 dan dipergunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dengan perincian sebagai berikut:


Page 38

1. Belanja Pegawai A. Total PAGU Belanja Pegawai berjumlah Rp.6.635.591.000,-, terdiri dari: • Gaji (5111XX) • Uang Makan (511129)

• Uang Lembur (512211)

: Rp.

6.321.112.000,-

: Rp.

296.463.000,-

: Rp.

18.016.000,-

B. Realisasi sebesar Rp. 6.696.655.074,-, (100,92%), terdiri dari: • Gaji (5111XX) • Uang Makan (511129)


: Rp.

6.386.302.074,-

(100,01%)

: Rp.

292.337.000,-

(98,61%)

: Rp.

18.016.000,-

(100,0%)

C. Sisa Anggaran Pelaksanaan sebesar Rp.(61.064.074),-, 100,92%, terdiri dari: • Gaji (5111XX) • Uang Makan (511129)


: Rp.

(56.938.074),-

(-0,9%)

: Rp.

4.126.000,-

(1,39%)

: Rp.

0,00,-

(0,00%)

2. Belanja Barang/ Jasa A. Total PAGU Belanja Barang dan Jasa Berjumlah Rp.802.446.000,-, terdiri dari: a. Belanja Barang Operasional sebesar Rp.674.434.000,-, terbagi dari: • Belanja Keperluan Kantor (521111)

:

Rp.

287.700.000,-

• Belanja Langganan Listrik (522111)

:

Rp.

198.000.000,-

• Belanja Langganan Telepon (522112)

:

Rp.

22.200.000,-

• Belanja Perawatan Inventaris (523121)

:

Rp.

46.534.000,-

• Belanja Honor Operasional (521115)

:

Rp.

76.902.000,-

• Belanja Honor Output Kegiatan (521213)

:

Rp.

10.080.000,-

• Belanja Pemeliharaan Gedung (523111)

:

Rp.

33.018.000,-

• Belanja Rapat Koordinasi (521211)

:

Rp.

8.840.000,-

• Belanja Perjalanan Biasa (524111)

:

Rp.

8.572.000,-

• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

:

Rp.

5.600.000,-

• Belanja Rapat Pengawasaan (521211)

:

Rp.

2.800.000,-

(524113)


Page 39

• Belanja Pemeliharaan Roda 2 (523121) • Belanja Pakaian Dinas (521119)

• Belanja Pemeliharaan Roda 2 (523121)

:

Rp.

18.000.000,-

:

Rp.

12.200.000,-

:

Rp.

72.000.000,-

B. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 800.109.918,- (99,71%), terdiri dari: :

Rp.

299.555.960,-

(100%)

:

Rp.

196.040.936,-

(99,01%)

:

Rp.

21.825.132,-

(98,31%)

:

Rp.

46.533.900,-

(100%)

:

Rp.

76.902.000,-

(100%)

Kegiatan

:

Rp.

10.080.000,-

(100%)

Gedung

:

Rp.

33.017.950,-

(100%)

:

Rp.

8.840.000,-

(100%)

:

Rp.

8.570.000,-

(99,98%)

• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

:

Rp.

5.600.000,-

(100%)

• Belanja Rapat Pengawasaan (521211)

:

Rp.

2.800.000,-

(100%)

:

Rp.

18.000.000,-

(100%)

:

Rp.

12.200.000,-

(100%)

:

Rp.

72.000.000,-

(100%)

• Belanja Keperluan Kantor (521111) • Belanja Langganan Listrik (522111) • Belanja Langganan Telepon (522112) • Belanja

Perawatan

Inventaris

(523121)

• Belanja Honor Operasional (521115) • Belanja

Honor

Output

(521213)

• Belanja

Pemeliharaan

(523111)

• Belanja Rapat Koordinasi (521211) • Belanja Perjalanan Biasa (524111) (524113)

• Belanja

Pemeliharaan

Roda

2

(523121)

• Belanja Pakaian Dinas (521119) • Belanja

Pemeliharaan

Roda

2

(523121)


Page 40

C. Sisa Anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 2.336.082,-, (0,29%), terdiri dari: • Belanja Langganan Listrik (522111)

: Rp.

• Belanja Langganan Telepon (522112)

: Rp.

374.868,-

(1,69%)

: Rp.

100,-

(0,00%)

: Rp.

50,-

(0,00%)

: Rp.

2.000,-

(0,02%)

• Belanja Perawatan Inventaris (523121) • Belanja

Pemeliharaan

Gedung

1.959.064,-

(0,99%)

(523111)

• Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Dengan demikian, pagu anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara (400622) tahun 2014 setelah Revisi ke-2 (sebelum revisi ke-3) adalah sebesar Rp.7.438.037.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.7.496.764.992,- (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 100,79% (seratus koma tujuh sembilan persen) terdapat kelebihan realisasi pada belanja pegawai, ada pula pengembalian belanja pegawai sebesar Rp.56.616.439,- (lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) akan tetapi terdapat pula belanja pegawai dan barang yang belum terbayarkan pada tahun anggaran 2014 dan akan dibayarkan pada tahun anggaran baru 2015 sebesar Rp.27.896.472,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri dari belanja pegawai sebesar

Rp.7.182.893,- (tujuh juta seratus

delapan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dan belanja barang sebesar Rp.20.713.579,- (dua puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah). Belanja barang yang belum terbayarkan tahun 2014 berupa: belanja langganan telepon sebesar Rp.1.632.266,- (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), belanja langganan listrik sebesar Rp.18.511.313,- (delapan belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dan belanja kebutuhan kantor sebesar Rp.570.000,- lima ratus tujuh puluh ribu rupiah.


Page 41

B. Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber pada DIPA BADILAG Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dari Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIRJEN BADILAG/04) Mahkamah Agung RI Nomor: SP DIPA-005.04.2.400623/2014 Tgl. 5 Desember 2014 untuk Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan kode satker: 400623, menerima anggaran sejumlah Rp.260.290.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dipergunakan untuk Belanja Barang dengan perincian sebagai berikut: 1. Penyelesaian Administrasi Perkara • Pagu anggaran sebesar Rp.19.640.000, • Realisasi anggaran sebesar Rp.19.635.000,- (99,97%) • Sisa Anggaran sebesar Rp.5.000,- (0,03%)

2. Pengiriman Berkas Perkara

• Pagu anggaran sebesar Rp.10.000, • Realisasi anggaran sebesar Rp.0,- (0,00%) • Sisa Anggaran sebesar Rp.10.000,- (100%)

3. Penyelesaian Putusan Perkara

• Pagu anggaran sebesar Rp.2.640.000, • Realisasi anggaran sebesar Rp.2.640.000,- (100%) • Sisa Anggaran sebesar Rp.0,- (100%)

4. Penyelenggaraan Sidang Keliling

• Pagu anggaran sebesar Rp.94.400.000, • Realisasi anggaran sebesar Rp.94.215.000,- (99,80%) • Sisa Anggaran sebesar Rp.185.000,- (0,2%)

5. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum • Pagu anggaran sebesar Rp.144.000.000,

• Realisasi anggaran sebesar Rp.144.000.000,- (100%) • Sisa Anggaran sebesar Rp.0,- (100%)

Anggaran Belanja DIPA DIRJEN BADILAG kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara (400623) tahun 2014 sebesar Rp.260.290.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sembilan

puluh

ribu

rupiah)

sedangkan

anggaran


yang

terealisasi

sebesar Page 42

Rp.260.090.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen) dan anggaran yang tidak dapat dibelanjakan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) berupa belanja perjalanan biasa sebesar Rp.185.000,- dan belanja barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp.15.000,-


Page 43

LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Renstra 2015 - 2019 4. RKT 2016, 5. PKT 2014 6. SK Tim Penyusun LAKIP 7. Lampiran-lampiran lainnya.


Page 44

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NO

KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara (sebutkan jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi diselesaikan

yang

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara diselesaikan

yang

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB Perbandingan antara mediasi yang Hakim Mediasi disepakati dengan jumlah mediasi Panitera/Sekretaris yang diterima dan menjadi perkara Perbadingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian. Perbandingan sisa perkarayang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan.

Page 45

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris


Hakim Majelis Panitera/Sekretaris

dan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan







2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.


Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

4.

Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara yang putus. Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) e. Persentase pelaksanaan Perbandingan antara permohonan Penyitaan tepat waktu dan pelaksanaan penyitaan dengan tempat pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Peningkatan a. Persentase perkara prodeo Perbandingan perkara prodeo yang aksesibilitas masyarakat yang diselesaikan diselesaikan dengan perkara prodeo terhadap peradilan yang masuk (acces to justice)


Page 46

Hakim Majelis


Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan Laporan Tahunan

dan

Panitera/Sekretaris


dan

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan Laporan Tahunan Laporan Bulanan Laporan Tahunan

dan


dan


dan

Panitera/Sekretaris Juru Sita

dan

Panitera/Sekretaris Juru Sita

dan

Majelis Hakim/ Panitera

dan

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.


b. Persentase perkara yang dapat Perbandingan perkara yang dibawa diselesaikan dengan cara ke lokasi zetting plaatz dengan sidang keliling jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling c. Persentase pencari keadilan Perbandingan perkara yang mendapat golongan tertentu (miskin) Bantuan hukum dengan jumlah yang mendapat layanan perkara (untuk pencari keadilan bantuan hukum golongan miskin) yang tidak (POSBAKUM) mendapat bantuan hukum d. Persentase (amar) putusan Perbandingan amar putusan perkara perkara (yang menarik perceraian selebritis, poligami yang perhatian masyarakat) yang ditayangkan di web site dengan dapat diakses secara on line jumlah perkara yang tidak dalam waktu maksimal 1 hari ditayangkan kerja sejak diputus. Persentase permohonan Perbandingan permohonan eksekusi eksekusi atas putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan yang berkekuatan hukum tetap permohonan eksekusi yang belum yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan Perbandingan jumlah pengaduan masyarakat yang yang ditindaklanjuti mengenai ditindaklanjuti perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan b. Persentase temuan hasil Perbandingan jumlah pengaduan pemeriksaan eksternal yang yang ditindaklanjuti mengenai ditindaklanjuti. perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan


Page 47

Majelis Hakim/ Panitera


dan

Majelis Hakim/Panitera


dan

Kepaniteraan/Kesekret ariatan


Ketua Pengadilan Pan/Sek


Ketua Pengadilan Pan/Sek

&

& Laporan Bulanan Laporan Tahunan

dan

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan

: .

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Gugatan - Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan : • Gugatan • Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan • Gugatan • Permohonan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan • Gugatan • Permohonan


Page 48

2015

TARGET KINERJA 2016 2017 2018

2019

10 % 5%

20 % 6%

21 % 6,5 %

22 % 6,5 %

23 % 7%

99,5 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

81 % 92 %

85 % 97 %

86 % 97 %

86% 97 %

87 % 98 %

93 % 100 %

93 % 100 %

94 % 100 %

94 % 100 %

95 % 100 %

7% 0%

7% 0%

6% 0%

6% 0%

5% 0%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan.

99,5% 99,5% 99,5%

99,5% 99,5% 99,5%

99,5% 99,5% 99.5%

99,5% 99,5% 99,5%

99,5% 99,5% 99,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100% 15:1800 100 %

100% 16:1900 100%

100% 17:2000 100%

18:2100

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100 %

100%

100%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang 100% disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diajukan PK yang 100 % disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas yang diregister dan telah 100% didistribusikan ke Majelis. d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas 100% putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). 100% e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat. 12:1734 f. Rasio Majelis Hakim terhadap Perkara 100% g. Prosentase Responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.


Page 49

100% 100%

100%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


Page 50

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA Nomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2014 KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA Menimbang

: a. b. c.

Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memperhatikan : 1.

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2014, maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;-------------------------------------------------------------------------------------------------Agar analisa kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;----------------------------------------------------------------------------Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;-------------------------------------Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;----------------------------------------------Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;----------------------------------------------------Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;--------------------------Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011;---------------------------------------------------------------------Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010;-------------------------------------------------------------------------------------------------Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;-------------------------------------------------------

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 355.A/SEK/KU.01/2014 tanggal 28 November 2014 ;------------------------------------------


Page 51

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA

: : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;-----------------------------------------------------------------------------

: Menugaskan kepada Tim untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;-------------------------------------------------------------------------------------------------

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;----------------------------------------------------------------------------------------Ditetapkan di : Jakarta Utara Pada tanggal : 26 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

H. ACHMAD ZAINULLAH, SH, MH NIP. 19671025 199203 1 002


Page 52

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA Nomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015 TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2014 PEMBINA

:

1. H. ACHMAD ZAINULLAH, SH, MH

KETUA TIM

:

Hj. UMI SALAMAH TATROMAN, SH, MH

KOORDINATOR PELAKSANA

:

1. WAHIDA MUSLIHAH, S.Sos

ANGGOTA TIM KEPANITERAAN

:

1. Drs. H. ALI USMAN HASIBUAN, SH

WAKIL

2. Drs. H. PAET HASIBUAN, SH, MA

H. IMANUDIN TIFLEN, SH, MH

2. YURI DITYA PUTRA FERNANDA, A.Md 2. RAHYUNI, SH

3. HERNASARI, SHI

4. KIKI MUHAMMAD ZIKRI, S.HI

5. RONA HANDAYANI, SH 6. HARRIYONO, SHI 7. RIFAI, SH, MH ANGGOTA TIM KESEKRETARIATAN

:

1. AGUS TRIYOGO, SE 2. SITI FAJRIAH, SE

3. PURWANTO SIGIT WIBOWO, SE 4. ANDI RISMAN, SE.,MH Jakarta, 26 Januari 2015 KETUA,

H. ACHMAD ZAINULLAH, SH, MH NIP. 19671025 199203 1 002


Page 53

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2016 NO 1.

2.

3.

KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara

Peningkatan putusan Hakim

Peningkatan pengelolaan perkara

penyelesaian

aksepbilitas

efektifitas penyelesaian

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Gugatan - Permohonan f. Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan - Gugatan - Permohonan Persentase tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap. c. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). e. Prosentase pelaksanaan Penyitaan tepat waktu dan tempat. f. Ratio Majelis Hakim terhadap


TARGET 20 % 6%

100% 100% 85% 97%

93% 100% 7% 0% 99,5% 99,5% 99,5% 100% 100% 100% 100 %

100% 12:1734

Page 54

4.

5.

6.

perkara g. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan. Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan pengadilan. putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat pengawasan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100%

Jakarta, Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

( H.Achmad Zainullah,SH,MH )

Panitera/Sekretaris,

(Hj.Umi Salamah Tatroman, SH,MH


Page 55


Page 56

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya

penyelesaian

perkara ( jenis perkara )

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

TARGET 10% 5%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Gugatan

99,5 %

- Permohonan

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan - Gugatan

81 %

- Permohonan

92%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Gugatan

93%

- Permohonan

100%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

2.

3.

0%

Hakim

- Banding

99,5%

- Kasasi

99,5%

- Peninjauan Kembali

99,5%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

100%


100%

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat atau pemohon ) e. Prosentase pelaksanaan Penyitaan tepat waktu dan tempat.

100%

f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

12:1734

g. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan

100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

Peningkatan

efektifitas

Peningkatan

aksesibilitas terhadap

peradilan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

(acces to justice)

6.

- Permohonan Persentase tidak mengajukan upaya hukum:

masyarakat

5.

7%

Peningkatan aksepbilitas putusan

pengelolaan penyelesaian perkara

4.

- Gugatan

Meningkatnya kepatuhan terhadap

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

putusan pengadilan.

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

Jakarta, Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

( H.Achmad Zainullah,SH,MH )

Panitera/Sekretaris,

( Hj.Umi Salamah Tatroman, SH,MH)


Page 55


Page 56

KATA PENGANTAR ميحرلا نمحرلا الله مسب

Recommend Documents